Laporan Akhir Div.Hukum Bawaslu Wonosobo Tahun 2020

2020

Laporan Akhir DIVISI HUKUM TAHUN 2020 Bawaslu Kab. Wonosobo

BAWASLU KABUPATEN WONOSOBO

Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km. 03 Wonosobo (0286) 3305173 https://wonosobo.bawaslu.go.id

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

PENGANTAR

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu, tagline milik Bawaslu yang terdiri dari dua kalimat itu, setidaknya tiga tahun terakhir terus kita gaungkan. Bukan sekedar sebagai penyemangat, namun memiliki pesan yang dalam, untuk membangun sistem Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

Kalimat awal, meletakkan pondasi Bawaslu sebagai Lembaga public, mengajak partisipasi masyarakat terlibat dalam pengawasan Pemilu atau Pilkada. Kemudian pada kalimat kedua memberikan pesan ajakan ke dalam bahwa Bawaslu memiliki tugas menegakkan keadilan pemilu.

Untuk mewujudkan dalam penegakkan keadilan pemilu, tentunya membutuhkan perangkat hukum dan penegakkan hukum. Bawaslu sebagai pelaksana hukum, maka dituntut untuk memahami sekaligus mampu menegakkan dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada sekaligus mengajak masyarakat untuk patuh terhadap hukum.

Dalam mewujudkan salah satu Langkah yang dilakukan dengan adanya Divisi Hukum yang memiliki tugas, kewajiban, wewenang dan fungsi Lembaga pengawas sekaligus meneggakan hukum Pemilu dan Pemilihan.

Bawaslu kabupaten Wonosobo, sepanjang tahun 2019 – 2020, telah merancang program kegiatan sekligus melaksanakan dalam proses Pengawasan dan penegakkan hukum Pilkada Wonosobo 2020. Secara ringkas Program Kerja Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Wonosobo untuk penguatan ke dalam dan membangun kesadaran Bersama masyarakat luas.

Untuk peningkatan kapasitas pemahaman hukum terhadap pengawas, Bawaslu Kabupaten Wonosobo secara terencana dan teratur melakukan penguatan dengan peningkatan kapasitas terhadap pengawas dari tingkat Kabupaten hingga Pengawas TPS. Tentang produk hukum Pilkada 2020 dan penegakkkannya.

Kemudian dalam membangun kesadaran masyarakat luas memahami aturan dalam Pilkada 2020 sekaligus membangun kesadaran patuh hukum, Divisi Hukum Bawaslu Wonosobo membangun Kerjasama dengan para pihak. Di antaranya dengan Polres Wonosobo, Kejaksaan Negeri Wonosobo serta dengan akademisi Universitas Sains Al’quran.

Kemudian untuk memperkuat pemahaman publik terhadap aturan perundangan Pilkada, Bawaslu Kabupaten Wonosobo mengembangkan Pustaka Bawaslu hingga tingkat kecamatan, tujuannya agar masyarakat bisa mengakses produk hukum Pilkada 2020 secara mudah melalui literasi regulasi yang disediakan di Pustaka Bawaslu.

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

Beragam kegiatan sosialisasi produk hukum Pilkada atau Pemilu juga disosialisasikan melalui media digital yang dikembangkan Bawaslu Kabupaten Wonosobo.

Berbagai Langkah dimulai dari penguatan pemahaman hukum terhadap penyelenggara (Pengawas), sosialisasi produk hukum kepada kelompok masyarakat dan berbagai Langkah yang dilakukan, terekam dalam laporan ini.

Laporan tahunan Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Wonosobo 2020 ini, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sekaligus sebagai refleksi dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Lembaga di masa mendatang.

Terima Kasih.

Sumali Ibnu Chamid Ketua Bawaslu Kab. Wonosobo dan Kordiv Hukum, Humas dan Data Informasi

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel & Gambar 1. Bab I Pendahuluan...................................................................................................... 1 2. Bab II Peran dan Kiprah Divisi Hukum ....................................................................... 3 2.1 Penguatan Kapasitas Hukum .............................................................................. 3 2.2 Fasilitasi dan Konsultasu Kajian Hukum ............................................................... 7 2.3 Sosialisasi Produk Hukum .................................................................................... 9 2.4 Fasilitasi Advokadi dan Bantuan Hukum .............................................................. 12 2.5 Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan ....................................... 12 3. Bab III Penutup ........................................................................................................... 22

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

DAFTAR TABEL

Tabel. 01 Kurikulum Pendidikan di MK ................................................................ 7 Tabel. 02 Jumlah Konsultasi Hukum Selama Pilkada 2020 ................................. 9 Tabel. 03 Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Wonosobo ........ 13 Tabel. 04 Jumlah Laporan Pidana yang Inkrah ............................................... 14 Tabel. 05 Penanganan Pelanggaran Tahapan Persiapan ............................. 15 Tabel. 06 Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran Data ............ 16 Tabel. 07 Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye ......................... 18 Tabel. 08 Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Masa tenang ...................... 21 Tabel. 09 Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Rekapitulasi ....................... 21

DAFTAR GAMBAR Gambar. 01

Kegiatan Rakor Bersama Panwascam ......................................... 4

Gambar. 02

Kegiatan Rakor dengan PKD ........................................................ 5

Gambar. 03

Kegiatan Monday Morning …………………………………………... 6

Gambar. 04

Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum di Polres Wonosobo ............. 10

Gambar. 05

Kegiatan Kuliah Tematik di Unsiq.................................................. 11

Gambar. 06

Kegiatan Pustaka Bawaslu ........................................................... 11

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

1

BAB I PENDAHULUAN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pilkada sebagai Perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien. Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang–Undang. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab.

