15
Puailiggoubat
SEPUTARSUMBAR
NO. 260, 15 - 31 Maret 2013
Lebih dari 6 ribu jiwa akan terancam bila terjadi bencana di Nagari Ampalu. Lumbung Nagari diharap bisa menjawab kerentanan pangan saat terjadi bencana.
Lurah Ampalu Gagas Lumbung Pangan Nagari FOTO: BUMI CERIA
Rus Akbar
asyarakat Nagari Lurah Ampalu, kecamatan VII Koto, kabupaten Padangpariaman, bertekad mengembangkan lumbung pangan nagari. Lumbung ini berfungsi untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat ketika terjadi bencana atau ancaman kerawanan pangan. Wali Korong Koto Tabang, nagari Lurah Ampalu, Yazirman menegaskan pihaknya telah mengkomunikasikan gagasan ini dengan pemerintah nagari. “Kami sudah mendiskusikan hal ini sejak Januari lalu,” katanya di sela kegiatan hari temu lapangan petani di nagarinya, Senin, 11 Maret 2013. Menurutnya, gagasan ini akan terus berkembang sebagai bagian dari komitmen bersama antara pemerintah nagari dengan masyarakat. “Kami biasa memanfaatkan gotong royong bulanan untuk mengembangkan gagasan ini lebih luas. Setiap bulan, gotong royong dilakukan untuk membersihkan sarana umum. Kenapa tidak kekuatan yang sudah ada ini dikembangkan lebih jauh
M
ternak yang tersapu air. Belum lagi kelompok rentan seperti lansia, wanita hamil, anak-anak dan kaum disabel yang akan menjadi korban,” papar Donna. Pertanian adalah tantangan utama nagari Lurah Ampalu sehingga inisiatif lumbung pangan nagari ini muncul. Berawal dari serangkaian sekolah lapangan pembibitan tanaman multi BENIH LOKAL - Bumi Ceria mendiskusikan pentingnya konservasi benih lokal sebagai bahan guna dan lumbung dasar lumbung pangan hidup pangan hidup pada untuk mendukung ketangguhan masya- pengurangan risiko bencana melalui 2011 hingga 2012, kelompok sekolah rakat,” ungkapnya. penilaian kerentanan dan kaasitas lapangan berencana mengembangkan “Lebih dari 6 ribu jiwa akan teran- partisipatif pada 2011. Penilaian ini lumbung pangan untuk nagari. cam bila ada bencana disini,” imbuhnya. menghasilkan peta kerentanan nagari “Dari sini, mereka mulai membiArea Manejer FIELD-Bumi Ceria, yang terdiri dari kerentanan terhadap bitkan berbagai macam tanaman, baik Madonna mengungkapkan gagasan ini banjir, longsor dan kesehatan. “Kalau yang berfungsi sebagai bahan konsumsi muncul seiring dengan pelaksanaan sudah banjir atau longsor akan banyak atau pangan, obat-obatan hingga kayusekolah lapangan bagi petani. Para sawah yang tertimbun material, rumah petani berlatih tentang teknik dan bangunan umum, irigasi, kolam dan DPRD Sumbar Diminta
Pemerintah Diminta Serius Tangani Kekerasan Terhadap Perempuan PADANG - Nurani Perempuan Woman Crisis Center (NPWCC) meminta pemerintah Sumatera Barat agar serius dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2013. Divisi Data dan Pengkajian NPWCC, Mittya Ziqroh di Padang, Jumat, 8 Maret lalu menilai selama ini pemerintah masih belum memihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. “Ada sejumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan yang masih berstatus pelajar, dan mereka justru dikeluarkan dari sekolah karena dinilai telah menjatuhkan nama baik sekolah,” katanya. Menurtunya hal itu jelas bertentangan dengan pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta pasal 28I ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan, Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. “Mereka itu korban. Seharusnya mereka dilindungi dan tidak dicabut hak-haknya untuk tetap memperoleh pendidikan,” katanya dalam diskusi bersama akademisi, Dinas Sosial Sumbar, Walhi Sumatera barat, Lembaga Bantuan Hukum Padang, Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAMPK) Universitas Andalas, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lappan) dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret. Hingga Maret 2013, NPWCC mencatat sebanyak 18 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di Sumatera Barat. Kasus tersebut terdiri atas 5 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan 13 kasus kekerasan seksual yang mana sembilan orang korban masih duduk di bangku SMP dan SMA. Umumnya pelaku adalah orang-orang dekat korban seperti ayah kandung, ayah tiri, dan kekasih.
