Radar pekalongan 5 desember 2014

Page 1

16 HALAMAN

JUMAT, 5 DESEMBER 2014

PembebasanLahan PLTU Tak Boleh Berlarut-larut

Rp 3.000

LOKASI Wakil Presiden didampingi Direktur PT BPI, Wakil Gubernur Jateng dan Bupati Batang, serta dari pihak PLN melihat lokasi yang akan dibangun PLTU.

Wapres Instruksikan Penggunaan UU No 2 Tahun 2012 BATANG - Pembangunan proyek PLT U 2x1.000 MW di Kabupaten Batang dipastikan segera dilanjutkan, hal tersebut dikarenakan jika PLTU tersebut tidak jadi dibangun maka wilayah Jawa pada tahun 2018 atau 2019 mendatang dipastikan akan mengalami pedamanan. Dan untuk sisa lahan yang belum dibebaskan, pemerintah akan menggunakan UU No 2 tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum. “Dari semua infrastruktur yang ada di negara ini, satu-satunya yang tidak bisa diganti adalah listrik. Listrik adalah kebutuhan pokok untuk siapa saja dan untuk semua golongan. Dan untuk wilayah jawa sendiri, setiap tahunnya harus ada tambahan pasokan listrik sebesar 15 persen,” terang Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika mengunjungi lokasi PLTU Batang, Kamis (4/12) siang kemarin. Dikatakannya, tambahan listrik di jawa memang sangat besar, karena penduduk di Pulau Jawa ini paling banyak. Sehingga apabil PLTU tidak segera dibangun, maka akan ada pema-

NURUL FATAH

ke hal 7 kol 5

KARTU SAKTI Perbaikan Data ‘Kartu Sakti’ Jokowi Jadi Kewenangan Kepala Desa YOGYA - Pemerintah terus melakukan perbaikan data penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hingga akhir tahun ini, perbaikan data menjadi kewenangan kepala desa. “Jadi perbaikan data ada di level kepala desa. Itu sudah dilakukan untuk raskin jadi, kepala desa sudah familiar,” ujar Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat BAPPENAS, Vivi ke hal 7 kol 5

KERET KERETAA API

SINDONEWS

KUNJUNGAN - Menteri Perhubungan saat melakukan kunjungan kerja di Semarang dan berdialog dengan jajaran yang ada di lapangan.

Perlintasan Liar KA Telah Menewaskan 5.000 Orang SEMARANG - Menteri Perhubungan Ignanius Jonan menyatakan angka kecelakaan di perlintasan kereta api (KA) terbilang tinggi. Menurut Jonan, selama hampir enam tahun terakhir terdapat 5.000 korban meninggal akibat tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. “Selama lima tahun delapan bulan, korban meninggal akibat kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang atau yang ke hal 7 kol 5

DANA PSKS

Gubernur Jateng Digugat Rp789 Miliar SEMARANG - PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) menggugat Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp789 miliar atas perbuatan melawan hukum dalam hak pengelolaan lahan milik pemerintah provinsi di wilayah utara Kota Semarang yang dikuasakan terhadap perusahaan tersebut. Dalam sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis, PT IPU juga menuntut ganti rugi imateriil sebesar Rp873 miliar atas perbuatan melawan hukum gubernur dan sejumlah pihak lain dalam perkara ini. Selain Gubernur Jawa Tengah, pihak lain yang juga turut didugat yakni PT Pekan Raya Promosi Pembangunan Jawa Tengah serta BPN, BPN Wilayah Jawa Tengah, serta Kantor Pertanahan Kota Semarang. Kuasa hukum PT IPU Yusril Ihza Mahendra, saat membacakan gugatan menjelaskan, kerugiaan yang dituntut kliennya itu berdasarkan perhitungan kerugi-

Ada pengajuan HPL seolah-olah objek tanah sudah ada, padahal saat itu objek yang dimaksud masih berupa laut.” YUSRIL IHZA MAHENDRA Kuasa Hukum PT IPU an yang diderita para pemegang hak guna bangunan di atas hak pengelolaan yang dikuasai IPU. “Ada 86 HGB di atas HPL yang tidak bisa dipindahtangankan,” ucapnya. Menurut dia, hal itu merupakan dampak dari perbuatan Kantor Pertanahan Kota Semarang yang memblokir seluruh sertifikat di atas HPl tersebut. Perbuatan melawan hukum lain yang terjadi hingga ke hal 7 kol 1

KMP Diambang Perpecahan Akibat Penolakan Perpu Pilkada JAKARTA - Pasca Munas Partai Golkar, Koalisi Merah Putih (KMP) justru diambang perpecahan. Hal itu ditandai dengan kekecewaan Partai Demokrat atas sikap Partai Golkar yang menolak Perppu yang dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono di akhir jabatannya sebagai Presiden, terkait dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. “Sikap itu mengecewakan rakyat dan mengkhianati kami karena Perppu itu dikeluarkan pada era pemerintahan SBY,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi dalam rilis yang diterima TeropongSenayan, Kamis (4/12). Didi menambahkan, pilkada langsung sesuai dengan ama-