Maka dari itu, jika Pilkada tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil; dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pilkada yang demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada Pilkda yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna Negara menjamin semua Warga Negara tanpa Diskriminasi Suku, Ras, Agama, Golongan, Jenis Kelamin, Kedaerahan, Pekerjaan Dan Status Sosial.

Setiap Warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sebagai lembaga Pemilu yang bersifat Permanen (tetap) dan jajaran dibawahnya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) maupun Panitia Pengawas Pemilihan

Umum

Kelurahan/Desa

yang

bersifat

adhoc

(sementara)

dalam

melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagai pengawas agar jalannya Pilkada tahun 2020 dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya dalam melakukan penanganan atas hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku.

Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait penanganan pelanggaran pemilu yang sedang ditangani dan proses penyelesaian yang dilakukan oleh Bawaslu.

Masalah-masalah yang terjadi tentunya tidak lepas begitu saja, ada penindakan disetiap perbuatan yang dianggap terdapatnya dugaan pelanggaran pemilihan umum.

Berbagai aturan regulasi yang dikeluarkan baik mulai dari UU Pilkada hingga peraturan KPU maupun Bawaslu. Masyarakat dapat menjumpai Informasi tersebut di Pustaka Bawaslu yang ada di Kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo maupun kantor Pengawas Kecamatan (Panwascam) di seluruh Wonosobo. Informasi Hukum terkait penanganan yang dilakukan selama proses tahapan Pilkada 2020 baik didalamnya perihal sosialisasi hukum, kajian hukum serta bantuan hukum bisa didapatkan di Kantor 1

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

2

Bawaslu Kab. Wonosobo melalui layanan PPID. Data dan informasi terkait hasil pengawasan tahapan Pilkada 2020 terdokumentasi dengan baik melalui sinergi antar divisi.

Dalam kegiatan Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Wonosobo selalu mendampingi dalam segala kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kegaiatan tahapan Pilkada 2020.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan diantaranya : melakukan kajian hukum terhadap proses pelanggaran Pilkada bersama divisi Penanganan Pelanggaran, menghimpun regulasi-regulasi pertahapan, melakukan sosialisasi produk hukum terhadap Panwascam, PKD maupun masyarakat secara umum melalui kegiatan Rakor.

Selain melakukan sosialisasi secara internal dengan jajaran di bawahnya (Panwascam, PKD, PTPS), Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan kerjasama dengan beberapa instansi ataupun perguruan tinggi demi mensukseskan Pilkada Wonosobo di tahun 2020. Kerjasama tersebut diantaranya, melakukan sosialisasi produk hukum dengan Polres Wonosobo dan melakukan kuliah tematik di Fakultas Hukum Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo.

Kegiatan yang dilakukan Divisi Hukum tidak hanya sekedar mensosialisakan produk hukum, namun melakukan pengawasan tindak lanjut terkait putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Dalam Pilkada Wonosobo 2020 Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah menindaklanjuti 27 dugaan pelanggaran yang berasal dari Temuan sebanyak 25 dugaan pelanggaran dan 2 dugaan pelanggaran yang berasal Laporan.

Dari 27 kasus dugaan pelanggran yang

ditangani Bawaslu Kabupaten Wonosobo

terdapat 24 kasus yang ditindak lanjuti melakui rekomendasi, diantaranya : 8 rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan, 1 tindak pidana pemilihan yang inkrah di Pengadilan Negeri Wonosobo dan, 15 rekomenadsi pelanggaran perundangundangan lainya.

Selain melakukan pengawasan terhadap putusan yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Divisi Hukum melakukan inovasi dengan membuat Pustaka Hukum di setiap kantor Panwaslu Kecamatan di seluruh Wonosobo. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat baca para pengawas Pemilu dalam memahami dan mempelajari aturan-aturan hukum, dimana hal tersebut merupakan bekal dasar bagi pengawas untuk menjalankan tugas dan kewajibanya.

2

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

3

BAB II PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM

A. Penguatan Kapasitas Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemilu, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa. Tugas, fungsi, dan kewenangan dilaksanakan pada semua pemilihan yang termasuk ke dalam rumpun Pemilu.

Kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan penindakan pelanggaran pemilu.

Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan Pilkada tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Dampak lanjutan Pilkada yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil Pilkad. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan.

Potensi

bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya

konflik politik

yang

tidak

berkesudahan. Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas.

