__MAIN_TEXT__

Page 1

BULETIN

ONOSOBO

EDISI 02/2019

ayo awasi pilkada 2020 Targetkan 30 desa anti politik uang

7

unsiq kampus pengawasan partisipatif

11

rilis album musik bersama komunitas

12

Bonus

cd album


daftar isi Laporan Utama

4

Jajah desa milang kori,

bangun kesadaran pengawasan partisipatif

32 Sastra Laporan Khusus

Jajah Desa Milang Kori

6 the best inovasi

Seni Berantas politik uang

14

pencegahan

7 Panwascam Tancap Gas 8 Pemkab Hibahkan Anggaran Pilkada 9 Tingkatkan Kinerja Berbasis Potensi 10 Bentuk Komunitas Kartunis 11 UNSIQ Kampus Pengawasan 13 Cegah Pelanggaran Dari Desa

16 Pemuda rumuskan desa anti politik uang

Musik untuk menyadarkan ProďŹ l

12

18 20 22 24

Desa penari lengger Deklarasi desa perbatasan kukuhkan kader muda pengawasan di dataran tinggi

Artikel

berusaha 28 Berguna bagi orang lain

30 panwascam siap awasi pilkada 31 penyelesaian sengketa

29 profil komunitas

InfograďŹ s

2

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO

33


SALAM REDAKSI Hey..hey.. hey‌ Sahabat Bawaslu Wonosobo yang berbahagia. Akhirnya Tabloid Bawaslu Wonosobo edisi kedua terbit dan sekarang ditangan Anda. Masih sama dengan edisi pertama, edisi kedua ini mengupas seputar hasil kerja Bawaslu Wonosobo pada Medio Mei 2019 sampai dengan Januari 2020.

BULETIN EDISI 02/2019

ONOSOBO

Beragam kisah kami sajikan, tentu juga bersamaan itu beragam informasi kami sampaikan. Tajuk utama pada edisi 2 ini, mengupas tentang perjalanan Bawaslu Wonosobo melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, sekaligus pendidikan Pemilu bagi masyarakat di Desa. Langkah ini, tentu bagian dalam persiapan menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo 2020. Di sisi lain, Bawaslu Wonosobo sudah kelar dalam melakukan rekruitmen Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), saat Buletin ini terbit, semua Panwascam sudah melakukan kerja. Dari persiapan kesektretariatan, menyusun strategi pengawasan di wilayahnya hingga pencegahan pelanggaaran Pilkada. Berbagai tahapan siap diawasi, dimulai dari tahap rekruitmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Tahap Pencalonan, Pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye, tahapan persiapan logistic pemilihan hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Oya Sahabat Bawaslu, Kabar bahagianya, pada Pemilu 2019 Bawaslu Wonosobo mendapatkan Anugerah, oleh Bawaslu RI melalui ajang Bawaslu Award, Bawaslu Wonosobo dinobatkan sebagai Bawaslu Tingkat Kabupaten dengan Inovasi Pencegahan terbaik pada kurun waktu Pemilu 2019. Tentu ini menjadi kabar bahagia dan cambuk bagi Bawaslu Wonosobo untuk tidak berhenti berinovasi. Akhirnya, kepada semua pembaca Buletin Bawaslu Wonosobo, selamat membaca. Oya untuk informasi harian, sahabat semua bisa akses media online kami, bisa melalui : https://wonosobo.bawaslu.go.id kemudian instagram @bawasluwonosobo, Facebook : Bawaslu Wonosobo, Twitter : Bawaslu Wonosobo. Tentu juga untuk kritik dan saran silahkan berkirim surat elektronik ke : redaksi.bawasluwsb@gmail.com.

Alamat Redaksi Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km. 03 Terminal Mandala Wonosobo 54311 https://wonosobo.bawaslu.go.id redaksi.bawasluwsb@gmail.com (0286) 3302952

ayo awasi pilkada 2020 Targetkan

unsiq kampus

rilis album

pengawasan bersama komunitas 730antidesapolitik uang 11partisipatif 12musik

STRUKTUR REDAKSI Penanggung Jawab Sumali Ibnu Chamid Pengarah Redaksi Danil Arviyan Eko FiďŹ n Haryanti Nasir Salasa Anas Produksi & Keuangan Eko Widi Nugroho Borimin Tata Wajah Mahmud Nawawi Reporter Yudiono Dedik Yoga Hirmawan Umi Ema Habibah Zuhad Hidayatur Rohman M. Ridwan Fahrudin Tia Antriyani Slamet Susanto Fotografer Adi Wibisono Sumirat Sirkulasi Achmad Machfuddin EDISI 02 | 2019

3


catatan utama

Jajah desa milang kori;

Bangun Kesadaran Pengawasan Partisipatif S

ejak Oktober- November, Bawaslu Kabupaten Wonosobo banyak turun ke desa. Sedikitnya ada 6 desa yang menjadi fokus kegiatan kami. Berbagai forum kami gelar bersama masyarakat. Ada yang siang ada yang malam, karena menyesuaikan waktu sela masyarakat di desa. Sasaran d ari foru m i ni , se mua eleme n masyarakat. Dari tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh perempuan, tokoh agama hingga generasi milenial. Tujuannya ; membangun kesadaran bersama menjadi Desa Pengawasan Partisipatif dan Desa Anti Politik Uang. Enam desa yang menjadi pusat kegiatan kami menyebar, misalnya wilayah ujung selatan Wonosobo di Desa Lebak Kecamatan Kaliwiro, kemudian ujung utara, ditempatkan di Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, lokasinya sekitar 2 kilometer dari obyek wisata dataran Tinggi Dieng, ujung timur berada di perbatasan yakni Desa Burat Kecamatan Kepil,selemparan batu

4

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO

Sumali Ibnu Chamid Ketua Bawaslu Kab. Wonosobo

Komitmen untuk menekan aktivitas politik uang dalam Pilkada harus dimiliki semua pihak

sudah sampai wilayah Kabupaten Purworejo.Tiga desa lainnya yakni Desa Limbangan Kecamatan Watumalang, di tepi barat Wonosobo, dua desa yang lain yakni Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto, dan Desa Banjar, Kecamatan Kertek. Sebelum turun ke desa, Bawaslu Kabupaten Wonosobo sudah melakukan pemetaan. Dalam kegiatan ini, multi pendekatan. Ada pendekatan budaya, artinya menempatkan ruang sosialisasi menggunakan seni budaya sesuai potensi yang dimiliki desa setempat. Kemudian pendekatan theologis, merangkul tokoh-tokoh agama terlibat dalam menekan bahaya politik uang. Pendekatan yang lain, mengajak keterlibatan generasi milenial dan perempuan menjadi pemicu arus perubahan di desanya. Metode pertemuan, dengan curah pendapat. Tiap warga desa memotret desanya dalam dalam penyelenggaraan Pemilu atau jenis pemilihan lain. Setelah itu, mengetahui semua rangkaian


catatan utama tahapan pengawasan Pemilu. Kemudian mencari jalan keluar, utamanya terkait potensi potensi pelanggaran yang kerap terjadi di desanya dalam Pemilu. Cara ini, untuk mendorong partisipasi warga menjadi bagian dalam pengawasan Pemilu. Ambil contoh, saat kami pertemuan di Desa Pakuncen, sedikitnya 50 peserta semuanya anak muda. Menggunakan metode lapak ide, yakni dari jumlah peserta tersebut menjadi lima kelompok yang mendiskusikan tentang lima tema, dimulai dari sejarah Pemilu, sistem pemilu, apa itu Negara demokrasi, potensi pelanggaran Pemilu di Indonesia hingga mencari jalan solusi. Rangkuman dari ide ide tersebut menjadi komitmen dalam

langkah bersama dalam mewujudkan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Jadi prosesnya dari masyarakat itu sendiri. Setelah menggelar berbagai pertemuan dengan kelompok elemen di tiap masyarakat tersebut, Bawaslu kemudian mengajak masyarakat di enam desa tersebut untuk melakukan deklarasi. Ada yang menarik saat deklarasi Desa Anti Politik Uang di Desa Banjar Kecamatan Kertek pada 7 November 2019. Saat itu Bupati Wonosobo kita undang dan yang hadir Sekrataris Daerah Kabupaten Wonosobo One Andang Wardoyo. “Menuju pelaksanaan Pemilukada Wonosobo, kami berharap berlangsung jujur adil dan damai tanpa ada politik uang dan

Targetkan 30 Desa Anti Politik Uang, 15 Sekolah Pengawasan Partisipatif Akhir Desember lalu, Bawaslu Wonosobo sudah melantik 45 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), mereka langsung bekerja untuk 15 kecamatan di Wo n o s o b o . S e b e l u m m e m u l a i p e n g a w a s a n , Ti a p K e c a m a t a n menyusun langkah strategis p e n g a w a s a n ta h a p a n P i l k a d a . Dimulai dari pengawasan rekruitmen PPK, Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Pemutakhiran data pemilih, kampanye, distribusi logistik pemilihan, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Tak kalah ketinggalan, untuk menekan

pelanggaran, upaya pencegahan sudah dimulai. Sejak Januari – Pebruari, Panwascam turun ke desadesa, targetnya 265 Desa dan kelurahan sudah didatangi. Langkah ini, selain untuk pemetaan penguasaan wilayah dan pemetaan potensi pelanggaran, sekaligus upaya pencegahan. Panwascam menyampaikan himbauan ke desa desa kepada pihak pihak yang wajib netral dalam Pilkada, sejurus dengan itu, juga tiap kecamatan wajib memiliki minimal dua desa anti politik uang dan satu sekolah tingkat SMA menjadi sekolah

Sara, “kata Bapak Sekda. “Hajatan pesta demokrasi yang diwarnai dengan uang atau materi lainnya menciderai Pemilu itu sendiri. Kami berharap Desa Anti Politik Uang, tidak hanya Desa Banjar saja, namun di seluruh desa di Wonosobo melakukan hal yang sama,” tambah Sekda membacakan Sambutan Bupati. Kutipan sambutan Bupati yang dibacakan oleh Sekda tersebut, tentunya menjadi tugas semua orang, tidak hanya Bawaslu, karena komitmen untuk menekan aktivitas politik uang dalam Pilkada harus dimiliki semua pihak. Selain masyarakat sebagai pemilih, para pelaku politik baik calon, tim sukses dan partai politik tentu harus memiliki komitmen serupa.(*)

kader pengawasan. Jadi kalau ditotal dalam dua bulan akan ada 30 Desa Anti Politik Uang dan 15 Sekolah Pengawasan Partisipatif. Tentu harapan kami tidak hanya diangka itu, namun seperti harapan Bupati Wonosobo yang disampaikan oleh Sekda 265 Desa dan Kelurahan di Wonosobo berkomitmen menjadi Desa Anti Politik Uang. Untuk mendorong keterlibatan anak muda, terutama pemilih Pemula, kami juga mendorong tiap sekolah tingkat SMA di Wonosobo menjadi bagian dari sekolah pengawasan partisipatif. Dengan keterlibatan partisipasi aktif pengawasan semua kalangan, tentu akan mendorong kualitas Pilkada Wonosobo 2020.(*)

