Layout Book PUPR - LKJ SSPIP by ridiah nurzahara

III

karena hanya atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman sebagai salah satu unit kerja yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi TersusunnyaPemerintah.Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 ini diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman atas penggunaan anggaran pada tahun 2021.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman yang senantiasa bekerja dengan penuh semangat dan pengabdian guna mendukung tercapainya kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman. Kami berharap Laporan Kinerja (LKj) ini dapat menjadi sumber inspirasi kita semua dalam melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya.

KATA PENGANTAR Jakarta, Januari 2021 Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Pandu Gunadi Atmosukarto, S.T. MUM NIP. 197201281997031001

“Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman” dengan indikator kinerja “Persentase peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman dan evaluasi infrastruktur permukiman”. Sasaran kegiatan tersebut diukur dari rerata gabungan 3 (tiga) indikator yaitu: tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman dengan target dalam Renstra sebesar 100%; nilai kinerja anggaran dengan target dalam Renstra sebesar 100%; dan nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri dengan target Renstra sebesar 40%. Penjabaran indikator ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF Sumber: Hasil Pengolahan Direktorat SSPIP, 2021

“Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman”. Untuk memenuhi sasaran program tersebut, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman mendukung sasaran kegiatan 5.1 yaitu

1. Terselenggaranya penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan pengembangan strategi di bidang sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. 2. Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. 3. Terselenggaranya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman.

Dalam rangka menjawab sasaran strategis tersebut, maka sasaran program (SP) Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya turut mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Cipta Karya mendukung pencapaian Sasaran

Strategis 3 (SS 3) “Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau”.

Tujuan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP) yang tercantum di dalam Rencana Strategis Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Cipta tahun 20202024. Berdasarkan arahan-arahan tersebut, rumusan tujuan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman adalah “Terselenggaranya pemenuhan infrastruktur permukiman melalui penyiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang sistem dan strategi penyelenggaraan infrastruktur permukiman” Penjabaran dari tujuan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

target TA 2021. Namun demikian terdapat 7 output pembangunan infrastruktur permukiman yang tidak mencapai target Renstra TA 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pengalokasian anggaran serta relaksasi kegiatan pembangunan disebabkan keterbatasan alokasi anggaran yang menyebutkan capaian output belum dapat dihitung pada TA 2021.

Hambatan dalam pencapaian nilai kerja indikator nilai kinerja anggaran antara lain terjadinya beberapa kali revisi DIPA karena adanya kebijakan refocusing. Kebijakan refocusing diambil sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan diberlakukan kepada seluruh instansi baik itu berupa kementerian atau lembaga. Upaya peningkatan kerja anggaran yang dapat dilakukan adalah melaksanakan revisi DIPA untuk refocusing sedini mungkin sehingga setelah revisi DIPA untuk refocusing selesai dilaksanakan, kerja anggaran dapat terus Pencapaiandipacu.

kinerja indikator nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri tidak mengalami kendala yang berarti. Pada tahun 2020, dari 5 (lima) kegiatan PHLN yang terdapat dalam Blue Book Kementerian PPN/Bappenas sebanyak 2 (dua) kegiatan berhasil masuk ke dalam Green Book Kementerian PPN/ Bappenas. Pada tahun 2021, tidak terdapat kegiatan yang masuk ke dalam Green Book Kementerian PPN/Bappenas, namun jika dihitung ke dalam persentase, capaian outcome

Nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri menjadi 40% yang mana sesuai dengan target Renstra tahun 2021.

Ket : Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri Ditjen Cipta Karya TW IV 2021

Dari ketiga indikator tersebut, hanya nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri yang mencapai target Renstra 2021. Capaian indikator tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman memiliki pencapaian sebesar 86,87%. Sementara itu, nilai kinerja anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar 93,99% dan indikator nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri tercapai sebesar 40%. Pencapaian kinerja kedua indikator ini pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 dikarenakan menggunakan metode perhitungan yang berbeda. Dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra memuat beberapa poin penting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada indikator tingkat impelementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman adalah bahwa persentase capaian diukur melalui perbandingan antara realisasi tahun 2021 dengan target Renstra Ditjen Cipta Karya tahun 2021 dikalikan 100%. Hasil akhir dari perhitungan tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman adalah sebesar 86,87%. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, terdapat 14 output pembangunan infrastruktur permukiman pada TA 2021 yang telah mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Cipta Karya 20202024 (persentase capaian melebihi 100%, namun capaian tetap dihitung maksimal 100%). Tingginya capaian pada 14 output tersebut disebabkan oleh adanya penugasanpenugasan tambahan yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya yang tidak termasuk dalam rencana pencapaian

DAFTAR ISI KATA BABDAFTARDAFTARDAFTARRINGKASANPENGANTAREKSEKUTIFISIGAMBARTABELI PENDAHULUAN BAB II PERENCANAAN KERJA BAB III KAPASITAS ORGANISASI BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA BAB V LAMPIRAN-LAMPIRANPENUTUP XIIIVIIIIXX11129496773

GAMBARDAFTAR Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat SSPIP Gambar 2.1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2020-2024 Gambar 2.2. PK Awal Direktorat SSPIP Tahun Anggaran 2021 Gambar 2.3. PK Akhir Direktorat SSPIP Tahun Anggaran 2021 Gambar 3.1. Komposisi Pegawai Direktorat SSPIP tahun 2021 Berdasarkan Status Kepegawaian Gambar 3.2. Komposisi PNS Direktorat SSPIP tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin Gambar 3.3. Komposisi Non-PNS Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin Gambar 3.4. Komposisi Konsultan Individual Direktorat SSPIP tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin Gambar 3.5. PNS Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan Gambar 3.6. Non-PNS Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan Gambar 3.7. KI Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan Gambar 3.8. Persebaran PNS Direktorat SSPIP Tahun 2021 berdasarkan Usia 323118171304 343433333232

IX Gambar 3.9. Persebaran Non-PNS Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Usia Gambar 3.10. Persebaran Pegawai Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Penugasan Gambar 4.1. Rencana dan Realisasi Penyerapan Keuangan Bulanan Direktorat SSPIP Tahun 2021 643534

TABELDAFTAR Tabel 2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat SSPIP Tabel 2.2. Target Perjanjian Kinerja Awal Direktorat SSPIP TA 2021 Tabel 2.3. Target Perjanjian Kinerja Awal Direktorat SSPIP TA 2021 Tabel 2.4. Rumusan Perhitungan Indikator Sasaran Kegiatan Tabel 2.5. Target Kinerja Direktorat SSPIP Tahun 2020-2024 Tabel 2.6. Target Output dan Kerangka Pendanaan 2020-2024 Tabel 3.1. Penugasan Pegawai di Direktorat Tabel 3.2. Rincian Aset BMN Direktorat SSPIP Tabel 3.3. Perbandingan Saldo Awal dan Saldo Akhir Aset BMN Direktorat SSPIP TA 2021 Tabel 3.4. Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset BMN Direktorat SSPIP Tabel 3.5. Kronologis DIPA Direktorat SSPIP Tahun Anggaran 2021 Tabel 3.6. Sandingan Pagu dan Output DIPA Awal dan DIPA Akhir Direktorat SSPIP Tahun Anggaran 2021 Tabel 3.7. Sandingan Output dan Alokasi Anggaran Kegiatan Direktorat SSPIP Tahun 2021 antara DIPA dengan Renstra Ditjen Cipta Karya35262520181715 424644414048

XI Tabel 4.1. Exercise Perhitungan Indikator Tingkat Impelementasi Perencanaan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Tabel 4.2. Hasil Perhitungan Indikator Nilai Realisasi Penyiapan Kegiatan Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri Tabel 4.3. Capaian Kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Tabel 4.4. Target dan Capaian Output Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Tabel 4.5. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 dengan Tahun 2021 Tabel 4.6. Penyerapan Anggaran Direktorat SSPIP Tahun 2020 dan Tahun 2021 Tabel 4.7. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat SSPIP dengan Direktorat Kepatuhan Intern Tabel 4.8. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Output Direktorat Sistem dan Strategi InfrastrukturPenyelenggaraanPermukiman TA 2021 Tabel 4.9. Perbandingan Rencana dan Realisasi Penyerapan Keuangan Bulanan Direktorat SSPIP Tahun 2021 Tabel 4.10. Nilai Evaluasi Direktorat SSPIP Tahun 20215655535154 6563615757

PENDAHULUAN BAB I

2 1.1 LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap kementerian negara/ lembaga diwajibkan untuk menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP. Sejalan dengan peraturan tersebut, maka perwujudan tata kelola kepemerintahan yang baik menjadi salah satu isu utama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan saat ini. Sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, instansi pemerintah diharuskan menyampaikan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah yang dihasilkan melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Memberikan informasi capaian kinerja kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat SSPIP untuk meningkatkan kinerja; 3. Menjadi perwujudan kewajiban Direktorat SSPIP untuk kinerjaKaryarangkadankeberhasilan/kegagalanmempertanggungjawabkanpelaksanaanprogramkegiatanyangtelahdiamanatkandalammencapaimisiDirektoratJenderalCiptasecaraterukurdengansasaran/targetyangtelahditetapkan;dan 4. Turut mewujudkan transparansi instansi pemerintah dan memelihara kepercayaan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjelaskan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi: Perencanaan Strategis; Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pengelolaan Data Kinerja; Pelaporan Kinerja; Reviu dan Evaluasi Kinerja; serta Publikasi. Salah satu lingkup penyelenggaraan SAKIP adalah Pelaporan Kinerja yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Kinerja kementerian negara/lembaga diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan ini mengamanatkan setiap entitas menyelenggarakan SAKIP yang salah satunya adalah untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (SSPIP) sebagai salah satu unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan bagian dari unit organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya menyusun Laporan Kinerja Unit Kerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Tahun 2021. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman atas penggunaan anggaran tahun 2021. Tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Tahun 2021 ini diharapkan dapat:

3. Acuan dalam melakukan mid-term review untuk penyempurnaan dokumen perencanaan; 4. Bahan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun anggaran 2021 yang selanjutnya akan menjadi masukan bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat SSPIP pada tahun-tahun selanjutnya;

Ket : Evaluasi SAKIP Balai

1. Uraian penjelasan atas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat SSPIP pada tahun 2021 beserta permasalahan atau kendala yang terjadi dalam pencapaian kinerja;

2. Sumber informasi untuk perbaikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat SSPIP pada tahun-tahun selanjutnya;

Selain beberapa tujuan tersebut, Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Tahun 2021 juga diharapkan dapat menjadi:

5. Sumber motivasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Direktorat SSPIP untuk meningkatkan kinerja, menuangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam koridor yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 300 menyebutkan bahwa Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan

7. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat SSPIP

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman;

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman;

6. Pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman; dan

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman;

fungsinya sebagai berikut: 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman;

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Sumber: Rencana Strategis Dit. SSPIP 2020-2024

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Bagian Keempat

4 1.2 TUGAS DAN FUNGSI

2. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan permukiman;

Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan

Dalam rangka menjalankan anggaran yang diamanahkan kepada Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman juga didukung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan Manajemen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 pada Bagian Keempat Pasal 302 menjelaskan struktur organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (Gambar 1.1) yang terdiri dari:1. Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

5. Subbagian Tata Usaha, bertugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat

3. Subdirektorat Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan dan Evaluasi, bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang pengendalian pelaksanaan, kinerja program serta pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

Ket : Evaluasi SAKIP Unit Kerja HARI

2. Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran, bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang program dan penganggaran pembangunan infrastruktur permukiman dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara murni dan non-anggaran pendapatan dan belanja negara.

4. Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang penyusunan program dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri pembangunan infrastruktur permukiman.

1.4 ISU STRATEGIS Sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020-2024, isu strategis dari Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman adalah berfokus mendukung pembangunan bidang Cipta Karya yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20052025, pembangunan infrastruktur di bidang Cipta Karya berperan dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat antara lain dengan:

2. Mewujudkan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat; dan

3. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi yang diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa lainnya sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

1.4.1 Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Pelaksanaan keterpaduan penyelenggaraan infrastruktur permukiman meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengolahan data dan penyiapan informasi di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Pada komponen perencanaan, keterpaduan penyelenggaraan infrastruktur permukiman dilaksanakan dengan mengintegrasikan amanat pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024; Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Cipta Karya 2020-2024; peraturan perundangan sektor keciptakaryaan; dan kebijakan pembangunan pada tahun Amanatberjalan.pembangunan infrastruktur permukiman perlu dijabarkan dalam dokumen perencanaan di tingkat pusat melalui Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2020-2024 dan di tingkat balai yang memuat penjabaran teknis pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Pembinaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dalam rangka penyusunan rencana dan penyusunan program prioritas menjadi salah satu tantangan besar dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman. Perwujudan keterpaduan penyelenggaraan infrastruktur permukiman juga didorong melalui sinkronisasi program prioritas dan strategis nasional yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden/ Instruksi Presiden, kegiatan direktif, kegiatan komitmen kementerian, dan kegiatan aspirasi. Pelaksanaan sinkronisasi program merupakan tantangan dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman yang perlu diupayakan untuk menjamin infrastruktur permukiman terbangun dapat berkontribusi dalam pemenuhan target RPJMN dan Renstra, serta dapat mendukung pengembangan kawasan yang diprioritaskan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman mendukung berbagai kegiatan tematik yang diampu oleh berbagai kementerian/lembaga yang membutuhkan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait untuk memastikan kegiatan keciptakaryaan yang dilaksanakan mendukung implementasi dari kegiatan tematik yang telah Menindaklanjutiditetapkan. kebijakan Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR) yang dilaksanakan pada perencanaan program tahun anggaran 2022, Direktorat Jenderal Cipta Karya memprioritaskan kegiatan optimalisasi infrastruktur permukiman terbangun untuk menjamin infrastuktur yang telah dibangun dapat beroperasi secara optimal. Implementasi kebijakan ini membutuhkan sinkronisasi data antara unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk memprioritaskan kegiatan optimalisasi infrastruktur permukiman terbangun.

1. Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;

1.4.3. Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan & Evaluasi Koordinasi pengadaan tanah merupakan tugas dan Koordinasi pengadaan tanah merupakan tugas dan fungsi baru pada Direktorat Jenderal Cipta Karya yang mempunyai tugas koordinasi dalam upaya meminimalisir terjadinya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman yang disebabkan oleh kendala pembebasan lahan. Koordinasi pengadaan tanah dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para pelaksana kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya terkait peraturan pengadaan tanah, proses/ mekanisme yang harus dilaksanakan, serta peran dan keterkaitan para pemangku kepentingan dalam proses pengadaan tanah. Dalam pelaksanaan tugas pemantauan program infrastruktur permukiman menghadapi beberapa isu strategis, di antaranya:

1.4.2. Strategi, Program & Anggaran Strategi, Program dan Anggaran infrastruktur bidang Cipta Karya dirumuskan berdasarkan beberapa aspek penting, antara lain: memorandum program yang merupakan implementasi dari perencanaan jangka menengah program infrastruktur bidang Cipta Karya; kemampuan pendanaan APBN; dan pemenuhan program prioritas. Prioritisasi program terdiri atas kegiatan commited (termasuk multi years contract (MYC) dan penanganan bencana), direktif, padat karya, dan pemenuhan Renstra. Selain itu, aspek penting lainnya adalah verifikasi terhadap readiness criteria dari masing-masing program untuk selanjutnya menjadi dasar dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Dalam penyusunannya, pembiayaan yang bersifat tahunan tidak hanya menggunakan sumber dana tunggal (APBN), namun dapat menggunakan sumber-sumber pendanaan lain seperti pinjaman dan hibah luar negeri. Skema pembiayaan dengan multi sumber dana ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur keciptakaryaan kepada masyarakat.

Ket : Bimtek Tata Cara Revisi Anggaran Ditjen CK I

Penyelenggaraan SAKIP merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan menjadi acuan dalam mewujudkan zona integritas. Direktorat SSPIP menduduki peran penting untuk melaksanakan SAKIP pada tingkat unit kerja Direktorat SSPIP dan tingkat unit organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya serta melaksanakan pembinaan SAKIP di tingkat unit pelaksana teknis dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Selain itu, isu lain terkait evaluasi adalah perlunya dilaksanakan evaluasi program penyelenggaraaan infrastruktur permukiman sebagai bahan masukan perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman periode selanjutnya. 1.4.4. Pengelolaan Pinjaman & Hibah Luar Negeri Dalam rangka mencapai sasaran program pembangunan Bidang Cipta Karya yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2020-2024, pinjaman dan hibah luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional, di samping sumber pembiayaan dari rupiah Terdapatmurni. beberapa aspek penting dalam pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, yaitu: Ket : Monitoring Percepatan dan Pengakhiran Pelaksanaan Kegiatan TA 2021 serta Penajaman Kegiatan TA 2022 Provinsi Banten

a. Kepatuhan satker terhadap pemutakhiran data pada i-eMonitoring secara berkala; dan b. Kurang matangnya PPK dalam menyusun rencana penyerapan bulanan, termasuk dalam menetapkan angka prognosis di akhir tahun. Dampak yang timbul diantaranya a. Data kemajuan pelaksanaan kegiatan tidak update sesuai kondisi riil di lapangan; b. Terjadi deviasi minus diatas 3% antara persentase rencana keuangan dengan persentase realisasi.

c. Pengusulan kegiatan hibah terencana untuk dicantumkan dalam dokumen Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH);

Aspek-aspek penting tersebut bertujuan agar pengelolaan kegiatan yang menggunakan sumber dana pinjaman dan hibah luar negeri dapat memenuhi tertib administrasi dan tertib anggaran dalam rangka menunjang Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Ket : Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri Ditjen Cipta Karya TW III 2021

b. Pengusulan kegiatan pinjaman untuk dicantumkan dalam dokumen Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/Blue Book) 2020-2024 dalam rangka pemenuhan kelengkapan readiness criteria, selanjutnya tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green Book) apabila pemenuhan readiness criteria telah tahap final;

d. Administrasi pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; e. Penyusunan telaah usulan revisi DIPA kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri on-going; f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri.

a. Verifikasi terhadap readiness criteria usulan kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri;

PERENCANAANKINERJA BAB II

Uraian Singkat Rencana Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Cipta Karya mendukung pencapaian Sasaran Straregis 3 (SS-3) yaitu

1. Terselenggaranya pemenuhan infrastruktur permukiman yang diprioritaskan pada air minum dan sanitasi layak dan aman, termasuk di lokasi permukiman kumuh.

2. Terselenggaranya penguatan pembinaan dan fasilitasi teknis penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung permukiman.

“Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman”.

“meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman”. Peta strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat dilihat pada Gambar 2.1.

3. Terselenggaranya pengembangan sistem pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, serta tata kelola organisasi bidang infrastruktur permukiman yang berkelanjutan.

Ket : Rakor Pengakhiran Kegiatan TA 2021 dan Persiapan Kegiatan TA 2022 Rencana Strategis Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020-2024 merupakan turunan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 20202024. Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki peran untuk mengemban amanat Tujuan 3 dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 yaitu peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan arahan-arahan tersebut maka rumusan tujuan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan dicapai di akhir tahun 2024 adalah: “Terselenggaranya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”

Penjabaran indikator dari tujuan tersebut secara rinci sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu aspek dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aspek ini menggambarkan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis organisasi bersangkutan. Perencanaan kinerja Direktorat SSPIP dalam kurun waktu satu tahun dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman sebagai penerima amanah dan Direktur Jenderal Cipta Karya sebagai pemberi amanah. 2.1

Dalam rangka menjawab sasaran strategis tersebut, maka sasaran program (outcome pada level customers) Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu

13 Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2020-2024 Gambar 2.1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2020-2024

3. Terselenggaranya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman.

Tujuan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Tujuan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman merupakan penjabaran dari tujuan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan sasaran strategis yang diturunkan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2020-2024.

dengan indikator kinerja: persentase peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman dan evaluasi infrastruktur permukiman.

Ket : Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri Ditjen Cipta Karya TW IV 2021

Dalam upaya untuk memenuhi sasaran program tersebut, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman mendukung sasaran kegiatan 5.1 yaitu “Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman”

penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan pengembangan strategi di bidang sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman.

Berdasarkan arahan-arahan tersebut maka rumusan tujuan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman adalah: “Terselenggaranya pemenuhan infrastruktur permukiman melalui penyiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang sistem dan strategi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.”

Penjabaran dari tujuan tersebut secara rinci sebagai berikut:1.Terselenggaranya

2.1.1

2. Terselenggaranya pelaksanaan kebijakan di bidang sistem, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman.

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Rencana Strategis Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman merupakan acuan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan unit kerja selama 5 (lima) tahun yang disusun dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan bidang permukiman di tingkat nasional, isu stategis penyelenggaraan infrastruktur permukiman, serta kebutuhan di bidang perencanaan, pemrograman dan anggaran, pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), koordinasi pengadaan tanah, pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

15 Kebijakan dan strategi peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman diuraikan sebagai berikut: 2.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Sumber: Rencana Strategis Direktorat SSPIP 2020-2024 Tabel 2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat SSPIP

kegiatan

Perjanjian Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ yang disertai dengan indikator kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan sasaran, indikator kinerja, target kinerja, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Direktorat SSPIP Tahun Anggaran 2021 disusun untuk menyajikan target sasaran kegiatan mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2021. Setelah ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai landasan pelaksanaan kegiatan tahun 2021, Direktur SSPIP bersama dengan Direktur Jenderal Cipta Karya menandatangani dokumen

Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen Direktorat SSPIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi hasil, yang diimplementasikan melalui pemanfaatan alokasi anggaran untuk pelaksanaan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang permukiman.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat SSPIP antara lain: 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Direktur SSPIP) dan pemberi amanah (Direktur Jenderal Cipta Karya) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja; 2. Sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Direktorat SSPIP; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan 4. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja Direktorat SSPIP.

