Bupati juga tidak me

GN/Bambang Sujarwanto Walikota Mojokerto menargetkan waktu dua pekan agar status wilayah tersebut berubah dari zona merah ke hijau. Tampak walikota menemui Kapolda Jatim.

Ditarget 2 Pekan Jadi Zona Hijau

MOJOKERTO (GN)- Warga Mojokerto harus berupaya lebih keras lagi agar statusnya tak lagi jadi zona merah dalam penyebaran wabah Covid-19. Pasalnya, wilayah ini ditargetkan sudah berubah kembali menjadi zona hijau dalam waktu dua pekan ke depan.

Walikota Mojokerto Ika Puspitasari mengungkapkan hal tersebut ketika Kapolda Jatim Irjen Pol Mohammad Fadil Imran meninjau lokasi observasi di Rusunawa Cinde, Kota Mojokerto, kemarin.

Untuk memenuhi target itu, walikota melakukan berbagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona, mulai dari rapid test massal dan tes door-todoor, penyemprotan disinfektan secara berkala, menyediakan tempat cuci tangan di area publik, sampai memberikan ramuan herbal probiotik.

Dengan menerapkan berbagai cara tersebut, lanjut walikota, dirinya optimistis Kota Mojokerto bisa segera berubah dari zona merah, jadi oranye sampai ke hijau.

Menurut walikota, pasien terkonfirmasi positif di Kota Mojokerto banyak didominasi dari kasus konfirmasi tanpa gejala. Dimana, dari hasil rapid test yang menunjukkan reaktif, para pasien tersebut harus menjalani swab test sebanyak dua kali atau lebih. Sementara itu, dari data terbaru kasus Covid-19 di Kota Mojokerto, Rabu (22/7) untuk Orang Dalam Resiko (ODR) menjadi 6.083 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 802 orang, Orang Tanpa Gejala (OTG) 165 orang. Dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 18 orang. Untuk jumlah PDP yang meninggal hingga saat ini berjumlah 9 orang. Sedangkan kasus pasien terkonfirmasi infeksi 182 orang. Pasien yang sembuh semula 74 orang kini menjadi 103 orang.bas

Bupati Imbau Tahlilan Tidak di Rumah

MOJOKERTO (GN) – Pemkab Mojokerto tetap meminta masyarakat menggelar tahlilan tidak di rumah, namun dilakukan Masjid Tangguh saja, dengan menggunakan protokol kesehatan.

Imbauan itu dilontarkan Bupati Mojokerto, H Pungkasiadi ketika meresmikan Kampung Tangguh dua kecamatan di utara sungai. Antara lain Kecamatan Kemlagi (Desa Kedungsari, Ponpes Tangguh Nurul Huda Beratkulon, Beratkulon, Tanjungan dan Mojowono), serta Kecamatan Gedeg (Desa Gempolkrep, Pagerluyung dan Balongsari), Rabu (22/7/2020).

“Saya paham, mungkin masyarakat sudah mulai kangen tahlilan. Namun, saya belum menyarankanuntukdiadakan di rumah-rumah warga. Lebih baik di masjid tangguh, yang sudah memenuhi dan menerapkan standar protokol kesehatan secara ketat. Ingat, grafik kita masih tinggi. Pandemi ini belum berakhir, jadi kita harus hatihati,”katabupati.

KOTA BLITAR (GN) --

Pemkot Blitar melalui Dinas

Kesehatan menggelar lomba balita sehat selama dua hari, mulai 21 - 22 Juli 2020 di gedung pertemuan Koesoema

Wicitro Kota Blitar. Lomba

Balita Sehat tahun 2020 ini dalam rangka adaptasi kebiasaan baru. Dalam kesempatan itu, kegiatan dibuka langsung oleh Walikota Blitar

Drs Santoso.

Ditemui usai membuka acara, Santoso mengaku sangat mengapresiasi lomba tersebut. Meski di tengah pandemi COVID-19, namun sudah menjadi kewajiban untuk memberikan atensi atau perhatian kepada anak-anak, salah satunya soal kesehatan anak. Di antaranya dengan memberikan gizi tambahan, nutrisi, hingga vaksin agar tidak terjadi kasus polio maupun hepatitis.

Ist Bupati Mojokerto H Pungkasiadi mengimbau masyarakat agar tidak tahlilan di rumah namun di masjid saja.