Musik Anti Politik Uang Selain melalui pendekatan berbagai forum – forum tersebut, Bawaslu Wonosobo juga berikhtiar membangun kesadaran bersama mengawasi Pilkada melalui media seni. Pada 8 Desember 2019, Bawaslu Wonosobo bersama para pegiat musik merilis album musik bertajuk : Bawaslu Wonosobo In Collaboration With Community : Tolak Politik Uang. Album ini berisi 6 lagu kompilasi karya komunitas, seperti : Wonosobo Rock City (WRC), Javatown Reagge, Komunitas Sholawat Ahbaburasul, Erka Welkom, Kandank Seni Mandala dan Arma & Arba Wohoo Art Space. Lagu ciptaan

komunitas ini, multi genre, dimulai dari Rock, Dangdut, Sholawat, Reagge, Pop hingga Rapp Hip Hop. Dengan beragaram varian music tersebut, diharapkan akan mampu masuk ke emua kalangan pendengar. Isi dari lagu lagu ini ajakan Pemilu bersih dan bermartabat agar warga bersama –sama berani tolak politik uang. Dalam waktu bersamaan, Bawaslu Wonosobo juga membangun kerjasama dengan 7 radio di Wonosobo untuk bersama sama memutar lagu – lagu tersebut, sehinga mampu menyapa pendengar dan menumbuhkan kesadaran

bersama masyarakat tolak politik uang dalam Pilkada 2020. Saya meyakini musik memiliki cara sendiri untuk bekerja. Musik merupakan komposisi yang terlahir dari semesta, dia memiliki cara sendiri untuk hadir kepada pendengarnya. Nadanya seperti sayap menyapa ruang dengar menjadi imajinasi, rima dan syair menyapa pikiran hingga gugah kesadaran. (*)

EDISI 02 | 2019

5


laporan khusus

Raih

The Best Inovasi Pencegahan

Ketua Bawaslu Wonosobo menerima penghargaan Bawaslu Award 2019 yang diwakili oleh Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo. Foto/BayuBijag

B

awaslu Kabupaten Wonosobo mendapatkan penghargaan dari Bawaslu RI dalam Bawaslu Award 2019 untuk predikat Inovasi Pencegahan Terbaik Pemilu 2019 antar Kabupaten di Indonesia. Bawaslu Wonosobo dinilai memiliki berbagai strategi inovasi Pencegahan Pemilu 2019. Bawaslu Award 2019 digelar pada Jumat 25 Oktober 2019, di Kawasan Kota Kasablanka Jakarta, dalam forum nasional tersebut dibuka oleh Menkopolhukam Mahfudz MD, serta dihadiri sejumlah menteri dan pejabat lembaga negara lainnnya. Ketua Bawaslu RI Abhan saat membuka acara mengatakan, Bawaslu Award digelar sebagai apresiasi kinerja lembaga Bawaslu agar terus meningkatkan kinerja dan inovasi. Event ini sudah digelar sejak tahun 2014. “Untuk menentukan peraih penghargaan, kami melibatkan dewan juri Independen dari berbagai bidang, lembaga pemantau pemilu, akademisi dan praktisi bidang lain,” katanya. Abhan mengatakan, dalam penentuan penerima penghargaan sudah ditentukan oleh juri, kemudian indikator penilaian dan deviasi secara terukur. “Dewan juri sudah bekerja siang malam, meneliti berkas berkas proposal yang diajukan dengan standart nilai yang ditentukan,” ujarnya.

6

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO

Sementara Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid yang hadir ke Jakarta menerima penghargaan bersama tiga anggotanya, yakni Danil Arviyan, Nasir Salasa dan Anas. Dia mengatakan, Bawaslu Kabupaten Wo n o s o b o p a d a P e m i l u 2 0 1 9 menyusun berbagai strategi pencegahan dalam menekan potensi pelanggaran sekaligus menumbuhkan kesadaran warga menjadi bagian dalam pengawasan Pemilu. Ada empat sasaran program, di antaranya pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilu yakni KPU dan jajaranya dalam proses tahapan Pemilu, Pencegahan terhadap peserta Pemilu, Pencegahan terhadap Pemilih serta pencegahan terhadap pihak pihak yang wajib netral dalam Pemilu.

“Strategi pencegahan yang kita kembangkan dengan multi pendekatan dan multi segmen”

Sumali mencontohkan, pelanggaran terhadap tahapan Pemilu, misalnya dalam pengawawasan Pemutakhiran Data Pemilih mewajibkan setiap pengawas desa mendirikan Posko aduan pengawasan. Kemudian untuk menumbuhkan kesadaran Pemilih menggunakan pendekatan berkolaborasi dengan para tokoh agama, pendekatan seni budaya dengan berbagai komunitas di Wonosobo. “Semua upaya pencegahan tersebut, kemudian diperluas oleh aktivis media sosial dan media mainstream. Karena kita juga ikat kerjasama dengan semua media,” katanya. Ta k h a n y a i t u , u n t u k memperkokoh pencegahan dan pengawasan Pemilu sebagai kebutuhan Publik, Bawaslu Wonosobo juga hadir ke sekolah tingkat SMA melalui pengembangan sekolah kader pengawasan Pemilu, kemudian juga bekerjasama dengan Universitas, pendampingan pembentukan Desa dan Kampung Anti Politik Uang. “Pada fase tahapan Pemilu 2019, mendorong semua Pengawas TPS sebelum hari pencoblosan wajib hadir ke rumah warga mengecek undangan penggunaan hak pilih sekaligus mengajak pemilih menolak politik uang,”pungkasnya.(RED)


laporan khusus

Anggota Bawaslu Prov Jateng Gugus Risdayanto menyampaikan pengarahan pada pelantikan Panwascam Foto/Wibi

Bentuk 30 desa anti politik uang Panwascam Tancap Gas Wonosobo - Sedikitnya 45 anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) terpilih telah resmi dilantik oleh Bawaslu Wonosobo pada Minggu, 22 Desember 2019. Prosesi pelantikan dilaksanakan di Aroma Resto & Coe komplek perumahan Mutiara Persada, tembelang Wonosobo yang di hadiri oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Forkompinda serta Forkompincam. Dalam rangka melakukan persiapan Pilkada Wonosobo 2020, Bawaslu Wonosobo telah melakukan proses rekrutmen Pembentukan Panwascam yang nantinya akan diterjunkan di 15 Kecamatan. Tahapan pembentukan Panwascam dimulai pada 27 November 2019 yaitu tahapan Pendaftaran, kemudian dilanjutkan tes CAT (Computer Assisted Test) dengan menggunakan Socrative, dan terakhir yaitu tahapan Tes Wawancara. Dari proses tahapan rekrutmen tersebut mendapatkan total pendaftar sebanyak 173 pendaftar awal hingga akhirnya menjadi 159 peserta usai seleksi administrasi, yang kemudian sampai akhir tahapan peserta yang lolos berjumlah 45 Anggota dimana 21 anggota merupakan Panwascam lama pada Pemilu 2019 dan 24 anggota merupakan anggota baru.

Menurut Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid, salah satu fokus dari program Panwascam adalah bagaimana menekan adanya potensi pelanggaran seperti intimidasi hingga politik uang, usai pelantikan, para anggota Panwascam akan langsung tancap gas. “seluruh anggota di minggu pertama harus lakukan pemetaan di wilayahnya masing-masing dan mencari dua desa anti politik uang, sehingga nantinya per kecamatan minimal ada dua desa Anti Politik Uang dan satu sekolah pengawasan partisipatif.� Ungkapnya. Dari proses seleksi tersebut, tidak ada perpanjangan proses pendaftaran, dari total keseluruhan pendaftar, Kecamatan Wonosobo merupakan Kecamatan dengan jumlah pendaftar terbanyak dengan 21 pendaftar, sedangkan kecamatan dengan jumlah pendaftar terendah adalah K e c a m a t a n Wa d a s l i n t a n g dengan jumlah pendaftar sebanyak 6 orang.

Setelah proses pelantikan selesai, acara dilanjutkan dengan Pembekalan Panwascam oleh Bawaslu Wonosobo. Pembekalan tersebut disampaikan oleh seluruh komisioner serta Koodinator Sekretariat Bawaslu Wonosobo. Masing-masing pemateri menyampaikan gambaran dari Divisinya. Ti d a k h a n y a i t u , s e l u r u h anggota Panwascam juga mendapat arahan secara langsung dari Bawaslu Provinsi Jawa tengah yang di sampaikan oleh Koordinator Divisi Organisasi Gugus Risdaryanto, S.Sos., M.Si. Pada akhir acara, seluruh anggota Panwascam terlantik kemudian melakukan pleno untuk menentukan Ketua dan divisi di setiap kecamatan masing-masing. (RED)

Jajaran Panwas Tingkat Kecamatan pasca dilantik Foto/Wibi

EDISI 02 | 2019

7


laporan khusus

Pemkab Hibahkan

Anggaran Pengawasan Pilkada

Tepat Waktu

WONOSOBO – Untuk Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo telah melaksanakan tepat, pelaksanaan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan KPU Kabupaten Wonosobo berlangsung pada 1 Oktober 2019 di Halaman Pendopo Kabupaten Wonosobo. Sebelum pelaksanaan penandatangan NPHD, telah dilakukan penandatangan MoU antara Pemkab Wonosobo dengan DPRD Wonosobo tentang kesepemahaman anggaran Pilkada 2020. Hadir dalam acara itu, Bupati Wonosobo Eko Purnomo, kemudian Ketua DPRD Afif Nurhidayat, Wakil Ketua DPRD Muhammad Albar, Sumardiyo dan Agus Riyadi, selain itu Ketua Komisi A DPRD Wonosobo Suwondo Yudhistiro.

