16 HALAMAN
KAMIS, 2 OKTOBER 2014
KRONOLOGI PENCURIAN
Dua Sekolah Dibobol Maling
TKP: MA Nahdiyah Krompeng, Talun
18 Laptop dan Komputer Raib KAJEN - Dua sekolah di Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan dibobol kawanan pencuri. Belasan unit laptop
2
1
dan komputer pun diembat pencuri hingga pihak sekolah mengalami kerugian mencapai ratusan juta. Setelah sepekan sebelumnya SMA Talun di Desa Kalirejo dibobol pencuri, giliran MA Nahdiyah Krompeng dibobol
Rp 3.000
KERUGIAN: 18 unit laptop, 1 unit komputer, 1 unit CPU digondol Pencuri.
pencuri, Selasa dini hari (30/ 9) kemarin. Sedikitnya 18 unit laptop, 1 unit komputer, dan 1 unit CPU berhasil dibawa kabur. Pihak
Total kerugian sekitar Rp 116 juta
ke hal 7 kol 5
Setelah kaca jendela dilepas, pelaku dengan leluasa masuk ke ruang laboratorium komputer.
Pelaku diperkirakan masuk ke ruang laboratorium komputer di MA Nahdiyah Krompeng Talun dengan menjebol jendela.
3
Pelaku lalu beraksi dan menggondol sejumlah komputer dan laptop.
GRAFIS: RONY COY
PEJABA PEJABATT Baru Dilantik Anggota DPRD Solo Meminta Gadget Mahal
Awas Ada Kekosongan Hukum Jika Perppu Pilkada Ditolak
SOLO - Belum genap dua bulan dilantik, anggota DPRD Solo periode 2014-2019, sudah meminta anggaran pengadaan gadget jenis tablet berharga mahal. Hal tersebut menimbulkan kritikan keras dari dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang disampaikan langsung oleh Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo. Bahkan dengan tegas Pemkot menolak untuk mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tablet bagi wakil rakyat tersebut
JAKARTA — Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk mempertimbangkan kemungkinan Perppu Pilkada ditolak DPR. Sehingga SBY harus siapkan antisipasi kekosongan hukum. Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan rencana Presiden SBY mengajukan Perppu Pilkada di DPRD harus mempertimbang-
ke hal 7 kol 1
PENYEGELAN
kan respon DPR. Jika Perppu tersebut ditolak DPR, kemungkinan terburuk adalah terjadinya kekosongan hukum. “Perppu itu bisa jadi hak subyektif presiden yang akan diobyektifkan oleh DPR. Bahayanya, kalau DPR menolak maka batal perppunya, kemudian terjadi kekosongan hukum,” kata Zudan, di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (1/10). Perppu yang diajukan presiden secara otomatis mencabut UU Pilkada yang baru disahkan pada 26 September lalu. Jika perppu ditolak DPR, tidak ada pengaturan pelaksanaan pilkada yang baku. Karena UU no-
mor 32 tahun 2004 juga sudah dicabut saat UU Pilkada disahkan. “Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama dengan baik oleh ahli Pak Presiden. Harus dipikirkan betul implikasi hukumnya,” ujar Zudan. Sebelumnya, Presiden SBY mengatakan akan mengeluarkan Perppu terkait Undang-Undang Pilkada. Perppu itu akan dikeluarkan setelah ia menandatangani UU Pilkada. KMP MENOLAK TEGAS PERPPU SBY Disisi lain, Koalisi Merah Putih (KMP) dengan tegas menyatakan, tak setuju bila ke hal 7 kol 1
Tersangka Korupsi, Namun Calon Kepala Daerah Ditentukan Masih Aktif Berpolitik para Ketua Umum Partai SINDONEWS
DISEGEL - Polres Kulon Progo menggelar olah TKP peristiwa penyegelan dan perusakan Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon.
