Page 1

MENTAWAINEWS

KPU TETAPKAN DAPIL MENTAWAI JADI EMPAT

BUPATI BANTAH PEMERIKSAAN POLDA TERKAIT DANA HUNTAP MENTAWAINEWS

4

8

PEMILU

Tabloid Alternatif Dwimingguan

9

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

15

No .2 - 3 Ta 1 hu 60 M n ar XI et 20

13

HARGA ECERAN RP 3000

PROSTITUSI MEREBAK DI TUAPEIJAT


Puailiggoubat NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

Uggla Kepala sekolah ka teteret pueenung nia galajet ka 2009 masikua arak obak akek tubbuda aialak galaiakenenda SiSuwardi, PPTK kalulut gilak ra - 3 Simajo nene arakua sai Satpol PP anai leu sia PNS - 4

2

Dari Redaksi Musim Pancaroba, Cuaca Ekstrem dan Berita yang Ikut Panas Pembaca setia Puailiggoubat Cuaca panas yang dirasakan sebagian besar masyarakat di Sumatra Barat sejak awal Maret ini menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika karena wilayah Indonesia memasuki masa pancaroba, peralihan dari musim hujan menuju kemarau. Cuaca panas ini tentu harus diwaspadai masyarakat di Mentawai terutama soal kebutuhan air minum serta pertanian. Di Mentawai, suasana panas tidak hanya soal cuaca saja. Berbagai informasi dan pemberitaan yang mendominasi sejumlah

media di Sumatra Barat ikut memanaskan kuping sejumlah orang. Mulai dari penyidikan Polda soal dugaan penyimpangan dana hunian tetap Mentawai, sidang Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun 2009 yang mendudukkan Tarminta sebagai terdakwa termasuk perubahan daerah pemilihan Mentawai yang membuat sejumlah partai politik kalang kabut.

Redaksi

Siorik kanker ka loknia bulat ikaroni baga ibara bulagat Rp102 juta, kaujetnia masilului kemo enem ngaminca - 6 Bulagat siberikabaga sitailului kontraktor Rp40 ngajuta legei - 18 Tak pei makerek nganganda pagalaiat kakau ra bulagat bantuan ka mahasiswa simagebak - 19 Reu nia kudduat pulaggajat ka bebet koat ibailiu sirimanua ka Masaba masigaba galajet bagei bulek ibara ibatda. Uremen rasaki rapasiliakek galajet, sangamuneng gougou rasilinia 40 ngamuneng uremen nila - 21 COVER DEPAN: 1 FOTO: DOK 1 DESAIN: SYAFRIL

Tanggapan Berita Sawit Edisi 259

Pak Bupati.

Terkait berita Puailiggoubat edisi 259 tentang sawit di Desa Matobe dusun Bubuakat, Viktor seharusnya sadarkan diri, karena musuhnya di kampung saat ini sangat banyak. Oleh karena itu jangan mau dikambinghitamkan oleh perusahaan dengan janji akan menjadi ketua pengurus koperasi. Bapak Valentinus mohon mengerti dengan dampak negatif kalau sawit masuk di Matobe.

Klarifikasi Berita Puailiggoubat

(082387459648/ Whenseslaus)

TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM: Roberta Sarogdok PEMIMPIN USAHA: Pinda Tangkas Simanjuntak PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Adriansyah Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Tuapeijat) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Horas Marohatta Tasilipet (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang. Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: Padang Graindo, Padang (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan) Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Pencairan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kami minta kejelasan masalah dana bantuan pendidikan untuk mahasiswa, dimana ketua DPRD pernah mengatakan di Sekretariat FORRMA bahwa anggarannya sudah ketok palu tahun 2012, Kemudian Bupati di Sekretariat FORMMA pernah juga mengatakan pencairan dana pada Maret 2013 dicairkan. Hingga sekarang informasinya masih simpang siur. Mohon kepastian informasi dari

(082169877937)

Yth: Redaksi Puailiggoubat Berita Puailiggoubat, Edisi No 259 (1-14 Maret 2013) halaman 6 kolom 4 dan 5 ditulis nama Sermalina Maria sebagai bendahara, seharusnya bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2009 adalah Juber yang telah di SK kan bupati. Kemudian penyerahan uang tertulis di penginapan Kristine, seharusnya menurut kepala sekolah di Wisma Bintang dan SD 13 Tuapeijat Mohon tanyakan informasi selengkapnya kepada kepala SD Sipora. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. (081374482284) Jawaban redaksi Semua isi berita yang dimuat Puailiggoubat pada edisi 259 dengan judul “Sidang Kasus Tarminta, 13 Kepsek Berikan Kesaksian”, merupakan fakta yang terungkap di persidangan dan dikutip sesuai keterangan para saksi yang sudah disumpah di hadapan hakim.

Usul SMS Pembaca Ditanggapi Pejabat Saya mengusulkan agar setiap sms pembaca yang ditujukan ke pejabat/dinas dapat dijawab oleh yang bersangkutan. (081374303478/ SinagaSikabalaun) Jawaban redaksi Terima kasih masukannya. Kami akan menindaklanjuti usulan tersebut.

Mohon Fasilitas

Pramuka SMA 1 PUS Yth Kepala Dinas Pendidikan Mentawai. Saya siswa SMA 1 PUS, saya mohon kepala dinas pendidikan Mentawai, kami telah sering melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, mohon bantuan fasilitas seperti tenda pramuka, buku panduan, pangkat pramuka. Saya enggan bertanya kepada ibu kepala sekolah (ibu Rita) Karena beliau baru diangkat menjadi kepala sekolah. 081364140257 (Herman Sababalat)

RALAT Pada Puailiggoubat edisi 259, 1 - 14 Maret 2013, dalam rubrik Sosok halaman 13, terdapat kesalahan pada biodata. Pada kolom tersebut tertera biodata Nikanor Saguruk yang seharusnya Syafrizaldi. Kesalahan itu terjadi di percetakan PT Riau Graindo, Pekanbaru. Redaksi


3

Puailiggoubat NO. 260, 15 - 31 Maret 2013 FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

PEMERIKSAAN SAKSI - Delapan saksi memberikan keterangan dalam sidang kasus dugaaan korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan 2009 Kabupaten Kepulauan Mentawai di Pengadilan Tindak Pidana Korups, Padang, 14 Maret lalu

Saksi yang terdiri dari para kepala sekolah saat proyek dilaksanakan tahun 2009 mengaku terpaksa menyetujui pengambilan alih proyek oleh Suwardi, PPTK ketika itu karena takut kepada atasan. Patrisius Sanene

nam saksi yang hadir dalam sidang kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan tahun 2009 di Mentawai kompak menyatakan Dinas Pendidikan Mentawai mengambil alih pengadaan mebeler yang seharusnya dilakukan swakelola oleh sekolah. Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 7 Maret lalu, yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jon Effredi, didampingi Zalekha dan Perry Desmarera, sedangkan Jaksa penuntut umum yakni Atmariadi, Elan dan Fadly Alfarisi. Sidang dengan tersangka mantan Kadinas Pendidikan Mentawai, Tarminta, didampingi penasihat hukumnya Heriwati Samponi. Usai disumpah, saksi pertama yakni Witoyo dan Jetnihar memberi kesaksian. Keduanya merupakan kepala sekolah saat kasus terjadi. Keduanya ditanyai

E

jaksa terkait mekanisme penerimaan DAK, sosialisasi DAK, dan rapat petunjuk teknis DAK. Kedua saksi mengakui pengadaan mebeler diambil alih oleh Suwardi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas nama Dinas Pendidikan, juga kedua saksi mengakui menyerahkan uang kepada Suwardi untuk pengadaan mebeler di Penginapan Kristine dan SDN 13 Tuapeijat. Selain itu kedua saksi menjelaskan, pembuatan SPj mebeler langsung dibuat oleh Suwardi. “SPj bukan kami yang buat tapi SPj itu telah dibuat dan kami hanya tinggal bubuhkan tanda tangan,” ujar Witoyo. Dijelaskan Witoyo lagi, pada pertemuan para kepala sekolah di kantor Dinas Pendidikan Mentawai pada 16 September 2009, banyak kepala sekolah protes pengambil alihan pengadaan mebeler itu. “Ada banyak kepala sekolah yang protes tapi mau tidak mau harus kami ikuti,” katanya. Witoyo juga salah satu yang memprotes kebijakan pengadaan mebeler yang seharusnya dilakukan swakelola oleh pihak sekolah berdasarkan juknis. Saat itu sekolah Witoyo mendapat Rp70 juta untuk dua unit pengadaan mebeler. Keterangan Witoyo dibenarkan Jetnihar yang menerima DAK senilai Rp105 juta untuk pengadaan mebeler 3 unit. Hakim Perry Desmarera mempertanyakan keterangan Witoyo. “Dari keterangan anda (Witoyo), mau tidak mau harus kami ikuti, ini berarti

perintah pengadaan mebeler harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ?” tanya Perry. Witoyo lalu menjawab betul. Terkait keterangan para saksi terutama soal pengambil alihan pengadaan mebeler dari sekolah oleh Dinas Pendidikan dibantah Tarminta saat diminta hakim menanggapi. “Sekali lagi saya luruskan pengambilalihan pengadaan mebeler yang dilakukan oleh Suwardi bukan atas nama Dinas Pendidikan tapi atas nama pribadi,” ujar Tarminta. Namun bantahan Tarminta ditangkis kedua saksi Witoyo dan Jetnihar. Mereka tetap konsisten pada keterangannya bahwa pengambil alihan mebeler atas nama Dinas Pendidikan. “Saya tetap pada keterangan saya bahwa Pak Suwardi pada rapat kedua di Tuapeijat mengatakan pengambilalihan mebeler tersebut atas nama Dinas Pendidikan,” tegasnya. Sidang tersebut selain menghadirkan Witoyo dan Jetnihar, juga ada saksi lain yakni Pardinan, Jamaidi, Suwito Markus dan Suwarno. Pada sidang lanjutan, 14 Maret, saksi yang dihadirkan 8 orang di antaranya Noormin, Kepala SDN 13 Bosua, Eliakim, Nikolaus, Kepala SDN 16 Betumonga, Asmi Irwandan Wandi Surjana, pekerja mebeler dan fisik, Novita Harwin, Konsultan Perencanaan dan Pengawas DAK 2009, Binsar Saleleubaja, Kabag Keuangan DPPKAD pada 2009 dan Rojer Saleleubaja. Novita Harwin terlihat gugup serta berbelit memberikan keterangan ketika

ditanyai hakim Perry Desmarera terkait ruang lingkup pengawasannya dalam penggunaan DAK dan penggunaan anggaran untuk pengawasan. Novita Harwin menjelaskan peranannya sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan. Novita lebih jauh menjelaskan batasan wewenangnya melakukan pengawasan hanya sejauh mengawasi fisik namun bukan mebeler. “Berdasarkan kontrak dengan kepala sekolah saya hanya awasi fisik saja dan saya tidak mengawasi mebeler,” aku Novita Harwin dengan kepala tertunduk kepada hakim. Sementara dari pengakuan sejumlah kepala sekolah yang bersaksi di pengadilan, surat kontrak tersebut tak diketahui oleh kepala sekolah. “Kami hanya berikan tanda tangan saja waktu itu, “ ujar Eliakim, saksi lainnya. Giliran anggota majelis hakim Perry Desmarera kembali mempertegas pernyataan Novita terkait katerangan dana yang diterimanya ternyata tak hanya mengawasi fisik namun sudah termasuk pengawasan mebeler. “Anda mengatakan uang yang anda terima hanya untuk melakukan fisik saja, padahal dana tersebut juga sudah masuk pengawasan mebeler, nah kalau dananya sudah ada sementara pengawasan mebeler tidak anda lakukan, apa kata dunia,” ujar Perry. Pada kesempatan rehat sidang, jaksa Edmon Rizal menerangkan, dana yang telah digunakan untuk konsultan perencanaan dan pengawasan diambil dari dana pendamping dan non fisik senilai Rp750 juta.

“Harusnya berdasarkan petunjuk teknis, dana yang dialokasikan untuk konsultan perencanaan dan pengawasan itu dari Dinas Pendidikan bukan dari dana pendamping dan dana non fisik,” ujar Edmon terpisah. Di persidangan juga terungkap beberapa kepala sekolah tidak ngotot melakukan protes atas diambil-alihnya pengadaan mebeler oleh Suwardi karena ada rasa takut kepada atasannya. “Dengan alasan karena waktu yang sudah mepet dan bahan mebeler yang sulit didapat kami juga merasa takut dan ada kekhwatiran diasingkan oleh atasan kami,” tutur Nikolaus yang menjabat kepala SDN 16 Betumonga pada 2009. Dalam persidangan juga terungkap bahwa dana pengadaan mebeler sudah digelembungkan. Dua pekerja mebeler, Asmi Irwan dan Wandi Surjana mengaku menerima dana tidak sesuai dengan kwitansi yang diberikan Suwardi. “Dalam kwitansi besar yang diberikan kepada kami juga bingung, ada yang tertulis untuk 1 unit lokal ada Rp45 juta, ada Rp35 juta, tapi uang yang kami terima Rp22,5 juta untuk 1 unit (paket) mebeler,” kata Wandi Surjana. Sementara Binsar Saleleubaja yang ikut diminta memberi kesaksian terkait mekanisme pencairan dana DAK 2009 yang berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang kemudian dicairkan melalui Dinas Pendidikan. “Perlu diketahui juga dana DAK pada waktu itu berada di DPKKAD bukan di Dinas Pendidikan,” kata Jaksa Edmon usai persidangan. (o)


Puailiggoubat NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

Pelaku asusila ini menurut Satpol PP juga berasal dari kalangan PNS di Tuapeijat Rapot Pardomuan Simanjuntak

etugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Mentawai di Tuapeijat menangkap sejumlah pelaku perbuatan asusila di ibu kabupaten Mentawai itu sejak tiga bulan terakhir. Dampak penangkapan ini, Satpol PP mengendus ada praktek prostitusi yang mulai merebak di Tuapeijat. Komandan Satuan (Kasat) Pol PP Mentawai, Rikson Hutahaen mengatakan, praktek prostitusi diduga dilakukan di rumah yang menyaru sebagai tempat kos dan penginapan. Menurut Rikson, berdasarkan laporan Komandan Regu (Danru) Pol PP, Hannes Martinus Samongilailai, pada 25 Februari, Satpol PP menangkap Y, warga Monga Sibagau, dengan BS, warga Taraet di salah satu rumah kontrakan. Selanjutnya pada keesokan harinya mereka juga menangkap G yang berala-

P

Prostitusi Merebak di Tuapeijat FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

PP terungkap, pelaku prostitusi yang dibayar itu umumnya siswa yang putus sekolah dan tujuan ke Tuapejat untuk mencari kerja sedangkan pengguna jasa di antaranya terdapat oknum pegawai di Tuapeijat. Dalam keterangannya, Hannes mengatakan, mucikari yang mempekerjakan para wanita itu adalah G dan menampung mereka di tempat kostnya dan juga peDIINTEROGASI - Empat pelaku sedang diinterogasi petugas di kantor Satpol PP Mentawai nginapan. “Cewek dimat di KM 4 Tuapeijat, H warga Sp I, warga Silabu dan MNT warga Silabu,” tampung di penginapan dan rumah kost, RS warga Saumanganyak, Y warga katanya di Mapol PP Mentawai, dan dipakai oleh beberapa temannya,” Monga Sibagau, DD warga Malakkopa Tuapeijat, Rabu, 7 Maret lalu. jelas Hannes. dan RT warga Mangkaulu. “Selanjutnya Saat diinterogasi petugas, ada pelaku Sebagai imbalan jasa, G mendapada 6 Maret, mereka menangkap JM, yang mengaku sudah melakukan per- patkan Rp 150 ribu hingga Rp300 ribu warga Kluwut, Jawa, pedagang akse- buatan asusila namun ada juga yang per malam. “Tarif sesuai pengakuan soris di Tuapejat, PD warga Kluwut menyangkal. perempuan berkisar antara Rp150 ribu yang juga pedagang aksesoris, HRT Dari interogasi yang dilakukan Pol hingga Rp300 ribu per malam dan ada

Pelaku Pencabulan Anak Kandung Terancam Dipenjara 15 Tahun PADANG - DS (41), warga Guluguluk, desa Saumanganya, Pagai Utara, Mentawai yang diduga mencabuli anak kandungnya Melati (16), bukan nama sebenarnya, terancam penjara selama 15 tahun. Menurut jaksa dari Kejaksaan Negeri Tuapejat, Fadly Alfarisi, pelaku dijerat pasal 81 ayat 1 tentang perlindungan anak dan pasal 82 tentang pencabulan. DS sudah ditetapkan sebagai

4

terdakwa pada Kamis 7 Maret lalu di Pengadilan Negeri Padang. Dalam persidangan, terdakwa belum didampingi penasehat hukum.”Penasehat hukum terdakwa sudah ada menurut informasi dari terdakwa namun kami belum tahu nama penasehat hukumnya,” kata Fadly, Jumat, 15 Maret lalu. Pengakuan korban, kasus ini terungkap dari laporan korban atas perlakuan DS yang berpura-pura menjadi dukun yang dapat mengusir roh jahat FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

JALAN P2D - Jalan Sirilanggai-Malancan yang dibangun P2D Mandiri tahun 2012

yang ada dalam tubuh korban. Namun korban merasa aneh, ketika melakukan ritual harus malam hari dan saat ritual, korban tersebut disuruh terdakwa membuka pakaiannya dengan alasan agar roh jahat yang ada dalam tubuh korban cepat keluar. Saat melapor ke Polsek Sikakap, ternyata korban sudah mendapat perlakuan tak senonoh dari ayahnya sejak SD. (trs/r)

juga yang masih ngutang,” terang Hannes. Sementara itu di ruang terpisah, Erik Silaban, Provost I Pol PP, mengatakan, dari interogasi yang ia lakukan, uang transaksi yang diterima G digunakan untuk biaya kontrakan, biaya makan dan kebutuhan lain. Rikson mengatakan, sementara ini pihaknya masih memetakan tempattempat yang digunakan untuk kemudian melakukan penangkapan. Sejauh ini, pelaku yang tertangkap hanya diinterogasi dan membuat surat pernyataan kemudian dilepas dan dikembalikan ke kampungnya. Namun beberapa yang telah dikembalikan muncul lagi di sekitaran Tuapeijat. Mereka tidak bisa menahan pelaku karena perda tentang maksiat belum ada. Disamping itu mereka kewalahan jika seandainya ditahan maka akan terbeban dengan biaya makan pelaku yang tidak ada anggarannya . Pihaknya masih mengembangkan setiap kasus karena mereka menduga pasti ada orang yang mengorganisir perbuatan asusila ini. (r)

Siberut Tengah Dapat Jatah Rp3 M untuk P2D Mandiri SAIBI-Tahun ini kecamatan Siberut Tengah, kabupaten Mentawai mendapatkan 60 paket P2D Mandiri senilai Rp3 miliar. Camat Siberut Tengah, Jarson Sauddeinuk, menjelaskan dana tersebut akan dibagi-bagi ke desa-desa dalam 60 paket proyek. Desa Saibisamukop mendapat 20 paket, Saliguma mendapat 25 paket, dan 15 paket untuk Desa Cimpungan, katanya 11 Maret ini. Jarson mengatakan, proyek P2D Mandiri ini diperuntukkan membangun jalan. Desa Saibisamukop akan digunakan menyambung jalan sekitar 10 kilometer lebih. Desa Saliguma untuk jalan sepanjang 4 kilometer dari Guluguluk menuju Gotap. Sedang di Cimpungan, dibangun jalan dari Subelen menuju Simaombuk sepanjang 10 kilometer. Jarson mengakui tahun ini paket yang masuk sudah berkurang, kalau tahun lalu jumlah paketnya 111 dengan dana Rp5 miliar. Untuk tahun ini hanya 60 paket total dananya Rp3 miliar. (rr/r)

Warga Malancan Minta Bangun MCK MALANCAN - Warga di desa Malancan, kecamatan Siberut Utara meminta pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) umum di masing-masing dusun untuk menghindari serangan penyakit. “Rata-rata masing-masing dusun belum memiliki MCK. Hanya mengandalkan aliran sungai yang ada,” kata Kepala Desa Malancan, Barnabas Saerejen, pada Puailiggoubat, Rabu, 20 Februari lalu. Yang lebih ironisnya lagi, kata Barnabas, satu aliran sungai dijadikan multi fungsi. Digunakan sebagai tempat mandi, mencuci, membuang air

besar. “Kotoran-kotoran hewan yang mati dan sampah-sampah juga ikut dibuang ke sungai,” katanya. Usulan ini telah disampaikan saat Musrenbang setiap tahun, namun tidak ada realisasi sampai tahun ini. “Sampai tahun kemaren belum ada realisasi. Tahun ini kita usulkan juga,” katanya. Menurut rencana, Barnabas akan membuat strategi agar masyarakat di masing-masing rumah memiliki MCK melalui program P2D Mandiri. Di mana OMS yang akan bekerja diwajibkan dulu membuat MCK di rumah masing-masing. “Kalau tidak sanggup memenuhi kita tidak luluskan OMS-

nya. Dengan cara ini dalam setiap tahunnya bisa kita pastikan kalau dalam satu dusun ada 10-15 orang yang memiliki MCK,” katanya. Untuk Malancan, dusun yang masuk dalam wilayahnya yaitu Malancanbarat, Malancantimur, Sirilanggaibarat, Sirilanggaitimur, Terekanhulu dan Gorotai. Sementara Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko, mengatakan, pihaknya sudah memberikan 7 paket P2D tahun ini. “Ini memang masih kurang, mudah-mudahan dengan APBD perubahan dialokasikan lagi” katanya. (bs/trs/r)


5

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

Kurangnya kesadaran kebersihan lingkungan membuat kasus diare masih tinggi di Siberut