16 2.2

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2021, Direktorat SSPIP menyusun 2 (dua) dokumen Perjanjian Kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi. Target Perjanjian Kinerja Awal Tahun Anggaran 2021 Direktorat SSPIP yang disusun pada Bulan Januari dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.2 di bawah ini.

Ket : Evaluasi SAKIP Unit Kerja

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal Direktorat SSPIP Tahun Anggaran 2021

Gambar 2.2. PK Awal Direktorat SSPIP Tahun Anggaran 2021

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal Direktorat SSPIP Tahun Anggaran 2021

Tabel 2.2 Target Perjanjian Kinerja Awal Direktorat SSPIP TA 2021

Pada pertengahan tahun 2021 dilaksanakan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, termasuk salah satunya adalah Direktur SSPIP. Salah satu kriteria penyebab perjanjian kinerja harus direvisi adalah karena pergantian pimpinan entitas penyelenggara SAKIP. Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat SSPIP Tahun 2021 dilaksanakan karena ada pergantian pimpinan. Selain itu, Perjanjian Kinerja Revisi ini disusun untuk mengakomodasi penyesuaian anggaran sesuai revisi DIPA ke tiga belas yang terbit pada tanggal 21 Desember 2021. Perubahan yang terjadi dalam Perjanjian Kinerja Revisi dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.3.

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal Direktorat SSPIP Tahun Anggaran 2021

Tabel 2.3 Target Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat SSPIP TA 2021 Ket : Rapat Koordinasi Kegiatan Hibah Smart Water Management (SWM) Kota Denpasar dan Kota Semarang

Alokasi anggaran yang menjadi tanggungjawab Direktorat SSPIP untuk melaksanakan kegiatan pada awal tahun anggaran 2021 sebesar Rp 63.122.062.000,-. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi komitmen Direktorat SSPIP dalam melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman guna memenuhi pencapaian sasaran strategis yang berorientasi hasil, yaitu “Mendukung terjadinya peningkatan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak”.

Sumber: Perjanjian Kinerja Akhir Direktorat SSPIP Tahun Anggaran 2021

Gambar 2.3. PK Akhir Direktorat SSPIP Tahun Anggaran 2021 Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Revisi, besaran dana yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat SSPIP berubah dari yang semula sebesar Rp 63.122.062.000,- berkurang menjadi sebesar Rp 54.562.734.000,-. Pengurangan ini terjadi karena adanya refocussing anggaran untuk menghadapi Pandemi Covid-19. Anggaran tahun 2021 dipergunakan oleh Direktorat SSPIP untuk memenuhi komitmennya dalam mencapai sasaran program yang berorientasi hasil, yaitu “meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman” dengan sasaran kegiatannya adalah persentase peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman. Nilai capaian sasaran kegiatan dihitung dari rerata gabungan dari 3 (tiga) indikator sebagaimana tercantum dalam PK Revisi dengan target tahun 2021 sebesar 80,00%. Target dari setiap indikator sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.2, adalah sebagai berikut: 1. Indikator tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman dengan target sebesar 100%; 2. Indikator nilai kinerja anggaran dengan target sebesar 100%; dan 3. Indikator nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri dengan target sebesar 40%.

Dalam rangka menjawab sasaran strategis tersebut, maka sasaran program (SP) Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah “Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman”. Dalam upaya untuk memenuhi sasaran program tersebut, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman mendukung sasaran kegiatan 5.1 yaitu “Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman” dengan indikator kinerja: persentase peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman dan evaluasi infrastruktur permukiman. Indikator tersebut dihitung melalui rumusan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.4.

20 2.3 Metode Pengukuran

“Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau”.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Cipta Karya mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 (SS 3) yaitu

Tabel 2.4. Rumusan Perhitungan Indikator Sasaran Kegiatan

21 Pada Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman adalah Persentase peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman yang dihitung dari rerata gabungan dari tiap-tiap indikator. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur, yaitu: 1. Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.4, tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman dihitung dengan cara membandingkan Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman yang Diimplementasikan (tahunan) dibagi dengan Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman dalam Renstra (tahunan) dikali dengan 100%. Rumusannya dapat dituliskan sebagai berikut: Sumber: Rencana Strategis Direktorat SSPIP, 2020-2024Ket:Bintek Dokumen SAKIP

Pengukuran

3. Nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri Sesuai dengan Tabel 2.4 nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri dihitung dengan cara membandingkan jumlah kegiatan yang masuk ke dalam Green Book yang dihitung secara kumulatif, dibagi dengan jumlah kegiatan yang ditetapkan dalam Blue Book dikalikan 100%. Rumusannya dapat dituliskan sebagai berikut: Green Book adalah Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) yang diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas setiap tahun, sedangkan Blue Book adalah Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) Tahun 2020-2024

• Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman dalam Renstra adalah target tahun 2021 dari setiap Output Pembangunan Infrastruktur Permukiman sebagaimana tercantum dalam Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2020-2024.

• Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman yang diimplementasikan adalah capaian dari setiap Output Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2021;

atas

Dari rumus tersebut yang dimaksud dengan:

yang juga diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Pengukuran kinerja berbasis DIPA Direktorat SSPIP menggunakan metode pengukuran (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/ PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RKA-K/L) sebagai berikut: Penyerapan Anggaran (P) penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut: PKeterangan:: Penyerapan anggaran RA : Akumulasi realisasi anggaran PA : Akumulasi pagu anggaran Efisiensi Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (∑) dari perkalian

2. Nilai kinerja anggaran Indikator nilai kinerja anggaran diukur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Berdasarkan peraturan tersebut, indikator nilai kinerja anggaran dapat dihitung dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 halaman 32 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran. Adapun pengukuran yang dilakukan meliputi: penyerapan anggaran, konsistensi, capaian output, dan efisiensi.

pagunRPDKRAKK anggaran

NEKeterangan:berikut:: Nilai efisiensi E : Efisiensi Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala minimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%). Selanjutnya, nilai Kinerja atas Aspek Implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel satuan kerja. Rumus dari perhitungan NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi P : Penyerapan anggaran K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan : Capaian Keluaran (Output) Program CKK : Capaian Keluaran (Output) Kegiatan NE : Nilai Efisiensi WP : Bobot penyerapan anggaran : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan : Bobot capaian keluaran WE : Bobot efisiensi Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: WP : 9,7% WK : 18,2% keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut: Efisiensi PAKi : Pagu anggaran keluaran i : Realisasi anggaran keluaran i CKi : Capaian keluaran i Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan data kumulatif. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut: Keterangan::

minimal yang dicapai kementerian/lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100% dengan rumus sebagai

CKP

Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan : Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan i : Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n : Jumlah bulan

WCK

EKeterangan::

RAKi

4. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Untuk mendapatkan nilai kinerja, seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%-100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa WCK : 43,5% WE : 28,6%

24 2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra Berdasarkan Renstra Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman tahun 20202024, target kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman tahun 2021 adalah sebesar 80,00 seperti terlihat pada Tabel 2.5. Dapat dilihat pada Tabel 2.5 , pada tahun 2021 target untuk Indikator Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman adalah sebesar 100%; Nilai kinerja anggaran sebesar 100%; dan Nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri sebesar 40%. Target output dan skenario pendanaan Direktorat SSPIP sesuai dengan Renstra Direktorat SSPIP 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6. Sumber: Renstra Direktorat SSPIP 2020-2024 Tabel 2.5. Target Kinerja Direktorat SSPIP Tahun 2020 - 2024 Ket : Evaluasi SAKIP 20 Balai

25 2020-2024PendanaanKerangkadanOutputTarget2.6.Tabel

26 Tabel 2.6 memperlihatkan bahwa berdasarkan Renstra Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman tahun 2020-2024, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman memiliki 7 (tujuh) output yang terdiri dari: 1. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman dengan target tahun 2021 sebanyak 1 laporan; 2. Program dan Anggaran Infrastruktur Permukiman dengan target tahun 2021 sebanyak 1 laporan; 3. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Pembangunan Infrastruktur Permukiman dengan target tahun 2021 sebanyak 1 laporan; 4. Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Permukiman dengan target tahun 2021 sebanyak 2 laporan; 5. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan target tahun 2021 sebanyak 1 laporan; 6. Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan target tahun 2021 sebanyak 1 laporan; dan 7. Layanan Perkantoran dengan target tahun 2021 sebanyak 1 laporan.

27 Ket : Konsolidasi Program Bidang CK TA 2022

ORGANISASIKAPASITAS BAB III

30 Ket : Usulan Revisi Anggaran Tahap IV Ditjen CK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman mempunyai 4 (empat) sub direktorat, yaitu Sub Direktorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Sub Direktorat Sistem Program dan Anggaran, Sub Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Sub Direktorat Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan, dan Evaluasi.

struktural yang terdiri dari: 1 (satu) orang Direktur, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan 4 (empat) orang Kepala Sub Direktorat yaitu: 1 (satu) orang Kepala Sub Direktorat Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman; 1 (satu) orang Kepala Sub Direktorat Sistem Program dan Anggaran; 1 (satu) orang Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; dan 1 (satu) orang Kepala Sub Direktorat Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan Evaluasi (KPTPE). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, jajaran pejabat struktural ini dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam menjalankan fungsi kesatkeran, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman yang sekaligus merangkap sebagai Kepala Satuan Kerja, dibantu oleh perangkat pejabat perbendaharaan yaitu: 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 1 (satu) orang Bendahara, dan 1 (satu) orang Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PP-SPM). Perangkat pejabat perbendaharaan ini didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman didukung oleh unsur manajerial yang terdiri dari sumber daya manusia (man), modal (money), bahan (material), alat (machines), dan metode (method). Sumber daya ini berkolaborasi dan bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja dalam rangka mendukung capaian sasaran strategis yang diamanatkan kepada Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman.

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman terdapat 6 (enam) jabatan 3.1 Sumber Daya Manusia

kebendaharaan dan keuangan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung kinerja Direktorat SSPIP terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) dan Konsultan Individual (KI). Kategorisasi Non-PNS dan KI mengacu pada Surat Edaran Menteri PUPR 01/ SE/M/2018 tentang Pengelolaan Pegawai Non-PNS di

31 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun komposisi dari ketiga kategori pegawai yang mendukung kinerja Direktorat SSPIP pada tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.1. Dari Gambar 3.1 , dapat kita lihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infranstruktur Permukiman pada tahun 2021 didukung oleh 156 Pegawai yang terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu Pegawai Negeri sipil (PNS) sebanyak 89 orang (57%), Non Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) sebanyak 21 orang (14%) dan Konsultan Individual sebanyak 38 orang (24%) dan CPNS sebanyak 8 orang (5%). Pada tahun 2021, Direktorat SSPIP memiliki beberapa tenaga pendukung tambahan yaitu CPNS yang sedang menjalani on the job training (OJT). Sementara CPNS di Ditjen Cipta Karya juga tercatat di data SDM Sekretariat Jenderal Cipta Karya, sehingga apabila di total pegawai Direktorat SSPIP tanpa CPNS Ditjen Cipta Karya adalah sebanyak 148 orang. Gambar 3.1. Komposisi Pegawai Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Status Kepegawaian Sumber: Subbag TU Direktorat SSPIP, status 31 Desember 2021 Ket : Bintek LKJ

Non-PNS perempuan. Dari 14 orang Non-PNS lakilaki tersebut, 8 (delapan) orang bertugas menangani substansi sedangkan 6 (enam) orang lainnya bertugas sebagai pendukung. Sementara itu, dari 7 (tujuh) orang Non-PNS perempuan, sebanyak 5 (lima) orang bertugas menangani substansi dan 2 (dua) orang bertugas sebagai pendukung. Perbedaan jenis kelamin ini sama sekali tidak menjadi suatu hambatan bagi para NonPNS untuk bekerjasama demi terwujudnya tugas dan fungsi Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman.

