312

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

N 31 o.

2

- 3 Tah 1 un M XI ei II 20 15

HARGA ECERAN RP 3000

Tabloid Alternatif Dwimingguan

15

Puailiggoubat NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

2

Uggla Iginia Rp64 miliar bulagat pasipaeruk leleu simakakatai sirururla ka sia singet Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ka 2003 tak moi raalak ia kalulut rakua sai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Agam Kuantan, leleu simakakatai ka Mentawai tak maigi - 3

Dukung Pemekaran Desa Sila’ Oinan Kepada Bapak Ketua DPRD Mentawan, Masyarakat Dusun Salappak meminta untuk pemekaran di Dusun Salappak untuk menjadi Desa Sila’ Oinan.

081374926618

BBM Masih Mahal Kenapa bahan bakar minyak harganya masih terlalu tinggi dan apa yang menyebabkannya.

Tolong perhatikan Bapak Bupati dan DPRD. Hermanus Afran Sal +6282283182397

Enungan samba kudduat pulaggengan ka Tumalei pulaggajat sibau siorak tsunami ka Desa Silabu, Pagai Utara tak pei maigi - 6 Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet iobak pulaggajat ka Sila’ Oinan, Siberut Selatan ibailiu ia sara desa sibau, ikaroni baga sipulaggai kaet tat musabu sia - 7 Suwardi, siukumra kalulut pakakataira bulagat ka Dinas Pendidikan Mentawai rura 2012 itiddou ka Mahkamah Agung bulek raitcok minca ukum siorak akenenda kalulut ai sese bukti sibau - 10 24 satoga SMA ka Mentawai situguguruk ka enungan SNMPTN rasilok sia ka perguruan tinggi ka Indonesia - 18 COVER DEPAN: N FOTO: BAMBANG/PUAILIGGOUBAT N DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat SAMBUNGAN HAL 23

Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja Yuafriza REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sipora) Rinto Robertus (Saibi) Leo Marsen (Sikakap) Supri Lindra (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Siprianus Sababalat (Siberut Selatan) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 37121 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Upacara Jadi...

Berselang waktu 1 atau 2 hari masih akan dilakukan apacara yang disebut alup. Upacara ini merupakan pesta terbesar dari rangkaian pesta sebelumnya dalam proses pendidikan sikerei. Dan pada saat itu pula akan disediakan makanan pesta yang disediakan makanan pesta dalam jumlah yang lebih banyak seperti babi dan ayam sekaligus pada malam harinya akan diadakan asailuppa yaitu ujian terhadapsikerei baru untuk memegang dan menginjak bara api. Api yang akan diinjak dari daun sigujuk, dan pelehak. Menurut kepercayaan parasikerei bahwa jika sikerei bersifat baik dan benar maka dia tidak akan terbakar dan terluka dengan bara api yang telah diinjak tersebut.

Selanjutnya masih dalam upacara ini juga akan diadakan upacara pangande monga. Sebelum melakukan pangande monga maka daging yang telah dipersiapkan akan digantung di atas dan harus berada di hadapan para sikerei pada saat

upacara pangande monga. Dalam upacara pangande monga seluruh sikerei bernyanyi dan menari yang dipimpin oleh sipaumat dengan sebuah kalabba yang dihiasi-bunga-bunga.

Minitur kapal tersebut merupakan mainan bagi roh yang digunakan oleh sikerei dalam upacara proses menjadi sikerei. Pada saat menari dan menyanyi dengan sebuah mainan roh tersebut para sikerei mengilustrasikan sebuah perjalanan yang dilakukan oleh calon sikerei untuk menemui atau mencari pagetasabbau yang dianggap sebagai ukkui para sikerei atau leluhur para sikerei. Kalabba melambangkan sebuah sampan yang diilustrasikan dalam perjalanan para sikerei mencari roh pagetasabbau hingga mereka menyeberangi pulau atau lautan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya.

Dalam upacara pangande monga perjalanan para sikerei dan sipaumat bersama dengan sikerei

baru akan dimulai dari tempat atau kampung sikerei yang baru dengan menelusuri setiap muara anak sungai, sambil bernyanyi dan menari mereka akan menghitung setiap anak sungai.

Pada setiap anak sungai para sikerei dan sipaumat akan beristirahat sesaat. Tari dan nyanyian sikerei akan dilanjutkan kembali hingga para sikerei dan sikerei baru dapat menemukan roh serta tempat pagetasabbau. Adapun tujuan mencari tempat dan menemui rohpagetasabbau adalah untuk meminta restu sekaligus mengambil dan mendapatkan ilmu kerei. Pada saat setelah menemukan roh pagetasabbau para sikerei akan kemasukan roh pagetasabbau dengan tidak sadarkan diri artinya para sikerei dan sikerei baru telah mengambil ilmu atau kepintaran dari pagetasabbau yang merupakan ukkui dari seluruh sikerei atau leluhur sikerei.

Setelah sikerei baru menemu-kan roh dan tempat pagetasabbau dan mendapatkan restunya, selu-ruh sikerei dan sikerei baru akan kembali ke kampung dengan cara yang sama, dengan kembali menghitung setiap anak sungai dan tetap menyanyikan nyanyian sikerei serta menari. Pada setiap anak sungai para sikerei dan sikerei baru akan beristirahat sejenak. Mereka juga harus mampu menghitung waktu dengan teliti dan tepat agar tiba kembali ke kampung pada saat pagi hari matahari mulai terbit.

Yang menandakan sebagai lambang pembaharuan hidup, pencerahan hidup, harapan hidup, dalam kehidupan sikerei baru serta tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya sebagai seorang sikerei sepanjang masa hidupnya dan melakukan aktivitas bersama dengan masyarakat tradisional Mentawai. (tulisan ini merupakan salah satu naskah peserta lomba penulisan budaya yang diselenggarakan Yayasan Citra Mandiri Mentawai)

3

Puailiggoubat NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

FOTO:RACHMADI/YCMM

Dana masih tersimpan di kas Pemda Mentawai

Bambang Sagurung Patrisius Sanene

ebanyak Rp 64 miliar Dana Reboisasi (DR) Mentawai yang berasal dari pungutan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sejak 2003 lalu, hingga kini tidak bisa digunakan. ”Kita tidak dapat menggunakan Dana Reboisasi tersebut karena berdasarkan penilaian dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Agam Kuantan, lahan kritis di Mentawai tidak begitu luas,” kata Kepala Dinas Kehutanan Mentawai, Binsar Saleleubaja kepadaPuailiggoubat, Jumat, 8 Mei lalu.

Dikatakan Binsar, berdasarkan penilaian BP DAS, lahan kristis yang ada di Mentawai hanya 153 hektar yang berada di bagian Muntei dan Mailep-pet.

“Namun berdasarkan pengecekan tim Dinas Kehutanan Mentawai di lapangan ternyata kawasan tersebut merupakan kawasan perkebunan rakyat (APL),” katanya.

Untuk melakukan penanaman di lokasi tersebut, pihak Dinas Kehutanan Mentawai membentuk kelompok masyarakat tani yang disebut sebagai hutan rakyat. “Kita akan fasilitasi bibit untuk melakukan penanaman di lokasi tersebut karena berada di sepanjang pinggiran sungai,” katanya.

Dikatakan Binsar, untuk lahan bekas tebangan HPH baik yang pernah beroperasi di Mentawai namun izin masih tetap berlaku, pihaknya tidak dapat melakukan reboisasi. “Ada HPH yang statusnya izinnya tidak jelas sampai sekarang dan untuk melakukan reboisasi di bekas tebangan mereka kita tidak punya wewenang,” katanya.

Misalnya PT. Hutani Bhara Union Lestari. “Izin pemanfaatan lahan sudah habis dan kita tidak tahu

S

RP64 MILIAR DANA REBOISASI MENTAWAI TAK DAPAT DIGUNAKAN apakah diperpanjang atau tidak. Namun pihak PT. Bhara Union ini tidak juga menyerahkan lahannya kepada pemerintah. Jadi masih menggantung seperti itu,” katanya.

Selain Dana Reboisasi dari pungutan IUPHHK, Mentawai juga tidak bisa menggunakan Dana Alokasi Khusus Reboisasi sejak 2013 lalu. Dijelaskan Binsar, pada 2013 lalu, Mentawai mendapat DAK Reboisasi sebesar Rp1,6 miliar namun karena tidak digunakan, maka dana dipulangkan ke kas negara. Tahun berikutnya dianggarkan kembali dengan jumlah sama, namun lagi-lagi gagal digunakan karena perencanaan program dan penggunaan anggaran reboisasi tidak rampung. Tahun ini, DAK kembali dikucurkan.

“Kita coba surati penggunaan anggarannya apakah sama dengan penggunaan APBD atau tidak setelah disahkan. Namun jawabannya belum dapat sampai sekarang karena kita tidak mau dalam pelaksanaannya berbenturan dengan aturan yang ada,” katanya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Mentawai Kortanius Sabeleake mengatakan penggunaan dana tersebut tidak harus menuggu aturan dari Pemerintah Provinsi Sumbar, namun Pemda Mentawai juga harus mencari solusi dengan cara melakukan konsultasi langsung dengan pihak Kementerian Keuangan, atau dengan Kementerian Kehutanan.

“Kita sudah minta Dinas Kehutanan mencari solusi agar anggaran ini dapat

digunakan, Pemprov mesti melakukan penilaian dan Pemkab mencari solusi terkait kegiatan yang akan dilakukan untuk menggunakan uang itu, tidak boleh lama menunggu,” kata Korta, Rabu, 13 Mei lalu.

Korta menyarankan Pemda Mentawai mencari aturannya melalui konsultasi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan dan BPK serta dicarikan dasar hukumnya supaya dana tersebut bisa digunakan.

Saat ini, HPH yang masih aktif beroperasi di Mentawai yaitu PT. Minas Pagai Lumber , yang mendapat IUPHHK dari Menteri Kehutanan sejak Oktober 1995 seluas 78.000 ha dengan jangka waktu 20 tahun dan kembali diperpanjang 45 tahun. Satu lagi

PT. Salaki Summa Sejahtera denga Izin Hak Pengusahaan Hutan dari Menteri Kehutanan sejak Oktober 2004, seluas 47.605 ha untuk jangka 56 tahun.

Sementara dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, pasal 16 dinyatakan bahwa penggunaan DR hanya untuk membi-ayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya.

Rehabilitasi hutan dan lahan kegiatannya meliputi reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Reboisasi dan pemeliharaan dilakukan di hutan produksi, hutan lindung dan atau hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti Taman Nasional.

Sementara penghijauan kegiatannya pembangunan hutan hak atau hutan milik, pembangunan usaha kehutanan yang terkait kelestarian hutan dan pembangunan usaha tani konservasi Daerah Aliran Sungai.

Sementara pengayaan tanaman dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi.

Kegiatan pendukung reboisasi dan rehabilitasi meliputi; perlindungan hutan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, pengawasan dan pengendalian, pengenaan, penerimaan dan penggunaan DR, pengembangan perbenihan, penelitian dan pengembangan, pelatihan, penyuluhan serta pemberda-yaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan.

Di dalam PP tersebut dinyatakan bahwa kegiatan rehabilitasi dan reboisasi itu dibiayai melalui skema pinjaman, jika tak layak melalui skema pinjaman dapat menggunakan DR melalui dokumen anggaran.

DR tersebut dikumpulkan dari pungutan pemegang izin IUPHHK dengan persentase, 40 persen untuk daerah penghasil dan 60 persen untuk pemerintah pusat. (o)

Puailiggoubat NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

Hendri sudah lima bulan mangkir dari tugas dan tidak hadir dalam agenda DPRD

Ketua Komisi A DPRD Mentawai Terancam Diganti FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung Leo Marsen

etua Komisi A DPRD Mentawai Bidang Pemerintahan, Hendri Nasrani sudah lima bulan absen dan tidak mengikuti agenda DPRD. Tidak ada kejelasan soal ketidakhadiran Hendri.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Mentawai, Maralus Sagari mengatakan bila enam kali anggota DPRD Mentawai tidak mengikuti sidang yang diagendakan tanpa keterangan yang jelas maka anggota DPRD Mentawai bersangkutan dapat diganti melalui Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Sudah ada Tatib (Tata Tertib) yang mengatur hal tersebut. Bila enam kali berturut-turut tidak mengikuti agenda sidang tanpa keterangan yang jelas maka dapat di-PAW, namun ini diserahkan kembali kepada partai,” katanya, Rabu 29 April lalu.

Di DPRD Mentawai, Hendri Nas-

4

K

SIDANG DPRD - Sidang DPRD yang jarang diikuti Hendri Nasrani rani menjabat sebagai anggota DPRD Mentawai dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ketua Komisi A serta Ketua

Warga Keluhkan Jaringan Telkomsel di Saumanganya Tak Aktif SAUMANGANYA-Sudah tiga bulan jaringan Telkomsel di Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara tidak aktif terhitung sejak Februari sampai April. Warga terpaksa ke Sikakap dengan jarak tempuh 30 kilometer naik sepeda motor atau dua jam perjalanan jika perlu menelepon.

Joni (37), warga Desa Saumanganya yang ditemui saat berbelanja ke Sikakap mengatakan, sinyal tidak aktif membuat warga tidak bisa berkomunikasi, apalagi ada orang tua yang akan menghubungi anak mereka yang sekolah di luar Mentawai. “Saya terpaksa ke Sikakap untuk menelepon, habis waktu dan biaya hanya untuk berkomunikasi,” katanya, Minggu, 26 April lalu.

Sion Saleleubaja, penjaga tower Telkomsel di Saumanganya ketika ditemui Puailiggoubat, Senin 28 April lalu mengatakan, perangkat modem dan lampu solar sel nyala, tapi tidak ada sinyal.

“Untuk kepastiannya berkemungkinan di sentralnya,” katanya.

Sementara Marcolinus Salamanang, staf Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Mentawai mengatakan, di sekitar tower dan di sekeliling pagar perlu dijaga bersama karena perangkat Telkomsel sangat sensitif.

“Sedikit saja terganggu oleh alam seperti goncangan gempa, angin kencang, petir dan orang yang usil sehingga frekuensi sinyal bisa hilang,” ujarnya.

Tower Telkomsel ada dua kategori, kategori bisnis berada di Kecamatan Malakopa, Sikakap, Sipora Utara (Tuapeijat,) Siberut Selatan dan Siberut Utara (Sikabaluan) yang ada jaringan internetnya. Tapi kalau tower Telkomsel kategori bantuan sosial yaitu Saibi, Betaet,Sioban, Bosua dan Saumanganya tidak bisa internet.

“Jika ada tower atau gangguan jaringan Telkomsel pihak pemerintah setempat menyampaikan secara tertulis ke Dishubkominfo bagianKominfo dan kita hubungi pihak teknisi Telkomsel untuk mengecek perangkat tower dilapangan,” katanya. (leo/r)

Fraksi Gerindra, PBB dan PAN. Sejumlah kegiatan yang diagendakan DPRD Mentawai, hearing, rapat

paripurna, kunker hingga terakhir pelantikan Wakil II ketua DPRD Mentawai Nikanor Saguruk, tidak pernah dihadiri Hendri.

“Kita sudah surati partai. Kita sudah hubungi lewat telepon dan sms namun tidak ada jawaban. Kalau sedang sakit pasti ada surat keterangan dari dokter, namun ini tidak ada informasi resmi,” kata anggota fraksi Golkar.

Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok mengatakan pimpinan DPRD telah menyurati Hendri terkait ketidak-

hadirannya dalam kegiatan-kegiatan DPRD. “Namun belum ada tanggapan sampai sekarang,” kata Yosep kepada Puailiggoubat, beberapa waktu lalu.

Menurut Yosep, dari pihak fraksi maupun komisi Hendri, hingga saat ini belum ada mempertanyakan ketidakhadiran Hendri. ”Kita bisa proses kalau ada permintaan dari fraksi atau komisi terkait hal ini, namun sampai sekarang itu tidak ada secara resmi,” katanya.

Sementara Puailiggoubat mencoba mengkonfirmasi ke rumah Hendri Nasrani di Dusun Masabuk Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap terkait keberadaannya, pada pukul 19.30 WIB, Selasa 11 Mei lalu. Namun ternyata Hendri tidak ada di rumah dan Puailiggoubat hanya ditemui empat orang keponakannya. Dari keterangan mereka, Hendri sedang berada di Pulau Bakkat Minuang menjaga ladangnya dan tidak jelas kapan pulangnya. Saat diminta nomor kontak yang bisa dihubungi mereka menjawab tidak tahu. (r)

Perluasan Bandara Rokot Tak Akan Rusak Hutan Bakau TUAPEIJAT—Landasan pacu Bandar Udara Rokot, Kecamatan Sipora Utara semakin terancam abrasi pantai. Berdasarkan pantuanPuailiggoubat, Selasa, 28 April lalu, hempasan gelombang saat pasang naik air laut sudah sampai pada tembok pagar kawasan Bandara Rokot serta perumahan dan fasilitas bangunan yang ada di kawasan bandara.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mentawai, Edi Sukarni mengatakan, pihak pemerintah Mentawai sedang berupaya melakukan pembebasan lahan untuk menggeser landasan pacu bandara ke arah yang agak jauh dari pantai. “Hal ini dalam rangka memperluas landasan pacu bandara Rokot juga. Landasan pacu yang baru untuk pesawat yang kapasitas penumpangnya 70 orang,” katanya pada Puailiggoubat akhir Maret lalu.

Lebih lanjut dikatakan Edi, landasan pacu yang ada sekarang ini sepanjang 800 meter tidak digunakan lagi untuk landasan pesawat, namun akan dibangun baru sepanjang 1.600 meter. “Lokasinya masih di sekitar kawasan bandara rokot, namun kita buat baru dan tidak merusak hutan magrove yang ada di sekitar pantai Rokot,” katanya.

Pembangunan landasan pacu

menurut Edi, tinggal menyelesaikan persoalan lahan milik masyarakat.

“Pada intinya masyarakat mendukung, tinggal negosiasi harga lagi,” katanya.

Ketua Komisi B DPRD Mentawai yang membidangi pembangunan, Jakop Saguruk, mengatakan perluasan landasan pacu bandara Rokot termasuk program pembangunan infrastruktur di Mentawai untuk mempermudah akses dari Mentawai dan ke luar Mentawai selain layanan kapal yang ada.

“Kita mendorong pembangunan

tersebut karena ini memiliki dampak terhadap kemajuan Mentawai dan kita berharap negosiasi dengan masyarakat terkait pembebasan lahan yang digunakan dapat diselesaikan dengan cepat,” katanya.

