Radar pekalongan 3 maret 2015

Page 1

16 HALAMAN

SELASA, 3 MARET 2015

Rp 3.000

Lawan BG, KPK K.O Kasus BG Dilimpahkan ke Kejagung Selanjutnya akan Ditangani Bareskrim JAKARTA - KPK secara resmi melimpahkan kasus dugaan suap Komjen Budi Gu-

nawan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Jaksa Agung M Prasetyo yang menyampaikan kabar pelimpahan kasus ini. “Atas dasar kesepakatan bersama, karena KPK tidak mungkin menghentikan penyidikannya, KPK akan menyerahkan penanganan perkara BG ke Kejaksaan Agung,” kata Prasetyo dalam jumpa pers di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (2/ 3)

DETIK

KECEWA - Peneliti ICW, Emerson Yuntho menyatakan kekecewaanya kepada KPK yang telah melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.

Pegawai KPK Akan Gelar Aksi di Halaman Gedung

ke hal 7 kol 1

Tolak Pelimpahan Kasus BG 13 Januari 2015

WAHYU DWI NUGROHO/RM

LIMPAHKAN KASUS - Dari kiri, Pimpinan KPK Zulkarnain, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Plt pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki, Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat memberikan keterangan kepada wartawan, Jakarta, Senin (2/3).

Oleh DAHLAN ISKAN (8)

KPK secara resmi menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. “Gunawan menjadi tersangka kasus Tipikor saat menduduki kepala biro kepala pembinaan karir,” kata Ketua KPK Abraham Samad. Samad mengklaim, KPK telah “melakukan penyidikan setengah tahun lebih terhadap kasus transaksi mencurigakan,” yang melibatkan Budi Gunawan. Penetapannya sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan dua alat bukti. 20 Januari 2015 Mabes Polri melawan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan di KPK. Polri mengajukan gugatan praperadilan terhadap status tersangka tersebut. Merujuk Pasal 77 KUHAP, penetapan status tersangka tak bisa dipraperadilankan. Namun juru bicara kuasa hukum Komjen Budi, Razman Nasution menafsirkan proses praperadilan terhadap status tersangka b?isa dilakukan berdasarkan Pasal 63 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap tidak sah. Menurut Sarpin praperadilan berhak mengadili gugatan sah atau tidaknya penetapan tersangka. “Mengabulkan permohonan untuk sebagian. Menyatakan surat perintah penyidikan tertangggal 12 Januari 2015 tidak mempunyai kekuatan (hukum) mengikat,” kata Sarpin dalam putusuan yang dibacakan di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Senin 16 Februari 2015. 20 Februari 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

ke hal 7 kol 1

GUGA GUGATT AN

ke hal 7 kol 5

HASIL RAPAT BERSAMA MEMUTUSKAN TIGA HAL:

23 Februari 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) tidak menerima kasasi yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG).

16 Februari 2015

2 Maret 2015

Hakim tunggal Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Penetapan Komjen Budi sebagai

KPK menyerahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung, dan selanjutnya kasus tersebut akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri. (*)

Militansi Kesuburan dari Keluarga Fisika SALAH satu tamu saya pekan lalu adalah seorang lelaki yang umurnya persis dengan saya, 64 tahun. Waktu datang, jalannya tertatih-tatih. Waktu mau duduk, dia harus menata dulu posisi pantatnya. Waktu mau bangkit lebih sulit lagi: Dua tangannya harus bisa menyangga pantatnya. Tapi, otaknya cerdas. Melebihi saya. Dia seorang ilmuwan. Dia ahli fisika murni. Dia

JAKARTA - Keputusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung mendapat resistensi dari pegawai lembaga antikorupsi itu. Para pegawai pun akan menggelar aksi di halaman gedung KPK. Rencananya aksi akan dilakukan pukul 09.00 WIB di halaman gedung KPK di Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (3/3). Para pegawai akan menandatangani kain putih besar yang sudah disiapkan. Berdasarkan informasi yang didapat, wadah pegawai KPK yang dipimpin oleh Faisal telah menggelar rapat bersama

1.

Menolak putusan Pimpinan KPK yang melimpahkan kasus BG ke kejaksaan.

2.

Meminta Pimpinan KPK mengajukan upaya hukum PK atas putusan praperadilan kasus BG.

3.

Meminta Pimpinan menjelaskan secara terbuka strategi pemberantasan korupsi KPK kepada pegawai KPK.

GRAFIS: RONY COY

Gara-gara Gas Motor, Kaca Pos Polisi Dipecah Oknum TNI

SUMPAH JABATAN Kepala Staff Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/ 12/2014) lalu. Presiden Jokowi melantik Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staff Kepresidenan.