Peranan Bawaslu dalam menghadapi polemik Pilkada juga harus melindungi lembaga internalnya yang terjerat perkara dalam proses pelaksanaan tugas.

Berbagai perkara yang dihadapi oleh Bawaslu memungkinkan adanya pihak-pihak yang tidak berkenan hingga jajaran Bawaslu terjerat dalam masalah hukum. kegiatan pembelaan hukum yang dilakukan merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di Pengadilan, serangkaian tindakan yang dilakukan lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar Pengadilan.

Tentu

hal tersebut bisa terlaksana dengan memenuhinya Sumber Daya

Manusia (SDM) Pengawas, terutama pengetahuan tentang regulasi yang menjadi dasar seorang pengawas dalam menjalankan tugas dan kewajibanya. Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam hal ini divisi Hukum telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang SDM para pengawas dalam meningkatkan kualitas, salah satunya penguatan kapasitas hukum dengan melakukan kegiatan-kegaiatan rapat internal dan mengikuti pelatihan yang diselenggaran oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

3

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

4

1. Rapat Koordinasi (RAKOR) Kegiatan rapat koordinasi yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo antara lain: a) Rapat Koordinasi Bersama Pengawas Kecamatan (Panwascam) Rapat Koordinasi (Rakor) rutin dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam setiap tahapan Pilkada 2020. Rakor yang diikuti oleh Pengawas Kecamatan tersebut bertujuan untuk : 1) Memberikan

pemahaman

tentang

tata

kelola

organisasi

dan

kelembagaan Panwaslu Kecamatan; 2) Memberikan pembekalan tentang regulasi tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Wonosobo tahun 2020; 3) Memberikan pemahaman tentang pengawasan pada tahapan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabuapten Wonosobo tahun 2020; 4) Untuk merumuskan strategi penguatan kinerja pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Wonosobo tahun 2020; 5) Mampu bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku berdasarkan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Wonosobo tahun 2020; 6) Memahami tugas,

wewenang,

dan kewajiban,

anggota panwas

kecamatan juga diharapkan memahami dan mempraktikkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu.

Gambar. 01 Kegiatan Rakor Bersama Panwascam b) Rapat Koordinasi Bersama Pengawas Desa/ Kelurahan Rapat koordinasi bersama Pengawas Desa/Keluarahan (PKD) dilakukan beberapa kali oleh Bawaslu kabupaten Wonosobo. Rakor yang dilaksanakan pada tanggal 24 – 26 November 2020 di Hotel Kresna Wonosobo tersebut berlangsung selama 3 dengan standar protokol kesehatan yaitu peserta

4

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

5

diwajibkan memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Mengingat jumlah PKD di Kabupaten Wonosobo sangat banyak maka peserta dibatasi hanya 45 orang setiap sesinya. Tujuan dari rakor tersebut adalah untuk memberikan pemahaman tentang strategi pengawasan dalam Pilkada Wonosobo 2020.

Selain itu, PKD diberi pemahaman tentang regulasi dalam menjalankan pengawasan, mengingat tahapan Pilkada 2020 ini sedang mengalami Pandemi Covid-19, otomatis terdapat aturan-aturan baru dibandingkan dengan Pemilihan Umum 2019. Narasumber pada kegiatan tersebut berasal dari internal Bawaslu Kabupaten Wonosobo yaitu Ketua dan Anggota BawasluWonosobo.

Gambar. 02 Kegiatan Rakor dengan PKD c) Rapat Koordinasi Antar Divisi Demi terciptanya lembaga yang kuat dan maju, Bawaslu Kabupaten Wonosobo mengadakan rapat rutin antar divisi setiap hari senin pagi. Rapat dengan tajuk Monday Morning bertujuan untuk meningkatkan sumber daya kelembagaan dan memberi ruang diskusi bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Wonosobo tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo.

Selain kegiatan diskusi, Monday Morning dijadikan forum penguatan kapasitas hukum dengan melakukan kegiatan membedah Peraturan Badan

5

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

6

Pengawas Pemilu (Perbawaslu), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan tahapan Pilkada 2020.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 09.00 – 11.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo Jl. Mayjen Bambang Sugeng Km.03 Komplek Terminal Mendolo.

Gambar .03 Kegiatan Monday Morning

2. Pelatihan Bersama Mahkamah Konstitusi Kegiatan

Bimbingan

Teknis

Hukum

Acara

Penanganan

Perkara

Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota Tahun 2020 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, diikuti oleh Bapak Sumali Ibnu Chamid, Ketua sekaligus koordonator divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Acara yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI melibatkan peserta dari divisi Hukum Bawaslu Provinsi dan Kabupaten yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah. Acara dilaksanakan menggunakan media Daring berlangsung selama 3 hari yaitu pada tanggal 13 – 15 Oktober 2020. Adapun kurikulum Pendidikan pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penanganan Perkara

6

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

7

Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota Tahun 2020 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu :

Tabel. 01 Kurikulum Pendidikan di MK Tujuan

kegiatan

tersebut

yaitu

meningkatkan

pemahaman

dan

menyamakan persepsi masyarakat mengenai Konstitusi dan Hukum Acara MK serta isu-isu ketatanegaraan. Selain itu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati Tahun 2020.

