16 HALAMAN
JUMAT, 6 FEBRUARI 2015
Rp 3.000
Siswa SMA LB Hanyut di Sungai Pencongan TIRTO - Seorang siswa kelas X SMA Luar Biasa (SMA LB) Negeri Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, bernama Muhammad Mahbub Al Hafidz (16), dikabarkan hilang di sekitar Sungai Sengkarang, Pencongan, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Kamis (5/2) pagi. Kuat dugaan, korban yang merupakan warga Kelurahan Mayangan, RT 11 RW 04 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, itu hanyut terseret arus sungai di sekitar bawah Jembatan Pencongan sejak Rabu (4/2) petang, ketika kondisi masih hujan lebat dan arus sungai deras. Hingga Kamis sore pukul 15.30 WIB, tim SAR gabungan dari Kota dan Kabupaten Pekalongan, BPBD Kota dan Kabupaten Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, Sat Pol Air, Satpol PP, Detasemen B Brimob Pelopor, sampai tim Basarnas dari Semarang, terus melakukan pencarian di sekitar lokasi. Namun, tubuh korban belum juga ditemukan ke hal 7 kol 5
MENCARI KORBAN Tim SAR gabungan sedang mencari korban yang dilaporkan hilang dan diduga hanyut di Sungai Sengkarang, Pencongan, Tirto, Pekalongan, kemarin (5/2).
DOK
Foto korban hanyut, M Mahbub Al Hafidz
WAHYU HIDAYAT
AKSI Desak Kejati Jadikan Sukawi Tersangka SEMARANG - Berjalan kaki lebih dari tiga kilometer tidak membuat surut niat Purbo Setiawan untuk mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Kamis (5/2/ 2015). Mengenakan kaus hitam lengan panjang, celana hitam dan sendal, sampai Kantor Kejati setelah berjalan kaki selama dua jam ke hal 7 kol 1
‘Kembalikan Mandat’ ke Jokowi Jika Lembaganya Lumpuh, Pegawai KPK Siap Mundur Butuh Aksi Tegas Presiden JAKARTA - Muncul kekhawatiran besar jika nantinya
TRIBUN
JALAN KAKI - Purbo jalan kaki 3 kilometer ke Kantor Kejati Jateng untuk mendesak agar Sukawi ditetapkan jadi tersangka dalam kasus SEMARANG PESONA ASIA 2007, Kamis (5/2).
KESEHA KESEHATTAN Penderita DBD Terus Meningkat, Pemprov Galakkan “Ronda Jentik”
seluruh pimpinan KPK menjadi tersangka di Bareskrim Polri. Bila benar itu terjadi dan tidak ada tindakan dari Presiden Joko Widodo, maka KPK dipastikan akan lumpuh. Dan hal itu sangat beralasan, mengingat Kabareskrim Komjen Budi Waseso telah memastikan kalau seluruh pimpinan KPK yang tersisa yakni Adnan Pandu Praja, Zulkarnaen, dan Abraham Samad
kasusnya sudah tahap penyidikan. Bareskrim Polri juga sudah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Mengacu pada Pasal 32 ayat 2 UU 30 Tahun 2002 Tentang KPK, pimpinan KPK yang menjadi tersangka akan diberhentikan sementara oleh Presiden. Jika benar seluruh pimpinan KPK jadi tersangka, ke hal 7 kol 1
TERSANGKA Setelah Bambang Widjojanto menjadi tersangka, tiga pimpinan KPK lainnya ini terancam juga ditetapkan menjadi tersangka. Sesuai ketentuan perundangan, jika sudah menjadi tersangka, seluruhnya bisa diberhentikan oleh presiden. JPNN
SEMARANG - Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di beberapa daerah di Jawa Tengah terus meningkat dan sudah menimbulkan korban jiwa. Penyebaran tercepat justru berada di daerah perkotaan. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Yulianto Prabowo. Ia mengatakan pihaknya selalu memantau perkembangan informasi DBD di Jateng dan mendapati ada penambahan penderita DBD setiap minggu ke hal 7 kol 1
DOKUMEN PPALSU ALSU
MUHAMMAD IDHAM AMA/FAJAR/JPNN
BAJU IMPOR - Calon pembeli memilih celana dan baju impor bekas di Pasar Senggol, Parepare, Selasa (19/8/2014). Pakaian impor bekas masih diminati sejumlah warga.
