14
Radar Pasangkayu MAMUJU UTARA SMART
Sistem Manusia Alam Ruang Teknologi
RADAR/SYAMSUDDIN HB
RUSAK PARAH. Bendungan yang terletak di Desa Pedanda Kecamatan Pedongga yang bersumber dana yang baru selesai dikerjakan pada tahun kemarin 2011 rusak parah.
RADAR SULBAR Rabu, 27 Juni 2012
Pembenahan dan Penyempurnaan Sistem Penyelanggaraan Pemerintahan, Kebijakan dan Regulasi, Program dan Kegiatan, Infrastruktur Keuangan Daerah. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur, Masyarakat dan Private Sektor. Mengelola dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam dengan Arif, Adil, dan Bijak untuk Kemakmuran Rakyat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Konsisten Melakukan Penataan Ruang, dan Wilayah dengan Mengacu pada Kebijakan dan Regulasi Serta Berwawasan Lingkungan Menggembangakan dan Memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna yang Selaras dengan Perkembangan dan Kebutuhan
H. MUHAMMAD SAAL WAKIL BUPATI
H. AGUS AMBO DJIWA BUPATI HM. NATSIR. MM SEKKAB
Arman Salimin: Itu Tak Pernah Dikoordinasikan
Bendungan Pedanda Luput dari Pengawasan REPORTER: JASMANG EDITOR: MUHAMMAD ILHAM
MAMUJU -- Proyek pembangunan bendungan di Desa Pedanda Kecamatan Pedongga, Mamuju Utara (Matra), ternyata tidak terkoordinasi dengan DPRD Sulbar. Akibatnya, proyek senilai Rp
24,6 miliar yang dibiayai melalui ABPN 2010 itu, tidak mendapatkan pengawasan. Ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Sulbar, Arman Salimin, Selasa, 26 Juni. Ia tidak mengetahui, perkembangan program itu. Informasi ini baru didapatkannya setelah rubuhnya bendungan Pedanda mencuat di me-
dia massa. "Sebenarnya, bukan hanya Bendungan Pedanda yang belum terkoordinasi. Normalisasi sungai di Desa Barakkang Kecamatan Budong-Budong sampai saat ini (kemarin, red) juga belum ada koordinasinya ke kami," beber Arman. Ketika ditanya apakah ada aturan bahwa proyek APBN di
daerah harus dikoordinasi dengan DPRD kabupaten atau provinsi? Arman menjelaskan jika hal itu tidak ada aturan bakunya. Tetapi ia menilai sangat tidak etis jika ada programpembangunan di Sulbar yang tidak dikoordinasikan denganDPRD. "Sebagai tuan rumah, kami harus dibetahu," kata Arman.
Arman juga mengakui jika DPRD Sulbar belum pernah meninjau proyek Bendungan Pedanda. Ia juga tidak mengetahui pasti apakah pembangunan tersebut dikoordinir langsung ke Pemkab Matra, ataukah ke Balai Besar Sungai Pompengan Jene Berang. "Ini juga masih simpangsiur," aku Arman. (**)
Singkong, Rahasia Kebangkitan Ekonomi Lampung Tengah
Laporan:
Syamsudin HB Lampung Tengah
KEDATANGAN anggota DPRD Mamuju Utara (Matra) di Kabupaten Lampung Tengah, disambut hangat anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, Made Rimbawa Putra, Sekretaris DPRD Lampung Tengah Hazairin, Kasubag Umum DPRD Lampung Tengah Lili Juhariah, dan Kabag Hukum Pemkab Lampung Tengah Sukanda Ridoean. Pertemuan ini berlasung di Gedung DPRD setempat, Selasa, 26 Juni 2012.
Hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu adalah mengupas upaya Lampung Tengah memanfaatkan potensi singkong (ketela) untuk sektor pertanian, penerapan perda pajak air tanah, serta memperlajari sedikit sejarah daerah itu. Lampung Tengah memang agak menarik. Sebab potensi kelapa sawit di daerah itu masih tergolong minim. Kalau dinadingkan dengan Matra, mereka mungkin tidak ada apa-apanya soal sawit. Namun biacara urusan pengembangan singkong, pemerintah daerah Lampung Tengah mampu merangsang masyarakatnya untuk menanaman tanaman tersebut. Sekaran luasnya sudah ribuan hektar. Setiap hektar petani setempat mampu menghasilkan 30 ton singkong. Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah, Made Rimbawa, penguasaan perkebunan singkong berada di tangan masyarakat. Pihak perusahaan hanya sebagai penerima bahan baku. Dengan pola demikian peluang masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya semakin lebar. Ini adalah cara yang adil. Rakyat jadi
POTRET PASANGKAYU
penyedia bahan baku, dan perusahaan membeli dengan harga yang pantas. "Dulu perusahaan di sini memiliki HGU pengelolaan untuk perkebunan singkong. Namun pemerintah dan DPRD tidak lagi memberikan hak pengelolaan kepada pengusaha besar. Hak itu kami berikan kepada masyarakat, pihak perusahaan hanya boleh mengolah bahan baku yang dibeli dari masyarakat," ujar Made. Keberhasilan pemerintah dan DPRD Lampung Tengah memang patut dicontoh. Mereka tidak mau tunduk kepada investor. Justru mereka yang mengatur investor. Buktinya sudah seperti itu. Inilah yang harus ditiru Pemkab dan DPRD Matra. Menurut Made, saat ini Pemkab dan DPRD Lampung Tengah terus menggenjot perolehan PAD melalui pajak air tanah. Saat ini di daerah itu terdapat ranperda tentang pajak air tanah. "Ini sudah kami bahas di DPRD untuk ditetapkan menjadi perda," tuturnya. Made menjelaskan, pengelolaan pajak air tanah di Lampung Tengah dapat mendongkrak pendapatan. Sebab di sana ada 205 titik pemanfaatan air tanah dan di-
Rubrik Khusus Humas Pemkab Mamuju Utara
RADAR/ANDI SAFRIN
PANTAU PELAKSANAAN GEMA d'SMART. Bupati Matra Agus Ambo Djiwa bersama Wakil Bupati Matra HM.Saal didampingi Sekkab Matra HM.Natsir melihat lansung program peningkatan jalan poros dusun yang dikerjakan secara gotong royong melalui Program Gema D'Smart.
RADAR/SYAMSUDDIN HB
TERIMA CINDERAMATA. I Putu Suardana terima cinderamata dari anggota DPRD Lampung Tengah Made Rimbawa Putra, Selasa, 26 Juni 2012.
dominasi oleh perusahaan. "Perencanaan kedepan, terhadap penggunaan pajak air tanah telah kami bahas dan kedepan perda ini sudak harus direalisasikan agar dapat meningkatkan PAD," optimisnya. Untuk diketahui, PAD Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2011 mencapai Rp 49 miliar. APBD-nya Rp 1,3 triliun. Menariknya setiap jalan Trans
Sumatera dipenuhi dengan perkebunan singkong, rumah warga tertata bagus, pembangunan rumah warga harus berada 10 meter dari batas jalan. Sehingga jalan tampak sangat lebar. Sewaktu-waktu terjadi pelebaran jalan, tidak lagi menggusur rumah warga. Untuk yang satu ini, pemerintah Kabupaten dan DPRD Lampung Tengah gencar melakukan sosialisasi ke-
LEGISLATIF MATRA
pada masyarakat sebelum membangun secara permanen. Usai pembahasan, anggota DPRD Matra I Putu Suardana didampingi Putu Purjaya dan Muh Ali menyerahkan cinderamata kepada Mede Rimbawa Putra, sebaliknya Made Rimbawa Putra didampingi juga memberikan cinderamata kepada anggota DPRD Matra. (**)
Rubrik Khusus DPRD Kabupaten Mamuju Utara
BERKUNJUNG. Anggota DPRD Matra I Putu Suardana, Putu Purjaya dan Muh Ali saat berkunjung ke Ruang Komisi I DPRD Lampung Tengah, Selasa 26 Juni 2012.
RADAR/ANDI SAFRIN
SERAHKAN. I Putu Suardana menyerahkan cinderamata kepada Anggota DPRD Lampung Tengah Made Rimbawa Putera, Selasa, 26 Juni 2012.