8

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO

Ketua Bawaslu Kab. Wonosobo Sumali Ibnu Chamid menandatangani NPHD di Pendopo Bupati Wonosobo. Foto/Wibi

Untuk pelaksanaan Pilkada 2020, Pemkab Wonosobo menghibahkan anggaran kepada KPU Kabupaten Wonosobo sebesar Rp. 40.772.458.000. Kemudian untuk Bawaslu Kabupaten Wonosobo Rp. 12.688.058.000, anggaran tersebut bersumber dari APBD 2019 dan APBD 2020. Pelaksaan penandatanganan NPHD, untuk anggaran penyelenggaraan dilakukan oleh Bupati Wonosobo Eko Purnomo dan Ketua KPU Kabupaten Wonosobo Asma Khozin, kemudian untuk penyelenggaraan Pengawasan Pilkada oleh Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid. Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid menyatakan, bahwa perencanaan anggaran Pilkada 2020, sudah dimulai pembahasan sejak Oktober 2018. Saat itu melalui Komisi A DPRD Wonosobo, Bawaslu Kabupaten Wonosobo mengajukan perencanaan anggaran secara detail dengan perencanaan sekitar Rp. 14,4 miliar. Kemudian dari anggaran yang diajukan dilakukan rasionalisasi sampai ada tiga kali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD) dengan mengacu indeks daerah. Beberapa pengurangan pada honor penyelenggara. “Jadi anggaran yang kami ajukan dominan merupakan honor penyelenggara dari Pengawas kecamatan, pengawas desa hingga TPS, kita sesuaikan indek Kementrian Keuangan. Kemudian o l e h TA P D d i r a s i o n a l i s a s i disesuaikan dengan indeks waktu Pemilihan Gubernur,”katanya. Selain itu, kata Sumali ada beberapa komponen yang dilakukan pengurangan indeksnya, sehingga jumlahnya menurun menjadi sekitar Rp. 12,6 miliar. Dari pagu tersebut, sebagian besar merupakan anggaran honor penyelenggara dan belanja jasa. Beberapa anggaran sifatnya persediaan, seperti anggaran sidang sengketa, anggaran Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Dikatakan dia, anggaran pengawasan tersebut akan digunakan sesuai prinsip efektif dan efisien. “Karena sifatnya persediaan, kalau misalnya tidak terserap, ya pasti kita kembalikan ke Pemkab,” katanya.(RED)


laporan khusus Iwan Widayanto menyampaikan materi kepada Jajaran Bawaslu Wonosobo dalam Peningkatan kapasitas. Foto/Wibi

Tingkatkan Kinerja

BB

awaslu Kabupaten Wonosobo menghelat kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan pada 19-20 Oktober 2019. Kegiatan dilaksanakan di Surya Yudha Hotel Kabupaten Banjarnegara di isi oleh Iwan Widayanto sebagai Narasumber. Metode pembelajaran dengan pendekatan peningkatan kelembagaan berbasis potensi. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan bertujuan sebagai langkah persiapan untuk menyiapkan strategi pengawasan dalam tahapan Pilkada 2020. Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo Sumali Ibnu Chamid menyampaikan, pelaksanaan kegiatan bertujuan agar kinerja seluruh jajaran di Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam menyongsong Pilkada 2020 tidak menurun, tetapi tetap terjaga dan bahkan meningkat. “Harapannya agar tidak menurunkan tensi kerja kita di lembaga, namun bersama-sama membesarkan Lembaga ini,” tuturnya. I w a n W i d a y a n t o menyampaikan materi tentang motivasi kelembagaan. Dalam penyampaian materinya, Iwan mengutamakan keaktifan peserta dalam menghidupkan forum, salah satunya adalah dengan meminta seluruh jajaran Bawaslu untuk mengerjakan soal dan menggambarkannya untuk mengetahui integritas masingmasing. “Bawaslu Wonosobo secara sumber daya sudah terpenuhi, mulai dari sumber daya anggaran dan sumber daya manusianya sudah terpenuhi,”kata Iwan usai memberi

Berbasis Potensi

Kegiatan dilanjutkan pada pukul 20.00 WIB, dalam kegiatan kedua, dilaksanakan penyampaian Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan Pilkada 2020, Penyampaian Renstra disampaikan oleh masing-masing Divisi yang berisikan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menghadapi setiap tahapan

Susuri Jeram Serayu Serayu merupakan sungai yang berhulu di Tuk Bima Lukar Dieng Wonosobo dan berhilir di Laut Selatan, tepatnya Kabupaten Cilacap. Tim Bawaslu Kabupaten Wonosobo memanfaatkan jeram sungai Serayu untuk meningkatkan kerjasama antar personil dengan rafting. Ini merupakan kali pertama Bawaslu Wonosobo melakukan rafting secara bersama-sama seluruh jajaran. Mengarungi Sungai Serayu, semua tim dengan menggunakan kendaraan oplet (angkutan umum) berangkat dari The Pikas, Banjarnegara pada pukul 08.00 WIB bertolak menuju ke titik start yang berada di Bojanegara, Kabupaten

Banjarnegara. Sesampainya di titik start pemandu rafting membagi tim menjadi 4 kelompok dengan masingmasing kelompok sebanyak 4 orang dan ditambah dengan 1 orang pemandu. Selama mengarungi Serayu melewati jeram-jeram yang menguji keberanian membuat tidak ada lagi batasan antara pimpinan dengan semua jajaran staff. Bisa seketika berubah selama rafting. Semua berlomba-lomba untuk menyalip satu sama lain. Keadaan begitu cair, semua tertawa melepaskan kepenatan karena rutinitas yang selama ini menguras pikiran dan tenaga. (Zuhad/Tia/Red)

EDISI 02 | 2019

9


laporan khusus

Kolaborasi

seniman kartunis Bersama bawaslu B a w a s l u Wo n o s o b o b e r s a m a Komunitas Kartunis Wonosobo (KKW), Rabu (20/11), membuat karya karikatur pengawasan pemilu di halaman Kantor Bawaslu Mendolo. Karya ini diharapkan menjadi media menggugah kesadaran warga ikut mengaawasi Pemilu dan Pilkada. “Ada beberapa isu pengawasan Pemilu yang mestinya diketahui publik. Masyarakat pun bisa secara aktif dan partisipatif ikut mengawasi jalannya pesta demokrasi,” kata Ketua Bawaslu Sumali Ibnu Chamid, di sela kegiatan dengan Komunitas Kartunis Wonosobo. Sebelum para kartunis membuat karya, Sumali Ibnu Chamid menyampaikan beberapa proses pelaksanaan pemilu dan Pilkada yang membutuhkan partisipasi publik, seperti pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye dan laporan dana kampanye. “Publik bisa terlibat mengawasi semua proses Pemilu dan Pilkada. Keterlibatan seniman, termasuk kartunis sangat dibutuhkan. Melalui karya berupa kartun atau lukisan, kartunis dan pelukis bisa ikut mengawasi Pemilu melalui kritik dengan media g a m b a r, ” imbuhnya.

Komunitas Kartunis Wonosobo memamerkan hasil karya dalam acara sosialisasi pengawasan partisipatif. Foto/Wibi

Hasil karya ini, katanya, selain akan dipamerkan dalam galeri demokrasi Bawaslu Wonosobo, juga akan digunakan sebagai media literasi warga. Karya seni berupa karikatur memiliki cara tersendiri dalam memberikan informasi kepada penikmatnya. “Melalui media kartun dan lukisan diharapkan akan menumbuhkan kesadaran warga menjadi bagian dari pengawasan Pemilu. Media visual karikatur bisa bermuatan sindiran, kritik dan humor, tentu punya dampak yang sangat mendalam dan menggelitik,” katanya. Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Wonosobo Nasir Salasa saat membuka acara lukis kartun mengatakan forum seni ini memiliki nilai keabadian karena bisa terdokumentasi. Karya seni ini punya nilai dan memberi kontribusi bagi masyarakat. Perwakilan Kartunis Wonosobo, Aji Mahendra

mengaku Komunitas Kartunis Wonosobo sangat senang dilibatkan Bawaslu Wonosobo dalam kegiatan ini. Sebab, seniman bisa mencurahkan ide dan gagasan tentang Pemilu dan Pilkada melalui karya seni karikatur. “Lewat kegiatan ini, para kartunis bisa mencurahkan pikiran ke dalam bentuk karikatur. Melalui karya seni ini, kartunis bisa menyampaikan beberapa masukan sekaligus kritik guna perbaikan proses politik dalam Pemilu dan Pilkada,” sebutnya. P e g i a t s e n i k a r i k a t u r, imbuhnya, bisa menuangkan ide dan kritik lewat gambar sebagai cerminan masyarakat bawah tentang Pemilu dan Pilkada di Wonosobo. Selama ini teman-teman seniman belum banyak dilibatkan dalam perhelatan pesta demokrasi. Mardi Yuwono peserta lain menyatakan, dalam Pemilu ada situasi akut yakni politik uang. Pihaknya sempat sanksi apakah politik uang yang sedemikian marak dalam Pemilu dan Pilkada bisa dicegah. Seniman harus jadi pelopor pencegahan money politik.(RED)

Sebagai seniman lewat karya ini berharap dapat mengajak warga bersama memerangi praktik politik uang

86

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO


laporan khusus

Serah terima MoU antara Bawaslu Wonosobo dengan Universitas Sains Al-Quran Foto/Wibi

jadi kampus pengawasan partisipatif Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid mengatakan, Bawaslu Wonosobo sebenarnya sudah lama bekerjasama dengan Unsiq, pada Medio September 2018 pernah bekerjasama dengan BEM Unsiq mengajak mahasiswa baru ikut awasi Pemilu. Kemudian belum lama juga digelar kuliah tematik tentang Pemilu oleh Fakultas Hukum Unsiq. “Dengan pendatangan kesepahaman ini, tentu akan memperkuat kerjasama,”katanya. Sumali mengatakan, selain Unsiq Bawaslu juga sebelumnya bekerjasama dengan sejumlah lembaga pendidikan setingkat SMA melaluli program sekolah pengawasan partisipatif. “Kami berharap kolaborasi dengan banyak lembaga ini akan mendorong bahwa pengawasan pemilu menjadi kebutuhan publik,” Sementara itu, Rektor UNSIQ

Sementara itu, Rektor UNSIQ Muchotob Hamzah menyampaikan bahwa nantinya Unsiq akan mengusahakan seluruh mahasiswa untuk mau terlibat aktif dalam proses Pemilu. Menurutnya, apabila dalam proses Pemilu dapat mengandalkan Visi dan Misi yang baik, maka Proses demokrasi akan berjalan dengan baik. Namun apabila dalam proses Pemilu yang digunakan adalah Uang, maka Proses demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.(RED)

Harapannya dengan adanya Nota Kesepemahaman antara Bawaslu dengan UNSIQ dapat memperbaiki sistem demokrasi kita, termasuk untuk mencegah adanya Money Politic

Rektor Universitas Sains Al-Quran Dr. Muchotob Hamzah menandatangani MoU Kampus Pengawasan Partisipatif Foto/Wibi

EDISI 02 | 2019

11

K.H. Muchotob Hamzah, M.M.

WONOSOBO - Bawaslu Kabupaten Wonosobo dengan Universitas Sains Alquran (Unsiq) Jawa Tengah di Wonosobo melakukan penandatannganan kesepahaman dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada. Universitas berbasis pesantren dan qur’ani tersebut menjadi kampus pengawasan Pemilu partisipatif. Proses penandatanganan nota kesepahaman tersebut berlangsung Selasa (15/10) di Hotel Dafam dilakukan Rektor Unsiq Dr. Muchotob Hamzah dan Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid. Isi kesepakatan tersebut di antaranya kerjasama produktif dimana Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu memberikan materi tentang pengawasan Pemilu, kemudian Unsiq sebagai lembaga pendidikan menjadi bagian dalam pengawasan pemilu partisipatif.


laporan khusus

musik untuk

MENYADARKAN

Bawaslu Wonosobo Rilis Album Tolak Politik Uang

Mengingat money politik embrio dari kasus korupsi, jangan sampai masyarakat terganggu dengan praktik kampanye yang tidak santun dan harus patuhi aturan pemerintah Eko Purnomo, SE.,MM.