Dalam APBD Mentawai 2015, di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Mentawai terdapat anggaran pengadaan tanah fasilitas pembangunan Rp2,5 miliar, anggaran persiapan pengadaan tanah fasilitas pembangunan Rp492 juta. (bs/r) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

TERANCAM ABRASI - Bandara Rokot, Sipora Utara yang terancam abrasi pantai

MENTAWAINEWS 414 Warga Sikakap Urus Administrasi Kependudukan SIKAKAP - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Mentawai di Kecamatan Sikakap menerima 414 berkas masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan sipil.

Menurut Ketua Tim Disdukcapil Kecamatan Sikakap, Sudarsono Saogo, warga yang mengurus administrasi kependuduk-an sipil periode pertama sebanyak 414 orang, terbanyak itu akta kelahiran seba-nyak 295 orang, akte nikah 44 orang, dan kartu keluarga 75 orang. Warga yang mengurus administrasi kependudukan sipil tidak dipungut biaya sama sekali. “Bahkan berkasnya langsung kita an tarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Tuapeijat,” ucapnya, Jumat 17 April lalu.

Kalau ada berkas yang tidak lengkap misalnya tidak ada surat nikah orang tua yang ingin mengurus akte kelahiran maka berkasnya akan dikembalikan kepada orang bersangkutan agar dilengkapi. “Warga yang mengurus akte kelahiran, akte nikah, dan kartu kependudukan tidak perlu ke Tuapeijat untuk menjemputnya, kalau sudah keluar nanti akan langsung kita bawakan,” kata Sudarsono. (spr/r)

Warga Diminta Siapkan Surat Hibah Tanah Sebelum Pembangunan SAUMANGANYA - Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet meminta masyarakat menyiapkan surat hibah tanah untuk pekerjaan pembangunan prasarana di Mentawai.

Ia mengatakan, terhalangnya pembangunan di Mentawai disebabkan karena warga tidak mau menghibahkan tanah untuk lokasi pembangunan. Walaupun ada orang yang bersedia di kemudian hari pasti ada saja pihak lain yang menuntut misalnya ke-turunan yang bersangkutan, akibatnya pembangunan yang dilakukan pemerintah terhenti.

“Pembangunan terhambat karena masalah tanah, selama ini pemilik tanah banyak tidak setuju bila tanahnya terkena pembangunan seperti jalan,” katanya, Senin, 4 Mei lalu.

Sebelum pekerjaan dilaksanakan, masyarakat dan kepala dusun harus membuat surat kesepakatan bersama yang isinya tidak ada ganti rugi bila tanah dan tanaman masyarakat terkena pembangunan jalan.

Kalau ada surat kesepakatan tersebut tidak akan terjadi lagi kendala saat pembangunan dilakukan.

“Setiap pembangunan yang dikerjakan pemerintah semuanya itu untuk masyarakat, sudah sewajarnya setiap pembangunan ada di dusun atau di desa,” katanya.

Yudas juga meminta masyarakat harus bersama-sama mengawasi, baik itu pekerjaan yang oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), seperti P2D, PNPM-MPd, termasuk pembangunan dananya dari Alokasi Dana Desa (ADD), atau pembangunan dikerjakan kontraktor.

“Tanah dan pengawasan menjadi kunci setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, supaya pekerjaan tidak asal jadi saja, pekerjaan itu harus sesuai dengan bestek yang telah dibuat, pekerjaan harus tepat waktu,” kata Yudas. (spr/r)

Puailiggoubat

NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

5

Jual Beli Sembako Lancar Sejak Ada Kapal Antarpulau FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Kapal antarpulau di daerah Sao, Sipora Selatan membantu perputaran ekonomi masyarakat

Bambang Sagurung

W

arga yang ada di sekitar Dusun Sao, Desa Bosua terbantu dengan kedatang-

an pedagang bahan pokok sejak adanya layanan kapal antar pulau.

Hal ini terlihat dari pantauan Puailiggoubat, Senin, 27 April lalu saat KM. Pulau Simasin bersandar di Pelabuhan Sao. Menjelang kapal antar pulau berlabuh, ibu-ibu dari Dusun Sao, Katiet, Monganbosua, Bosua dan Gobik sudah berkerumun di tepi pantai tempat transaksi jual-beli digelar. Setelah barang pedagang diturunkan dan dibuka, ibu-ibu rebutan membeli kebutuhan yang mereka perlukan seperti cabe, sayur-sayuran, bawang, kentang, tahu dan buah-buahan. Ada juga pedagang yang jual kain.

“Masyarakat terbantu dengan adanya pedagang yang jual kebutuhan dapur karena tidak harus ke Sioban lagi untuk belanja. Dengan uang Rp100 ribu sudah dapat beli cabe, sayur, tahu dan kebutuhan lainnya,” kata Jeremias Sakerebau.

Karni, seorang ibu rumah tangga dari Sao mengatakan, adanya peda-

BEREBUT - Warga berebut membeli bahan pokok di Sao Bosua gang yang datang biaya yang dikeluarkan lebih murah. “Biasanya habis ke ongkos untuk membeli keperluan dapur sekarang sudah dapat digunakan untuk membeli keperluan lainnya,” katanya.

Ia membeli cabe Rp35 ribu per kg, jeruk manis Rp20 ribu per kg dan sayur-sayuran Rp25 ribu per kg. “Ini merupakan pasar ketiga kali sejak kapal masuk ke Sao,” katanya.

Ena, salah seorang pedagang yang datang ke Sao mengatakan awalnya hanya ingin mencoba berjualan kebutuhan pokok saat kapal antar pulau melakukan pelayanan ke Sao. Setelah menggelar

barang dagangan pertama antusias masyarakat sangat tinggi bahkan ada yang tidak kebagian. “Akhirnya setiap kapal masuk saya selalu datang, kadang karena kapal antar pulau tidak jalan saja,” katanya.

Transaksi jual beli yang dilakukan pedagang dan masyarakat masih di tepi pantai dan di bawah pohon kelapa. Hal ini dapat mengancam keselamatan saat melakukan transaksi. “Kita sudah sampaikan kepada kepala dusun dan pihak desa untuk memfasilitasi ini supaya masyarakat dan pedagang aman. Kalau seperti ini takutnya buah kepala jatuh atau pelepah kelapa jatuh menimpa

masyarakat,” kata Selsius Hansip di Dusun Sao. Dikatakan Selsius, dengan datangnya pedagang, masyarakat jadi terbantu. “Biasanya masyarakat belanja ke Sioban butuh biaya boat Rp100 ribu pergi dan pulang.

Kalau naik ojek lebih mahal dan jalan rusak. Tapi dengan adanya pedagang datang, uang Rp100 ribu yang biasanya dijadikan sebagai ongkos sekarang langsung jadi uang belanja kebutuhan,” katanya.

Transaksi jual beli di Dusun Sao dilakukan setiap Senin sore saat kapal antar pulau masuk. (r)

Korban Gempa dan Tsunami Harapkan Penerangan dan Air Bersih BOSUA-Warga korban gempa dan tsunami Mentawai 2010 di Dusun Bosua, Desa Bosua, Sipora Selatan mengharapkan adanya penerangan dan layanan air bersih di lokasi huntap karena setelah pembangunan huntap selesai dikerjakan, masyarakat akan sulit tinggal dengan tidak adanya layanan penerangan dan air bersih.

Hal ini dikatakan Faomasi, warga Dusun Bosua pada Puailiggoubat, Senin, 27 April lalu. “Penerangan dan air bersih sangat kita butuhkan karena selama mengerjakan huntap kita kesulitan akan itu,” katanya.

Untuk mencari air saat pembangunan tapak rumah dan pembuatan lobrik mayarakat mesti harus

turun ke bawah (ke lokasi yang lebih rendah) untuk mengambil air.

“Ada masyarakat yang membuat bak darurat untuk menampung air saat hujan namun yang lain mengambil air dibawah karena sumber air tidak ada di bukit,” katanya.

Nason Samaloisa, warga lainnya juga berharap ada penerangan karena dengan adanya penerangan akan membuat masyarakat betah tinggal di huntap. “Untuk di perkampungan lama saja masyarakat masih menggunakan lampu pribadi. Kita berharap ke depan ini pihak pemerintah memprogramkan layanan penerangan seperti PLN atau tenaga surya,” katanya. (bs/r)

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

BERLUMPUR - Pengendara melintasi jalan berlumpur di lokasi huntap Bosua

6 Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

Akses yang sulit membuat pelayanan masyarakat tidak maksimal

Bambang Sagurung

Tumalei, Pemukiman Baru dengan Akses Minim FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

umalei merupakan perkampungan baru korban tsunami di Desa Silabu, Pagai Utara.

Karena masih baru, daerah ini masih minim sarana transportasi maupun fasilitas kesehatan. Pada 11 Mei lalu, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dan rombongan berkunjung ke sana.

Rombongan terbagi beberapa boat.

Untung cuaca cukup bersahabat dalam perjalanan kali ini. Tim Bupati menggunakan satu boat sudah bertolak lebih dulu menuju Saumanganya, ibu kecamatan Pagai Utara. Dari Saumanganya mereka menggunakan sepeda motor ke Tumalei. Sementara boat yang lain membawa tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Mentawai yang nantinya melakukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Tumalei di sela-sela kunjungan bupati. Selain dari Dinas kesehatan juga ikut beberapa wartawan dan staf Humas Pemda Mentawai.

Meski sempat nyasar karena operator boat tidak tahu lokasi persis Tumalei, setelah bertanya ke nelayan setempat, kami merapat ke pantai.

Rombongan lalu menyisir pantai sepanjang 1 km dalam keadaan hujan untuk mencari jalan setapak menuju perkampungan sekitar satu jam tak membuahkan hasil sehingga perjalanan dilanjutkan dengan boat menyusur sungai.

Tiba di perkampungan, terlihat rumah bantuan gempa sudah hampir rampung. Kampung baru ini terletak di

T

pungkan pembangunannya,” katanya saat melakukan pertemuan dengan masyarakat Tumalei, Senin, 11 Mei lalu.

Untuk dana pembangunan huntap Mentawai telah dicairkan kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat.

“95 persen dana untuk pembangunan huntap itu sudah dicairkan kepada masyarakat,” katanya.

Diingatkan KUNJUNGI TUMALEI - Kunjungan Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet ke Tumalei Yudas agar dana Pagai Utara pembangunan huntap digunakan belakang pemukiman lama.

KK, Gogoa 4 KK, Silabu Utara 46 KK, untuk pembangunan huntap sesuai “Keterlambatan di sini soal perse- Silabu Selatan 48 KK, Maguiruk 77 KK. dengan yang telah ditetapkan pediaan kayu saja, karena untuk meng- Desa Saumanganya di Dusun Mapinang merintah. “Tidak masalah uangnya angkut kayu susah dan juga BBM untuk 59 KK, Pasapuat 22 KK, Mabulau dikemanakan, namun huntap harus mengolah kayu sulit,” kata Jarlinus Buggei 8 KK. dibangun dan dirampungkan,” katanya.

Ridwan, Camat Pagai Utara kepada Terkait dengan persoalan kayu, Yudas Sabaggalet mengharapkan Puailiggoubat. agar masyarakat dapat merampungkan menurut Yudas sudah tidak ada masalah Di wilayah Kecamatan Pagai Utara, pembangunan hunian tetap hingga akhir sepanjang penggunaanya untuk kebuhuntap yang dibangun untuk korban Mei, karena pada awalnya huntap tuhan masyarakat dan bukan untuk gempa dan tsunami Mentawai 2010 lalu Mentawai harus sudah dirampungkan dibawa keluar untuk diperjual belikan.

447 KK, tersebar di tiga desa. Di akhir April lalu.

“Kayu sudah diberikan kemudahan, asal antaranya Desa Betumonga Dusun “Kita sudah minta dispensasi bagi tidak dibawa keluar untuk diperjualMuntei 65 KK, Baru-baru 23 KK, pemerintah untuk menyelesaikan belikan,” katanya.

Sabeu Guggung 53 KK. huntap hingga akhir Mei. Untuk itu kita Bila pembangunan huntap selesai, Di Desa Silabu Dusun Tumalei 42 mengharapkan agar masyarakat meram- maka pihak pemerintah akan melakukan sertifikasi huntap kepada masingmasing-masing masyarakat pemilik huntap. “Nantinya kalau sudah selesai akan ada pembangunan penerangan,

Polindes Akan Dibangun di Tumalei TUMALEI - Dinas Kesehatan Mentawai akan membangun polindes untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat di Dusun Tumalei, Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara. ”Kita akan bangun polindes, namun ketersediaan lahan dari masyarakat harus ada. Surat hibah lahan dari masyarakat nantinya itu akan mendorong percepatan pembangunan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Lahmudin Siregar, 11 Mei lalu saat berkunjung ke Tumalei.

Saat ini jika hendak melakukan pelayanan kesehatan di Tumalei, petugas kesehatan hanya menumpang di rumah masyarakat. “Termasuk petugas kesehatan yang kita tempatkan di sini merasa tidak betah karena menumpang di rumah warga.

Ini berdampak pada maksimal atau

tidaknya pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” katanya.

Selain pembangunan polindes, Dinas Kesehatan juga akan menambah satu petugas kesehatan di Dusun Tumalei. “Nantinya kalau satu petugas mau keluar karena ada urusan maka yang satu tetap berada di tempat tugas. Kalau sekarang dengan satu petugas saat dia ada keperluan keluar maka terjadi kekosongan,” katanya.

Tidak maksimalnya layanan kesehatan di Tumalei diakui oleh masyarakat. “Petugasnya sering keluar dengan alasan ada keperluan penting sehingga masyarakat yang kebetulan mau berobat harus ke Saumanganya dengan biaya transportasi mencapai ratusan ribu,” kataSapron Tamba, warga Tumalei.

Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet mengatakan, mengatakan pembangunan polindes Tumalei akan dilakukan pada Juni atau Juli mendatang bila ketersediaan lahan dari masyarakat sudah ada. “Kita akan anggarankan di anggaran perubahan dan hal ini kita minta dukungan dari DPRD Mentawai,” katanya.

Sementara Nelsen Sakerebau, anggota DPRD Mentawai dari Daerah pemilihan Mentawai IV meliputi Kecamatan Sikakap, Pagai Utara dan Pagai Selatan mengatakan DPRD siap mendukung pembangunan yang bersentuhan dan berdampak langsung dengan masyarakat. “Yang namanya pembangunan dan program yang berkaitan langsung dengan masyarakat DPRD siap mendukung,” katanya. (bs/r)

perekonomian dan pembangunan infrastruktur seperti jalan,” katanya.

Menurut Yudas ada oknum yang mempolitisi dirinya terkait dengan dana pembangunan huntap Mentawai. “Kita juga sampai dipolitisi soal dana huntap, sementara kita tidak pernah melihat dan memegang dana huntap tersebut karena dari Pemerintah Provinsi langsung dicairkan kepada masyarakat melalui rekening pokmas,” ujarnya.

Untuk pembangunan jalan, Pemkab sudah berkoordinasikan dengan Camat bagaimana melakukan pembangunan infrastruktur dalam waktu dekat dengan program yang cepat.

Untuk membantu masyarakat, dua unit jembatan dari Tumalei menuju Saumanganya akan dikerjakan melalui PNPM dan P2D Mandiri. “Jembatan yang terpenting karena untuk jalan dikerjakan oleh Dinas PU. Memang kondisi jalan tidak bagus apalagi saat musim hujan, namun karena kondisi jembatan sedang rusak berat maka itu yang dikerjakan untuk membatu akses masyarakat,” kata Jarlinus.

Kondisi jalan yang rusak membuat ongkos ojek dari Tumalei menuju Saumanganya cukup mahal. “Untuk jarak tempuh dengan kondisi jalan becek seperti ini bisa memakan waktu empat hingga lima jam, sementara ongkos ojek yang biasanya Rp150 ribu Rp200 ribu menjadi Rp500 ribu,” kata salah seorang warga.

Bila kondisi jalan tidak mendukung pada umumnya masyarakat menggunakan jasa boat menuju Saumanganya dengan jarak tempuh satu hingga dua jam dengan ongkos Rp50 ribu Rp100 ribu per orang. (r) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

SEBERANGI SUNGAI - Petugas dari Dinas Kesehatan Mentawai menyusuri sungai sambil membawa obat dan MP-ASI di Tumalei

MENTAWAINEWS

Puailiggoubat

NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

7

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Desa baru mendorong kemandirian masyarakat

Bambang Sagurung

B

upati Mentawai Yudas Sabaggalet mendukung pembentukan Desa Sila’ Oinan

yang meliputi Dusun Bekkeiluk, Salappak, Magosi dan Tinambu. Dukungan ini disampaikan saat bertemu dengan Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) serta rombongan di Kantor Bupati Mentawai, KM 4 Tuapeijat, 8 Mei lalu. ”Kita mendukung pembentukan Desa Sila’ Oinan, hanya saja perlu komitmen masyarakat untuk tidak berpindah-pindah lagi setelah ditetapkan jadi satu desa,” kata Yudas.

Warga Tinambu yang secara administratif masuk wilayah Desa Saliguma, Siberut Tengah namun aksesnya cukup jauh ke pusat desa.”Mereka sudah kita berikan kebebasan, mau bergabung di Siberut Tengah atau Siberut Selatan. Jadi soal komitmennya saja,” katanya.

Menurut Yudas, pihak memerintah daerah sedang membuat peraturan bupati untuk pemekaran desa yang ada di wilayah Mentawai. Terkait dengan desa yang akan dimekarkan sedang dalam tahap rancangan. “Kita tidak mau ketika dusun ini digabung untuk membentuk satu desa akan melikuidasi desa yang sudah terbentuk sebelumnya,” katanya.

Bupati juga berharap agar mentalitas masyarakat disiapkan dalam melaksanakan pemekaran desa. “Mereka mau menjadi desa jangan hanya karena ada oknum yang mau menjadi kepala desa.

Tapi masyarakat harus berpikir mandiri,” katanya.

Sementara dari musyawarah yang dilakukan dusun yang berada di pinggiran sungai Sila’Oinan ini beberapa waktu lalu, dusun yang akan bergabung untuk membentuk menjadi satu desa

DIALOG Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet (kiri) berdialog dengan Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), Roberta Sarogdok (tengah) dan staf YCMM Rifai Lubis terkait pembentukan Desa Sila’oinan di kantor Bupati

Bupati Mentawai Dukung Pembentukan Desa Sila’ Oinan yaitu Dusun Bekkeiluk, Dusun Salappak dan Dusun Magosi yang selama ini berada di bawah Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan, serta Dusun Tinambu yang berada di Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah.

