JUMAT, 16 SEPTEMBER 2011
RUWA JURAI
RADAR KOTABUMI
www.radarkotabumi.com
7
JPK Gelar Demo di Kejari dan Pemkab Minta Tuntaskan Kasus Korupsi di Lamteng SUKADANA - Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukadana Lampung Timur (Lamtim), kemarin (15/9). JPK mendesak Kejari Sukadana menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Timur (Lamtim) diantaranya proyek swakelola rehabilitasi jalan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 7,2 miliar melalui APBD 2010. Dalam orasinya di pintu gerbang Kantor Kejari, para demonstaran mendesak Kejari Sukadana mengusut tuntas dugaan penyimpangan dana Dekranasda
dan Dewan Kesenian Lampung, kemudian, pemotongan tunjangan kesejahteraan pejabat eselon II dan III, kasus anggaran titipan sebesar Rp 44 miliar dengan beban potongan 50 persen pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kasus pemotongan dana operasional Puskesmas sebesar 50 persen yang semuanya dianggarkan melalui APBD 2010. “Dugaan kasus korupsi tersebut berlangsung saat Satono masih aktif sebagai Bupati Lamtim,”ujar Rudi selaku juru bicara JPK. Kehadiran elemen masyarakat tersebut kemudian diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukadana Hasran HS dan di hadapan Kajari Sukadana, perwakilan elemen masyarakat
yang terdiri dari Rudi, Muchlis, Samrero dan Nahrowi mempertanyakan kasus dugaan proyek swakelola yang sebenarnya sudah dilaporkan ke Kejari Sukadana sejak beberapa bulan lalu, namun hingga kini belum ada tindaklanjutnya. Sedangkan, mengenai kasus dugaan korupsi lainnya perwakilan elemen masyarakat berharap dapat segera ditindaklanjuti Kejari Sukadana. “Kami membawa data berupa bukti-bukti dugaan korupsi tersebut,”ujar Rudi sembari menyerahkan bukti-bukti dugaan korupsi yang dimasukkan ke dalam dua amplop coklat kepada Kajari Sukadana. Kajari Sukadana Hasran menanggapi hal tersebut berjanji akan
menindaklanjuti desakan JPK. Namun, Hasran meminta waktu untuk mempelajari terlebih dulu bukti-bukti dugaan korupsi yang diserahkan JPK. “Kalau memang dari hasil penyelidikan terbukti terjadi pelanggaran, maka kami akan mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,”kata Hasran. Sebelum meninggalkan Kejari Sukadana JPK juga berjanji melengkapi bukti-bukti dugaan korupsi tersebut. Selain itu, JPK juga menyatakan akan mengawal kasuskasus tersebut hingga tuntas. Usai menggelar aksi didepan Kejari Sukadana JPK melanjutkan aksinya di halaman Kantor Sekertariat Pemkab Lamtim dan diterima Asisten III Nursyamsu. (rnn/rid)
PWI Sesal Aksi Kekerasan Terhadap Wartawan Minta Polres Tindak Pelaku Penganiayaan METRO - Ketua PWI Cabang Lampung Supriyadi Alfian sangat menyayangkan adanya insiden penganiayaan terhadap wartawan. Ia pun sangat prihatin masih ada premanisme yang melakukan kekerasan terhadap insan pers. Untuk itu atas insiden tersebut Supriyadi meminta kepada pihak kepolisian segera mengungkap dan menangkap pelaku dibalik penganiayaan terhadap Krisna salah satu wartawan media elektronik itu. “Yang jelas kita tidak melihat siapa pemilik proyek tersebut. Kita lihat siapa pelaku penganiayaan itu karena kalau saya nilai ini terlalu berlebi-