S

trategi pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan Pilkada terus dilakukan. Jelang Pilkada 2020, bersama Komunitas Jaran Kepang dan Komunitas Musik di kota dingin itu, Bawaslu Wonosobo menghelat Gelar Budaya bertajuk Launcing Album Musik Pengawasan Bawaslu Wonosobo in Collaboration with Community, yang bertempat di Gerbang Mandala Wisata. Acara yang diawali dengan Flash Mop Goyang Anti Politik Uang, diikuti oleh 12 Kelompok Kesenian Jaran Kepang dari berbagai desa dan beberapa komunitas musik yang ada di Kabupaten Wonosobo. Menjelang siang hari, hiburan Festival Jaran Kepang pun dimulai. Alunan gamelan dan hentakan gerak tari para pemain menambah meriah dan menarik perhatian masyarakat yang melintasi sepanjang jalan raya Letjen. Bambang Sugeng untuk menonton acara yang berlangsung Minggu (8/12/2019). Dalam sela-sela acara, Bawaslu Wonosobo juga melakukan Launcing Buku Bunga Rampai Pengawasan Pemilu 2019, yang merupakan buah karya dalam hasil pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo.

12

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO

Acara yang dihadiri oleh Forkompinda dan beberapa Desa Binaan Bawaslu Wonosobo itu, dilanjutkan dengan Launcing Album Musik Tolak Politik Uang. Album yang berisi 6 lagu, merupakan buah karya kolaborasi Bawaslu Wonosobo dengan berbagai komunitas dan kelompok musik. Meliputi Wonosobo Rock City (WRC) berjudul; No Money Politic, kemudian Java Town Reagge berjudul Thank you Bawaslu, Welkom berjudul Goyang Politik Anti Uang, Seni Kandank Mandala berjudul Jangan Gadaikan Harga Diri, Komunitas Sholawat Ahbaburasul berjudul Tolak Berita Hoax dan kolaborasi Arma, Arba dan Woohoo Art Space berjudul Dari Kita Untuk Bangsa.

Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid mengatakan, bahwa tujuan rilis album musik ini bagian dari upaya penyadaran bersama dalam Pemilu atau Pilkada.Utamanya mengikis potensi praktek politik uang. Dia meyakini, music memiliki kekuatan sendiri dalam gugah kesadaran masyarakat. “Musik merupakan komposisi yang terlahir dari semesta. Dia memiliki cara sendiri untuk hadir. Nadanya seperti sayap menyapa ruang dengar menjadi imajinasi, irama dan syair menyapa pikiran gugah kesadaran,”katanya. Aziz saat membacakan sambutan Bupati Wonosobo, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyambut baik kegiatan ini,jadi momen strategis beri pemahaman bagi masyarakat dan seluruh pelaksananya termasuk Parpol. Untuk Pemilu yang jujur, adil, dan damai. “Mengingat money politik embrio dari kasus korupsi. Jangan sampai masyarakat terganggu dengan praktik kampanye yang tidak santun dan harus patuhi aturan pemerintah,” tegasnya. Gelar Budaya yang berlangsung pagi hingga sore hari itu, dipuncaki dengan penampilan para komunitas musik yang terlibat dalam pembuatan Album Bawaslu Wonosobo in Collaboration with Community.(Ema/Ridwan/Red)


laporan khusus

Cegah pelanggaran pilkada

dari desa Anggota Panwas kecamatan melakukan himbauan netralitas pada jajaran Pemerintahan Desa. Doc/Panwascam

WONOSOBO – Jelang Pilkada 2020 Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan pencegahan pelanggaran dari desa dan Kelurahan, sasaranya yakni pihak pihak yang wajib netral dalam Pilkada. D a l a m m e l a k u k a n pencegahan Bawaslu Wonosobo menggerakan semua Panwascam di 15 Kecamatan untuk berkeliling ke 265 Desa dan Kelurahan. Langkahnya dengan mendatangi Kantor Desa dan Kelurahan menyampaikan himbauan lisan dan tulisan, agar Kepala Desa dan Kepala Kelurahan berikut perangkatnya bertindak netral dalam Pilkada. Sesuai diatur di UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, tertuang dalam Pasal 71 ayat 1 berbunyi : Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Dengan langkah pencegahan ini, diharapkan para pihak yang wajib netral tersebut, bisa mematuhi. Sehingga selama proses Pilkada tidak muncul pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pihak yang wajib netral. “Setelah langkah pencegahan ini masih ada yang melanggar, berarti ada upaya melawan hukum, maka akan kita tindak sesuai regulasi,” ungkap Eko Fifin Haryanti Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Wonosobo. (Zuhad/Red)

EDISI 02 | 2019

13


jajah desa milang kori Desa Banjar

Seni Berantas politik uang

Sekda Wonosobo One Andang Wardoyo memukul gong sebagai tanda peresmian Desa Anti Politik Uang di Desa Banjar. Foto/Wibi

Pagi itu Kamis 7 November, ketika Matahari mulai menampakkan diri, para warga khususnya pemuda pemudi Desa Banjar, mulai bergegas mempersiapkan acara Deklarasi dan Launcing Desa Anti Politik Uang. Beberapa alat musik gamelan mulai diangkut menuju lokasi acara yang terletak di halaman SD Negeri 1 Banjar. Lalu lalang masyarakat beserta para siswa siswi TK dan SD menambah kesan meriah pagi itu. Hari itu, bisa dikatakan Desa Banjar sedang dhuwe gawe untuk mengukukuhkan bahwa Desa Banjar, secara resmi menjadi Desa Anti Politik Uang. Kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen masyarakat untuk menolak terhadap transaksi politik jual beli suara. Rapat Koordinasi Pembentukan Desa Anti Politik Uang dengan Pemuda Desa Banjar Foto/Yoga

14

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO

Sebagai Desa Anti Politik Uang merupakan hal yang menggembirakan, karena kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang semakin meningkat -One Andang Wardoyo-

Kegiatan atas kerjasama Bawaslu Kabupaten Wonosobo dengan Pemerintahan Desa Banjar, berlangsung mulai 28 Oktober 2019 dengan agenda Rapat Kordinasi Pembentukan Desa Anti politik Uang, didampingi Nasir Salasa Anggota Bawaslu Wonosono. Pertemuan tersebut, melibatkan beberapa unsur di antaranya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda-pemudi dan tokoh pengiat kesenian lokal. Desa yang terletak di kaki Gunung Sindoro itu, berjumlah penduduk 1.724 jiwa dan jumalah pemilih tetap pada Pemilu 2019, sebanyak 1.243 orang. Desa ini, menjadi percontohan Desa Anti Politik Uang di Kecamatan Kertek, menumbuhkan kesadaran terhadap politik uang.


jajah desa milang kori

One Andang Wardoyo Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo mengharapkan, di Pilkada tahun 2020 mendatang menjadi Pilkada yang jujur, adil, tanpa ada politik uang dan SARA. “Sebagai desa anti politik uang ini merupakan hal yang menggembirakan, hal tersebut karena kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang semakin meningkat,”tegasnya. Dikatakan dia, desa anti politik uang, merupakan kondisi yang harus diciptakan, karena hajatan pesta demokrasi yang diwarnai dengan pemberian uang atau materi lainya, akan menciderai demokrasi itu sendiri, serta sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. “Saya berharap tidak hanya di Desa Banjar saja yang melakukan deklarasi anti politik uang, namun seluruh desa di Wonosobo saya harap melakukan hal yang sama,” terangnya. Sementara itu, Hardi PLT Kades Banjar mengungkapkan bahwa Desa Banjar sudah beberapa kali mendapatkan binaan dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo. “ Te r i m a k a s i h s u d a h mempercayakan kepada Desa Banjar sebagai desa percontohan, yaitu tentang Desa Anti Politik Uang,”katanya. Syaifudin Tokoh masyarakat setempat mengungkapkan, rasa gembira dan kebanggaanya terhadap kegiatan deklarasi serta peresmian Desa Anti Politik Uang. Ia menginginkan masyarakat Desa Banjar menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya dengan hati nurani, tanpa ada unsur yang lain seperti politik uang. “Saya berharap deklarasi ini akan terus berkelanjutan, jadi tidak hanya seremonial saja,”katanya.

Siswa SD Banjar ikut memeriahkan Launching Desa Anti Politik Uang . Foto/Sono

Nasir Salasa berharap, setelah kegiatan ini tidak berhenti dalam kegiatan seremonial deklarasi, tetapi ke depan kegiatan semacam ini, akan terus ditindak lanjuti agar sampai pada saat nanti proses Pilkada 2020 dan Pemilu lainnya,di Desa Banjar tidak ditemukan praktek politik uang. Acara yang dibuka Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid dihadiri jajaran Anggota Anas, Eko Fifin Haryanti serta Nasir Salasa. Selain itu, dihadiri Forkominda, Forkomincam Kertek, Kades seluruh Kecamatan Kertek dan M a s y a r a k a t D e s a B a n j a r. Berlangsung pukul 09.00 – 13.00 WIB, dengan menampilkan hiburan kesenian Campur Sari Sabdho Laras dan Kesenian Tari Topeng Lengger setempat. (Dedik/RED)

Anggota Bawaslu Wonosobo Nasir Salasa memberikan Materi tentang Desa Anti Politik Uang kepada masyarakat Desa Banjar Foto/Hermawan

EDISI 02 | 2019

15


jajah desa milang kori Desa Pakuncen

PEMUDA PAKUNCEN Rumuskan

DESA ANTI POLITIK UANG

Pemukulan Kentongan sebagai tanda diresmikanya Desa Pakuncen sebagai Desa Anti Politik Uang Foto/Wibi

Desa Pakuncen, Kecamatan Selomerto dipilih menjadi desa percontohan sebagai Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Wonosobo. Desa yang terdapat makam Tumenggung Jogonegoro ini telah diresmikan menjadi Desa Anti Politik Uang pada Minggu, (10/11/2019) Peresmian tersebut atas dasar keinginan Masyarakat Desa Pakuncen serta didukung oleh Pemerintah Desa. Pakuncen merupakan salah satu dari 265 Desa di wilayah Kabupaten Wonosobo, luas wilayah Desa Pakuncen 76.156 Ha, letak wilayahnya cukup strategis diantara wilayah desa-desa lainnya di Kecamatan Selomerto yang hanya berjarak 1 KM dari jalan Provinsi. Wilayah desa Pakuncen terbagi dalam dua dusun yaitu Dusun Krotok dan Dusun Pakuncen. Terdapat 2 Rukun Warga dan 10 Rukun Te t a n g g a . S e d a n g k a n J u m l a h penduduk Desa Pakuncen berjumlah 1444 Jiwa yang terdiri dari 411 Kepala Rumah Tangga serta berdiri 328 Rumah Warga. Pada Pemilu lalu jumlah DPT yang terdaftar sejumlah 1100 Pemilih.

