Kumpulkan PKK Kecamatan, Ingatkan 10 Program

MEGAMENDUNG– Ketua Tim

Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bogor, Halimatussadiyah Iwan gelar pertemuan Rutin Paguyuban dengan Ketua TP-PKK Kecamatan Se-Kabupaten Bogor, di CIGWA Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Kamis (22/6). Itu dilakukan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi implementasi 10 program pokok TP-PKK.

Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Halimatussadiyah Iwan mengungkapkan, peningkatan pelayanan masyarakat melalui gerakan 10 program pokok PKK memiliki peranan penting dalam mendorong ter-

INGATKAN: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Kabupaten Bogor, Halimatussadiyah Iwan gelar pertemuan Rutin Paguyuban dengan wujudnya masyarakat Kabupaten Bogor sejahtera. “Maka, diperlukan upaya-upaya seperti peningkatan kualitas diri, profesionalisme dan kinerjanya dari masing-masing ketua dan anggota PKK. Agar 10 program PKK bisa berjalan dengan optimal, salah satunya melalui kegiatan pertemuan rutin paguyuban ini,” ungkap Halimatussadiyah Iwan.

Ketua TP-PKK Kecamatan Se-Kabupaten Bogor, di CIGWA Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Kamis (22/6).

Menurutnya, peningkatan kemampuan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna juga senantiasa ia lakukan. Melalui pembinaan daerah, supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring.(*/all/a) agar Puskesmas Sukamakmur bisa di-upgrade dengan fasilitas rawat inap dan Poned. Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mudah baik fasilitas hingga dokternya.

“Untuk mengoptimalkan pelayanan, saya minta ada Poned, ruang inapnya ditambah dokternya ditambah. Supaya masyarakat disini mudah akses dan pelayanan kesehatannya,” terang dia.

Di tempat yang sama, Camat

Sukamakmur Bakri Hasan menyatakan terimakasih kepada Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan beserta jajaran atas kunjungan langsung ke wilayah Kecamatan Sukamakmur. Ia berharap kehadiran Plt.

Bupati Bogor ke Sukamakmur bisa lebih meningkatkan sinergitas dalam mendukung peningkatan pengelolaan infrastruktur, bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya. (*pia)

Bikin Onar, Oknum Anggota Ormas Diburu Polisi

CILEUNGSI–Polisi buru oknum anggota ormas, yang mabuk dan berbuat onar di salah satu angkringan yang ada di Metland Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen memaparkan, polisi sudah menerima laporan peristiwa dugaan pengerusakan juga pemukulan di angkringan yang viral di media sosial itu.

“Sudah dalam penanganan Polsek Cileungsi. Sementara masih kami idenifikasi yang mabuk,” katanya

Di Balik Forum Investasi untuk Pariwisata Kabupaten Bogor kepada Radar Bogor, Selasa (27/6). Seperti diketahui, video viral memperlihatkan sekelompok orang yang diduga salah satu ormas berbuat onar. Oknum ormas itu tengah dalam pengaruh minuman keras. Dalam video tersebut juga diketahui oknum ormas itu melakukan pengerusakan dan melakukan pemukulan terhadap sejumlah orang yang ada di dalam angkringan tersebut. Diketahui, peristiwa itu terjadi pada Minggu (25/6) kemarin. (all/b)

Berharap Hasilkan Rekomendasi, Diikuti Para Pelaku Pariwisata

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan minta forum investasi menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang berkualitas demi kemajuan pariwisata di Kabupaten Bogor. Apa saja yang dibahas dalam forum investasi tersebut ?

FORUM investasi dengan tema

Harmonisasi Investasi Sektor Pariwisata di Kabupaten Bogor, dilaksanakan di Hotel Arimbi, Kecamatan Megamendung, Selasa (27/6).

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menegaskan, dirinya ingin forum investasi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Forum investasi ini harus dapat menghasilkan rekomendasi dan kesepakatan yang berkualitas untuk kemajuan dan peningkatan investasi sektor pariwisata di Kabupaten Bogor.

“Harmonisasi dari perangkat daerah terkait sangatlah penting untuk menciptakan kondusifitas berinvestasi di Kabupaten Bogor. Kita harus memberikan kemudahan kepada para investor, jangan pernah mempersulit,” tandas Iwan Setiawan.

Iwan Setiawan menjelaskan, saat ini pihaknya sedang merevisi Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor. Tentunya butuh masukan dan dukungan, salah satunya dari para pelaku pariwisata di Kabupaten Bogor melalui forum ini.