Jauh dari Puskesmas, Korban Diare Meninggal dalam Perjalanan

Bambang Sagurung

daerah dusun Policoman, desa Simatalu, Siberut Barat. Kepala dusun Sigapok-na, kecamatan Siberut Suruan, desa Simatalu, Teu Ralek, Barat. “Karena jaringan komu- mengatakan, penyakit ini menyebabkan nikasi sulit di sana membuat kita korban meninggal, katanya pada Puailigtidak bisa memantau situasi. goubat, Rabu, 27 Februari lalu. ulius (43), warga dusun BojaNamun kita berharap dalam waktu Sementata Paulus Sakerebau, warga kan, desa Bojakan, kecamatan dekat ini kita melaksanakan moni- Dusun Lubaga mengungkapkan sehari Siberut Utara, Mentawai, toring sekaligus penyuluhan ke- warga yang menderita diare mencapai meninggal dalam perjalanan menuju pada masyarakat,” harapnya. 4-5 orang. “Beruntung warga cepat Puskesmas Sikabaluan di desa MuaraBerdasarkan data dari Pus- mendapat pertolongan dari tim medis sikabaluan. Jauhnya jarak dan minimnya kesmas Sikabaluan, pada Januari Betaet,” katanya. transportasi membuat penanganan lalu terdapat 57 kasus diare. Dan Julius terlambat. Sedangkan Kepala Puskemas Betakasus ini meningkat menjadi 100 et, Elbet, mengatakan, berdasarkan data Setelah sampai di puskesmas, saat kasus pada Februari lalu. “Wilayah yang diperoleh tim medis, korban kita periksa, korban sudah meninggal,” yang terserang diare di antaranya meninggal akibat diare ini hanya lima kata Hendri Dunant, Kepala Tata Usaha Bojakan, Monganpoula, Sirilogui. orang yang meninggal dunia terbagi di di Puskesmas Sikabaluan pada PuaiJuga mulai di Sikabaluan dan dua daerah, Dusun Lubaga meninggal liggoubat, Kamis, 7 Maret lalu. Kata Dunant, saat itu dirinya Sotboyak. Kasus meninggal 2 empat orang dan di Dusun Bai’ korban orang yaitu Monganpoula dan meninggal satu orang. “Jadi lima orang. menjadi petugas kesehatan pada jam Bojakan,” katanya. Bukan delapan orang, karena pada 15malam. Korban bersama keluarga sampai Untuk di Monganpoula, kor- 16 Januari lalu kita melakukan monidi Puskesmas Sikabaluan dengan naik perahu pompong pada Senin, 4 Maret ban meninggal ini karena korban toring bersama tim kelapangan dan lalu sekitar pukul 19.30 WIB. “Saat kita sudah lama sakit dan menderita mengambil data pasti korban meningpenyakit yang komplikasi serta gal,” katanya pada Puailiggoubat, Rabu, pegang pergelangan tangan korban untuk pihak keluarga memaksa untuk 13 Maret lalu. mencari urat nadi sudah dingin. Sebelum pulang. “Sementara yang di BojaSejak adanya wabah tersebut, menghembuskan napas terakhir dalam kan, lambat datang berobat se- petugas medis lebih bersiaga dan sigap perjalanan, korban sempat pingsan,” jelasnya. hingga tidak tertolong lagi,” menangani pasien yang datang. Sebagai Dari keterangan keluarga korban tambah Dunant. sentral pelayanan kesehatan di daerah Sementara Kepala Dinas Ke- pinggiran sungai, petugas medis ditempada Dunant, saat korban menderita sehatan Mentawai, Warta Siritoitet patkan daerah Simalibbeg. “Angka pesakit perut, ia masih sempat minum mengatakan terkait dengan kasus nyakit diare saat ini tidak ada lagi setelah obat. Setelah itu korban masih pergi ke ladang untuk bekerja. Karena tidak tahan diare, pihak Dinas Kesehatan kita bersama tim turun melakukan PASIEN DIARE - Salah seorang pasien penyakit diare yang dirawat di Puskesmas belum menurunkan tim karena pengobatan,” jelasnya. ia kembali ke kampung dan meminta Sikabaluan keluarga untuk mengantarkannya ke kasus tersebut masih bisa ditangani Menurutnya, salah satu faktor Sikabaluan untuk berobat dengan penyuluhan kepada masyarakat yang mengatakan, warga selama ini tidak oleh puskesmas setempat. “Tapi yang menyebabkan masyarakat terjangmenggunakan pompong. “Korban ada di Bojakan, keesokan harinya.. paham langkah apa yang dilakukan agar hari ini saya belum dapat laporan dari kit penyakit diare tersebut karena mungkin merasa sakit perut yang “Masyarakat sangat antusias saat kita dapat memberikan pertolongan pertama kepala puskesmas tentang keadaan kurangnya kesadaran masyarakat mendideritanya hanya sakit perut biasa, mengadakan penyuluhan. Kita berharap pada korban diare. “Padahal di rumah peningkatan penyakit diare,” kata Rabu, jaga kebersihan lingkungan. “Lingkungan sementara itu diare yang harus cepat dengan adanya penyuluhan yang kita warga rata-rata ada gula dan garam 13 Maret lalu pada Puailiggoubat. tidak bersih. Tidak teraturnya MCK Tak hanya di wilayah Siberut Utara, masyarakat sehingga wabah ini cepat diatasi karena dalam waktu singkat berikan dapat bermanfaat dan mereka dapur,” katanya. Dari gula dan garam dapur tersebut penyakit diare juga menyebar hingga menyebar,” katanya.(r) kondisi tubuh bisa dilumpuhkan,” paham langkah apa yang akan mereka ambil,” katanya. dapat dibuat obat sebagai pertolongan katanya. Salju Samangilailai, petugas kese- pertama bagi korban. Caranya dengan Usai kejadian, staf Puskesmas Sikabaluan mengambil langkah cepat hatan Puskesmas Sikabaluan yang ikut menyediakan air hangat satu gelas, Kepala Desa Malancan Rencanakan untuk melakukan monitoring sekaligus dalam tim monitoring dan penyuluhan, kemudian dimasukkan gula setengah Pembuatan Tata Batas Desa dan Dusun sendok dan garam dapur setengah sendok. Setelah diaduk baru diminum. MALANCAN-Untuk mengetahui batas-batas wilayah desa dan dusun, Penyakit Kulit Meningkat di Sikabaluan “Ini dapat mengembalikan cairan yang kepala Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara akan melakukan dikeluarkan saat buang air besar,” kata pengukuran dan pembuatan tata batas wilayah dengan desa dan SIKABALUAN-Selain penyakit diare, penyakit kulit juga sedang Salju. dusun yang bertetangga dengan wilayah pemerintahannya. Hal ini mewabah di wilayah kerja Puskesmas Sikabaluan, Kecamatan Terkait dengan adanya wabah dikatakan Kepala Desa malancan Barnabas Saerejen pada penyakit diare yang memakan korban Siberut Utara yang meliputi desa Sikabaluan, Monganpoula, Bojakan, Puailiggoubat, Rabu, 20 Februari lalu. di Bojakan, pihak Puskesmas Sikabaluan Malancan, Sirilogui serta dusun Lobajau dan Policoman, desa “Untuk batas Sirilanggai Desa Malancan dengan Dusun Pokai memastikan petugas kesehatan yang ada Sigapokna, kecamatan Siberut Barat. Desa Sikabaluan kita sudah bicarakan dengan kepala Desa di pustu dan polindes di wilayah kerja Sikabaluan. Kalau batas-batasnya sudah jelas, kita akan bangun Menurut Leak, petugas kesehatan bagian surveilans di Puskesmas Sikabaluan selalu siaga tugu,” katanya. Puskesmas Sikabaluan, kasus penyakit kulit ini mulai meningkat dan Selain tata batas dengan desa tetangga juga akan dilakukan terutama jika ada pasien yang datang rata-rata ada di semua desa di wilayahnya. pengukuran tata batas antara satu dusun dengan dusun lainnya. berobat atau hendak dirujuk di puskes“Sejak Januari ada sebanyak 75 kasus lalu meningkat pada Untuk saat ini di Desa Malancan terdapat tujuh dusun yaitu mas. “Persediaan obat dan koordinasi Februari lalu sebanyak 147 kasus. Penyakit kulit ini seperti cacar Dusun Sirilanggaibarat, Sirilanggaitimur, Malancanbarat, kepada petugas di lapangan serta dinas air,” katanya, 7 Maret, di ruang TU Puskesmas Sikabaluan. Malancantimur, Terekanhulu, Gorotai. Sementara Desa-desa yang selalu dilakukan,” kata Dunant. Hendri Dunant, Kepala Tata Usaha mengatakan salah satu faktor bertetangga dengan Desa Malancan yaitu Desa Sikabaluan, Desa Hanya saja yang sulit dijangkau yang menyebabkan penyakit kulit ini karena air yang tidak bersih. Monganpoula,Desa Sigapokna. “Anggaran pembuatan tata batas ini untuk memantau perkembangan di “Kemungkinan karena faktor air karena gatal-gatal pada bagian akan kita ambil dari anggaran dana desa,” katanya. lapangan terkait dengan wabah penya(bs) tubuh, kaki, tangan dan juga badan,” katanya. (bs/r) kit yang sedang mengancam yaitu di FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

J


MENTAWAINEWS Pasien kanker payudara ini sangat membutuhkan dana Rp102 juta, untuk kemo selama enam kali Bambang Sagurung

Puailiggoubat

P

PUSKESMAS - Puskemas Siberut Barat di Betaet Roberta kembali menjalankan aktifitasnya sehari-hari di Sikabaluan, sebagai sekretaris di pastoran Sikabaluan. Menjelang akhir tahun 2012 dan awal tahun 2013, ia kembali merasa dirinya tidak sehat dan melakukan cek kesehatan di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang.

Setelah diperiksa, ternyata penyakit kanker yang pernah dideritanya masih aktif dan menggerogoti tubuhnya hingga dokter meminta agar sesegera mungkin dilakukan operasi atau kemo. Siapa yang tak mau sembuh. Demikian impian dan harapan Roberta

Kades Bingung Alokasikan Dana Desa MALANCAN -Adanya program pemerintah Kabupaten Mentawai mulai tahun 2013 untuk pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD) senilai Rp 1 miliar menjadi berkah dan ancaman bagi kepala-kepala desa. Menurut Kepala Desa Malancan, Barnabas Saerejen, dana desa ini kalau dilihat dari satu sisi bisa dianggap berkah, namun kalau dilihat disi lain menjadi ancaman bagi kepala desa sebagai pucuk pimpinan di tingkat desa. Dana Rp1 miliar membuat kepala desa bingung mau melaksanakan apa. “Kalau hanya sekedar menghabiskan anggaran bisa. Tapi apakah itu sesuai sasaran dan kebutuhan? Itu yang perlu

6

Jamkesmas Tak Berlaku, Penderita Kanker Payudara Pasrah FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

asrah, demikian kata terakhir yang terucap pada Roberta Sapatundai (40), warga dusun Nangnang, desa Sikabaluan, Siberut Utara saat dirinya dan keluarga tak mampu membayar biaya pengobatan penyakit yang sedang menggerogoti tubuhnya. Roberta divonis dokter menderita kanker payudara stadium empat. “Kita pasrah saja. Mau ambil uang dimana sebanyak itu,” katanya pada Pauiliggoubat, Senin, 4 Maret, di pelabuhan Muara Padang menjelang keberangkatannya ke Sikabaluan. Dikatakan Roberta, pada tahun 2012 lalu karena merasa tidak sehat dan sering pusing-pusing, ia memutuskan untuk melakukan cek kesehatan di Rumah Sakit Yos Sudarso Padang. Setelah diperiksa, ternyata dirinya terkena penyakit kanker payudara dan diharuskan dokter operasi dan menjalani kemo. “Saat itu biaya kemo masih Rp2 juta untuk satu kali kemo, karena belum begitu parah,” katanya. Setelah operasi dan menjalani kemo,

NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

dipastikan,” katanya pada Puailiggoubat, Rabu, 20 Februari lalu. Lebih lanjut dijelaskan Barnabas, kalau ini dimanfaatkan dengan baik maka akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. “Apa yang tidak bisa kita bangun dengan anggaran sebesar itu. Namun ini akan menjadi rawan dan sangat berpeluang untuk diselewengkan,” katanya. Dengan adanya anggaran dana desa ini, kepala desa harus berhati-hati. “Kalau dilihat dari perjalanan dalam dana bandes sekarang ini, banyak yang tidak tepat sasaran dan kepala desa yang menjadi sasaran. Sementara untuk memegang anggaran itu bukan FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

JALAN PNPM - Jalan PNPM di dusun pasapuat lokasi perkampungan pujaringan, Pagai Utara

kepala desa, namun bendahara. Tapi sasaran masyarakat kepala desa,” katanya. Untuk itu kata Barnabas, anggaran dana desa ini akan diambil alih langsung pengelolaannya agar lebih terkontrol yang tentunya dengan pengawasan BPD dan masyarakat. “Kalau dana bandes belum ada sejarahnya kepala desa masuk bui, namun saya yakin dengan ADD ini akan ada kepala desa yang diperiksa dan masuk bui. Ini yang saya cemaskan,” katanya. Untuk tahun 2013 ini berdasarkan rapat bersama masyarakat, untuk anggaran dana desa penggunaannya akan diarahkan pada peningkatan honorarium guru-guru PAUD (di Dusun Malancan, Sirilanggai, Terekanhulu. Selain itu digunakan untuk peningkatan honorarium kader Posyandu se-Desa Malancan. Kegiatan lainnya yang akan didanai yaitu pemeliharaan air bersih di Malancantimur-Barat, peningkatan sarana posyandu di Dusun Sirilanggaibarat, rehab jembatan di Sirilanggaitimur-Barat, rehab polongan di Dusun Malancantimur, pembenahan dan pemeliharaan jalan umum di Dusun Sirilanggai-Malancan, peningkatan anggaran PKK se-Desa Malancan serta peningkatan saran desa diantaranya pembelian komputer, mesin diesel. (bs/r)

dan juga keluarga. Namun biaya kemo sudah melonjak menjadi Rp17 juta untuk satu paket kemo. Sementara ia harus menjalani 6 paket. Hal itu membuat harapan sembuh jadi sirna. “Mau ambil uang dimana sebanyak itu,” kata Alek, saudara Roberta. Karena tak sanggup membayar biaya pengobatan di RS. Yos Sudarso Padang, Roberta bersama keluarga mencoba untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ke RSUP. M Djamil Padang dengan

menggunakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dengan harapan akan mendapatkan pelayanan dengan biaya gratis sesuai dengan yang disampaikan Pemerintah Mentawai. Kartu yang pada bagian depan berwarna hijau muda dengan bertuliskan Jamkesmas, lengkap dengan logo kesehatan pada bagian kiri atas serta logo Jamkesmas pada bagian kanan atas tak lagi ampuh untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. “Kartunya tidak berlaku lagi. Memang kalau masih berlaku, bisa dapat pelayanan gratis disana,” kata Roberta. Dikatakan Roberta, berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit, Jamkesmas tidak lagi berlaku sejak 1 Maret 2013. Dan yang berlaku hanya Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). “Ketika mereka cek ternyata saya tidak terdaftar di Jamkesda Mentawai. Pihak rumah sakit meminta supaya Jamkesda saya diurus secepatnya di kabupaten agar sesegera mungkin mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya. Untuk menunggu pengurusan Jamkesda di Tuapeijat, ibu kota kabupaten Mentawai, Roberta bersama keluarga pulang ke Sikabaluan terlebih dahulu mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan kalau menunggu di Padang. “Kalau Jamkesda sudah ada, kita baru ke Padang lagi,” katanya. (bs/r)

Warga Malancan Tunggu Janji Bupati dan Ketua DPRD MALANCAN - Jalan dari Dusun Sirilanggai menuju dusun Terekanhulu, desa Malancan, kecamatan Siberut Utara diharapkan bisa dibangun tahun 2013 ini. Pasalnya selama ini masyarakat yang mau ke Terekanhulu atau sebaliknya hanya memanfaatkan jalan setapak yang dibuat masyarakat. “Kita berharap tahun ini jalan rabat betonnya dapat terealisasi sehingga dapat membantu masyarakat,” kata Barnabas Saerejen, Kepala Desa Malancan pada Puailiggoubat, Rabu, 20 Februari lalu. Menurutnya janji pembangunan jalan rabat beton akan dibangun tahun ini lewat program P2D Mandiri dikatakan Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko dan Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet bersama rombongan saat berkunjung ke Terekanhulu pada tahun lalu. Mereka menyatakan akan menganggarkan dana sebanyak Rp1,5 miliar untuk pembangunan jalan Sirilanggai-Terekanhulu. “Kita berharap ini terealisasi. Sehingga guru-guru, petugas kesehatan, desa, kecamatan dan masyarakat dapat terbantu. Selain itu jalan tersebut bisa dilalui dengan sepeda motor agar lebih cepat,” katanya. Sedangkan Camat Siberut Utara, Sandra Oktavia, mengatakan pembangunan jalan Sirilanggai-Terekanhulu melalui program P2D Mandiri belum dapat dipastikan. “Kita belum bisa pastikan kalau belum menerima DIPA P2D Mandiri tahun ini. Takutnya, kalau kita bilang iya, tapi tidak terealisasi tahun ini kita yang dibilang bohong,” jelasnya. Sandra juga mengatakan, pada tahun lalu ada anggaran yang dijanjikan untuk pembangunan jalan melalui APBD Perubahan, namun saat di cek di bagian keuangan ternyata anggarannya tidak masuk. “Untung saat itu kita belum meminta masyarakat menyediakan material. Kalau nggak, dengan apa kita bayar,” katanya. (bs/r)


7

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

Tiga anggota Polres Mentawai diduga melakukan tindak kekerasan terhadap seorang pemuda di Padang

PBHI Kutuk Pengeroyokan Polisi pada Warga FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

erhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumatra Barat mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan tiga orang oknum anggota Polres Mentawai, Sumatera Barat. Tiga pelaku ini mengeroyok Afrinaldi (28), warga Kelurahan Bandar Olo Kecamatan Padang Barat, Padang, Rabu 14 Maret lalu. Ketua PBHI Sumbar, Firdaus, mengatakan, tindakan oknum aparat yang sengaja memukuli dan menganiaya korban, sangatlah patut disesali karena sangat bertentangan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara RI. “Pemukulan terhadap Afrinaldi patut diduga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak konstitusional warga negara, dimana tidak seorangpun boleh boleh menerima penyiksaan dan pemukulan sebagaimana diatur dalam

P

TURUNKAN KENDARAAN - Kendaraan terpaksa diturunkan dengan tali akibat jalan licin di Tattane, Monga Bosua, Sipora Selatan pasal 28I UUD 1945,” katanya, Rabu 14 Maret lalu. Perlakuan oknum kepolisian tersebut juga patut diduga melanggar tugas pokok kepolisian dalam memelihara kemanan, ketertiban masyarakat dan serta memberikan perlindungan hukum

sebagaimana diatur UU Nomor 2 tahun 2002 pasal 13: “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b). menegakkan hukum; dan (c). memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat,” ucapnya. Dari catatan PBHI Sumbar, kekerasan terhadap yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Afrinaldi bukanlah kekerasan yang pertama dalam tahun 2013. Kekerasan terhadap Afrinaldi adalah kasus yang ke-delapan yang

dilakukan oleh kepolisian di lingkungan Polda Sumbar dalam 3 waktu bulan ini. Kejadian pemukulan Afrinaldi ini terjadi pada pukul sekitar pukul 19.30 WIB kemarin. Dia dituduh melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Korban yang bekerja di Toko Setia Jaya di Bandarolo diculik saat membongkar makanan ringan. Korban dibawa paksa dengan menggunakan mobil Innova. Warga tidak berani mendekati sebab salah seorang anggota polisi itu mengacungkan senjata api. Menurut korban, saat dibawa dalam mobil ia dicekik, ditendang dan dipukul dengan gagang pistol.”Tidak mungkin saya mencuri pak saya ini kerja setiap hari sebagai tukang angkat,” ujarnya. Beruntung saat kejadian itu mobil yang mengangkut korban dihentikan kerabat Afrinaldi. Setelah itu, Afrinaldi melaporkan kejadian itu ke Polresta Padang. Kejadian itu korban mengalami luka robek di pipi kiri dan memar di pinggul. Kapolres Mentawai, AKBP Cucuk Trihono melalui pesan singkatnya mengatakan, kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. “Kasus ini sudah ditangani Propam Polresta Padang,” katanya. (o)

Masyarakat Simalegi dan Simatalu Harapkan Penerangan SIMALEGI-Listrik dan penerangan merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari agar mendukung aktifitas masyarakat. Demikian halnya masyarakat yang ada di desa Simalegi, kecamatan Siberut Barat, Mentawai. “Dengan adanya penerangan pada malam hari, perkampungan akan terlihat hidup,” kata Gunawan, Kepala Desa Simalegi pada Puailiggoubat, Senin, 4 Maret lalu. Menurutnya, di Simalegi masyarakat yang memiliki mesin generator dan

diesel saja yang menikmati penerangan listrik, sementara masyarakat lainnya hanya menggunakan lampu dinding dan lampu petromaks. “Yang ekonominya sedikit baik bisa beli mesin diesel atau genset. Tapi masyarakat kita yang kurang mampu mereka hanya menggunakan lampu minyak,” katanya. Pada tahun 2010 lalu melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Siberut Barat diprogramkan penerangan sebanyak 2 unit mesin

diesel dengan anggaran program Rp267 juta. Namun penerangan tersebut tidak bertahan karena ulah oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Sebagai pusat kecamatan Siberut Barat, masyarakat di dusun Betaet mengharapkan adanya layanan PLN sehingga dapat melayani lebih kurang 200 kepala keluarga. Sedangkan di dusun Sakaladhat yang terdiri dari 40an kepala keluarga mengharapkan adanya penerangan mesin diesel satu unit. “Rencananya untuk di

Sakaladhat ini kita programkan ke PNPM-MP. Kalau masyarakat dan pelaku PNPM-MP mau,” harapnya. Sementara untuk dusun Simalegitengah yang terdiri dari 40 kepala keluarga penerangannya diharapkan dari pemerintah berupa PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). “Demikian juga masyarakat kita yang ada di Dusun Site’uleu dan Muarasimalegi. Penerangan menjadi harapan masyarakat,” katanya. Selain masyarakat di desa Simalegi, juga masyarakat di desa

Simatalu, kecamatan Siberut Barat yang terdiri dari dusun Saikoat, Limu, Bojo, Simalibbeg, Muntei, Paipajethulu, Kulumen, Masaba, Limau, Suruan mengharapkan adanya bantuan penerangan dari pemerintah. Dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat kecamatan Siberut Barat pada Kamis, 28 Februari lalu, mengusulkan pengadaan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) sebanyak 700 unit untuk Dusun Limu, Limau, Kulumen, Masaba, Bojo, Saikoat, Suruan. (bs/r)

penyeberangan tambatan perahu di Muarasimalegi. Karena kalau hanya di bagian jalan yang dibuat sekarang ini kita tidak akan bisa menyeberang ke Muarasimalegi karena tidak ada orang diseberang,” jelasnya. Bila jalan menuju arah penyeberangan tambatan perahu yang diperkirakan sekitar 1,8 kilometer, maka tinggal membuat jembatan penyeberangan. “Kalau sudah ada jalan ke sana kita sudah aman. Karena di tambatan perahu itu masyarakat rutin ada, sebab

ada pondok gudang dan aktifitas masyarakat di sana ada. Kita bisa minta tolong untuk diseberangkan,” katanya. Yang menjadi kendala sekarang ini menurut kepala Desa Simalegi, yaitu belum adanya jembatan yang menghubungkan antara dusun satu dengan dusun lainnya. Seperti halnya dari arah Betaet menuju Site’uleu yang harus menyeberangi sungai yang bernama Gomgim. “Perlu ada jembatan yang panjangnya 120 meter. Kalau kita pikir lebih penting

jembatan dari pada jalan karena kita tidak bisa lewat kalau tidak ada jem-batan,” kata Gunawan. Untuk menyeberang dari arah dusun Sakaladhat menuju arah dusun Muarasimalegi dibutuhkan jembatan dengan panjang 70 meter. “Kalau sudah ada jembatan dan jalan yang masih terpotong sudah terhubung, akses masyarakat sudah tersambung semua, khususnya dusun-dusun yang ada di bagian pesisir pantai,” katanya. (bs/r)

Akses Jalan Desa Simalegi Terus Dibangun SIMALEGI - Pembangunan jalan untuk menghubungkan dusundusun yang ada di wilayah desa Simalegi kecamatan Siberut Barat dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, terutama melalui program P2D Mandiri. Kepala Desa Simalegi, Gunawan pada Puailiggoubat mengatakan, ada beberapa jalan rabat beton yang belum tersambung. Itu yang diusahakan untuk terus dibangun sehingga akses masyarakat semakin lancar. Jalan yang

sudah terhubung dari satu dusun ke dusun lain yaitu dari dusun Site’uleu menuju dusun Sakaladhat. “Tidak ada jalan di pantai lagi. Menggunakan sepeda motor sudah bisa,” katanya, Senin, 4 Maret lalu. Beberapa titik yang belum tersambung itu jalan yang menghubungkan antara dusun Betaet sebagai pusat kecamatan menuju Site’uleu yang total panjang jalan sekitar 300 meter. “Juga kita mengharapkan ada jalan dari Tairete menuju


MENTAWAINEWS Humas Kepolisian Daerah Sumatra Barat mengatakan saat ini masih terus mengembangkan kasus dugaan penyimpangan dana hunian tetap bagi korban tsunami Mentawai tersebut yang kini masih dalam penyidikan.