Bupati Mentawai mengatakan, terkait dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, persyaratan pembentukan desa tidak cocok dan tidak sesuai dengan kondisi Mentawai yang ada, karena dari UU itu cocoknya hanya untuk jumlah penduduk yang padat dan lahan yang kecil.

“Kita di Mentawai jumlah pendu-

duk sedikit tapi kawasan luas. Kita sedang mencoba melakukan koordinasi untuk mendapatkan dispensasi dalam melakukan pemekaran desa. Ibaratnya, dimana ada gula disitu akan ada semut.

Kita bangun desa dan bangun fasilitas nantinya secara tidak langsung masyarakat akan berkumpul disana,” katanya.

Sementara Rifai Lubis dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai menjelaskan keinginan masyarakat Sila’ Oinan menjadi sebuah desa untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah merupakan keinginan dan perjuangan lama. ”Masyarakat mengatakan kalau

menjadi sebuah desa merupakan aspirasi yang telah lama dan ini pernah disampaikan masyarakat dalam kunjunn bupati sebelumnya,” kata Rifai.

Aspirasi dan keiginan ini disampaikan masyarakat dalam pertemuan awal yang dilaksanakan YCMM di Sila’ Oinan dalam rangka meminta tanggapan dan masukkan terkait dengan rencana pemekaran desa. ”Sebelumnya YCMM tidak punya program untuk rancangan seperti ini dan ini yang mau kita coba fasilitasi dan koordinasikan dengan Pemda yang punya kewenangan di tingkat daerah sehingga pelayanan yang

sudah ada selama ini akan menjadi lebih ditingkatkan baik dari segi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” katanya.

Karena kegiatan yang digagas YCMM sejalan dengan rencana pihak pemerintah daerah melakukan pemekaran desa di Mentawai, kegiatan tersebut didukung dan terus dikoordinasikan perkembangannya.

YCMM dalam hal fasilitasi pembentukan desa Sila’ Oinan merupakan salah satu pelaksana program PNPM Peduli Phase II untuk masyarakat marginal (masyarakat adat terpencil) yang difasilitasi oleh Kemitraan. (r) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

SD Tumalei Akan Definitif TUMALEI-Sekolah Dasar di Dusun Tumalei Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara akan didefinitifkan menjadi negeri bila pembangunanRuang Kelas Baru (RKB), rumah dinas guru dapat dirampungkan tahun ini. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Sermon Sakerebau, saat melakukan pertemuan dengan masyarakat Dusun Tumalei, Senin, 11 Mei lalu.

“Bila ini selesai maka akan segera kita definitifkan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan maksimal,” kata Sermon.

Saat ini proses belajar mengajar di Tumalei dilayani tiga guru yang terdiri dari satu tenaga kontrak dan dua tenaga sukarela. “Bila DPRD mendu-

kung, pada APBD perubahan kita akan melakukan rekrut tenaga guru kontrak lagi untuk memenuhi tenaga guru kita di daerah yang jauh seperti Tumalei,” katanya.

Dikatakan Sermon, untuk perekrutan tenaga kontrak akan lebih mudah bila yang diangkat tersebut merupakan pemuda yang ada di daerah bersangkutan. “Namun yang menjadi persoalan tamatan SMA yang ada di Tumalei sekarang ini hanya satu, beruntung kalau dia mau menjadi guru kontrak. Dan nantinya tenaga guru semuanya akan kita jadikan guru kontrak,” katanya.

Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet mengharapkan masyarakat men-

dorong anak bersekolah agar pemimpin ke depan untuk memajukan daerah berasal dari generasi setempat. “Kalau kita mengharapkan dari luar dengan kondisi alam seperti ini sangat sulit.

Harus ada pelajar dari masyarakat setempat,” katanya.

Nelsen Sakerebau, anggota DPRD Mentawai mengatakan untuk perekrutan tenaga guru kontrak DPRD siap memberikan dukungan dari segi anggaran. “Ini berkaitan dengan pelayanan pendidikan di Mentawai dan ini salah satu perjuangan kita bersama.

Yang jelas DPRD siap mendukung ini, hanya saja SKPD terkait harus mengusulkan,” katanya. (bs/r)

DIALOG - , Kepala Dinas Pendidikan, Sermon Sakerebau berdialog soal sekolah dengan masyarakat Tumalei

MENTAWAINEWS Sebelumnya enam orang sudah dijebloskan ke penjara karena kasus ini

Patrisius Sanene

D

ua terdakwa baru kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Menta-

wai menjalani sidang perdana, di Pengadilan Negeri Tipikor Padang, 13 Mei lalu. Mereka Andre Efrinaldo, Direktur CV. Zahmara dan Ikhwan Alham Diar, Direktur PT. Graha Syifaa Mandiri.

Keduanya mengikuti sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan Edmon Rizal.

Dalam dakwaan, Jaksa menjerat dua pasal sangkaan yakni dakwaan primair dijerat pasal 2 juncto pasal 18 ayat (1), huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang-RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian pasal subsidair yakni pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1), huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Puailiggoubat

8

Dua Direktur Rekanan Kasus Alkes Mentawai Jalani Sidang Perdana FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

8 Desember 2012, pengadaan alat kedokteran umum yang dikerjakan PT. Graha Syifaa Mandiri baru terlaksana 60,07 persen, sedangkan CV. Zamahra baru mengerjakan 60 persen.

Kemudian kedua terdakwa melalui Rizal Efendi (terpidana) mengajukan Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) dari hasil pekerjaan kepada Gidion Sinambela selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) deSIDANG - Andre Efrinaldo saat memberikan keterangan sebagai saksi pada sidang Reynold ngan melampirkan sesuai hasil pekerOktavianto jaan yang belum sePidana Korupsi sebagaimana diubah dan puskesmas pembantu dan poskedes. lesai 100 persen, hal tersebut perbuatan ditambah dengan Undang-undang-RI PT. Graha Syifaa Mandiri memenang- yang melawan hukum yang melanggar Nomor 20 tahun 2001 tentang peru- kan pengadaan alat kedokteran umum pasal 95 ayat 1 Perpres Nomor 54 bahan atas Undang-Undang Nomor 31 Rp789.348.000 sedangkan CV. Za- tahun 2010 tentang pengadaan barang tahun 1999 tentang Pemberantasan mahra memenangkan pengadaan alat dan jasa pemerintah yang menyatakan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 kesehatan puskesmas pembantu dan setelah pekerjaan 100 persen, penyedia poskedes Rp851.269.000,barang dan jasa mengajukan permintaan ayat(1) ke-1 KUHP. Kasus ini menyeret keduanya secara tertulis kepada pengguna angKedua terdakwa adalah rekanan yang memenangkan kegiatan pengadaan ketika pemeriksaan barang dilakukan garan melalui PPK untuk penyerahan alat kesehatan alat kedokteran dan dan ternyata pengadaan barang tidak pekerjaan. kegiatan pengadaan alat kesehatan lengkap sesuai dengan batasnya pada Selanjutnya agar dapat dibayarkan 100 persen kepada penyedia barang, Firdaus selaku Panitia Penerima Barang dan Jasa membuat berita acara pemeriksaan barang yang menyatakan isinya pekerjaan yang dilakukan rekanan PT.Graha Syifaa Mandiri dapat diterima dengan lampiran berita acaea kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah kan pihaknya tidak tahu penyebab pemeriksaan barang lengkap 100 persen.

(Jamkesda) maupun Jaminan Kesekenapa masyarakat Tumalei tidak Dengan berita acara seolah-olah hatan Masyarakat (Jamkesmas). masuk dalam data. Sekarang ini pepekerjaan telah selesai dikerjakan Kepala Dinas Kesehatan Menmerintah dusun dan desa serta keca-

42 Warga Dusun Tumalei Belum Dapat Kartu Jaminan Kesehatan TUMALEI—Sebanyak 42 kepala keluarga di Dusun Tumalei, Desa Silabu, Kecamatan Pagai Utara tidak masuk dalam daftar penerima daftar layanan kesehatan, baik dari layanan

NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

tawai, Lahmudin Siregar mengataFOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

DIALOG - Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Lahmudin melakukan dialog dgn masyakat soal pembangunan polindes dan petugas kesehatan

matan melakukan pendataan masyarakat yang belum masuk dalam data layanan kesehatan. “Masyarakat didata secara keseluruhan sesuai dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) maupun KTP,” katanya pada Senin, 11 Mei lalu.

Sementara Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dalam kunjungannya ke Tumalei, 11 Mei lalu mengatakan dengan terdaftarnya masyarakat dalam data penerima layanan kesehatan akan mempermudah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan. “Bila nantinya masyarakat ada yang sakit dan dirujuk ke Padang maka pelayanannya akan mudah karena pihak rumah sakit tinggal mengetik nomor KTP atau NIK, apakah pasien terdata atau tidak. Bila tidak terdata maka itu akan mempersulit,” katanya. (bs/r)

kemudian ditandatangani Gidion Sinambela selaku PPK dengan melawan hukum juga menyatakan hasil pekerjaan penyedia barang yang dikerjakan PT.Graha Syifaa Mandiri dinyatakan selesai 100 persen dan dapat dibayarkan kepada rekanan padahal bobot pekerjaan baru selesai 60 persen.

Akibat perbuatan kedua terdakwa, negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami kerugian dari CV. Zahmara senilai Rp184,3 juta dan PT. Graha Syifaa senilai Rp355,6 juta, sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar, 29 Agustus 2013 lalu.

Kasus tersebut merupakan lanjutan pengembangan kasus pengadaan Alkes 2012. Sejumlah orang sudah menjadi terpidana, mantan Kepala Dinas Kesehatan Mentawai Warta Siritoitet selaku Pengguna Anggaran (PA), Gidion Sinambela selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Germinus selaku PPTK, Firdaus Ams PPHP, Rizal Efendi dan Reynold Oktavianto yang sudah menjadi terpidana dalam kasus yang sama.

Anggaran yang diduga diselewengkan kedua terdakwa adalah anggaran pengadaan alat kesehatan, dimana pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Kesehatan Mentawai melakukan pengadaan alat kesehatan yang dananya bersumber dari APBD senilai Rp2.559.700.00.

Anggaran tersebut dibagi dalam 3 kegiatan yakni pengadaan alat kedokteran umum senilai Rp789.348.000, alat kesehatan dasar puskesmas senilai Rp647.547.000 dan pengadaan alat kesehatan pustu dan poskedes senilai Rp851.269.000. (r) FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

CEK HUNTAP - -Bupati Mentawai melakukan pengecekan huntap Tumalei

MENTAWAINEWS Investor sawit masih berupaya mendapatkan izin di Mentawai

Bambang Sagurung Patrisius Sanene

Puailiggoubat

I

kebunan baru. Pilkada Mentawai yang akan berlangsung dua tahun lagi ditengarai bisa menjadi pintu masuk.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan, pilkada pada 2017 nanti merupakan salah satu peluang investor sawit untuk melakukan gerakan dalam mencari calon dan dukungan guna mendapatkan kemudahan membuka investasi perkebunan kelapa sawit di Mentawai.

“Menjelang pilkada itu politik sedang jalan. Pasti akan ada calon-calon yang dibiayai atau didukung oleh pihak perkebunan kelapa sawit. Ini harus dikawal,” kata Yudas pada Puailiggoubat, Jumat, 8 Mei lalu usai melakukan pertemuan dengan Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai Roberta Sarogdok dan staf di ruang kerja Bupati di Tuapeijat.

Dikatakan Yudas, beberapa minggu, pihak perkebunan kelapa sawit yang mencoba membuka investastasi di Mentawai mendatanginya untuk mendapatkan izin. “Kita sampaikan pada mereka bahwa investasi di Mentawai boleh tapi jangan sawit, karena itu harga mati,” katanya.

Lebihlanjut dikatakan Yudas, pihaknya sudah mendapatkan informasi kalau pihak perkebunan kelapa sawit yang mengincar investasi di Mentawai yang terkendala izin dari Bupati akan melayangkan gugatan ke pengadilan.

“Kita mendapat informasi untuk diPTUN kan oleh pihak sawit. Kita siap saja,” katanya.

Untuk menepis dan memperkuat argumen kalau perkebunan kelapa sawit tidak cocok di Mentawai, rencananya Pemkab Mentawai akan menggelar seminar yang menghadirkan pakar atau ahli yang dapat mempresentasikan kalau Mentawai tidak cocok dengan perkebunan skala besar seperti sawit.

“Biar orang memandangnya tidak politik karena kalau saya yang mengatakan Mentawai tidak cocok dengan sawit maka lawan politik akan memandang itu sebuah politik. Kita akan anggarkan acara itu melalui Bappeda Mentawai,” katanya.

Isu sawit Mentawai kembali menghangat di media sosial setelah foto Gerakan Mahasiswa Tolak Sawit dalam melakukan aksi damai tahun 2011 kembali diposting oleh Indra Gunawan Sanene melalui akun Facebooknya awal Mei lalu. Berbagai tanggapan bermunculan hingga diskusi panas di kalangan

9

Bupati: Investor Sawit Akan Cari Kesempatan Saat Pilkada jadi investor yang mesti dilakukan adalah memperoleh tanah dulu, karena izin lokasi itu diberikan di atas tanah yang sudah diperoleh.

“Kalaupun investor mengusulkan permohonan izin lokasi dan dia sebut dimana-mana dia mohonkan izin lokasinya yang dilakukan Bupati adalah memanggil orang sebagai pemilik tanah pada wilayah yang dimohonkan izin oleh pemohon,” ujarnya.

Dalam hal ini misalkan investor mendesak DEMO - Demo Gemmagus di depan kantor Gubernur Sumbar menolak investor sawit Bupati untuk membetahun 2011 rikan izin, kemungkinan supaya SK yang diberimahasiswa Mentawai sendiri.

Usaha (HGU),” ujarnya. kan Bupati menjadi alat untuk menjiSementara Koordinator Hukum Bupati juga diharapkan melakukan nakkan penolakan yang muncul dari Kebijakan Yayasan Citra Mandiri kegiatan-kegiatan yang meningkatkan masyarakat.

Mentawai Rifai Lubis berharap Bupa- ekonomi masyarakat sebagaimana “Padahal yang benarnya proses ti tetap pada komitmennya untuk tidak dengan visi misinya. yang dilakukan mengajukan izin kepada memberi izin bagi konsesi perkebunan Menurut Rifai, investor tidak Bupati adalah investor sudah harus besar, tidak hanya konsesi perkebunan memiliki hak tetap ngotot memasukkan mengantongi dimana wilayah lokasi, sawit tetapi juga konsesi perkebunan perkebunan sawit di Mentawai, sesung- namun sebelumnya Bupati akan melakomoditi lainnya. guhnya keputusannya tetap ada pada kukan identifikasi dengan memanggil “Yang ditolak YCMM itu bukan Bupati untuk memutuskan memberi- masyararakat,” jelas Rifai. semata karena komoditinya saja tetapi kan izin atau tidak karena Bupati Penolakan terhadap investasi sawit adalah sistem pengusahaan perkebunan- memiliki wewenang menolak atau karena secara ekologi Mentawai sangat nya yang itu tidak akan berkontribusi menerima dan tidak bisa diganggu gugat tidak cocok dengan perkebunan kelapa bagi kesejahteraan masyarakat Menta- karena otoritas ada pada Bupati. sawit, Mentawai daerahnya batuan wai dan akan bisa membuat orang Investor sebenarnya bukan memin- muda dan tanahnya yang lempung, dan Mentawai kehilangan hak atas tanah- ta izin, namun menurut Rifai, investor gampang erosi, sehingga dengan erosi nya, karena yang berkemungkinan meminta proses penyelesaian tanah akan sangat mudah terjadi endapan pilihannya dalam bentuk Hak Guna yang mesti lebih dahulu diselesaikan, sungai dan dengan perkebunan sawit ini FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

nvestor sawit ternyata masih terus mengincar Mentawai untuk membuka wilayah per-

NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

akan membuat tanah semakin kering karena kebutuhan air yang diperlukan tanaman sawit ini sangat tinggi.

YCMM, jelas Rifai, akan tetap melakukan penolakan dan menggalang jaringan untuk melakukan penolakan, karena itu ancaman pasti terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana-mana investasi besar tidak ada masyarakat yang sejahtera.

“Kita bisalah belajar di tempattempat lain, Kalimantan saja sebagai daerah tambang, gubernurnya mengatakan tidak ada dampak kesejahteraan bagi masyarakat, padahal dalam pemahaman kita tambang itu seberapa banyak uang yang ada, lagi-lagi sistem pengusahaan yang tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat termasuk Pemdanya,” ujarnya.

Sementara Ketua Forum Mahasiswa Mentawai Sumatera Barat, Daudi Silavanus Satoko tetap berkomitmen untuk menolak sawit sesuai aksi-aksi penolakan sawit yang terjadi beberapa tahun yang lalu.

“Dari awal perjuangan kita tetap komit menolak sawit masuk di Mentawai, karena kita tahu betul dengan belajar dari tempat lain. Kita juga mesti melihat dampak lingkungan yang diakibatkan oleh perkebunan sawit ini apalagi dengan skala besar,” jelasnya.

Menurut Daudi, bersama mahasiswa daerah lain seperti Pasaman dan Dharmasraya yang wilayahnya memiliki perkebunan sawit, mereka saling bertukar informasi terutama soal dampak perkebunan sawit bagi masyarakat. (r)

SDN 36 Taikako Satu Ruang untuk Dua Kelas FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

PAGAI SELATAN-Meski sudah berstatus negeri tahun lalu SDN 36 Taikako yang terletak di dekat Rarak Joja, Desa Taikako, Kecamatan Sikakap masih minim fasilitas, bahkan ada dua ruangan dijadikan empat kelas.

Sekolah ini memiliki lima ruangan, untuk kelas satu dan dua itu satu ruangan, supaya tidak bercampur ruang itu dibatasi dengan triplek, hal yang sama untuk kelas tiga dan empat memakai satu ruangan juga, kecuali kelas lima dan enam, ruang majelis guru satu ruangan perpustakaan.

Menurut Kepala SDN 36 Taikako, Nelvia, tiga ruangan ini dibangun tahun 2008 lewat dana PNPM dan dua lokal lagi dibangun memakai Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010.

