UU KESEHATAN DISAHKAN

Permudah

JAKARTA–DPR RI akhirnya mengesahkan

RUU Kesehatan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna di komplek parlemen, Senayan, Jakarta kemarin (11/7).

Dewan mempersilahkan masyarakat mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), jika tidak puas dengan pengesahan tersebut.

UU KESEHATAN Baca Hal 9

Poin - Poin Alasan

Penolakan

Penghilangan

Mandatory Spending

UU Kesehatan menghilangkan pasal aturan terkait mandatory spending alias wajib belanja.

Dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur besarannya 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD diluar gaji.

Pemerintah menilai, penghapusan bertujuan agar mandatory spending diatur bukan berdasarkan pada besarnya alokasi, namun berdasarkan komitmen belanja anggaran pemerintah. POIN POIN Baca Hal 9