Koloni Bakteri dan Jamur di Pakaian Bekas Impor JAKARTA - Kementerian Perdagangan menemukan ratusan ribu koloni bakteri dan jamur di dalam pakaian bekas impor. Koloni bakteri dan jamur itu bisa menyebabkan penyakit kulit, pencernaan, dan infeksi pada saluran kelamin. Untuk itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta konsumen agar tidak membeli pakaian bekas impor. Kementerian juga
mengimbau agar pakaian bekas impor itu tidak diperdagangkan lagi di Indonesia. ”Kami juga melarang impor pakaian bekas dari negara lain. Hal itu sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyebutkan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru,” kata Direktur ke hal 7 kol 5
Pilkada Serentak Sulit Diterapkan JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPR Ade Komarudin menyatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak mungkin diselenggarakan sekaligus secara serentak secara bersamaan. Meski dilaksanakan dalam tahun yang sama, namun penyelenggaraanya harus dibagibagi lagi. Menurut Ade jika dilakukan sekaligus dalam waktu bersa-
maan, faktor keamanan dan logistik tidak memungkinkan. “Coba tanya kepolisian, kasihan kalau serentak seluruhnya di Indonesia, tidak mungkin juga,” kata Ade saat dijumpai seusai diskusi “Quo Vadis UU Pilkada” di Jakarta, kemarin. Ade sepakat jika pilkada serentak dimulai pada 2016 mendatang. Persiapannya harus dimatangkan dan dibahas oleh DPR, pemerintah serta
KPU sebagai penyelenggara. Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman juga menilai, pelaksanaan pilkada tidak perlu dipaksakan serentak. Daripada meke hal 7 kol 5
REVISI - Komisi II DPR menggelar rapat dengan KPU dan Bawaslu terkait rencana DPR merevisi UU Pilkada yang baru disahkan.
DETIK
4 Usulan untuk Selamatkan KPK dan Polri
Kedua Lembaga Perlu Diaudit dan Dimediasi
DETIK
DOKUMEN PALSU - Polisi mengungkap perusahaan pemalsu ribuan dokumen di Yogyakarta, dan mengamankan para tersangka.
Polisi Ungkap Perusahaan Pemalsu Ribuan Dokumen YOGYAKARTA - Polisi mengungkap kasus pemalsuan berbagai dokumen di Yogyakarta. Kegiatan ilegal yang telah berlangsung selama lima tahun itu, telah menghasilkan ribuan dokumen palsu, mulai dari ijazah, KTP hingga surat nikah ke hal 7 kol 5
KONFLIK yang menimpa dua lembaga hukum, KPK dan Polri, hingga kini belum jelas ujungnya. Para pimpinan KPK yang tersandung kasus hukum dan politik masih menggantung nasibnya. Sementara Polri hingga kini juga belum terang siapa kepala pimpinan tertingginya. Kursi Kapolri yang seharusnya diduduki oleh Komjen Budi Gunawan, nyatanya masih kosong tak bertuan. Padahal KPK dan Polri memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan. Dengan munculnya masalah-masalah ini sudah pasti sedikit banyak mengganggu kerja internal di kedua lembaga hukum itu. Beberapa saran muncul agar kerja lembaga KPK dan Polri tak terganggu meski pimpinan di dalam-
SELAMATKAN KPK POLRI Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menggelar aksi dukungan penyelamatan KPK dan Polri di kampus UII, Taman Siswa, Jogjakarta, Senin (26/1).
‘Kembalikan Mandat’ ke Jokowi
Mandat dikembalikan, koruptor siap berpesta... Koloni Bakteri dan Jamur di Pakaian Bekas Impor
Murah meriah dan ada dari dulu, namun kini baru dipermasalahkan...
GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
nya dirundung masalah. KOMITE ETIK KPK Wacana pembentukan komite etik muncul setelah Ketua
Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jl. Binagriya Raya B1 No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 432.234, 790.6360 Fax. (0285) 441.0262
KPK Abraham Samad dituduh melakukan pertemuan dengan elite PDIP terkait upaya pencawapresan. Komite Etik KPK
perlu segera dibentuk untuk membuktikan tuduhan itu benar atau tidak ke hal 7 kol 1
E-mail: r4d4rpek4long4n@gmail.com, iklan_radar_pekalongan@yahoo.com Website: www.radarpekalonganonline.com
CKMY