“Mudah-mudahan revisi RTRW Kabupaten Bogor selesai di tahun ini, dan perubahan RTRW ini nantinya harus disampaikan dengan baik kepada para investor. Karena strategi pengembangan investasi sektor pariwisata, harus berpedoman pada aturan-aturan tersebut,” jelas Iwan.

Iwan menambahkan, Kabupaten Bogor termasuk kawasan destinasi wisata yang terkenal, Kabupaten Bogor sangat kaya potensi wisata, baik wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan peninggalan, serta wisata minat khusus. Sesuai tagline sport & tourism, pariwisata menjadi sektor unggulan Kabupaten Bogor. Bahkan pariwisata di Kabupaten Bogor levelnya sudah tembus internasional.

“Masih banyak potensi pariwisata yang bisa dikembangkan dan kami terus berupaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan, melalui kebijakan, regulasi, insentif investasi, kemudahan perizinan, pelatihan tenaga kerja, peningkatan aksesibilitas atau infrastruktur, dan promosi,” ungkap Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan.(*)

Pengamat: Pemkab Harus Terbuka Berbagi Informasi

CIBINONGKeterbukaan informasi publik menjadi catatan minor bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Pasalnya, tidak sedikit perangkat daerah yang enggan terbuka memberikan informasi kepada masyarakat. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi menyebut, tidak ada alasan bagi pemerintah dari berbagai level untuk tidak memegang asas keterbukaan informasi. Tentu dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap data pribadi dan rahasia negara.

“Artinya selama informasi tersebut tidak menyangkut data pribadi dan rahasia negara tidak ada alasan pemerintah untuk tidak memegang azas keterbukaan atas informasi tersebut,” tutur Yus, Selasa (27/6). Namun, kata Yusfitriadi, seringkali pemerintah daerah melalui dinas-dinasnya tidak memberikan informasi, bahkan ketika diminta pun dengan sengaja dan dengan berbagai alasan tidak memberikan informasi kepada masyarakat. Dia melihat, kondisi tersebut telah menjadi tradisi yang membudaya di lingkungan pemerintah daerah. Di tengah tuntutan dan keniscayaan atas keterbukaan berbagai informasi kepada masyarakat, sangat ironis ketika Pemkab Bogor seringkali menutup banyak informasi tersebut. Terlebih, pada program pemerintah yang berbasis penggunaan anggaran. “Saya mensinyalir ada beberapa faktor, pertama, kesadaran. Kesadaran aparatur pemerintah daerah sangat lemah dalam memegang prinsip keterbukaan informasi bagi publik,” terang Ketua Yayasan Visi Nusantara (Vinus) Maju itu.

Sekaligus, sambung dia, kesadaran terhadap implikasi hukumnya. Sehingga niat baik untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih tidak menjadi orientasi dalam pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten Bogor.

Faktor kedua, kata dia, yakni menegasikan masyarakat. Pemerintah daerah tidak menganggap penting bagi masyarakat untuk mengetahui informasi berbagai program pemerintah. “Ketiga, kavling program. Programprogram pemerintah daerah Kabupaten Bogor mungkin saja sudah ada “bin” nya, sehingga sudah dikavling-kavling siapa yang akan melaksanakan programnya,” beber Yus. Kemudian faktor keempat, keterlibatan aparatur dalam pelaksanaan program. Baik anggota legislatif maupun eksekutif, dimungkinkan terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program tersebut.

Sehingga jika terbuka kepada publik, publik akan mengetahui bentuk, anggaran dan pelaksana programnya. Oleh karena itu, Yusfitriadi menilai jika pemerintah daerah tidak memegang prinsip keterbukaan dan akuntabilitas program pemerintah daerah, maka selama itu pula tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih tidak bisa hadir di Pemkab Bogor. “Kita paham bahwa yang dimaksud keterbukaan informasi publik, bukan berarti semua hal harus diinformasikan kepada semua masya ra k at. Namun bagi masyarakat atau elemen masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut harus terinformasikan dengan baik, jujur dan utuh,” terang dia. Sehingga dia berharap dan mendorong, bagi siapapun yang dihambat informasinya alangkah lebih baik untuk menempuh jalur hukum. “Selain memastikan kepastian hukumnya, hal ini juga diharapkan tidak menjadi preseden buruk bagi tatakelola Pemerintah Kabupaten Bogor ke depan,” pungkasnya.(cok/c)