16

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO

Pada pertemuan pertama dilaksanakan pada Senin (29/10/2019) Bawaslu mengundang kalangan pemuda, pelajar serta remaja Desa Pakuncen untuk dilakukan pembinaan tentang Pemilu. Pertemuan yang digelar di Balai Dusun setempat, dimulai pukul 19.00 hingga pukul 23.00 diikuti sekitar 50 pemuda, dibuka oleh Kepala Desa Ali dan Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid. Pertemuan tersebut, peserta diajak aktif untuk merumuskan program strategis yang nantinya bisa diterapkan di desanya. Sesi perumusan tersebut, Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid

melibatkan peran aktif peserta. Sumali menggunakan metode Lapak Ide. Metode ini menggunakan pendekatan Andragrogi dimana proses belajar bermuara pada pengalaman orang dewasa. Dalam memulai rumusan, kata pria yang akrab disapa Ale ini, peserta dibagi secara berkelompok. Tiap kelompok mendiskusikan tema meliputi : Demokrasi, pemahaman Trias Politika, Sejarah Pemilu di Indonesia, Apa Kebutuhan ada Pemilu, hingga harapan dari Pemilu. “Hasil diskusi tiap kelompok, atau belanja ide, kita jadikan Lapak ide, tiap kelompok kemudian saling berbelanja ide,�katanya.


jajah desa milang kori

Peresmian Pos Pengawas Desa Pakuncen. Foto/Wibi

Setelah itu, Bawaslu kemudian kembali mengadakan pertemuan pada Kamis, 7 November 2019. Pertemuan tersebut digelar di Balai Dusun Pakuncen, Kecamatan Selomerto pada pukul 13.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB. Dengan sasaran Kelompok Tani, Tokoh Masyarakat dan kelompok Perempuan. Kades Pakuncen Ali mengatakan, pihaknya menyambut baik program yang dikembangkan oleh Bawaslu Wonosobo berupa pembentukan Desa Anti Politik Uang. “Saya mendukung terhadap kegiatan ini, kegiatan ini sangat bermanfaat agar masyarakat sadar akan pelaksanaan pemilu yang bersih,” Ujarnya. Sementara itu, Monika salah satu peserta mengatakan, hasil dari pertemuan tersebut, Pemuda Desa Pakuncen bersepakat mewujudkan Pemilu yang Luber dan Jurdil. “Kita harus terlibat aktif dalam pemilu, mengawasi dan membentuk desa anti politik uang,” katanya. Pemuda dan Pemudi Pakuncen merumuskan rencana strategis Desa Anti Politik Uang. Foto/Wibi

Pada puncak Program Pembentukan Desa Anti Politik Uang dilaksanakan peresmian dan deklarasi Desa Pakuncen sebagai Desa Anti Politik Uang. Peresmian yang dihadiri oleh Camat Selomerto, Kapolsek Selomerto, Danramil Selomerto serta Tokoh Masyarakat Desa Pakuncen diawali dengan pemotongan pita peresmian Pos Pengawasan Desa Pakuncen. Kemudian dilanjutkan dengan peresmian dan deklarasi yang ditandai dengan pemukulan kentongan oleh tamu undangan yang hadir. Camat Selomerto Hadi Soesilo menyampaikan, bahwa dengan diremiskannya Desa Pakuncen menjadi desa Anti Politik Uang membutuhkan komitmen dari Perangkat Desa serta seluruh warga untuk benar-benar berkomitmen dalam menolak praktek Politik Uang. “Saya berharap, Desa Pakuncen bisa menjadi pionir untuk desa-desa lain di Kecamatan Selomerto dalam memberantas praktek Politik Uang,”ujarnya. Pada acara tersebut juga diisi tausiyah keagamaan dengan tema Tolak Politik Uang yang disampaikan oleh K.H. Mutholib dari Jlamprang Wonosobo. Selain itu, untuk mengukuhkan Desa Pakuncen menjadi Desa Anti Politik Uang, Bawaslu bersama pemuda Pakuncen telah memasang 20 (dua puluh) umbul-umbul dengan tema Anti Politik Uang untuk menguatkan citra Desa Pakuncen sebagai Desa Anti Politik Uang. (Zuhad/Red)

EDISI 02 | 2019

17


jajah desa milang kori Dusun Bawongso

desa

penari Lengger

SEBAGAI DESA PENGAWASAN WONOSOBO - Dusun Bawongso dikenal sebagai desa Lengger Angklung, terletak di Kecamatan Watumalang terpilih menjadi salah satu Desa Pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Langkah strategis Bawaslu membentuk kader pengawas partisipatif yang berasal dari elemen masyarakat untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik desa yang bermartabat. Mengingat Kabupaten Wonosobo akan menyelenggarakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Sebanyak 650 dari total penduduk 1.069, usia pemilih diharapakan dapat berperan mengawasi dalam setiap tahapan pemilihan. Apalagi Dusun Bawongso berbatasan langsung dengan 3 Desa diarea tersebut guna menciptakan pemilihan yang bermartabat. Agenda rapat sosialisasi dan koordinasi dilaksanakan 4 kali, bertujuan memberi dasar pemahaman pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Anggota Bawaslu Wonosobo Eko FiďŹ n Haryanti memberikan Materi tentang Pembentukan Desa Pengawasan di Desa Limbangan Foto/Wibi

18

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO

Pembinaan dilakukan melibatkan semua elemen masyarakat, mulai dari jajaran perangkat desa, tokoh pemuda desa, ibu PKK, kelompok tani, bahkan pegiat seni


jajah desa milang kori

Gotong royong pemasangan plang desa pengawasan oleh masayarakat Dusun Bawongso. Foto/Wibi

Acara rapat pembinaan pertemuan pertama sampai keempat dengan membahas Hakikat Pemilu dan Tugas Bawaslu, Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu, Partisipatif Masyarakat dalam mengawasi, dan acara puncak ditutup dengan Deklarasi dan Launching Desa Pengawasan. Bawaslu Wonosobo bersama Masyarakat mengadakan gotong royong pada Jumat, 1 November 2019,persiapan Deklarasi. Dimulai dengan pemasangan umbul-umbul dan spanduk. Warga dengan giat melakukan peremajaan Pos Siskamling, kedepannya akan dijadikan Pos Pengawasan sebagai pusat aktifitas berkumpulnya masyarakat sebagai penggerak pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2020. Tepat pukul 13.00, paduan suara Ibu-ibu PKK bergema di Dusun Bawongso bersemangat mengawali acara dengan menyanyikan lagu Mars Bawaslu. Acara dilanjutkan sambutan hangat diberikan oleh Eko Fifin Haryanti mewakili Bawaslu Kabupaten Wonosobo. “Deklarasi yang kita gaungkan bersama akan mengukuhkan semangat Dusun Bawongso, Desa Limbangan dalam berpartisipatisi melakukan pengawasan partisipatif Pilkada kabupaten Wonsoobo tahun 2020,” kata Fifin.

Sumali Ibnu Chamid Ketua Bawaslu Wonosobo secara simbolis meresmikan Pos Pengawasan, menyatakan bahwa kedepannya Bawaslu akan secara berkala menyambangi dengan memberikan informasi perkembangan penyelenggaraan Pilkada. Darmadi Anggota Koramil Wa t u m a l a n g m e n g u n g k a p k a n , melihat potensi kerawanan yang stabil dalam setiap Pemilihan umum, Dusun Bawongso diharapkan menjadi panutan dalam Pilkada Wonosobo 2020. Selain itu Taat Lestari Widodo Kepala Desa Limbangan mengucapkan terimakasih kepada Bawaslu Wonosobo atas kepercayaannya kepada Dusun Bawongso, Desa Limbangan untuk menjadi Desa Pengawasan. Kami beserta jajaran perangkat desa dan masyarakat akan berkomitmen menolak politik uang dalam Pilkada atau Pemilu lainya.(Ridwan-Tia/ RED)

Anggota Bawaslu Wonosobo Eko Fifin Haryanti memberikan Materi tentang Pembentukan Desa Pengawasan di Desa Limbangan Foto/Wibi

EDISI 02 | 2019

19


jajah desa milang kori Desa Burat

Desa Perbatasan

Anti Politik Uang

deklarasi

Warga Desa Burat memasang stiker “Keluarga Menolak Politik Uang� sebagai komitmen warga dalam mendukung menolak politik uang. Foto/Wibi

Peresmian Desa Burat, Kecamatan Kepil sebagai Desa Anti Politik Uang telah dilaksanakan pada hari Sabtu 9 November 2019. Acara ini, merupakan rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan Pihak Pemerintahan serta masyarakat desa yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo tersebut. Sebelumnya Bawaslu Wonosobo bersama masyarakat Desa Burat melakukan berbagai kegiatan pertemuan dengan tema pengawasan Pemilu dan Pilkada. Tercatat sebanyak empat pertemuan dengan peserta tiap pertemuan meliputi, kelompok pemuda, pemerintah desa, kelompok perempuan dan kelompok tani. Tujuanya membangun kesadaran bersama dalam menekan angka pelanggaran Pemilu dan Pilkada salah satunya politik uang. Dalam kegiatan pembentukan Desa Anti Politik uang di Desa Burat, Bawaslu menggandeng para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, sehingga diharapkan nantinya bisa menularkan semangat anti politik uang yang ditanamkan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo kepada seluruh warga masyarakat di Desa Burat.

20

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO


jajah desa milang kori

Ir. Gunawan Setyadi Kepala Desa Burat menyampaikan, bahwa jajaran perangkat Desa Burat akan selalu siap untuk membantu dalam pelaksanaan program Bawaslu tersebut dengan senang hati, karena Desa Burat sendiri sedang menggalakkan program Anti Politik Uang kepada masyarakatnya dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. “Adanya program ini, kedepannya masyarakat Desa Burat memiliki semangat baru dalam menghadapi Pemilu yang akan d a t a n g d e n g a n l e b i h mengedepankan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, yang bersih dan bermartabat bagi masyarakat dan mampu melahirkan pemimpinpemimpin yang bersih serta mampu menjaga amanah dari masyarakat,”katanya.

Miswari Camat Kepil saat deklarasi menyampaikan, terimakasih kepada Bawaslu Kabupaten Wonosobo yang telah memfasilitasi terlaksananya Deklarasi Desa Anti Politik Uang untuk Pemilu dan Pilkada tahun 2020 di Desa Burat. “Saya berharap kegiatan ini, menjadi motivasi bagi desa-desa lain sehingga nantinya dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan hati nurani masyarakat,”tegasnya. Nasir Salasa Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo yang mengawal secara intensif pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang di Desa Burat mengungkapkan, Desa Burat adalah salah satu desa di Kabupaten Wonosobo yang memang layak untuk menjadi percontohan Program Desa

Anti Politik Uang, karena semangat warga dan masyarakatnya untuk berkomitmen menolak praktek politik uang serta mewujudkan pilkada 2020 yang bersih dan bermartabat. “Kita berharap di Pilkada tahun 2020 yang akan datang, di Desa Burat betul-betul bersih dari segala bentuk praktek politik uang sehingga pemimpin yang dihasilkan nantinya betul-betul adalah pemimpin yang bermartabat, memiliki kompetensi, kejujuran dan tanggungjawab tinggi terhadap masyarakat Wonosobo,”tandasnya. Pelaksanaan Deklarasi Desa Anti PolitikUang, dilaksanakan dengan komitmen bersama yang dimpimpin oleh Kepala Desa Burat, dengan pembacaan Deklarasi Desa Burat sebagai Desa Anti Politik Uang yang ditirukan oleh semua pengunjung yang hadir. Isi deklarasi tersebut antara lain menyatakan komitmen Warga Desa Burat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu dan pilkada Kabupaten Wonosobo tahun 2020, menolak politik uang, melawan eksploitasi SARA dalam Pilkada dan memberantas Berita Hoax. (Santo/Red)

Camat Kepil Miswari memukul gong sebagai tanda peresmian Desa Anti Politik Uang. Foto/Wibi

