Pep Guardiola
RADAR SPORT
METROPOLIS
Tetap Ekstra Waspada
KPU Temukan 278 Surat Suara Rusak
BAYERN Munchen ekstra waspada jelang bentrokan melawan Arsenal di babak perdelapan final Liga Champions di Allianz-Arena, Rabu (12/3) dinihari WIB. (*)
SETELAH melakukan penyortiran dan pelipatan kertas suara sejak 4 Maret lalu, KPU Kota Pekalongan menemukan sebanyak 278 surat suara rusak. Jumlah tersebut masih bisa bertambah karena proses sortir dan pelipatan masih berjalan hingga 15 Maret mendatang. (*)
Dr. Ir. H. Suswono, MMA
16 HALAMAN
SELASA, 11 MARET 2014
Rp 3.000
Belum Jadi Menteri,Atur Hambalang Andi Mallarangeng Terima Rp4 M dan US$550 Ribu Negara Rugi Rp 464 Miliar
Demo Jalan Rusak, Warga Blokir Jalan
MAGELANG - Aksi blokir jalan dilakukan oleh warga lereng Merapi di jalur evakuasi yang rusak akibat digunakan sebagai jalur truk penambangan pasir. Aksi itu membuat arus lalu lintas di Jalan Raya Semarang-Yogya tersendat. Beberapa pengguna jalur SemarangYogya di wilayah perempatan Saya-
ngan, Muntilan, Kabupaten Magelang, tampak memperlambat laju kendaraannya. Perempatan itu jaraknya 100 meter sebelum Mapolsek Muntilan, Magelang. Meski petugas aparat kepolisian dari Satlantas Polres Magelang melakukan ke hal 7 kol 5
BLOKIR JALAN Ratusan warga Merapi menggelar demo dengan memblokir Jalan Raya SemarangYogyakarta, Senin (10/3).
JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 2010, Andi Alifian Mallarangeng, ternyata sudah mulai mengatur proyek itu sebelum dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Hal itu tercantum dalam berkas dak-
waan Andi. Menurut Jaksa Irene Putri, Andi, pada Oktober 2009, sebelum dilantik menjadi Menpora, menerima kunjungan dari perwakilan PT Adhi Karya di rumahnya kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, yakni mantan Kepala Divisi Konstruksi I dan bekas Direktur Operasional PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor, Manajer Pemasaran Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Muhammad Arief Taufiqurrahman, dan didampingi Muhammad Tanzil. Dalam pertemuan itu, Teuku Bagus menyampaikan keinginan kepada Andi supaya PT Adhi Karya bisa ikut menggarap proyek-proyek di Kemenke hal 7 kol 1
MERDEKA
CA CATT AT AN Pulau yang Dulu Dikira Tidak Maju
BatangMulaijadiTujuanPeredaranNarkoba
Manufacturing Hope 118 OH, Sumatera. Rencana jalan tol sudah diperjuangkan lebih dari setahun lalu. Hasilnya: masih harus berjuang untuk mendapatkan keputusan. Jaringan listrik lintas Sumatera yang dimulai pada 2008 belum tahu entah selesai kapan. Dua pembangkit listrik besar yang dibangun, dua-duanya menjerit. Pembangkit listrik paling ramah lingkungan Asahan III di Sumatera Utara belum bisa dimulai. Izin lokasinya kini sudah mau ulang tahun yang ke-3. Masih juga berbentuk izin lokasi. Belum bisa bergerak. BahOleh: Dahlan Iskan kan, izin lokasi itu menimbulkan kesengsaraMenteri BUMN an: bupati yang mengeluarkannya menjadi terdakwa. Saya merasa bersalah. Terutama kepada Pak Bupati Toba Samosir. Sayalah yang mendesak Pak Bupati agar segera mengeluarkan izin lokasi. Agar PLTA 180 MW itu bisa segera dibangun. Agar kekurangan listrik di Sumut teratasi ke hal 7 kol 1
PEMILU
AKHMAD SAEFUDIN
SOSIALISASI - Petugas dari BNN saat mengisi seminar tentang bahaya narkoba di depan siswa SMA sederajat di pendopo kabupaten, Minggu lalu.
BATANG- Kasus tertangkapnya FR (19), salah seorang pelajar SLTA di Kota Batang yang diduga menjadi kurir ganja, mengundang keprihatinan Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat. Bahkan, Kabupaten Batang dianggap tak lagi sebagai daerah transit, tetapi justru mulai menjadi daerah tujuan peredaran narkoba. “Kepolisian kan tidak hanya menangkap FR, tetapi juga mengurai adanya jaringan ke hal 7 kol 1
RICARDO/JPNN.COM
SIDANG - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek Hambalang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/3).