PNS yang mendukung kinerja Direktorat SSPIP didominasi oleh PNS dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 53 orang (60%) sedangkan PNS dengan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 36 orang (40%). Perbedaan jenis kelamin ini sama sekali tidak menjadi suatu hambatan bagi para pegawai untuk bekerjasama demi terwujudnya tugas dan fungsi Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman. Pengelompokan PNS di Direktorat

SSPIP sesuai dengan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 3.2. Untuk kategori Non-PNS di Direktorat SSPIP tahun 2021, pengelompokan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 3.3. Sumber: Subbag TU Direktorat SSPIP, status 31 Desember 2021 Sumber: Subbag TU Direktorat SSPIP, status 31 Desember 2021 Gambar 3.2. Komposisi PNS Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin Gambar 3.3. Komposisi Non-PNS Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin Gambar 3.4. Komposisi Konsultan Individual Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber: Subbag TU Direktorat SSPIP, status 31 Desember 2021 60% 40% 67% 33% 61% 39%

Pegawai dengan kategori Konsultan Individual (KI) yang bekerja di Direktorat SSPIP berjumlah 38 orang. Pengelompokan Konsultan Individual Direktorat SSPIP berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 3.4. Gambar 3.4 menunjukan bahwa KI yang bekerja pada Direktorat SSPIP Tahun 2021 didominasi oleh KI dengan jenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 23 orang (61%), sedangkan jumlah KI dengan jenis kelamin perempuan adalah 15 orang (39%).

Jika dilihat dari Tingkat Pendidikan, jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh pegawai di Direktorat SSPIP cukup beragam, mulai dari SD, SMP, SMA sampai tingkat pendidikan tertinggi doktoral (S3).

Dari Gambar 3.3 dapat dilihat bahwa dari 21 orang Non-PNS di Direktorat SSPIP, terdapat sebanyak 14 orang (67%) Non-PNS laki-laki dan 7 orang (33%)

Sumber: Subbag TU Direktorat SSPIP, status 31 Desember 2021

Dari Gambar 3.5 dapat dilihat bahwa PNS Direktorat SSPIP dengan latar belakang pendidikan S3 berjumlah 1 orang (1%), S2 berjumlah 19 orang (21%), S1/D4 berjumlah 44 orang (50%), D3 berjumlah 4 orang (5%), SMA berjumlah 18 orang (20%), SMP berjumlah 1 orang (1%) serta SD berjumlah 2 orang (2%). Dengan demikian, PNS di Direktorat SSPIP didominasi oleh PNS dengan tingkat pendidikan S1/D4 yaitu sebesar 44% dari total PNS yang ada. Untuk kategori Non-PNS, tingkat Pendidikan SDM Non-PNS di Direktorat SSPIP memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi. Dari data kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha Direktorat SSPIP status 31 Desember 2021, diketahui bahwa Non-PNS Direktorat SSPIP dengan latar belakang pendidikan paling banyak yaitu Non-PNS dengan tingkat pendidikan SMA sejumlah 11 orang dan pegawai Non-PNS paling sedikit adalah dengan tingkat Pendidikan D3 sebanyak 1 orang (1%).

Gambar 3.6. Non-PNS Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan

Gambar 3.5. PNS Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan Sumber: Subbag TU Direktorat SSPIP, status 31 Desember 2021

Direktorat SSPIP tidak memiliki SDM dengan jenjang pendidikan terakhir D1. Gambar 3.5 memperlihatkan pengelompokan PNS di Direktorat SSPIP jenjang pendidikan terakhir yang ditempuhnya.

Ket : Verifikasi RC Kegiatan Bidang CK TA 2022

PNS Direktorat SSPIP berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 3.8. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa komposisi pegawai kategori PNS paling banyak berumur di atas 50 tahun yaitu sebanyak 37 orang (42%) sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok yang berumur 20-29 tahun yaitu sebanyak 9 orang (10%). Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena para PNS senior ini sekitar 8 tahun ke depan akan memasuki masa purna tugas. Direktorat SSPIP perlu secara khusus mengajukan penambahan PNS baru sebagai persiapan untuk mengisi kekosongan pada posisi yang akan ditinggalkan oleh para PNS senior saat mereka masa pensiun.

Gambar 3.8. Persebaran PNS Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Usia Gambar 3.9. Persebaran Non-PNS Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Usia Sumber: Subbag TU Direktorat SSPIP, status 31 Desember 2021 Sumber: Subbag TU Direktorat SSPIP, status 31 Desember 2021 Sumber: Subbag TU Direktorat SSPIP, status 31 Desember 2021 PNS 20-29 PNS 40-49 PNS 30-39 PNS >=50 42% 26%10%22% 53% 14%33% Non-PNSNon-PNSNon-PNS20-2940-4930-39 Untuk kategori Konsultan Individual, Gambar 3.7 menunjukan tingkat Pendidikan Konsultan Individual Direktorat SSPIP tahun 2021. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa KI dengan pendidikan S2 berjumlah 2 orang (5%), S1 berjumlah 33 orang (87%), D3 berjumlah 1 orang (3%), sedangkan yang berpendidikan SLTA berjumlah 2 orang (5%).

memasuki

Pada Gambar 3.9 dapat dilihat komposisi pegawai Non-PNS. Pada kelompok pegawai Non-PNS dengan yang melaksanakan kegiatan substansi, jumlah NonPNS yang lebih banyak adalah pada rentang usia 3039 tahun yaitu sebanyak 11 orang (53%) sedangkan yang paling rendah berada pada rentang usia 20-29 tahun yaitu sebanyak 3 orang (14%). Untuk kelompok pegawai Non-PNS dengan jabatan pendukung, jumlah SDM terbanyak adalah pada rentang usia 30-39 tahun yaitu sebanyak 11 orang (53%) dan yang paling sedikit adalah pada rentang usia 40-49 tahun yaitu sebanyak 7 orang (33%).

34 Gambar 3.7. KI Direktorat SSPIP Tahun 2021 berdasarkan Pendidikan

Pengelompokan

22% Subdit.

13%

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman sebagaimana telah dijabarkan di atas ditempatkan di 4 (empat) sub direktorat, 1 (satu) sub bagian dan di bawah 1 (satu) pejabat pembuat komitmen (PPK) kegiatan. Pembagian penugasan SDM Direktorat SSPIP dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Sumber: Subbag TU Direktorat SSPIP, status 31 Desember 2021 Tata Kordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Pembinaan Manajemen Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Sistem Program Anggaran

Tabel 3.1 dan Gambar 3.10 memperlihatkan bahwa jumlah SDM paling banyak bertugas di Subdit Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan dan Evaluasi dengan total SDM berjumlah 31 orang (22%) mengingat subdit ini melaksanakan 3 (tiga) tugas pokok yaitu koordinasi pengadaan tanah, pemantauan, dan evaluasi. Kemudian diikuti Subdit Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sebanyak 30 orang.

14% Subdit.

Usaha22% Subdit.

35 Ketiga kategori pegawai yang mendukung kinerja

Tabel 3.1. Penugasan Pegawai di Direktorat SSPIP Tahun 2021 Gambar 3.10. Persebaran Pegawai Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan Penugasan

Sumber: Subbag TU Direktorat SSPIP, status 31 Desember 2021

12% Subdit.

17% PPK

17%12% 13%22%14%22% Subbag

perencanaan sedangkan jumlah SDM yang ada pada subdit ini lebih sedikit dibandingkan tiga subdit yang lain.

Jumlah SDM terbanyak ketiga ada pada Sub Bagian Tata Usaha yaitu sebanyak 27 orang dan Subdit Sistem Program Anggaran sebanyak 29 orang, sedangkan jumlah SDM paling sedikit ada pada Subdit Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman yaitu 24 orang.

Sementara jumlah PNS pada Subdit Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri adalah sebanyak 15 orang. Pada Subdit Sistem Program dan Anggaran serta Subdit Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman terdapat masing-masing 12 orang PNS. “SDM kategori Non-PNS” paling banyak bertugas di Subdit Sistem Program Anggaran yaitu sebanyak 7 orang kemudian pada Sub Bagian Tata Usaha yaitu 6 orang. SDM dengan kategori Konsultan Individual terbanyak berada di Subdit Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yaitu sebanyak 12 orang. Jumlah Konsultan Individual terbanyak kedua ada pada Subdit Sistem Program Anggaran yaitu sebanyak 8 orang, dan terbanyak ketiga ada pada Subdit Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman dan Subdit Kordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan dan Evaluasi dengan jumlah masing-masing 7 orang Konsultan Individual.

Ket : Penyusunan Kegiatan Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan Bidang Cipta Karya/ITDP Loan (8861-ID)

“Untuk SDM dengan kategori PNS” jumlah terbanyak ada pada Sub Bagian Tata Usaha dan Subdit Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan dan Evaluasi yaitu masing-masing sejumlah 20 orang.