SINDONEWS

PENUTUPAN - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subiyanto menghadiri penutupan munas Partai Golkar di Bali, namun pada acara itu perwakilan Partai Demokrat dan PAn tidak nampak.

nat Perppu sudah disepakati oleh partai-partai yang tergabung dalam KMP. Karena itu dia heran Munas IX Partai

Golkar di Bali yang memilih Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum berbalik menolak ke hal 7 kol 1

1 Januari 2015, Tarif 12 Pelanggan PLN Naik Turun Bak Pertamax JAKARTA - Pemerintah telah mencabut subsidi listrik untuk 12 golongan pelanggan PT (PLN (Per-

seperti harga pertamax. Menurut Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman, langkah ini diambil guna mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran. Dia menerangkan, padaawal tahun hanya 4 golongan yang pembayaran tarif listriknya tidak disubsidi. Namun dengan peraturan baru yang dikeluarkan kementerian ESDM, mulai 1 Ja-

sero) mulai 1 Januari 2015. Dengan begitu, tarif listrik ke-12 pelanggan tersebut akan bergerak naik turun

PELANGGAN PLN TANPA SUBSIDI 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

Rumah Tangga R-2/TR daya 1.300 VA Rumah Tangga R-1/TR daya 2.200 VA Rumah Tangga R-2/TR daya 3.500-5.500 VA Rumah Tangga R-3/TR daya 6.600 VA ke atas Bisnis B-2/TR daya 6.600 VA-200k VA Bisnis B-3/TM daya di atas 200k VA Industri I-3/TM daya di atas 200k VA Industri I-4/TM daya di atas 30.000k VA Kantor Pemerintah P-2/TM daya 6.600 VA-200k VA Kantor Pemerintah P-2/TM daya di atas 200k VA Penerangan jalan umum P-3/TR Layanan khusus TR/TM/TT

ke hal 7 kol 5

Rupa-rupa Alasan yang Buat Perempuan Kukuh Tolak Pemangkasan Jam Kerja

Dikhawatirkan akan Menimbulkan Diskriminatif OKEZONE

PROTES - Pegawai pos (kiri) memberi penjelasan pada Mulyati yang melakukan protes karena yang diterimanya dari pencairan PSKS kurang Rp100 ribu.

Warga Ngamuk Terima Dana PSKS Kurang Rp100 Ribu GROBOGAN - Seorang warga Grobogan, terlibat adu mulut dengan petugas kantor pos saat proses penerimaan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) berlangsung. Warga bernama Mulyati mengamuk karena uang yang diterimanya tidak sesuai dengan yang tertera di catatan. Kemarahan Mulyati memuncak setelah ia memastikan kalau warga lainnya memperoleh uang sebesar Rp400 ribu, sedangkan ia hanya ke hal 7 kol 5

PENOLAKAN terhadap wacana yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla soal pemangkasan jam kerja perempuan yang memiliki anak terus diserukan oleh sejumlah kalangan. Seperti yang disampaikan oleh para pekerja perempuan ini, mereka menolak wacana tersebut karena berbagai alasan. Sri Wahyuni, PNS asal Bogor ini menganggap pemotongan jam kerja bagi pegawai perempuan merupakan sebuah kemunduran emansipasi. Ketika sebagian perempuan meminta kesetaraan hak, namun ternyata ada perbedaan kewajiban yang harus dijalankan. “Menurut saya tidak perlu ada diskriminasi, biarkan kami berkompetisi. Tolong dimotivasi saja dan diberi kom-

KMP Diambang Perpecahan

Tak ada kawan abadi, yang ada ambisi abadi... IBU BEKERJA Para PNS wanita yang merupakan ibu-ibu yang bekerja ini tetap bekerja seperti PNS laki-laki tanpa ada pembedaan jam kerja.

1 Januari 2015, Tarif 12 Pelanggan PLN Naik Turun Bak Pertamax

Paling gampang memang menaikan, yang sulit memperbaiki mutu layanan...

DETIK

pensasi yang wajar, misal dengan penambahan cuti melahirkan selama 6 bulan agar para ibu bisa memberikan ASI eks-

Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jl. Binagriya Raya B1 No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 432.234, 790.6360 Fax. (0285) 441.0262

klusif,” ucap Sri seperti dilansir detik.com. Menurutnya jika tujuan wacana ini agar para ibu memiliki

waktu lebih banyak dengan anak, maka Sri lebih setuju dengan usulan Gubernur DKI ke hal 7 kol 1

E-mail: r4d4rpek4long4n@gmail.com, iklan_radar_pekalongan@yahoo.com Website: www.radarpekalonganonline.com

CKMY


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.