Tiga Mantan Direktur PDAU Resmi Ditetapkan Tersangka Korupsi KENDAL - Kejaksaan Negeri Kendal resmi menetapkan tiga mantan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) sebagai tersangka kasus korupsi. Mereka diduga telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya saat menjabat sebagai direktur di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kendal tahun 2004-2005. Ketiganya adalah, mantan Direktur Operasional Erna Kismiati, Mantan Direktur Keuangan Sri Supriati
dan Direktur Utama Udesta Cendri Jananta. Hal itu dibenarkan, Kejari Kendal, Raimel Jesaja, melalui Kasi Pidsus Kirno, saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (10/3) Kasi Pidsus menjelaskan, penetapan tersangka terhadap tiga mantan direktur PDAU Kendal itu dilakukan Kejari tidaklah secara bersamaan waktunya. Mantan Direktur Operasional Erna Kismiati itu resmi menjadi tersangka
DITEMUI Kasi Pidsus Kejari Kendal, Kirno saat ditemui wartawan di ruang kerjanya.
12 Februari 2013. Sedangkan mantan Direktur Keuangan Sri Supriyati resmi menjadi tersangka 24 Juni 2013. Adapun mantan Direktur Utama Udesta Cendri Jananta ditetapkan tersangka 16 September 2013. “Ketiganya kita tetapkan sebagai tersangka karena diduga telah menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat masih menjabat sebagai direkke hal 7 kol 5
NUR KHOLID MS
Merayakan Politik Uang Melalui Pemilu
Uang Masih Menjadi Dasar Menentukan Pilihan
ADITYO DWI/RADAR SEMARANG
PROTES - Sudir Santoso saat diterima Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Diana Ariyanti, Ikhwanudin, dan Hakim Junaidi.
Ketua KPU Jateng Dilaporkan ke Dewan Kehormatan SEMARANG - Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Joko Purnomo dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu oleh calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sudir Santoso karena diduga melanggar kode etik dan hukum ke hal 7 kol 5
SATU bulan lagi pelaksanaan pemilihan umum legislatif akan berlangsung. Nuansa pemilu di Jakarta dengan di daerah tentu beda. Yang sama, pelosok Indonesia kini merayakan politik uang melalui instrumen pemilu. Tolak politik uang. Itu bunyi jargon yang kerap dijumpai baik di televisi maupun ruang publik lainnya. Namun, jargon itu tidak bisa mengubah perilaku para calon anggota legislatif. Praktik politik uang justru bermatorfosa dengan beragam bentuk. Alasan yang seolah rasional pun menjadi legitimasi praktik yang menjadi polusi demokrasi itu. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan pengaruh politik uang memiliki dampak buruk dalam proses demokratisasi di Indonesia. “Di lapangan yang ditanyakan
JATENGTIME
TOLAK MONEY POLITIC - Meskipun banyak pihak maupun kelompok yang mengajak ataupun mensosialisasikan penolakan terhadap money lotic, namun kenyataanya hal itu tetap marak disetiap pemilihan umum hingga ke pilkades.
Redaksi/Pemasaran/Iklan: Jl. Binagriya Raya B1 No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 432.234, 790.6360 Fax. (0285) 441.0262
bagaimana uang dalam kampanye,” kata Martin dalam diskusi Empat Pilar di Gedung MPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (10/3). Lebih lanjut Martin menyebutkan, secara regulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memadai. Hanya saja, anggota Komisi Hukum DPR RI ini mengatakan KPU belum mengatur darimana dana kampanye berasal. “Perlu diatur darimana sumber uang untuk kampanye. Darimana uang itu diperoleh? apakah dari sindikat narkoba? atau dari yang lain,” tegas Martin. Mantan politikus Partai Golkar ini menegaskan yang utama dari proses pemilu, adalah perlu diingatkan kepada calon anggota legislatif untuk tidak mengijonkan jabatannya untuk kepentingan pemegang modal
Belum Jadi Menteri, Atur Hambalang
Aji mumpung dan gerak cepat untuk korupsi uang negara... Batang Mulai jadi Tujuan Peredaran Narkoba
Biasanya kalau banyak pelanggan, pasti disitu ada yang buka lapak dagangan...
ke hal 7 kol 1
E-mail: r4d4rpek4long4n@gmail.com, iklan_radar_pekalongan@yahoo.com Website: www.radarpekalonganonline.com
CKMY