16 HALAMAN
RABU, 12 FEBRUARI 2014
Rp 2.500
SIMULASI PENGAMANAN PEMILU Personel Polri melerai keributan antar perwakilan partai politik saat simulasi pengamanan pemilu di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (11/2). Simulasi ini merupakan bagian dari latihan dalam Operasi Mantap Brata 2014 untuk pengamanan Pemilu pada tahap kampanye hingga tahap akhir Pemilu.
MOHAMAD QORI/RM/JPNN
SBY Peringatkan Gubernur dan Bupati Harus ada Pembagian Tugas Negara dan Partai DWI PAMBUDO/RAKYAT MERDEKA
RAKOR - Presiden SBY didampingi Wapres Boediono dan Mendagri Gamawan Fauzi meresmikan pembukaan Rapat Rakornas Pemantapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 di JCC, Jakarta, Selasa (11/2).
JAKARTA - Gubernur dan Bupati/ Wali Kota, harus berhati-hati ikut dalam suksesi Pemilu 2014. Harus ada pembagian yang jelas antara
tugas negara dengan partai. Presiden SBY mengingatkan, Gubernur dan Bupati/Wali Kota juga punya tanggung jawab. Presiden berharap tidak diabaikan tugas itu. “Untuk jajaran pemerintah tetaplah mengutamakan tugas-tugas dipemerintahan. Tugas-tugas politik
dimasa politik dimungkinkan tapi tidak boleh mengabaikan tugas pokoknya,” jelas SBY dalam sambutan pidato pembukaan Rakornas Pemantapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014, di JCC, Selasa (11/2/2014). Biasanya, dalam masa-masa kam-
panye di daerah, baik Bupati/ Wali Kota atau Gubernur, diikut sertakan oleh parpol asal mereka. Ini yang diingatkan oleh Presiden SBY. Jangan sampai, kapasitas sebagai kepala daerah dan sebagai kader politik, tidak sejalan ke hal 7 kol 5
Penyaluran Dana BPJS Rawan Korupsi JAKARTA - KPK menyimpulkan sistem penyaluran dana BPJS dibentuk Pemerintah bulan Januari kemarin rawan di korupsi. Lembaga anti korupsi itu pun melakukan pencegahan bersama OJK, BPK dan Kementerian Kesehatan
untuk mengantisipasi terjadinya dugaan penyelewengan tersebut. “(BPJS) Ini untuk masyarakat tapi berpotensi untuk bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. KPK berkepentingan untuk
mengawal governance (pemerintahan),” ujar Komisioner KPK, Adnan Pandu Praja, saat konpers bersama OJK dan Wakil Menteri Kesehatan, di KPK, Jakarta, Selasa (11/2). Menurut Adnan, program BPJS itu sangat berpotensi
menimbulkan fraud. Di antaranya dapat terjadi rangkap jabatan yang dilarang oleh UU, yakni tumpang tindih pengawasan jaminan sosial. “Potensi fraud antara lain diharapkan tidak ada rangkap jabatan, ini dilarang UU. Kita
FESTIVAL Hari Ini, Pembukaan Festival Anggaran BATANG - Penyelenggaran Festival Anggaran yang diadakan Pemerintah Kabupaten Batang akan berlangsung mulai Rabu-Jumat (12-14/2). Dalam festival tersebut seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Batang ikut menampilkan anggaran masing-masing. Selasa kemarin, setiap instansi sudah mulai sibuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, dan mereka menyatakan kesiapannya untuk terbuka masalah anggaran. Direktur RSUD Kabupaten Batang, dr Bekti Mastiadji saat ditanya kesiapannya dalam mengikuti Festival Anggaran mengatakan, pihaknya sudah siap mengikuti kegiatan, tinggal finishing saja untuk menempelkan foto–foto hasil kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan ke hal 7 kol 1
juga bicara potensi tumpang tindih pengawasan apakah dana jaminan nasional, gimana peranan OJK, BPK. Agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan, KPK berharap bisa ngawal BPJS karena ada ‘kue’ ke hal 7 kol 1
DEMO Ratusan nelayan dan juga warga beberapa kelurahan ini menggelar aksi di jembatan Seturi menuntut penertiban galangan kapal. Petugas polisi nampak berjagajaga mengantisipasi aksi anarkis yang dilakukan oleh warga.