han. Saya minta pihak kepolisian segera menangkap pelakunya dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku,”tegas Supriyadi yang juga didampingi oleh Ketua PWI Metro Agus Chandra di rumah makan Metro Raya, kemarin (15/9). Supriyadi juga mengatakan bila seorang wartawan yang sedang melakukan tugasnya dihalang-halangi saja itu sudah melanggar UU Pokok Pers, apalagi ini sudah melakukan penganiayaan terhadap pelaku Jurnalistik yang sedang bertugas, ini sudah masuk kepada tindak pidana dan dirinya berharap agar pelakunya segera ditangkap.”Ini sudah berlebihan, semestinya jika wartawan meliput proyek manapun itu terbuka karena kita ekspose untuk kepen-
tingan publik. Jadi saya menganggap insiden yang dilakukan oleh Satpam proyek pembangunan SMPN 1 itu sudah berlebihan dan patut untuk diproses secara hukum,” lanjutnya. Sementara menurut Edi Ribut Harwanto, S.H., selaku Kuasa Hukum Krisna Utama korban penganiayaan yang dilakukan Satpam Proyek SMPN1 Metro akan melakukan upaya hukum sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dan pihaknya hal tersebut sudah mengarah ke tindak pidana.”Kami minta pihak kepolisian segera memproses kasus penganiayaan tersebut secara professional,” ujar Edi. Kasat Reskrim Polres Metro AKP Radius Utama mendampingi
PEMERINTAH dilaksanakan di kantor Kesbangpol beberapa waktu lalu,” terangnya. Selanjutnya, sambung Bupati, mengenai Pemandangan Umum Fraksi Nengah Nyappur (NN) yang meminta seluruh Satuan Kerja
Kapolres Metro AKBP Abrar Tuntalanai mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikian setelah dilakukan penyelidikan terhadap unsur-unsur pidananya. ”Jika terpenuhi nantinya baru kita akan tingkatkan menjadi penyidikan,” jelas dia seraya mengatakan hingga tiga hari dari laporan korban pihakanya akan memanggil terlapor untuk diperiksa. Sebelumnya, kekerasan terhadap pers kembali terjadi kali ini menimpa Krisna Utama (40) salah seorang wartawan media elektronik di Lampung yang juga warga Perumnas Jurai Siwo Metro Timur dipukuli Security Proyek SMPN 1 Metro, sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu (14/9) lalu. (rnn/rid) Dari halaman 1
(Satker) yang ada dapat meningkatkan kinerja, serta lebih meningkatkan hubungan harmonis antara Eksekutif dan Legislatif dapat lebih ditingkatkan. Hal ini sudah sejak dahulu dilakukan. ”Mengingat
kebersamaan tersebut sangat penting dilakukan secara bersama-sama dalam membangun kabupaten Lampung Utara,” jelas dia. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Lampura M. Yusrizal, S.T., didam-
pingi Wakil Ketua I Hi. Ruslan Efendi, Wakil Ketua II Wirta Jaya Putra, S.Sos., dan Wakil Ketua III Hi. Hendra Setiadi, S.T., serta diikuti oleh 31 orang anggota lainnya serta sejumlah pejabat terkait. (ari)
FOTO RNN
KORUOSI : Kajari Sukadana Hasran menerima perwakilan JPK yang menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejadri Sukadana kemarin, (15/9).
Masyarakat Pertanyakan Kinerja Kejaksaan Stagnasi Warnai Kejari Gunung Sugih GUNUNGSUGIH - Tahap pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunung Sugih setiap dinilai masih stagnan atau jalan ditempat dan belum memiliki kepastian hukum yang jelas .” Siapa yang jadi tersangka ? dan berapa nilai kerugiannya ?, kita belum tahu,” ujar Sumarsono Ketua LSM Forum Warga Lampung Tengah (FWLT) kepada Rakyatlampung kemarin.(15/9). Dikatakan Sumarsono ada beberapa kasus yang telah masuk tahap penyidikan di Kejari Gunung Sugih diantaranya kasus pengadaan tanah, pengadaan buku untuk kepala kampung, ditambah lagi dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lamteng dalam anggaran Pilkada Tahun 2010.