B. Fasilitasi Dan Konsultasi Kajian Hukum Hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkahlaku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya, serta untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda- beda. Aturan atau hukum yang ada perlulah dikaji dan ditelaah kembali, termasuk didalamnya kajian atas aturan-aturan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam bukunya Ahmad Ali yang berjudul Menjelahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, menyatakan bahwa Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan sebagai berikut: a) Kajian Normatif Memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang benar dan salah. Antara lain: Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Tata Negara Positif. b) Kajian Filosofis Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian filsafat hukum, mengkaji Law in ideas. c)

Kajian Empiris Kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan social, kenyataan kultur, dan lain-lain. Antara lain: sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum, dengan kata lain mengkaji Law in action atau das sein (apa kenyataanya).

Seperti dikutip dari “Restatement Kumpulan Kajian Hukum Pemilu” Bawaslu

yang menuliskan bahwa untuk menghadapi kompleksitas penyelenggaraan tahapan 7

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

8

Pemilu dan modus pelanggaran yang terus mengalami perkembangan dan dinamika yang cukup signifikan, Bawaslu perlu memiliki konsep yang komprehensif dan mendalam supaya dapat menyeragamkan pemahaman bagi jajarannya sampai dengan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan serta penerapan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

Penyeragaman konsep ini diharapkan mampu meminimalisasi perbedaan penafsiran terhadap penerapan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan jajaran pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan. Dalam rangka membangun konsep Bawaslu RI hingga sampai pada jenjang dibawahnya perlu melakukan analisis dan kajian hukum terhadap isu krusial yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang atau akan berjalan.

Kajian dan analisis hukum dapat dilakukan terhadap isu krusial seperti yang berkaitan dengan Praktik politik uang, Tahapan kampanye Pemilu dan masa tenang, Tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta, Ruang lingkup pelanggaran administratif yang berkaitan dengan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam melakukan analisis dan kajian hukum perihal peraturan baik Undang-Undang tentang Pilkada maupun Perbawaslu dan PKPU selama proses tahapan jalannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, selalu dilakukan didalam internal Divisi Hukum dan divisi lainya. Hal tersebut bertujuan sebagai upaya perkembangan pengetahuan dan pedoman dalam menjalankan tugas demi terselenggaranya Pilkada yang baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam hal ini

dilakukan oleh Divisi Hukum bersama Divisi Penanganan Pelanggaran

adalah membahas dan membuat kajian hukum terhadap dugaan pelanggaran dalam Pilkada 2020. Selain membahas dan membuat bersama-sama kajian dugaan pelanggaran Pilkada 2020. Bawaslu Wonosobo sering menerima konsultasi hukum dari kalangan Partai Politik, Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan juga dari masyarakat umum. Topik konsultasi yang mereka tanyakan kebanyakan seputar aturan Kampanye.

Selama Tahapan Pilkada 2020 Bawaslu Wonosobo telah menerima 5 kali konsultasi hukum terkait peraturan dalam tahapan kampanye. Dari 5 konsultasi tersebut 3 diantarnya dari Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Afif-Albar, dan 2 lainya dari pendukung Kolom Kosong.

8

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

Kolom Kosong 2 kali

9

Pasangan Calon 3 kali

Tabel. 02 Jumlah Konsultasi Hukum Selama Pilkada 2020 Bawaslu Kabupaten Wonosobo selain menyediakan layanan konsultasi hukum secara langsung datang ke kantor, Bawaslu Kabupaten Wonosobo juga menyediakan

layanan

online

melalui

media

Whatsapp

08112555705,

Telepone (0286) 3302952, atau email ke bawaslukabwonosobo@gmail.com.

C. Sosialisasi Produk Hukum Kehadiran Bawaslu menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran Pilkada yang dilakukan selama proses jalannya tahapan Pilkada 2020, termasuk kepada penyelenggara Pemilu karena tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran.

Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu tidak mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak.

Sosialisasi produk hukum Perundang-Undangan baik Undang-Undang ataupun Perbawaslu perlu diberikan kepada penyelenggara pemilu termasuk juga diberikan kepada Stakeholder dan masyarakat secara umum, dengan tujuan agar aturan-aturan yang telah ada dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Kaitannya dengan hal tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo telah menggelar beberapa kegiatan sebagai upaya mensosialisasikan produk hukum pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai berikut : 1. Sosialisasi Produk Hukum Bersama Polres Wonosobo.

Kerjasama yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo bersama Polres Wonosobo dalam bentuk sosialisasi produk hukum tentang penanganan pelanggaran tindak pidana pada Pilkada 2020 bertujuan untuk menjalin sinergitas dalam upaya menciptakan dan mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020.