RICARDO/JPNN.COM

Kekuasaan Luhut Pandjaitan Melebihi Wapres dan Menko

SEMARANG - Pos Polantas Gubug di Jalan Raya Semarang - Purwodadi, Kabupaten Grobogan, dipecah kacanya oleh dua oknum TNI. Pemecahan kaca itu dipicu provokasi seorang pria yang mengaku sebagai anggota polisi. Perusakan terjadi hari Minggu (1/3) kemarin sekitar pukul 17.30. Awalnya ada tiga oknum TNI yaitu Pratu MK (anggota Yon 408

Kompi Bantuan Sragen), Pratu K (Anggota Yon 408 Kompi Bantuan Sragen), dan Prada K (anggota Yon 403 Yogyakarta) sedang beristirahat di sebuah tempat makan setelah pulang dari pernikahan temannya, tibatiba ada pemotor yang memainkan gas motor hingga menimbulkan suara bising. Kemudian pria itu pergi sambil mengaku sebagai ke hal 7 kol 5

DETIK

PRAPERADILAN - Hakim tunggal Kristanto Sahat memimpin sidang gugatan praperadilan yang diajukan pedagang sapi terhadap polisi.

PN Gelar Gugatan Pedagang Sapi Vs Polres BANYUMAS - Terinspirasi putusan Komjen Budi Gunawan yang dikabulkan oleh hakim Sarpin Rizaldi, pedagang sapi di Banyumas, Mukti Ali mengikuti langkah serupa. Mukti menggugat Polres Banyumas atas penetapan tersangka dirinya di kasus korupsi ke hal 7 kol 5

KRIMINAL

JAKARTA - Kekuasaan yang dimiliki Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan dinilai cukup besar. Menurut pakar Hukum Tata Negara (HTN) Margarito Kamis, kewenangan Luhut bahkan melebihi kekuasaan wakil presiden dan para menteri koordinator. Lebih dari itu, menurut Margarito, kewenangan yang

diberikan Kantor Staf Kepresidenan juga berpotensi mereduksi fungsi Sekretaris Negara Pratikno. “Kewenangan staf kepresidenan telah mereduksi fungsi dan setneg dan menko-menko. Lebih dari itu, kewenangannya jauh lebih kuat dari wapres,” ujar Margarito Kamis kepada JPNN kemarin.

Dia mengatakan hal tersebut menanggapi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 23 Februari 2015. Dipublikasikan situs resmi setkab, dulunya Unit Staf Kepresiden hanya bertugas memke hal 7 kol 5

TRIBUN

DIRUSAK - Sebuah pos polisi lalulintas di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, dirusak dua oknum anggota TNI.

Pengakuan Naiknya Harga Beras Gara-gara Kebijakan Jokowi

Kebijakan Terkait Raskin Penyebab Utamanya

DETIK

BEGAL - Polisi membekuk begal yang beraksi pada siang bolong menggunakan Airsoft Gun.

Siang Bolong, Begal Serang Wisatawan SEMARANG - Begal di Kota Semarang kini semakin nekat dalam aksinya. Hari Kamis (26/ 2) lalu dua wisatawan yang sedang asyik foto di Kota Lama menjadi korban perampasan, bahkan salah satunya ditembak memakai airsoft gun ke hal 7 kol 5

MELAMBUNGNYA harga beras selama lebih kurang sepekan terakhir, masih menjadi topik hangat yang jadi pembicaraan. Tidak heran mengingat beras merupakan komoditas strategis yang harus dijaga agar harganya tetap stabil. Sebagai kebutuhan pokok, sedikit saja gejolak pada harga beras, dampaknya berpengaruh besar. Pengamat Pertanian Khudori mengatakan kenaikan harga beras semakin menggerogoti kemampuan daya beli rakyat miskin. Jika dibiarkan, tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. “Harga liar jangan dibiarkan karena berpengaruh ke inflasi dan menggerogoti belanja warga miskin, serta nantinya berpengaruh ke kemiskinan. Ancaman terhadap kelaparan

RASKIN Presiden Jokowi melepas Raskin dari Perum Bulog yang akan didistribusikan ke sejumlah wilayah. sebelumnya sempat muncul wacana akan menghapus raskin dan menggantikannya dengan e-Money.

Lawan Komjen BG, KPK K.O

Masuknya tenaga baru ternyata justru membuat lembaga jadi loyo... Kekuasaan Luhut Melebihi Wapres dan Menko

Hadiah spesial untuk dukungan yang telah diberikan saat Pilpres...

MERDEKA

juga jadi persoalan berikutnya,” ujar Khudori akhir pekan lalu. Sejumlah pihak menyayangkan terlambatnya langkah pe-

Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jl. Binagriya Raya B1 No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 432.234, 790.6360 Fax. (0285) 441.0262

merintah. Harga beras sudah terlanjur membuat rakyat menjerit. Operasi pasar dengan total 300.000 ton secara serentak

di seluruh Indonesia, dinilai tak efektif menjinakkan harga beras. Sebab, sudah terjadi ke hal 7 kol 1

E-mail: r4d4rpek4long4n@gmail.com, iklan_radar_pekalongan@yahoo.com Website: www.radarpekalonganonline.com

CKMY


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.