“Siswa kita ada 68 orang berasal

dari tiga dusun, Dusun Rara Joja, Bosua dan Bukku Monga, walau siswa tidak banyak tapi siswanya sudah mengisi semua kelas, selayaknya satu kelas satu ruang belajar, agar proses belajar mengajar kondusif, dengan keterbatasan fasilitas ruang belajar, kita sekat dengan triplek satu ruangan menjadi dua kelas,” katanya Selasa 12 Mei lalu.

Untuk tenaga pengajar ada dua orang PNS, tiga guru kontrak dan tiga orang sukarela, fasilitas sekolah butuh dua ruang belajar dan satu ruang pustaka dan ruang majelis guru. “Untuk guru pengajar tidak ada tinggal di dekat sekolah sebab perumahannya belum ada. “Tiap pulang pergi ke Dusun Berkat dengan jarak tempuh 9 kilometer mengendarai sepeda motor,” katanya. (leo/r)

DIBAGI - SDN 36 Taikako satu ruang untuk dua kelas

SIPORASELATAN Sidang Peninjauan Kembali yang rencananya dilakukan pada Rabu, 13 Mei lalu ditunda Kamis 21 Mei mendatang

Puailiggoubat

10

Suwardi Ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

Patrisius Sanene

uwardi, terpidana kasus korupsi di Dinas Pendidikan Mentawai tahun 2012 mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Suwardi mengaku menemukan bukti baru.

Suwardi yang dalam kasus ini merupakan mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Suwardi mengajukan PK dan kami (jaksa) sudah menerima rilisnya, novum yang mau dibuktikan oleh Suwardi dapat didengar pada sidang, Kamis, 21 Mei mendatang,” kata Edmon, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tuapeijat, Rabu, 13 Mei lalu.

Dalam vonis yang dijatuhkan majelis hakim, Suwardi terlibat kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009 di Dinas Pendidikan Mentawai yang juga menjerat Tarminta Sakerebau, mantan Kepala Dinas Pendidikan pada 2012.

Suwardi terbukti mengambil alih pengadaan mebeler pada saat itu padahal pekerjaannya dilakukan dengan swakelola di 41 SD yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada

NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

S

SIDANG PUTUSAN - Suwardi mendengarkan putusan majelis hakim dalam sidang yang digelar Juli 2012

2009.

Pada 17 Juli 2012, majelis hakim Pengadilanm Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang menjatuhkan vonis

PNPM 2014 Rampung Tahun Ini SAIBISAMUKOP-Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) tahun lalu di kecamatan Siberut Tengah akhirnya rampung dikerjakan.

Program PNPM tahun lalu yang dikerjakan tahun ini yaitu pembangunan tembok penahan tanah dengan dana Rp104,8 juta di Desa Saliguma.

Jolly Sanenek, Sekertaris Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MPD Kecamatan Siberut Tengah mengatakan, pembangunan tembok penahan tanah di Saliguma sudah selesai dikerjakan.

“Pekerjaannya selesai April, berdasarkan verifikasi kita di lapangan, kontruksi bangunannya sudah sangat baik dan sesuai RAB dan tak ada penambahan maupun kekurangan,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu 13 Mei lalu di Kantor Desa Saibi Samukop.

Sementara pembangunan jalan rabat beton di Saliguma sepanjang 200 meter dengan dana senilai Rp100 juta di Saliguma yang sudah selesai tahun lalu ada penambahan 18 meter bangunannya. “Pekerjaannya di tambah 18 meter oleh swadaya masyarakat dan juga sudah siap, jadi untuk semua program tahun lalu sudah rampung total dan kini kita tinggal menunggu program tahun ini yang anggarannya menunggu pencairan APB Desa masing-masing yang di dalamnya ada APBN yang akan di kelola PNPM,” ujar Jolly. (rr)

kepada Suwardi selama 5 tahun, 6 bulan, denda Rp200 juta serta membayar uang pengganti Rp567 juta, akibat perbuatan Suwardi tersebut negara mengalami

kerugian senilai Rp567 juta.

Suwardi yang secara langsung mengakui kesalahannya kemudian hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari

tuntutan jaksa 6 tahun 5 bulan penjara.

Tindakan Suwardi yang mengambil alih pengadaan mebeler tersebut menyalahi aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 tahun 2009 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 tahun 2003 dimana pengadaan mebeler tersebut harusnya dilakukan dengan swakelolah pihak sekolah yang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.

Dana yang menjadi kerugian negara senilai Ro567 juta tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi sementara keuangan negara lainnya pada saa itu ada di rekening sekolah yang menerima DAK dengan jumlah Rp578 juta.

Awal terseretnya Suwardi ke jeruji besi tersebut, pada saat itu ketika DAK dana pendamping dicairkan kepada 40 SD yang ada di daerah Sikakap sekitar Rp3,2 miliar untuk pembangunan, renovasi sekolah dan pengadaan mebeler sekolah, kemudian dana yang seharusnya diterima oleh pihak sekolah diambil alih oleh Suwardi dengan alasan waktu pembuatan mebeler sudah mepet. (r)

Budaya Mentawai di Saibi Makin Terkikis SAIBISAMUKOP-Penerapan budaya dan adat warisan leluhur semakin hari mulai pudar di Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di acara resmi.

“Budaya Mentawai khususnya di Saibi ini makin tak terlihat lagi, sama halnya dengan adat istiadat yang biasa dilakukan oleh leluhur yang turun temurun ke kita,” kata Ishak Salakkau (62), tokoh adat di Saibi Samukop pada Puailiggoubat, Selasa 5 Mei lalu.

Menurut Ishak, budaya Mentawai adalah seperti yang biasa dikerjakan sehari-hari, misalnya berbahasa. Adat Mentawai seperti acara pangurei yang telah jarang dijalankan di Saibi Samukop.

“Kalau Arat Sabulungan itu pemujaan atau suatu kepercayaan saja itu bukan termasuk budaya, jika itu yang hilang bukanlah masalah karena kita sudah punya agama,” ujarnya.

Diantara yang hilang itu adalah panggilan kepada orang yang dituakan seperti panggilan babay/ labay (saudara ibu ibu yang disebut tante) dan baboy (ibu) itu jarang terdengar yang sering

sekarang tante dan mamak, sama dengan bajak (saudara bapak) yang terdengar hanya om.

Pangurei dalam adat (perkawinan) juga begitu sudah sangat jarang apalagi setelah pasinese/ FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

UMA- Uma merupakan sentral interaksi masyarakat Mentawai

panese (laki-laki meminang perempuan) tapi kenyatannya belum menikah sudah bisa jalan berduaan. “Kalau adat kita itu sangat tidak dibolehkan, harus menikah dulu baru bisa jalan berdua,” ujarnya.

Selain itu bahasa lainnya yang diganti bahasa sekarang, namanama kerangka rumah, unggla di ganti tonggak, sigurujatbirut berubah jadi paran panjang, sibaibajat jadi paran pendek dan kamanen jadi reng.

Ishak menyebutkan untuk melestarikan budaya dan adat Mentawai agar tak hilang dan selalu tak terlupakan generasi kedepan merupakan perannya semua masyarakat.

“Pelestariannya budaya dan adat ini kita dan orang tua yang mengerti membudayakan apa itu budaya dan adat, harus benarbenar masuk di pendidikan dan pelajari tentang cara musagu dan yang lainnya, kemudian termasuk juga pemerintah punya peran penting,” ujarnya. (rr)

Puailiggoubat NO. 312,15 - 31 Mei 2015

Puailiggoubat NO. 312,15 - 31 Mei 2015

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet (kiri) menyapa murid SD yang menyambutnya

K

edatangan rombongan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet di Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara pukul 11.00 WIB, Senin 4 Mei 2015, disambut ratusan siswa SD dan SMP Pagai Utara serta masyarakat. Acara makin meriah oleh penampilan turuk laggai siswa SMPN 1 Pagai Utara.

Kunjungan orang nomor satu di Mentawai ini dalam rangka mengukuhkan Jarlinus Ridwan, S.K.M sebagai Camat Pagai Utara. Bersamaan dengan itu juga melantik sejumlah pejabat lainnya yakni Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Sikakap Salvator Sakokoi, Kepala SMPN I Pagai Utara Marius Ringo Saroro, Kepala SDN O2 Taikako Taliziduchu Harefa, Kepala SDN 17 Sikakap Ilham, Kepala SDN 37 Saumanganya Maoroncius, Kepala SDN10 Saumanganya Erman, dan Kepala SDN 27 Silabu Nahason.

Pengukuhan dan pelantikan diadakan di gereja GKPM Saumanganya.

Bupati dalam sambutannya mengi-

Bupati Mentawai disambut Camat Pagai Utara Jarlinus Ridwan di Saumanganyaa

Pelantikan Camat Pagai Utara

Bupati: Pemimpin Harus Didukung Masyarakat ngatkan Camat dan pejabat lainnya merupakan pelayan bagi masyarakat karena itu tidak boleh pilih kasih dalam melayani masyarakat. “Semua masyarakat itu sama, camat bukan untuk keluarga, bukan untuk sekelompok orang, tapi camat itu milik semua masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemimpin itu milik semua orang, semua agama, semua etnis, apapun agama dan etnis masyarakat yang hidup di wilayahnya pemimpin harus memberikan rasa aman, dan nyaman kepada masyarakat tersebut. “Camat juga manusia, dalam bertindak pasti ada namanya kesalahan

untuk itu sewajarnyalah kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya,” katanya.

Bupati juga meminta masyarakat mendukung pemerintahan kecamatan karena tanpa dukungan masyarakat kinerja pemerintah tidak bisa maksimal.

Kondisi ini justru bisa menghambat pembangunan sehingga merugikan masyarakat, sebab setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah, akan dinikmati masyarakat. ”Untuk itu jangan ada lagi kata dia bukan bupati saya, dia bukan camat saya, dia bukan kepala desa saya, dia bukan kepala dusun saya, kata-kata ini

harus dihilangkan, ini semua demi kelancaran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai,” pesan Bupati.

Karena itu Bupati mengharapkan kekompakan dan sinergi yang kuat antara perangkat kecamatan hingga dusun serta masyarakat sehingga program pembangunan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat tercapai.

Sementara Wakil Ketua DPRD Mentawai Kortanius Sabeleake yang ikut hadir dalam pengukuhan itu mengucapkan selamat kepada seluruh masyarakat Kecamatan Pagai Utara

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet (tengah), bersama Wakil Ketua DPRD Mentawai Kortanius Sabeleake (dua dari kanan) dan Kepala Dinas Pendidikan Sermon Sakerebau (dua dari kiri) memamerkan Rombongan Bupati Mentawai dan Wakil Ketua DPRD Mentawai batu akik dari Saumanganya Kortanius disambut dengan turuk laggai

karena sudah memiliki camat yang baru serta beberapa pejabat dari instansi pendidikan lainnya. Dengan dikukuhkan pejabat tersebut berarti jabatan yang kosong sekarang telah terisi.

“Jabatan yang diberikan bukan hanya jabatan tapi juga termasuk didalamnya tanggung jawab, tanggung jawab itu bukan hanya kepada masyarakat saja, tapi nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.

Sebagai kenang-kenangan atas kunjungan tersebut, Pemerintah Desa Saumanganya memberikan bahan batu akik kepada Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet, Wakil ketua DPRD Mentawai Kortanius Sabeleake, anggota DPRD Mentawai Nelsen Sakerebau, Kepala Dinas Pendidikan Sermon Sakerebau, Kepala BKD Mentawai Oreste Sakeru.

Usai pelantikan dilanjutkan makan bersama, sorenya sekitar pukul 15.30 WIB, Bupati Yudas Sabaggalet langsung membuka pertandingan sepak bola Camat Cup 1. l

Pembacaan sumpah jabatan para pejabat saat dilantik oleh Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet

Puailiggoubat NO. 312,15 - 31 Mei 2015

Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet (kiri) didampingi Kepala Dinas Pendidikan Mentawai Sermon Sakerebau (dua dari kiri) mengunjungi Dusun Tumalei, Pagai Utara

Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet (dua dari kiri) berdialog dengan warga soal huntap, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

Membangun Desa Tumalei

K

Kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Lahmudin naik ojek melintasi huntap Tumalei

unjungan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet pada senin, 11 Mei 2015 bersama rombongan di Dusun Tumalei, Desa Silabu Kecamatan Pagai Utara memberikan angin segar bagi masyarakat karena berbagai kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan akan dilaksanakan tahun ini, apalagi kondisi pembangunan hunian tetap (huntap) hampir rampung.

Kunjungan itu juga diikuti Kepala Dinas Pendidikan Mentawai, Sermon Sakerebau, Kepala Dinas Kesehatan Lahmudin dan anggota DPRD Mentawai Nelsen Sakerebau.

Bupati mengatakan usai huntap program dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mengalir, apalagi daerah tersebut masih memiliki keterbatasan dalam hubungan darat. “Kalau huntap selesai maka program lainnya seperti penerangan dan pemberdayaan

ekonomi akan kita lanjutkan,” kata Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet.

Sementara untuk pembangunan jalan dan jembatan, Bupati sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan. “Intinya ketersediaan lahan dari masyarakat, kalau itu ada ayo kita membangun” katanya.

Pembangunan di bidang pendidikan akan dibuat sekolah, rumah dinas guru serta penambahan tenaga pendidik. “Tenaga sukarela yang ada akan kita angkat menjadi guru kontrak yang anggarannya akan kita masukkan dalam APBD Perubahan,” kata Sermon Sakerebau, Kepala Dinas Pendidikan Mentawai.

Bila pembangunan sekolah, rumah dinas guru sudah terlaksana dan penambahan tenaga pengajar sudah memadai maka SD di Tumalei akan didefinitifkan. “Kita akan definitifkan. Yang jelas ada dukungan

dari masyarakat,” katanya.

Sementara di bidang kesehatan, Lahmudin Siregar mengatakan akan kembali menempatkan satu orang petugas kesehatan lagi agar di Tumalei ada dua petugas. “Ini tujuannya bila satu petugas keluar karena ada urusan maka yang satu tetap berada ditempat,” katanya.

Selain penempatan petugas juga akan dilakukan pembanguna polindes dalam waktu dekat. “Kalau lahan sudah ada maka kita akan bangun polindes karerna selama ini pelayanan masih dilakukan dirumah masyarakat,” kata Lahmudin.

Tumalei merupakan pemukiman baru tempat relokasi korban gempa dan tsunami Mentawai 2010. Dusun ini dihuni sekitar 42 KK. Pemukiman lama terletak tak jauh dari pemukiman baru. Karena itu dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana di perkampungan ini. (*)

Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet mengecek huntap Tumalei

Camat, Bupati, dan anggota DPRD melakukan dialog dengan masyarakat Tumalei

Kondisi hunian tetap di Tumalei

Gapura Dusun Tumalei

Puailiggoubat

14

NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

Sejumlah tempat ditemukan masih menjual minuman beralkohol

Andika Adi Saputra

D

ewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar razia di beberapa

tempat hiburan, karoke, dan mini market di Kawasan Pondok Kota Padang Kamis, 7 Maret 2015. Saat Razia, pengelola tempat hiburan malam kesulitan memperlihatkan izin dan mendapati mini market yang menjual bebas minuman beralkohol bermerek.

Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra menyebutkan razia tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah dan penghasilan daerah yang diduga bocor.

Diduga ada pengurangan pendapatan daerah dari pajak hiburan di Kota Padang.

“Menurut saya, ada kebocoran dalam pajak. Seolah Pemko ada pembiaran,” katanya.

Wahyu menambahkan, saat razia dirinya menemukan minuman keras bermerek dijual bebas di mini market.

Bahkan saat membeli petugas atau pemilik warung tidak menanyakan siapa pembeli dan melihat layak atau tidak konsumen mengkonsumsi minuman tersebut.

Anggota DPRD Padang Razia Tempat Hiburan dan Mini Market “Ada Kepres Miras, tetapi penjualan masih bebas dan siapa saja bisa mendapatkannya, hal ini berbahaya.

Pemerintah harus segera bertindak, kita usulkan itu segera,” tuturnya.

Aksi razia tersebut menarik perhatian pengunjung dan beberapa warga sekitar. Karena wakil rakyat tersebut memasuki tempat hiburan malam terbesar di Kota Padang seperti Tee Box dan Juliet.

Wahyu berjanji akan melakukan pertemuan dan mempertanyakan Pemerintah Kota Padang, sebab masih banyak ditemukan tempat hiburan malam tidak mengantongi kelengkapan dan mini market yang menjual miras atau minuman beralkohol.

Wahyu menambahkan, aksi ini sebagai upaya membantu Pemko dan Walikota Padang agar tidak selalu dibohongi oleh pengusaha dan oknumoknum lain. Karena banyak pengusaha yang tidak menyetorkan pajak yang lengkap, yakni sebesar sepuluh persen.

Kemudian ada beberapa tempat hiburan yang seharusnya diberi izin dan mendapatkan pajak dari usaha tersebut.

Dalam razia, beberapa kafe tidak layak masih diberikan izin, sebaliknya masih banyak kafe yang layak berizin

Polisi Amankan Pengedar Sabu-sabu di Padang PADANG – Satuan Narkoba Polresta Padang mengamankan Hendra Ranel, 40 tahun, seorang pengedar sabu-sabu, Jumat, 8 Mei 2015.

Mantan Anak Buah Kapal (ABK) pengangkut bule itu ditangkap di rumahnya di Kawasan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang berikut barang bukti berupa 22 paket sabu-sabu siap edar.

Kepada petugas, tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai pengisi ransum (makanan dan kebutuhan kapal) di sebuah kapal pengangkut turis itu mengaku sudah menjadi bandar sabu sejak dua bulan lalu. Ia terpaksa beralih profesi menjadi penjual sabu, karena kapal tempat dia bekerja tidak masuk lagi ke Indonesia.

“Saya mendapatkan barang sabu tersebut dari salah seorang rekan asal Medan, yang kerap panggil abang” ujarnya.

Setelah memporoleh barang haram itu dari temannya, Ranel kemudian mengemas barang haram itu menjadi paket kecil tanpa timbangan. Ia mengaku mengedarkan sabu-sabu tersebut kepada masyarakat sekitar Bungus, Kota Padang.

“Saya dulu ABK, kemudian jualan sabu” ujarnya.

Kasat Reskrim Polresta Padang Daeng Rahman mengatakan, penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mengetahui adanya transaksi narkoba. Petugas langsung menangkap tersangka bersama barang bukti 22 paket sabu, satu unit telepon genggam, dan satu kotak penyimpanan.

Menurtnya, pelaku menjual sabu ke pengguna kapal dan semua masyarakat sekitar bungus. Tidak tertutup kemungkinan barang tersebut dijual kepada turis asing.