”Sudah berganti beberapa kali pejabat Kejaksaan namun belum ada kepastian hukum mengenai beberapa kasus yang pernah mencuat. Bahkan hingga kini belum ada tersangkanya, padahal sudah masuk tahap penyidikan,”ujarnya. Bahkan, kasus sisa anggaran Pilpres yang belum jelas pemeriksaannya malahan kejaksaan sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka dan hingga kini masuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO).”Kenapa tidak mendahulukan kasus yang besar terlebih dahulu seperti pengadaan aset tanah di Lamteng yang nilainya bisa mencapai miliyaran rupiah, bila tidak cepat diselesaikan bisa-bisa Lamteng kehilangan Aset besar,” ungkapnya. Sumarsono juga mengkhawatirkan yang sama juga akan terjadi terhadap kasus baru yang hanya
akan jalan ditempat saja, seperti Kasus di KPUD, semula Jaksa semangat mengatakan adanya indikasi pengadaan fiktip tapi sekarang terlihat kasus ini hanya berjalan disitu– situ aja. Sementara ditempat terpisah M. Amriansyah Kasi Pidsus Kejari Gunung Sugih mengatakan spihaknya kekurangan personil untuk menyelesaikan kasus-kasus besar itu.”Saat ini yang bekerja di Pidsus hanya tiga orang jaksa saja makanya proses pemeriksaan tidak bisa secepat yang diharapkan masyarakat,” kata dia. Sedangkan ada beberapa kasus yang membutuhkan audit dari BPKP yang tidak dapat ditentukan waktu selesai hasilnya, untuk Kasus KPUD pihaknya terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan sudah 10 orang yang diperiksa. (rnn/rid)
saha orgen tunggal. Sekaligus, mempertegas adanya kesepakatan yang telah dibuat. Agar setiap ada pelaksanaan hiburan warga, pengusaha orgen tunggal dapat mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama, yakni hiburan orgen tunggal hanya diperbolehkan sampai jam delapan malam. ”Jadi kita kumpulkan untuk silaturahmi dan melaksanakan program pemerintah demi kenyamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya. Kapolres menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk peringatan kepada pengusaha orgen tunggal. Sebab ada beberapa diantara mereka masih melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Untuk itu Polres melakukan kegiatan ini guna mengingatkan kepada para pengusaha orgen tunggal agar mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. ”Ada beberapa pelanggaran tentang aturan dalam pelaksanaan yang dibuat. Jadi kalau ada pelanggaran, maka akan kita tegur dan bubarkan. Bukannya kita mematikan usaha mereka, tapi kita menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat lain,” alasannya. ”Apakah ada oknum dibelakangnya. Makanya kita hadirkan Dandim, dan seluruh Kapolsek, agar dapat mematuhi kesepakatan yang dibuat, sehingga apa yang menjadi harapan kita dan masyarakat dapat berjalan dengan baik,”
kata dia. Sekedar mengingatkan, masih banyak pekerjaan rumah pihak polres Lampura belum terselesaikan. Bukan hanya aksi kejahatan yang meraja lela seperti Curat, curat dan Curanmor, namun perkelahian antar kelompok pun banyak yang belum terselesaikan, seperti yang terjadi akhir-akhir antara Desa Negri ujungkarang dengan Sumberagung, warga Gedungjaya dengan Gedungnyapah, Isorejo Mulyorejo dengan warga sekitarnya. Bahkan sampai ke Desa Sidomukti, Kecamatan Abung Timur. Tetapi anehnya, hiburan orgen tunggal yang selalu dilirik pihak kepolisian, yang diduga salah satu penyebab rawannya aksi kejahatan. Wah..wah..bagaimana kalau pengusaha orgen tunggal marah dan turun kejalan ya.. pasti rame melebihi pasar bedug..Kalau satu pengusaha organ membawa satu salon aktif saja dikalikan seluruh pemilik organ lalu longmarc dengan cara dibunyikan, pasti suara gaungnya sampai kemana-mana. Boleh Dicoba..! Mudah-mudahan dengan Kapolres yang baru ini dapat benar-benar mengayomi seluruh masyarakat Lampura. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan hidup sejahtera dengan usaha yang mereka miliki sekarang ini. Bukan diciptakan untuk menjadi penjahat, karena tidak ada kegiatan positif sama sekali. (ung/ega)
POLRES Bisa saja dilakukan polling ditengah masyarakat dengan pertanyaan apakah aksi kejahatan disebabkan oleh hiburan orgen tunggal, dan penyebab lainnya atau kinerja pihak kepolisian yang kurang baik dalam memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap masyarakat Lampura. Bisa ditebak, apapun kejahatan yang terjadi di Lampura, kalau pihak kepolisian bisa cepat dan tanggap menanganinya semua bisa selesai dengan baik, dan Lampura dalam keadaan kondusif. Parahnya, pemilik orgen tunggal seperti di “borgol” tak bisa bergerak dengan leluasa. Padahal, uang yang di keluarkan untuk membuka usaha itu tidak sedikit, ratusan juta lebih. Dengan modal pinjaman Bank, yang bunganya lumayan tinggi. “Kami hanya bisa pasrah dengan kesepakatan itu, biaya hidup kami sekeluarga dari usaha organ tunggal ini, karena saya tidak ada usaha lain,” ujar salah satu pemilik organ tunggal yang enggan namanya disebutkan usai pertemuan itu kemarin. Seperti diketahui, pertemuan itu dihadiri oleh Dandim 0412 Lampura, Letkol (Inf) Lilik Sudaryani, dan seluruh Kapolsek yang ada di wilayah Lampura. Kapolres Lampura AKBP Frans Sentoe, S.I.K. menyatakan, salah satu tujuan pertemuan itu untuk mempererat tali silaturahmi antara aparat dengan para pengu-
Dari halaman 1
PEMKAB dikontrol dan mematuhi ketentuan HET. ”Hal tersebut sangat penting dilakukan dalam rangka menanggulangi keterbatasan stok dan kelangkaan Elpiji yang terjadi kurang lebih satu bulan terakhir ini,” ujar Azwar kemarin (15/9). Azwar menjelaskan, surat edaran yang bakal diterbitkan itu guna menindaklanjuti surat edaran Gubernur Lampung. ”Dalam surat yang akan diterbitkan itu, menyebutkan seluruh agen yang ada di
Dari halaman 1 Kabupaten Lampung Utara agar mematuhi ketetapan HET,” jelasnya. Diungkapkan dia, bahwa kenaikan tabung warna hijau ini sejak satu bulan terakhir ditingkat agen, yakni sudah mencapai Rp16 ribu hingga Rp18 ribu. ”Sedangkan harga tersebut sudah diatas HET yang ditetapkan Gubernur Lampung, yakni Rp13 ribu per 3 kilogramnya,” ungkap mantan Kadis PU Lampura ini.
