Bupati tidak mematuhi

Diungkap, Pemalsu Paraf Pimpinan DPRD

PAMEKASAN (GN)–Terkait dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan atau tekenan) dalam proposal pengajuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Jatim, Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, memanggil para pelapor kasus tersebut, Rabu (22/7/2020).

Menurut Hamdi, salah satu anggota BK DPRD Pamekasan, pemanggilan pelapor tersebut dalam rangka mengusut kasus tersebut. Berdasarkan keterangan pelapor, pihaknya bisa menemukan saksi kunci di pihak Bank Jatim sebagai instansi yang dituju dalam proposal tersebut. “Sementara dalam kesimpulan kami, saksi kuncinya di Bank Jatim. Karena dari pelapor yang kami panggil belum menunjukkan fakta hukum yang riil, kita harus mencari saksi kunci,” kata Hamdi setelah bertemu dengan pelapor.

Kata Hamdi, BK DPRD juga berencana memanggil Bank Jatim untuk mengungkap fakta hukum dari kasus pemalsuan tanda tangan para ketua komisi hingga Ketua DPRD Pamekasan tersebut.

Ditanya nama dari terduga pelaku pemalsuan tanda tangan itu, legislator pantura bersama anggota BK yang lain, sempat menolak menyebutkan nama atau bahkan inisial dengan alasan menunggu pemeriksaan dari Bank Jatim yang diagendakan dalam minggu ini.

“Ditunggu saja (inisial, red) sampai selesai Bank Jatim dulu. Kita akan verifikasi dulu, apakah betul begitu atau tidak. Ketua-ketua komisi menyebutkan nama, nanti kita verifikasi. Kalau sudah selesai dari Bank Jatim mungkin kita bisa menyebutkan inisial,” ujar Hamdi.

Menurutnya, dari empat pelapor dalam hal ini ketua komisi menyebutkan nama pelaku yang sama.

Namun, ada satu keterangan pelapor lebih detail yang dapat menemukan fakta baru dalam mengungkap kasus tersebut.

Setelah dicecar pertanyaan agar menyebut inisial dari terduga pelaku pemalsuan tanda tangan guna menghindari adanya dugaan sandiwara dalam kasus itu, Hamdi kemudian berani menyebutkannya. “Ya, H (inisialnya, red),” ungkap Hamdi.

Rabu (8/7/2020), para ketua Komisi di DPRD Pamekasan mulai komisi I, komisi II, komisi III dan Komisi IV melakukan konferensi pers lantaran adanya pemalsuan tanda tangan dalam proposal bantuan untuk warga terdampak covid-19 yang diajukan kepada Bank Jatim.

Adapun proposal yang diajukan kepada bank milik pemprov Jawa Timur tersebut setiap komisi ada dua proposal dengan nominal anggaran berbeda-beda, mulai Rp 19 juta sampai Rp 25 juta setiap satu proposal. Dalam proposal tersebut ditandatangani ketua-ketua komisi, dan ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman, lengkap dengan stempel masing-masing komisi.

Terkuaknya kasus tersebut setelah pihak Bank Jatim menyampaikan kepada Ketua DPRD Pamekasan bahwa setiap komisi mengajukan dana bantuan bagi terdampak covid-19 dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR). pmd, mas

GN/Istimewa Salah satu bangunan bekas Kraton Parsangan yang sudah ada sejak tahun 1502-1559 berlokasi di Jalan Raya Sumenep - Gapura atau Desa Parsanga kondisinya rusak akibat proyek yang dikerjakan mitra DPU Bina Marga setempat.

Gerbang Keraton Abad 15 Rusak, DPU Bina Marga Ditegur

SUMENEP (GN)- Sayap pilar pintu gerbang bekas Keraton Parsanga Sumenep kondisinya kini rusak. Kerusakan ini diakibatkan pembangunan proyek Jalan Lingkar Utara yang dikerjakan oleh rekanan Dinas PU Bina Marga setempat.

Kerusakan sayap pilar pintu gerbang bekas Keraton Parsanga Sumenep memicu protes dari warga dan tokoh Masyarakat Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Parsanga pun memberikan peringatan keras pada pihak Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Bina Marga Sumenep.

“Ya itu, agar setiap kegiatan proyek hendaknya memerhatikan tempat bersejarah, baik situs atau cagar budaya yang menjadi kebanggaan Masyarakat Sumenep ini,” kata Tokoh Masyarakat Desa Parsanga, Nurus Salam, Rabu (22/7/2020).

Gerbang utama keraton parsanga ini katanya, wujud dari fakta sejarah para pendahulu yang tak bisa diabaikan begitu saja. “Pemerintah wajib melindungi tempat-tempat yang menjadi kebanggaan masyarakat,” tegasnya.