Sosialisasi dengan tema Pelatihan Sentra Gakkumdu Dalam Rangka Kesiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020, menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu Wonosobo, Kepala Kejaksaan

9

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

Negeri Wonosobo yang diwakilkan oleh Kepala Seksi Pidanadan, Kapolres Wonosobo.

Kegiatan yang bertempat di Ruang Rapat Polres Wonosobo pada tanggal 9 September 2020 dihadiri oleh seluruh Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) dan Kanit Intel di wilayah Kabupaten Wonosobo.

Gambar. 04 Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum di Polres Wonosobo

2. Sosialisasi Produk Hukum Bersama Mahasiswa Fakultas Hukum Unsiq.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo, merupakan agenda rutin yang berlangsung atas dasar kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Wonosobo dengan pihak Universitas.

Hampir setiap semester Bawaslu Kabupaten Wonosobo mengisi kuliah tematik di Fakultas Hukum Universitas Sains Al-Qur’an. Kegiatan perkuliahan tersebut diikuti oleh mahasiswa semester 6 keatas. Bawaslu dalam menyampaikan materi selalu mengajak mahasiswa terlibat aktif dalam proses pengawasan Pemilu maupun Pilkada, selain itu produk-produk hukum Pemilu dan Pilkada selalu disampaikan dalam perkuliahan tematik.

Dalam masa tahapan Pilkada 2020, Bawaslu Kabupaten Wonosobo sudah melakukan sosialisai sebanyak 2 kali dengan materi “Peran Mahasiswa Dalam Pengawasan Pilkada Wonosobo Tahun 2020” dan “Proses Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020”.

10

10

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

Gambar. 05 Kegiatan Kuliah Tematik di Unsiq

3. Pustaka Bawaslu

Kebiasaan membaca akan tumbuh apabila seseorang mendapatkan akses yang lebih banyak terhadap buku-buku terutama di lingkungan tempat bekerja. Melalui adanya Pustaka Bawaslu dengan bahan bacaan yang sesuai dan berfungsi secara optimal akan membantu membangun cinta dan kebiasaan membaca di Kantor Bawaslu maupun di Kantor Pengawas Kecamatan.

Pustaka Bawaslu merupakan ihtiar dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo untuk mengajak dan menumbuhkan minat baca para pengawas guna menambah wawasan tentang Kepemiluan. Selain itu Pustaka Bawaslu merupakan langkah untuk mensosialisakan produk hukum Pemilu dan Pilkada.

Terdapat 16 Pustaka Bawaslu di wilayah Kabupaten Wonosobo, 1 diantaranya terdapat di Kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo, selebihnya tersebar di 15 Kantor Pengawas Kecamatan diseluruh wilayah Kabupaten Wonosobo. Koleksi-koleksi buku Sebagian besar tentang informasi Kepemiluan berupa : Buletin Bawaslu Wonosobo edisi 1 sampai 3, Undang-Undang tentang Pemilu dan Pilkada, Perbawaslu, PKPU dan Buku-Buku tentang Kepemiluan.

Gambar. 06 Kegiatan Pustaka Bawaslu di Kantor Panwascam

11

11

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

D. Fasilitasi Advokasi Dan Bantuan Hukum Bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan umum dan/atau pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Bantuan Hukum sendiri diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemillu (Perbawaslu) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 Angka 16 menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada Pejabat dan/atau Pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu. Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi.

Bawaslu Kabupaten Wonosobo dari awal proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 tidak terdapatnya hal atau kejadian yang membuat adanya permintaan bantuan hukum kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Wonosobo.

E. Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah perselisihan antara KPU dan Pasangan Calon Kepala Daerah mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Mahkamah

Konstitusi

memiliki

kewenangan

dalam

Sengketa

(Perselisihan) Hasil Pemilihan, Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo tahun 2020 tidak terdapat Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP), dikarnakan Kabupaten Wonosobo dalam Pilkada 2020 hanya terdapat satu pasangan calon. Selain itu di Kabupaten Wonosobo tidak terdapat Pemantau Pemilihan, karna berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 yang dapat mengajukan PHP adalah Peserta Pemilihan (Pasangan Calon Kepala Daerah) dan Pemantau Pemilihan.

F. Pengawasan Atas Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan

Bawaslu Kabupaten Wonosobo, selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 telah menindaklanjuti informasi awal melalui penelusuran sebanyak 3 (tiga) dugaan pelanggaran.

12

12

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

Adapun rinciannya 1 dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada tahapan Pembentukan PPK, 2 dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya dimana terlapornya adalah ASN yang telah lalai melakukan perbuatan tidak netral dengan mengunggah konten Kolom Kosong pada akun resmi Instagram milik Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, dan Ketua PGRI Kabupaten Wonosobo yang menyampaikan statement tidak netral atau berpihak pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Afif-Albar di media online.

Selanjutnya, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo kepada beberapa instansi terkait.