“Tersangka terancam hukuman lebih dari sepuluh tahun penjara,” ujarnya. (dika/p)

tetapi belum diberikan izin. Sebab jika tempat hiburan tidak layak tetap dipaksakan akan membentuk image buruk Kota Padang.

Seharusnya Pemko mendapatkan

pajak miliaran dari pajak hiburan. Tetapi pajak tersebut hilang, jika ini terus dibiarkan akan membuat buruk dan membuat Kota Padang tidak akan maju.

“Kami mendapat laporan dari

masyarkat ada permainan dalam masalah ini, sehingga kami perlu mempertanyakan kinerja Pemko.

Diprediksi ada kebocoaran pajak sebesar 50 persen,” tuturnya.(p) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

DIJUAL BEBAS - Wakil ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra mendapati minuman keras yang dijual bebas di salah satu mini market di Kawasan Pondok, Kota Padang saat menggelar razia 7 Maret

Jauhi Virus AIDS, Tapi Jangan Korbannya PADANG - Puluhan masiswa yang tergabung dalam Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (Korps PMI) se-Kota Padang mengampanyekan bahaya virus HIV AIDS, Kamis, 7 Mei 2015. Mahasiswa meminta masyarakat agar tidak menjauhi korbannya, tetapi menjauhi virus penyakit tersebut.

Sambil membawa spanduk dan poster para mahasiswa long march dari Taman Makam Pahlawan Jalan S Parman, Lolong menuju Taman Budaya Sumatera Barat Jalan Samudera , Kota Padang. Sambil berjalan, mereka juga membagi-bagi brosur cara pencegahan HIV AIDS serta cara merangkul korbannya. Sejumlah mahasiswa juga melakukan aksi cat badan sebagai bentuk solidaritas, “Jangan Jauhi Korbannya, Jauhi Virusnya”, teriak mahasiswa sambil mengangkat spanduk.

Kampanye tersebut mendapat

respon positif semua kalangan.

Beberapa pengguna jalan sempat berhenti dan mengacungkan jempol, petanda mereka menyambut baik aksi tersebut.

Ketua Panitia Pelaksana Nandi Pinto mengatakan, kampanye tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan ulang tahun KSR PMI Unit Universitas Negeri Padang. Menurutnya, kampanye penolakan HIV AIDS dan meminta masyarakat tidak menjauhi penderita, merupakan langkah dan bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Apalagi penderita HIV AIDS selalu dijauhi, dengan dalih masyarakat takut tertular dari penyakit berbahaya.

“Aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan kepedulian kepada masyarakat dan pelaku,” ujarnya.

Setelah long march aksi dilanjutkan dengan mengumpulkan seribu

tanda tangan serta menyalakan lilin.

Kemudian, beberapa penderita dihadirkan dalam rangkain acara tersebut, dan tidak dipisahkan dari peserta lainnya.

“Kami menghadirkan penderita HIV AIDS, tetapi tidak seorang pun yang tahu siapa penderita yang dimaksud,” ujarnya.

Koordinator Aksi Ahmad Hafiz mengatakan, aksi dilakukan ooleh mahasiswa dari KSR Unit IAIN, Unand, STIKP PGRI, Universitas Siti Rahmah, dan STIKES Amanah.

“Dalam asksi ini Kami mengajak masyarakat bergabung dan merangkul penderita HIV AIDS bukan menjauhinya,” ujarnya.

Menurut Hafiz, penyakit tersebut hanya bisa menular melalaui penggunaan jarum suntik, seks bebas atau narkoba. ”Jika bersalaman dengan penderita, kita tidak akan tertular,” katanya. (dika/p)

SEPUTARSUMBAR Harga Kebutuhan Pokok Naik Jelang Ramadhan di Padang PADANG - Sebulan menjalang masuknya Ramadhan, harga sembako mulai naik di Kota Padang. Kenaikan harga tersebut sudah terjadi sejak akhir bulan April 2015 lalu. Beberapa jenis bahan pokok bahkan mengalami kenaikan hingga 100 persen.

Jelang Ramadhan, harga yang terpantau naik adalah jenis sayur-sayuran seperti cabe, bawang merah, wortel serta beberapa sayur-sayuran lainya. Pedagang

Puailiggoubat

NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

15

Mahasiswa Fakultas Hukum Unand Ditemukan Tewas Tergantung FOTO:ANDIKA/PUAILIGGOUBAT

Korban diketahui pernah berobat ke psikiater Andika Adi Saputra

asyarakat Kecamatan Pauh kota Padang digegerkan dengan penemuan jenazah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tergantung di sebuah mushalla di Samping Kantor Lurah Kapalo Koto, Kelurahan Pauh Kota Padang, Sabtu, 9 Maret 2015.

Jenazah Leo Wahyudi (19) mahasiswa semester empat Fakultas Hukum Unand tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pemulung sekitar pukul 08.00 WIB. Merasa ketakutan pemulung tersebut langsung melapor kepada masyarakat sekitar.

Wati (38) salah seorang warga sekitar mengatakan, dirinya mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pemulung. ”Saya tidak sanggup melihat korban, karena tadi masih tergantung di pintu,” ujarnya.

Wati menambahkan, tempat kos korban tidak jauh dari lokasi kejadian.

Penemuan jenazah mahasiswa asal Curup, Bengkulu tersebut membuat semua penghuni kos terkejut.

“Korban dikenal baik dan mudah bergaul dengan masyarakat sekitar,” tambah Wati.

Warga lain, Ramanus (58) mengatakan, saat ditemukan terdapat bercak darah di bagian bawah tempat korban tergantung. Ia jugamendapat informasi beberapa bagian tubuh korban tergores.

“Saya tidak berani melihat lama, tadi ada darah di bagian bawah.

M

mengaku kesulitan mencari pasokan apalagi menjelang Ramadhan, permintaan masyarakat meningkat.

Salah seorang pedagang di Pasar Raya Padang Syamsul Anwar mengatakan, sebelumnya harga bawang merah hanya Rp15 ribu/ kg, namun saat ini naik menjadi Rp20/ kg. Harga cabe naik Rp 8 ribu dari harga sebelumnya yang hanya Rp 22 ribu/ kg, wortel naik dari Rp 6 ribu per kilogram menjadi Rp12 ribu/kg. Sementara kenaikan harga sayuran berkisar enam ribu sampai tujuh ribu rupiah per kilogram.

“Sejak akhir April lalu harga terus naik.

Kenaikannya terus meningkat setiap minggunya,” ujarnya Selasa, 5 Mei 2015.

Syamsul Anwar menambahkan, selain menjelang masuknya Ramadhan kenaikan harga juga disebabkan cuaca buruk sehingga stok sampai ke pedagang menjadi minim. Dampaknya beberapa pedagang sulit mencari stok bahan jualan mereka.

“Diprediksi harga akan terus naik menjelang Ramadhan,” tambahnya.

Sementara itu, harga gula pasir mengalami kenaikan sebesar Rp 2 ribu per kilogram. Kenaikan ini sudah terjadi satu bulan belakangan ini. Awalnya gula dijual seharga Rp 10 ribu kemudian naik menjadi Rp 11 ribu, dan bertahan pada posisis Rp 12 ribu per kilogram.

Menurut pedagang di Pasar Raya Padang Indra, kenaikan harga gula dan lainnya akan terjadi menjelang Ramadhan hingga idul fitri. Kenaikan harga tersebut bersifat musiman, mengikuti permintaan pasar. Besarnya kenaikan harga tersebut bepengaruh tehadap jual beli pedagang.

Ia meneyebutkan, sebelumnya beberapa konsumen sudah mulai membeli gula dalam jumlah banyak untuk persedian saat ramadhan. Kenaikan harga juga terjadi pada beberapa jenis kacang-kacangan satu pekan terkhir. Kenaikan berkisar Rp 1000 per kiloganya.

“Saat ini harga bahan pokok yang turun hanya minyak goreng curah. Harga turun menjadi Rp 10.000 per kilonya,” ujarnya.(dika/p)

LOKASI PENEMUAN MAYAT - Lokasi ditemukannya jenazah mahasiswa Unand yang tewas tergantung di samping Kantor Lurah Kapalo Koto, Kelurahan Pauh Kota Padang Kemudian polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit,” katanya.

Teman satu kos Korban Iqbal mengatakan, korban tinggal sendiri di kamarnya. Meski demikian, dia sering membawa temannya untuk berkunjung. Di kos, korban diketahui tidak memiliki masalah. Saat bertemu sebelum kejadian, korban terlihat baik-baik saja.

“Saya terakhir melihatnya sore Jum’at saat pulang kuliah. Tetapi info dari beberapa teman dia masih terlihat sampai magrib,” ujarnya.

Iqbal menambahkan, korban biasa suka tidur cepat alias tidak

suka bergadang. Entah apa penyebabnya mereka dikejutkan dengan penemuan pagi ini.

“Sepeda motor dan HP-di kos, tadi kamarnya dibuka ibu ditemukan peralatan korban,” tuturnya.

Kapolsek Pauh Kompol Wirman membenarkan kejadian tersebut setelah pihaknya mendapatkan laporan masyarakat dan dilakukan pengecekan. Di lokasi, jenazah korban ditemukan dalam kondisi tergantung. Setelah olah TPK, pihaknya membawa jenazah ke RS Bayangkara Polda Sumbar untuk dioutopsi.

“Saat ditemukan korban sudah meninggal dunia. Kami langsung membawanya re rumah sakit,” ujarnya.

Wirman menambahkan, korban diketahui warga Bengkulu dan mahasiswa Unand. Saat ini belum diketahui penyebab kematian korban. Informasi yang berhasil dihimpun, korban sudah dua kali berobat ke psikiater dan dijadwalkan ada pemeriksaan ketiga.

“Kita belum bisa simpulkan penyebab meninggalnya korban.

Sebab saat ini masih dalam proses,” tuturnya. (dika/p)

UN SMP Sederajat Lancar di Sumbar PADANG - Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP sederajat di Sumatera Barat berjalan lancar.

Tidak ada kendala dan kebocoran soal sebab saat pendistribusian soal hingga pelaksanaan, Dinas Pendidikan melibatkan Polri dan sekolah selaku penyelengara.

Ketua Panitia Pelaksana UN di Sumbar Bustavedia mengatakan, pihaknya belum mendapatkan indikasi atau isu kebocoran soal.

Hal ini secara tidak langsung dampak dari penetapan kelulusan

siswa tidak berpatokan kepada hasil UN. “Sampai saat ini belum ada laporan ada kebocoran soal, karena kelulusan ditentukan sekolah secara otomatis mengurangi beban mental peserta UN,” jelasnya Kamis, 7 Mei 2015.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi mengaku, ujian nasional SMP di Padang berjalan lancar.

Tidak ada kebocoran ataupun kekurangan soal. Meski ada

beberapa sekolah baru yang melaksanakan ujian di satu tempat, hal itu dilakukan karena jumlah peserta dan kelakyakan pelaksanaan di sekolah.

“Di Padang UN berjalan lancar, pengawas ujian dilaukan secara silang antara satu sekolah dengan sekolah lainnya,” sebutnya ketika ditemui di ruangannya.

Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Padang Riswandi menyebutkan, pelaksanaan Ujian Nasional di Kota Padang dilakukan

di 99 sekolah. Dinas pendidikan meminta peserta ujian tidak percaya jika ada kunci jawaban yang beredar, sebab kunci jawaban tersebut tidak benar. Imbauan tersebut direspon dan dapat dipahami peserta dan selama pelaksanaan ujian, belum ada laporan peredaran kunci jawaban.

“Saat ini, hasil ujian tidak menjadi patokan standar kelulusan bagi peserta ujian. Hal tersebut bisa membuat siswa lebih tenang dan mengurangi keteganggan.(dika/p)

16

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

PPID diharap bisa menjembati informasi KPU kepada masyarakat

Andika Adi Saputra

Ketua KPU RI Lantik PPID KPU Sumbar FOTO:DIKA/PUAILIGGOUBAT

etua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Husni Kamil Manik melantik Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) KPU Sumatera Barat, Minggu, 10 Mei 2015.

Husni menyebutkan terbentuknya PPID merupkan tindak lanjut dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana setiap instansi harus miliki semua struktur pelayanan informasi yang dibutuhkan masyarakat “Kita di awal tahun memutuskan untuk membuat peraturan KPU tentang keterbukaan informasi publik. Ini semua bentuk realisasinya,” ujarnya.

Husni menambahkan, KPU menginginkan agar masyarakat dapat dilayani secara optimal sehingga KPU membentuk struktur PPID. Hal ini didasari

K

karena banyak informasi di KPU yang perlu disampaikan kepada publik.

PPID ditargetkan dapat dibentuk secara merata di seluruh Indonesia dan bisa mulai bekerja pada pemilu serentak pada 2019. Pada tahun pertama, sudah dibentuk di 9 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia dan pada 30 kabupaten dan kota dari 500 lebih kabupaten dan kota se Indonesia.

“Kami menargetkan sebelum pemilu 2019, semua daerah sudah punya pengelola informasi publik,” sebutnya.

Dengan adanya lembaga ini, Husni berharap masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informas dan penyelenggara pemilu juga lebih mudah dan cepat.

PPID dapat memberikan informasi tentang proses pemilu atau pilkada, dari awal sampai akhir yang penting yang

harus diketahui oleh masyarakat mulai dari proses rekrutmen, penyelenggaraan pemilu dan transparansinya.

“Bagian yang paling penting adalah melayani setiap kebutuhan informasi masyarakat, misal info akhir dimana puncak pemilu, perhitungan suara, rekapitulasi suara sampai penetapan calon terpilih,” jelasnya.

Melihat Pilpres lalu, lanjutnya, dalam tujuh hari, KPU bisa mengumpulkan 68,6 formulir C1 dari seluruh daerah, maka ditargetkan bagi daerahdaerah yang tidak terlalu luas, transportasi dan komunikasinya lancar.

“Dengan demikian pada hari pertama bisa dituntaskan proses pengumpulan hasil pilkada, bagi daerah lebih rumit lagi mungkin butuh 1- 2 hari tambahan,” katanya. (dika/p)

PEJABAT PPID - Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) KPU Sumatera Barat usai dilantik pada Minggu, 10 Mei lalu

Gubernur Minta Masyarakat Tidak Cemaskan Isu Gempa di Sumbar PADANG - Pasca gempa besar di Nepal yang menimbulkan ribuan korban jiwa, beberapa ahli memprediksi akan terjadi gempa di wilayah Sumatera Barat. Menyikapi

pernyataan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengimbau masyarakat agar tidak cemas.

Orang nomor satu di Sumbar

Polresta Padang Tangkap IRT Pengedar Sabu PADANG - Jajaran Satuan Narkoba Polresta Padang menangkap Sumi Ramadani (41) ibu rumah tangga bersama 20 paket sabu siap edar di Kompleks Perumahan Semen Padang, Kota Padang, Rabu, 29 April 2015.

Sumi mengaku menjual sabu-sabu sejak dua bulan terakhir.

Pekerjaan itu dilakukan bukan karena kebutuhan ekonomi, melainkan karena hobi. Dia mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari rekannya dan kemudian dia jual kepada konsumen yang berada disekitar rumah dan kota Padang pada umumnya.

“Saya jualan karena hobi saja, saya jualan sudah dua bulan belakangan ini,” tuturnya kepada petugas saat diperiksa di Satnarkoba Polresta Padang.

Pelaku ditangkap polisi setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya aktifitas mencurigakan, yang diduga transaksi serta pesta sabu. Setelah dilakukan pengecekan, Ibu empat anak ini tertangkap menyimpan dan menjual sabu kepada rekan-rekannya.

Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polresta Padang Kompol Daeng Rahman mengatakan, tersangka ditangkap saat beraktifitas di rumahnya pada sore hari. Tersangka tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Setelah digeledah dan menemukan barang bukti, tersangka langsung dibawa ke Polresta Padang.

“Tersangka adalah pemain lama, dia menjual sabut tersebut kepada rekannya, bahkan ada yang bersifat berter dengan barang hasil curian,” tutur Daeng.

Daeng menambahkan, tersangka mengaku mendapat sabu dari rekannya. Pasar tersangka berada di sekitar Kota Padang. Hasil penggeledahan polisi mengamankan 20 paket sabu siap edar senilai Rp 8 juta, alat hisap sabu, telepon genggam, uang tunai senilai Rp 3 jutadan timbangan elektronik.

“Kami akan terus melakukan pengembangan dari tersangka, sebab diyakini ada jaringan yang lebih besar lagi dari pada tersangka.

Karena dia hanya sebagai perpanjangan tangan,” sebutnya.(dika/p)

tersebut meminta masyarakat tetap tenang dan selalu waspada serta berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pemerintah daerah akan terus melakukan upaya penguarangan resiko bencana.

Menurut Irwan, kesiapan menghadap bencana seperti gempa dan tsunami sejak beberapa tahun belakangan sangat gencar dilakukan di Sumbar. Beberapa persiapan tersebut dalam rangka edukasi dalam pengurangan resiko bencana. Langkah antisipasi dan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh wilayah di

Sumbar sudah dilakukan melalui BPBD, LSM, dan beberapa instansi pemerintah daerah lainnya.

“Sejak beberapa tahun lalu kita sudah melakukan beberapa upaya edukasi dan persiapan dalam menghadapi bencana, salah satu langkahnya dengan melakukan pembangunan shelter evakuasi tsunami disetiap daerah yang rawan tsunami di Sumbar,” ujarnya, Kamis, 30 April 2015.

Selain itu, dalam menghadapi gempa pemerintah sudah melakukan sosialiasi bahaya gempa dan cara

menyelamatkan diri saat gempa.

Kemudian, beberapa kali sudah dilakukan simulasi gempa dan tsunami dengan harapan masyarakat siap mengahadapi bencana.

Irwan menambahkan, terkait isu dan pendapat para ahli yang menyatakan Sumbar akan dihampiri gempa, dia meminta masyarakat cerdas menyikapinya. Kemudian disisi lain, dia memintah masyarakat tidak terlalu risau.

“Masyarakat diminta pelajari cara penyelamatan diri dan berserah diri kepada tuhan,” ujarnya. (dika/p)

Kurir Ganja Dikendalikan dari Lapas Ditangkap Polisi PADANG - Jajaran Reserse Narkoba Polda Sumbar menangkap Rio Saputra, kurir ganja yang diduga dikendalikan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Padang pariaman, Selasa 12 Mei 2015.

Pemuda berusia 19 tahun itu mengaku diperintah oleh seseorang yang dikenalnya dengan panggilan Morfin dari Lapas Padangpariaman.