Rus Akbar

upati Mentawai Yudas Sabaggalet membantah pemeriksaan dirinya oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumbar terkait dugaan penyimpangan dana huntap Rp1,3 miliar. Bantahan tersebut disampaikan bupati melalui Kepala Bagian Humas Pemkab Mentawai, Joni Anwar dan Miko Siregar, Kepala Inspektorat Mentawai di kantor Penghubung Kabupaten Kepulauan Mentawai di jalan Azizi Padang, Senin, 11 Maret lalu. “Kami ingin sampaikan Bupati dimintai keterangan mengenai proses pembentukan pokmas (kelompok masyarakat) untuk proses rehab rekon. Ketika diperiksa Ditreskrimsus Polda Sumbar beberapa waktu lalu, Beliau tidak ada ditanya mengenai keuangan,” kata Miko Siregar.

B

Puailiggoubat

NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

8

Bupati Mentawai Bantah Pemeriksaan Polda Terkait Dana Huntap FOTO:SYAFRIL/PUAILIGGOUBAT

hunian tetap, soal dananya itu diurus oleh BPBD provinsi bukan Mentawai, bupati hanya mengeluarkan SK,” ujarnya. SK keluar, lanjut Miko, berdasar rekomendasi rapat soal pokmas dan huntap bersama BNPB, BPBD dan DPRD Mentawai. Lalu pada 1 Juni 2012, muncul pemberitaan tentang sekelompok orang yang mengatasnamakan masyarakat Mentawai yang menyampaikan aspirasi KLARIFIKASI - Kabid Humas Pemkab Mentawai, Joni Anwar (kanan) bersama kepala Inspektorat tentang penolakan sisMentawai Miko Siregar menyampaikan klarifikasi terkait pemeriksaan Bupati Mentawai Yudas tem pembangunan Sabaggalet oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar huntap dengan pola KAPAL BERSANDAR - KMP Gambolo dan KMP Ambu-ambu bersandar di pelabuhan Bungus Padang pokmas, tapi meminta Miko juga mengatakan tidak ada Dari keterangan yang disampaikan pembangunan melalui pihak ketiga. yang masuk ke rekening Pemkab bupati kepada Miko, yang ditanya tim Akibat protes tersebut, Ketua Mentawai sebesar Rp1,3 miliar. “Kita Reskrimsus Polda Sumbar adalah BPBD Mentawai dipanggil BNPB sudah mengecek rekening pemerintah bagaimana proses pembentukan Pok- terkait perbedaan pendapat tentang pola baik itu BPBD maupun keuangan, dana mas. “Bupati menerangkan pada kita pembangunan huntap. Kemudian Sekda itu tidak ada yang masuk, kalau ada soal pemeriksaan di Polda Sumbar, yang Provinsi Sumatera Barat mengun-dang sumber yang kawan-kawan tahu tolong ditanyakan itu mengenai proses pem- rapat pada 12 Juni 2012 di Hotel Daima kasih tahu kita,” tambah Miko. bentukan Pokmas untuk membangun yang dihadiri banyak pihak yang

menyepakati pembentukan pokmas. Setelah kesepakatan itu dibentuklah pokmas sebagai penerima alokasi bantuan sosial berpola hibah dengan SK Bupati Mentawai No 188-45-215 Tahun 2012 tentang Penetapan RR Pascabencana Gempa dan Tsunami Mentawai, dengan jumlah 163 pokmas, dengan rincian 49 pokmas di Sipora Selatan, 72 Pagai Selatan, 7 di Sikakap dan 35 pokmas lainnya di Pagai Utara. Sementara Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi, Mainar Sugianto, mengatakan, pemanggilan Bupati Mentawai untuk memberikan klarifikasi atas informasi terhadap pembangunan hunian tetap. “Klarifikasi itu dibutuhkan untuk selanjutnya dipelajari apakah ada unsur tindak pidana atau tidak,” kata Mainar kepada Puailiggoubat, 15 Maret. Jika ada bukti penyelewengan, kasus ini bisa dilanjutkan di tingkat gelar perkara yang saat ini masih penyidikan. Setelah gelar perkara, kasus ini dilajutkan ke penyelidikan. “Ini baru tingkat penyidikan artinya polisi masih merabaraba kasus ini. Penyidikan dilakukan ini terkait dari laporan masyarakat,” katanya. (rus)

Kemelut di PNPM Sipora Selatan TUAPEIJAT – Mestinya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) bertujuan menyejahterakan masyarakat, namun ada pelaksanaan program ini yang menyimpang dari tujuannya. Di Sipora Selatan, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM MP dilaporkan masyarakat dan tokoh masyarakat kepada camat Sipora Selatan. Surat tertanggal 9 Februari 2013 yang ditandatangani 30 orang masyarakat dan tokoh masyarakat itu diawali dengan pernyataan bahwa pengurus UPK Sipora Selatan telah diberhentikan masyarakat dan tidak boleh lagi mengelola sisa dana tahun anggaran 2012. Dalam surat yang ditulis dengan tulisan tangan itu juga mengusulkan penggantian fasilitatornya karena sudah tiga tahun tak pernah diganti. Mereka juga mengatakan bahwa tiap tahun mereka mengusulkan penggantiannya ke BPMP-KB, namun tak pernah digubris. Selain itu mereka juga meminta agar Penanggung Jawab Operasional Proyek (PJOK) agar konsisten dan tidak hanya menerima laporan saja akan tetapi turun ke lapangan melihat apakah proyek

selesai atau tidak. Kalau tidak konsisten, mereka mengusulkan agar PJOK dipindahkan ke kabupaten karena menurut mereka atas nama proyek fisik tidak ada yang bisa difungsikan. Arwismin, salah seorang warga Sioban yang menyebut dirinya fasilitator tokoh masyarakat yang menampung keluhan masyarakat, di kediamannya Jumat, 1 Maret 2013 memaparkan beberapa persoalan yang terjadi pada PNPM – MP Sipora Selatan. Dua unit asrama putri yang dibangun di Sioban Sipora Selatan dengan dana Rp 700 juta dikatakannya belum dapat difungsikan. Hal ini karena salah satu dari bangunan itu kurang ukuran lebar 1 meter dikalikan panjangnya 14 meter. “Ada 14 meter ukuran bangunan yang tidak sesuai bestek,” katanya. Untuk itu mereka telah mengadakan rapat dan menurut hitungan mereka kekurangan bobot pekerjaan bernilai Rp 23 juta. Hasil rapat diputuskan dana Rp 23 juta itu dialihkan oleh pelaksana proyek ke mebeler asrama itu. Namun hingga 1 Maret belum juga direalisasikan. Selain itu menurut Arwismin, dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dinyatakan bahwa semen yang dibeli 70 sak, namun yang ada di lapangan hanya

60 sak. Menurutnya tidak hanya pada proyek asrama itu saja uang semen yang disunat, akan tetapi hampir seluruh proyek PNPM di Sipora Selatan dari tahun ke tahun terjadi manipulasi pelaporan. Ia juga mengungkap uang bantuan untuk siswa miskin tahun 2010 yang seharusnya masuk ke rekening tabungan siswa miskin, namun dibelikan oleh UPK untuk 300 unit sepeda dayung dengan dana Rp 180 juta. Di tempat terpisah, Mulyadi yang menjadi anggota Badan Koordinasi Antar Desa (BAKD) PNPM Sipora Selatan yang ditemui di kediamannya juga membenarkan adanya pembelian 300 unit sepeda dayung itu. Pembelian sepeda itu dikatakannya adalah pengalihan dari beasiswa murid SD dan SMP yang kurang mampu namun dibelikan ke sepeda oleh UPK. Menurut Mulyadi sepeda itu harganya berkisar Rp 200 ribu/unit. Ia juga mengatakan bahwa atas penjelasan dari UPK, sepeda itu dibeli di Jakarta dan dirakit di Sioban. Anggaran PNPM untuk Sipora Selatan berjumlah Rp 8,5 miliar yang terbagi dalam Rp 3 miliar untuk PNPM –MP regular, dan Rp 5,5 miliar dari anggaran Rehabilitasi

dan Rekonstruksi (RR) pasca bencana. Menurutnya anggaran PNPM regular itu telah cair seluruhnya, sedangkan PNPM RR baru cair Rp 2,2 miliar. Kedua pos anggaran PNPM ini digunakan pada pembangunan jembatan, jalan, TK, asrama di 7 desa yang ada di kecamatan itu. Jembatan gantung di Beriulou dan Matobe, dikatakannya belum selesai demikian juga beberapa bangunan TK dan asarama sperti yang disamapaikan Arwismin. Mulyadi juga menyesalkan tidak adanya teguran dari konsultan. Salah satu proyek yang tidak di tegur itu adalah pembangunan jalan dari Sioban ke desa Nemnemleleu serta Mara. Menurut Mulyadi, pembangunan jalan dari anggaran PNPM itu hanya dilakukan dengan menempelkan bangunan baru di atas bangunan jalan yang telah dibangun dengan dana P2D. “Jalan P2D tebalnya 10 centimeter, dan PNPM menambah 5 centimeter lagi diatasnya,” ujarnya. Hingga 1 Maret 2013, seluruh proyek yang dilaksanakan belum ada yang diserah terimakan melalui Musyawarah Desa Serah Terima (MDST). Sermon Sakerebau, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan

dan Keluarga Berencana (BPMPKB), Selasa 5 Maret, mengatakan, pihaknya telah mengetahui persoalan PNPM-MP di Sipora Selatan itu, namun pihaknya hanya bertugas memfasilitasi kegiatan PNPM. “Kami hanya memfasilitasi administrasi pencairan anggaran dan uangnya langsung masuk ke rekening mereka” katanya. Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG), Daulat Sababalat, mengatakan PNPM adalah program pemberdayaan. Jika ada masalah dan pengaduan masyarakat, seharusnya kepala desa berperan untuk menyelesaikannya karena menurut PTO, kepala desa bertugas sebagai pembina dan pengendali kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek. Jika tidak dapat diselesaikan maka jenjangnya adalah ke camat yakni ke satuan kerja (satker) kecamatan dan selanjutnya ke satker tingat kabupaten dan tim koordinasi kabupaten. Ia juga menegaskan PNPM seharusnya dikerjakan dengan prinsip swakelola dalam usaha pemberdayaan masyarakat dan tidak ada tender atau lelang. (rpt)


9

Puailiggoubat NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

Daerah pemilihan 1 Siberut dibagi menjadi dua dapil dalam pemilu legislatif 2014 yakni dapil 1 meliputi Siberut Utara dan Siberut Barat dan dapil 2 meliputi Siberut Tengah, Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya.

KPU Tetapkan Dapil Mentawai Jadi Empat FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak Yuafriza

omisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Mentawai dalam Pemilu Legislatif 2014 menjadi empat. Dapil ini bertambah dari Pileg 2009 yang hanya terdiri dari tiga dapil. Keputusan tersebut tertuang dalam SK KPU RI Nomor 95/Kpts/KPU/ TAHUN 2013 tanggal 9 Maret 2013. Dalam SK tersebut, dapil Mentawai terdiri dari dapil 1 (Siberut Utara dan Siberut Barat), dapil 2 (Siberut Selatan, Siberut Tengah dan Siberut Barat Daya), dapil 3 (Sipora Utara dan Sipora Selatan) serta dapil 4 (Pagai Utara, Sikakap, Pagai Selatan). Namun penambahan dapil tersebut tidak menambah jatah 20 kursi DPRD Mentawai karena jumlah penduduknya hanya 82.355. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota, pasal 26 ayat 2 (a) dinyatakan bahwa; kabupaten/kota dengan jumlah pendu-

K

RAKOR - Rapat koordinasi dan konsultasi publik menyusun daerah pemilihan Mentawai duk sampai dengan 100.000 orang mendapat alokasi 20 kursi. Konsekuensinya, jumlah kursi di dapil 4 berkurang satu menjadi enam dibanding pemilu 2009 yang mendapat jatah 7 kursi. Sementara alokasi kursi yang bertambah terjadi di dapil 3 dari 4 menjadi 5. Sementara dapil 1 mendapat 4 kursi, dapil 2 mendapat 5 kursi. Ketua KPU Mentawai, Bastian Sirirui dalam rapat koordinasi dan konsultasi publik tentang penyusunan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi setiap dapil DPRD Kabupaten/ Kota dalam Pemilu 2014, di Hotel

Turonia, KM 6 Tuapeijat, Mentawai, Rabu, 27 Februari mengatakan, penyusunan dapil serta alokasi kursi masingmasing dapil menggunakan data kependudukan yang tercantum dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2). Dikatakan Bastian, perubahan alokasi kursi tersebut merujuk Peraturan KPU No. 5 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Daerah Pemilihan (dapil) Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) didapatkan dengan cara membagi jumlah

penduduk dengan jumlah kursi di DPRD Mentawai dengan menghilangkan angka pecahan yaitu 82.335 dibagi 20 yang sama dengan 4.117. Dengan BPPd yang berjumlah 4.117 ini menjadi dasar pembagi untuk penetapan alokasi kursi setiap dapil. Dan jika masih terdapat sisa alokasi kursi maka dibagikan kepada dapil yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dalam pertemuan itu, Hendri Dori Satoko dari PDIP mempertanyakan validasi jumlah penduduk. Dikatakan Hendri, jika pemekaran dapil dilakukan menurut pertimbangan geografis untuk mempermudah kampanye dan reses. Ditambahkannya, dalam kegiatan reses anggota DPRD sekarang tidak hanya melakukan reses di dapil masingmasing, akan tetapi juga melakukan reses di dapil lainnya. Ia juga mengatakan agar KPU mempertimbangkan jumlah penduduk pada pemilu 2009 dan pemilukada 2011. “Pastikan dulu jumlah penduduk,” katanya seolah meragukan validasi data penduduk yang dipedomani. “Jumlah penduduk tidak berbanding lurus dengan jumlah orang yang akan memilih, kenapa tidak mempedomani EKTP?” katanya lagi. Hendri menegaskan bahwa dengan pemekaran dapil ini, Sikakap dirugikan dan Sipora diuntungkan. Senada dengan itu, Robertil dari partai Hanura juga mempertanyakan

55 Calon Perebutkan Posisi Komisioner KPU Sumbar PADANG - Seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat periode 2013-2018 masih terus berlangsung. Usai seleksi administrasi yang berakhir pada Rabu (6/3), sebanyak 55 pendaftar menjalani ujian tertulis di Auditorium Universitas Eka Sakti Padang, Jalan Veteran Dalam No 26 B Padang, Kamis, 14 Maret lalu. Pada tahap ini, peserta diwajibkan menjawab 100 pertanyaan pilihan berganda, sebab akibat, dan pernyataan benar atau salah selama 100 menit. Materi yang diuji berupa sistem politik, kepemiluan dan perundangundangan. “Ujian berlangsung lancar, dan seluruh pesertanya hadir,” ujar kata Ketua Tim Seleksi KPU Sumbar, Yuliandri. Para peserta yang mengikuti ujian terdiri atas 50 laki-laki dan 5 perempuan. Tiga nama Komisioner

KPU Sumbar periode 2008-2013 kembali mancalon diri yakni, Desi Asmaret (Divisi Logistik), Mufti Syarfie (Divisi Teknis) dan Ardyan (Divisi Hukum). Terdapat juga penyelenggara KPU di daerah mendaftarkan diri untuk “naik kelas” ke KPU tingkat Provinsi di antaranya barasal dari KPU Padang, Agam, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Tanahdatar, dan Mentawai. Menurut Yuliandri, para calon juga wajib manjalani tes kesehatan yang dilaksanakan pada 15 - 19 Maret di RSUP M Djamil Padang serta tes psikologi pada 20 -29 Maret. “Hasilnya akan diumumkan ke publik dan masyarakat boleh memberikan masukan terdapat calon yang lolos seleksi. Tahapan ini akan dilangsungkan pada 2 -6 April,” ujarnya. Selanjutnya, calon yang lulus harus mengikuti seleksi wawancara

pada 7-9 April 2013 dan pengumuman pada 12 April. Tim seleksi hanya akan meloloskan 10 calon untuk menjalani fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) di KPU RI. KPU di Jakarta hanya akan meluluskan 5 orang untuk dinyatakan sebagai komisioner KPU Sumbar periode 2013-2018. Selama masa pendaftaran yang berlangsung 25 Februari - 6 Maret lalu, terdapat 104 pendaftar yang berminat menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi. Sebanyak 83 orang di antaranya berjenis kelamin laki-laki dan 21 lainnya berjenis kelamin perempuan. Dalam seleksi administratif 7- 9 Maret, tim harus mencoret 49 pendaftar karena tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Yuliandri mengatakan, pendaftar

yang dicoret antara lain karena tidak lengkapnya berkas seperti tidak adanya rekomendasi izin dari instansi tempatnya bekerja. Terdapat juga pendaftar yang tidak mencukupi usia minimal karena masih berusia 28 tahun sedangkan usia minimal harus 30 tahun. Pada tahap tersebut, tim melakukan tiga penilaian terhadap pendidikan, pengalaman dan publikasi karya tulis berdasarkan daftar riwayat hidup yang dikirim pelamar. Pendaftar dinyatakan tidak lolos jika hanya berpendidikan minimal S1 namun tidak memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu minimal menjadi anggota PPK atau KPPS. “Apabila pendaftar belum memiliki pengalaman penyelenggaran pemilu, namun berpendidikan S2 dan memiliki karya tulis yang sudah dipublikasikan, maka tim meloloskannya,” kata Yuliandri. (ril/o)

apakah data penduduk yang sekarang sudah valid. Ia menyesalkan tidak hadirnya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, “Bagaimana menetapkan dapil sesuai jumlah penduduk jika Dukcapil dan BPS tidak ada disini,” tegasnya. Menanggapi pertanyaan Hendri dan Robertil ini, Bastian mengatakan bahwa KPU mempedomani DAK2 yang diserahkan Pemkab ke KPU Mentawai dan tidak mempedomani E-KTP. Ia hanya menyarankan agar mencatat semua pertimbangan dan keberatan secara tertulis untuk menjadi bahan pertimbangan KPU Pusat dalam penetapan Dapil. “Kami hanya mengusulkan ke KPU pusat dan KPU pusatlah yang menetapkannya” katanya. Sementara Ketua DPD II Partai Golkar Mentawai, Kortanius Sabeleake, mengatakan, jika melihat kepentingan pragmatis partai, perubahan dapil tersebut terkesan merugikan karena tidak ada penambahan alokasi kursi, sehingga terjadi pengurangan kursi di dapil 4 dan penambahan kursi di dapil 3. Kondisi ini secara tidak langsung akan berpengaruh kepada susunan Daftar Calon Sementara (DCS) yang akan diajukan partai ke KPUD, April mendatang. “Namun jika dilihat dari pendidikan politik bagi masyarakat, pemisahan wilayah Siberut menjadi dua dapil justru bagus sebab Siberut daerahnya luas, saat dapilnya disatukan, banyak pemilih yang tidak mengenal wakilnya, sebagai contoh, selama ini banyak anggota legislatif dari Siberut Selatan yang tidak dikenal pemilihnya di Siberut Utara, sementara wakil rakyat cenderung hanya mengunjungi daerah sekitar kampungnya saja, tidak semua daerah yang ada di dapilnya, anggota DPRD dari Siberut Selatan apakah sering turun ke Siberut Utara, Siberut Barat, apakah dia menangkap aspirasi pemilihnya secara keseluruhan?” kata Kortanius. Dengan pembagian dapil menjadi empat, Kortanius berharap, pemilih dalam pemilu tahun depan tidak lagi bak membeli kucing dalam karung. Warga bisa memilih wakil rakyat yang benarbenar dikenal, melihat rekam jejaknya, memastikan kinerjanya baik selama menjabat anggota dewan. “Jika kinerjanya tidak baik, warga jangan memilih mereka lagi,” kata Kortanius. Partai Golkar, lanjut Kortanius, tidak terganggu dengan perubahan dapil tersebut karena telah mempersiapkan calon di dapil 1 dan dapil 2. (o)


Puailiggoubat, NO.Puailiggoubat 260, 15 - 31 Maret 2013

10 12

NO. 252, 15 - 30 November 2012

Pendaftaran Seleksi Tulis Masuk PTN Dibuka 13 Mei

A

pabila Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun ini hanya diperuntukkan bagi lulusan 2013, maka lulusan SMA/SMK/MA tahun 2012 atau 2011 yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tidak perlu khawatir. Pasalnya, kesempatan tetap terbuka melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Ketua Umum Panitia SBMPTN 2013, Akhmaloka, mengatakan bahwa jalur yang diluncurkan pada Jumat (15/3/2013) berbasis seleksi hasil ujian tertulis dan terbuka bagi siswa yang lulus UN pada tahun 2011 dan 2012 serta bagi siswa yang tak berhasil memperoleh kursi di PTN melalui SNMPTN. Pendaftaran untuk SBMPTN baru akan dibuka pada 13 Mei mendatang dan ditutup pada 7 Juni. Sementara itu, ujian seleksi ini sendiri akan diselenggarakan selama dua hari, yaitu pada 18-19 Juni. "Sistem ini kami buka untuk memfasilitasi siswa yang tak lolos SNMPTN tahun lalu atau tahun ini dan juga siswa yang ingin pindah kampus," kata Akhmaloka saat peluncuran SBMPTN di Kemdikbud, Jakarta seperti diklansir kompas.com, Sabtu (15/3/2013). Pria yang juga menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menjelaskan bahwa berbeda dengan tahun 2012, peserta ujian tertulis kali ini dapat memilih tiga program studi dengan tiga kelompok ujian yang disediakan. Jika pada tahun lalu tiga kelompok tersebut adalah IPA, IPS, dan IPC, maka kali ini terdiri dari kelompok Sains-Teknologi, kelompok Sosial-Humaniora, dan kelompok campuran. "Sekarang untuk semua kelompok boleh memilih tiga prodi yang diminatinya," ungkap Akhmaloka. Untuk SBMPTN sendiri, peserta yang mengikutinya akan dikenai biaya berdasarkan dengan kelompok ujian yang dipilihnya. Pada tahun ini, panitia mematok sebesar Rp 175.000 untuk kelompok sains-teknologi dan kelompok sosial-humaniora, sementara untuk kelompok campuran dibanderol lebih mahal dengan biaya sebesar Rp 200.000. (int)

M

engasah kreativitas dan percaya diri seseorang dapat dilakukan melalui presentasi atau paparan di depan forum. Dengan rajin berbicara di depan publik, seseorang dipersilakan untuk memaparkan idenya dan didorong untuk membagi ilmunya pada rekan yang lain sehingga tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tapi juga orang lain. Salah seorang perwakilan dari PT. Pertamina, Faisal Yusra, mengatakan bahwa salah satu kunci sukses seseorang dalam sebuah pekerjaan maupun sebuah kelompok adalah kemauan untuk membagi ilmu. Hal ini diwujudkan oleh tempat kerjanya melalui forum konvensi presentasi yang memberi ruang bagi seseorang untuk mengembangkan inovasi.