No

Jenis Rekomendasi

Jumlah yang

Jumlah yang

Ditindaklanjuti

Tidak Ditindaklanjuti

1

Pelanggaran Administrasi

8

2

Pemilihan 2

Pelanggaran Kode Etik

0

0

3

Pelanggaran Tindak Pidana

1

0

15

1

Pemilihan Pelanggaran Perundang4

Undangan Lainnya

Tabel. 03 Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Wonosobo Berdasarkan table tersebut sebanyak 10 (sepuluh) Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang disampaikan ke KPU Kabupaten Wonosobo, 14 (empat belas) Rekomendasi Pelanggaran PerundangUndangan Lainnya yang disampaikan kepada Bupati Kabupaten Wonosobo telah ditindaklanjuti dan sebagian besar telah menyampaikan pemberitahuan perihal tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wonosobo serta 2 (dua) Rekomendasi Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya yang disampaikan kepada KASN dan Dewan Pembina PGRI Kabupaten Wonosobo.

Kemudian untuk pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Wonosobo menerima 1 (satu) Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

Laporan

Dugaan

Tindak

Pidana

Pemilihan

dilakukan

pembahasan pada sentra penegakkan hukum terpadu dan mengacu kepada Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada

13

13

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

No

Laporan/

Nomor

Pembahas

Pembahasa

Temuan

Register

an I

n II

002/LP/Reg

1

1

Laporan 1

Penyidikan

Vonis PN/PT

1

1

/Kab/14.35/ XII/2020

Tabel. 04 Jumlah Laporan Pidana yang Inkrah

Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebanyak 1 (satu) dugaan pelanggaran,

yang

berasal

002/LP/Reg/Kab/14.35/XII/2020

dari

telah

Laporan

ditindaklanjuti

oleh

Nomor: Bawaslu

Kabupaten Wonosobo bersama Sentra Gakkumdu Wonosobo sampai tahap vonis Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN Wsb.

1. Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Pertahapan a. Tahapan Persiapan Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dimulai dari perencanaan

program

dan

anggaran,

penyusunan

peraturan

penyelenggaraan Pemilihan, Perencana an penyelenggaraan yang meliputi: a) Penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; b) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS; c) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; d) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Jumlah pelanggaran Pemilihan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo pada Tahapan Persiapan sebanyak 1 (satu) dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, dimana proses penanganannya melalui penelusuran.

14

14

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

No

1

Penelusuran

Pelapor

Jabatan

Jabatan

Uraian

Singkat

Tindak

Pelapor

Terlapor

Peristiwa

Lanjut

Pembentukan

Tri

Anggota

Calon

Pada proses perekrutan

Penerusan

PPK

Handoyo,

Panwaslu

Anggota

PPK, Panwaslu

ke KPU

Muhamm

Kecamatan

PPK

Kecamatan Watumalang,

Kabupaten

ad Fadli,

Kecamatan Sukoharjo,

Wonosobo

Susatya

dan Kecamatan Kaliwiro

Edi

menemukan adanya calon PPK yang masih terdaftar sebagai anggota partai

Tabel. 05 Penanganan Pelanggaran Tahapan Persiapan b. Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih merupakan bagian Tahapan Persiapan pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2020. Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sempat tertunda, dan dilaksanakan kembali pada tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 6 Desember 2020.

Jumlah pelanggaran Pemilihan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebanyak 2 (dua) dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang berasal dari Temuan.

15

15

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

No

Laporan/

Nomor Register

Pelapor

Temuan 1

Temuan

Jabatan

Terlapor

Pelapor 001/TM/PB/Kec.

Hasan Ngulwi,

Panwaslu

Kalikajar/14.35/

Rofik Irfanto

Kecamatan

002/TM/PB/Kab/

Danil Arviyan,

14.35/IX/2020

S.E

16

Jabatan

Jenis Pelanggaran

Tindak Lanjut

Administrasi

Rekomendasi ke KPU

Terlapor PPS SeKabupaten Wonosobo

PPS

Bawaslu

Achmad Muji

Tim Kampanye,

Kabupaten

Syukur,

Setiap Orang

Kabupaten Wonosobo

VII/2020 2

Temuan

Administrasi

Rekomendasi ke KPU Kabupaten Wonosobo

Pangajab, Suryo

Tabel. 06 Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

16

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

c. Tahapan Kampanye Tahapan Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020, tahapan kampanye dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.

Jumlah pelanggaran Pemilihan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo pada Tahapan Kampanye sebanyak 19 (Sembilan belas) dugaan pelanggaran dimana 18 (delapan belas) berasal dari Temuan dan 1 (satu) Laporan. Adapun rincian jenis pelanggaran yang terjadi terdiri dari 13 (tiga belas) pelanggaran perundang-undangan lainnya dan 6 (enam) pelanggaran administrasi Pemilihan.

17

17

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

NO

LAPORAN/

NOMOR REGISTER

PELAPOR

JABATAN PELAPOR

TERLAPOR

TEMUAN

18

JABATAN

JENIS

TERLAPOR

PELANGGARA

TINDAK LANJUT

N 1

Temuan

002/TM/PB/Kec.Kalikajar/1

Rofik Irfanto

Panwas Kecamatan

Supriyadi, A.Md.

