Belanja Negara Tembus Rp492 Triliun

JAKARTA–Menteri Keuangan Sri

Mulyani menyampaikan belanja negara melalui belanja pemerintah pusat yang ditujukan langsung untuk masyarakat telah mencapai Rp492 triliun per semester I-2023.

“Dari belanja pemerintah, yang dirasakan langsung oleh masyarakat Rp492 triliun. Itu langsung masuk ke kantong dan dinikmati masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam

Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin (10/7).

Secara rinci, belanja pemerintah pusat untuk masyarakat yang disalurkan melalui kementerian dan lembaga terdiri dari perlindungan sosial, petani, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); pendidikan; serta infrastruktur.

Realisasi perlindungan sosial, petani, dan UMKM mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako sebesar Rp22,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan Penerima

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp23,2 triliun untuk 96,7 juta jiwa. Kemudian, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp463,7 miliar; bantuan alat dan mesin pertanian Rp250 miliar; bantuan ternak Rp62,4 miliar; serta bantuan

Genjot Produksi, Siapkan Pinjaman Murah

JAKARTA–Kepala Badan Pangan

Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan, pada Oktober akan ada potensi El Nino atau fenomena meningkatnya suhu muka laut di Samudra Pasifik. Dampaknya, curah hujan di kawasan sekitarnya, termasuk Indonesia, akan berkurang.

Curah hujan yang berkurang bakal bermuara pada terganggunya produksi pertanian.

”Kalau beras, akan ada selisih 110 hari (masa tanam padi),” kata Arief dalam rapat terbatas (ratas) terkait dengan peningkatan produksi dan hilirisasi produk pangan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (10/7).

Dengan adanya El Nino pada Oktober yang diperkirakan sampai Desember, dikhawatirkan cadangan beras pada awal 2024 terganggu.

Pemerintah berusaha mengatur strategi dari sekarang. Badan Pangan, lanjutnya, telah diminta untuk menghitung antara kebutuhan pangan dan yang dihasilkan petani. Ketika ada penghitungan ini, diharapkan tidak ada lagi kekurangan komoditas pangan karena kondisi tertentu.

Dia mencontohkan, Tiongkok secara nasional sudah mencadangkan 12 juta ton beras. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Arief menuturkan, jika kebutuhan beras dalam satu tahun mencapai 30 juta ton, pemerintah harus mencadangkan 5 persennya atau 1,5 juta ton. Lalu, menurut Arief, jika dihitung per kilo beras Rp11 ribu, modal yang dibutuhkan untuk memenuhi cadangan pangan sebesar Rp16 triliun. Untuk mencapai cadangan yang ideal, produksi terus didorong. Arief mengungkapkan bahwa akan ada pinjaman murah dari Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). ”Bunganya 4,75 persen. Biasanya 8–10 persen,” katanya. Untuk membahasnya, dia menyatakan, dalam waktu dekat dilakukan pembahasan antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bulog, dan pemangku kepentingan terkait. Dia juga menginformasikan bahwa program pinjaman murah ini sudah dilakukan Bulog. Nilai pinjamannya mencapai Rp1 triliun.

Arief menegaskan, produksi pangan ini merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian. Lalu, yang akan menyerap adalah Bulog. Selanjutnya, hilirisasi hasil pangan yang sudah berjalan adalah public service obligation (PSO). Program benih ikan, kepiting, dan udang Rp19,2 miliar. Berikutnya, belanja yang disalurkan untuk pendidikan dengan rincian Program Indonesia Pintar se besar Rp6,1 triliun untuk 10,9 juta siswa, Program KIP Kuliah se be sar Rp 6,0 triliun untuk 710,7 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kementerian Agama sebesar Rp6,9 triliun untuk 6 juta siswa, dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebesar Rp2,3 triliun untuk 197 PTN.

Realisasi berikutnya adalah infrastruktur dengan rincian pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp60,7 triliun dan bantuan bencana Rp1,5 triliun. Adapun realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan melalui non-kementerian/lembaga di antaranya subsidi dan kompensasi listrik Rp42,9 triliun, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) Rp57,7 triliun, subsidi LPG 3 kilogram Rp32,5 triliun, subsidi perumahan Rp344,7 miliar, dan Kartu Prakerja Rp2,28 triliun.(jp)

Produksi CN-235 Naik

Delapan Pesawat Per Tahun

JAKARTA–Beragam spekulasi langsung bermunculan begitu tersiar kabar Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (10/7). Maklum, tahun politik dan Prabowo salah satu kandidat presiden yang akan ikut pemilihan tahun depan.

Tapi, Prabowo menyebut bahwa dirinya menghadap presiden semata dalam kaitannya sebagai menteri pertahanan. Salah satu yang dilaporkan adalah peningka tan kemampuan produksi pesawat di PT Dirgantara Indonesia (DI). Selain itu, kondisi pertahanan nasional maupun geopolitik.

”Saya melaporkan beberapa hal di bidang saya, terutama perkembangan di bidang pertahanan. Juga perkembangan dalam industri pertahanan serta perkembangan hubungan kita dengan beberapa negara di bidang pertahanan,” ujar Prabowo setelah bertemu dengan Jokowi. Dalam bidang industri pertahanan, Prabowo menyampaikan laporan kemajuan PT DI yang telah bisa memproduksi delapan pesawat per tahun. Sebelumnya hanya dua pesawat tipe CN-235. ”Setelah ada revitalisasi, ada reformulasi prosedur kerja, dan sebagainya, sekarang mereka mampu. Dari laporan PT DI, (bisa produksi) delapan CN-235,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa hal tersebut merupakan perkembangan yang sangat baik. Sebab, kepercayaan luar negeri terhadap industri kedirgantaraan tanah air meningkat. Permintaan pesawat CN-235 di banyak negara cukup tinggi.

”Ada 100 pesawat CN-235 yang dipesan dari berbagai negara, baik dari Afrika, Amerika Latin, dan sebagainya,” katanya. (jp)