
3 minute read
Wisuda Sekolah, Beban Orang Tua
AKHIR tahun ajaran sekolah, diwarnai dengan acara wisuda setiap tingkat sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMU hingga tinggat perguruan tinggi. Bagi orang tua yang masih punya anak 1 atau 2 org mung kin tidak begitu terbebani dgn biaya wisuda. Tapi jika anaknya lebih dari 2 bahkan berbarengan wisuda SD dengan SMP itu yang membuat pusing. Sudahlah harus memikirkan biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya ditambah dengan biaya wisuda yang tidak sedikit.
Mungkin perlu dikaji lagi kepentingan dari wisuda ini demi meringankan beban orang tua. Kalau bisa tidak hanya masalah wisuda saja tapi juga biaya pendidikannya.
Rakyat indonesia juga ingin pintar dan terdidik, tapi bagaimana hal itu bisa terwujud jika untuk mendapatkan
Hebohnya Wisuda
KEHE BOHAN momen
Dr H Marzoeki Mahdi (0251) 8324024
Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822
Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360
Rumah Sakit Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976
RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax. (021)8752628
RS Harapan Sehati Cibinong (021)87972380, 081296019016
Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222
RSUD Ciawi (0251) 8240797
Klinik Utama Geriatri Wijayakusuma (0251) 7568397
Rumah Sakit Bina Husada (021) 875-8441
Rumah Sakit ibu dan anak Nuraida(0251) 8368107, (0251) 368866
Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440
Rumah Sakit Bersalin Assalam Cibinong (021) 875-3724
Rumah Sakit Bersalin Tunas Jaya Cibinong (021) 875-2396
Rumah sakit Bina Husada Cibinong (021) 8790-3000
Rumah sakit Ibu dan Anak Trimitra Cibinong (021) 8756-3055
Rumah Bersalin & Klinik Insani Cibinong (021) 875-7567
RS Sentosa Bogor, Kemang (0251)-7541900
RS Ibu dan Anak Juliana, Bogor (0251) 8339593, Fax. (0251)-8339591
RSIA Bunda Suryatni (0251) 7543891,(0251) 754-3892 Klinik Insani Citeureup (021) 879-42723 RSIA Kenari Graha Medika Cileungsi (021) 8230426
Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo
Harga Beras Tetap Melambung Tinggi
PEMERINTAH akan melakukan impor beras satu juta ton dari India. Mendag Zulkifli Hasan menyatakan, impor dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca panas ekstrem atau El Nino.
Meskipun pemerintah kini gencar melakukan impor beras, tapi harga beras tetap saja terbilang mahal dan melambung tinggi. Bank dunia dalam laporan edisi Desember 2022 menuliskan bahwa harga eceran beras Indonesia 28% lebih tinggi dari harga di Filipina dan dua kali lipat harga di Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand.
Jadi, tampak jelas bahwa impor beras bukan jadi solusi persoalan harga beras di Indonesia. Juga terlihat pula bahwa kebijakan impor tidak berpihak pada masyarakat. Karena impor, petani merasa dirugikan, akibatnya menjadikan pendapatan petani kian menyusut.
Termasuk rakyat yang juga tidak merasa diuntungkan karena impor, yang menjadikan harga beras tetap mahal alias tinggi dan terus menerus naik dari tahun ke tahun. Kebijakan impor ini, hanya menguntungkan segelintir pihak saja yang merupakan bagian dari impor beras tersebut.
Mariyam Sundari Yogyakarta
RW yang dikeroyok warga lantaran tidak mendaftarkan mereka sebagai penerima Bansos. Bentrok antar warga juga kerap terjadi karena samasama miskin tapi tidak semua mendapatkan bantuan.
Kesalahan pendataan penerima bansos menyebabkan masyarakat mempertanyakan efektivitas bansos tersebut. Belum lagi tidak semua orang miskin bisa menikmati bantuan tersebut. Padahal saat ini kehidupan ekonomi sangat berat akibat dampak dari sistem ekonomi kapitalis. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin semakin lebar.