Nuru Salam juga mengingatkan, agar pemerintah harus memahami kultur masyarakat. Menurutnya, tempat yang dibanggakan jangan sampai dirusak karena adanya pembangunan infrastruktur. “Maka perlu adanya musyawarah dengan tokoh masyarakat setempat agar kemudian tidak merusak tempat kebanggaan masyarakat itu,” katanya.trb

Baru Terserap 34%, Pamekasan Siapkan Rp 94 M Anggaran Covid-19

PAMEKASAN (GN)–Pemkab Pamekasan buka-bukaan terkait rencana dan realisasi anggaran penanganan Covid 19. Hal itu terungkap saat silaturrahmi antara Pemkab Pamekasan dengan Pengurus Jatim Corruption Watch (JCW) di Ruang Peringgitan Dalam Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Selasa (21/7/2020).

Pengurus JCW hadir dalam silaturrahmi tersebut dipimpin langsung oleh Ketuanya Dr HM Sajali SH MH. Mereka diterima langsung oleh Bupati Pamekasan Badrut Tamam yang didampingi oleh wakilnya Raja’e, Sekdakab Totok Hartono dan sejumlah pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Pamekasan. Dalam silaturrahmi tersebut, HM Sajali menanyakan tentang berbagai hal, terutama tentang rancangan dan realisasi anggaran Covid 19. Selain itu, Sajali juga menyampaikan berbagai saran terkait pelaksanaan pembangunan di Pamekasan, di antaranya meminta agar proyek pembangunan fisik tahun 2020 harus tetap dijalankan sekalipun dalam kondisi wabah Covid 19. Dalam penjelasannya Sahrul Munir, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan mengungkapkan bahwa ada dua jenis belanja yang dipakai untuk penanganan Covid 19, yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung.

GN/Masdawi Dahlan Bupati usai silaturrahmi dengan Pengurus Jatim Corruption Watch (JCW).

Yang belanja langsung sebanyak Rp 5.417.403.000. Ini ada di tiga OPD yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Waru dan RSUD Slamet Martodirjo.

Yang kedua belanja bersumber dari belanja tidak langsung. Semula belanja itu direncanakan angka Rp 62 miliar, namun sekarang sudah dinaikkan Rp 94 miliar, sesuai rencana kebutuhan sampai bulan September tahun 2020. Belanja ini ada sekitar 14 SKPD yang menangani yaitu Dinkes, RSUD Smart, RSUD Waru, BPBD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Sekda dan Kesbangpol, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Tlanakan. Untuk penanganan dampak sosialnya ada di dinas sosial, dinas koperasi, dinas pariwisata dan dinas pendidikan.

“Yang terealisasi sampai sekarang

untuk belanja langsung dari total Rp 5,4 milyar terealisasi sebesar Rp 895 juta. Sedangkan dana belanja tidak langsung sebesar Rp 94 miliar itu terealisasi sebesar Rp 33 miliar. Jadi perkiraan prosentase realisasi anggaran penanganan Covid-19 ini baru sekitar 34,82 persen,” papar Sahrul.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Daerah Pamekasan Drs Moh Alwi MSi mengungkapkan ada 44 kebutuhan terkait Covid mulai dari Perpu Tahun 2020 sampai dengan surat edaran bupati yang harus dilaksanakan. Terkait dengan dana itu juga, kata Alwi, refocusing juga harus dilakukan. Jika tidak dilakukan maka ada sanksi sehingga seluruh pemerintah daerah seluruh Indoensia melakukan refocusing. mas, adv

Sembuh Corona di Pamekasan 124 Orang, Dirawat 59 Orang

PAMEKASAN (GN)-Jumlah pasien Corona Virus Diseases (Covid-19) yang sembuh di Pamekasan terus menanjak drastis. Hingga, Rabu ( 22/7/2020) sore kemarin dari laporan Satgas Covid 19 Pemkab Pamekasan menyebutkan jumlah pasien corona yang dinyatakan sembuh sudah mencapai 124 orang, sedangkan yang masih dirawat tinggal 59 orang.

Juru bicara Satgas Covid 19 Pemkab Pamekasan Sigit Priyono mengungkapkan kenaikan drastis pasien corona yang sembuh terjadi pada hari Senin (20/7/2020) jumlahnya mencapai 18 orang. Lalu sehari sesudah bertambah 12 orang. Dan beberapa sebelumnya, lanjut Sigit, juga terjadi kenaikan angka kesembuhan yang angkanya mencapai 15 orang.

Kenaikan jumlah pasien sembuh corona selama dua hari terakhir ini menunjukkan para pasien corona telah menyadari tentang berbagai kiat yang harus dilalukannya untuk mencapai kesembuhan. Tren kenaikan ini juga terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat dan pemahamannya terhadap upaya untuk mengatasi corona dan berbagai kiat yang dilakukan oleh pihak terkait.