“Berdasarkan penjelasan di atas” dapat disimpulkan bahwa persebaran SDM di Direktorat SSPIP cukup merata di masing-masing subdit dan sub bagian. Namun demikian untuk Subdit Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman masih memerlukan tambahan SDM mengingat subdit ini memegang tugas dan fungsi yang cukup berat terkait

Ket : Salinan Rakor Pengakhiran Kegiatan TA 2021 dan Persiapan Kegiatan TA 2022

Ket : Sosialisasi Pemutakhiran Verifikasi Padat Karya TA 2022

Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman merupakan aset Barang Milik Negara (BMN). Sarana dan prasarana tersebut dalam keadaan layak pakai dan sudah sesuai dengan kebutuhan direktorat untuk melaksanakan fungsinya. Direktorat SSPIP melalui Sub Bagian Tata Usaha melaporkan aset BMN yang dimiliki kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan setiap semester. Pelaporan tersebut dilakukan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Laporan BMN merupakan salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat SSPIP dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Barang Milik Negara (BMN) milik Direktorat SSPIP dapat dilihat pada Tabel 3.2. 3.2 Sarana & Prasarana

status 31 Desember 2021 yang

TU Direktorat SSPIP, 31 Desember 2021 Tabel 3.2. Rincian Aset BMN Direktorat SSPIP

Keterangan: BMN Direktorat SSPIP merupakan BMN telah dikonsolidasikan dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku UAPPB-E1. Subbag

Sumber:

40 Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 aset Barang Milik Negara (BMN) yang dimanfaatkan jajaran pegawai Direktorat SSPIP dalam mendukung pencapaian kinerja Direktorat SSPIP tahun 2021 adalah sebesar Rp 32.221.049.165,-. Aset ini terbagi dalam 5 (lima) kelompok besar yakni: 1. Peralatan dan Mesin dengan total nilai aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 30.942.283.669,-; 2. Jaringan dengan total nilai aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 62.451.400,-; 3. Aset Tetap Dalam Renovasi dengan total nilai aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.515.144.883,-; 4. Aset Tetap Lainnya dengan total nilai aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 853.435.000,-; dan 5. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dengan total nilai aset pada 31 Desember 2021 sebesar Rp Aset277.818.029,-.BarangMilik Negara yang dikuasai dan dimiliki Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman dapat kami uraikan sebagai berikut: 1. Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2021 sebagai Saldo Awal terhitung sebanyak 3.381 buah/ unit senilai Rp. 28.512.199.854,-. Selama tahun anggaran 2021 terdapat penambahan sebanyak 132 buah/unit senilai Rp. 1.749.023.815,- serta penambahan dari transfer masuk berupa Alat Angkutan Darat Bermotor sebanyak 3 unit senilai Rp. 681.060.000,-. Tidak terdapat mutasi kurang selama tahun 2021 sehingga saldo Per 31 Desember 2021 berupa Peralatan Dan Mesin sehingga saldo akhir sebanyak 3.516 buah/unit senilai Rp.30.942.283.669,-. 2. Jaringan Jaringan yang terdiri atas Jaringan Telepon terhitung sebanyak 29 unit senilai Rp.62.451.400,. Tidak terdapat Mutasi Tambah maupun Mutasi Kurang pada tahun anggaran 2021 sehingga saldo pada Jaringan tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun 2021. 3. Aset Tetap Dalam Renovasi Aset Tetap Dalam Renovasi memiliki saldo per 1 Januari 2021 sejumlah 7 buah senilai Rp. Sumber: Subbag TU Direktorat SSPIP, status 31 Desember 2021 Tabel 3.3. Perbandingan Saldo Awal dan Saldo Akhir Aset BMN Direktorat SSPIP

41 2.515.144.883,-. Pada tahun 2021 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang hingga akhir tahun 2021. Tujuh buah aset tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. Jalan Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi sebanyak 1 buah senilai Rp.70.275.000,-. b. Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi sebanyak 6 buah/Unit senilai Rp.2.444.869.883,-. 4. Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya Direktorat SSPIP berupa Buku Bahan Perpustakaan Tercetak sebanyak 1 buku laporan senilai Rp. 853.435.000,- yang tidak mengalami perubahan dari saldo awal hingga akhir. 5. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Aset tetap yang tidak digunakan Direktorat SSPIP terdiri atas Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, dan lain-lain yang berjumlah 1.302 buah/unit senilai Rp. 277.818.029,- yang tidak mengalami mutasi hingga akhir tahun 2021. 6. Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud Direktorat SSPIP terdiri atas: a. Software sebanyak 34 buah senilai Rp. 125.452.100,- sebagai saldo awal tahun anggaran 2021 dan terdapat mutasi tambah sebanyak 52 buah/unit senilai Rp. 90.976.600,- dan mutasi kurang sebanyak 17 buah senilai Rp. 41.189.500,- selama Tahun Anggaran 2021 sehingga Saldo Per 31 Desember 2021 berjumlah 67 buah senilai Rp. 175.239.200,-. b. Hasil Kajian/Penelitian Hasil Kajian terdiri atas Buku Hasil kajian/ Penelitian yang berjumlah 129 buah senilai Rp.132.361.642.601,- sebagai saldo awal tahun anggaran 2021 yang tidak mengalami mutasi hingga akhir tahun 2021. c. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Aset Tetap yang Tidak Digunakan pada Aset Tak Berwujud terdapat pada Software Komputer sebanyak 110 NUP senilai Rp. 72.600.000,- yang tidak mengalami mutasi hingga akhir tahun 2021. Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset BMN Direktorat SSPIP TA 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.4. Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Aset BMN Direktorat SSPIP TA 2021 Sumber: Subbag TU Direktorat SSPIP, status 31 Desember 2021

42 3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat SSPIP merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang menjadi dasar Direktorat SSPIP dalam pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Alokasi anggaran pada DIPA untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat SSPIP pada awal tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp 63.122.062.000,-. Berdasarkan DIPA Revisi terakhir pada tahun anggaran 2021, anggaran tersebut berkurang menjadi sebesar Rp 54.562.734.000,-. Perubahan dari DIPA awal ke DIPA akhir tahun anggaran 2021 ini dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel 3.5. Tabel 3.5. Kronologis DIPA Direktorat SSPIPTahun Anggaran 2021 Mutasi kurang pada Aset BMN Direktorat SSPIP TA 2021 hanya pada satu kelompok barang yaitu Software yang semula masuk sebanyak 19 unit, selanjutnya dipindahkan ke Peralatan dan Mesin. Selain sarana dan prasarana tersebut, Direktorat SSPIP memiliki 2 (dua) sistem aplikasi yang dibangun untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat SSPIP, yaitu: 1. Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPPa), merupakan penunjang dari fungsi Penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya; 2. SIM Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Cipta Karya, merupakan penunjang dari fungsi pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

43 Sumber: Subdit SPA, Direktorat SSPIP, 2021 Ket : Penelitian RKAKL TA 2022 di Tk Eselon

2021SSPIP,DirektoratSPA,SubditSumber:2021AnggaranTahunSSPIPDirektoratAkhirDIPAdanAwalDIPAOutputdanPaguSandingan3.6.Tabel Perbedaan pagu dan output antara DIPA awal dan DIPA akhir Direktorat SSPIP disandingkan seperti Tabel 3.6 di bawah ini.

45 Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.6, DIPA Awal Direktorat SSPIP senilai Rp 63.122.062.000,- sedangkan DIPA Akhir Direktorat SSPIP senilai Rp 54.562.734.000,-. Pagu anggaran Direktorat SSPIP pada tahun 2021 ini mengalami pengurangan sebesar Rp 8.559.328.000,- sebagai akibat dari kebijakan refocusing guna mendukung upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Revisi DIPA Direktorat SSPIP Tahun 2021 melalui empat tahap refocusing dan penambahan dana Loan (ESP) dan pengurangan belanja 51. Target output dan alokasi anggaran sebagaimana Tabel 3.6 berbeda dengan target output dan alokasi anggaran yang tercantum dalam Renstra Direktorat SSPIP 2021-2024. Perbedaan ini dapat dilihat secara rinci pada Tabel 3.7 di bawah ini.

Ket : Penajaman Kegiatan Ditjen CK TA 2022

Tabel 3.7. Sandingan Output dan Alokasi Anggaran Kegiatan Direktorat SSPIP Tahun 2021 antara DIPA dengan Renstra Ditjen Cipta Karya

output yang berbeda antara DIPA Akhir Tahun 2021 dengan Renstra 2020-2024

output pada Renstra Direktorat SSPIP pada tahun 2021. Perbedaan volume output terdapat pada dua indikator, yaitu indikator Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Permukiman serta Layanan Perkantoran. Pada DIPA Akhir, volume output Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Permukiman berjumlah 1 Laporan, sedangkan pada Renstra berjumlah 2 Laporan. Output selanjutnya dengan volume berbeda antara DIPA Akhir dan Renstra adalah output Layanan Perkantoran yang berjumlah 2 Layanan pada DIPA Akhir dan 1 Layanan pada Renstra.

Berdasarkan Tabel 3.7, dapat dilihat bahwa jika ditinjau dari Alokasi Anggaran, terdapat perbedaan antara DIPA Akhir Tahun 2021 dengan yang tercantum dalam Renstra Direktorat SSPIP Tahun 2020-2024. Dalam DIPA Akhir Tahun 2021 yang merupakan DIPA Revisi terakhir, alokasi anggaran Direktorat SSPIP adalah sebesar Rp 54.562.734.000,-, sementara itu dalam Renstra Direktorat SSPIP, alokasi anggaran untuk 2021 adalah sebesar Rp 74.418.000.000,-. Perbedaan ini diakibatkan oleh adanya refocusing anggaran dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19. Jika ditinjau dari segi output, seluruh nama indikator output pada DIPA Akhir sama dengan indikator

Pada indikator Pengendalian Pelaksanaan Kinerja Program dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Permukiman, perbedaan target output terjadi karena anggaran yang terdapat di dalam DIPA lebih kecil daripada anggaran yang direncanakan di dalam Renstra sehingga output dalam DIPA lebih kecil daripada output dalam Renstra. Untuk indikator Layanan Perkantoran, output dalam Renstra lebih kecil daripada output dalam DIPA karena adanya penyatuan kegiatan. Di dalam renstra dituliskan 1 layanan untuk indikator Layanan Perkantoran, sementara di dalam DIPA indikator Layanan Perkantoran dipecah menjadi 1 layanan gaji dan 1 layanan operasional kantor.

AKUNTABILITASKINERJA BAB IV

Dalam rangka menjawab Sasaran Strategis 3 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki sasaran program (SP) berupa “Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman”. Sebagai upaya untuk memenuhi sasaran program tersebut, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman mendukung sasaran kegiatan 5.1, yaitu “Meningkatnya kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman”. SK 5.1 memiliki tiga indikator kinerja, yaitu persentase peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman dan evaluasi infrastruktur permukiman. Ketiga indikator kinerja tersebut dapat dilihat dengan uraian sebagai berikut: 1. Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman dengan mengacu pada sub bab 2.3 Metode Pengukuran, perhitungan capaian indikator pertama sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1.

4.1 Capaian Kerja Ket : Monitoring Percepatan dan Pengakhiran Pelaksanaan Kegiatan TA 2021 serta Penajaman Kegiatan TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas Kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan realisasinya.

51 Sumber: Subdit KPIP, Direktorat SSPIP, Januari 2022 Tabel 4.1. Exercise Perhitungan Indikator Tingkat Implementasi Perencanaan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman

PUPR Nomor UM.0501Sj/556 perihal Perpanjangan Penutupan Perkantoran Kementerian PUPR pada PPKM Darurat Jawa-Bali dan 15 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali s.d tanggal 25 Juli 2021. Selain itu, dengan terbitnya Surat Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR No. UM.0501-Sj/493 perihal Penyelenggaraan Perjalanan Dinas/Penugasan dan Kegiatan Tatap Muka menyebabkan tidak diperbolehkannya seluruh pejabat dan pegawai Kementerian PUPR untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas/penugasan dari pusat ke daerah dan sebaliknya terhitung mulai tanggal 22 Juni 2021. 3. Nilai realisasi penyiapan kegiatan kerja sama dan bantuan luar negeri Metode untuk mengukur

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah Kegiatan Direktorat SSPIP yang terdapat di dalam Blue Book 20202024 adalah sebanyak 5 (lima) kegiatan. Berdasarkan nota dinas Direktur Jenderal Cipta Karya nomor: 241/ ND/Dc/2021 tanggal 27 Mei 2021 hal Penyampaian Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan PHLN Direktorat Jenderal Cipta Karya, disebutkan bahwa kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya saat ini akan fokus pada penyelesaian kegiatan on-going. Pada tahun 2021 tidak terdapat kegiatan yang diproses ke dalam Green Book

52 Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa indikator tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman dihitung capaiannya menggunakan 21 Output Pembangunan Infrastruktur Permukiman. Persentase capaian diukur melalui perbandingan antara realisasi tahun 2021 dengan target Renstra DJCK tahun 2021 dikalikan 100%. Hasil akhir dari perhitungan tersebut adalah tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman adalah sebesar 86,87%. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, terdapat 14 output pembangunan infrastruktur permukiman pada TA 2021 yang telah mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Cipta Karya 2020-2024 (persentase capaian melebihi 100%, namun capaian tetap dihitung maksimal 100%). Tingginya capaian pada 14 output tersebut disebabkan oleh adanya penugasan-penugasan tambahan yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya yang tidak termasuk dalam rencana pencapaian target TA 2021. Namun demikian terdapat 7 output pembangunan infrastruktur permukiman yang tidak mencapai target Renstra TA 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pengalokasian anggaran serta relaksasi kegiatan pembangunan disebabkan keterbatasan alokasi anggaran yang menyebutkan capaian output belum dapat dihitung pada TA 2021.