Tim Kampanye,

Perundang-

Rekomendasi ke KPU

Undangan

Kabupaten Wonosobo

Lainnya

dan Bupati Wonosobo

Perundang-

Rekomendasi ke KPU

Undangan

Kabupaten Wonosobo

Lainnya

dan Bupati Wonosobo

Perundang-

Rekomendasi ke KPU

Undangan

Kabupaten Wonosobo

Lainnya

dan Bupati Wonosobo

Perundang-

Rekomendasi ke KPU

Undangan

Kabupaten Wonosobo

Lainnya

dan Bupati Wonosobo

Perundang-

Rekomendasi ke KPU

Undangan

Kabupaten Wonosobo

Lainnya

dan Bupati Wonosobo

Perundang-

Rekomendasi ke KPU

Supriyanto, Ahmad

Undangan

Kabupaten Wonosobo

Latif

Lainnya

dan Bupati Wonosobo

Perundang-

Rekomendasi ke KPU

Undangan

Kabupaten Wonosobo

Lainnya

dan Bupati Wonosobo

Perundang-

Rekomendasi ke KPU

Undangan

Kabupaten Wonosobo

Lainnya

dan Bupati Wonosobo

4.35/X/2020

2

3

Temuan

Temuan

001/TM/PB/Kec.Kaliwiro/14

Susatya Edi

.35/X/2020

Wibowo

001/TM/PB/Kec.Kalibawan

Taufiq, S.H.I

Panwas Kecamatan

Panwas Kecamatan

g/14.35/X/2020

4

5

6

Temuan

Temuan

Temuan

Wahyu Ferry

ang/14.35/X/2020

Handoko, S.Pd

001/TM/PB/Kec.Kepil/14.3

Aldhika

5/X/2020

Kurniandra

Arif Taufik

Panwas Kecamatan

8

Temuan

Temuan

001/TM/PB/Kec.Mojotenga

Fajar Susanto,

h/14.35/X/2020

A.Md.Kom

001/TM/PB/Kec.Garung/14 .35/X/2020

Tim Kampanye

Al Farid, S.M.

Ketua Tim Kampanye

Tim Kampanye

Paslon Afif-Albar

Panwas Kecamatan

Panwas Kecamatan

4.35/X/2020

7

Ketua Tim Kampanye

Tim Kampanye

Paslon Afif-Albar

001/TM/PB/Kec.Wadaslint

001/TM/PB/Kec.Sapuran/1

Ari Santoso

Panwas Kecamatan

Tugiantoro, Dul Rokhim

Nurul Huda,

Ketua Tim Kampanye

Tim Kampanye

Tim Kampanye

Tim Kampanye

Paslon Afif-Albar

Panwas Kecamatan

Ahmad Nadzir

Tim Kampanye

18

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

9

10

Temuan

Temuan

001/TM/PB/Kec.Kejajar/14.

Rudi Susanto,

35/X/2020

S.M

001/TM/PB/Kec.Watumala

Tri Handoyo

Panwas Kecamatan

Panwas Kecamatan

ng/14.35/X/2020

11

Temuan

001/TM/PB/Kec.Selomerto/

Sumardin, S.E.,

Ketua Tim Kampanye

19

Tim Kampanye

Tim Kampanye

Paslon Afif-Albar

Ifan Sofia, S.Pd.I

Panwas Kecamatan

14.35/X/2020

Ketua Tim Kampanye

Tim Kampanye

Paslon Afif-Albar

Perundang-

Rekomendasi ke KPU

Undangan

Kabupaten Wonosobo

Lainnya

dan Bupati Wonosobo

Perundang-

Rekomendasi ke KPU

Undangan

Kabupaten Wonosobo

Lainnya

dan Bupati Wonosobo

PerundangUndangan Lainnya

12

13

14

Temuan

Temuan

Temuan

001/TM/PB/Kec.Leksono/1

Edy Wahyono,

4.35/X/2020

S.Pd.I

001/TM/PB/Kec.Sukoharjo/

Muhamad Fadli,

14.35/X/2020

S.PD

002/TM/PB/Kec.Garung/14

Al Farid, S.M.