Saya berharap kegiatan ini, menjadi motivasi bagi desa-desa lain sehingga nantinya dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan hati nurani masyarakat Miswari | Camat Kepil

Gotong Royong masyarakat Desa Burat pra acara peresmian Desa Anti Politik Uang

EDISI 02 | 2019

21


jajah desa milang kori Desa Lebak Pemotongan pita sebagai tanda diresmikan Desa Pengawasan Pemilu di Desa Lebak, Kecamatan Kaliwiro. Foto/Wibi

Kader Muda Kukuhkan

Pengawasan partisipatif

Agar desa lain bisa menjadi contoh untuk seluruh desa di Kabupaten Wonosobo dan mampu meniru Desa Lebak untuk mendeklarasikan sebagai desa pengawasan dan menolak politik uang Danil Arviyan

B

awaslu Wonosobo melakukan beberapa pertemuan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi terkait program yang akan dilaksanakan di Desa Lebak, Kecamatan Kaliwiro sebagai Desa Pengawasan Pemilu. Desa yang berjarak sekitar 4 kilometer dari ibu kota kecamatan ini, merupakan desa pertama yang mendeklarasikan menjadi Desa Pengawasan Pemilu Partisipatif. Sebelum deklarasi, berbagai pertemuan sudah dihelat Bawaslu Wonosobo melibatkan unsur pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kaum perempuan. Pembahasan yang dilakukan dengan masyarakat Desa Lebak dalam pertemuan pertama,bertema tentang

pertemuan pertama, bertema tentang Peran Masyarakat Sebagai Pengawas Partisipatif, dimana sosialisasi tersebut berkaitan dengan materi aturan dan regulasi yang mengatur tentang pelanggaran pemilu. Harapanya menanamkan keberanian dalam memberikan laporan dan mengawasi Pemilu dan Pilkada. Selanjutnya pada pertemuan yang ke dua, dilaksanakan digelar 30 Oktober 2019, bertempat di Balai Desa Lebak. Fokus pertemuan ini, berdiskusi bersama tentang langkah dan strategi yang dicetuskan bersama. Dengan harapan Desa Lebak bisa menjadi desa percontohan tanpa adanya pelanggaran pemilu. Khususnya berani menolak politik uang. Dalam pertemuan tersebut juga merancang Gugus Tugas Pengawasan dengan agen kader pengawas partisipatif sebagai pelopor dan penggeraknya.

Anggota Bawaslu Wonosobo Danil Arviyan bersama masyarakat Desa Lebak dalam acara koordinasi pembentukan Desa Pengawasan Pemilu Foto/Wibi

22

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO


jajah desa milang kori

Pemasangan Spanduk oleh warga di Gapura masuk Desa Lebak. Foto/Wibi

Sedangkan dalam pertemuan ketiga, membentuk gugus tugas kader penggerak pengawasan partisipatif dan memberikan pengetahuan yang lebih tentang aturan dan undang-undang yang digunakan dalam Pemilu dan Pilkada. Setelah itu, masyarakat bersamasama kerja bakti memasang simbolsimbol pengawasan, berupa sosialisasi tertulis berbentuk umbulumbul, baliho bener dan pembuatan posko pengawasan. Diujung kegiatan, Bawaslu Wonosobo bersama masyarakat pada 5 November 2019 meresmikan Desa Pengawasan dan pengukuhan kader penggerak pengawasan pemilihan partisipatif. Prosesi peluncuran dengan seremonial peresmian Desa Pengawasan dengan pemotongan pita yang dipimpin oleh Anggota Bawaslu Wonosobo Danil Arviyan, Kepala Desa Lebak dan Camat Kaliwiro. Dilanjutkan Pembacaan Deklarasi Desa Pengawasan bersama-sama masyarakat Desa Lebak yang dipimpin oleh Kepala Desa Lebak.

Substansi Deklarasi Desa Pengawasan yaitu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pilkada untuk mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat, siap memberantas berita hoax, melawan eksploitasi suku, agama ras dan antar golongan dalam pemilu dan pilkada, siap menolak politik uang dan siap menjadi pengawas pemilu partisipatif. Dilanjutkan pula pengukuhan gugus tugas kader pengawas pemilu partsipatif ditandai dengan pemakaian Ikat Saba Bawaslu wonosobo. Danil Arviyan Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal, berharap dengan dibentuknya Desa Pengawasan di Desa Lebak, mampu meminimalisir praktik-praktik politik uang kalaupun bisa harus dihilangkan dan pelanggaran pemilu lainnya, langkah-langkah yang akan diambil akan terus bekerjasama dengan baik.

“Selain itu agar desa lain bisa menjadi contoh untuk seluruh desa di Kabupaten Wonosobo dan mampu meniru Desa Lebak untuk mendeklarasikan sebagai desa pengawasan dan menolak politik uang,�pungkasnya. (Umi Ema Habibah/Red)

Antusiasme warga dalam gotongroyong sebelum berdeklarasi sebagai pengawas partisipatif

EDISI 02 | 2019

23


jajah desa milang kori Dusun Parikesit

di

desa pengawasan

Dataran Tinggi P

arikesit merupakan desa masuk wilayah Kecamatan Kejajar, berada di Dataran Tinggi Dieng. Desa ini, merupakan desa pertama di kawasan ini dampingan Bawaslu Wonosobo menjadi Desa Pengawasan Pemilu. Program Bawaslu dalam pendidikan politik untuk masyarakat dengan menyusun dua jenis program yakni pembentukan desa anti politik uang dan pembentukan desa pengawasan. Kamis, 10 Oktober 2019 Bawaslu Kabupaten Wonosobo menentukan desa-desa untuk didampingi, salah satunya Dusun Parikesit, Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar sebagai desa pangawasan. Program pembentukan Desa Pengawasan di Dusun Parikesit dilaksanakan dengan empat kali pertemuan, yakni dua kali pertemuan tatap muka dengan warga sekitar pertemuan awal dengan narasumber Anas Anggota Bawaslu Wonosobo Koordinator Divisi Sengketa, kemudian pertemuan kedua dengan Narasumber Danil Arviyan dan Nasir Salasa Anggota Bawaslu Wonosobo. Pada hari berikutnya, pertemuan dalam bentuk gotong royong diujung acara digelar Deklarasi Desa Pengawasan.

Foto Bersama setelah acara perencanaan pembentukan Desa Pengawasan Pemilu di Desa Parikesit. Foto/Yudi

24

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO

Pertemuan tatap muka dengan warga dilakukan dengan beberapa pendekatan yakni pendekatan sosiologis, pendekatan Pendidikan kepemiluan, dan pendekatan Teologis. “Hal tersebut dilakukan sebagai upaya diterimanya Program Bawaslu dengan maksud membangun kesadaran warga tentang hak konstitusional dalam pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan melalui Pemilu,”ungkap Anas. Sasaran kegiatan, kelompok masyarakat dalam pendekatan yang dilakukan adalah tokoh desa, perangkat desa, pemuda-pemudi, sesepuh desa serta kelompok warga yang tergabung dalam organisasi-organisasi desa. Tujuan utama dari Pendidikan Bawaslu adalah masyarakat memiliki karakter kuat dalam idealisme politik bermartabat. “Kami mendorong masyarakat menyadari Pemilu sebagai upaya pelaksanaan demokrasi yang bertujuan pada keadilan sosial, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut mencegah pelanggaran tiap tahapan Pemilu/Pilkada,”ungkap Danil dalam kesempatan yang berbeda.


jajah desa milang kori Wa r g a m e n y a m b u t b a i k program ini, hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Nadzir Kadus Dusun Parikesit pada pertemuan tatap muka pada (01/11/2019). “Kami sangat senang Bawaslu hadir di dusun kami, dengan membawa program untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya politik uang dan pelanggaranpelanggaran lainnya dalam Pemilu/Pilkada,� terangnya. Bersama sesepuh desa dan tokoh pemuda akan mengupayakan agar warganya berperan aktif dalam tolak politik uang, tentunya dengan sepengetahuan Kepala Desa Parikesit. “Pemuda Parikesit kedepan akan turut serta aktif dalam pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, yang tentunya dari materi Bawaslu, kami akan siap untuk menjadi penggerak dalam Kedaulatan Bangsa melalui penyelenggaraan Pemilu,� Ungkap Rudi Susanto Tokoh Pemuda Desa Parikesit.

Kesadaran akan pentingnya Pemilu yang bermartabat sejatinya telah dimiliki oleh masing-masing warga, namun belum dapat munculkan serta belum adanya satu gerakan atau aksi pengawasan oleh warga yang nampak pada pemilu/pilkada, kurangnya percaya diri yang menjadi kendala karena belum ada pendampingan dari Lembaga Pemilu khusunya Bawaslu. Jumat (08/11/2019) deklarasi desa pengawasan dilaksanakan di Desa Parikesit tepatnya di halaman Masjid Roudlotussholichin, Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid, Camat Kejajar Agus serta tokoh desa, perangkat desa, pemudapemudi, sesepuh desa serta kelompok warga yang tergabung dalam organisasi-organisasi desa, menyatakan siap menjadi pengawas partisipatif dan menjadi relawan Bawaslu dalam melaksanakan pencegahan dan pengawasan pada Pemilu/Pilkada. (Yudiono/Red)

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya diterimanya Program Bawaslu dengan maksud membangun kesadaran warga tentang hak konstitusional dalam pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan melalui Pemilu

EDISI 02 | 2019

25


jajah desa milang kori

Dekl a rasi di Desa Tertinggi

WONOSOBO – Suhu malam itu, mencapai 11 derajat celcius. Sekitar pukul 19.00 WIB, ratusan warga mulai keluar dari rumahnya, lengkap mengenakan jaket, sarung dan tutup kepala. Sejumlah ibu-ibu tampak membawa selimut tebal, mereka bermuara di Masjid Roudlotul Muttaqien Desa Sembungan Kecamatan Kejajar. Ya p , D e s a S e m b u n g a n merupakan desa tertinggi di Pulau Jawa. Desa ini berada di ujung utara Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara. Desa ini, berada di ketinggian 2.306 Mdpl. Ada bulan Desember kawasan ini kerap berselimut kabut basah. Bahkan pada hari tertentu suhu udara bisa minus derajat celcius. Di ujung timur desa tersebut terdapat telaga cantik Sicebong, kemudian Bukit Sikunir, lokasi dimana matahari terbit sempurna serupa cincin emas. Malam itu 2 Desember 2019, ratusan warga merapat ke Masjid untuk mengikuti pengajian sosialisasi pengawasan Pemilu yang digelar Bawaslu Wonosobo. Hadir dalam forum tersebut Anggota Bawaslu Wonosobo Nasir Salasa dan Annas serta Koorsek Eko Widi Nugroho. Nasir Salasa Anggota Bawaslu Wonosobo mengatakan, terpilihnya Desa Sembungan sebagai salah satu kelompok sasaran pengawasan dikarenakan Bawaslu Kabupaten Wonosobo ingin menjangkau semua elemen masyarakat.