R

asa gugup dan canggung umum terjadi dalam kehidupan seseorang. Ada kalanya seseorang gugup tapi ia tahu bisa mengatasinya asalkan tampil percaya diri, meski hanya berpura-pura. Ada baiknya percaya diri itu benar-benar dibangun agar bisa menang di segala situasi. Percaya diri itu berasal dari masa kecil seseorang dan lingkungannya. Dan rasa percaya diri itu bisa berkembang seiring pertumbuhan. Masing-masing dari kita memiliki sesuatu yang positif yang bisa berkontribusi. Percaya diri merupakan sesuatu yang selalu dibangun dengan menyadari diri sendiri. Menerima kesalahan

"Forum konvensi presentasi ini jadi ajang berbagi pengetahuan dan saling belajar. Jadi ada timbal balik di dalamnya," kata Faisal dalam acara Indonesian MAKE Study 2013 di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (14/3/2013). Pada awalnya, forum ini hanya menjadi media unjuk gigi bagi para karyawan perusahaannya dimana para peserta forum terus berkeinginan untuk membantah apa yang dipaparkan dan orang yang melakukan presentasi juga menutup diri untuk dikritik. Akibatnya, forum tersebut tidak mencapai tujuan yang diharapkan. "Akhirnya sepakat untuk diubah caranya. Boleh memberikan ide lain tapi bukan untuk unjuk gigi dan niat membantai orang lain. Ditekankan idenya berbagi ilmu," ujar Faisal. Seiring berjalannya waktu, forum ini berhasil menjembatani

munculnya ide-ide segar untuk pengembangan usaha. Di sisi lain, para karyawannya juga bertransformasi menjadi sosok kreatif yang percaya diri dan memiliki kemampuan pengendalian emosi yang baik saat harus berbeda pendapat dengan orang

seseorang dan berusaha jujur untuk melakukan perubahan, Anda tidak perlu stres pada kesalahan-kesalahan Anda. Sangat penting untuk memahami diri sendiri, serta meletakkan kaki terbaik Anda ke depan. Berikut cara mendekatkan diri dengan rasa percaya diri ketika sedang gugup seperti dikutip Magforwomen.

tanga, harus dengan erat.

1.Lihatkan wajah yang percaya diri Pada awalnya, ketika menghadapi orang membuat Anda merasa gugup, lihatlah mata orang itu dan menyapa dengan senyum.

4. Senyum ramah Jangan menahan senyuman Anda. Sebuah senyuman yang menyenangkan akan menunjukkan kepada orang lain kalau Anda memiliki rasa percaya diri dan senyum selalu bisa membantu Anda mendapatkan teman.

2. Berjabat tangan dengan tegas Jabat tangan yang lemah tidak berbicara dengan baik kepada seseorang.Jika Anda menghindari jabat tangan dengan sesorang yang tidak Anda inginkan, lakukanlah. Tapi, jika Anda berjabat

lain yang berbeda visi. "Hasilnya cukup baik. Value dari perusahaan meningkat. Kalau dulu orang malas datang sekarang jadi dinanti-nanti karena selalu ada ide yang inovatif dari kemauan untuk belajar dan berbagi," tandasnya. int

3. Naikkan dagu Pertahankan kepala Anda dengan tinggi. Ini tidak berarti bahwa Anda mulai bertindak arogan, tapi itu menunjukkan realisasi nilai Anda sendiri.

5. Menerima dan membalikkan pujian Ketika seseorang memuji Anda, jangan mencoba untuk menolaknya, terima pujian anggun itu dan kembalikan dengan perasaan. 6. Terlibat dalam percakapan Cara yang baik untuk menyampaikan kepercayaan diri Anda adalah dengan mengajukan pertanyaan sederhana untuk melibatkan orang lain dalam percakapan. Tetap fokus pada aspek positif, dan percakapan rutin dapat

mencerminkan rasa percaya diri Anda yang berurusan dengan situasi sekarang. 7. Coba untuk rileks Ketika Anda menjadi bagian dalam kompetisi dan tekanan yang dihasilkan menyebabkan Anda stres, cobalah untuk rileks dan ingat kegugupan tidak akan memenangkan Anda. 8.Hubungkan dengan lelucon Jika Anda tahu ada lelucon, hubungkanlah. Ini akan mencerminkan keyakinan batin Anda, kemampuan untuk bersantai dan membuat orang tertawa bersama Anda.(int)


11

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

Terdapat 1.200 jiwa di empat dusun yang tinggal dekat pesisir pantai dan rawan terkena tsunami.

Warga Simalegi Minta Dibangunkan Jalur Evakuasi

Bambang Sagurung

arga desa Simalegi, kecamatan Siberut Barat, Mentawai yang terletak di bagian pesisir pantai mengharapkan adanya pembangunan jalur evakuasi khususnya dusundusun yang ada pesisir pantai yang rawan terhadap ancaman bencana gempa dan tsunami. “Jalur evakuasi ini sangat kita harapkan pembangunannya, baik pembangunan lewat program P2D Mandiri, PNPM maupun program pembangunan lainnya. Karena ini sangat penting bagi masyarakat,” jelas Kepala Desa Simalegi, Gunawan 4 Maret lalu. Dusun di pesisir pantai di antaranya Betaet, Site’uleu, Sakaladhat, dan Muarasimalegi. “Hanya Simalegitengah yangjauh, karena dusunnya ada di bagian hulu sungai,” katanya. Di Dusun Betaet, jalur evakuasi yang diharapkan untuk dibangun seba-

W

nyak tiga titik yang nantinya dipergunakan 200 kepala keluarga atau sekitar 800 jiwa. Di dusun Site’uleu sebanyak dua titik jalur evakuasi yang akan dipergunakan 40 kepala keluarga atau 200 jiwa. Di Sakaladhat seba-nyak dua titik jalur evakuasi yang akan dipergunakan sebanyak 43 kepala keluarga atau 200 jiwa. “Di Dusun Muarasimalegi juga dibutuhkan dua jalur evakuasi yang ada digunakan sekitar 100 kepala keluarga atau sekitar 400 jiwa,’ katanya. Menurutnya, untuk titik pengungsian, warga sudah menyediakan lokasinya. Di Betaet, masyarakat akan ke arah perbukitan yang jaraknya sekitar 1-3 kilometer dari perkampungan. Di Site’uleu masyarakat akan mengungsi ke arah perbukitan yang jaraknya 500 meter dari perkampungan. “Masyarakat di Sakaladhat dan Muara Simalegi, akan ke bagian perladangan di belakang perkampungan,” katanya. (bs/r)

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

JALUR EVAKUASI - Jalur evakuasi dan pondok pengungsian di Desa Maileppet, Siberut Selatan

Warga Simabolak Sampaikan Aspirasi kepada Ketua DPRD Mentawai SAIBI - Warga dusun Simabolak, desa Saibisamukop, kecamatan Siberut Tengah, menyampaikan aspirasi pembangunan kepada Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko, saat berkunjung ke Simabolak, 10 Maret lalu. Kadus Simabolak, Elieser Sanakkat, mengatakan warga saat ini membutuhkan pembangunan talud di samping bandar Simabolak. “Kami juga meminta pembangun jalan lewat paket

P2D Mandiri dan pembetonan bandar jalan,” katanya. Hal senada disampaikan Ketua Pemuda Yusak Kantohe, pembangunan talud ini untuk mengantisipasi banjir yang sering merendam rumah warga setiap di musim hujan.Yang paling ditakutkan anak-anak SD, apabila banjir ini datang saat sekolah mereka tidak tahu mau kenama. “Bila talud ini dibangun warga aman dengan

Kecelakaan, Pengendara Motor Alami Tulang Patah PADANG - Empat orang pengendara motor terpaksa dirawat di Puskemas Muarasiberut akibat kecelakaan, di depan balai Muarasiberut, Siberut Selatan, pukul 18.00 WIB, Sabtu, 23 Februari lalu. Menurut Riski (47) yang menyaksikan peristiwa itu, Pilipus Kuyok dan Novi, siswa SMAN 1 Siberut Selatan mengendarai motor saat pulang sekolah. “Saat itu kondisi jalan padat sebab banyak siswa yang baru pulang sekolah,” ujarnya. Saat itu, motor yang dibawa Mattai dan memboncengi Mus ingin disalip Kuyok. Naas karena jalan yang padat, Kuyok tak bisa memotong dan langsung menabrak kendaraan Mattai dari belakang. Kata Riski, saat itu Kuyok pingsan selama satu hari, kepalanya luka dan mendapat 11 jahitan, selain itu luka dibagian lutut dan lengan, beberapa giginya juga copot. Sementara korban Novi yang dibonceng Kuyo juga mengalami luka bagian kepala sehingga terpaksa mendapat enam jahitan, selain itu Novi juga mengalam bagian lengan dan lutut. Ida, istri Mattai, mengatakan suaminya mengalami patah tulang bagian betis kanan, luka di bagian kepala, serta gigi Mattai copot habis akibat kecelakaan tersebut. Sedangkan rekannya Mus hanya mengalami luka ringan. “Keduanya bekerja sebagai tukang bangunan,” ujarnya. Kedua motor yang dikendarai tersebut langsung diamankan oleh petugas selama tiga hari. (bbr/r)

banjir,” katanya. Rencana pembangunan talud ini, kata Yusak, panjangnya 500 meter dan tinggi 1,5 meter. “Kami pikir ketinggian ini banjir tidak merendam rumah warga lagi,” katanya. Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko, menanggapi aspirasi usulan pembangunan talud Simabolak, bandar dan pembetonan. “Usulan ini bisa dibangun tahun ini melalui P2D karena juknis P2D ini sedang diubah, bisa dialihkan ke sanitasi, talud beton dan pembetonan samping-samping bandar jalan,” katanya.

Camat Siberut Tengah Jarson Sauddeinuk mengatakan, untuk Saibisamukop, tahun ini akan mendapat 20 paket P2D dan di dusun Simabolak pasti akan dapat jatah. “Kalau Simabolak, saya sangat yakin dan ini sudah membuktikan kerja samanya dan kalau masih kurang di perubahan kita beri lagi paketnya,” katanya. Sementara Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko, mengatakan, tahun ini dua jembatan penghubung antar daerah akan dibangun, serta penahan abrasi. “Dua jembatan akan dibangun ini adalah jembatan penghu-

bung Saibi dan dusun Sibuddaoinan, dusun Sirisurak dan Desa Saliguma serta pembangunan mengantisipasi abrasi pantai di dusun Sibuddaoinan,” katanya. Dua jembatan ini telah disiapkan dana senilai Rp7,8 miliar dan abrasi pantai Rp3,7 miliar. “Anggarannya sudah kita sahkan dan sudah disetujui di DPRD,” katanya. Namun untuk pembangunannya kapan dan bulan berapa serta seperti apa proses pembangunannya, kata Hendri, belum diketahui secara pasti. (rr/r)

Kepengurusan BPD Simatalu Dibentuk SIMATALU - Terkait dengan salah satu alasan Kepala Desa Simatalu Kecamatan Siberut Barat, Renatus Sirisokut tak memenuhi panggilan BPD Simatalu untuk mempertanggungjawabkan anggaran bantuan dana desa tahun 2012, karena kepengurusan BPD yang baru belum terbentuk, pada Rabu, 27 Februari lalu BPD melaksanakan pembentukan kepengurusan. Terpilih dalam kepengurusan BPD Simatalu diantaranya Stevanus Ta’oilaen sebagai ketua, Geddei sebagai wakil ketua, Daud Siribere sebagai bendahara. Sedangkan Bernadus, Thomas, Robertus Geilat, Lupman, Umun Kerei, Emilius, Maurus, Yohanes sebagai anggota. Terkait dengan anggaran desa

tahun 2012 lalu, dijelaskan Renatus pada Puailiggoubat sudah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan kantor desa Simatalu, diantaranya pembelian laptop, printer, kontrak kantor perwakilan Desa Simatalu di Tuapeijat, rehab kantor desa, bayar hutang desa yang lama. “Juga biaya kita selama tiga bulan kepengurusan di Tuapeijat,” kata Renatus pada Rabu, 27 Februari lalu. Sementara untuk dana tahap kedua sebesar Rp40 juta dipergunakan untuk biaya pembuatan SPj dan pembangunan jembatan dari Dusun Simalibbeg-Muntei menuju Posko. “Untuk dana tahap pertama sebesar Rp101 juta kita gunakan untuk membayar hutang lama desa

dan pembelian fasilitas kantor. Karena kita memulai dari nol lagi,” katanya. Pada Puailiggoubat edisi No.259 tahun XI tanggal 1-14 Maret 2013, BPD Desa Simatalu memberhentikan kepala Desa Simatalu, setelah Kepala Desa Renatus Sirisokut tidak menghadiri undangan BPD untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa Simatalu 2012, Senin 11 Februari 2013. Ketika dikonfirmasi pada Renatus terkait dengan ketidak hadirannya dalam undangan tersebut, ia mengatakan kalau surat tersebut tidak resmi dengan alasan tidak mempunyai kop surat, stempel lembaga BPD. Dan pada saat itu juga kepala desa sedang sibuk. (bs/r)


Sosok

Puailiggoubat 12 NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

PLT. CAMAT SIKAKAP, HAPPY NURDIANA

Pemerintah dan Masyarakat Harus Kerja Sama M

embangun jalan penghubung antar dusun, desa, dengan kecamatan menjadi prioritas Happy Nurdiana, Pelaksana Tugas Camat Sikakap, tahun ini. Menurut camat yang masih berusia muda ini, infrastruktur jalan penting untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi persoalan lahan demi membangun infrastruktur, Happy mengandalkan komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat. Sudah mengabdi di kantor camat Sikakap, tiga tahun sebelumnya, menjadikannya cukup dekat dengan masyarakat.

paket P2D sehingga aktifitas masyarakat bisa lancar. Untuk Taikako, kita merencanakan jembatan darurat di samping menunggu penyelesaian jembatan yang baru saja diputus kontraknya tahun lalu, soalnya itu masih lama dan pasti akan menunggu kontrak baru lagi dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak muspika, desa dan dusun, kalau bisa masyarakat Taikako bisa mendukung program ini dengan menampakkan kerja sama, janganlah menunggu uang turun dulu baru kerja tetapi mari kita nampakkan kepedulian kita terhadap kampung kita.

Apa program prioritas Anda tahun ini ? Program prioritas kita tahun ini adalah jalan yang bisa menghubungkan desa ke dusun dan desa ke kecamatan, kalau jalan sudah ada perekonomian masyarakat pasti lancar seperti angkutan hasil pertanian yang biasanya memakai motor dengan kapasitas terbatas tetapi dengan adanya jalan maka angkutan masyarakat dengan menggunakan mobil sehingga perekonomian masyarakat akan meningkat.

Kapan pelaksanaannya ? Pelaksanaannya setelah musrenbang kecamatan, kita akan gelar rapat yang kita undang seluruh tokoh masyarakat mulai dari kepala desa, kepala dusun, BPD, LPM dan karang taruna karena yang memajukan desa kita bukan orang lain tapi kita sendiri.

Soal pembangunan jalan biasanya tidak lepas dari sengketa tanah meskipun itu kebutuhan masyarakat sendiri, bagaimana cara Anda mengatasinya ? Persoalan tanah yang mungkin tergusur, itu pasti ada tapi kita adakan sosialisasi sebelumnya karena ini demi mereka dan kita tetap bekerja sama dengan tokoh masyarakat, ketua-ketua adat, kepala dusun dan kepala desa setempat, saya yakin pasti ada titik temu persoalan tersebut. Sebab jika ada jalan atau jembatan terputus menuju perekonomian masyarakat, kita upayakan bantu untuk memberikan

utama untuk pendidikan, tetapi terkendala soal tanah, Dinas Pendidikan Kab kep Mentawai Syaiful Jannah juga menyarankan agar secepatnya memberikan informasi tentang lokasi Asrama supaya diusulkan pada APBD 2013 ini atau bisa melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPMMP). Tentang pelayanan kesehatan masyarakat, menurut Anda sudahkah menjangkau masyarakat miskin dengan dibangunnya beberapa polindes di setiap desa atau dusun tapi tidak ditempati petugas, apa tanggapan anda?

Kita juga pernah berkoordinasi dengan kepala Puskesmas ternyata soal tempat tinggal tenaga medis tidak tersedia, misalkan polindes Muara Taikako masih bermasalah sehingga bidan tidak bisa menempatinya jadi kitapun sudah kontak kepala desa agar diberi fasilitas para

tenaga medis yang ditugaskan di sana, apakah menumpang di rumah orang atau gimana jadi desa yang berkewajiban, kan sayang kalau tidak ada kegiatan terutama untuk kebersihan lingkungan sendiri. Ini bukan saja tanggung jawab kepala puskesmas tapi merupakan tanggung jawab kita sendiri dan terlibat. Kalau sekedar memantau saja lalu pulang itu merupakan momen yang kurang tepat. Apa lagi untuk tahun ini akan dibangun rumah sakit dari dana rehab rekon di desa Taikako. (hrs)

HAPPY NURDIANA, SE Kelahiran: Nemnem Leleu, 20 Juli 1974 Alamat: Sikakap Tengah Jabatan: Plt. Camat Sikakap

Terkait dengan pendidikan, apa alternatif Anda untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Sikakap ? Direncanakan akan membangun asrama putra dan putri baik untuk SMA maupun SMP sebab selama ini anak-anak tinggal di kos atau pemondokan sendiri yang sangat susah dikontrol oleh orang tua mereka karena tempat tinggal mereka berjauhan dan ada pula yang bolak-balik ke kampungnya seperti di desa Taikako ini membuat semangat sekolah mereka jadi kurang karena kelelahan ini yang mendorong program paling

FOTO:HORAS/ PUAILIGGOUBAT


Sisi Lain

Puailiggoubat 13 NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

M

eski rata-rata murid di SDN 09 Muarasikabaluan, kecamatan Siberut Utara, Mentawai bergaris keturunan matrilineal (Minangkabau) namun antusiasme murid saat pelajaran muatan lokal Budaya Mentawai sangat tinggi. Hal ini diakui Salim Tasirilotik (49) yang dipercaya Kepala SDN 09 Sikabaluan, Sumarno, untuk mengajarkan materi muatan lokal Budaya Mentawai dari kelas IV hingga kelas VI. “Mengajarkan Bumen di SDN 09 Sikabaluan menjadi tantangan tersendiri bagi saya,” kata Salim pada Puailiggoubat, Jumat, 15 Maret lalu. Diakui Salim, sebagai sekolah yang rata-rata muridnya bersuku Minangkabau, dibutuhkan kreatifitas dalam memperkenalkan dan menyampaikan materi Budaya Mentawai. “Apalagi di Sikabaluan tidak ada Uma Mentawai. Alat

kesenian Mentawai sudah jarang. Kita dituntut untuk berkreatifitas agar budaya Mentawai ini dikenal bagi anak-anak,” jelas Salim yang telah mengajarkan Bumen mulai tahun ajaran baru lalu. Dijelaskan Salim, dalam mengajarkan Bumen, ia berpedoman pada silabus yang dibuat saat seminar penerapan muatan lokal budaya Mentawai di Muarasiberut yang diikuti sekolah dasar di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Siberut Utara dan Siberut Selatan. Ditambah dengan materi Uma dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai. “Kita lebih banyak menggambar dan memperkenalkan lingkungan di sekitar anak-anak. Jumlah kecamatan di Mentawai. Cara hidup orang Mentawai serta hal-hal lainnya,” jelasnya. Dikatakan Salim, alat-alat musik Mentawai juga

diperkenalkan, termasuk turuk laggai. Kebetulan di Sikabaluan dalam setiap acara yang dilaksanakan kecamatan dan juga hari-hari nasional rutin ditampilkan turuk laggai. “Gajeumak sudah kita cari. Jadi saat materi alat musik kita sudah punya alat peraga satu. Kita sudah bisa jelaskan bahanbahannya dari mana. Untuk materi yang lain kalau tidak ada kita gambar saja di papan tulis,” tambahnya. Yang membanggakan Salim dalam mengajarkan Bumen bagi anak-anak didiknya kendati media pembelajaran sangat terbatas yaitu antusias anak didik saat dia mengajar. “Mungkin karena kita juga dekat dengan anak-anak, jadi setiap kita masuk mereka selalu semangat,” katanya. (bs)


Puailiggoubat NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

Dana Bansos harusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak dibolehkan untuk partai politik.