JALAN RUSAK Jalan Rusak di Jateng Panjangnya 436 Km JAKARTA - Guyuran air yang melimpah dari hujan telah membuat banyak titik di wilayah Jawa Tengah kebanjiran. Gerusan air mengerosi aspal jalan telah menyebabkan jalanan rusak di Jawa Tengah mencapai ratusan kilometer. “Sudah tidak bisa dihitung (lubang jalan rusak-red), kalau bisa dihitung kalkulatornya jebol. Kalau Jawa Tengah itu jalan yang rusak ada 436 km,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal tersebut dikatakannya di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pemilu di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (11/2) ke hal 7 kol 5
Paksakan Mega-Jokowi, PDIP Bisa Gigit Jari JAKARTA - Internal PDIP mengarah menduetkan Mega-Jokowi ke Pilpres 2014 karena dinilai punya peluang menang meskipun tipis. Dalam pandangan pakar politik, jika Mega-Jokowi dipaksakan maka PDIP harus siap-siap jadi oposisi. “Fakta menyatakan yang paling
diinginkan masyarakat kan Jokowi. Artinya kalau dia paksakan itu bukan tidak mungkin kursi presiden jatuh ke pihak lain,” kata Guru Besar Psikologi Politik UI Prof Hamdi Muluk kepada wartawan, Senin (10/ 2) malam ke hal 7 kol 5
Nelayan Ancam Bakar Galangan Kapal Ganggu Alur Kapal dan Sebabkan Banjir
BATANG - Ratusan warga yang berprofesi sebagai nelayan, Selasa pagi kemarin mendatangi jembatan Seturi dan TPI 3 Klidang Lor. Kedatangan para nelayan tersebut untuk melakukan protes terhadap usaha galangan kapal yang dinilai menutup alur sungai dan mengakibatkan nelayan kecil tidak bisa pergi melaut.
Protes warga tersebut dilakukan sejak pagi hari, warga yang terdiri dari laki-laki dan perempuan itu berbondongbondong menuju jembatan Seturi, karena di sekitar jembatan itulah usaha galangan kapal yang menutupi alur sungai. Padahal sungai Sambong tersebut merupakan akses lalu ke hal 7 kol 1
Nasib Proyek Hambalang PERSIAPAN - Sejumlah pegawai tengah sibuk mempersiapkan stand masing-masing SKPD yang turut berpartisipasi dalam festival anggaran.
ADNAN PANDU PRAJA, Komisioner KPK
NURUL FATAH
Bupati Instruksikan Penertiban
NURUL FATAH
(BPJS) Ini untuk masyarakat tapi berpotensi untuk bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. KPK berkepentingan untuk mengawal governance (pemerintahan).”
Hambalang, Proyek ‘Maling’ yang Kini Dimaling PEMBANGUNAN Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, terkatung-katung. Perhatian yang masih diarahkan pada jalannya proses hukum, membuat nasib mega proyek senilai Rp 2,5 triliun itu terlupakan. Kasus korupsi proyek Hambalang yang melibatkan banyak pejabat dan tokoh partai itu hingga kini masih ditangani Komisi Pemberantasan Korups (KPK). Pascamangkraknya proyek Hambalang memunculkan permasalahan baru. Berbagai material proyek seperti besi dicuri. Petugas keamanan proyek Hambalang membenarkan memang sering terjadi pencurian besi di beberapa areal. Namun, ia belum mengetahui pelakunya termasuk tudingan ke warga serta petugas keamanan proyek sendiri. Terbatasnya jumlah petugas keamanan
tidak sebanding dengan luas area proyek. Hal ini yang membuat pengamanan di sekitar proyek tidak maksimal. Selain itu, persoalan honor petugas yang sering telat dan tidak dibayar membuat para petugas keamanan yang berjaga di proyek mengundurkan diri. “Teman-teman malas jaga karena kondisinya begini pas udah gak ada lagi yang bangun. Cuma di pos satu saja yang hidup penjaganya,” kata seorang petugas keamanan proyek Hambalang. “Kalau lihat kondisi bangunannya, ya bisa ditebak aja,” lanjut petugas keamanan yang namanya hanya mau disebut Mang itu. Ketua RW 02 Kampung Hambalang H. Suganda menuturkan terbengkalainya proyek menyebabkan rawannya aksi kriminal karena pengawasan yang longgar. “Ditambah pihak Kepolisian juga jarang
Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jl. Binagriya Raya B1 No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 432.234, 790.6360 Fax. (0285) 441.0262
VIVA
CALON KUAT - Gubernur DKI Jakarta sering terlihat bersama dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Keduanya dikabarkan menjadi kandidat kuat pasangan Capres dan Cawapres dari PDIP.
MEREKA TERSERET HAMBALANG Penyaluran Dana BPJS Rawan Korupsi
Jangan-jangan sengaja diciptakan celah, namun akhirnya diketahui KPK... Nelayan Ancam Bakar Galangan Kapal
Pemerintah tidak tegas, rakyat bergerak
ke hal 7 kol 1
E-mail: r4d4rpek4long4n@gmail.com, iklan_radar_pekalongan@yahoo.com Website: www.radarpekalonganonline.com
CKMY