Tidak merespon Kepu

2 politik - opini Ketidakjujuran Dunia Terekspose di Hagia Sophia!

Oleh: Imam Shamsi Ali*

PASCA keputusan pengadilan Turki untuk memberikan kebebasan bagi Pemerintah Turki untuk mengkonversi (tepatnya reversi) gedung Hagia Sophia dari sebuah museum ke sebuah masjid kembali dunia ramai membincangkannya. Dari beberapa kepala negara, UNESCO, hingga ke tokohtokoh agama dunia, ramai membicarakan masalah tersebut.

Saya tidak akan lagi membahas perspektif legal, baik pada tataran hukum positif maupun pada aspek syariahnya. Justru yang ingin saya bahas kali ini adalah sikap dunia dalam menyikapi isu semacam ini yang memang timbul dari masa ke masa. Beberapa waktu lalu saya pernah menuliskan sebuah artikel dengan judul “Toleransi yang Berpihak”. Tampaknya reversi Hagia Sophia kembali membuka tabir realita itu. Bahwa seringkali toleransi dimaknai sebagai toleransi untuk “serving our interest”. Seolah toleransi itu dimaknai secara positif ketika berpihak kepada

DPR D...

► Sambungan hal 1

“Dikaji lagi, jangan-jangan ada persyaratan-persyaratan yang masih harus disempurnakan, karena DPRD secara administratif tidak bisa memecat Bupati. Yang bisa dilakukan adalah pemakzulan atau pemecatan secara politik. Yang bisa memecat Bupati adalah Mendagri melalui fatwa Mahkamah Agung. Kami akan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung terkait keputusan paripurna ini,” kata Itqon.

Namun Itqon belum bisa memastikan jadwal pengiriman rekomendasi pemakzulan ini kepada Mahkamah Agung.“Kami akan mengkaji dengan melibatkan beberapa orang ahli. Kami tidak ingin semangat mayoritas anggota DPRD ini ambyar karena persoalan yang tidak terlalu krusial, karena pemeriksaan berkas di Mahkamah Agung. Kami akan melengkapi berkas-berkasnya lebih dulu sebelum bertarung di Mahkamah Agung,” katanya.

“Dosa-dosa” Faida

Peristiwa pemakzulan Bupati ini menjadi sejarah di Kabupaten Jember. Sebab pemecatan Bupati Jember sebagai peristiwa perdana yang terjadi sejak kabupaten penghasil tembakau ini berdiri selama 91 tahun silam.

Dalam sidang, DPRD juga membuka “dosa-dosa” Faida. DPRD merekomendasikan kepada lembaga penegak hukum untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Faida berdampak pada kerugian keuangan negara. “Memperingatkan kepada saudari Bupati untuk tunduk kepada peraturan yang berlaku dan bersikap kepentingan pihak tertentu saja.

Sebaliknya ketika toleransi harus ditegakkan karena memang menjadi hak orang lain, konsep itu dibalik sebagai intoleransi. Bahkan tidak malu-malu dibalik menjadi tendensi radikal. Ketika seseorang atau sekelompok membela haknya, tidak jarang orang atau kelompok tersebut dilabeli “ekstremis”.

Inilah sesungguhnya yang kembali terekspose ketika Pemerintah Turki memutuskan untuk mereversi fungsi gedung Hagia Sophia kembali menjadi masjid setelah sekian tahun masjid tersebut dijadikan museum oleh si sekuler Kemal Ataturk. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa jika memang ada ketidakbenaran dalam proses konversi ini, tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai justifikasi atau membenarkan yang salah. Justru yang ingin saya bahas adalah ketidakjujuran atau kemunafikan dunia dalam menyikapinya.

Pengalihan fungsi gedung dari fungsi museum ke fungsi rumah ibadah (masjid) begitu ramai dibicarakan, bahkan dengan terang-terangan ditentang bahkan dianggap menjadi bagian dari wajah negatif umat bahkan agama Islam itu sendiri.

Hal ini dengan sigap dan cermat ditangkap oleh para Islamophob (mereka yang punya phobia dan kebencian kepada Islam), seolah mendapatkan injeksi energi untuk kembali melakukan serangan kepada umat dan agama ini.