Data dari Satgas Covid 19 Pemkab Pamekasan menyebut jumlah suspect sebanyak 756 orang, dari jumlah itu

Badrut Tamam

sebanyak 77 orang dalam pengawasan, selesai sebanyak 642 orang dan meninggal sebanyak 37 orang. Sementara pasien positif mencapai 208 orang dengan rincian dirawat 59 orang, sembuh 124 orang dan meninggal sebanyak 25 orang.

Ketua Satgas Covid 19 RSUD Pamekasan Dr Syaiful Hidayat mengungkapkan pasien yang masih dirawat ada yang dikarantina di rumah sakit, antara lain RSUD Pamekasan dan Rumah Sakit M Noer Pamekasan. Dan ada juga yang isolasi mandiri. Yang isolasi mandiri jumlahnya juga cukup banyak. Tingginya anka kesembuhan karena banyak pasien yang berusia muda sehat dan bugar.

Bupati Pamekasan Badrut Tamam mengucapkan syukur dengan banyaknya pasien Corona yang sembuh. Dia juga mengajak para pasien yang sembuh bersama keluarganya untuk banyak bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesembuhan.

Selain itu, ia juga mengharapkan doa kepada masyarakat agar, juga mendokakan bukan hanya untuk keluarganya saja, namun juga berdoa agar masyarakat Pamekasan yang lain yang masih belum sembuh juga didoakan untuk segera sembuh agar Pamekasan segera tuntas dari wabah Covid-19 ini.

“Mari kita banyak bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat atas kesembuhan ini. Dan berharap juga agar masyarakat berdoa bersama agar Pamekasan segera dibebaskan dan dituntaskan dari (wabah –red.) Corona ini. Kita harap terlibat dalam usaha spiritual ini,” katanya.

Sementara itu dalam rangka memberikan pemahaman yang lengkap tentang Covid-19 kepada semua elemen masyarakat, Pemkab Pamekasan terus melakukan berbagai kiat, di antaranya menggelar acara Pendalaman Pemahaman Tentang Covid-19. mas, adv

Bazar Hewan Kurban, Bupati-Wabup Beli Sapi Berat 1 Ton Lebih

PAMEKASAN (GN)-Bupati Pamekasan Badrut Tamam mengajak peternak untuk terangan terangan menunjukkan identitasnya. Karena itu, dalam KTP dia meminta agar kolom pekerjaan harus diisi dengan nama pekerjaan sebagai perternak. Ini dilakukan agar para peternak mendapat legitimasi sebagai profesi yang menjanjikan.

Badrut Tamam mengungkapkan itu saat me mbuka “Bazar Hewan Kurban Berbasis Syariah” di Desa Samatan Kecamatan Proppo, Rabu (22/7/2020). Bazar ini diikuti oleh para peternak dan perkumpulan peternak se-Pamekasan, hasil kerjasama Perkumpulan Peternak Domba Kambing dan Sapi (Dokapi) dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pamekasan.

“Dalam KTP kita hampir tidak pernah disebut profesi pekerjaan peternak, yang biasa disebut petani, ibu rumah tangga, pedagang dan lainnya. Padahal profesi peternak menjadi bagian dari sumber kesejahteraan yang sudah tidak diragukan lagi. Karena itu kepada Ketua Dokapi Pamekasan dan seluruh para peternak yang lain saya minta mulai memasang di KTP nya pekerjaan sebagai peternak,” pintanya.

GN/Masdawi Dahlan Bupati dan Wabup melihat sapi yang dibelinya di bazar hewan qurban.

Dia mengungkapkan di antara prioritas pembangunan Pamekasan adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa. Peternakan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi dari desa. Dengan tegas menunjukkan sebagai peternak, maka peternak akan mendapat legitimasi dari negara dan pemerintah bahwa peternakan bagian dari profesi yang mensejahterakan masyarakat.

Terkait Bazar Hewan Kurban yang digelar kali ini, Badrut Tamam menegaskan kegiatan itu bagian dari harapan untuk bisa mendorong peternak lain terinspirasi menjadikan peternakan sebagai usaha mensejahterakan masyarakat. Dia mengajak perlunya terus berupaya agar daging sapi dan hewan semakin bagus, lalu daya jualnya bagus mendorong penghasilan yang mensejahterakan.

Dia mengungkapkan Pamekasan dalam tahun 2019 lalu sebanyak 914 ekor sapi yang dipotong dan 1245 ekor kambing atau domba yang dipotong saat Idhul Adha. Tahun 2020 terhitung sampai bulan Juli di Pamekasan telah mengeluarkan ternak sapi sebanyak 2.580 sapi, ada kenaikan dari 2019 ke 2020 lebih dari 200 persen. Diharapkan ada kerjasama antara berbagai pihak mendorong peternakan di Pamekasan bisa menjadi bagian dari alat kesejahteraan.

adv, mas