Segel Balai Desa, Penolak Bandara Dipolisikan KULON PROGO - Aksi penyegelan Balai Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulon Progo oleh warga Glagah yang mengatasnamakan Wahana Tri Tunggal (WTT), berbuntut panjang. Ketua WTT Purwinto dan tokoh WTT Sarijo dilaporkan ke polisi, dengan tuduhan menghasut hingga akhirnya ada aksi penyegelan balai desa ke hal 7 kol 5
UANG PPALSU ALSU
KPK Ingin Tahan Suryadharma Secepatnya
perilakunya itu harus jelas, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak,” kata Zulkarnain, Rabu (1/ 10). Saat ini, Suryadharma memang masih JAKARTA - Waaktif sebagai Ketua kil Ketua Komisi Umum Partai PerDia kan pejabat Pemberantasan Kosatuan Pembangurupsi (KPK) Zulkar- publik, kemudian nan (PPP). Hal ini nain menyoroti pedoman perilaku- sesuai dengan keSuryadharma Ali Mahkanya itu harus jelas, putusan yang masih berkemah PPP. apa yang boleh cimpung di dunia KPK sudah mepolitik. Padahal, dilakukan apa yang netapkan Suryayang bersangkutan tidak. Jangan hanya dharma sebagai kini sudah bersta- berdebat soal RUU, tersangka dugaan tus tersangka. korupsi pelaksaini kan kode etik “Kami berharap naan ibadah haji yang sangat kementerian atau tahun 2012-2013. mendasar.” lembaga ke depan Kapasitas Suryapunya kode etik dharma adalah ZULKARNAEN dan pedoman pementeri agama. rilaku yang meKetika ditanya Wakil Ketua KPK mang akuntabel, kapan KPK meyang nilai-nilai danahan Suryadharsarnya itu jelas, diketahui publik. ma, Zulkarnain belum bisa Dia (Suryadharma) kan pejabat memastikan. Salah satu hal yang publik, kemudian pedoman ke hal 7 kol 1
Jika Pilkada Lewat DPRD JAKARTA - Presiden SBY kembali memberi penjelasan soal penolakannya pada RUU Pilkada. Lewat akun
twitternya @SBYudhoyno dia menyampaikan bahwa Pilkada lewat DPRD lebih menguntungkan ketua umum partai politik. “Pilihan di DPRD bisa transaksional. Calon Gubernur, Bupati dan Walikota
lebih ditentukan oleh para Ketua Umum Partai,” kata SBY, Rabu (1/10) SBY juga menegaskan, yang diuntungkan dengan Pilkada lewat DPRD itu hanya partai-partai besar saja. ke hal 7 kol 1
USAI SIDANG Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono usai menghadiri Sidang Paripurna MPR RI Pengucapan Sumpah Anggota DPR RI dan DPD RI di Ruang Sidang Paripurna MPR RI, Jakarta, Rabu (1/10).
RICARDO/JPNN.COM
Kasus Korupsi 5 Anggota DPR dan 2 Senator yang Ditunda Pelantikannya
Belum Menjabat Sudah Tersangkut Kasus Korupsi DETIK
UPAL - Suripto diamankan beserta barang bukti uang palsu (upal) hasil produksinya.
Suripto Uji Coba Berkali-kali demi Cetak Uang Palsu Mirip Asli SEMARANG - Berbekal pengalaman sebagai tukang sablon, Suripto (45) warga Desa Timbang RT 3 RW 5, Kabupaten Wonosobo nekat menerima order mencetak uang palsu. Dengan iming-iming gaji Rp 3 juta per bulan, ayah satu anak itu menyanggupinya. Dalam pengakuannya, Suripto ditawari dua rekannya yaitu Aji dan Iwan yang sekarang masuk daftar pencarian orang sekitar tiga bulan lalu. Suripto mengatakan langsung menerima tawaran mencetak uang pecahan Rp 100 ribu itu karena tergiur upah yang besar ke hal 7 kol 5
Tak semua anggota DPR dan DPD ikut dilantik hari ini, Rabu (1/10). Dari 560 orang, lima orang anggota DPR ditangguhkan pelantikannya. Sementara untuk DPD, dari 132 anggota, 2 di antaranya mengalami nasib serupa. Ketujuh orang itu pelantikannya
ditangguhkan karena bermasalah hukum. Semua terjerat kasus korupsi. Berikut ketujuh politisi dan senator tersebut beserta kasus mereka: IDHAM SAMAWI Idham berasal dari PDI Perjuangan Dapil DI Yogyakarta.
Kasusnya saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta. Idham yang pernah menjadi Bupati Bantul, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah untuk klub sepak bola Persiba Bantul. Kasus ini masih bergulir, namun sempat muncul akan ada
penerbitan SP3. Kasus dugaan korupsi hibah Persiba juga menyeret mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul Edi Bowo Nurcahyo. Duit negara yang diduga dirugikan mencapai Rp 12,5 miliar ke hal 7 kol 1
Awas Ada Kekosongan Hukum
Yang penting bukan kekosongan hak demokrasi rakyat... Tersangka Korupsi, Namun Masih Aktif Berpolitik
Baru tersangka, sudah ditahan saja masih bisa berpolitik...
DOK
Idham Samawi
DOK
Herdian Koosnadi
DOK
Jimmi Damianus I
Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jl. Binagriya Raya B1 No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 432.234, 790.6360 Fax. (0285) 441.0262
DOK
Jero Wacik
DOK
Iqbal Wibisono
DOK
Zulkarnaen Karim
E-mail: r4d4rpek4long4n@gmail.com, iklan_radar_pekalongan@yahoo.com Website: www.radarpekalonganonline.com
CKMY