Koalisi LSM Temukan 10 Dugaan Pelanggaran Dana Safari Dakwah PKS FOTO:APRIL/PUAILIGGOUBAT

Rus Akbar

oalisi Selamatkan Uang Rakyat Sumbar yang terdiri dari 14 Lembaga Swadaya Masyarakat di Sumatra Barat menemukan 10 dugaan pelanggaran dalam alokasi dana Bantuan Sosial Safari Dakwah PKS di APBD Sumbar 2013 senilai Rp1,9 miliar. Roni Saputra, salah seorang anggota tim koalisi yang ikut menganalisis kasus ini secara hukum, mengatakan, dana Bansos Safari Dakwah PKS tersebut melanggar asas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur pada pasal 4 UU No. 17 tahun 2013 tentang keuangan negara dan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2005. Menurut Roni, dana bantuan social tidak bisa diberikan kepada partai politik namun peruntukannya bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam Permendagri No. 32 tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 39 tahun 2012, bansos bukan untuk partai politik. Sesuai definisi bansos, pemberian bantuan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat bertujuan menghindari resiko sosial, dimana jika tidak diberikan maka calon penerima semakin terpuruk kehidupannya. “Alokasi dana safari

14

K

DEMO - Aktivis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) demo di halaman kantor DPRD Sumatera Barat, Kota Padang, Rabu (13/3) menuntut agar dewan segera membantuk panitia khusus (pansus) untuk menyelesaikan dana Safari Dakwah PKS sebesar Rp1,9 Miliar yang dialokasikan dalam APBD 2013. dakwah PKS tidak memenuhi syarat dan tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko sosial,” kata Roni di kantor LBH Padang, 6 Maret lalu. Kejanggalan lainnya, penerima dana bansos ini tidak berdomisili di Sumbar, padahal dalam Pasal 24 ayat (3) Permendagri No. 32 tahun 2011, penerima bansos harus berdomisili dalam wilayah administratif Pemda (Sumbar). Sementara itu, pihak pemohon dana safari

dakwah PKS wilayah Sumatera ini tercatat beralamat di DPP PKS Jl. TB Simatupang No. 82 Pasar Minggu Jakarta Selatan. Koalisi menilai, kasus ini dinilai juga berpotensi konflik kepentingan dan ketidakadilan dalam pemberian rekomendasi dana Bansos Safari Dakwah. Seperti diketahui, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, diusung oleh PKS pada Pilkada 2010. Sementara jika diban-

dingkan dengan pembangunan Gedung Dakwah Muhammadiyah, yang diusulkan Rp 2,089 miliar, hanya direkomendasikan Rp.20 juta. Pimpinan ranting Muhammadiyah Kasang mengusulkan Rp 3,386 miliar, hanya direkomendasikan Rp 10 juta. Bahkan panti asuhan khusus anak Mentawai diajukan Rp 272.790.000, namun hanya direkomendasikan Rp25 juta. “Jelas sekali ketidakadilannya. Seharusnya, bantuan

sosial ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Banyak korbankorban bencana yang harus dibantu, bukan partai politik,” ujar Febri Diansyah, aktivis ICW yang ikut dalam mengkaji kasus ini. Dari hasil kajian Koalisi Selamatkan Uang Rakyat Sumbar, terdapat alokasi dana sesuai usulan, tanpa dipangkas, kepada pihak yang ada kaitannya dengan Irwan Prayitno. Diantaranya, Yayasan

Pengembangan Ilmu Alquran Sumbar yang salah satu pendirinya Irwan Prayitno, diusulkan Rp4 miliar, direkomendasikan seratus persen. Kemudian LPTQ Provinsi Sumbar yang diketuai langsung oleh Irwan Prayitno, mengajukan permohonan Rp1,5 miliar, juga direkomendasikan seratus persen. Termasuk juga dana safari dakwah PKS. Contoh ini diambil dari usulan diatas Rp 1 miliar. Koalisi 14 lembaga ini juga menganggap Irwan Prayitno selaku Gubernur Sumbar tidak bertanggungjawab atas kasus ini dengan mencopot Kepala Biro Bansos Jefrinal, sebab dalam pasal 27 ayat (2) Permendagri tahun 2011, kepala daerah bertanggungjawab, kata Febri. Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005, jelas diatur bahwa kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Koalisi ini terdiri dari PUSaKO FH Unand, LBH Padang, Walhi Sumbar, YCMM, Q-bar, ICW, ILR, Nurani Perempuan, PBHI Sumbar, LAM dan PK FH Unand, UKM PHP Unand, KPMM, Kaki Lima, HIMA Sosiologi Fisip Unand. (r)

Cegah Abrasi Pantai, 25.000 Pohon Ditanam di Padangpariaman PADANGPARIAMAN - Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni, mencanangkan penanaman 25.000 pohon untuk melindungi pantai Padangpariaman dari abrasi. Penanaman dimulai secara simbolis oleh bupati pada hari temu lapangan petani di nagari Sunur kecamatan Nan Sabaris, Senin, 11 Maret 2013. Menurut Ali Mukhni, pesisir pantai kabupaten Padangpariaman memang rawan terhadap abrasi. Ombak pantai barat yang terus-menerus menggerus pinggiran pantai dikhawatirkan akan mempersempit daratan sekaligus memperluas ruang naiknya air laut ke daratan. “Kita akan tanami pantai de-ngan berbagai tanaman penahan abrasi dan bermanfaat untuk masyarakat,” katanya. Pada kesempatan itu, bupati secara simbolis melakukan penanaman pohon ketapang. Pohon ketapang diakui dapat menjaga agar pantai tidak tergerus. Tanaman ini dapat tumbuh cepat asal dijaga. Karena itu, Bupati mengimbau warga untuk menjaga tanaman yang ditanam di sepanjang pinggiran pantai Padangpariaman.

Area Manager FIELD-Bumi Ceria, Utami Sekarini, menyatakan, pihaknya sudah melakukan penanaman di berbagai tempat sepanjang pantai Padangpariaman. “Kita sudah tanam mulai dari Kasang, Ketaping, Ulakan hingga Sungai Limau,” katanya. Menurut Utami, penanaman pohon ini adalah komitmen bersama antara warga belajar sekolah lapangan yang didampingi FIELD-Bumi Ceria dengan para pihak baik di tingkat nagari hingga ke level pemerintahan kabupaten dan juga swasta. Komitmen ini telah mulai dilakukan sejak 2011 hingga sekarang. “Di Ketaping, kami dibantu pihak Pertamina dan lembaga kemanusiaan PKPU. Sementara pembibitan masyarakat juga banyak dibantu oleh Panin Bank,” katanya. Pada kesempatan tersebut, bupati Padangpariaman juga menandatangani nota kesepakatan antara Persatuan Petani Pemandu Masyarakat Tangguh Bencana dan Perubahan Iklim (P3MTBPI) dengan 3 SKPD di tingkat Kabupaten Padangpariaman yakni

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan. Nota kesepahaman ini berisi kesepakatan antar pihak untuk melakukan kerjasama untuk melanjutkan sekolah lapangan dalam kerangka pengurangan resiko bencana dan perubahan iklim. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya untuk memfasilitasi rencana tindak lanjut sekolah lapangan yang berkaitan dengan peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana, termasuk latihan-latihan SAR. Sementara itu, Kantor Lingkungan Hidup akan memfasilitasi pengembangan kegiatan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca melalui kampung iklim, instalasi biogas dan penyaluran bibit pohon. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan menindaklanjuti dan memperluas sekolah lapangan petani untuk pengurangan emisi metana melalui padi tanam sabatang, pengembangan pembibitan tanaman multi guna untuk menurunkan laju erosi di daerah ra-

wan, serta pengembangan lumbung pangan hidup di nagari-nagari. Koordinator P3MTBPI, Indra Medi menegaskan pihaknya akan terus menerus berupaya memajukan kabupaten Padang Pariaman dengan pengorganisasian petani. “Petani merupakan aktor utama penggerak

pembangunan Padangpariaman. Bersama petani, kami yakin Padangpariaman dapat lebih maju. Kami akan terus berupaya agar sekolah lapangan dapat dilakukan sebagai pendekatan utama dalam menggerakkan masyarakat tani agar berdaya dan mandiri,” katanya. (r) FOTO: BUMI CERIA

TANAM POHON - Bupati Padangpariaman Ali Mukhni (kiri) menamam pohon di saat hari temu lapangan petani di Nagari Sunur, kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padangpariaman


15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

Lebih dari 6 ribu jiwa akan terancam bila terjadi bencana di Nagari Ampalu. Lumbung Nagari diharap bisa menjawab kerentanan pangan saat terjadi bencana.

Lurah Ampalu Gagas Lumbung Pangan Nagari FOTO: BUMI CERIA

Rus Akbar

asyarakat Nagari Lurah Ampalu, kecamatan VII Koto, kabupaten Padangpariaman, bertekad mengembangkan lumbung pangan nagari. Lumbung ini berfungsi untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat ketika terjadi bencana atau ancaman kerawanan pangan. Wali Korong Koto Tabang, nagari Lurah Ampalu, Yazirman menegaskan pihaknya telah mengkomunikasikan gagasan ini dengan pemerintah nagari. “Kami sudah mendiskusikan hal ini sejak Januari lalu,” katanya di sela kegiatan hari temu lapangan petani di nagarinya, Senin, 11 Maret 2013. Menurutnya, gagasan ini akan terus berkembang sebagai bagian dari komitmen bersama antara pemerintah nagari dengan masyarakat. “Kami biasa memanfaatkan gotong royong bulanan untuk mengembangkan gagasan ini lebih luas. Setiap bulan, gotong royong dilakukan untuk membersihkan sarana umum. Kenapa tidak kekuatan yang sudah ada ini dikembangkan lebih jauh

M

ternak yang tersapu air. Belum lagi kelompok rentan seperti lansia, wanita hamil, anak-anak dan kaum disabel yang akan menjadi korban,” papar Donna. Pertanian adalah tantangan utama nagari Lurah Ampalu sehingga inisiatif lumbung pangan nagari ini muncul. Berawal dari serangkaian sekolah lapangan pembibitan tanaman multi BENIH LOKAL - Bumi Ceria mendiskusikan pentingnya konservasi benih lokal sebagai bahan guna dan lumbung dasar lumbung pangan hidup pangan hidup pada untuk mendukung ketangguhan masya- pengurangan risiko bencana melalui 2011 hingga 2012, kelompok sekolah rakat,” ungkapnya. penilaian kerentanan dan kaasitas lapangan berencana mengembangkan “Lebih dari 6 ribu jiwa akan teran- partisipatif pada 2011. Penilaian ini lumbung pangan untuk nagari. cam bila ada bencana disini,” imbuhnya. menghasilkan peta kerentanan nagari “Dari sini, mereka mulai membiArea Manejer FIELD-Bumi Ceria, yang terdiri dari kerentanan terhadap bitkan berbagai macam tanaman, baik Madonna mengungkapkan gagasan ini banjir, longsor dan kesehatan. “Kalau yang berfungsi sebagai bahan konsumsi muncul seiring dengan pelaksanaan sudah banjir atau longsor akan banyak atau pangan, obat-obatan hingga kayusekolah lapangan bagi petani. Para sawah yang tertimbun material, rumah petani berlatih tentang teknik dan bangunan umum, irigasi, kolam dan DPRD Sumbar Diminta

Pemerintah Diminta Serius Tangani Kekerasan Terhadap Perempuan PADANG - Nurani Perempuan Woman Crisis Center (NPWCC) meminta pemerintah Sumatera Barat agar serius dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2013. Divisi Data dan Pengkajian NPWCC, Mittya Ziqroh di Padang, Jumat, 8 Maret lalu menilai selama ini pemerintah masih belum memihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. “Ada sejumlah kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan yang masih berstatus pelajar, dan mereka justru dikeluarkan dari sekolah karena dinilai telah menjatuhkan nama baik sekolah,” katanya. Menurtunya hal itu jelas bertentangan dengan pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta pasal 28I ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan, Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. “Mereka itu korban. Seharusnya mereka dilindungi dan tidak dicabut hak-haknya untuk tetap memperoleh pendidikan,” katanya dalam diskusi bersama akademisi, Dinas Sosial Sumbar, Walhi Sumatera barat, Lembaga Bantuan Hukum Padang, Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAMPK) Universitas Andalas, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lappan) dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret. Hingga Maret 2013, NPWCC mencatat sebanyak 18 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di Sumatera Barat. Kasus tersebut terdiri atas 5 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan 13 kasus kekerasan seksual yang mana sembilan orang korban masih duduk di bangku SMP dan SMA. Umumnya pelaku adalah orang-orang dekat korban seperti ayah kandung, ayah tiri, dan kekasih.

Ia mengatakan, jumlah ini mengalami kenaikan dibanding kasus 2012. Pada tahun lalu, selam periode Januari-Maret hanya tercatat lima kasus dan hingga akhir tahun sebanyak 88 kasus. Sehubungan dengan itu, mereka mengharapkan pemerintah Sumbar agar menyiapkan regulasi bagi siswa korban kekerasan seksual sehingga korban bisa tetap memperoleh pendidikan. “Pemerintah juga harus memberikan sanksi jika ada pihak sekolah yang mengeluarkan siswa korban kekerasan seksual,” tegas Mittya. Untuk pencegahan, tambah dia, hal yang mungkin dilakukan adalah dengan cara memungsikan peran guru dan bimbingan konseling, dan memerikan pengetahuan dan pemahaman tentang reproduksi dab kerentanan terhadap tindak kekrasan seksual. “Pemerintah juga harus menyaiapkan mekanisme pemulihan berbasis sekolah untuk siswa korban kekerasan seksual,” katanya. (prl)

kayuan,” kata Donna. Selanjutnya gagasan lumbung pangan nagari berkembang secara baik. PKK dan kelompok pemuda melakukan pemetaan sekaligus mengelola sistem lumbung. Tanah kas korong serta lahan terlantar lainnya dapat digunakan sebagai areal bertanam. Untuk tanah miring, maka akan dilakukan penanaman dengan pola konservasi tanah yang baik. Pada undakan teras ditanam rumbut vetiver (akar wangi) yang akarnya dapat menjangkau kedalam 2 meter. Di tengah teras ditanami dengan berbagai macam sayuran, tanaman obat serta tanaman pangan lainnya. “Kami masih menyiapkan sistem yang baik untuk distribusi keuntungan. Bisa saja hasil penanaman dinikmati sebagai tambahan bahan pangan bagi pengelola dan masyarakat korong, tapi bisa juga dijual. Uangnya dapat dikelola untuk kepentingan sosial. Yang penting, gagasan ini suda ada. Seterusnya, bagaimana masyarakat dan pemerintah Nagari dapat menajamkan inisiatif ini,” tandas Donna. (r)

Tuntaskan Dana Safari

Dakwah PADANG - Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Barat menuntut agar DPRD Sumbar segera menyelesaikan dugaan penyelewengan alokasi APBD 2013 senilai Rp1,9 miliar untuk dana safari dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "DPRD harus segera membentuk Pansus untuk penelursaran dana siluman sebesar Rp1,9 miliar yang semestinya dana itu digunakan untuk kepentingan masyrakat," ujar Ketua PMII Sumbar, Khadafi saat menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Sumbar, Rabu 13 Maret lalu. Para aktivis berdemo dengan spanduk yang berisi kecaman lambannya DPRD membentuk pansus serta maminta dana safari dakwah diubah menjadi hibah untuk masyrakat. Selan itu massa juga membawa poster antara lain bertuliskan "DPRD Sumbar jangan bertele-tele! Segera bentuk pansus", "Tugas Kapolda Sidik Tuntas Kasus Penyelewengan APBD Sumbar 2013". Aksi tersebut merupakan bentuk kekesalan mereka karena sejak menggelar aksi serupa pada 25 Februari lalu, hingga kini Dewan belum membentuk pansus. Akan tetapi, saat demo berlangsung para anggota Dewan sedang melakukan rapat paripurna untuk membentuk panitia hak angket guna penelusuran dana tersebut. Ketua DPRD Sumatera Barat Yultekhnil mengatakan, pembentukan hak angket anggota dewan terkait Dana Safari Dakwah sebesar Rp1,9 miliar ini bertujuan untuk menjernihkan persoalan dana hibah tersebut dan merupakan tugas fungsi DPRD disektor pengawasan. Dalam rapat paripurna tersebut masing-masing fraksi menyampaikan tanggapan mereka terkait pembentukan hak angket guna penelurusan dana safari dakwah PKS tersebut. Dari 45 orang anggota dewan, sebanyak 27 di antarnya menyetujui pembentukan hak angket yakni dari fraksi Demokrat, Hanura, Gerindra, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara, 18 anggota dewan lain menolak pembentukan hak angket, yakni dari Fraksi PAN, Golkar, PKS, PDIP, serta Bintang Reformasi. (prl)


Puailiggoubat NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

8

Suara Puailiggoubat Dapil Bertambah, Strategi Parpol Berubah

K

omisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan daerah pemilihan Mentawai untuk pemilu legislatif 2014 menjadi 4 yakni dapil 1 meliputi Siberut Barat dan Siberut Utara, dapil 2 meliputi Siberut Tengah, Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya, dapil 3 meliputi Sipora Selatan, Sipora Utara dan dapil 4 meliputi Pagai Utara, Sikakap, Pagai Selatan. Jumlah itu bertambah dibanding pemilu legislatif 2009 lalu yang hanya terbagi 3 dapil. Meski dapil bertambah, namun alokasi kursi tetap yakni 20 karena jumlah penduduk Mentawai hanya 82.355 jiwa. Dengan demikian, alokasi kursi di dapil 4 yang pada pemilu legislatif 2009 dijatah 7 kursi, pada pemilu tahun depan berkurang menjadi 6 kursi. Sementara jatah di dapil 3 bertambah menjadi 5 kursi. Sedang dapil 1 mendapat jatah 4 kursi dan dapil 2 menjadi 5 kursi. Perubahan dapil di Siberut menjadi 4 tentu akan mengubah strategi partai dalam menyusun Daftar Calon Sementara (DCS) yang akan diajukan ke KPUD Mentawai, April mendatang. Perubahan dapil sekaligus perubahan jatah kursi tentu akan mengubah kekuatan partai serta target kursi yang akan diraih. Bisa jadi, calon-calon yang disiapkan tidak merata di semua dapil. Ada partai yang memiliki calon kuat pendulang suara di dapil 2 namun lemah di dapil 1. Perubahan alokasi kursi akan memperketat pertarungan para caleg di dapil 4. Wilayah Sikakap, Pagai Utara dan Selatan yang selama ini memperebutkan 7 kursi kini hanya tersisa 6. Sementara para bakal caleg dari dapil 3 seolah mendapat berkah dengan bertambahnya jatah kursi menjadi 5. Bakal caleg dari Siberut Utara yang sebelumnya harus memeras keringat untuk memenangkan kursi kini bisa sedikit lega dengan ditetapkannya daerah mereka menjadi dapil 1 bersama Siberut Barat. Meski kini partai politik di Mentawai tengah berjibaku menyusun strategi dan mengutak-atik lagi Daftar Calon Sementara yang akan diajukan, penambahan dapil justru menguntungkan masyarakat terutama yang berada di dapil 1 dan dapil 2. Masyarakat Siberut Utara dan Siberut Barat bisa memilih calon wakil rakyat yang benar-benar dikenalnya. Demikian juga masyarakat di Siberut Tengah, Siberut Selatan dan Siberut Barat Daya. z