Ummu Najwa najwashihab123456 @gmail.com wisuda TK hingga SMA tengah gaduh. Begitu banyak komentar netizen yang memenuhi laman media sosial Kemendikbudristek, Nadiem Makarim. Salah satunya, ada orang tua yang mengeluhkan ceremony pelepasan siswa tersebut. Rata-rata mereka mengeluhkan mahalnya biaya perpisahan. Sementara, biaya jenjang pendidikan berikutnya pun harus tetap dipikirkan dan menjadi tanggung jawab penuh orang tua. Para orang tua berharap moment wisuda hanya ditetapkan sebagai acara pelepasan kelulusan sarjana. Bukan untuk derajat TK hingga SMA. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Sujatmiko dihimbau oleh Komisi IV DPRD Kota Bogor, untuk menerbitkan surat keputusan tentang aturan wisuda di sekolah-sekolah agar melarang wisuda di tingkat TK hingga SMA. Wisuda memang selalu identik dengan selebrasi atau perayaan kelulusan. Dan kini, hampir semua sekolah mengusung konsep tersebut, terutama sekolahsekolah di kota besar. Konsep ini berbeda dengan konsep lama, yaitu kelulusan hanya diumumkan biasa saja di lingkungan sekolah masing-masing. Di tengah gempuran ekonomi yang begitu sulit, biaya pendidikan yang melangit, masih ada lagi beban biaya kelulusan yang bikin sengit. Trend wisuda pada jenjang TK-SMA, menjadi gambaran betapa buruknya sistem pendidikan sekulerisme yang hedonis. Sistem pendidikan yang saat ini diterap kan, menetapkan bahwa agama bukanlah landasan pemikiran dan perbuatan. Karenanya, setiap kebijakan yang ditetapkan jauh dari aturan agama. Wisuda yang kini menjadi kehebohan, sering sekali mengusung konsep kemewahan dan hedonisme. Mengikuti gaya kebarat- baratan. Tak ada substansi dan urgenitasnya. Malahan, banyak pendapat menyatakan bahwa wisuda ini identik dengan “buang-buang uang” alias mubadzir. Selayaknya negara memberikan kebijakan yang benar-benar memberi solusi. Sebetulnya akar semua permasalahan ini ada pada konsep sistem pendidikan yang sekuler. Sehingga tujuan pendidikan pun menjadi bias, melenceng dari tujuan pendidikan yang sebenarnya. Yaitu menciptakan generasi cerdas, baik secara keilmuan maupun keimanan. Untuk tujuan ini, kehidupan membutuhkan sistem yang layak dijadikan pijakan. Yakni sistem yang mengintegrasikan aturan agama dalam menjalankan proses kehidupan. Hanya sistem inilah satu-satunya harapan yang mampu mewujudkan pendidikan cemerlang.
Yuke Octavianty Forum Literasi Muslimah Bogor pendidikannya saja sulit. Kadang biaya pendidikan harus berebut dengan biaya makan sehari-hari. Tolong beri kami solusi, bukankah seharusnya biaya pendidikan harusnya di tanggung oleh Nagara?
Amilia Bogor
Mahalnya Biaya Wisuda TK Hingga SMA
BULAN Juni dianggap bulan stressnya wali murid. Hal ini dikarenakan adanya prosesi wisuda di sekolah dari jenjang pendidikan TK hingga SMA. Jika anaknya satu mungkin tidak terasa terbebani. Namun bagaimana jika anaknya lebih dari satu dan berbarengan dengan momentum kelulusan anak lainnya. Wali murid bisa mengeluarkan biaya wisuda sampai jutaan rupiah. Jangankan wisuda, biaya SPP untuk sekolah swasta saja sudah membebani orang tua murid apalagi ada momentum wisuda dan tour kesana kesini. Tak jarang wali murid ada yang menggadaikan perhiasannya demi anaknya mengikuti program studi tour. Pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Bukan dibebankan kepada individu kepala rumah tangga. Sekolah dijadikan ajang bisnis seolaholah sudah lumrah di zaman sekarang.