Melalui sambungan telepon, Rio mendapatkan perintah menjemput dan mengantarkan ganja kering tersebut kepada seseorang yang ditunjuk oleh Morfin.

Rio memperoleh upah sebesar Rp 300 ribu untuk mengantarkan tiga paket ganja seberat 3 kg. Setelah mendapatkan perintah dari Morfin,Rio mengambil barang haram

tersebut dari salah seorang rekannya untuk diantarkan kepada seorang pemesan yang disebut Morfin.

“Saya tahu kalau yang saya bawa ganja, Morfin menyuruh saya mengantarkannya kepada salah seorang warga dari Dharmasraya,” ujarnya.

Kepada petugas, Rio mengaku baru pertama kali melakukan aksinya. Sebelumnya dia hanya bekerja sebagai petani dan membantu keluarganya di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padangpariaman.

“Saya tidak memiliki pekerjaan lain, karena butuh uang saya mau mengantarkan ganja itu,” akunya.

Kabag Bin Ops Narkoba Polda Sumbar, AKBP M. Yasli Seka

mengatakan, tersangka ditangkap di depan Kantor SAR Padang Jalan By Pass Kota Padang. Awalnya, polisi mendapatkan infromasi adanya peredaran ganja di wilayah Padangpariaman. Setelah dilakukan pengecekan dan pengintaian selama tiga hari, petugas akhirnya berhasil menangkap tersangka.

“Tersangka mengaku sebagai kurir dan juga pemakai,” jelasnya.

M Yasli menambahkan, saat ditangkap petugas juga mengamankan 3 kg ganja kering yang ibungkus dengan karung. Sementara barang bukti lain adalah satu unit HP, dan sepeda motor tersangka.

“Kami masih akan terus melakukan pengembangan, sebab diduga masih ada jaringan lainnya ,” tuturnya. (dika/p)

Puailiggoubat NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

U

Suara Puailiggoubat Dana Reboisasi

P

eraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 memberi peluang bagi Mentawai mendapatkan dana perimbang-an dari perusahaan pemegang izin eksplitasi di Mentawai seperti HPH. Sejak dipungut 2003 lalu, 40 persen dana yang dipungut masuk kas Pemda Mentawai. Hingga kini dana yang terkumpul mencapai Rp64 miliar.

Namun dana yang disebut Dana Reboisasi ini tidak bisa digunakan karena rekomendasi dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Agam Kuantan di Sumatra Barat, lahan kritis di Mentawai tidak terlalu luas, hanya ada di dua daerah.

Belum jelas apa kriteria penetapan lahan kritis tersebut.

Namun sebenarnya di Mentawai, banyak bekas tebangan hutan yang kini terlantar. Selain bekas penebangan HPH zaman dulu, juga penebangan oleh masyarakat yang membuka ladang.

Lahan-lahan ini sebenarnya membutuhkan penghijauan terutama yang terletak di sepanjang aliran sungai. Indikasi yang nampak saat ini, saat musim hujan, air sungai berwarna coklat dan rawan banjir terutama di Siberut.

Jika dilihat dalam PP No. 35 Tahun 2002, penggunaan DR memang hanya bisa diperuntukkan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya.

Dengan aturan ini, DR yang tersimpan dalam kas Pemda Mentawai tidak bisa digunakan.

Tentu ini kondisi yang ironis.

Karena itu Pemda Mentawai perlu didorong mencari solusi terkait ini, misalnya berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait misal Kementerian Kehutanan untuk mencari jalan keluar agar DR bisa digunakan.l

17

Menagih Komitmen Perlindungan Terhadap Wartawan

S

udahkah pembunuh Udin ditangkap? 18 tahun lebih Udin dibunuh, tetapi walau sudah berganti rezim, ternyata tidak mampu membawa perubahan apapun terkait dengan kasus Udin. Apakah benar pihak kepolisian tidak mampu mengungkap kasus terbunuhnya Udin atau mungkinkah ada yang ‘bermain dibalik pengungkapan kasus itu?

Pengabaian terhadap kasus hukum jurnalis tak hanya dialami Udin, banyak jurnalis lain yang mengalami nasib serupa, sebut saja kasus Ridwan Salamon, Ersa Siregar, Muhammad Jamaluddin, Agus Mulyawan, Elyudin Telaumbanua Herliyanto, Muhammad Syaifullah, Elfred Mirulewan, Prabangsa, Adriansyah Matra’is, Wibisono dan Ryo Linggotu.

Atas nama-nama wartawan di atas, hingga saat ini pelakunya tidak juga ditemukan apalagi diadili.

Kekerasan yang diperoleh bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja, namun juga kekerasan psikis berupa ancaman dan intimidasi. Semenjak zaman orde baru, suara kita telah dibungkam melalui pembredelan beberapa media di masa itu.

Tepatnya pada 21 Juni 1994 beberapa media yang dibredel tersebut yaitu, Tempo, DETIK, dan Monitor. Izin penerbitannya dicabut setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara di masa itu.

Kemudian kasus pembunuhan wartawan Udin, yang meninggal pada 16 Agustus 1996 setelah dianiaya lelaki tidak dikenal di rumahnya di Bantul. Kasus ini menambah catatan sejarah kelam kekerasan terhadap wartawan di zaman orde baru. Bahkan hingga saat ini kasus kematian Udin masih menjadi tanda tanya besar bagi kita semua.

Bertahun-tahun sudah lamanya ketidakadilan diterima oleh para pewarta sejak zaman Orde Baru. Duka juga dirasakan oleh keluarga korban karena ketidakjelasan mengenai kasus yang menimpa anggota keluarganya.

Namun belum ada juga upaya

oleh: Sucy Delyarahmi (Ketua Asosiasi Pers Mahasiswa Sumatera Barat & Staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang)

penyelesaian nyata dari para penegak hukum. Kasus kekerasan terhadap wartawan masih menjadi kasus yang dikesampingkan di mata para aparat yang terhormat.

Entah karena Indonesia lebih antusias terhadap isu lain yang lebih menarik di mata khalayak ramai. Sehingga, terkadang kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap wartawan didiamkan lama kelamaan terlu-

(UUD 1945), yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dari rumusan Pasal tersebut dapat kita

pakan.

Saat ini, di era reformasi yang (katanya) penuh kebebasan masih kita temui intimidasi dan kekerasan terhadap profesi wartawan. Salah satu bentuk intimidasi yang seringkali diterima berupa ancaman ketika wartawan melakukan pekerjaannya untuk mencari informasi. Padahal jaminan bagi wartawan setidaknya sudah diatur dalam Pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945

lihat bahwa memperoleh dan menyampaikan informasi merupakan hak setiap orang. Lalu apakah para pelaku kekerasan terhadap wartawan masih menafikan keberadaan Pasal 28F tersebut?

Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) juga telah menjamin kebebasan pers. Secara tegas Pasal 4 UU Pers dinyatakan bahwa “Kemerdekaan pers dija-

min sebagai hak asasi warga negara”. Pasal tersebut jelas menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi.

Sebagaimana kita ketahui, hak asasi merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat dikurangi. Jika UU Pers menyatakan kemerdekaan pers merupakan hak asasi, maka jelaslah tindakan intimidasi dan kekerasan yang diterima oleh wartawan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam menjalankan profesinya, negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 8 UU Pers “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Dengan demikian sudah seharusnya setiap tindakan kekerasan dan ancaman terhadap wartawan yang menjalankan profesinya, harus dilindungi oleh negara. Salah satu bentuk perlindungan itu adalah dengan memproses secara hukum setiap tindakan yang menghalang-halangi wartawan dalam menjalankan tugasnya.

UU Pers mengatur Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi wartawan dalam melakukan tugasnya, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Sudah seharusnya di dalam pemerintahan Joko Widodo perlindungan terhadap profesi wartawan semakin kuat. Perlindungan terhadap wartawan akan sukses apabila penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap wartawan diperhatikan dengan serius. perlindungan profesi wartawan merupakan suatu kewajiban negara sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia.

Puailiggoubat

18

NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

24 Siswa SMA Mentawai Diterima di Sejumlah Perguruan Tinggi SDN 01 Sikakap Bersiap Hadapi US SIKAKAP - SDN 01 Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai bersiap menghadapi Ujian Sekolah (US) yang akan digelar pada 18- 20 Mei. Sebelum mengikuti US tersebut, sekolah ini telah menggelar ujian tingkat akhir sekolah untuk kelas VI pada 4-7 Mei. Kepala SDN 01 Sikakap, Edita Simamora mengatakan, ujian diikuti 27 siswa kelas VI yang mengujikan pelajaran PPKn, IPS, Agama, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) dan Mulok.

Edita menyebutkan, soal ujian Agama, PPKn, IPS, PJOK dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sementara SBK dan mulok dibuat oleh sekolah sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan.

“Nilai US atau UN bukan penentu kelulusan karena nilai rapor semester 7-11 juga diperhitungkan, siswa diluluskan sesuai dengan hasil musyawarah sekolah,” ujarnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Sikakap, Frans Sakeletuk mengatakan, penentu kelulusan sesuai keputusan majelis guru, bukan semata-mata nilai US atau rapor itu juga berlaku untuk SMP dan SMA. (spr/g)

SDN 01 Sikakap Gelar Perlombaan Peringati Hardiknas SIKAKAP - SDN 01 Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar berbagai perlombaan olahraga untuk memeriahkan perayaaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Sabtu, 2 Mei. Kepala SDN 01 Sikakap, Edita Simamora mengatakan, sebelum pertandingan dimulai mereka menggelar upacara bendera.

Kemudian dilanjutkan perlombaan antar lokal seperti tarik tambang, kelereng di atas sendok, memasukan pencil di dalam botol, hulahop dan balon dangdut.

“Peringatan ini untuk mempererat keakraban antarsiswa, hal ini menumbuhkan rasa kebersamaan antara guru dan siswa,” katanya. (spr/g)

FOTO:LEO/PUAILIGGOUBAT

Seleksi penerimaan calon mahasiswa berdasarkan nilai rapor yang menunjukkan grafik meningkat Leo Marsen

ebanyak 24 siswa SMA Kabupaten Kepulauan Mentawai lulus pada jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Sebanyak 13 orang diterima di Universitas Andalas, Padang berasal dari SMAN 1 Pagai Utara Selatan.

Kepala SMAN 1 PUS, Rita Warti mengatakan, dari sembilan SMA negeri dan swasta yang ikut SNMPTN, siswanya berhasil lulus sebanyak 13 orang, sisanya berasal dari SMAN 2 Sipora sebanyak delapan orang dan tiga siswa dari SMA Plus.

“Pengumuman dari Unand dan perguruan tinggi lain diterima pada 15 April yang lalu dari Dinas Pendidikan Mentawai, untuk lulus seleksi SNMPTN kategori kelulusan berdasarkan ujian tertulis dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia melalui

S

UN - Siswa SMAN 1 Pagai Utara Selatan mengikuti Ujian Nasional pada April Sebanyak 13 siswa lulus dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri di UNAND sekolah yang di selenggarakan pada November tahun lalu,” katanya, Senin, 11 Mei. Acuan penilaian yang diminta Unand, kata Rita, berdasarkan nilai rapor semester 3, 4 dan 5 dengan grafik nilai naik atau tetap, bukanturun naik atau bergelombang. Kategori lulus ditentukan oleh perguruan tinggi.

Siswa yang tidak lulus melalui

SNMPTN, lanjut Rita, bisa mengikuti Seleksi Bersama Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBNMPTN) yang pendaftarannya dimulai pada 11-29 Mei. Siswa yang lulus di Unand, Padang dari jurusan IPA yakni Dwivans Ranny Ade Putra, Efriani Waruhu, Fitria Rahmadani, Rina Desnawati, Arfa Danil, Chaterine

Claudia Siahaan, Jordi Awaluddin Pardede, Siska Kristina Zalukhu dan Jun Romini Sakerebau. Sementara dari jurusan IPS terdiri dari Aryo Lando Waruhu, Heldia Norita br Tampubolon, Santy Maduma Rumahorbo dan Wiet LalaDona.

Sementara siswa SMA lain yang lulus SNMPTN di luar SMAN 1 PUS pada berbagai perguruan tinggi di Indonesia yakni Aderinus jurusan Matematika di Universitas Papua, Bernadeta jurusan Teknologi Hasil Perikanan Universitas Riau (UNRI), Mardalena Fitriani Daili,

jurusan Manaje-men Sumber Daya Perairan (UNRI), mErmita Samaloisa jurusan PPKn di Universitas Medan (Unimed), Somerina Sapalakkai jurusan Pendidikan Luar Biasa (Unimed), Mila Nera Marie jurusan Biologi UIN Sunan Ampel Surabaya dan Santy Maduma Rumahorbo jurusan Ilmu Admistrasi Negara (Unimed). (g)

SMPN 3 Pagai Kekurangan Enam Guru SINAKAK - SMPN 3 Pagai Selatan yang berada di Kosai Baru Bagat Sagai, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih kekurangan guru. Berdiri pada 2009 dengan status sekolah satu atap kemudian berubah status menjadi negeri sejak 2013.

Kepala SMPN 3 Pagai Selatan, Marson mengatakan, jumlah guru yang ada sebanyak 6 orang, kepala sekolah yang merangkap jadi guru, CPNS 1 orang, guru kontrak 4 orang. “Awalnya guru kontrak berjumlah 5 orang namun seorang guru Biologi mengundurkan diri hanya bertahan sebulan,” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu, 6 Mei. Menurut Marson, harusnya dari 12 mata pelajaran yang ada minimal guru yang ada berjumlah 12 orang. Guru pelajaran yang belum ada yakni Matematika, Pendidikan

Jasmani dan IPA. Kekurangan guru tersebut telah diusulkan kepada Dinas Pendidikan Mentawai pada Februari lalu.

“Untuk memenuhi keterbatasan

guru terpaksa dibantu guru bidang studi yang tidak bidangnya untuk mengajar,” ujarnya.

Marson menyebutkan, tiap tahun mereka kelabakan FOTO:RINTO/PUAILIGGOUBAT

MAIN VOLI - Siswa SMAN 1 Siberut Tengah yang bermain voly di halaman sekolah, tahun ini fasilitas perumahan dinas guru dibangun

memberikan pelajaran kepada murid karena jumlahnya yang terus bertambah. Pada awalnya jumlah murid hanya 12-20 siswa kemudian meningkat menjadi 39 siswa. Siswa tersebut berasal dari SD Kosai baru, Mapinang, Mabolak dan Maonai.

Sementara di SMP Negeri 1 Pagai Utara, sejak berdiri pada 2006 dengan status sekolah satu atap kemudian berubah menjadi SMP negeri tiga tahun kemudian belum memiliki guru pelajaran kesenian.

“Untuk mengajar bidang studi tersebut dibantu oleh guru yang tidak bidangnya, saat ini guru PNS berjumlah tujuh orang, sukarela satu orang dan guru kontrak empat orang yang mengajar bidang studi bahasa Indonesia, bahasa Inggris , PPKn dan Matematika,” kata Kepala SMPN 1 Pagai Utara, Leni Mariana, Senin, 4 Mei.(leo/g)

PENDIDIKAN Peserta dari SMPN 3 Pagai Selatan tiba di tempat pelaksanaan empat hari sebelum ujian

Puailiggoubat

Tim Redaksi

ebanyak 1.398 siswa yang berasal dari 24 SMP negeri, 18 MTsN dan 4 SMP swasta

mengikuti Ujian Nasional (UN) SMP di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 4-7 Mei. Ujian ini dilaksanakan di delapan titik yang tersebar di 10 Kecamatan di daerah tersebut berjalan lancar. Logistik ujian telah disalurkan sejak 27 April ke seluruh SMP atau kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) masing-masing kecamatan.

Anggota Tim Pemantau UN Provinsi Sumatera Barat, Jamaar Nur mengatakan, pelaksanaan UN SMP di Mentawai berjalan jujur. “Sesuai dengan pantauan kita di setiap sekolah penyelenggaraan pelaksanaan UN berjalan sukses dan semua lembaran jawaban lengkap, lembaran jawaban siswa akan langsung saya bawa setelah UN selesai dilaksanakan, dan diantarkan langsung ke puskom untuk diperiksa,” katanya di sela-sela pelaksanaan UN di Sikakap, Senin, Mei. Pelaksanaan ujian di Kecamatan Sikakap, SMP Negeri 3 Pagai Selatan dan SMP Tri bakti ujian bersama di SMPN 1 Pagai Utara Selatan, Sikakap.

Di Pulau Pagai Utara Selatan jumlah peserta ujian SMP tahun ini sebanyak 451 siswa.

Kepala SMPN 3 Pagai Selatan,

19

UN SMP Mentawai Lancar FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

S

NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

KERJAKAN SOAL - Siswa SMPN 1 Pagai Utara Selatan mengerjakan soal ujian nasional pada 4 Mei Marson mengatakan, siswa yang mengikuti UN di sekolahnya berjumlah 12 orang, jumlah itu bertambah 1 orang dibanding tahun lalu yang berjumlah 11 orang. Siswa SMPN 3 Pagai Selatan yang berasal dari Sinakak tiba 4 hari sebelum pelaksanaan UN di lokasi penyelenggaran.

“Kami sudah bawa anak-anak dengan speed boat 15 PK 4 hari lalu agar tidak terlambat, perjalanan dari Sinakak ke Sikakap menghabiskan waktu sekira 3-4 jam, jika badai perjalanan mencapai 6 jam,” katanya, Rabu, 6 Mei. Siswa tersebut, kata Marson

Yayasan Mentawai Sejahtera Berencana Dirikan Sekolah Tinggi di Sikakap SIKAKAP - Yayasan Mentawai Sejahtera berencana mendirikan sebuah sekolah tinggi di Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pendiri Yayasan Mentawai Sejahtera, Selamat. S mengatakan, sekolah tinggi tersebut direncanakan didirikan di Pologa, Sikakap, Pagai Selatan. Rencana pembangunan tersebut telah dimusyawarahkan dengan antara pemerintah dan warga setempat pada 9 April lalu.

“Panitia pembangunannya telah kita bentuk, peletakan batu pertama kita rencanakan mengundang Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno,” katanya saat ditemui Puailiggoubat di Wisma Lestari, Sikakap, Selasa, 18 April.

Menurut Selamat, semua perizinan seperti surat Izin Mendirikan Bangunan dan legalitas lainnya dalam proses pengurusan. Sekolah tinggi tersebut telah memiliki lokasi pembangunan seluas 7,5 hektar. Rencana awal sekolah tinggi akan membuka 5 jurusan, yakniperikanan, pertanian, pariwisata, hukum dan manajemen.