Jenderal

2. Nilai kinerja anggaran Nilai kinerja anggaran dihitung dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L meliputi penyerapan anggaran, konsistensi, capaian output, dan efisiensi. Dalam perhitungan yang dilakukan oleh Subdit Sistem, Program dan Anggaran Direktorat SSPIP, diperoleh nilai kinerja anggaran sebesar 93,99%. Capaian kinerja tersebut dihitung dengan menggunakan perhitungan penyerapan anggaran tahun 2021. Pagu anggaran SSPIP sebesar Rp 54.562.734,dan realisasi anggarannya sebesar 51.284.434,maka didapatkan nilai penyerapan anggaran sebesar 93,99%. Capaian nilai kinerja anggaran tidak mencapai targetnya yang sebesar 100% dikarenakan penyerapan anggaran Direktorat SSPIP yang belum maksimal. Hal tersebut terjadi karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berlangsung dari akhir Bulan Juni hingga akhir Bulan Agustus tahun 2021. PPKM darurat tersebut membatasi kegiatan masyarakat dengan lebih ketat. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 100% Work From Home (WFH) sehingga Kementerian PUPR memberlakukan WFH 100% dari tanggal 26 Juni 2021 hingga 25 Juli 2021 sesuai Surat Sekretariat Kementerian indikator ini telah disampaikan pada sub bab 2.3 Metode Pengukuran, yaitu dengan cara membandingkan jumlah kegiatan yang masuk ke dalam Green Book yang dihitung secara kumulatif, dibagi dengan jumlah kegiatan yang ditetapkan dalam Blue Book dikalikan 100%. Hasil perhitungan capaian untuk Indikator nilai realisasi penyiapan kegiatan kerja sama dan bantuan luar negeri dapat dilihat pada Tabel 4.2.

• Advisor for Sewage Management - JICA

53 Sumber: Subdit PHLN, Direktorat SSPIP, 2021

Dari hasil perhitungan ketiga indikator di atas, rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman dapat dirangkum sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.3. Kementerian PPN/Bappenas, hal ini disebabkan belum terdapat kegiatan yang memenuhi readiness criteria secara lengkap serta kegiatan pinjaman luar negeri on going kinerjanya masih kurang baik, dimana sebanyak 5 kegiatan berstatus at risk, dan 13 kegiatan berstatus behind schedule dan hanya 2 kegiatan berstatus on Namunschedule.demikian, apabila dihitung secara kumulatif dari tahun 2020, persentase capaian indikator nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri sebesar 40%, yakni sebanyak 2 (dua) kegiatan telah diproses ke dalam Green Book Kementerian PPN/ Bappenas dari 5 (lima) usulan kegiatan PHLN yang terdapat dalam Blue Book Kementerian PPN/Bappenas, yaitu: kegiatan The Development of Regional Water Supply System in Wosusokas dan kegiatan Regency Settlement Infrastructure Development (RSID). Kegiatan The Development of Regional Water Supply System in Wosusokas telah loan signing pada 17 Februari 2021 dan efektif pada 3 Agustus 2021. Adapun kegiatan Regency Settlement Infrastructure Development (RSID) tidak diusulkan dalam Green Book tahun 2021 (berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Cipta Karya kepada Sekretaris Jenderal PUPR nomor 195/ND/Dc/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Penjelasan Kegiatan Regency Settlement Infrastructure Development (RSID) untuk Pengusulan DRPPLN/Green Book Tahun 2021), dikarenakan:

Tabel 4.2. Hasil Perhitungan Indikator Nilai Realisasi Penyiapan Kegiatan Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri

• Revitalising Informal Settlements and their Environments (RISE) – KIAT/DFAT

• terdapat arahan Menteri PUPR terkait prioritas kegiatan PHLN Ditjen Cipta Karya yang sementara ini difokuskan pada sektor Sanitasi dan Air Minum. Selain proses penyiapan kegiatan pinjaman luar negeri, Subdit Pengelolaan PHLN juga melaksanakan penyiapan kegiatan hibah luar negeri, baik hibah terencana maupun hibah langsung. Karakter pengusulan kegiatan hibah dapat terjadi setiap saat sepanjang tahun anggaran, dan periode waktu penyiapannya tidak dibatasi dengan berakhirnya tahun anggaran, sehingga target kinerja penyiapan hibah sulit ditentukan. Berikut beberapa penyiapan kegiatan hibah yang berhasil diselesaikan pada tahun 2021:

• Pilot Project of Smart Water Management (SWM) in Denpasar City - MoE

• belum terdapat kepastian pemenuhan readiness criteria, serta

54 Keterangan: * Kinerja = Capaian Tahun 2021 dibagi Target Tahun 2021 dikali 100% Sumber : Hasil Pengolahan Direktorat SSPIP, 2021 Tabel 4.3. Capaian Kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa target tahun 2021 untuk Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat SSPIP adalah sebesar 80,00%, sedangkan realisasinya dihitung dari rerata gabungan ketiga indikator. Dengan Indikator Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman memiliki Capaian sebesar 86,87%. Indikator Nilai kinerja anggaran memiliki Ket : RMonitoring Percepatan dan Pengakhiran Pelaksanaan Kegiatan TA 2021 serta Penajaman Kegiatan TA 2022 Provinsi Jambi capaian sebesar 93,99% dan Indikator Nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri memiliki capaian sebesar 40%, maka capaian Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat SSPIP yang merupakan Persentase peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman dapat dihitung sebagai berikut:

55 Berdasarkan hasil perhitungan, maka capaian persentase peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman tahun 2021 sebesar 73,62% dengan nilai Kinerja sebesar 92,03%. 4.1.1 Target dan Capaian Output Target output Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan PK revisi Direktorat SSPIP terdiri dari 9 (Sembilan) output, seperti yang tercantum pada Tabel 4.4. Tabel 4.4. Target dan Capaian Output Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Sumber: i-eMonitoring Kementerian PUPR, status 31 Desember 2021 Berdasarkan Tabel 4.4, maka dapat dihitung capaian Output Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada tahun anggaran 2021 ini sebagai berikut: Sesuai dengan perhitungan tersebut di atas, maka capaian Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman terhadap target output tahun anggaran 2021 adalah sebesar 100%.

Sumber : Hasil Pengolahan Direktorat SSPIP dan PMK 214/2017, 2021 Ket : Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman Luar Negeri Ditjen Cipta Karya TW III 2021

Perbandingan Kinerja Direktorat SSPIP4.2 Pada tahun 2021 capaian outcome Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman dihitung dengan mengacu pada Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2020-2024 sebagaimana telah disampaikan pada Bab 2. Adapun hasil perhitungan capaian outcome tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Capaian Direktorat SSPIP tahun 2021 lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode perhitungan antara tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Maka diperlukan adanya review Renstra Direktorat SSPIP 2020-2024 untuk menyesuaikan metode perhitungan capaian kinerja. Dari sisi penyerapan anggaran serta pagu, Direktorat SSPIP pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun perbedaannya dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Sumber

4.7.

Tabel Penyerapan Anggaran Direktorat SSPIP Tahun 2020 dan Tahun 2021 : i-eMonitoring Kementerian PUPR, status 31 Desember 2021

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat SSPIP dengan Direktorat Kepatuhan Intern Selain perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya, diperlukan perbandingan kinerja dengan organisasi setara sebagai evaluasi capaian kinerja Direktorat SSPIP. Capaian unit kerja yang dibandingkan dengan Direktorat SSPIP adalah Direktorat Kepatuhan Intern karena Direktorat Kepatuhan Intern memiliki tugas dan fungsi yang bergerak di bidang yang sama dengan Direktorat SSPIP, yaitu fungsi manajerial. Berikut perbandingan capaian kinerja Direktorat SSPIP dengan Direktorat Kepatuhan Intern.

57 Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa, dengan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi serta adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, realisasi keuangan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada tahun 2021 berhasil melampaui realisasi keuangan pada tahun sebelumnya dengan kenaikan yang cukup baik yakni sebesar +12,81%.

4.6.

Sumber: Hasil pengolahan data capaian Direktorat SSPIP dan Direktorat KI,

2021

PUPR

WFH

non-esensial

PUPR

Darurat

2021

PPKM darurat tersebut membatasi kegiatan masyarakat dengan lebih ketat. Pelaksanaan kegiatan pada sektor diberlakukan 100% Work From Home (WFH) sehingga Kementerian PUPR memberlakukan 100% dari tanggal 26 Juni 2021 hingga 25 Juli 2021 sesuai surat Sekretariat Jenderal Kementerian Nomor UM.0501-Sj/556 perihal Perpanjangan Perkantoran Kementerian PUPR pada PPKM Jawa-Bali dan 15 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali s.d tanggal 25 Juli 2021. Selain itu dengan dikeluarkannya Surat Sekretariat Jenderal Kementerian No. UM.0501-Sj/493 perihal Penyelenggaraan Dinas/Penugasan dan Kegiatan Tatap Muka maka seluruh pejabat dan pegawai Kementerian dilarang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas/penugasan dari pusat ke daerah dan sebaliknya terhitung mulai tanggal 22 Juni 2021. Verifikasi Usulan Program Tambahan Padat Karya TA

Penutupan

PUPR

Perjalanan

Ket :

Perbandingan kinerja dengan organisasi setara dilakukan untuk menjadi evaluasi perbandingan antar unit kerja. Direktorat Kepatuhan Intern memiliki realisasi yang memenuhi target Renstra tahun 2021 dari segi outcome maupun output. Direktorat SSPIP juga mencapai seluruh target output Renstra tahun 2021, namun capaian outcome Direktorat SSPIP beberapa ada yang belum mencapai target, yaitu outcome Tingkat Implementasi Perencanaan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman dan Nilai Kinerja Anggaran. Nilai kinerja anggaran tidak dapat mencapai target 100% dikarenakan penyerapan anggaran Direktorat SSPIP yang belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berlangsung dari akhir Bulan Juni hingga akhir Bulan Agustus tahun 2021.

1. Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman dihitung dengan cara membandingkan jumlah rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang diimplementasikan (tahun berjalan) dibagi dengan jumlah rencana pembangunan infrastruktur permukiman (tahun berjalan) dikali 100%. Indikator tersebut memiliki

3. Nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri, memiliki target pada tahun 2021 sebesar 40% dan terealisasi

60 Untuk memudahkan analisis terhadap pelaksanaan anggaran, maka digunakan pendekatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/ PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Berdasarkan peraturan tersebut, evaluasi dan analisis anggaran dapat dilihat dari aspek implementasi yang meliputi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi, serta aspek manfaat.

4.3 Realisasi Anggaran target kinerja di tahun 2021 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 86,87%. Output yang mendukung outcome ini adalah Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman.

2. Nilai kinerja anggaran, memiliki target sebesar 100% pada tahun 2021 dan terealisasi sebesar 93,99%. Output yang mendukung outcome ini adalah Program dan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Permukiman.

4.3.1 Pencapaian Keluaran Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pencapaian keluaran (outcome) Direktorat SSPIP adalah sebesar 73,62% yang menunjukkan bahwa Direktorat SSPIP dapat melaksanakan seluruh target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK).

sebesar 40%. Realisasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah kegiatan yang masuk ke dalam Green Book dibagi dengan jumlah kegiatan yang ditetapkan dalam Blue Book dikalikan 100%. Output yang mendukung outcome ini adalah Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Pembangunan Infrastruktur Permukiman 4.3.2 Penyerapan Anggaran Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sesuai dengan Tabel 4.6 pagu anggaran Direktorat SSPIP sebesar Rp 54.562.734.000,dan terealisasi sebesar Rp 51.284.434.000,- sehingga penyerapan anggarannya adalah sebesar 93,99%. Penyerapan anggaran berdasarkan output disajikan pada Tabel 4.8. Ket : Rapat Koordnasi Kegiatan Hibah Smart Water Management (SWM) Kota Denpasar dan Kota Semarang

61 Tabel 4.8. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Output Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman TA 2021 Keterangan : RN = Rencana RL = Realisasi Sumber : i-eMonitoring, status 31 Desember 2021

di Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa penutupan seluruh Gedung Kementerian PUPR di Provinsi DKI Jakarta diperpanjang sampai dengan Hari Jumat, 2 Juli 2021 sehingga seluruh pegawai Work From Home (WFH) 100%; e. Surat Sekretariat Jenderal Nomor UM.0501-Sj/528 perihal Perpanjangan Penutupan Perkantoran Kementerian PUPR pada PPKM Darurat Jawa-Bali s.d Tanggal 20 Juli 2021 yang menyebutkan bahwa penutupan seluruh perkantoran Kementerian PUPR yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Bali diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 sehingga seluruh pegawai Work From Home (WFH) 100%; dan f. Surat Sekretariat Jenderal No. UM.0501Sj/567 perihal Penyesuaian Sistem Kerja

62 Pada Tabel 4.8, dapat kita lihat bahwa penyerapan anggaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman berdasarkan output pada akhir tahun anggaran 2021 adalah sebesar 93,99%. Beberapa kendala yang menghambat progres penyerapan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:1.Pemberlakuan PPKM darurat Level 4 dari awal Bulan Juni 2021 hingga akhir Bulan Agustus 2021 sehingga membatasi kegiatan dan aktivitas masyarakat dengan lebih ketat; 2. Terbitnya Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang membatasi pergerakan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, antara lain: a. Surat Sekretariat Jenderal Nomor UM.0501-Sj/483 perihal Penyelenggaraan Work From Office (WFO) 25% yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan perkantoran di Kementerian PUPR baik Unit Organik maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilaksanakan dengan menerapkan Work From Office (WFO) 25% dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang berlaku sejak tanggal 15 Juni 2021;

mulai

dengan

Untuk

dilakukan

dengan

c. Surat Sekretariat Jenderal Nomor UM.0501-Sj/507 perihal Penutupan Sementara Perkantoran Kementerian PUPR di Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa seluruh Gedung Kementerian PUPR di Provinsi DKI Jakarta ditutup mulai tanggal 26 Juni sampai dengan 29 Juni 2021 sehingga seluruh pegawai Work From Home (WFH) 100%; d. Surat Sekretariat Jenderal Nomor UM.0501-Sj/516 perihal Perpanjangan Penutupan Sementara Perkantoran Kementerian PUPR Kementerian PUPR Selama Pemberlakuan PPKM Level 4 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan WFO dapat dilaksanakan paling banyak 25% pejabat/pegawai Hari Senin, 26 Juli 2021 sampai Hari Senin, 2 Agustus 2021 penerapan protokol kesehatan lebih ketat. mengatasi kendala tersebut, solusi yang telah sehingga penyerapan anggaran bisa tercapai adalah sebagai berikut: Melakukan realokasi anggaran pada kegiatan yang terdampak oleh pandemi Covid-19 seperti belanja perjalanan dinas luar kota, belanja perjalanan dinas paket luar kota, belanja nonoperasional, dan belanja operasional; dan Menambah belanja penanganan Covid-19 dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 pada lingkungan perkantoran khususnya unit kerja Direktorat SSPIP.

b. Surat Sekretariat Jenderal Nomor UM.0501-Sj/493 perihal Penyelenggaraan Perjalanan Dinas/Penugasan dan Kegiatan Tatap Muka yang menyebutkan bahwa arahan kepada seluruh pejabat dan pegawai Kementerian PUPR dilarang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas/ penugasan dari pusat ke daerah dan sebaliknya terhitung tanggal 22 Juni 2021;

Sumber : i-eMonitoring Kementerian PUPR, status 31 Desember 2021 Tabel 4.9. Perbandingan Rencana dan Realisasi Penyerapan Keuangan Bulanan Direktorat SSPIP Tahun 2021 Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PMK 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negeri/Lembaga, konsistensi antara perencanaan dan implementasi Direktorat SSPIP adalah sebesar 72,90%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara umum kinerja Direktorat SSPIP dalam mengimplementasikan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya (Kurva-S Sangat Baik). Perbandingan angka penyerapan anggaran (baik pada pagu APBNP maupun pagu efektif), terdapat selisih antara rencana penarikan dana dengan realisasi penarikan dana fluktuatif setiap bulannya. Nilai konsistensi tahun 2021 mengalami penurunan dari nilai konsistensi di tahun 2021 (86,70%) sebesar (-) 13,8%. Hal ini juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan di Direktorat SSPIP terkait konsistensi antara perencanaan dan implementasi anggaran. Perbandingan antara rencana dan realisasi beserta gap antara rencana dan realisasi progress bulanan Direktorat SSPIP di tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 4.1.

4.3.3 Efisiensi Direktorat SSPIP memiliki pagu anggaran sebesar Rp 54.562.734.000,- pada tahun 2021 dan ditargetkan menghasilkan outcome persentase peningkatan kinerja perencanaan, pemrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman sebesar 80%. Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKAK/L, didapatkan nilai efesiensi sebesar 57,43%. Data yang dibutuhkan untuk perhitungan efisiensi keuangan adalah target output, realisasi output, target anggaran, dan realisasi anggaran per output Direktorat SSPIP.

Ket : Monitoring Percepatan dan Pengakhiran Pelaksanaan Kegiatan TA 2021 serta Penajaman Kegiatan TA 2022 Provinsi Sulawesi Tengah

4.3.4 Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi Perbandingan rencana dan realisasi penyerapan keuangan pada tahun anggaran 2021 disajikan pada Tabel 4.9.

Realisasi keuangan Direktorat SSPIP yang tidak sesuai dengan target disebabkan oleh adanya Pemberlakuan Gambar 4.1. Rencana dan Realisasi Penyerapan Keuangan Bulanan Direktorat SSPIP Tahun 2021

Berdasarkan yang tersaji pada Gambar 4.1 , dapat dianalisis bahwa pada dua bulan pertama di tahun 2021, kinerja penyerapan anggaran Direktorat SSPIP berada di bawah rencana keuangannya. Namun pada dua bulan selanjutnya, yaitu bulan April dan Mei, kinerja penyerapan anggaran Direktorat SSPIP sebesar 26,06% berada di atas rencana keuangannya yang sebesar 25,07% pada bulan Mei. Kinerja penyerapan anggaran pada bulan selanjutnya menurun dan mengalami perlambatan sehingga garis realisasi turun di bawah garis rencana sehingga terjadi gap penyerapan anggaran sebesar 3,59%. Gap antara realisasi dan rencana anggaran ini semakin melebar setiap bulannya hingga pada bulan November. Pada akhir Bulan Desember kinerja penyerapan anggaran Direktorat SSPIP mengalami peningkatan menjadi sebesar 93,99% dari rencana keuangan 100%.

Sumber Data: i-eMonitoring Kementerian PUPR, 31 Desember 2021

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berlangsung dari akhir Bulan Juni hingga akhir Bulan Agustus tahun 2021. PPKM darurat tersebut membatasi kegiatan masyarakat dengan lebih ketat. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 100% Work From Home (WFH) sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberlakukan WFH 100% dari tanggal 26 Juni 2021 hingga 25 Juli 2021 sesuai surat Sekretariat Jenderal No: UM.0501-Sj/556 perihal Perpanjangan Penutupan Pekrantoran Kementerian PUPR pada PPKM Darurat Jawa-Bali dan 15 Kabupaten/Kota di Luar JawaBali s.d tanggal 25 Juli 2021. Selain itu berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR No. UM.0501-Sj/493 perihal Penyelenggaraan Perjalanan Dinas/Penugasan dan Kegiatan Tatap Muka, seluruh pejabat dan pegawai Kementerian PUPR dilarang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas/penugasan dari pusat ke daerah dan sebaliknya terhitung mulai tanggal 22 Juni 2021.

Dengan nilai evaluasi total sebesar 81,72%, kinerja Direktorat SSPIP Tahun 2021 masuk ke dalam kategori “Baik”.

Sumber : Hasil Analisis, 2021 Tabel 4.10 Nilai Evaluasi Direktorat SSPIP Tahun 2021 Ket : Sosialisasi Pemutakhiran Verifikasi Padat Karya TA 2022

65 4.3.5 Aspek Manfaat Berdasarkan nilai penyerapan, konsistensi, pencapaian keluaran dan efisiensi terhadap realisasi anggaran yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dihitung Nilai Evaluasi terhadap realisasi anggaran. Nilai Evaluasi dihitung berdasarkan Aspek Implementasi dan Aspek Manfaat. Berdasarkan penilaian per aspek tersebut, diperoleh nilai total evaluasi sebesar 81,72%. Nilai ini didapatkan dari nilai-nilai per aspek yang telah dijelaskan sebelumnya. Nilai dari setiap aspek, perhitungan bobotnya serta total nilai evaluasi dapat dilihat dengan lebih rinci pada Tabel 4.10.