16

Mendidik Anak Sejak Usia Dini

P

endidikan adalah aset kemajuan suatu bangsa, karena kemajuan suatu bangsa sangat tergantung dari pendidikan (sumber daya manusia) yang ada di dalamnya. Seberapapun kekayaan sumber daya alam yang dimiliki suatu bangsa, tanpa didukung dengan pendidikan manusianya, sama halnya percuma. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya pendidikan itu, dan pendidikan tersebut hanya diperoleh dari proses pendidikan yang ditempuh. Itulah sebabnya pendidikan merupakan suatu hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang, karena dewasa ini tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap gaya hidup (life style) seseorang. Maksudnya, bagaimana seseorang dapat berpikir, bertutur kata ataupun bertindak/berprilaku, sangat tergantung dari pendidikan yang dipangkunya. Pertanyaannya saat ini, seberapakah orang yang sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan? Terutama bagi orang tua, sudah seberapakah tingkat kesadaran yang sudah mereka miliki untuk pendidikan anak-anaknya? Pada tahun belakangan, ada sebuah perilaku orang tua yang sangat menarik untuk dicermati, sekaligus pantas untuk diberi apresiasi, yakni ketika para orang tua memiliki kesadaran yang tinggi akan begitu pentingnya pendidikan bagi anakanaknya, sehingga mereka selalu berupaya agar anak-anak mereka tetap selalu berada dalam dunia pendidikan formal. Itulah sebabnya belakangan ini, ada banyak orang tua dalam berbagai upaya yang seakan berlomba-lomba dalam nuansa euforia untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga sampai di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Semangat dan kemauan yang tinggi orang tua untuk tetap konsisten dalam meningkatkan perkembangan serta kemajuan pendidikan anakanaknya sebuah tindakan yang tepat, sebuah tindakan yang terpuji, karena hal tersebut telah mengindikasikan bahwa orang tua telah memiliki kepekaan dan kesadaran akan perkembangan dan perubahan zaman yang selalu dinamis yang tentunya sangat menuntut sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, yang lebih harmonis dalam segala lini kehidupan manusia itu sendiri termasuk anakanak mereka. Dan secara tidak langsung juga, tindakan orang tua tersebut

oleh: Swandi Sakarengan Guru di Mentawai telah memberikan dukungan terhadap salah satu amanat UUD 45, yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa�. Namun dibalik keseriusan orang tua dengan semangat dan kemauan yang tinggi yang mereka miliki, ada sebuah kelemahan yang terselubung dibalik keseriusan tersebut, yaitu; mereka seringkali lupa, bahwa pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak, haruslah dimulai dari lingkungan keluarga. Idealnya, keluargalah yang pertama kali membentuk, mendidik maupun menanamkan semua nilai-nilai kehidupan bagi seorang anak, yang harus dimulai sejak

menentukan apakah anak ini akan mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya dan apakah ia akan menunjukan semangat tinggi untuk belajar dan berhasil dalam pekerjaannya. Kumudian ahli lainnya juga menyebutkan, bahwa seorang anak, diusia dini antara 0-6 tahun, otaknya berkembang sangat cepat hingga 80%, dan pada usia tersebut otak akan menerima dan menyerap berbagai macam informasi dengan tidak melihat baik buruknya informasi tersebut. Serta pada usia tersebut juga, perkembangan fisik, mental maupun spiritual anak akan mulai

usia dini. Dan hal tersebut merupakan peran utama mereka selaku orang tua. Pertanyaan berikut, kenapa peran pertama dan utama dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan seorang anak harus keluarga (orang tua)? dan kenapa pula penanaman nilai-nilai kehidupan harus dimulai sejak usia dini?. Sebelum saya menjelaskan lebih terperinci atas pertanyaan tersebut di atas, terlebih dahulu saya ingin membagikan beberapa hal dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli perkembangan dan Perilaku Anak. Katakanlah seorang ahli Perkembangan dan Perilaku Anak berkebangsaan Amerika yang bernama Brazelton, menyebutkan bahwa pengalaman anak pada bulan dan tahun pertama kehidupannya sangat

terbentuk. Dengan sedikit penjabaran dari hasil penelitian para ahli di atas, maka ada 2 hal yang dapat kita simpulkan di dalamnya yaitu : Pertama; Bahwa otak seorang anak dapat berkembang dengan cepat dan pesat hingga 80%, ketika ia sejak masih usia dini, yakni antara 0-6 tahun. Artinya dengan usia tersebut anak harus sudah dibimbing dan diarahkan, tentunya bimbingan dan arahan yang diberikan haruslah ke arah yang positif, karena dengan usia tersebut, kepribadian (karakter) anak akan sangat mudah dibentuk. Bimbingan dan arahan yang diberikan kepada anak, menurut S. Wulandari (2009) dalam bukunya yang berjudul “Melatih Anak Bertanggung Jawab�, dapat berupa : Mengajak anak untuk

mengenali dan mendefinisikan masalahnya. Meminta anak untuk mendefinisikan keinginannya dengan spesifik. Meminta anak untuk membuat daftar apa yang harus mereka miliki untuk mendukung keinginan tersebut, termasuk di dalamnya kekuatan mereka, ketrampilan, dana, bakat ataupun fasilitas yang ada di sekitarnya. Meminta anak untuk mengambil waktu sejenak dan menuliskan pilihan-pilihan atau kemungkinan-kemungkinan yang ada. Meminta anak mengumpulkan informasi untuk setiap pilihan-pilihan tersebut, kemudian apa keuntungan dan kerugiannya serta kelebihan dan kekuranngnya. Mengajak anak untuk mengevaluasi dan membandingkan setiap pilihan, mana pilihan yang paling baik, mana pilihan yang menunjang cita-cita serta nilai-nilai hidup yang dipegang oleh orang tua/keluarga. Membiarkan anak mengambil keputusan sendiri, lalu ucapkan selamat bahwa mereka sudah mengambil keputusan berdasarkan informasi-informasi yang ada dengan pertimbangan yang menurut mereka sudah baik. Meminta anak membuat rencana untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan. Kedua; Bahwa membimbing dan mengarahkan anak merupakan tanggung jawab pertama dan utama keluarga, dalam hal ini adalah orang tua, karena orang tualah yang lebih memiliki kedekatan hubungan emosi terhadap anak-anaknya, sehingga mereka (orang tua), semestinya harus sangat paham apa yang terjadi/dialami oleh seorang anak, baik secara fisik maupun secara psikis, kemudian mereka membimbing dan mengarahkannya. Membimbing dan mengarahkan anak, selain seperti yang telah dikemukakan oleh S. Wulandari (2009), juga ada beberapa hal yang tidak kala penting yang harus dilakukan oleg orang tua, misalnya; Orang tua harus mampu memberikan teladan yang baik kepada anak, baik dalam hal tutur kata, maupun dalam hal bertindak. Orang tua harus tetap dalam pendirian dan teguh dalam prinsip, alias tidak plin-plan atau bersikap tidak konsisten terhadap hal-hal yang sudah disepakati bersama dalam hidup berkeluarga. Orang tua harus memberi anjuran/perintah dengan jelas dan terperinci kepada anak. Orang tua harus berani memberikan ganjaran kepada anak atas setiap kesalahan yang dilakukannya dan orang tua juga harus mampu menumbuhkan rasa

ke halaman 17


17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

Menyongsong Penerapan Kurikulum 2013

P

erbincangan Kurikulum 2013 memasuki babak baru, yaitu ikhwal implementasi. Dalam berbagai kesempatan, para guru yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi, menyatakan sudah siap melaksanakan Kurikulum 2013. Dalam sosialisasi yang digelar Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, sebagai contoh, para guru mengaku sudah memahami Kurikulum 2013 dan meminta agar bukubukunya segera diberikan kepada mereka. Para guru yang mengikuti sosialisasi yang dihelat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah di Malang, sebagai contoh lainnya, menyatakan bahwa mereka bukan berada pada posisi mendukung atau menolak, tetapi dalam posisi siap melaksanakan Kurikulum 2013. Fase ini kiranya harus dicatat sebagai penanda tersendiri meng-ingat adanya dua penanda yang mendahuluinya. Pertama, fase penerimaan/penolakan; dan kedua, fase kesiapan penerapan Kurikulum 2013. Ketika desain kurikulum ini dilontarkan kepada publik sekitar awal November 2012, yang mengemuka adalah sikap pro dan kontra. Diwakili oleh minoritas yang vokal (vocal minority), pendapat yang menolak terlihat cukup menonjol melalui sejumlah pembe-ritaan di media massa. Sementara mayoritas

yang diam (silent majority) menyatakan sikap penerimaannya melalui saluran komu-

oleh: Ibnu Hamad Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Nasional

nikasi yang lain. Dari hasil uji publik pada laman daring maupun secara tatap muka diperoleh angka rata-rata di atas 70% sang mayoritas yang diam menyatakan setuju. Setelah memperoleh dukungan dari berbagai pihak, opini pun bergeser ke isu kesiapan menerapkan kuriku-lulum ini. Kembali, adalah para minoritas yang vokal yang mempertanyakan soal kesiapan ini, melalui media massa. Waktu enam bulan terhitung mulai bulan Januari hingga Juni 2013, mereka anggap tidak dicukup untuk melakukan persiapan. Setelah Buku Kemudian Guru Sesuai dengan peta jalan pelaksanaan Kurikulum 2013, penyusunan dan pengadaan buku merupakan langkah berikut setelah penyelesaian desain kurikulum. Setelah itu adalah pelatihan guru, sebelum akhirnya diterapkan pada tahun ajaran baru sekitar bulan Juli 2013. Untuk desain, Kurikulum 2013 boleh dikatakan telah selesai pada pekan petama Januari 2013. Dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk opini yang berkembang di tengah masyarakat, Tim Kurikulum 2013 yang dikoor-

dinasikan oleh Badan Litbang Kemdikbud menyepakati bahwa untuk kurikulum SD memakai pendekatan tematik-integratif dari kelas 1 sampai dengan kelas 6; sedangkan untuk kurikulum SMP dan SMP berbasis mata pelajaran.

Disamping itu, Tim juga menyepakati bahwa kurikulum yang disu-sun ini adalah desain minimalis. Maknanya, pemerintah daerah masih bisa memaksimalkan kurikulum ini bilamana ingin menambahkan mata pelajaran yang

diaggap relevan, seperti bahasa Inggris dan Bahasa Daerah. Sedangkan untuk pelaksanaannya, Tim

mengambil keputusan bahwa dalam tahun 2013, Kurikulum 2013 akan diterapkan untuk kelas 1 dan kelas 4 SD, kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA. Khusus untuk jenjang SD, pelaksanaannya tidak serempak melainkan hanya 30% dari seluruh SD seIndonesia. Ketika artikel ini ditulis, Tim Kurikulum 2013 sedang menuntas-kan penulisan buku untuk kelas 1 dan kelas 4 SD, kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA. Diharapkan akhir Februari atau awal Maret 2013 naskah buku telah selesai. Jika telah jadi, akan segera dilakukan lelang terbuka untuk pence-takan dan distribusi buku. Baik diketahui, sesuai dengan pendekatan yang dipakai, untuk bukubuku SD, bukanlah buku mata pelajaran melainkan buku-buku tematik, kecuali buku-buku agama. Sedangkan untuk buku-buku SMP dan SMA adalah bukubuku mata pelajaran. Kelak buku-buku ini akan diberikan secara gratis baik kepada guru maupun untuk siswa. Dengan demikian, pengadaan buku ini tidak akan membebani orang tua di satu sisi, dan diharapkan mampu menekan beredarnya buku-buku

(Opini ini telah dimuat dalam situs www.kemdiknas.go.id). SAMBUNGAN HALAMAN 16

Mendidik Anak.... percaya diri pada anak, ketika mereka mengalami kegagalan dalam usahanya untuk mandiri, serta orang tua harus peka terhadap segala sesuatu apa yang menjadi permintaan anak, maksudnya, bahwa orang tua harus memberikan permintaan itu sesuai dengan porsi anak. Tidak ada alasan bagi orang tua, karena mereka sangat sayang kepada anaknya, maka mereka memberikan apa saja yang menjadi permintaan anak-anaknya. Jangan pernah salah, bahwa hal tersebut justru dapat melahirkan anak-anak yang manja dan gampangan, tapi juga orang tua tidak diperkenankan untuk terlalu mengekang anak-anaknya, karena hal itu akan melahirkan anak-anak yang pembangkang dan tidak taat/patuh pada orang tua dan sekitarnya. Tapi kenyataannya tidaklah demikian, apa yang diharapkan sangatlah tidak sesuai dengan kondisi ril di lapangan. Orang tua justru seakan lepas tangan terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan anak-anaknya, meskipun mereka sangat ‘berambisi’, bahwa anak mereka, sekali waktu harus menjadi orang yang berhasil. Dan

yang dapat menimbulkan kon-troversi, di sisi lain. Selanjutnya, buku-buku inilah yang akan menjadi materi dalam pelatihan guru karena buku-buku ini bukan hanya memuat substansi pelajaran melainkan pula cara pengajarannya. Maklumlah, Kurikulum 2013 mengarahkan proses pem-belajaran harus bisa medorong siswa untuk: mengamati (observing), menanya (questioning), menalar (associating), mencoba (experimenting), dan membentuk jejaring (networking). Tidak semua guru dari seluruh kelas dan jenjang akan dilatih pada tahun 2013. Sesuai dengan rencana impelementasi, yang dilatih adalah 30 persen dari guru-guru untuk kelas 1 dan kelas 4 SD seluruh Indonesia, serta guru-guru kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA. Pelatihan yang disertai dengan pendampingan ini direncanakan tuntas pada tahun 2015. Termasuk kedalam kategori guru ini adalah para kepala sekolah dan pengawas. Kita sedang menantikan dua tahap yang saling berkaitan ini: pengadaan buku dan pelatihan guru. Jika keduanya telah rampung, Kurikulum 2013 pun sudah siap diimplementasikan di lapangan. Kita doakan semoga berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

sekolah seakan menjadi “budak” orang tua, terutama dalam hal membentuk kepribadian (akhlak) serta menanamkan nilai-nilai tata krama (etika) bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan anak-anaknya, dan seringkali mereka tidak sadar, bahwa ketika hal itu mereka lakukan, maka sebenarnya mereka sedang menghambat perkembangan dan kemajuan pendidikan anak-anak mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat, bahwa orang tua pada umumnya sangat cenderung mempercayai sekolah 100% sebagai lembaga pendidikan formal untuk membimbing dan mengarahkan anak-anaknya, padahal dalam lingkungan kehidupan keluarga, orang tua merupakan motivator pertama (the first motivation), inspirator pertama (the first inspiration) dan mediator pertama (the first mediation) bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan seorang anak. Pada beberapa kesempatan, saya pernah bertamu ke beberapa rumah orang tua siswa saya di daerah dimana saya mengajar dan tak jarang pula mereka (orang tua siswa) datang ke rumah saya, juga dengan alasan yang sama. Pada

kesempatan itu, topik yang seringkali mendominasi pembicaraan kami jelas tentang pendidikan dan ditengah pembicaraan itu, saya selalu menyinggung bagaimana peran orang tua dalam keluarga untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan anak-anaknya. “Kami selaku orang tua, cukuplah mencari nafkah terhadap segala keperluan keluarga, termasuk kebutuhan sekolah anak, dan masalah pendidikan cukuplah sekolah yang mengambil peran di dalamnya”. Saya hanya tersenyum kecil mendengarkan pernyataan orang tua tersebut di atas dan itu merupakan sebuah alasan yang klasik yang selalu dilontarkan oleh orang-orang tua sebagai dalih yang secara tidak langsung miminta pemakluman, bahwa mereka juga tidak memiliki kapabilitas (tidak kapabel) untuk mencerdaskan kehidupan anakanaknya, bahkan lebih ekstrimnya lagi, hal tersebut dapat menyita waktu serta dapat mengalihkan perhatian mereka dalam pemenuhan keperluan keluarga. Saya tidak mau mengatakan, bahwa

ketika para orang tua memiliki konsep pemikiran seperti itu, maka mereka telah melakukan sebuah kesalahan besar, sekali lagi tidak! tetapi saya hanya mau mengatakan, bahwa seorang anak sangat tidak mungkin langsung dapat menaiki tangga yang kedua, ketiga dan seterusnya, jika ia dahulu tidak menaiki tangga pertama dengan baik. Tangga pertamalah yang saya maksud sebagai kehidupan rumah (keluarga/orang tua) dan kehidupan rumahlah yang merupakan basid bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan seorang anak. Rumahlah yang menjadi pusat pendidikan (learning certer), pusat pengontrolan/pengendalian (controlling center) bagi seorang anak untuk melahirkan mereka menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang percaya diri, pribadi yang tekun dan pribadi yang memiliki militansi yang tinggi. Karena itu orang tua harus mampu menciptakan atmosfir rumah yang secara tidak langsung maupun secara lansung dapat memberikan motivasi maupun inspirasi bagi anak, sehingga mereka betah dan merasa nyaman berada

di dalamnya, maka hal tersebut dapat melahirkan kecintaan mereka kepada orang tua dan kecintaan mereka kepada orang tualah sebagai modal awal bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai spiritual maupun nilai-nilai pengetahuan dalam diri mereka sebelum mereka melangkah memasuki pendidikan formal dan melangkah lebih jauh dalam kehidupan remaja maupun dewasa. Ketika orang tua mampu menerapkan peran mereka selaku orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya, terutama ketika bimbingan dan arahan yang diberikan oleh orang tua di saat anak-anak itu masih berusia dini, maka saya percaya tidak akan lagi keluhan dari orang tua, bahwa mereka sangat susah mengatur anak-anaknya, mereka sangat susah mengendalikan/ mengontrol anak-anaknya atau dengan kata lain tidak akan ada lagi anak-anak manja, anak-anak gampangan serta anakanak pembangkang baik dalam lingkungan kehidupan keluarga, sekolah maupun dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. z


Puailiggoubat NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

Total uang masyarakat yang belum dibayar kontraktor Rp40 juta lebih

Bambang Sagurung

angunan SDN 11 Simalegi yang terletak di dusun Muarasimalegi, desa Simalegi Kecamatan Siberut Barat, kabupaten Mentawai, terancam dibongkar warga yang terlibat dalam pekerjaan bangunan tersebut karena upah kerja mereka belum dibayar kontraktor. Rojuk, salah seorang warga yang bekerja mengancam membongkar bangunan jika uang mereka belum dibayar kontraktor. Ia mengatakan, kayu yang terpasang pada bangunan akan dicopot sebagai pengganti upah mereka. “Total uang masyarakat yang belum dibayar kontraktor Rp40 juta lebih. Kami akan bongkar sebagian bangunan tersebut sesuai dengan besaran uang kami,” katanya saat ditemui Puailiggoubat, Rabu, 27 Februari Menurut Rojuk, material yang belum dibayar Br, kontraktor pembangunan SDN 11 yang berukuran 24x8 meter yang terdiri dari tiga lokal berupa kayu, pasir timbunan untuk pondasi dan upah tukang. “Kalau tidak dilakukan pembongkaran, kapan uang masyarakat akan dikembalikan. Kami bekerja karena butuh uang, tapi malah dibuat seperti ini,” katanya. Selain Rojuk, Yohanes Sagurung, kepala tukang mengaku kerap didatangi anggota untuk menagih upah kerjanya. “Saya mau kasih apa, uang borongan

18

SDN 11 Simalegi Terancam Dibongkar Tukang FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

B

TERNCAM TERHENTI - Proses belajar mengajar SDN 11 Simalegi Kecamatan Siberut Barat terancam terhenti karena bangunan terancam dibongkar tukang saya saja belum dibayarnya sepersen pun. Kami menghubungi Br (kontraktorred) tidak bisa karena keberadaannya tidak jelas,” katanya. Yohanes menyebutkan, sebagai jaminan uangnya, ia menyita satu unit sepeda motor viar milik Br. “Kemaren saya minta dia sediakan dulu uang Rp1 juta untuk biaya kuliah anak saya, namun tidak ada jawaban, motornya

SMPN 2 Pagai Selatan Siap Hadapi UN SIKAKAP - Siswa SMPN 2 Pagai Selatan siap menghadapi UN yang akan digelar 22-25 April. Demikian disampaikan Arnis, Kepala SMPN 2 Pagai Selatan saat ditemui Puailiggoubat di ruang kerjanya, Rabu, 13 Maret lalu. Arnis mengatakan, saat ini pihaknya melakukan persiapan maksimal baik dari sisi guru maupun agar siap menghadapi UN. “Guru-guru kami upayakan memberi pelajaran tambahan sore kepada murid,” katanya. Arnis juga tak berhenti memotivasi guru agar bersikap professional dalam bekerja, “Profesi guru adalah alat yang dipakai Tuhan untuk membina, mendidik dan mengajar,bagaimana Mentawai bisa maju kalau kita bekerja hanya karena tugas? Tapi perbuatlah dengan setulus hati,” ujarnya. Selain belajar sore, kata Arnis, murid-murid juga disuruh belajar kelompok untuk membahas pelajaran yang belum dipahami. “Kelompok itu bisa menanyakan pelajaran yang belum dipahami kepada guru pendamping,” ujarnya. Arnis menyebutkan, pihaknya aktif melakukan kunjungan ke rumah orang tua siswa untuk memberi masukan agar mereka juga turut member dukungan kepada anak untuk giat belajar. Ia berharap saat ujian nanti siswanya yang berjumlah 23 orang yang terdiri dari 12 laki-laki dan 11 perempuan bisa lulus 100 persen dan mendapatkan nilai yang memuaskan. (cri/g)

saya sita,” katanya Kepala Desa Simalegi, Gunawan mengaku sudah mendengar informasi terkait rencana pembongkaran bangunan tersebut. “Ada niat masyarakat untuk membongkar paksa bangunan sekolah

yang telah rampung dibangun. Pak Rojuk sudah dua kali datang sama saya untuk meminta jalan keluar terkait dengan persoalan tersebut, sementara yang lain mendesak agar uang mereka dibayar,” katanya.

Gunawan menyebutkan, kenekatan Rojuk yang akan membongkar bangunan karena ia sendiri terdesak karena kerap diteror anak buahnya karena mereka pikir Rojuk telah menerima uang dari Brondon karena dulu ketika bekerja, dialah yang dipercaya Brondon untuk mengatur pengadaan material. “Masyarakat mengira kalau pak Rojuk lagi yang tidak bayar upah dan material, padahal ia sendiri belum menerima apa-apa dari Br,” ujarnya. Sementara itu, Anjelo Kalil mewakili Dinas Pendidikan Mentawai saat Musrenbang Kecamatan Siberut Barat menilai sikap masyarakat yang akan melakukan pembokaran bangunan hanya menambah masalah. “Pihak dinas pendidikan akan mendesak pemborong untuk melunasi utang, karena membongkar bangunan berarti menambah masalah baru,” ujarnya. Sementara Br yang coba dikorfirmasi Puailiggoubat di rumahnya di Muarasikabaluan tidak berhasil menemuinya. Menurut keterangan warga sekitar sudah dua bulan ia tidak berada di situ. Telepon selulernya yang coba dihubungi juga tidak aktif, pesan singkat yang dikirimkan Puailiggoubat juga tidak ditanggapi. (g)

Kontraktor SDN 05 Simatalu Filial Masaba Berutang MASABA - CV Berkat, kontraktor pembangunan SDN 05 Simatalu Filial Masaba kecamatan Siberut Barat pada tahun 2012 menyisakan utang kepada masyarakat setelah proyek dikerjakan. Robertus Siribere, mantan kepala desa Simatalu yang juga menjadi operator chain shaw untuk pengadaan kayu mengatakan, setelah pembangunan gedung rampung, Towoloho Telaumbanua atau Delau, pemilik CV Berkat meningggalkan sederet hutang berupa upah angkut semen dari Muarasimalegi-Masaba, pembelian kayu, pembelian pasir, kerikil, pembayaran timbunan pondasi hingga upah tukang. “Setelah kami hitung-hitung, total semua hutangnya kepada masyarakat Rp34,7 juta, utangnya kepada saya sebesar Rp3 juta” katanya kepada Puailiggoubat, Kamis, 28 Februari. Senada dengan Robertus, Jeans Pieterson Siribere, kepala dusun Masaba yang menjadi salah satu tukang

bangunan sebanyak lima lokal yang berukuran 40X9 meter menyebutkan, Delau belum membayar upahnya sebanyak Rp1,5 juta. “Kalau tidak dibayar juga, kami akan tunggu dia kalau mengambil proyek berikutnya di Simatalu,” katanya. Jeans mengatakan, pada 2010, Delau juga meninggalkan hutang Rp15 juta pada masyarakat saat membangun lokal baru di SDN 05 Simatalu filial Lubaga. Ia mengatakan, hingga saat ini penyelesaiannya tidak jelas. Menanggapi hal itu, Anjelo Kalil dari Dinas Pendidikan Mentawai saat Musrenbang Kecamatan Siberut Barat mengatakan, pihaknya akan meminta kontraktor untuk segera melunasi utang kepada masyarakat. Sementara Towoloho Telaumbanua atau Delau yang dikonfirmasi Puailiggouba, Kamis, 14 Maret terkait hutang pembangunan SDN 05 Simatalu Filial Masaba tersebut tak membantah namun ia mengklarifikasi

bahwa jumlah utangnya tidak mencapai Rp34 juta. Menurutnya, utang yang tersisa tinggal Rp19 juta dan itu sudah dilunasinya, “Kemarin kami putus kontrak dan pemborong barunya yang menyelesaikan hal itu, mereka mengatakan kalau hutang yang ada di masyarakat sudah dibayar. Jadi yang bermain sebenarnya orang-orang di masyarakat itu sendiri,” katanya. Sementara terkait utang pada tahun 2010, saat membangun lokal baru di SDN 05 Simatalu filial Lubaga, Delau mengakuinya namun sebenarnya yang membuat dia berhutang hanya orang-orang kepercayaannya di lapangan. “Kita mau bayar tapi karena yang menyelesaikan proyek itu bukan anggota kita lagi tapi sudah orang lain makanya kita tidak urus lagi. Padahal bahan-bahan sudah kita kirim ke sana untuk menyelesaikan,” katanya. (g)


19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

Masih ada beda pendapat terkait pencairan dana bansos untuk mahasiswa miskin Mentawai.