WARGA pengadaan tiang untuk instalasi maka sampai dengan saat ini sambungan listrik pun belum tersambung di Desa kami,” terang Samsudin kemarin. Dilanjutkannya, untuk memenuhi kebutuhan penerangan seharihari terpaksa warga harus membeli jenset, dan lampu templok. ” Kami yang berada di desa ini cukup kesulitan untuk penerangan listerik. Apa lagi waktu malam tiba, desa ini seperti tak penghuni saja, akibat listrik belum masuk ,” terang Samsudin Menjrutnya, kendala pengadaan sambungan listrik baru ini sebenarnya sudah mendapatkan respon dari pihak PT PLN Pusat yang dihadiri beberapa anggota dewan, camat, kades, dan waraga yang bersedia menjadi pelanggan listrik ” Pada pertemuan itu, pihak PT PLN berjanji akan mengadakan sambungan baru di 2 desa ini paling lambat bulan Juni 2011 yang lalu. Namun sayangnya hingga saat
Diketahui, Pemkab Lampura sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan segenap agen Elpiji di Lampura, yang dihadiri oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH), Bagian Perekonomian, serta Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, UKM. Rapat koordinasi ini sebagai langkah dalam menyikapi kelangkaan Elpiji dan dan stok yang terbatas, baik Elpiji ukurun 3 kilogram maupun 12 kilogram yang terjadi selama ini. (ari) Dari halaman 1
ini janji PT PLN belum ada tanda – tanda positif,” kata dia Menurut warga lainnya, Kirom, pihak PLN tidak mau memasang sambungan listrik kalau tidak ada tiang. ” Tapi yang saya dengar untuk pengadaan tiang listrik itu telah terealisasi, namun saying pasang di Kabupaten Mesuji. Itu yang saya denger, namun mengenai kebenarannya saya tidak tahu,” ungkapnya. Karena itu Kirom berharap kepada Anggota DPRD Lampura, dan PT PLN Cabang Bumi Nabung bisa memenuhi janjinya, sehingga penerangan yang ada di 2 desa ini bisa berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan bersama. ”Kami minta PLN bisa memenuhi janjinya. Karena, 2 desa tidak akan maju kalau tidak ada penerangan listrik,”kata dia. Camat Abung Semuli, Hairul Saleh, S.H ketika ditemui dirungan kerjanya mengatakan, dalam pengadaan sambungan listrik di 2 desa
itu hendaknya sudah tersedia fasilitas listrik, dan jalan yang memadai. Sehingga, tidak lagi menyulitkan warga yang yang ada di sekitar. Apa lagi warga yang mencapai 750 orang itu siap untuk berlanggan listrik berdasarkan prosedur yang ada untuk pengadaan sambungan listrik baru. ”Kami akan membantu sepenuhnya kesulitan yang di alami oleh warga, mudah-mudahan PLN juga cepat tanggap dalam hal ini,” ujarnya. Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, Guntur Laksana S.Km ketika dihunbungi koran harian ini mengatakan, untuk pengadan tiang listri di desa tersebut, dananya telah keluar yakni sebesar Rp 1,5 miliar. Namun ditempatkan di Kabupaten Mesuji, karna sudah merupakan prioritas untuk kabupaten yang sedang dibangun. ”Tiang listrik sudah ada, namun ditempatkan di Kabupaten Mesuji,” Pungkasnya. (ozy/ari)