26

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO

“ Te r m a s u k w a r g a D e s a Sembungan yang letak geografisnya berada di Dataran Tinggi Dieng atau desa tertinggi di Pulau Jawa,”katanya. Annas menambahkan, Program pengawasan bersama kelompok sasaran bertujuan untuk memberikan pendidikan politik khususnya kepemiluan kepada masyarakat. Dari keseluruhan tahapan Pemilu yang berlangsung, ada ruang-ruang yang dapat dilakukan masyarakat bersama Bawaslu dalam mengawasi Pemilu. “Sebagai pemegang kedaulatan, posisi masyarakat dalam Pemilu ditempatkan sebagai subjek, termasuk dalam mengawal integritas Pemilu, salah satunya melalui pengawasan Pemilu,”tegasnya. Melalui pertemuan yang bertempat di Masjid Desa Sembungan, Bawaslu bersama dengan masyarakat setempat mengadakan kegiatan pengawasan bersama kelompok sasaran melalui pengajian selapanan. Pendekatan sosialisasi malam ini, melalui Pengajian dimulai pukul 21.00 WIB dan dibuka oleh Kepala Desa Sembungan.

Agar masyarakat sadar akan pentingnya PENGAWASAN guna menciptakan pemilu yang bersih

Melalui pengajian dengan n a r a s u m b e r K . H Yu s u f N a ' i m bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Wonosobo mengajak kepada seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah Desa Sembungan untuk terlibat aktif dan deklarasi dalam pengawasan menjelang Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo Tahun 2020. (Tia/Red)


Resensi Buku Judul

: Bunga Rampai Pengawasan Pemilu 2019Bawaslu Kabupaten Wonosobo Penulis : Bawaslu Kabupaten Wonosobo Penerbit : Bawaslu Kabupaten Wonosobo ISBN : 978-623-91855-0-3 Tahun Terbit : Cetakan pertama, 2019 Tebal : 198 halaman

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia Pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber).Pemilu juga menjadi sarana lima tahunan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional, dimana partai politik dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik (legislatif, eksekutif) yang legitimasinya sah secara undangundang dan konstitusional. Pada Pemilu 2019, serangkaian tugas, kewajiban dan kewenangan Bawaslu, sudah diejawantahkan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam mengawal semua tahapan dan hasil Pemilu 2019.Untuk itu, sebagai pertanggungjawaban kinerja, Bawaslu Kabupaten Wonosobo melalui buku berjudul: Bunga Rampai Pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo ini, mencoba melaporkan kinerja hasil pengawasan semua tahapan proses Pemilu 2019. Untuk mempermudah pembaca dalam beberapa bagian. Setelah bagian pengantar, terdapat penulis tamu Dr. Muchotob Hamzah yang merupakan Rektor Universitas Sains Al-Qur'an (Unsiq) Jawa Tengah di Wonosobo.

Setelah itu Bagian Satu pada buku ini, berisi tulisan lepas yang disajikan dengan gaya masingmasing penulis. Pada bagian ini, para penulis mencoba berkisah tentang pengalamanya menjadi pengawas pemilu atau merupakan bagian dari Bawaslu Wonosobo. Pada Bagian Kedua isi buku ini, merupakan bagian pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Wonosobo kepada publik. Pada bagian ini memaparkan tentang hasil kinerja Pengawasan Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo. Tulisan pada bagian ini, disajikan sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi Bawaslu Kabupaten. Di mana, secara pembagian kerja, terdapat lima divisi kerja, meliputi: Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi, Divisi Pengawasan

Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi Penindakan Pelanggaran dan Divisi Hukum, Data dan Informasi. Dalam penyajian bagian ini, selain menyuguhkan tugas dan fungsi divisi, juga menyajikan beberapa hasil kerja yang sudah dilakukan selama mengawal Pemilu 2019. Untuk mempermudah pembaca, dalam penyajian selain deskripsi tulisan, juga disajikan data infograďŹ s. Seperti kami sampaikan di muka, bahwa penerbitan buku ini, merupakan bagian dari tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Wonosobo, dalam menyampaikan hasil kinerja selama melakukan pengawasan pada Pemilu 2019, serta mendorong keterbukaan informasi publik. (*)

Selamat

Hari Pers Nasional 9 Februari 2020

EDISI 02 | 2019

27


Profil

Berusaha

Berguna Bagi Orang Lain

Eko Widi Nugroho, saat ini dipercaya sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonosobo sejak 2 Oktober 2019. Pria kelahiran Wonosobo 7 Maret 1986 ini, juga diamanahi sebagai Kasubag Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Ayah dua putri suami dari Etika Upik Ugaya ini, menyelesaikan pendidikan Diploma empat (D4) di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) lulus 2009. Setelah itu, pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan Program Magister Administrasi Publik di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, dan berhasil menempuh dalam kurun waktu dua tahun. Keseriusan dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara membuahkan hasil dalam jenjang karirnya sebagai ASN. Sebelum menjabat sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Wonosobo, ditugaskan di Kecamatan Kalibawang selama setengah tahun, kemudian dipindah ke Sekretariat Daerah di Bagian Umum. Selanjutnya di pindah tugaskan di Kecamatan Wonosobo dan naik jabatan sebagai Kasi Pemerintahan selama 4 tahun. Di sela bekerja sebagai ASN, anak pertama dari pasangan Suroso dan Nasihab ini, selalu menyempatkan untuk berlibur bersama keluarga dan itu yang menjadikanya Eko mempunyai hobi traveling. Beberapa Negara yang sudah pernah ia singgahi di antaranya Swis, Italia, Austria, Prancis dan Belgia. “Hidup yang paling bermakna adalah orang yang bermakna bagi orang lain,� Ungkap Eko yang mengidolakan sosok Gus Dur ini. Menurutnya ibadah yang paling berat yaitu ibadah yang tidak untuk diri. Hal itu yang menjadikan Eko selalu berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan amanah pekerjaanya dimanapun ia bekerja.(Dedik/RED)

28

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO

Saya belajar dari pemimpin-pemimpin yang pernah saya ikuti, perilaku yang baik akan saya contoh sedangkan perilaku yang kurang baik akan saya tinggalkan


Profil

K

omunitas Wonosobo Rock City merupakan rumah bagi penggemar musik rock di Wonosobo. Meski begitu, mereka tidak hanya berkegiatan music, berbagai kegiatan sosial pernah dilakukan, di antaranya Rock Humanity. Melalui kegiatani ini membangun kesadaran promosi Hak Asasi Manusia. Dalam berkolaborasi dengan Bawaslu Wonosobo, komunitas ini ikut terlibat. Bahkan menjadi komunitas pertama yang menciptakan musik dalam menekan bahaya pelanggaran Politik Uang. Enam personil yang terlibat menciptakan lagu No Money Plitics yakni; Danu, Ganesha, Hidayat, Adi, Tomy, dan Satrio. Lagu ini diciptakan oleh Ganesha Windiarto, diaransemen WRC. Lagu ini juga berpesan untuk tolak politik uang dengan memilih visi yang terbaik.

A

pabila kita berkunjung ke Wonosobo, tepatnya di komplek Terminal Mandala akan menemui komunitas ini. Karena di lokasi ini, menjadi home based Komunitas Kandank Mandala. Lagu berjudul : Jangan Gadaikan Harga Diri. Merupakan sumbangsih komunitas yang menampung berbagai talenta ini, dalam menekan angka pelanggaran politik uang. Pencipta Djoxo Sidharta dan diaransemen oleh Kandhak Seni Mandala. Lagu ini, berpesan kita sudah merdeka maka kita harus mewujudkan pemilu yang bermartabat terhindar dari money politik.

W

o n o s o b o Elektone Musik Komuniti, merupakan perkumpulan musisi elekton Wonosobo. Pegiat musik dangdut yang biasanya mengisi acara khitanan, Nikahan ini, ikut terlibat dalam Album Musik yang diproduksi Bawaslu Wonosobo. Kontribusi komunitas ini menciptakan lagu bertajuk Goyang Politik Anti Uang. Dengan vocal Anggita Rahma, Pencipta Ruli Kasih dan diaransemen oleh Rulikasih/Erka Studio. Lagu ini juga berpesan untuk mengajak menolak politik uang masyarakat dan Bawaslu melahirkan pemimpian agar rakyat sejahtera dan sentosa.

Profil Komunitas

Bawaslu Wonosobo In Collaboration With Community

J

ava Town merupakan kelompok musik bergenre Reggae. Kelompok musik muda asal Wonosobo ini, terdiri atas 5 personil yaitu Riski, Rifki, Gusman, Vitron, serta Fuad. Komunitas reggae ini, pernah melahirkan karya Album musik bergenre Reagge. Untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengawasi pemilu, kelompok ini menciptakan lagu berjudul Thankyou Bawaslu. Lagu ini bentuk kontribusi dalam Album Bawaslu Wonosobo In Collaboration With Community : Tolak Politik Uang.

A

hbaburasul merupakan nama dari Komunitas S h o l a w a t d i Wo n o s o b o . O r g a n i s a s i merupakan perkumpulan penggemar sholawat dan majelis Dzikir di kota dingin itu. Komunitas ini digandrungi oleh para pemuda pencinta sholawat, jumlah anggotanya mencapai ribuan orang. Pada pembuatan lagu album Bawaslu Wonosobo, ikut menciptakan lagu berjudul Tolak Berita Hoax, dengan pencipta Irfak, dan diaransemen oleh Dani. Lagu ini berpesan agar masyarakat cerdas dalam menerima informasi tidak menajdi korban berita hoax.

L

agu bertajuk Dari Kita Untuk Bangsa menjadi bagian dari Kompilasi Album Musik Bawaslu Wonosobo. Lagu ini ,terlahir dari kolaborasi pemuda hebat Wonosobo; Arma dan Arba kemudian disupport musik oleh Luqman Woohoo Art Space. Arma merupakan Duta Wisata Wonosobo yang juga rapper asal kota dingin itu. Sedangkan Arba merupakan Beat Boxer yang pernah menjuarailomba Beat Box Jawa – Bali. Para pemuda ini, berkolaborasi mencipta lagu dalam Album Bawaslu Wonosobo In Collaoration With Community: Tolak Politik Uang. EDISI 02 | 2019

29


Artikel

panwascam terbentuk

siap awasi pilkada 2020

Oleh : Nasir Salasa, S.Pd., M.Pd.

Koordinator Divisi Organisasi dan SDM

P

emilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo akan dilaksanakan pada hari Rabu 23 September 2020. Berbagai persiapan dilakukan dalam menyiapkan gelaran pesta demokrasi di wilayah pegunungan berhawa dingin ini. Tak ketinggalan juga, Bawaslu Kabupaten Wonosobo sebagai lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan pada Undangundang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bersiap diri untuk melakukan pengawasan dalam pilkada Wonosobo 2020. Persiapan Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam pengawasan ini dimulai dari pembentukan jajaran pengawas ad hock ditingkat kecamatan atau yang sering kita sebut dengan Panwascam. Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Wonosobo melalui Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan telah melakukan serangkaian tahapan. Tahapan dan Jadwal Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan meliputi tahapan sosialisasi, pengumuman pendaftaran, pendaftaran dan penerimaan berkas, penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi, pengumuman hasil penelitian administrasi, penerimaan tanggapan dan masukan dari masyarakat, tes tertulis online dan tes wawancara, pengumuman hasil tes tertulis online dan tes wawancara serta pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dimulai pada 6 November sampai 22 Desember 2019.