Sementara dosen pengajar akan didatangkan dari beberapa universitas melalui kerjasama dengan lembaga lain, beberapa di antaranya dari Belanda dan Jepang. “Seperti jurusan perikanan kerjasama dengn Jepang karena pengelolaan laut dan sumber daya Mentawai banyak,” ucapnya.

Sementara Kepala Desa Sikakap Suherman mendukung pendirian sekolah tinggi tersebut karena sangat bermanfaat bagi masyarakat.(leo/g)

diinapkan di salah satu wisma di Sikakap untuk menjaga konsentrasi belajar mereka. SMPN 3 Pagai Selatan sudah tiga kali mengikuti ujian di SMPN 1 PUS, sejak sekolah mereka berdiri.

“Usai ujian kami kembali ke kampung di Bagat Sagai, Sinakak, “ ujarnya.

Peserta dari SMP Tri Bakti yang berlokasi di Sikakap berjumlah 10 siswa, tahun lalu peserta UN di sekolah ini hanya 6 orang. “Kita belum bisa melaksanakan UN sendiri sehingga masih digabung sampai sekarang,” kata Kepala SMP Tri Bakti, E. Sembiring.

Sementara SMP GKPM Sikakap melaksanakan ujian secara mandiri di sekolahnya. Kepala SMP GKPM Ilau Saleleubaja menyebutkan, ujian tahun

ini tidak bergabung lagi dengan SMPN 1 PUS karena sekolah sudah mendapat akreditasi dengan nilai C, sementara jumlah perserta ujian dari sekolah ini sebanyak 32 siswa.

Kepala SMPN 1 PUS, Oskas menyebutkan, jumlah peserta UN yang terdaftar sebanyak 158 siswa namun yang mengikuti ujian hanya 154 siswa. Ia menargetkan 100 persen kelulusan siswanya.

Lulus 100 Persen

Selain di Sikakap, pelaksanaan UN di Kecamatan Pagai Utara berjalan lancar, Kepala SMPN 1 Pagai Utara, Leni Mariana mengatakan, jumlah peserta ujian yang terdaftar di sekolahnya sebanyak 54 siswa namun yang ikut hanya 52 siswa.

Pada ujian kali ini, Leni Mariana menargetkan kelulusan 100 persen buat siswanya. Menurutnya target itu tidak begitu ambisius karena jauh sebelum hari pelaksanaan ujian pihaknya telah mempersiapkan siswa dengan memberikan pelajaran tambahan pada sore hari.

“Jam tambahan tersebut sudah dimulai sejak awal Januari lalu, selain itu guru bidang studi yang pelajarannya di UN-kan diminta agar membahas soalsoal UN tiga tahun belakang,” ucapnya.

Sekolahnya juga menggelar try out untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menjawab soal ketika UN nanti. Meski nilai UN bukan penentu kelulusan, pihaknya berharap semua siswa mendapat nilai yang baik saat ujian.

Kepala UPTD Pendidikan Pagai Utara, Agus Lamar membenarkan, selain nilai UN, nilai rapor tiap semester di sekolah juga menjadi bahan pertimbangan bagi sekoah untuk memutuskan lulus tidaknya siswa.

“Keputusan itu akan ditentukan saat rapat majelis guru,” ujarnya.

Di SMPN 1 Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, pelaksanaan UN diikuti sebanyak 49 siswa. Kepala SMPN 1 Siberut Tengah, Syaiful Sagaragara mengatakan, semua peserta yang terdaftar menghadiri ujian pada hari pelaksanaan. Sementara mata ujian berupa matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan IPA. “Dalam satu hari itu satu mata ujian dan proses berjalan lancar,” katanya pada Puailiggoubat, Selasa, 5 Mei. Meski bukan sebagai penentu kelulusan, Syaiful berharap, nilai UN anak didiknya lebih baik dari tahun kemarin. Selain nilai, kelulusan siswa di sekolah ini juga ditentukan keaktifan siswa selama belajar.

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah, Jendam Purba menyebutkan, meski sekolah menjadi penentu lulus tidaknya siswa, ia berharap siswa yang mendapat nilai 3 tidak perlu dipaksakan lulus.

“Kalau siswa dapat nilai 3 tidak mungkin diluluskan, tapi harapan kita semua bisa lulus,” ucapnya. (leo/spr/rr/g)

Fasilitas Sejumlah Sekolah Siberut Tengah Dibangun Tahun Ini SAIBISAMUKOP-Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai akan merehabilitasi dan membangun sejumlah fasilitas sekolah di Kecamatan Siberut Tengah tahun ini.

Pengawas Sekolah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah, Parmenas Sakeru mengatakan, sekolah yang akan dibenahi tahun ini yakni rehabilitasi gedung SDN 10 Cimpungan, pembangunan perumahan dinas guru SMAN 1 Siberut Tengah sebanyak 4 pintu dan pembangunan relokasi SDN 01 Saibi Samukop sebanyak 4 lokal.

“Sekolah-sekolah itu yang kita ketahui akan dibangun pada tahun ini, saat ini kita hanya menunggu proses pelaksanaan dari Dinas Pendidikan, surveinya juga belum,” katanya saat

ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Kamis, 30 April.

Parmenas berharap pembangunan

tersebut secepatnya dilaksanakan karena sangat dibutuhkan oleh siswa dan sekolah. (rr/g) FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

TARIK TAMBANG - Murid SDN 01 Sikakap, Kecamatan Sikakap menarik tambang memperingati Hari Pendidikan Nasional

20

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

30 Pelajar SMP PUS Ikuti Seleksi SMA Unggul SIKAKAP - Sebanyak 30 siswa SMP dari Pulau Pagai Utara Selatan mengikuti seleksi penerimaan siswa baru di SMAN 2 Sipora yang menjadi sekolah unggul di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Sabtu, 2 Mei. Kepala SMPN I PUS, Oskar mengatakan, dari 40 siswa yang mendaftar hanya 16 yang ikut ujian seleksi selebihnya tidak jadi ikut karena jadwal seleksi tidak jelas.

Sementara persyaratan siswa yang diperbolehkan mengikuti seleksi yakni memiliki nilai rapor semester 1-5 minimal 7,5 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS. “Siswa yang tidak mencapai nilai tersebut tidak boleh mengikuti seleksi,” katanya kepada Puailiggoubat, Sabtu, 2 Mei. Selain persyaratan nilai, menurut Kepala SMP Tribakti Sikakap, Artina Sembiring, siswa yang ikut Olimpiade Sains Nasional OSN) tingkat propinsi mewakili Kabupaten Kepulauan Mentawai langsung diterima tanpa tes di sekolah unggul SMAN 2 Sipora. ”Siswa SMP Tribakti ikut hanya 2 orang,” ujarnya.

Kepala SMPN 3 Pagai Selatan, Marson menyebutkan, menurut informasi yang diterima dari Dinas Pendidikan Mentawai, jumlah siswa baru yang diterima di SMAN 2 Sipora hanya 75 orang. Dari 75 siswa tersebut, 30 siswa akan diasramakan sementara 45 orang lainnya tidak. Hal ini berlaku bagi siswa yang orang tuanya tinggal di Tuapeijat, Sipora Utara.

“Biaya sekolahnya ditanggung pemerintah, siswa kita yang ikut seleksi sebanyak 12 orang,” ucapnya. (spr/g)

Asrama Pelajar Siberut Tengah Dipakai SAIBI SAMUKOP-Asrama pelajar di Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai digunakan Juli tahun ini. Asrama yang dibangun tahun lalu telah diresmikan pemakaiannya oleh Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah, Jendam Purba mengatakan pelajar yang diterima di asrama tersebut akan memprioritaskan bagi mereka yang berasal dari kampung yang jauh. Asrama ini resmi dipakai pada tahun ajaran baru.

“Kita sudah sampaikan kepala SMP dan SMA membuat brosur penerimaan siswa baru dan langsung tinggal di asrama,” katanya kepada Puailiggoubat, Selasa, 5 Mei. Brosur ini nantinya, kata Jendam Purba, disampaikan kepada orang tua siswa yang berasal dari daerah jauh. Meski belum memiliki fasilitas yang lengkap namun pemakaian tetap dilakukan tahun ini karena terdesak kebutuhan.

Lanjut Purba, asrama ini sanggup menampung sebanyak 40 siswa yang dikhususkan untuk putri, “ Kita tidak campur dengan putra agar tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan, kita juga akan menempatkan seorang pengawas yang dibayar Rp400 ribu per bulan,” ucapnya. (rr/g)

Makalok Segera Miliki SMP FOTO:SUPRI/PUAILIGGOUBAT

Pembangunan dilakukan jika tanah tersedia

Supri Lindra

P

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan membangun satu unit

SMP negeri di Desa Makalok, Kecamatan Pagai Selatan pada tahun ini.

“Guru yang akan mengajar nanti diperbantukan dari SMP lain sebelum ada guru tetap, pendidikan itu sangat penting sekali, kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi, masalah guru menjadi kendala pembangunan gedung sekolah baru, untuk mengatasi kendala tersebut kemungkinan nanti Dinas Pendidikan akan mengangkat guru kontrak, pembangunan dibutuhkan dukungan dari masyarakat, termasuk pengawasannya,” kata Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet saat melantik Camat Pagai Utara yang baru, Senin, 4 Mei. Terkait guru, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleakek mengingatkan, bagi yang tidak mau bertuga dipersilahkan mengundurkan diri sebab guru tersebut digaji dan

SALAMI MURID - Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet menyalami murid SD di Makalok, Pagai Selatan. Tahun ini pemerintah akan membangun SMP di daerah tersebut disumpah.

“Kalau tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah dibuat berarti gaji dan tunjungan daerah yang diterima setiap bulan itu sudah dikategorikan korupsi dan secara agama haram,” ujarnya.

Pembangunan SMP Negeri di Desa Makalok, lanjut Korta, sebagai kepedulian pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kortanius menyebutkan, dana pembangunan SMP tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus langsung dari pemerintah pusat. Tahun ini Mentawai mendapat dana sekitar Rp28 miliar, salah satu yang akan dibangun yakni SMP Makalok.

Selain untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan, pembangunan SMP Makalok dikarenakan SMPN 1 Pagai Utara Selatan tidak mungkin dikembangkan lagi.

“Jadi target kita, dimana penduduk yang banyak di sana akan

dibangun sekolah, sekarang tergantung masyarakat Desa Makalok apakah mereka mampu menyediakan lahan? Jika tidak kita alihkan ke tempat lain,” katanya saat dikonfirmasi Puailiggoubat lewat telepon, Rabu, 13 Mei. Selain SMP Makalo, lanjut Korta, dana tersebut juga dipergunakan membeli mebeler, alat perlengkapan sekolah mulai dari

SD sampai SMA. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sermon Sakerebau menyebutkan, pendidikan merupakan salah satu cara memutus rantai kemiskinan. Guru, kata Sermon, bertugas mendidik bukan sekadar mengajar siswa.

“Tugas guru untuk mencetak generasi yang maju dan cerdas demi generasi Mentawa ke depan, untuk itu kami berharap pembangunan SMP ini nanti didukung oleh semua masyarakat” ucapnya. (g)

UAS SD Kabupaten Mentawai Berjalan Lancar MENTAWAI - Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS)SD tingkat Kabupaten Kepulauan Mentawai di sejumlah sekolah berjalan lancar.

Ujian tersebut diikuti murid kelas VI yang digelar di masing-masing sekolah pada 4-7 Mei. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Siberut Tengah, Jendam Purba mengatakan, peserta UAS di daerahnya sebanyak 145 murid.

Ujian tersebut dilaksanakan di masing-masing sekolah dengan mata pelajaran agama, IPS, PPKn, ketrampilan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dan budaya Mentawai.

“Nilai ujian ini nanti akan digabung dengan nilai Ujian Sekolah (US) atau UN yang digelar pada 18-20 Mei mendatang ditambah nilai rapor untuk menentukan kelulusan,” katanya Selasa, 5 Mei. Pelajaran yang akan diujikan pada US nanti, kata Jendam Purba, terdiri IPA, IPS, bahasa Indonesia

dan bahasa Inggris.

Tak berbeda di Siberut Tengah pelaksanaan UAS Kabupaten di Kecamatan Sikakap, menurut Kepala SDN 15 Sikakap, Atoni Zalukhu, juga berjalan baik. Saat ini sekolahnya mempersiapkan diri menghadapi US. Pada pelaksanaan US ini

nanti, kata Atoni, sekolahnya akan menjadi tuan rumah pelaksa-naan ujian dari beberapa SD di wilayah tersebut yakni SDN 26 Taikako, SDN 02 Taikako, SDN 03 Taikako, SDN 17 Taikako dan SD Negeri 38 Taikako.

“Pada tahun lalu sekolah kita juga menjadi tempat pelaksanaan FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

BERGANTUNGAN - Siswa SMAN 2 Sipora, Sipora Utara yang menjadi SMA unggul di Mentawai bergantungan di angkot menuju sekolah

ujian,” katanya, Senin, 11 Mei. Sementara di Kecamatan Pagai Utara, pelaksanaan US akan digelar di dua titik yakni SDN 18 Saumanganyak dan SDN 05 Silabu. Sekolah yang bergabung di SDN 18 Saumanganyak yakni SDN 37 Saumanganya, SDN 10 Saumanganya, SDN Negeri 19 Saumanganya ,SDN 20 Saumanganya dan SD Negeri 11 Saumangaya . Sementara yang ujian di SDN 05 Silabu terdiri SD Negeri 27 Silabu, SD Negeri 04 Betumonga dan SD Negeri 33 Betumonga.

“Jumlahnya terdiri dari 10 SD dengan peserta 154 murid,” kata Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pagai Utara, Agus Lamar, Senin, 4 Mei. Pemusatan ujian pada dua SD menurut Agus Lamar, disebabkan kondisi akses jalan yang masih minim dan jarak tempu yang jauh sehingga risiko keselamatan peserta ujian dan penyaluran logistik ujian yang saling berjauhan sangat rawan. (leo/rr/g)

Puailiggoubat NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

Penarikan retribusi dimulai setelah Peraturan Bupati selesai

21

Mentawai Genjot PAD dari Surfing FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Daftar Resort di Mentawai

Bambang Sagurung

NO Nama Resort

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

emerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Kebudayaan, Pariwi-

sata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) berusaha mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata khususnya surfing setelah penetapan tiga Peraturan Daerah Pariwisata oleh DPRD Mentawai akhir April lalu.

“Surfing merupakan tambang emas bagi Mentawai karena dari kunjungan yang datang pada umumnya mereka itu menikmati ombak,” kata Kepala Disbudparpora Mentawai, Desti Seminora kepada Puailiggoubat, Kamis, 7 Mei. Lanjut Desti, dari tiga perda yang telah ditetapkan DPRD yakni Perda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Perda Kepariwisataan dan Perda Pengelolaan dan Daya Tarik Wisata Selancar baru Perda Kepariwisataan yang memiliki draf Peraturan Bupati. Sementara dua perda lainnya dalam tahap penyusunan draf.

“Yang berat itu membuat Perbup dari retribusi surfing, karena ini masih hal baru termasuk di Indonesia. Cara untuk memblok dan melakukan pengawasan di setiap titik ombak itu yang sulit mengingat Mentawai ini dapat dijangkau dari berbagai sudut,” ujarnya.

Ia menyebutkan, Perbup terkait Perda Kepariwisataan tinggal memasukkan poin penggunaan alkohol berdasarkan peraturan pemerintah yang baru.

“Poinnya ini harus masuk dan pengaturannya seperti apa, karena pada umumnya wisatawan luar yang datang mereka itu mengkonsumsi alkohol,” ucapnya.

Setelah pembuatan Perbup selesai, lanjut Desti, tahapan selanjutnya berupa sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata.

“Setelah sosialisasi ini kita akan wajibkan kepada pelaku usaha pariwisata untuk mengurus TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) danini digratiskan untuk pengurusannya,” katanya.

Yang paling ditekankan dalam persyaratan pengurusan TDUP ini yakni setiap usaha pariwisata wajib memiliki kantor di Mentawai. Hal ini menurut Desti untuk mempermudah kontrol sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

Usaha pariwisata yang sudah terdaftar di Mentawai wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap tiga bulan sekali melalui kantor Disbudparpora Mentawai atau melalui TIC yang ada di masing-masing kecamatan tempat usaha pariwisata membuka kantor.

RESORT - Salah satu resort yang sering dikunjungi turis yang akan berselancar di Mentawai “Untuk di TIC ini kita mengharapkan lulusan dari SMK Mentawai yang ada di Saureinuk, karena jurusan pariwisata sudah ada di sana,” katanya.

Sementara usaha pariwisata yang diatur dalam Perda Kepariwisataan meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan hiburan dan rekreasi,

penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif konservasi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultasi pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta dan SPA. “Termasuk wisata bahari wajib mengurus TDUP,” katanya.

Menurut data Disbudparpora Mentawai, terdapat banyak penginapan atau wisma yang sering dijadikan penginapan turis tersebar di beberapa kecamatan di

Kandui Resort Kandui Villas Resort Wavepark Resort Pitt Stop Hill Botik Island Resort Mentawai Bungalow Mentawai Surf Camp Playground Resort Mentawai Mentawai Surf Retreat Nusa Simalainge PT. Alana Keoni Mandiri Kampoeng Uma Macaronis Resort Awera Island Uma Awera Surf Camp Aloita Resort Togat Nusa Retreat Manai Koat Surf Camp Awera Mana Island King Fisher

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Mentawai

Mentawai. Di Kecamatan Sikakap terdapat Wisma Bagindo, Lestari, Kita, Asri dan Berkah.

Di Kecamatan Sipora Utara yaitu Monica Homestay, Telescope, Lalep Oinan goest House, Bundo Goest House, hotel turonia, Bintang, Kristine, Getsemani, ANR. Di Kecamatan Sipora Selatan yaitu wisma Handayani, Uremen, Deno, Purnama, Ombak, Moonriver, Bitchar.

Kecamatan Siberut Utara yakni Penginapan Siska, Kardi, Marno, Ni Mai. Di Kecamatan Siberut Selatan diantaranya Umega Hotel, Ilham, Junaidi, Syahrudin, Dangdut Jaya, Hafis, Manai Koat Goest House, Umata Mentawai dan Coconut Island Homestay.