Dilema Pencairan Dana Bansos Mahasiswa Miskin Mentawai

Gerson Merari Saleleubaja Horas Marohatta Tasilipet FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

encairan bantuan sosial untuk biaya hidup mahasiswa Mentawai yang masuk kategori miskin sebanyak 136 orang dalam pos anggaran Dinas Sosial Mentawai belum bisa dilakukan karena masih ada beda pendapat soal mekanisme dan dasar hukum pencairan dana. Kepala Dinas Sosial Mentawai, Paulinus Sabelepangulu, menyebutkan, dana tersebut belum bisa cair karena mekanisme pencairannya belum jelas. “Payung hukumnya tidak jelas, saya tidak berani cairkan,” katanya saat dihubungi Puailiggoubat, Jumat, 15 Maret. Menurut Paulinus, proses verifikasi data calon mahasiswa penerima bantuan itu tak bisa mereka lakukan karena tidak ada proposalnya. Sebelumnya, kata dia, kegiatan tersebut masuk ke pos Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, terakhir dialihkan ke Dinas Sosial. “Rencananya kita mau verifikasi dulu namun tidak lagi karena proposalnya tidak ada, yang kita terima hanya jumlah dan nama penerima saja,” ujarnya. Informasi terakhir, kata Paulinus, sudah ada utusan dari Pemerintah Mentawai yakni Nurdin dan Sari Dewi yang berkonsultasi ke Jakarta untuk memperjelas mekanisme aturannya. Besaran dana bantuan yang akan diterima mahasiswa Rp1,5 per orang, namun Paulinus tidak menyebut jumlah total anggaran tersebut. “Kalau

P

DISKUSI - Kegiatan diskusi mahasiswa Mentawai di Padang aturannya sudah jelas, dan SK Bupati terkait dana itu sudah keluar baru kita salurkan, kami hanya menunggu saja, dananya ada di bagian keuangan daerah saat ini,” katanya. Sementara itu, Rasyidin Syaiful, salah seorang anggota Badan Anggaran DPRD Mentawai yang ditanyai terkait persoalan itu menyebutkan, dana bansos tersebut sebenarnya pernah dianggarkan oleh pemerintah dalam APBD Mentawai Perubahan tahun 2012, namun ditolak karena pemerintah saat itu tak bisa menjelaskan bagaimana

mekanisme aturan hukumnya. Selain itu, lanjut Rasyidin, penetapan kriteria miskin yang layak menerima bantuan itu tidak bisa dijelaskan pemerintah saat itu. “Maka kita tolak, karena posnya juga tidak jelas siapa yang akan menangani, menurut bupati ada permendagrinya namun ia tak merinci secara pasti,” ujarnya. Namun pada penetapan APBD Mentawai 2013, kata dia, dana bantuan sosial itu kemudian dianggarkan DPRD meski saat itu aturannya pun belum bisa diperjelas.

Bobot Soal Sulit Ditambah 10 Persen pada UN 2013 JAKARTA - Berbeda dengan tahun lalu, UN tahun ini mengalami beberapa perubahan yakni bertambahnya variasi soal yang sebelumnya hanya berjumlah lima, kini menjadi 20 variasi soal, hingga digunakannya sistem barcode pada naskah soal dan lembar jawaban UN (LJUN). Komposisi bobot soal juga berubah, tahun lalu bobot soal mudah sebanyak 10 persen, sedang 80 persen, dan sulit 10 persen, tahun ini bobot soal sulit ditambah lagi 10 persen. Dengan penambahan jumlah soal yang sulit itu, maka komposisi bobot soal pada UN 2013 ini menjadi 10 persen soal mudah, 70 persen sedang dan 20 persen sulit. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Khairil Anwar Notodiputro

mengatakan banyak pihak mengkritik bahwa soal UN dinilai terlalu mudah. Hal tersebut dilihat dari hasil Trends in International Mathematics and Science Study (TIMMS) dan Programme for International Student Assessment (PISA) yang menyebut masih ada beberapa materi yang tidak diujikan dalam UN. “Persentase kelulusan UN di Indonesia juga dinilai begitu tinggi,” katanya di Jakarta, beberapa hari yang lalu. Ia mengatakan, tingkat kelulusan SMA mencapai 95,5 persen yang tidak lulus hanya 0,5 persen. “Bukan berarti kami ingin banyak yang tidak lulus, tetapi kami juga ingin meningkatkan grade peserta didik kita. Jangan sampai karena khawatir banyak yang tidak lulus, lalu kita tidak tingkatkan mutu UN kita,” ujarnya yang dilansir dalam situs Kementrian Pen-

didikan dan Kebudayaan Indonesia, Senin, 11 Maret. Meski terdapat penambahan soal yang sulit, dirinya berharap nilai UN tahun ini tetap lebih baik dibanding tahun sebelumnya. “Kalau seperti itu tidak menutup kemungkinan jika tahun depan kami naikkan lagi persentase soal yang sulit. Kita harus berani. Jika tidak, kapan kita maju?” kata Khairil. Khairil menyebutkan, meski menginginkan peningkatan kualitas peserta didik melalui UN dengan menambah soal yang sulit, pihaknya tidak drastis menaikkan jumlah soal yang sulit. “Kami tidak berani mengubahnya tiba-tiba dengan perbandingan 50 persen soal sulit dan 50 persen soal sedang dan mudah. Kami lakukan perlahan sambil mengukur dan menjajaki seberapa besar kemampuan anakanak,” katanya. (g)

“Anggaran itu sekarang ada, namun kami (DPRD-red) meminta kepada eksekutif untuk mencari dasar hukum jelas terkait pencairan dana, kalau tidak ada, anggaran tidak bisa dicairkan, sampai saat ini sepertinya dana itu belum dapat dicairkan,” katanya. Salimi Samuntei, anggota Banggar DPRD Mentawai justru punya pendapat berbeda dengan Rasyidin.

Menurutnya, dasar hukum penetapan dan pencairan dana bantuan sosial ada yakni Permendagri nomor 32 tahun 2011 kemudian diubah dalam Permendagri nomor 39 tahun 2012 terkait mekanisme penyaluran dana bansos. “Aturan jelas yakni by name by address, nama penerima jelas alamatnya juga jelas, datanya valid, maka bantuan bisa diberikan, tujuan kami untuk meringankan beban mahasiswa agar kuliahnya lancar,” katanya. Salimi mengaku perdebatan penetapan dana bansos untuk mahasiswa miskin di DPRD sangat alot. Pada saat pembahasan ada kebingungan karena eksekutif tidak memberi penjelasan anggaran itu akan dikelola oleh dinas apa. “Dinas Pendidikankah atau Dinas Sosial tapi karena itu bentuknya bansos maka diserahkan kepada Dinsos,” katanya. Menurut Salimi, aturan pencairan dana sudah jelas, jadi tidak ada alasan lagi kepala Dinsos takut mencairkan dana tersebut karena secara teknis sudah diserahkan kepada mereka. Sementara Sari Dewi, Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Mentawai yang coba dikonfirmasi Puailiggoubat lewat telepon, Jumat, 15 Maret tidak menjawab, pesan singkat yang dikirim mempertanyakan hal itu juga tidak dibalas. (g)

Pencairan Dana Pendidikan Masih Diproses PADANG - Proposal dana pendidikan telah diajukan mahasiswa Mentawai April 2012 kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai namun hingga Maret 2013 belum ada kepastian pencairan. Sebelumnya, pemerintah berjanji mencairkan dana tersebut paling lambat Desember 2012 tapi diundur lagi pada Maret 2013. Hingga memasuki minggu kedua Maret, belum ada kepastian waktu, alasannya sama masih dalam proses administrasi. Kepala Dinas Pendidikan Mentawai, Syaiful Jannah, mengatakan pencairan dana pendidikan masih dalam tahap proses, “Saat ini sedang didiskusikan di kantor, namun kapan waktunya belum dipastikan, yang jelas kita berharap bulan Maret ini sudah cair,” katanya kepada Puailiggoubat, Jumat, 15 Maret. Dalam pertemuan dengan mahasiswa Mentawai di Padang, 9 Desember lalu, Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet mengatakan penundaan terjadi karena perbaikan administrasi yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besar dana bantuan pendidikan sebelumnya sudah disahkan dalam APBD Perubahan 2012 senilai Rp2,5 miliar untuk sekitar 2.000 mahasiswa Mentawai yang ada di luar Mentawai seperti Padang, Medan, Jakarta, Kalimantan, Yogyakarta serta di kota-kota lain. Sementara Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan, belum bisa memastikan waktu pencairan dana jika masuk ranah pihak pengelola. (trs/g)


PENDIDIKAN Kegiatan belajar mengajar belum maksimal karena sarana dan prasana tidak mencukupi Chris Nataliyus Tarihoran

ejak berdiri pada 2010, SD Filial 21 Makalok di Dusun Pinatetek, kecamatan Sikakap, Mentawai belum memiliki sarana dan prasarana sekolah yang memadai terutama mebeler . Mardianus Samongilailai, salah seorang guru sukarela yang mengajar di sekolah itu mengatakan, sangat prihatin melihat muridnya yang duduk di kelas I karena mereka mesti belajar sambil berdiri, kadang beberapa diantara mereka berjongkok karena keletihan. “Kami kekurangan bangku dan meja, pertama sekolah banyak tetapi sekali pakai sudah goyang goyang dan patah begitu juga dengan papan tulis, papan data guru-guru dan murid murid sudah bolong, buku paket minim, spidol dan fasilitas sekolah banyak yang kurang,” katanya saat ditemui Puailiggoubat, Sabtu, 9 Maret. Di sisi lain, Maruni Siregar, guru sukarela yang lain menyebutkan, dana operasional yang diberikan sekolah induk SDN 21 Makalok sangat minim. Terakhir, mereka hanya mendapat dana sebesar Rp300 ribu untuk mengecat sekolah. “Dana sedikit sehingga tidak bisa

Puailiggoubat

NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

20

Minimnya Fasilitas SD Filial 21 Makalok di Pinatetek FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

S

BANGUNAN SEKOLAH Kondisi SDN 02 Sigapokna di Pulitcoman Kecamatan Siberut Barat pada September 2012. Saat ini, fasilitas mebeler sangat minim dan bangunannya sudah banyak yang rusak mengupah tukang, pengecatan dilakukan secara gotong royong dengan guru dan murid, kebetulan hari itu hari Sabtu jadwal goro sekolah,” ujarnya. Selain mebeler dan dana operasional yang minim, sekolah ini juga menyimpan beberapa persoalan terkait gurugurunya. Sanur, guru PNS dari SDN 21 Makalok yang dipindahkan ke filial

Pinatetek menyebutkan, intensif untuk pengisian rapor dan lainnya sudah setahun tidak ia terima. “Pak Victor Purba selaku guru yang dituakan di sekolah pernah menanyakan kepada Pak Budiono, Kepala SDN 21 Makalok, ia menyuruh saya menghadap kepadanya,” katanya. Amintas Samaloisa, guru yang lain berharap Dinas Pendidikan Mentawai

segera mempercepat proses sekolah ini menjadi negeri agar persoalan yang terjadi selama ini cepat teratasi. “Saya juga jalan kaki kalau ke sekolah sejauh 2 kilometer, dulu saya mengajar di SDN 21 Makalok tapi gak tau masalahnya saya dipindahkan ke SD filial,” ujarnya. Untuk saat ini, kata Victor Purba, guru lain menyebutkan jumlah murid

saat ini sebanyak 80 orang, kemungkinan tahun depan bisa bertambah hingga 150 orang. “Kami mengharapkan perhatian dari kepala sekolah yang baru dan kepala dinas pendidikan untuk membantu menyediakan bangku, meja, papan tulis, papan data guru, buku paket dan fasilitas sekolah,” katanya. Meski banyak persolan yang terjadi di sekolah, Marlianus Samongilailai, salah seorang murid kelas 4 mengaku tetap senang bersekolah yang dibangun dari dana PNPM itu karena mereka tidak mesti berjalan sejauh 3 kilometer ke Makalok karena dikampungnya sudah ada sekolah. “Belajar di sini menyenangkan, gurunya tidak pemarah dan sering masuk sekolah meskipun perjalanan ke sekolah kami sangat jauh apalagi Bapak Purba dan Pak Jainal Novendi yang berjalan dari Sikakap, terimah kasih dinas pendidikan dan PNPM kami bangga dan senang,” ujarnya. Budiono, Kepala SDN 21 Makalok yang coba dikonfirmasi Sabtu, 9 Maret tak bisa ditemui karena tak berada di tempat, informasi yang didapat Puailiggoubat di kalangan sekolah, Budiono sudah pensiun.(g)

Triliunan Dana Transfer Daerah untuk Pendidikan Rawan Penyelewengan JAKARTA - Sebanyak Rp 220 triliun dana transfer daerah untuk pendidikan rawan diselewengkan. Potensi ini muncul karena kurangnya pengawasan yang dilakukan, demikian disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian dan Kebudayaan (Irjen Kemdikbud) Haryono Umar di sela-sela pelantikan pejabat Kemdikbud, di Jakarta, Jumat , 8 Maret. Haryono mengatakan, kewenangan Itjen Kemdikbud hanya pada anggaran yang ada di Kemdikbud sebanyak Rp 73 triliun pada tahun ini. “Itu hanya 20 persen, sementara 80 persen ada di tempat lain. Kita ingin dana pendidikan itu betul-betul dinikmati masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” katanya. Haryono mengatakan, hampir 70 persen dana pendidikan disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk transfer daerah. Dana tersebut berupa dana bagi hasil, insentif daerah, gaji guru, tunjangan guru, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. “Ada delapan item dana dan itu yang pengawasannya kurang,” katanya. Menurut Haryono, masyarakat

berhak mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang bagus, guru dan tunjangan yang bagus, beasiswa, dan dana bantuan operasional sekolah (BOS). “Pemerintah pusat sudah sedemikian banyaknya menyalurkan, tetapi tidak diikuti dengan pertanggungjawaban yang jelas,” katanya. Kedepan, lanjut Haryono, perbaikan sistem dilakukan agar lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, harus ada lembaga yang mengawasi baik jumlah dana, penyaluran dana, dan pertanggungjawabannya. “Hal ini untuk meyakinkan bahwa uang ini sudah betul-betul sampai dan tepat sasaran, serta tepat jumlah,” katanya. Terkait keterlambatan penyaluran tunjangan guru periode 2012 yang dilakukan beberapa daerah, Haryono menyebutkan pihaknya akan membentuk tim bersama menindaklanjuti hal itu. “Telah dibahas bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama. Masing-masing kementerian akan mengusulkan dua orang untuk dibentuk tim bersama,” katanya.

Menurut Haryono, tim ini bertugas untuk mencari solusi agar danadana seperti ini nantinya tidak terhambat lagi penyalurannya dan jelas akuntabilitasnya. Haryono menyebutkan, pada 1 Juli 2012 telah ditransfer dana tunjangan guru dari Kementerian Keuangan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp 40 triliun. Dari jumlah tersebut, kata dia, yang tersalurkan baru sebanyak Rp 30 triliun. “Artinya, masih ada Rp 10 triliun yang belum disalurkan dan itu adanya di pemerintah daerah, atas temuan itu kami telah melapor ke KPK,” katanya. Haryono mengatakan, dari Rp 10 triliun dana tunjangan guru yang belum disalurkan, terbanyak mengendap dan jumlahnya besar ada di provinsiprovinsi di Pulau Jawa, bahkan ada kabupaten kota yang belum menyalurkannya. Dari audit investigasi yang dilakukan Itjen Kemdikbud terhadap tunjangan guru dan dana alokasi khusus (DAK) di 10 provinsi, ditemukan anggaran yang dipotong, diendapkan, dan DAK yang bermasalah. Lanjut Haryono, pihaknya juga melakukan monitoring dan evaluasi di

seluruh provinsi dengan mengambil satu kabupaten kota sebagai sampel khusus untuk tahun 2012. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh dana yang

sudah ditransfer oleh Kementerian Keuangan baru 30 persen yang disalurkan kepada guru.

Siswa SMP dan SMAN I Siberut Selatan Ikuti Penyuluhan Narkoba MUARA SIBERUT - Sebanyak 420 Siswa dari SMPN I, SMP Yos Sudarso dan SMAN I Siberut Selatan mengikuti penyuluhan Narkotik Obat Berbahaya (Narkoba) yang diselenggarakan Kepolisian Resort Mentawai yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa Muara Siberut di Gedung Serba Guna Kecamatan Siberut Selatan, Jumat, 1 Maret Kepala SMAN 1 Siberut Selatan, Yubob Salim mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberi pemahaman kepada siswa tentang bahaya dan mengenal jenis-jenis narkoba agar mereka menghindarinya. “Ini langkah antisipasi agar siswa tidak terlibat dalam penggunaan narkoba mengingat selama ini sudah maraknya penggunaan narkoba di kalangan pelajar dan masyarakat,” katanya. Yubob berharap dengan adanya penyuluhan ini siswa mampu memprotek diri dari pengaruh buruk pergaulan di tengah masyarakat. “Saya berharap orang tua siswa mendukung kegiatan ini, dengan mengawasi anak agar tidak terjerumus ke dalam narkoba,” ujarnya. Eufrasia, salah seorang siswa menyebutkan, selama ini dirinya tidak pernah melihat langsung jenis narkoba, akan tetapi bahaya penggunaannya sering ia dengar. “ Dengan adanya penyuluhan ini saya akan lebih waspada dan tidak terpengaruh,” ujarnya. (bbr/g)

(g)


Puailiggoubat NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

Jauhnya daerah dari laut ‘memaksa’ warga Masaba mencari alternatif pemenuhan kebutuhan akan ikan. Bibitpun didapat melalui barter, satu ekor ayam ditukar 40 ekor bibit nila

Warga Masaba Budidaya Ikan Tawar FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Bambang Sagurung

urangnya pasokan ikan di Dusun Masaba, Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai menginspirasi warga untuk membudidayakan ikan air tawar di kolam. Selain untuk pemenuhan lauk pauk, budidaya ini diharap bisa mendongkrak ekonomi warga. Menurut Ketua Kelompok Tani Ikan Tawar Masaba, Daud Siribere, ide ini muncul karena warga kesulitan mendapatkan ikan laut untuk dikonsumsi, sebab dusun Masaban terletak di hulu sungai yang berjarak sekitar 15 kilometer dari pantai. Warga lalu membentuk satu kelompok tani kecil pada September tahun lalu yang diketuai Daud, sekretaris

K

MENANGGUK - Ibu-ibu Sikabaluan menangguk Simandouk kelompok, Laurensius Paulek sedang Mateus Ranggui dipercaya menjadi bendahara, ditambah 6 anggota yakni Abidan, Serang Ogok, Josef, Kornelius

dan Josef Kunto “Di Masaba, masyarakat kesulitan melaut karena jarak dengan daerahnya jauh dari pantai, dengan adanya ikan

Warga Simalegi Tengah Siap Buka 40 Ha Sawah SIMALEGI - Warga Dusun Simalegi Tengah, Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai berencana membuka areal persawahan seluas 40 hektar jika Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memberi dukungan sarana bersawah. “Beberapa tempat yang telah kami jajaki di Simalegi, kami menemukan ada lokasi yang cocok untuk persawahan dan malah masyarakat siap membuka sawah,” kata Kepala Desa

21

Simalegi, Gunawan pada Puailiggoubat, Sabtu, 2 Maret. Di Simalegitengah, kata Gunawan, areal yang cocok dengan sawah seluas 40 hektar, “lokasi ini tanahnya tidak kering dan cocok untuk persawahan,” kata Gunawan. Menurutnya, kendala yang membuat masyarakat belum bersawah karena sulitnya mendapatkan bibit padi. Ia menyebutkan, tahun lalu masyarakat sudah mencoba mengajukan proposal kepada Dinas Pertanian, FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