Panwas Kecamatan

Ketua Tim Kampanye

Tim Kampanye

Paslon Afif-Albar

Panwas Kecamatan

Ketua Tim Kampanye

Tim Kampanye

Paslon Afif-Albar

Panwas Kecamatan

.35/X/2020

Ketua Tim Kampanye

Tim Kampanye

Perundang-

Rekomendasi ke KPU

Undangan

Kabupaten Wonosobo

Lainnya

dan Bupati Wonosobo

Perundang-

Rekomendasi ke KPU

Undangan

Kabupaten Wonosobo

Lainnya

dan Bupati Wonosobo

Administrasi

Rekomendasi ke KPU

Paslon Afif-Albar

Kabupaten Wonosobo dan Bupati Wonosobo selaku Ketua Satgas Covid-19

15

Laporan

01/LP/Reg/PB/Kab/14.35/X

Teguh Soetanto

Wni

/2020

Pasangan Calon Bupati

Tim Kampanye

Adminisrasi

Dan Wakil Bupati Afif-

KPU Kabupaten Wonosobo

Albar, Beserta Tim Kampanye, Relawan, Dan/Atau Pihak Lain 16

Temuan

003/TM/PB/Kab/14.35/XI/2 020

Danil Arviyan, S.E

Bawaslu Kabupaten

Saiful Sihab

Lain-Lain

Administrasi

KPU Kabupaten Wonosobo

19

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

17

Temuan

002/TM/PB/Kec.Selomerto/

Suhadak

Panwas Kecamatan

Slamet Pamuji

20

Lain-Lain

Administrasi

14.35/XI/2020 18

19

Temuan

Temuan

Wonosobo

002/TM/PB/Kec.Kaliwiro/14

Susatya Edi

.35/XI/2020

Wibowo

003/TM/PB/Kec.Kalikajar/1

Hasan Ngulwi

Panwas Kecamatan

Sultoni

Lain-Lain

Administrasi

Penelusuran

KPU Kabupaten Wonosobo

Panwas Kecamatan

Supriyadi, A.Md.

Perangkat Desa

Administrasi

4.35/XI/2021 20

KPU Kabupaten

KPU Kabupaten Wonosobo

Dedik Y.

Staf Bawaslu Kab.

MochamadViqi

Hirmawan

Wsb

Maulana

ASN

Perundang-

KASN

Undangan Lainnya

21

Penelusuran

Dedik Y.

Staf Bawaslu Kab.

Hirmawan

Wsb

Suratman

Ketua PGRI

Perundang-

Dewan Pembina PGRI

Kab.Wsb

Undangan

Kab.Wsb

Lainnya 22

Laporan

Nurrodin

WNI

-

Lain-lain

Tindak Pidana

Di Hentikan

Pemilihan

Tabel. 07 Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye

20

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

21

d. Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang Pada tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang jumlah pelanggaran Pemilihan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo sebanyak 1 (satu) dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

No

1

Laporan/

Nomor

Pelapor

Temuan

Register

Laporan

02/LP/Reg/

Totok

PB/Kab/14.

Tatit

35/XII2020

Tarum a

Jabatan

Terlapor

Pelapor WNI

Utoyo

Jabatan

Jenis

Tindak

Terlapor

Pelanggaran

Lanjut

Kepala

Tindak

Penyidik

Desa

Pidana Pemilihan

Tabel. 08 Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Disribusi Logistik dan Masa Tenang

e. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, jumlah pelanggaran Pemilihan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo sebanyak 2 (dua) dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan.

No

1

Laporan/

Nomor

Pelapo

Jabatan

Temuan

Register

r

Pelapor

Temuan

001/TM/P

Oky

Panwaslu

B/Kec.Wo

Catur

Kecamatan

nosobo/1

Widiya

4.35/XII/2

nto

020 2

Temuan

002/TM/P

Arif

Panwaslu

B/Kec.Sa

Taufik

Kecamatan

puran/14.

35/XII/20

Terlapor

Ketua KPPS TPS 9 Wonosobo Barat, Anggota KPPS TPS 9 Wonosobo Barat Rukoyah, Ketua KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6

Jabatan

Jenis

Tindak

Terlapor

Pelanggaran

Lanjut

KPPS

Administrasi

KPU Kabupaten Wonosobo

PPS, KPPS

Administrasi

KPU Kabupaten Wonosobo

20

Tabel. 09 Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

21

LAPORAN AKHIR DIVISI HUKUM BAWASLU KAB. WONOSOBO 2020

BAB III PENUTUP

Kehadiran Pilkada yang demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum demokratis.

Bagaimanapun, Pilkada dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Bila penyelenggaraan Pilkada berlangsung jujur dan adil, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Penyelenggaraan Pilkada yang baik ini tentu akan menjadi kondisi awal menuju tatanan negara yang adil, makmur sekaligus beradab. Itulah sebabnya, Pilkada dijadikan parameter untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara.

Pada titik ini, eksistensi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi

vital

bagi

negara

hukum

demokrasi

guna

menjamin

proses

penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik. Tidak dipungkiri adanya kekuatan serta kelemahan disadari oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam mengahadapi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Namun hal tersebut menjadi acuan khususnya bagi Bawaslu Kabupaten Wonosobo selama menghadapi Pilkada agar berjalan sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya. Berbagai Peraturan baik Undang-Undang Pilkada maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) telah mengatur bagaimana jajaran Bawaslu hingga sampai pada jenjang bawah memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wonosobo telah dilaksanakan dengan baik, berbagai upaya dilakukan dalam melakukan sosialisasi hukum, Kajian Hukum, serta tindak lanjut atas putusan. Keberhasilan pelaksanaan tugas bagi Bawaslu Kabupaten Wonosobo pada akhirnya sangat ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain: regulasi, sistem, struktur, kultur, anggaran, personil, sarana-prasarana, hubungan antar lembaga, stakeholder dan masyarakat.

22

22

BAWASLU WONOSOBO