Ia mengatakan, jumlah ini mengalami kenaikan dibanding kasus 2012. Pada tahun lalu, selam periode Januari-Maret hanya tercatat lima kasus dan hingga akhir tahun sebanyak 88 kasus. Sehubungan dengan itu, mereka mengharapkan pemerintah Sumbar agar menyiapkan regulasi bagi siswa korban kekerasan seksual sehingga korban bisa tetap memperoleh pendidikan. “Pemerintah juga harus memberikan sanksi jika ada pihak sekolah yang mengeluarkan siswa korban kekerasan seksual,” tegas Mittya. Untuk pencegahan, tambah dia, hal yang mungkin dilakukan adalah dengan cara memungsikan peran guru dan bimbingan konseling, dan memerikan pengetahuan dan pemahaman tentang reproduksi dab kerentanan terhadap tindak kekrasan seksual. “Pemerintah juga harus menyaiapkan mekanisme pemulihan berbasis sekolah untuk siswa korban kekerasan seksual,” katanya. (prl)
kayuan,” kata Donna. Selanjutnya gagasan lumbung pangan nagari berkembang secara baik. PKK dan kelompok pemuda melakukan pemetaan sekaligus mengelola sistem lumbung. Tanah kas korong serta lahan terlantar lainnya dapat digunakan sebagai areal bertanam. Untuk tanah miring, maka akan dilakukan penanaman dengan pola konservasi tanah yang baik. Pada undakan teras ditanam rumbut vetiver (akar wangi) yang akarnya dapat menjangkau kedalam 2 meter. Di tengah teras ditanami dengan berbagai macam sayuran, tanaman obat serta tanaman pangan lainnya. “Kami masih menyiapkan sistem yang baik untuk distribusi keuntungan. Bisa saja hasil penanaman dinikmati sebagai tambahan bahan pangan bagi pengelola dan masyarakat korong, tapi bisa juga dijual. Uangnya dapat dikelola untuk kepentingan sosial. Yang penting, gagasan ini suda ada. Seterusnya, bagaimana masyarakat dan pemerintah Nagari dapat menajamkan inisiatif ini,” tandas Donna. (r)
Tuntaskan Dana Safari
Dakwah PADANG - Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Barat menuntut agar DPRD Sumbar segera menyelesaikan dugaan penyelewengan alokasi APBD 2013 senilai Rp1,9 miliar untuk dana safari dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "DPRD harus segera membentuk Pansus untuk penelursaran dana siluman sebesar Rp1,9 miliar yang semestinya dana itu digunakan untuk kepentingan masyrakat," ujar Ketua PMII Sumbar, Khadafi saat menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Sumbar, Rabu 13 Maret lalu. Para aktivis berdemo dengan spanduk yang berisi kecaman lambannya DPRD membentuk pansus serta maminta dana safari dakwah diubah menjadi hibah untuk masyrakat. Selan itu massa juga membawa poster antara lain bertuliskan "DPRD Sumbar jangan bertele-tele! Segera bentuk pansus", "Tugas Kapolda Sidik Tuntas Kasus Penyelewengan APBD Sumbar 2013". Aksi tersebut merupakan bentuk kekesalan mereka karena sejak menggelar aksi serupa pada 25 Februari lalu, hingga kini Dewan belum membentuk pansus. Akan tetapi, saat demo berlangsung para anggota Dewan sedang melakukan rapat paripurna untuk membentuk panitia hak angket guna penelusuran dana tersebut. Ketua DPRD Sumatera Barat Yultekhnil mengatakan, pembentukan hak angket anggota dewan terkait Dana Safari Dakwah sebesar Rp1,9 miliar ini bertujuan untuk menjernihkan persoalan dana hibah tersebut dan merupakan tugas fungsi DPRD disektor pengawasan. Dalam rapat paripurna tersebut masing-masing fraksi menyampaikan tanggapan mereka terkait pembentukan hak angket guna penelurusan dana safari dakwah PKS tersebut. Dari 45 orang anggota dewan, sebanyak 27 di antarnya menyetujui pembentukan hak angket yakni dari fraksi Demokrat, Hanura, Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara, 18 anggota dewan lain menolak pembentukan hak angket, yakni dari Fraksi PAN, Golkar, PKS, PDIP, serta Bintang Reformasi. (prl)