Saat ini kasus tersebut dijadi

kooperatif terhadap proses penyelidikan,” lanjut Ahmad Halim membacakan peringatan kepada Bupati Faida.

Dalam dokumen keputusan DPRD disebut juga “dosa” lain yang melatarbelakangi keputusan itu yakni hasil pemeriksaan Komisi ASN yang menganulir mutasi sejumlah pejabat, namun diabaikan oleh Faida. Kemudian hasil pemeriksaan khusus Kemendagri yang menginstruksikan pencabutan 30 Peraturan Bupati dan 15 SK Bupati, tapi menurut DPRD tidak pernah ditindaklanjuti oleh Faida.

Fraksi PKB DPRD Jember sendiri terang-terang menyatakan pendapatan bahwa Bupati Jember Faida telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan berkali-kali. Dalam sidang paripurna di DPRD Jember, Rabu 22 Juli 2020, Fraksi PKB meminta Mendagri memberhentikan tetap Bupati Jember Faida.

Dalam paparannya, Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jember Sri Winarni menyebut, paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) ini ibarat skuel terakhir film trilogi ‘Hak Parlemen.’

“Diawali dari seri pertama berjudul hak interpelasi, kemudian dilanjutkan seri kedua berjudul hak angket. Sekarang memasuki episode terakhir berjudul hak menyatakan pendapat atau HMP,” kata Sri.

Menurut Fraksi PKB, sedikitnya ada 8 kesalahan yang telah dibuat oleh Bupati Jember Faida. 1. Tidak merespon Keputusan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019 jo. Pengumuman dari MenPAN-RB Republik Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan kan fondasi bangunan persepsi atau imej bahwa Islam ketika kuat dan berkuasa akan mengambil rumah-rumah ibadah orang lain untuk dijadikan masjid. Bahwa orang Islam ketika kuat dan mayoritas akan semena-semena dengan orang lain. Asumsi seperti ini kembali terbangun secara masif dan sistematis di dunia Barat. Sebuah sikap yang tidak peduli dengan apa yang terjadi ke ratusan bahkan ribuan masjid yang dirusak atau dikonversi menjadi rumah-rumah ibadah lain, bahkan jadi tempat-tempat maksiat lainnya. Mana suara dunia ketika masjid bersejarah India, Masjid Baabri, dihancurkan oleh kaum radikal Hindu di India? Mana suara mereka di saat beberapa masjid dibakar di Amerika dan Eropa?

Mana suara mereka melihat kenyataan sejarah bahwa kaum Nasrani ketika kembali berkuasa di Spanyol mengkonversi masjid-masjid megah itu menjadi gereja atau nightclub?

Sekali lagi kita tidak ingin kesalahan orang lain menjadi pembenaran untuk melakukan hal yang sama (kesalahan). Yang kita harapkan hanya kejujuran dan keadilan kepada semua pihak. Yang benar mari kita benarkan walau berpihak pada orang lain. Dan yang salah mari kita salahkan walau itu menyerang diri kita sendiri. Hindari sikap munafik dalam menyikapi isu dunia. Terlepas dari beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan dibenarkan jika memang tidak benar dalam Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019 jo. Pengumuman dari MenPAN-RB Republik Indonesia Nomor: B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2019. Akibatnya, Kabupaten Jember tidak memperoleh kuota CPNS. 2. Kebijakan melakukan mutasi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya. 3. Bupati Jember tidak mematuhi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui suratnya Nomor: R-3419/KASN/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Sistem Merit dalam Mutasi Pegawai di lingkungan Kabupaten Jember. 4. Pelanggaran lainnya adalah kebijakan penerbitan dan pengundangan Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (KSOTK) 30 (tiga puluh) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember tanggal 3 Januari 2019 diduga melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta peraturan pelaksanaannya. 5. Bupati tidak mematuhi untuk ditindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 131/25434/011.2/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Rekomendasi Atas Pemeriksaan Khusus sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 700/12429/SJ tanggal 11 November 2019 perihal Rekomendasi Atas Pemeriksaan Khusus. 6. Bupati juga tidak meprosesnya, reversi fungsi gedung Hagia Sophia harusnya tidak dibincangkan secara “beyond proportion” (melampaui batas kewajaran).