Angka sebaran Covid-19 di Kabupaten Mojokerto saat ini sudah tercatat mencapai 348 orang. Dan angka kesembuhan mencapai 163 orang. Agar pasien terpapar Covid terus banyak yang sembuh, maka bupati tidak pernah lelah mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol

“Saya sangat mengapresiasi lomba ini. Jadi orangtua, ibu-ibu wajib memberikan perhatian terhadap kesehatan anaknya. Sehingga melalui lomba balita sehat ini, saya juga berharap perhatian ibuibu kepada anaknya yang masih di bawah umur tetap terjaga di tengah pandemi

COVID-19 yang tak kunjung mereda,” jelas Santoso.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dr

Muhamad Muchlis menjelaskan bahwa lomba balita sehat digelar rutin setiap tahun.

Secara umum, tujuannya tak lain untuk mendorong peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembinaan pertumbuhan dan perkembangan balita agar tumbuh dan berkembang secara optimal.

“Kalau secara khusus, tentu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetakesehatan pencegahan Covid-19.

“Pandemi ini baru pertama terjadi, saya tidak mau ada pendemi kedua dan selanjutnya. Kita upayakan terus menerus, agar pandemi cepat selesai dan tidak ada pandemic selanjutnya,”katanya.

Dengan musibah ini, bupati berharap partisipasi, gotong huan orangtua dalam membina tumbuh kembang bayi dan balita secara optimal. Selain itu juga meningkatkan motivasi, kesadaran, dan kemandirian masyarakat dalam upaya pembinaan dan pengembangan kesehatan serta kesejahteraan bayi dan balita,” terangnya.

Adapun peserta dalam lomba ini, lanjut Muchlis, berjumlah 42 anak dari seluruh kelurahan se-Kota Blitar dengan rentan usia antara 6 - 24 bulan sebanyak 21 anak, dan usia 24 - 60 bulan sebanyak 21 anak. Sedangkan aspek yang dinilai dalam lomba, di antaranya status kesehatan anak meliputi kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut, serta psikologi perkembangan anak. “Selain itu juga aspek pengetahuan ibu balita tentang kesehatan ibu, bayi dan balita,” imbuhnya. adv, hms, tut royong, semangat dan sinergi masyarakat semakin meningkat. “ Kita harap upaya-upaya yang telah kita lakukan, bisa mempercepat penanganan dan pemutusan rantai penyebaran Covid-19,” harapnya.

Bupati juga mengingatkan warga, jika New Normal adalah adat baru dalam masa pandemi Covid-19. Adat baru

MOJOKERTO (GN) – Puluhan warga Kota Mojokerto mendesak Walikota Mojokerto membantu mendesak Kemensos yang memblokir bantuan warga. Karena pemblokiran itu diduga terjadi karena kesalahpahaman antara fasilitator dengan perangkat di lingkungan setempat. Sehingga warga seharusnya menerima bantuan tunai akhirnya justru tidak mendapatkan bantuan. Sebaliknya warga yang telah distop justru mendapatkan bantuan.

“Saya berharap, ibu walikota membantu kami membuka pemblokiran data kami. Sehingga kami tidak mendapatkan bantuan sekarang. Kami sangat membutuhkan bantuan itu bu Wali,” kata Agus warga Kelurahan Jagalan mengadu ke Walikota Mojokerto Ika Puspitasari, kemarin.

Menenggapi desakan itu, Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari (Ning Ita) mengatakan, Pemkot telah melangkah berkoordinasi denan petugas di Kementrian Sosial

MOJOKERTO (GN) –

Pemkab Mojokerto sekarang ini kekurangan guru PNS baik di tingkat SDN dan SMPN sekitar 2000 orang. Supaya proses belajar mengajar berjalan normal, maka Dispendik tersebut adalah menekankan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Antara lain memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, di rumah saja jika tidak ada kepentingan, penyemprotan disinfektan, serta menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Pentingnya memahami secara benar arti new normal, tak lupa disampaikan bupati dalam kesempatan ini.

“New normal tidak berarti semua sudah normal. Kita bahkan tidak tahu kapanCovid-19 selesai.New normalsaat ini adalah harapan kita agar hidup tetap produktif, aman, namun tidak sampai tertular Covid-19 dan ekonomi cepat pulih. Itu harus dipahami betul. Caranya tentu dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan,” tandas bupati. Sebelum meresmikan Kampung Tangguh di Kec. Gedeg, bupati menerima secara simbolis bansos penanggulangan pandemi Covid-19 dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Kabupaten Mojokerto berupa dua ton beras.bas

Kab. Mojokerto Butuh

MOJOKERTO (GN) – Pemkab Mojokerto sekarang ini kekurangan guru PNS baik di tingkat SDN dan SMPN sekitar 2000 orang. Supaya proses belajar mengajar berjalan normal, maka Dispendik Kab. Mojokerto memanfatkan tenaga guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sri Puji Lestari, anggota DPRD dari PDIP Kab. Mojokerto dikonfirmasi, Rabu (22/7) mendesak, Bupati Mojokerto mengambil langkah segera mengisi kekurangan tenaga guru PNS ini. Caranya, bupati segera berkoodinasi dengan pemerintah pusat minta agar kekurangan guru PNS segera bisa terisi. “Hal ii jangan terlalu lama dibiarkan. Karena, khawatir hal ini bisa mengganggu proses belajar mengajar. Kasihan guru yang ada, mereka harus rangkap jabatan. Kalau ini dibiarkan lama, apakah hasil belajar di tingkat sekolah itu bisa maksimal. Biar hasilnya maksimal, eksekutif secepatnya melangkah ke berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang pengisian guru PNS di Kab. Mojokerto,”katanya.