30

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO

Antusiasme masyarakat Wonosobo dalam proses pembentukan Panwascam tergolong cukup tinggi. Jumlah total pendaftar sebanyak 173 orang terdiri dari 117 laki-laki (68%) dan 56 perempuan (32%) yang tersebar dalam 15 Kecamatan untuk memperebutkan 45 kursi Panwascam, dimana setiap kecamatan ada 3 Panwascam. Namun demikian setelah dilakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi ternyata ada 14 orang yang dinyatakan tidak lolos administrasi, 10 orang pendaftar usia di bawah 25 tahun, 3 orang tidak menyertakan foto copy ijazah yang dilegalisisr dan 1 orang hanya menyerahkan berkas pendaftaran 1 rangkap dimana seharusnya 3 rangkap. Dengan demikian ada 159 orang yang dinyatakan lolos dalam penelitian administrasi, terdiri dari 107 laki-laki (67%) dan 52 perempuan (33%). Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak untuk mengikuti tes tertulis online dan tes wawancara. Dalam pelaksanaan tes tertulis online, Bawaslu Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Wonososbo yaitu SMK Andalusia 1 Wonosobo. Tes tertulis online dilaksanakan selama 1 hari pada hari Jumat 13 Desember 2019 yang terbagi dalam 3 sesi. Tes tertulis online dilakukan dengan model socrativ, dimana setiap peserta tes akan menerima paket soal untuk dikerjakan dan hasil tes langsung terhubung dengan server Bawaslu RI sehingga transparansi sangat terjamin. Setelah mengikuti tes tertulis online, peserta melanjutkan tahapan seleksi dengan mengikuti tes wawancara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tes wawancara di laksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Tes wawancara dilaksanakan selama 4

hari mulai tanggal 14 sampai 17 Desember 2019. Setelah melalui tahapan seleksi yang cukup Panjang, 45 orang dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) terpilih. Mereka telah resmi dilantik oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo pada Minggu, 22 Desember 2019. Prosesi pengambilan sumbah/janji dan pelantikan serta pembekalan Panwascam dilaksanakan di Aroma Resto & Coe komplek perumahan M u t i a r a P e r s a d a , Te m b e l a n g Wonosobo yang di hadiri oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Forkompinda serta Forkompincam se Kabupaten Wonosobo. Dari 45 Anggota Panwascam terpilih, 21 anggota merupakan Panwascam lama pada Pemilu 2019 dan 24 anggota merupakan anggota baru. KlasiďŹ kasi berdasar gender 39 orang laki-laki (86%) dan 6 orang perempuan (14%) yang terbagi di enam kecamatan yakni Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Selomerto, Kecamatan Leksono, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Kertek dan Kecamatan Kejajar. Setiap kecamatan ada 3 orang anggota Panwascam. Terdiri dari 1 orang anggota membidangi divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, 1 orang anggota membidangi divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, dan 1 orang anggota membidangi divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran. Kini 45 orang Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan telah bersiap diri dengan kompetensi yang dimiliki untuk melaksanakan kerja-kerja pengawasan, baik pengawasan tahapan maupun non tahapan pilkada Wonosobo Tahun 2020. Mewujudkan pengawasan pilkada yang jujur, bermartabat dan berintegritas demi Wonosobo yang lebih baik. Semoga! (*)


Artikel

Menyelaraskan Penyelesaian Sengketa

yang berkeadilan Oleh : R. M. Ridwan Fahrudin Staff Divisi Penyelesaian Sengketa

D

emokrasi pada saat ini merupakan suatu jalan dan cita-cita dalam mewujudkan kehidupan bernegara. Perjalanan proses kemerdekaan di Indonesia juga terdapat nilai-nilai yang mengutamakan kemaslahatan bersama, dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Bahwa UndangUndang Dasar Republik Indonesia mengamanatkan Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar”. Setali dengan hal tersebut, istilah Demokrasi juga disampaikan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. (Jurnal Demokrasi, 1991 : 4-5) Dipilihnya sistem demokrasi langsung oleh Indonesia, maka secara tidak langsung juga memilih pemimpin oleh rakyat. Hakikatnya pemilihan umum merupakan salah satu sarana bentuk ekspresi kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Pemilu nantinya akan berfungsi sebagai sarana legitimasi politik pemerintah untuk berkuasa. Rakyat memiliki kuasa untuk menentukan pemimpin untuk mengeksekusi program atau kebijakan yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Pemilihan umum diamanatkan pada Undang-Undang Dasar 1954 pada pasal 22 E yang berbunyi “Pemililihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, adil setiap lima tahun sekali”. Dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, maka peran penyelengara pemilu memiliki posisi yang fundamental. Kehadiran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dalam menciptakan pemilu yang berkeadilan dan bermartabat. Bawaslu memiliki tugas utama yakni melakukan pengawasan dalam pemilu.

Tugas Bawaslu secara pokok melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dalam pemilu. Selain itu Bawaslu juga melakukan kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu. Sengketa pemilu yang dimaksud ialah penyelesaian antara peserta dan penyelenggara, maupun antara peserta pemilu. Obyek sengketa antara Penyelenggara dan Peserta yakni berupa suatu keputusan yang merugikan pihak. Dalam perkembangannya, Bawaslu mempertegas perbedaan Penyelesaian Sengketa Pemilu dengan Pemilihan Pilkada. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa pada pemilu, proses yang ditempuh yakni dengan mengupayakan mediasi dengan mencapai kesepakatan. Apabila tidak tercapai, maka akan ditempuh Persidangan adjudikasi. Lain halnya dengan pemilihan/ Pilkada maka proses yang ditempuh ialah m u s y a w a r a h . Musyawarah dihadiri oleh para pihak, dan akan nantinya akan diberikan putusan.

Untuk meningkatkan pelayanan, Bawaslu kini mengahadirkan sebuah aplikasi untuk memudahkan kepada para pihak dalam mengajukan sengketa. Sejak pilkada tahun 2017, Bawaslu telah membuat suatu Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa atau disebut SIPS. Aplikasi tersebut menyerupai e-court, dimana Pihak termohon tidak perlu hadir ke kantor Bawaslu secara langsung untuk melakukan gugatan. Para pihak juga bisa memonitoring dari jauh, Langkah ini sebagai ikhtiar Bawaslu berusaha mewujudkan keadilan Pemilu dan Pemilihan yang bermartabat. (*)

EDISI 02 | 2019

31


Sastra Suara Kita Adalah Kejayaan Negara Oleh : Eko Hastuti Pesta demokrasi adalah aspirasi wahana kita menyuarakan hati dengan jujur memilih calon pemimpin yang bisa membuat negeri ini makmur bukan sekedar menyoblos gambar tanpa pertimbangan nalar Pemilu itu hak asasi setiap warga untuk berpartisipasi dalam membentuk lembaga serta mencipta aura kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai sentosa dengan pucuk pimpinan yang bijak dan berwibawa Haruskah suara kita tergadaikan oleh ulah dan intrik segelintir orang yang mencederai proses demokrasi dengan membagi-bagikan uang? Haruskah kita bungkam untuk membiarkan keculasan demokrasi tersumbat lalu mampat oleh bujuk rayu serta janji-janji jika kita bersedia menjual suara demi lembaran kertas biru atau merah yang sekejap saja menguap tanpa bekas? Sementara satu suara kita bisa jadi kunci penentu terpilihnya pemimpin yang terbaik demi Indonesia ke depan yang lebih baik mengapa kita nodai nurani kita sendiri selagi kita punya hati selagi jiwa kita merdeka untuk bersuara

Antologi Puisi Tolak Politik Uang

“BERANI MENGGELENG� Affix, dkk

Aksi Calon Politisi

Oleh : Dhimas Raditya Lustiono Dengan penuh hasrat kau ajukan diri untuk menjadi politisi Koar-koar sana sini, menebar janji untuk memberikan kontribusi Pencitraan tentu harus dilakukan Agar kelak dapat duduk di kursi parlemen dengan nyaman. Aspirasi masyarakat kau serap Agar mereka tetap menaruh harapan Para kiai kau sambangi Agar hajatmu diberkahi Kau ajak manusia berengaruh yang ngetop Tak lupa kau siapkan berlembar-lembar amplop

32


Tata Cara Melapor Dugaan Pelanggaran Pada Pilkada 2020 Pelanggaran Pemilihan yang ditindaklanjuti Bawaslu berasal dari Laporan atau Temuan. Masyarakat diharapkan turut serta mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dan apabila terjadi dugaan pelanggaan, masyarakat dapat membuat Laporan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan.

Laporkan Dugaan Pelanggaran ke Bawaslu -Maksimal 7 hari sejak diketahui dan/atau ditemukan dugaan pelanggaran -Laporan dituangkan dalam Form Pengawasan (A.1) oleh Bawaslu

Tindak Lanjut Penerimaan Laporan -Kurun waktu 3x24 jam dan diperpanjang 2x24 jam

Tertulis & Memuat :

Status Laporan -Dilaporkan ke Pelapor

1. Syarat Formil a. Pihak yang melapor b. Waktu tidak melebihi batas waktu 2. Syarat Materil a. Identitas Pelapor b. Identitas Terlapor c. Peristiwa dan Uraian Kejadian d. Waktu dan Tempat Peristiwa terjadi e. Saksi


2020

TAHAPAN

PENGAWASAN PILKADA 2020 Sosialisasi Kepada Masyarakat 01/11/2019 - 22/09/2020

1 2

Pemutakhiran & Penyusunan Daftar Pemilih 23/03/2020 - 22/09/2020

16/06/2020 - 09/07/2020

11/05/2020 - 22/09/2020

23/09/2020 - 05/10/2020

26/10/2019 - 27/05/2020

Kampanye 11/07/2020 - 09/10/2020

7 8

Penghitungan Suara & Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemenuhan Syarat Dukungan Calon Perseorangan

5 6

Pengadaan & Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara

15/01/2020 - 21/08/2020

3 4

Pendaftaran, VeriďŹ kasi Persyaratan & Penetapan Pasangan Calon

Pembentukan PPK, PPS & KPPS

Pemungutan Suara 14/09/2020 - 29/09/2020

9 Penetapan Calon Terpilih

10 Dasar Pengawasan UU No. 10 Tahun 2016 PKPU No. 16 Tahun 2019

34

BULETIN

BAWASLU

ONOSOBO

Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU


STAFF wonosobo


“Terima Kasih�

Kepada semua masyarakat Wonosobo atas partisipasinya bersama-sama melakukan pencegahan & pengawasan dalam Pemilu 2019 kami berharap persan aktif dalam pengawasan dilanjutkan dalam pilkada 2020

BULETIN

BA EDISI 02/2019

ASLU

ONOSOBO

Profile for redaksibawasluwsb

Buletin Bawaslu Wonosobo Edisi 2  

Beragam kisah kami sajikan, tentu juga bersamaan itu beragam informasi kami sampaikan. Tajuk utama pada edisi 2 ini, mengupas tentang perjal...

Buletin Bawaslu Wonosobo Edisi 2  

Beragam kisah kami sajikan, tentu juga bersamaan itu beragam informasi kami sampaikan. Tajuk utama pada edisi 2 ini, mengupas tentang perjal...

Advertisement