Kalau ada yang tidak proporsional (salah) secara agama, biarlah kami Umat Islam yang mengkritisi dan membenarkan. Kami jujur dalam beragama. Yang salah walau nampak memberikan keuntungan akan kami kritisi. Karena keuntungan (interest) yang terbangun di atas pelanggaran adalah kesalahan. Dan semangat amar ma’ruf dan nahi munkar kami akan bergejolak mengkritisinya.

Orang menutup mata bahwa reversi fungsi Hagia Sophia menjadi masjid kembali adalah atas dasar keinginan mayoritas rakyat Turki, jika tidak bisa disebut semuanya. Lalu kenapa mereka yang sok bangga dengan demokrasi berpura-pura menutup mata?

Keputusan pemerintah Turki untuk mengembalikan fungsi gedung menjadi masjid juga melalui proses pengadilan. Lalu mereka yang kerap mengkampanyekan pentingnya menjunjung tinggi supremasi hukum seolah buta?

Al-Fatih menaklukkan kota Byzantium melalui penaklukkan militer. Dalam hukum perang mana saja, ketika sebuah kota ditaklukkan maka terjadi pengambilalihan kekuasaan kota itu. Dan tentunya penguasa baru punya hak untuk memenej (mengelola) kota itu berdasarkan kebutuhan warganya. Dalam norma perang, apalagi sebelum matuhi perintah Menteri Dalam Negeri dan perintah Gubernur Jawa Timur atas rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut. 7. Kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa diduga melanggar ketentuan PERPRES Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta peraturan pelaksanaannya. 8. Patut diduga telah terjadi pelanggaran ketentuan Perda No. 11 Tahun 2015 tentang APBD 2016, Perda No. 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD 2016, Perbup No. 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2016, Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan APBD 2016, Perbup No. 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD 2016, Perbup Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Hibah Dan Bansos.

Karena “dosa-dosa” itu DPRD menggelar hak interpelasi untuk bertanya ke Faida. Pertanyaan Dewan bukannya dijawab, namun Faida justru berpendapat interpelasi tidak sah.

Lalu berlanjut ditingkatkan ke tahap hak angket. Penyelidikan menemukan banyak indikasi keterlibatan Faida dalam perkara korupsi serta maladministrasi. Dokumen, bukti dan keterangan para saksi angket DPRD telah diberikan ke lembaga penegak hukum.

Sementara itu Faida sendiri tidak hadir ke Gedung Dewan. Namun, dia memberikan keterangan tertulis setebal 23 halaman untuk menanggapi hak menyatakan pendapat DPRD itu.

Dia merasa tengah berusaha menindaklanjuti instruksi tentang pemulihan struktur birokrasi maupun persiapan aparatur yang akan berada di posisi baru. “Pemkab Jember Deklarasi HAM ditetapkan, harta rampasan menjadi hak pemenang perang. Dengan segala diskusi yang ada seputar harta rampasan dalam Islam, Hagia Sophia boleh jadi bagian dari harta rampasan tersebut. Sebagai harta rampasan berarti terjadi pemindahan kepemilikan. Dan pemilik baru tentunya punya hak untuk menentukan penggunaannya.

Apalagi kalau memang benar bahwa Sang Penakluk (Al-Fatih) karena dorongan menghormati hak orang lain, memang membeli gedung gereja yang konon kabarnya sudah banyak rusak dan terbengkalai, lalu diwakafkan ke masyarakat Muslim untuk dijadikan masjid. Kalau hal ini benar, kenapa sebagian masih berpura-pura tidak tahu?

Atau apakah memang ada motif lain di balik penentangan mereka terhadap pengembangan fungsi gedung ini?

Terlepas dari semua itu, sekali lagi, yang saya masalahkan adalah hilangnya nilai-nilai kejujuran manusia dalam menyikapi banyak permasalahan dunia kita. Dan ini pula yang menjadikan saya berkesimpulan bahwa memang ada kemunafikan nyata dalam menyikapi toleransi dan intoleransi. Yang pada akhirnya perkiraan saya benar bahwa toleransi yang dikembangkan saat ini seringkali menjadi toleransi yang memihak. Semoga tidak! (*)

New York, 20 Juli 2020 Presiden Nusantara Foundation USA.