Muhammad, PNS dilingkungan Sekertariat Kab. Mojokerto mengatakan, kekurangan guru PNS yang terjadi di Pemkab Mojokerto dampak dari sistem moratorium CPNS yang di Pemkab Mojokerto sewaktu dipimpin Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP). Karena, MKP saat itu menilai, jumlah PNS di Lingkungan Pemkab Mojokerto termasuk didalamnya jabatan guru berlebih atau terlalu gemuk, sehingga kurang ideal dan bisa menimbulkan pemborosan biaya. Maka perlu dilakukan moratorium PNS di Pemkab Mojokerto. Apalagi, saat MKP menjadi bupati Mojokerto jumlah PNS mencapai lebih dari 12 ribu. Idealnya, sesuai versi MKP saat itu Pemkab Mojokerto hanya dikelola maksimal 7 ribu sampai 8 PNS. Untuk mengidealkan PNS di Pemkab Mojokerto melalui moratorium CPNS.

Usulan moratorium CPNS yang dilakukan Pemkab Mojokerto direspon pemerintah pusat dan dijadikan percontohan nasional. Setelah moratorium berjalan lebih dari tujuh tahun kini Pemkab Mojokerto kekurangan ribuan PNS. Termasuk didalamnya guru. Karena, banyak guru PNS pensiun, pindah tugas dan meninggal. Dampaknya, banyak guru rangkap jabatan. Satu guru PNS bisa mengajar di dua kelas.bas

Apresiasi Lomba Balita Sehat, Walikota Blitar Tegaskan Kesehatan Anak Wajib Diperhatikan

Jajaran pengurus Pemkot Blitar dan Dinas Kesehatan foto bersama usai menggelar lomba balita sehat selama dua hari, mulai 21 - 22 Juli 2020 di gedung pertemuan Koesoema Wicitro Kota Blitar.

Warga Desak Walikota Bantu Buka Blokir Bansos

2 Ribu Guru PNS

Ist Puluhan warga yang datanya terblokir mendatangi Walikota. Mereka meminta agar bisa dibantu mendapatkan

menyampaikan dugaan adanya pemblokir data sebagian warga Kota Mojokerto.

Hasilnya, warga Kota Mojokerto yang datanya terblokir diminta bersabar. Pasalnya, sekarang ini, petugas di Kemensos sedangkan meneliti data tersebut. “Panjenengan saya minta bersabar, karena yang mengalami nasib seperti panjenengan juga banyak di daerah lain,”katanya.

Upaya Walikota membuka pemblokiran itu, selain secara lisan juga mengirim surat ke Kemensos agar pemblokitan itu kembali dibuka.

“ Jika dalam waktu yang ditentukan kementerian masih belum membuka pemblokiran itu, maka bantuan tersebut akan kami alihkan dengan jenis bantuan lainnya, yakni sembako. Sehingga, warga tetap berhak menerima bantuan namun dengan jenis yang berbeda,” tandasnya.

Dalam percepatan penanganan Covid-19 yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir ini, pemerintah telah memberikan berbagai bantuan kepada warga terdampak. Bantuan-bantuan tersebut, berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah hingga institusi atau lembaga swasta. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah, terbagi menjadi beberapa kategori yang diberikan selama masa pandemi. Melalui bantuan tersebut, diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat selama kondisi Covid-19 berlangsung.bas

Kab. Mojokerto Butuh 2 Ribu Guru PNS

bantuan tunai dari Kemensos.

Kab. Mojokerto memanfatkan tenaga guru honorer dan

Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK).

Sri Puji Lestari, anggota DPRD dari PDIP Kab. Mojokerto dikonfirmasi, Rabu (22/7) mendesak, Bupati Mojokerto mengambil langkah segera mengisi kekurangan tenaga guru PNS ini. Caranya, bupati segera berkoodinasi dengan pemerintah pusat minta agar kekurangan guru PNS segera bisa terisi. “Hal ii jangan terlalu lama dibiarkan. Karena, khawatir hal ini bisa mengganggu proses belajar mengajar. Kasihan guru yang ada, mereka harus rangkap jabatan. bas