Tingkatkan Kemampuan

Pendamping KPM

KERJA SAMA: Pemkot bersama BPJS Kesehatan melakukan audiensi untuk membicarakan kerja sama pada program UHC, beberapa waktu lalu.

Petakan dan Sisir Capaian UHC

BOGORPemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan penandatangan perjanjian kerja sama Pesiar alias Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi dan Rekonsiliasi, yang dilaksanakan di Bigland

Sentul Hotel & Convention, Senin (19/6).

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Cabang BPJS

Kesehatan Cabang Bogor,

Idham Kholid dan Sekretaris

Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah sekaligus penandatanganan kerjasama

Iuran bukan pekerja (BP)

Pemda Kota Bogor Semester

1 Tahun 2023.

Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya mengenai capaian dan target

Universal Health Coverage (UHC) Kota Bogor. UHC adalah menjamin semua orang mempunyai akses kepada pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. “Jadi dengan penandatanganan ini kerja sama dalam sistem advokasi, pemetaan dan penyisiran serta administrasi masyarakat untuk UHC,” kata dia. Tahun 2022, capaian UHC

Kota Bogor sudah mencapai 97,42 persen. Capaian tersebut lanjut Sekda melonjak sejak 2021 lalu.

“Jadi lonjakan itu cukup tinggi, untuk mencapai target selanjutnya dalam satu tahun itu capaian kita tahun 2024 ini target mencapai 98 persen, Insya Allah tercapai,” katanya. Dalam mencapai target UHC kata Sekda, perlu dilakukan penyisiran sehingga dilaku- kan kerja sama dengan BPJS

Kesehatan.

“Akan dilakukan peningkatan koordinasi di lapangan. Jadi sesuai apa yang kita tandatangani kita petakan dan sisir. Memang tantangannya di ujung mencapai target ini, kita harus detail melakukan pemetaan kemudian disisir terus,” jelasnya. Nantinya untuk memotivasi wilayah akan dilakukan deklarasi kelurahan yang sudah mencapai 100 persen sebagai bentuk apresiasi.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Bogor, Idham Kholid mengatakan, dengan adanya kerja sama ini Pemkot dan BPJS Kesehatan memiliki payung hukum untuk memperkuat sinergitas, kolaborasi dan koordinasi dalam lingkup Pesiar.

Dari data yang ada kata

Idham, sebagian besar kelurahan di Kota Bogor sudah berada di atas 80 persen. Bahkan ada yang sudah 100 persen. Meski demikian ada beberapa wilayah yang masih di bawah 80 persen. Kelurahan tersebut nantinya akan disisir secara detail untuk men capai target.

“Harapannya setiap kecamatan bisa mencapai 96 persen sehingga capaian 98 persen Kota Bogor tahun 2024 juga bisa tercapai,” katanya. Sehingga dengan tercapainya itu masyarakat Kota Bogor bisa meningkat dari sisi kesejahteraan kesehatan.

“Disinilah sebagai bentuk wujud hadirnya pemerintah, Pemkot Bogor bagi warganya. Karena ini juga sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan dengan pelayanan kesehatan,” tukas dia.(ded/c)

BOGORSebanyak 77 pendamping Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kota Bogor mengikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan skill dalam menyukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Bogor di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor, Selasa (20/6/2023). Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fahrudin menjelaskan, tugas yang dijalani pendamping KPM sangat berat sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas, skill dalam berkomunikasi, berkoordinasi dan pendekatan agar tujuan program pengentasan kemiskinan bisa berjalan dengan baik dan terwujud. “Tidak mungkin para pendamping ini bisa memberikan pendampingan yang efektif kalau masalahnya belum selesai. Dengan peningkatan kapasitas serta keterampilannya diharapkan bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas yang diamanahkan,” kata Fahrudin. Selain mendampingi dan menyukseskan program yang pada intinya mengentaskan kemiskinan, tugas lainnya adalah menjamin distribusi bantuan sesuai regulasi. Selanjutnya meningkatkan taraf hidup para PKH keluar dari belenggu kemiskinan, meng-graduasi, membantu manajemen keuangan dan yang lainnya. Fahrudin menambahkan, serapan anggaran 2023 sebesar Rp 96 miliar dengan rincian sekitar Rp 24 miliar per triwulan. “Jika fokus pada upaya pengentasan kemiskinan, maka sangat luar biasa. Besar sekali dalam meningkatkan taraf hidup para KPM dengan personil yang kompeten dan hebat,” ujar Fahrudin. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah menyebut, para pendamping PKH sebagai ujung tombak dalam membantu program pengentasan kemiskinan di Kota Bogor perlu diberikan peningkatan kapasitas mengingat kondisi yang dihadapi saat pendampingan bagi KPM berbeda-beda dan penuh dinamika.

“Sasaran PKH adalah keluarga yang rentan dengan ekonomi yang kurang mampu, ada anak balita dan usia sekolah, ditambah lagi ada lansia serta disabilitas. Di Kota Bogor, lansia sudah diatas 10 persen. Bisa dibayangkan semua kondisi tersebut yang dihadapi para pendamping PKH, paling tidak dengan peningkatan kapasitas dan keilmuannya dimiliki para PKH bisa menjadi modal. Untuk itu keilmuannya harus di update terus agar ikatan para PKH dengan pendampingnya menjadi lebih dekat, ini adalah tantangan terbesar,” kata Sekda.

Identifikasi, penyaluran secara tepat, pendampingan dan meningkatkan harkat martabat para PKH sehingga ekonominya bisa tumbuh secara mandiri menjadi poin-poin yang ditegaskan Syarifah.

Jumlah PKH yang awalnya 29 ribu menjadi 34 ribu merupakan angka atau indikator. Untuk itu kata Syarifah, dibutuhkan cleansing data melalui aplikasi yang sudah ada. (*/ded)

PELATIHAN: KPM Kota Bogor mengikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan skill dalam menyukseskan PKH Kota Bogor di Aula KPPN, Selasa (20/6).