“Jumlah resort dan wisma atau penginapan ini sedang bertambah. Nantinya akan dilakukan pendataan kembali melalui TIC dan Dinas,” ucapnya. (g)

Disbudparpora Mentawai Akan Bangunan Pusat Informasi Turis FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

TUAPEIJAT - Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mendirikan Tourism Information Center (TIC) di beberapa kecamatan dan tempat strategis yang berfungsi memberikan informasi sekaligus mempromosikan tempat wisata kepada pengunjung yang berkunjung di daerah tersebut.

“Ini bertujuan memberikan pelayanan informasi tempat wisata dan juga layanan informasi perjalanan bagi wisatawan yang ingin dan datang ke Mentawai,” kata Kepala Disbudparpora Mentawai, Desti Seminora kepada Puailiggoubat, Kamis, 7 Mei. Selain untuk memberikan informasi terkait dengan perjalanan dan

wisata yang ada di Mentawai, kata Desti, TIC juga akan melakukan pendataan terkait dengan jumlah pengunjung yang datang ke Mentawai.

Desti menyebutkan, TIC yang sudah dan akan dibentuk di beberapa kecamatan dan titik strategis yakni Desa Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan, Desa Sikakap Kecamatan Sikakap,dan Bandara Internasional Minangkabau (BM) di Padang dan kota Padang.

“Untuk kecamatan lainnya akan menyusul sesuai dengan perkembangan wisata di setiap kecamatan,” katanya. (bs)

PUSAT INFORMASI - Tourism Information Center yang dibangun Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Mentawai di Tuapeijat, Sipora Utara

22

Puailiggoubat

EKOKER

NO. 312, 15 - 31 Mei 2015

Percepat Pengentasan Daerah Tertinggal dengan Komoditas Unggulan JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan terobosan mempercepat pengentasan daerah tertinggal salah satunya mengembangkan komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal di daerah tersebut.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT Marwan Jafar mengatakan, setiap daerah di Indonesia termasuk daerah tertinggal memiliki berbagai komoditas yang diproduksi dan diperdagangkan oleh masyarakat.

Dari komoditas itu, katanya, diseleksi yang layak menjadi komoditas unggulan penggerak perekonomian daerah.

Mendes PDTT mendorong, pemerintah kabupaten daerah tertinggal mengembangkan komoditas unggulan sesuai potensi daerahnya masingmasing. “Negeri kita kaya akan berbagai macam sumberdaya agraris dan maritim begitu pula di daerah tertinggal, ayo bersama-sama kita kembangkan produk apa yang bernilai jual tinggi, memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” katanya di Jakarta, Kamis, 7 Mei. Menurut Marwan, kriteria komoditi yang dapat dijadikan unggulan memenuhi persyaratan yakni ketersediaan bahan baku, jumlah produksi, kualitas produk, kemasan yang menarik, harganya terjangkau dan unik baik dari citarasa, kelangkaan atau aspek lainnya.

Untuk mendukung program tersebut, kata Marwan, akan dilakukan percepatan dan peningkatan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya untuk mendukung kelancaran aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal.

Selain peningkatan fasilitas infrastruktur, pihaknya akan melakuan kegiatan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia daerah tertinggal melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, teknik kemasan, teknik pemasaran dan keterampilan lainnya Kemudian diberi modal awal peralatan secukupnya dan pendampingan usaha.

“Berbagai macam bantuan ini sifatnya stimulan untuk memacu semangat dan kinerja masyarakat daerah tertinggal agar mengerahkan seluruh kemampuan dan kreatifitasnya hingga mampu menghasilkan suatu produk yang benar-benar layak dijadikan komoditas unggulan daerah,” ujarnya.

Kepada pengusaha, Marwan meminta dukungannya dalam aspek promosi dan pemasaran untung menghubungkan antara usaha rakayat dengan usaha besar.(g)

HNSI Mentawai Usulkan 15 Ton BBM untuk Nelayan PUS Jika ada data nelayan yang baru maka bisa diusulkan untuk penambahan BBM

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Supri Lindra

impunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Mentawai mengusulkan 15 ton Bahan Bakar Minyak(BBM) ke Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Tuapeijat untuk kebutuhan nelayan di Pagai Utara Selatan (PUS). Kuota sebanyak itu untuk kebutuhan selama 15 hari.

Ketua HNSI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Junaidi mengatakan, pengajuan proposal permintaan tersebut berdasarkan keluhan susahnya mendapatkan BBM di kalangan nelayan sebab saat ini mereka hanya mendapatkan jatah masing-masing 10 liter premium dan minyak tanah per trip kapal pengangkut BBM masuk.

Sementara kebutuhan sehari nelayan saat melaut sekitar 3 liter premium untuk mesin speedboat dan 5 liter minyak tanah untuk 2 lampu

H

PULANG MELAUT - Seorang nelayan Sioban, Kecamatan Sipora Selatan pulang melaut petromaks. “Harapan kita dengan adanya BBM nelayan bisa mengatasi persoalan mereka, pengelolaan nanti akan diserahkan sepenuhnya kepada pengurus BBM nelayan,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 1 Mei. Pengelola SPDN PUS, Arifin menyebutkan, sesuai dengan permintaan anggota yang sekarang berjumlah 315 orang, tahap awal HNSI mengusulkan premium 6 ton, minyak tanah

4 ton dan solar 5 ton, total seluruhnya 15 ton. “Jika ada data nelayan yang baru maka bisa diusulkan lagi untuk penam-bahan BBM ke SPDN Tuapeijat,” ucapnya.

Afdal, pengelola lain menambahkan, harga jual disesuaikan harga BBM nasional, pihak pengelola hanya bisa menambah biaya transportasi. BBM ini hanya boleh dijual kepada nelayan yang di PUS, seperti nelayan tradisional, nelayan

kapal dan lomtel.

“Sesuai instruksi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat, HNSI diperbolehkan mengisi BBM kapal pukat cincin untuk mendapatkan tambahan pemasukan untuk HNSI dan daerah,” ujarnya.

Sementara Awaluddin, salah seorang nelayan Sikakap berharap SPDN PUS segera beroperasi supaya mereka tidak kesusahan mendapatkan BBM ketika pergi

melaut. Selama ini, kata Awaludin, mereka membeli BBM eceran dengan harga yang sangat tinggi yakni premium Rp15 ribu per liter dan minyak tanah berkisar Rp7 ribu hingga Rp9 ribu per liter.

“Dengan beroperasinya SPDN PUS mudah-mudahan harga BBM tidak setinggi itu lagi, saya tiap hari butuh premium 3 liter dan minyak tanah 2,5 liter,” ucapnya. (spr/g)

Nelayan Sikakap Minta DKP Mentawai Bangun PPI SIKAKAP- Nelayan tradisional Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kepulauan Mentawai membangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang baru karena pangkalan lama milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah hancur.

Afdal (36), salah seorang nelayan Desa Sikakap mengatakan, selama ini penjualan ikan yang dilakukan ibu-ibu berlokasi di tepi jalan yang menyebabkan kemacetan jalan pada pagi hari di pasar pagi Masabuk, Dusun Sikakap Barat.

“Jalan ramai dipenuhi penjual dan pembeli ikan karena tidak ada fasilitas khusus penjualan ikan,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 1 Mei. Afdal menilai, tanpa PPI pengendalian harga ikan tak bisa dilakukan karena tak ada yang mengawasi sehingga harga ikan tidak tetap. Jika ikan banyak harganya

akan murah, sebaliknya jika sedikit maka harga akan naik.

“Kita berharap DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat

mendirikan sebuah PPI, sekaligus mencarikan penampung ikan hasil tangkap nelayan tradisional supaya harga ikan tetap stabil,” ujarnya.

FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

TERIPANG - Seorang warga Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah sedang memasak teripang untuk dijual ke pedagang

Senada dengan Afdal, Sulaiman, nelayan lain menyebutkan, jika PPI ada di Sikakap, mereka lebih gampang membawa hasil tangkapan lalu dijual di tempat itu. Harga ikan juga menurut dia akan stabil.

Menanggapi permintaan itu, Basra, staf DKP Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Pantai Sikakap mengatakan, unitnya di bawah kewenangan DKP Propinsi Sumatera Barat sebenarnya dahulu PPI (dulu namanya TPI) sudah ada namun karena usianya lebih dari 30 tahun dan tak layak pakai lagi, fasilitas tersebut kemudian dirobohkan.

“Kapan akan dibangun PPI kembali belum ada informasi sampai sekarang, biasanya PPI itu dikelola oleh DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan adanya TPI harga ikan akan stabil, tidak tergantung banyak sedikitnya ikan di pasaran,” ucapnya. (spr/g)

23

Puailiggoubat NO. 312, 15 - 31 Mei 2015 FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Suara Daun

D

alam masyarakat adat tradisional Mentawai dikenal orang yang bisa meramu obat-obatan sekaligus dapat mengobati masyarakat, orang Mentawai menyebutnya sikerei.

Untuk menjadi sikerei diadakan upacara yang dilakukan sipaumat.

Sipaumat adalah guru bagi orang yang menjadi sikerei, proses menjadi sikerei itu berasal dari penyakit dan ada pula yang benar-benar orang tersebut meminta untuk menjadi sikerei bagi orang Mentawai.

Zaman dulu menjadi sikerei berdasarkan kemauan calon sikerei sendiri. Sedangkan zaman sekarang bukan lagi kemauan tetapi karena ada sebuah keterpanggilan melalui sebuah penyakit yang diyakini bahwa orang tersebut harus dinobatkan menjadi sikerei oleh sipaumat atau sikerei yang memiliki kemampuan melantik menjadi calonsikerei.

Ada kepercayaan yang menjadi tradisi orang Mentawai, jika seseorang mengalami sakit dan bermimpi secara terus menerus dan penyakit itu tidak sembuh maka itu akan menandakan seseorang diminta untuk dijadikan sikerei, sedangkan dari kemauan seseorang karena memiliki banyak babi sehingga ia berniat untuk menjadi sikerei.

Sikerei memiliki banyak tantangan dan pantangan yang harus dilalui sehingga calon sikerei mampu mengobati masyarakat baik dengan ramuan tanaman obat-obatan maupun mengobati dengan kekuatan supranatural dengan percaya dengan adanya kekuatan gaib.

Dalam setiap upacara adat Mentawai sikerei merupakan komponen yang paling penting sebagai pemimpin upacara-upacara adat, selain itu dianggap tokoh penting dalam setiap pelaksanaan upacara-upacara adat dan kegiatan kebudayaan di Mentawai.

Sikerei dituntut harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang sangat luas terutama dalam hal pengetahuan membuat semua jenis keterampilan Mentawai misalnya bisa membuat opa (keranjang), lulak, tangkai kapak, tangkai parang, menganyam atap dari daun rumbia, membuat sampan dan lain sebagainya.

Sikerei juga harus memiliki kemampuan membimbing dan mengarahkan anggota keluarganya dalam uma, mulai dari pemahaman pengetahuan batas tanah suku, hingga cerita tentang silsilah keluarganya.

Sikerei memiliki kemampuan untuk meramal kehidupan masyarakatnya terutama nasib orang sakit sebagai pasiennya. Ia dapat meramal nasib orang sakit melalui jantung babi atau jantung ayam, dua hewan ini merupakan teinung serta lauru yang

Roberta Sarogdok

Membuka Keterisoliran Hulu Sila’Oinan

M

Upacara Menjadi Sikerei Oleh : Jegus Sageileppak menjadi media meramal setiap nasib orang sakit. Biasanya sikerei bisa menentukan apakah si sakit bisa sembuh atau tidak.

Untuk menjadi sikerei ada beberapa ujian dengan mengikuti berbagai pantangan dan larangan agar bisa dinobatkan. Sipaumat akan mengajarkan serta mendidik calon sikerei dalam hal pengetahuan nama tumbuhan yang dijadikan sebagai tanaman obat-obatan, kemampuan berkomunikasi dengan roh-roh di alam gaib. Komunikasi dilakukan dengan syair-syair lagu serta tarian. Sikerei diharuskan tetap mempelajari syair dan lagu serta tarian dengan teliti sehingga calon sikerei benar-benar sempurna menjadi sikerei dan mampu mengobati masyarakat sebagai pasiennya atau mampu memimpin upacaraupacara adat yang dilakukan mayarakat adat tradisional Mentawai.

Sebelum menjalani proses menjadi sikerei maka seluruh anggota uma dan kerabatnya terlebih dahulu mempersiapkan bahanbahan makanan dengan mengolah sagu sebanyak mungkin, membuat sampan, mengolah kulit baiko yang akan dijadikan sebagai kain calon sikerei laki-laki, mengolah batang sigujuk, menjalin ikan kepala (luat) untuk dipakai calon sikerei, menjalin inu untuk kalung, membuatlekkau, yang terbuat dari batang manau.

Semua persiapan ini merupakan tanda bahwa proses menjadi sikerei akan dilaksanakan, diawali proses pendidikan pemula yang

diberikan sipaumat mulai dari belajar menyanyi hingga belajar menari dan pendidikan lainnya tentang sikerei. Ketika calon sikerei sudah mampu menguasai apa yang telah diajarkan atau dilatih oleh sipaumat akan dilakukan penyambutan sikerei dengan memakai 1 luat yang terbuat dari manik-manik dengan susunan yang memiliki makna tersendiri dan sudah diperbolehkan melakukan upacara penyembuhan, untuk kesempurnaan kemampuannya sebagai sikerei maka sikerei baru masih harus menjalani proses pendidikan tahapan yang kedua.

Biasanya selang waktu antara 1 hingga 2 tahun bahkan lebih, tergantung tingkat kematangan dan kemampuan sikerei baru mengusai segala pendidikan yang telah diberikan sipaumat karena selama proses tersebut membutuhkan persiapan jasmani maupun rohani dengan harus mukeikei atau berpantang.

Selama berpantang ia dan seluruh anggota keluarga harus tetap mempersiapkan bahan makanan dan hewan sebagai sembelihan seperti babi dan ayam sesuai dengan kebutuhan upacara pesta saat itu, tahapan pendidikan sikerei yang kedua ini disebut seget kerei.

Dalam pesta pendidikan sikerei, tahapan yang kedua maka akan dilakukan beberapa tahap pula yang diawali dengan taddat tubu atau liat tadde. Seluruh keluarga atau anggota uma akan berkumpul untuk melaksanakan perayaan atas keberhasilan calon sikerei baru, tapi sikerei baru belum bisa memakai

perlengkapan atau perhiasan-perhiasan yang bisa dipakai sekerei atau sipaumat.

Dua atau tiga hari kemudian akan diadakan upacara kaddut alaket, artinya sikerei baru sudah bisa memakai perlengkapan seorang sikereitermasuk luat, yang kedua yang sebelumnya yang hanya memakai satu luat yang boleh dipakai tapi saat upacara kaddut alaket sikereibaru sudah bisa memakai kedua luat seperti sikerei pada umumnya.

Pada saat itu sikerei-sikerei lain akan diundang ke tempat upacara itu pada malam harinya mereka akan menari dan bernyanyi sampai pagi. Turuk dan nyanyian yang akan dilakukan oleh sikerei lain atau sipaumat yang telah diundang merupakan nyanyian dan tarian pertama atau awal daripada sikerei baru.

Setelah kaddut alaket selesai dilakukan selang waktu 1 hingga 2 hari maka akan ada lagi upacara yang disebut serangen leccu. Sebelum melakukan serangen leccu para sikerei atau sipaumat yang sudah hadir akan menari terlebih dahulu setelah itu baru akan melakukanseragen leccu kepada sikerei baru yang bahannya masih terbuat dari osap, pada malam hari semua sikerei yang sudah diundang dan hadir dalam upacara tersebut masih akan menari sampai pagi untuk mengakhiri upacara serange leccu tersebut. ke halaman 2

inggu lalu tanggal 6 Mei 2015, YCMM melakukan sosialisasi dan berdiskusi tentang program lembaga dengan Bupati Mentawai Yudas Sabagagalet. Program yang dimaksud itu adalah program Inklusi Sosial yang bertujuan memulihkan dampak-dampak dari proses eksklusi sosial yang terjadi.

Program ini bermaksud untuk perbaikan layanan-layanan dasar tmasyarakat yang karena isolasi geografis, menjadi terbatas dalam menerima layanan-layanan pembangunan dan layanan sosial dasar. Untuk program ini, YCMM bekerjasama dengan Kemitraan dan didukung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Sila� Oinan di Pulau Siberut. Di wilayah ini terdapat perkampungan Bekkeiluk, Salappa, Magosi yang tergabung dalam administrasi Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan dan kampung Tinambu yang tergabung dalam adminstrasi Desa Saliguma Kecamatan Siberut Tengah.

Daerah ini dipilih karena keterisolasian geografis, daerah ini menjadi kurang tersentuh. Respons Pemda Mentawai atas insisiatif ini sangat bagus. Pemerintah Daerah mendukung inisistif program ini.

Menurut analisa YCMM, proses inklusi masyarakat di daerah ini baru akan maksimal kalau wilayah itu bisa menjadi desa tersendiri. Berdasarkan diskusi dengan kepala desa yang menjadi desa dari perkampunganperkamnpungan ini, kepala desa ini juga mendukung inisiatif tersebut. Dengan menjadi desa, mereka menjadi subjek sendiri dengan posisi dan hak-hak yang sama dengan desa lain.

Melalui program ini, YCMM mencoba mempersiapkan keterpenuhan syaratsyarat untuk pembentukan desa. Untuk itu YCMM bersama dengan masyarakat akan melakukan pemetaan wilayah calon desa, riset atau kajian sosial dan potensi di daerah tersebut.

Dari awal disadari bahwa ada syarat yang susah untuk dipenuhi, yaitu tidak terpenuhinya syarat minimal jumlah penduduk. Namun katerbatasan ini sudah mulai didialogkan dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang memberikan jawaban untuk melanjutkan inisiatif ini.

Kita berharap, ketersediaan peta, data sosial dan dukungan dari pemerintah desa induk, pemerintah dan kecamatan serta pemerintah kabupaten, juga kementerian, dapat memudahkan kendala-kendala yang ada, sehingga layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar bisa lebih cepat terpenuhi.

Inisiatif YCMM ini disambut baik oleh Bupati, karena ternyata Pemda Mentawai sudah lama merencanakan hal yang sama. Bupati berharap penuh agar masyarakat berkomitmen untuk memajukan desanya jika sudah terbentuk. Jangan sampai setelah desa terbentuk dan infrastruktur dibangun, masyarakat pindah dari tempat tersebut.

Semoga ini menjadi awal dari cerahnya fajar masa depan di Sila ‘ Oinan. l

Puailiggoubat NO. 312, 15 - 31 Mei 2015