AKTIVITAS PETANI - Aktivitas petani di salah satu sawah di Sotboyak

Peternakan dan Perkebunan Mentawai untuk meminta bibit dan fasilitas lainnya untuk bersawah namun hingga tahun ini belum ada realisasi. “Tak ada tanggapan yang kami terima,” ujarnya. Meski begitu, lanjut Gunawan, masyarakat tak menyerah untuk kembali membuat usulan yang sama kepada pemerintah kabupaten yang meminta penyediaan bibit sebanyak 500 kilogram saat Musyawarah Rencana Pembangunan di Kecamatan Siberut Barat. “Mudah-mudahan kali ini usulan ini ditanggapi positif,” katanya. Menurut Gunawan, jika hal ini terwujud, maka Simalegi bisa berswasembada beras dan tak perlu tergantung pada pasokan beras yang selama ini didatangkan dari Padang yang dibawa pedagang di Sikabaluan. Gunawan mengatakan, dengan adanya swasembada beras, masyarakat bisa berhemat karena tidak harus membeli beras lagi yang harganya sangat mahal. “Harga saat ini untuk beras 20 kilogram berkisar Rp200-Rp250 ribu per karung, itu sangat mahal,” katanya. Dengan penghematan tersebut, uang yang biasanya digunakan untuk membeli beras bisa disisihkan untuk kebutuhan lain salah satunya biaya pendidikan anak. (bs/g)

kolam mini diharapkan masyarakat tidak perlu lagi susah-susah mendapatkan ikan,” katanya saat ditanya Puailiggoubat, Kamis 28 Februari. Daud menyebutkan, kelompok ini terbentuk didorong dari pengalaman kelompok lain di daerah sekitarnya yang telah berhasil mengembangkan ikan kolam ini. “Di Desa Bojakan rata-rata masyarakat mempunyai kolam ikan nila dan itu berhasil, makanya kita mau coba juga,”

katanya. Sebagai langkah awal, lanjut Daud, kegiatan ini akan dimulai dari anggota kelompok tersebut dan jika itu berhasil,

baru dikembangkan dengan warga lain. “Sebelum kita mengajak masyarakat, kita dulu yang coba dengan anggota kelompok yang ada,” ujarnya. Langkah pertama yang mereka lakukan, kata Daud, masing-masing anggota membuat kolam berukuran minimal 3X3 meter dan diisi dengan bibit ikan nila yang dibeli di Dusun Lubaga, Desa Bojakan, Kecamatan Siberut Utara dengan sistim barter. “Satu ekor ayam dibarter dengan bibit ikan nila sebanyak 40 ekor, begitulah yang kita lakukan, semua anggota termasuk saya membarter seekor ayam, bibit yang berhasil didapat dibagi rata dengan anggota lainnya” katanya. Ia mengaku cara itu cukup berhasil, tapi disisi lain ia berharap pemerintah turut membantu pengadaan bibit untuk masyarakat. Untuk mendukung hal itu, masyarakat telah mengusulkan kepada Pemerintah Mentawai untuk menyediakan bibit sebanyak 4.000 ekor, khusus Dusun Masaba dan Limau saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Siberut Barat, Kamis 28 Februari 2013. (g)

Enaknya Simandouk, Jadi Lauk Pauk dan Uang SIKABALUAN - Warnanya bening dan ukurannya tidak lebih 2 centimeter, ikan ini biasa disebut ibu-ibu di Mentawai bagian Sikabaluan Simandouk sementara di wilayah yang lain di sebut Simarouk. Menurut pengakuan warga setempat, meski ikan ini kecil namun enak dimakan dan ditangkap pada musim tertentu. Simandouk atau Simarouk biasa ditangkap ibu-ibu dengan menggunakan tangguk dengan mata halus mirip saringan pada saat purnama. Biasanya ibu-ibu yang menangkap ikan ini pergi berkelompok yang mencapai 10 hingga 20 orang. Sebelum berangkat, rombongan ibu-ibu tersebut sudah berunding mengenai jadwal dan lokasi penangkapan. Ikan ini biasa ditangkap di areal muara sungai. Kegiatan menangkap Simandouk ini dirasa sangat mengasyikkan bagi para ibu tersebut hingga tak jarang ibu-ibu yang kampungnya jauh dari Muarasikabaluan seperti di Puran juga turun ke laut. “Rasanya enak dan lembut ketika dikunyah,” begitu kata mereka. Simandouk yang berhasil ditangkap jumlahnya lebih dari seribuan, tabung bambu yang biasa digunakan tempat menampung yang berukuran sekitar 1 meter kadang tak cukup. Biasanya simandouk yang ditangkap dimasak dengan cara direbus dalam bambu berbentuk tabung, ada juga dimasak dibungkus daun sagu mirip lompong. Simandouk juga bisa digoreng dengan mencampurnya dengan tepung beras, ditambahkan sedikit cabe giling. Aromanya ketika masak sangat khas, mengundang selera makan. Di Sikabaluan, simandouk ini ditangkap untuk kebutuhan lauk pauk keluarga. Bila hasil tangkapan banyak, maka sebagian dijual kepada warga lain dengan harga berkisar Rp10-20 ribu per mangkuk. Menurut legenda di Mentawai, ikan ini dulunya berasal dari ulat yang dimuntahkan Sikobbut dalam cerita Eggek Mulalaibi, itulah yang menjadi Simandouk atau Simarouk. Menurut kepercayaan itu, biasanya pada bulan purnama, Simandouk jatuh ke tengah laut dan mencari muara sungai besar. Pada saat berada di muara sungai inilah ibu-ibu menangkapnya dengan menggunakan tangguk. (bs/g)


EKOKER Tower Telkomsel (BTS) yang ada di Mentawai saat ini belum mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan

Bambang Sagurung Patrisius Sanene

ayanan komunikasi seluler milik Telkomsel yang dibangun di kecamatan Siberut Barat tepatnya di desa Simalegi pada tahun lalu dan sudah beroperasi tahun itu juga belum bisa menjangkau kebutuhan komunikasi di desa Simatalu di kecamatan yang sama karena sinyal tidak didapatkan warga pemilik telepon seluler di daerah itu. Kepala Desa Simatalu, Renatus Sirisokut, mengatakan, desanya yang terdiri sembilan dusun yakni Saikoat, Limu, Bojo, Simalibbeg, Muntei, Kulumen, Masaba, Limau dan Suruan, letaknya sangat jauh dari pusat kecamatan yang berkisar 15-20 kilometer. Dengan kondisi itu, kata Renatus, warganya kesulitan mendapatkan atau mengirim informasi di luar. “Selama ini untuk mendapatkan informasi kami mesti ke kecamatan dengan jalur yang sulit, sungai dan laut payah, kalau lewat darat fasilitasnya belum memadai sehingga kami seperti terkungkung,” katanya, Rabu, 27 Februari. Selama ini, lanjut Renatus, informasi yang mereka dapat hanya mengandalkan

Puailiggoubat

NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

22

Pemkab Mentawai Rencanakan Tambah 50 BTS FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

L

TOWER Tower mini di Sikabaluan. Pemerintah Mentawai berencana membangun 50 tower untuk kebutuhan komunikasi masyarakat

radio di kantor desa, “Itu pun kalau akinya ada, dan berita yang didapat terbatas hanya urusan pemerintahan, tapi kalau nggak terpaksa ke Simalegi,” ujarnya. Renatus berharap, pemerintah mau membangun jaringan yang sama dengan Simalegi di daerahnya agar informasi yang dibutuhkan warga terutama pekembangan ekonomi bisa dikomunikasikan

dengan cepat. Senada dengan Renatus, Kornelius, Kepala SDN 17 Bojo Desa Simatalau menyebutkan, selama ini komunikasi dengan dunia luar mereka lakukan di Simalegi mesti harus menempuh jarak yang jauh. “Kalau ada yang penting kita usahakan ke sana,” ujarnya. Pada tahun lalu, selain di Simalegi, pemerintah juga membangun jaringan

yang sama di kecamatan baru yakni di Saumanganyak, kecamatan Pagai Utara, Sioban kecamatan Sipora Selatan, PeiPei kecamatan Siberut Barat Daya dan Saibi kecamatan Siberut Tengah. Untuk mengatasi susahnya komunikasi antar daerah, tahun ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bekerja sama dengan pihak Telkomsel akan menambah 50 Base Transceiver

Station (BTS) atau tower telkomsel yang melayani komunikasi seluler. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tarcisius Sakeru, mengatakan, pembangunan 50 BTS dilakukan bertahap. “Tidak sekaligus,” ujarnya saat ditanya Puailiggoubat lewat telepon selulernya, Rabu, 13 Maret. Tarcisius menyebutkan, pembangunan BTS difokuskan pada daerah yang jauh dari pusat kecamatan atau daerah yang sulit dijangkau. “Dengan adanya sarana komunikasi, diharapkan satu desa dengan yang lain informasi dari luar dapat diterima dengan cepat,” katanya lagi Untuk pulau Sipora, lanjut Tarcisius, pihaknya akan menambah 7 BTS, kemudian Pagai Utara Selatan dan Sikakap sebanyak 23 BTS. Sementara di Siberut, BTS yang akan dibangun sebanyak 20 unit. Tarcisius berharap masyarakat mendukung pembangunan tower tersebut, terutama yang tanahnya terkena lokasi pendirian tower. “Pelepasan lokasi saya harap dipermudah agar kita bisa berkomunikasi dengan lancar apalagi ketika ada bencana,” ujarnya. (bs/trs/g)

Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas di Simalegi dan Simatalu SIMALEGI - Warga desa Simalegi dan Simatalu, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian dan penerangan untuk tahun 2014, usulan tersebut mereka sampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Siberut 2013 yang digelar di aula kecamatan, Kamis, 28 Feberuari. Dalam sesi penyampaian usulan yang dihadiri staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Camat Siberut Barat, Paulina Takjiningen Saruruk serta perwakilan SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kepala Desa Simalegi Gunawan meminta pembangunan infrastruktur jalan diantaranya jembatan ukuran 5x2 meter, jalan poros Dusun Sakaladhat 2.600 meter, jalan P2D Mandiri sepanjang 1,5 kilometer, jembatan 16x3 meter, jalan lingkar 217x2 meter, jalan evakuasi I sepanjang 306x3 meter, jembatan arah tower 7x3 meter, talud 490x2 meter, jalan evakuasi II sepanjang 250x4 meter, rehab jalan poros 759x2 meter dan rehabilitasi jalan lingkar dusun 670x2 meter.

“Di desa kami masih ada beberapa titik jalan yang perlu diteruskan pembangunannya agar akses baik diantara dusun maupun desa serta kecamatan terhubung,” katanya kepada Puailiggoubat di rumahnya, Senin, 4 Maret. Selain jalan, Gunawan juga meminta alat penerangan disediakan yakni 1 unit diesel, 40 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Simalegi Tengah. “Penerangan ini penting untuk membantu aktifitas masyarakat, terutama pelajar yang belajar pada malam hari,” katanya. Khusus penerangan dan jalan, Gunawan menyebutkan akan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan Pengurus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Siberut Barat. “Kalau ada kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh PNPM maka kita arahkan kesana. Kalau ada yang bisa melalui P2D maka kita minta pihak kecamatan,” ujarnya. Sementara untuk program pertanian dan perkebunan, Gunawan mengusulkan pengadaan bibit padi sebanyak 500 kilogram dan bibit pala10 ribu

biji. “Masyarakat telah menyediakan lahan persawahan 40 hektar dan lokasinya sangat cocok karena tanahnya tidak kering dan ada air,” katanya. Selain jalan dan pendukung ekonomi, perangkat desa Simalegi juga mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan dalam musrenbang tersebut. Usulan itu berupa penambahan 2 lokal SDN 14 Simalegi dan penambahan tiga orang guru PNS di SDN 18 Simalegi. Di bidang kesehatan, Gunawan mengusulkan pembangunan 1 unit polindes dan 1 unit posyandu. “Untuk polindes akan dibangun di Sakaladhat karena terletak di antara dusun Betaet dan Muarasimalegi, di Betaet sudah ada puskesmas sementara di Muarasimalegi sudah ada polindes. Posisi tepatnya di antara Site’uleu Sakaladhat,” ujarnya. Desa Simalegi juga mengusulkan pembangunan dermaga pelabuhan di bagian dusun Betaetutara. “Ini ada teluknya sedikit dan agak tenang sehingga boat bisa bersandar ke sana,” katanya. Pada tahun lalu, desa Simalegi mengusulkan pembangunan yang

sama yang kini menunggu realisasinya pada tahun ini. Usulan itu berupa rehab jalan sepanjang 5,5 kilometer, jalan poros penghubung semua dusun 11.557 meter, jembatan dengan total panjang 609 meter, jalan evakuasi dengan total panjang 4.726 meter, penerangan dari PLTS sebanyak 194 unit untuk Simalegi Tengah, 1 unit PLN untuk kecamatan, satu unit mesin diesel di dusun Sakaladhat, jaring untuk nelayan Simalegi muara sebanyak 100 unit serta mesin pompong. Sementara di desa Simatalu, melalui kepala desanya, Renatus Sirisokut mengusulkan pembangunan infrastruktur jalan lingkar sebanyak 50 paket dan jalan poros 50 paket P2D Mandiri. “Kami juga ingin pembangunan 4 paket jembatan di Dusun Kulumen, Masaba dan Bojo,” tambahnya. Untuk penerangan berupa PLTS, Renatus mengusulkan sebanyak 700 unit untuk dusun Limu, Limau, Kulumen, Masaba, Bojo, Saikoat dan Suruan. Sementara untuk pertanian, peternakan dan perkebunan, ia meminta 6 unit sagu untuk Simalibbeg, Paipajethulu, Kulumen, Suruan, Masaba dan Limau.

“Bibit pala 40 ribu biji desa Simatalu, bibit manau 60 ribu untuk dusun Limau dan bibit ikan nila sebanyak 4.000 ekor untuk dusun Masaba dan Limau,” katanya. Renatus juga mengusulkan 30 unit mesin pompong untuk nelayan untuk dusun Bojo, Limu dan Saikoat. Ditambah jaring ikan di dusun Bojo, Limu dan Saikoat. “Desa Simatalu juga mengharapkan 2 unit tower Telkomsel pembantu di Simatalu,” ujarnya Khusus di dusun Bojo, Saikoat dan Suruan, Renatus mengusulkan pembangunan polindes. “Sekaligus petugas medis 4 orang untuk Masaba dan Saikoat,” ujarnya. Selain bidang kesehatan, pada sektor pendidikan, Simatalu mengusulkan penambahan 1 lokal kelas VI untuk SDN 05 Simatalu filial Masaba ditambah gedung sekolah 1 unit di dusun Saikoat. “Di dusun Masaba, Suruan, dan Simalibbeg, sarana air bersih juga sangat diperlukan,” katanya. Renatus mengatakan, usulan desa Simatalu tahun 2013 ini lebih banyak dibanding usulan pada musrenbang tahun 2012 yang hanya mengusulkan pengadaan laptop. (bs/g)


23

Puailiggoubat NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

Suara Daun Roberta Sarogdok

Dana Bantuan untuk Masyarakat Perlu Pembuktian

P

D

alam upacara pengobatan, sikerei melalui lagu yang dinyanyikannya meminta bantuan kekuatan kepada roh leluhur agar obat yang sedang diramu manjur. Lagu-lagu yang biasa dinyanyikan sikerei dalam pengobatan adalah urai ukui, urai tirik laggai dan urai tibbalet. Urai ukui adalah lagu untuk memanggil roh leluhur atau nenek moyang dari sikerei yang sedang melakukan pengobatan. Selain meminta kekuatan, urai ini juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Urai ukui ini biasanya dinyanyikan sekali ketika sedang meramu obat (pasigiok pameru’), dan juga dinyanyikan dua kali saat melakukan pasibitbit. Urai tirik laggai adalah lagu untuk memanggil dan meminta kekuatan dari roh-roh sikerei yang tinggal di hulu sungai. Roh yang tinggal di hulu sungai tersebut adalah roh dari para sikerei yang semasa hidupnya memiliki kekuatan, keahlian atau kemampuan yang besar dalam pengobatan. Urai tirik laggai ini dinyanyikan sekali setelah urai ukui.

Urai tibbalet adalah lagu untuk memanggil roh si pageta sabbau. Tibbalet adalah nama untuk menyebut lokasi tempat tinggal roh pageta sabbau. Urai tibbalet dinyanyikan setelah urai tirik laggai yaitu saat pasibitbit. Setelah ketiga jenis lagu selesai dinyanyikan maka ramuan obat (pameru’) sudah bisa dioleskan ke tubuh si sakit. Ketiga urai di atas merupakan urai yang senantiasa dinyanyikan sikerei dalam pengobatan. Urai sebagai media untuk meminta kekuatan tambahan dari para leluhur, merupakan bentuk penghargaan kepada leluhur atau orang yang pernah berjasa dan mengabdikan kekuatannya untuk penyembuhan sesama. Meskipun setiap sikerei memiliki kemampuan dan kekuatan sendiri, kebersamaan dan kerjasama menjadi prinsip kerja para sikerei. Selain ketiga jenis urai di atas, masih ada beberapa urai lain yang umum dinyanyikan pada saat upacara pengobatan yaitu urai mapokpok, urai taikagoak dan urai kameinan. Urai mapokpok adalah lagu

yang dinyanyikan sikerei untuk pengobatan penyakit yang diperkirakan disebabkan silakokoinak. Urai taikagoak adalah lagu yang dinyanyikan sikerei untuk pengobatan penyakit yang diperkirakan disebabkan tinigeli. Urai kameinan adalah lagu yang dinyanyikan sikerei untuk pengobatan yang disebabkan sikaoinan. Syair-syair lagu dalam setiap urai di atas bisa saja diciptakan spontan ketika sikerei melakukan pengobatan. Biasanya hanya salah seorang sikerei yang membawakan lagu dengan syair spontan sedangkan sikerei lainnya hanya mengiringi saja. Hal ini bisa mudah dilakukan sebab syair lagu sikerei umumnya bertema alam dan kehidupan di dalamnya yang biasa dialami sehari-hari. Meski demikian urai tersebut tetap mengandung makna dan tujuan yang sama yaitu meminta kekuatan roh leluhur. Namun ada juga beberapa syair lagu yang khusus untuk ritual tertentu seperti ketika sikerei melakukan panoga kagerat, pasigoga simagere dan pasibele’.

Urai bulungan, sama halnya seperti urai ukui juga merupakan lagu-lagu yang hanya boleh dinyanyikan oleh para sikerei. Namun urai bulungan hanya dinyanyikan di kalangan sikerei atau pada upacara khusus untuk para sikerei.Seperti pada saat paruak (pertemuan para sikerei yang berbeda uma/suku atau kampung), panegek (kunjungan silaturahmi seorang sikerei baru kepada sikerei-sikerei yang lebih tua atau sebaliknya) dan saat upacara pelantikan sikerei baru. Jika syair-syair urai ukui bisa diciptakan spontanitas maka syair urai bulungan merupakan syair tetap yang wajib diketahui setiap sikerei. Syair ini dipelajari khusus saat seseorang mulai berguru menjadi sikerei. Syair urai bulungan umumnya menceritakan tentang alam, dan kaitannya dengan peristiwa yang dialami manusia. (Sumber: Buku “Uma Fenomena Keterkaitan Manusia dengan Alam�, Penulis Tarida Hernawati, Diterbitkan YCMM, 2007)

erubahan zaman, perubahan politik, perubahan cuaca akan mempengaruhi banyak hal. Di antara Pengaruh itupun sangat banyak, ada yang pintar semakin pintar, ada yang bodoh semakin bodoh, dan ada yang tidak mengerti sama sekali namun tetap berusaha berbuat agar memperoleh kesenangan. Yang kuat tetap menjadi kuat, yang berkuasa tetap berkuasa, dan yang tidak pedulipun semakin sombong dan tidak mau tahu. Luar biasa yang bisa dibinasakan, tetapi itulah kenyataan hidup yang harus dihadapi dan dilewati oleh setiap orang meskipun yang latar belakang kehidupannya beda-beda. Dan perbedaan itu juga ternyata sulit untuk disamakan dengan yang lain karena takut dijebak dan takut untuk bersaing. Karena situasi hidup yang sudah lama dinikmati dan disenangi selama ini, ada juga orang yang saling menjaga dan saling menutupi keadaan. Padahal roda kehidupan dan zaman tidak tetap, padahal situasi itu seharusnya saling memberi dan saling melengkapi. Posisi yang berkuasa dengan masyarakat seharusnya saling belajar dan saling berbagi. Jika sistem ini dijalankan dan masyarakat selalu dibimbing untuk mandiri dan mampu untuk berusaha sendiri dengan baik dan benar pasti hasilnya akan lebih baik dan mandiri. Dalam hal pembangunan di Mentawai, banyak program yang dilaksanakan tanpa pertimbangan. Program-program desa dengan anggaran yang tersedia tetapi perencanaan dan strategi apa yang dibuat juga tidak dimengerti. Ada peluang untuk membuat perencanaan tetapi yang direncanakan juga tidak tahu. Jika ada proposal bibit maka yang disiapkan lahan yang sudah dibersihkan dan dibuka dan siap untuk ditanam. Jika ada proposal selalu saja diterima oleh yang pemangku kepentingan, karena akan menghasilkan banyak hal, walaupun sebenarnya sistem bantuan seperti itu salah. Dan karena saling menjaga dan menutupi itu, tak disadari ternyata orang biasa atau masyarakat bawah bisa membodohi dan membohongi orang yang diatas atau yang berkuasa. Jujur perubahan pola pikir masyarakat saat ini sangat sulit ditebak, perubahan yang terjadipun sangat drastis hanya karena uang dan dan pola hidup di negara ini sudah sulit diubah. Jujur juga banyak program yang tidak membangun di kalangan masyarakat. Ada pembangunan ada uang, ada kegiatan ada uang saku, ada gotong royong di lingkungannyapun selalu tanya uang. Jadi berhati-hati dalam memberikan bantuan kepada masyarakat karena bisa merusak pola pemikiran, dan malas bekerja dan berusaha. z


Puailiggoubat NO. 260, 15 - 31 Maret 2013

24

A

ncaman gempa perlu diantisipasi sejak dini. Jalur-jalur untuk evakuasi terus dilakukan apalagi yang tinggal di bibir pantai. Tak ada yang tahu kapan gempa dan tsunami terjadi. Yang diperlukan adalah kesiagaan dan kesiapan seperti tempat untuk menyelamatkan diri dari ancaman bencana. Masyarakat butuh kesadaran dalam menjaga fasilitas yang terkait soal bencana. Sementara, sebagian korban bencana 2010 terus membenahi kehidupannya sedangkan sebagian lagi tak tahu apa yang harus mereka lakukan akibat tak ada lahan. Pemerintah harus tegas menyelesaikan masalah ini agar mereka hidup lebih layak. Teks : Rus Akbar Foto: Irman Jhon, Bambang Sagurung, Rus Akbar FOTO:FERDINAN/PUAILIGGOUBAT

Huntara korban tsunami yang terbakar tahun lalu

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Jalur evakuasi di desa Maileppet Siberut Selatan

FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Pelatihan pengurangan risiko bencana gempa bagi komite sekolah dan guru di Siberut Utara FOTO:IRMAN JOHN/PUAILIGGOUBAT

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Pemukiman warga desa Maileppet, Siberut Selatan yang dekat dengan bibir pantai menjadi ancaman tsunami

Kondisi Huntara di dusun Pasapuat, Pagai Utara

260  

Edisi 260, 15-31 Maret 2013