* Imam Shamsi Ali adalah hingga saat laporan ini disusun, telah mengikuti prosedur yang ada, dan hanya menunggu penerbitan SK pelantikan/ pengukuhan dari Mendagri,” dalih Faida.

Suasana di luar Gedung Dewan tampak riuh. Ribuan massa yang digalang para ulama bersorak saat Pimpinan DPRD menemui mereka dan mengabarkan keputusan memecat Bupati Faida tersebut. “Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat,” ucap mereka beramai-ramai.

Sejumlah kiai yang sejak pagi memimpin aksi terus mengumandangkan sholawat. Kemudian mereka tampak mengarahkan massa untuk membubarkan diri secara tertib setelah sidang selesai.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengaku masih menunggu pemeriksaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menentukan nasib Bupati Jember Faida. Agenda pemeriksaan oleh gubernur terkait kisruh Bupati Jember dengan DPRD Kabupaten Jember sebelumnya dijadwalkan dilaksanakan pada 24-26 Juni.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan itu dalam Forum Konsultasi dan Mediasi yang difasilitasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/6/2020). Tito menjelaskan, persoalan di Kabupaten Jember sebenarnya adalah komunikasi antara kepala daerah dan DPRD. Sehingga mekanisme check and balance tidak berjalan.

“Saya mendapat laporan, Gubernur Jatim pada 24-26 Juni akan memeriksa kembali permasalahan ini. Kami di Kemendagri menunggu hasilnya, jika tidak tuntas, baru kami akan melakukan langkah berikutnya,” tukas mantan Kapolri tersebut. * nas, wis

secangkir kopi

Kemiskinan karena Corona

Dampak pandemi covid-19 memang luar biasa. Seluruh sendi kehidupan terkena dampaknya. Sektor ekonomi memang menjadi “masalah” bagi negera-negara di dunia. Akibat serangan virus tersebut, ekonomi menjadi “terhenti”. Stagnan, sehingga tingkat kemiskinan semakin bertambah. Lalu bagaimana di Indonesia?

Tingkat kemiskinan Indonesia disebut mengalami penurunan. Meski begitu bukan berarti upaya untuk mengentaskan kemiskinan telah selesai dilakukan. Pandemi virus Corona tak henti memberikan dampak bagi perekonomian. Sebanyak 5,5-8 juta orang Indonesia diperkirakan jatuh miskin akibat pandemi ini.

Pandemi yang belum juga ditemukan vaksinnya ini membuat orang semakin sulit mencari kerja. Terlebih ada beberapa sektor yang terdampak paling dalam seperti transportasi dan konstruksi. "Tanpa adanya dukungan masif dari pemerintah, apabila kita asumsi di mana ekonomi kontraksi hingga minus, maka kemiskinan akan meningkat sangat signifikan," kata World Bank Lead Economist untuk Indonesia, Frederico Gil Sander peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects Juli 2020 secara virtual, Kamis (16/7/2020), seperti dikutip detik.com.

Bertolak pada kenyataan inilah, diperlukan berbagai langkah-langkah untuk membendung mengurangi ancaman dalam jumlah orang yang jatuh miskin. Tidak hanya Indonesia, tetapi berbagai Negara mengalami hal serupa. Hal ini tidak terlepas dari jumlah PHK yang terus bertambah, sebagai akibat dari mandegnya perekonomina secara global. Sejak saat itu dr Reisa bersama dr Achmad Yurianto secara bergantian menyampaikan kondisi terkini terkait penanganan Corona di Indonesia.

Kini setelah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibubarkan oleh Presiden Jokowi, otomatis dr Reisa tak lagi menyampaikan update penanganan wabah virus Corona.

“Mulai hari ini saya tidak lagi mengedukasi melalui press conference harian. Tetapi InsyaAllah saya akan tetap meneruskan edukasi publik melalui platform yang berbeda,” tulis dr Reisa dalam postingan di akun Instagram pribadinya, Rabu (22/7/2020).

Setelah Perpres mengenai dibubarkannya Gugus Tugas Percepatan COVID-19 diteken Presiden Jokowi pada 20 Juli 2020, per tanggal tersebut dr Reisa dan dr Achmad Yurianto yang menjabat sebagai jubir dipurnatugaskan. Reisa menjadi anggota tim komunikasi publik untuk penanganan COVID-19 selama 42 hari.