PENUTUP BAB V

68 01 PERMASALAHAN

2. Aspek Strategi, Program dan Anggaran a. Kemampuan pendanaan APBN yang terbatas; dan b. Belum optimalnya penggunaan alternatif pendanaan lainnya seperti SBSN yang salah satunya dikarenakan keterbatasan pemenuhan kriteria pendanaan dimaksud untuk program bidang cipta karya.

3. Aspek Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan dan Evaluasi a. Permasalahan Koordinasi Pengadaan Tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah belum siapnya (clean and clear) lahan yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur permukiman akibat adanya permasalahan klaim masyarakat, perizinan, dan proses pelaksanaan pengadaan tanah; b. Dalam pelaksanaan tugas pemantauan program infrastruktur permukiman menghadapi beberapa kendala, di antaranya: a) data kemajuan pelaksanaan kegiatan tidak update sesuai kondisi riil di lapangan; dan b) terjadi deviasi minus diatas 3% antara persentase rencana keuangan dengan persentase realisasi. c. Metode perhitungan capaian kinerja outcome pertama yang ada di dalam Renstra Direktorat SSPIP tidak relevan untuk digunakan dalam menghitung capaian kinerja; dan d. Indikator outcome terkait Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan dan Evaluasi belum tercantum di dalam Renstra Direktorat SSPIP.

4. Aspek Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar a.NegeriKegiatan yang tercantum dalam Blue Book 2020-2024 belum memenuhi ketentuan readiness criteria secara lengkap sesuai timeline yang ditentukan untuk dapat diproses ke dalam Green Book; b. Verifikasi terhadap readiness criteria usulan kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri belum dapat dilakukan secara optimal disebabkan kondisi Pandemi Covid-19; c. Administrasi pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri belum dapat dilakukan secara optimal, disebabkan belum adanya pedoman pengelolaan PHLN di tingkat internal Unit Organisasi; d. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri belum dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan adanya pembatasan kegiatan akibat Pandemi Covid-19.

1. Aspek Keterpaduan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman a. Belum adanya sinkronisasi rencana pembangunan nasional dan kebijakan pemrograman prioritas tahunan bidang pembangunan infrastruktur permukiman disebabkan perkembangan dinamika pemrograman dan penganggaran yang tidak dapat diantisipasi; b. Belum optimalnya pembinaan teknis dan supervisi perencanaan dan penyusunan prioritas program di tingkat balai untuk mendukung pecapaian target pembangunan nasional; dan c. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi di bidang perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman untuk kebutuhan sinkronisasi program prioritas, dukungan kegiatan tematik, serta optimalisasi infrastruktur permukiman terbangun.

2. Perlu mengefektifkan penggunaan anggaran dan menjaring skema pendanaan non-APBN. Hal ini dilakukan karena potensi pembiayaan nonAPBN diperkirakan akan memiliki kontribusi yang cukup besar pada pembangunan infrastruktur keciptakaryaan. Selain itu perlu mendorong diterbitkannya kebijakan dalam mengakomodir keterbatasan pemenuhan kriteria pendanaan non-APBN untuk program bidang cipta karya.

c. Metode perhitungan capaian kinerja outcome di dalam Rencana Strategis Direktorat SSPIP perlu dilakukan penyesuaian saat review Renstra Direktorat SSPIP.

1. Perlu dilakukan tindak lanjut terhadap isu permasalahan Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, yaitu: a. Diperlukan penguatan koordinasi baik internal Direktorat Jenderal Cipta Karya maupun dengan pihak eksternal dalam rangka menterpadukan program prioritas nasional serta mendukung pengembangan kawasan prioritas dan program tematik; b. Diperlukan penguatan kapasitas perencanaan di tingkat balai melalui pembinaan teknis berkala dalam rangka mendorong perbaikan kualitas perencanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan c. Diperlukan penguatan sinkronisasi data perencanaan dan pemrograman baik di lingkup internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Cipta Karya.

69 02 REKOMENDASI

b. Subdit KPTPE berupaya untuk rutin melakukan pemutakhiran data pada i-eMonitoring, melakukan coaching clinic utamanya pada Sakter dengan progres di bawah rata-rata progres Ditjen Cipta Karya. Selanjutnya dilakukan rapat progres rutin bulanan, pada Tahun 2021 dilakukan setiap hari Selasa pada Minggu kedua yang dipimpin langsung Ibu Dirjen Cipta Karya bersama seluruh Pejabat Tinggi Pratama seluruh Kepala Balai pada Ditjen Cipta Karya.

mengatur Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya serta melakukan evaluasi terhadap implementasi SE Juknis Pengadaan Tanah tersebut, diharapkan proses pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, sesuai peraturan, dan tepat waktu. Selain itu, subkoordinator Koordinasi Pengadaan Tanah juga telah melakukan rapat pembahasan pemantauan progres pengadaan tanah dalam pembangunan infrastruktur permukiman di lingkungan Ditjen Cipta Karya secara berkala.

d. Perumusan indikator outcome di dalam Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya perlu disesuaikan agar dapat dilakukan cascading kinerja dari tingkat pimpinan tertinggi Direktorat Jenderal Cipta Karya sampai dengan tingkat pelaksana, termasuk yang harus dilaksanakan di tingkat Direktorat SSPIP. e. Pada Renstra Direktorat SSPIP, kinerja outcome terkait Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan, dan Evaluasi perlu dicantumkan karena merupakan salah satu kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya.

3. Perlu dilakukan tindak lanjut terhadap isu permasalahan Koordinasi Pengadaan Tanah, Pemantauan dan Evaluasi, yaitu: a. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder di lingkungan Ditjen Cipta Karya terkait Surat Edaran Dirjen Cipta Karya yang

• Meningkatkan intensitas monev baik secara langsung maupun virtual;

4. Perlu dilakukan tindak lanjut terhadap isu permasalahan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, antara lain: a. Untuk memastikan pemenuhan readiness criteria sesuai timeline dalam rangka pengusulan kegiatan ke dalam Green Book, maka: • perlu memastikan komitmen stakeholder melalui dokumen kesepakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

• Pedoman Administrasi Pengelolaan Hibah; • Petunjuk Pelaksanaan Penelahaan Revisi Anggaran sumber dana PHLN. c. Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri dilakukan melalui:

b. Dalam rangka peningkatan tertib administrasi pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, perlu disusun pedoman pengelolaan PHLN di tingkat internal Unit Organisasi, antara lain:

• Pengembangan dan peningkatan pemanfaatan SI-PHLN yang telah ada, yang disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi yang baru (pusat dan daerah) serta bisnis proses pengelolaan PHLN;

• Melakukan pendampingan kepada CPMU/PMU dalam menyusun profil risiko pada masing-masing kegiatan PHLN.

• melakukan koordinasi secara berkala dengan stakeholder, khususnya Pemerintah Daerah untuk memantau progres pemenuhan readiness criteria sesuai timeline yang tercantum dalam dokumen kesepakatan.

71 Ket : Monitoring Percepatan dan Pengakhiran Pelaksanaan Kegiatan TA 2021 serta Penajaman Kegiatan TA 2022 Provinsi Sumatera Barat

73 LAMPIRAN- LAMPIRAN

74 PERJANJIAN KINERJA

78 PENGUKURAN KINERJA

79 DOKUMENTASIKEGIATANPELAKSANAANTA2021 1. Verifikasi Usulan Program Tambahan Padat Karya TA 2021 (Tangerang, 1-2 Maret 2021) 2. Kegiatan Konsolidasi Program Bidang Cipta Karya TA 2022 (Tangerang, 1-4 Maret 2021)

80 3. Penajaman Rencana Strategis Balai Prasarana Permukiman Wilayah 2020-2024 4. Kegiatan Konsolidasi Kegiatan Tematik Kementerian PUPR Klaster Gender (PUG dan PPRG), Penangana Stunting, dan Rekonfirmasi Aset Ditjen Cipta Karya 5. Kegiatan Verifikasi RC Kegiatan Bidang Cipta Karya TA 2022

81 6. Kegiatan Penajaman Kegiatan Ditjen Cipta Karya TA 2022 7. Kegiatan Penelitian RKAKL TA 2022 di Tingkat Eselon I 8. Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Padat Karya serta Pemutakhiran dan Verifikasi Usulan Lokasi Kegiatan Padat Karya TA 2022

82 9. Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran Ditjen Cipta Karya 10. Kegiatan Usulan Revisi Anggaran Tahap IV di Lingkungan Ditjen Cipta Karya 11. Dokumentasi Monitoring Percepatan dan Pengakhiran Pelaksanaan Kegiatan TA 2021 serta Penajaman Kegiatan TA 2022 Provinsi Kalimantan Timur

83 12. Dokumentasi Monitoring Percepatan dan Pengakhiran Pelaksanaan Kegiatan TA 2021 serta Penajaman Kegiatan TA 2022 Provinsi Sumatera Barat 13. Dokumentasi Monitoring Percepatan dan Pengakhiran Pelaksanaan Kegiatan TA 2021 serta Penajaman Kegiatan TA 2022 Provinsi Sulawesi Barat 14. Dokumentasi Monitoring Percepatan dan Pengakhiran Pelaksanaan Kegiatan TA 2021 serta Penajaman Kegiatan TA 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur

84 15. Dokumentasi Monitoring Percepatan dan Pengakhiran Pelaksanaan Kegiatan TA 2021 serta Penajaman Kegiatan TA 2022 Provinsi Sulawesi Tengah 16. Dokumentasi Monitoring Percepatan dan Pengakhiran Pelaksanaan Kegiatan TA 2021 serta Penajaman Kegiatan TA 2022 Provinsi Jambi 17. Dokumentasi Monitoring Percepatan dan Pengakhiran Pelaksanaan Kegiatan TA 2021 serta Penajaman Kegiatan TA 2022 Provinsi Sumatera Utara

85 18. Dokumentasi Monitoring Percepatan dan Pengakhiran Pelaksanaan Kegiatan TA 2021 serta Penajaman Kegiatan TA 2022 Provinsi Banten 19. Penyusunan Kegiatan Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan Bidang Cipta Karya/ITDP Loan (8861-ID) Tangerang Selatan, 20-21 September 2021 20. Rapat Koordinasi Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri Direktorat Jenderal Cipta Karya Triwulan III TA 2021, 27-30 September 2021

86 21. Rapat Koordinasi Kegiatan Hibah Smart Water Management (SWM) Kota Denpasar dan Kota Semarang, Tangerang Selatan, 18 November 2021 22. Rapat Koordinasi Pengakhiran Kegiatan TA 2021 dan Persiapan Kegiatan TA 2022. Yogyakarta, 25-26 November 2021 23. Kegiatan Evaluasi Implementasi SIstem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Pelaksana Teknis/Balai PPW Provinsi

87 24. Pembinaan Teknis Evaluator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja (LKj) di Lingkungan Ditjen Cipta Karya TA 2021 25. Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah Dan Akuntabilitas Kinerja Program Ditjen Cipta Karya TA 2021 26. Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Permukiman Di Lingkungan Ditjen Cipta Karya

88 Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja SARANA DAN PRASARANA

89 Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman Tahun 2021

90 SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENDUKUNG KEGIATAN DIREKTORAT SSPIP

96 DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDRAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110