Meski demikian dia menyebut akan tetap meneruskan edukasi publik mengenai pedoman pencegahan penularan COVID-19. Reisa kerap menyampaikan terkait informasi

Erfandi Putra Pemimpin Redaksi

Jika tidak ada langkah serius yang diambil pemerintah maka pandemi ini akan mendorong 5,5-8 juta orang Indonesia jatuh ke jurang kemiskinan pada 2020.

Sejumlah langkah untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan sebagai dampak dari pandemi ini memang telah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mengklaim progress penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat terdampak pandemi virus Corona sudah berjalan baik dengan ratarata penyaluran sekitar 80%.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan penyaluran bansos sebenarnya sudah cukup baik, meski menemui sejumlah kendala. Rata-rata penyaluran bansos hingga 16 Juni 2020 sekitar 80%. "Pada dasarnya pencapaian progres bansos sudah baik, dengan didukung kerja sama yang baik oleh pemerintah daerah dalam proses penetapan sasaran dan penyaluran," katanya melalui konferensi video, Rabu (17/6/2020). Hadirnya pemerintah di saat-saat seperti ini memang sangat diperlukan, terutama bagi mereka yang kehilangan pemasukan. Kita memang harus bersama-sama menangani hal ini, agar kita bisa keluar dari permasalahan

Tetap...

► Sambungan hal 1

yang kita hadapi. (*) seputar virus Corona baik dari tips aman, maupun informasi kekeliruan terkait Corona yang beredar di masyarakat.

“Mari tetap semangat menjalankan Adaptasi Kebiasaan Baru. Ingat, pandemi masih ada dan kita harus lebih waspada lagi,” katanya.

Meski demikian dr Reisa menyebut akan tetap tergabung dalam Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Masih sama seperti biasanya, dr Reisa tetap mengingatkan dan mengimbau masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan demi menjaga diri dan lingkungan sekitar agar tidak tertular virus Corona. Reisa juga menekankan pandemi masih belum berakhir dan masyarakat harus terus waspada. “Terima kasih untuk masukan yang membangun. Ingat, bersama kita pasti bisa,” katanya. * hud

Pimpinan Umum / Pemimpin Redaksi /penanggung

jawab : Erfandi Putra

Wakil Pimpinan Redaksi /pimpinan perusahaan :

Gatot Susanto Redaktur Pelaksana : Titis Tri Wahyanti Redaktur : Fathurrochman Al Aziz, Agung Kusdyanto, M Nasir Biro Jakarta : Djauhari Effendy

DEWAN REDAKSI :

Erfandi Putra, Gatot Susanto, Titis Tri Wahyanti

WARTAWAN KOTA: Purnomo Siswanto, Siti Soelistyani FOTOGRAFER: M. Zacky KEPALA BIRO PAMEKASAN: Masdawi Dahlan BIRO DAERAH: BANGKALAN/SAMPANG: Zacky SIDOARJO: Bahri.S GRESIK: Asepta Yoga Permana MALANG RAYA DAN KOTA BATU: Hanan Jalil MOJOKERTO KAB/KOTA & NGANJUK: Bambang Sujarwanto JOMBANG: M. Fatoni. PASURUAN : Haifur TUBAN : Chusnul Huda BLITAR: Gatut Wiratmoko MAGETAN : Fathur Rohman Eka Febrian BANYUWANGI : Edhi Prasetyo jember : Ahmad Hasan Halim. BANDUNG : Adam Permasa LAYOUT/DESAIN GRAFIS: Agus Supriyanto IT SUPPORT: Sapto Utomo KEUANGAN: Febri Indarwati Marcomm/Admin: Ismaindah SIRKULASI & PEMASARAN: Syahrizal PENERBIT: PT GLOBAL MEDIA PRIMA KANTOR: Jl Cipta Menanggal VI/7 Surabaya, Telp. (031) 8281712, e-mail: gnewsredaksi@gmail.com website: www.global-news.co.id PERCETAKAN: PT MEDIA NUSANTARA PRESS, Jl. Rungkut Industri III No. 49 Surabaya, Telp. (031) 8496867 Wartawan KORAN GLOBAL NEWS dilengkapi dengan identitas berupa ID Card / Kartu Pers