5
Puailiggoubat NO. 257, 1 - 14 Februari 2013
Enam pasien harus dirawat di Puskesmas Saibi, mereka berasal dari Desa Saibi Samukop dan Cimpungan, Siberut Tengah.
Muntaber Berjangkit di Saibi FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT
Rinto Robertus Sanene
untaber berjangkit di Desa Saibisamukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai. Lima warga yang terserang muntaber dirawat di Puskesmas Saibi sejak 14 Januari lalu. Dari data yang diperoleh Puailiggoubat di puskesmas, empat warga berasal dari Dusun Simoilalak yaitu Joni Sauddeinuk (32), Justianna Sageileppak (33), Tirik Oinan Saleleubaja (31) Riska Sakatsilak (28), serta seorang Siswa SMPN 1 Siberut Tengah, Gerson Siribere (17) yang berasal Simatalu dan tinggal di Saibimuara. Staf Puskesmas Saibi, Pardomuan Toro Gurning mengatakan, kelima pasien tersebut terserang muntaber sejak 12 Januari lalu dan sudah diberikan pertolongan yang insentif. ”Kita sudah beri infus dan obat-obatan dan status pasien harus dirawat selama beberapa hari,” katanya pada Puailiggoubat, 15 Januari
M
PUSKESMAS - Puskemas Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai, tempat warga yang terserang muntaber dirawat lalu. Menurutnya penyebab munculnya penyakit muntaber ini pada umumnya adalah pengaruh lingkungan yang kotor,
air tidak bersih. Pasien muntaber ini baru pertama kali dirawat di Puskesmas Saibi. Toro mengimbau warga untuk selalu
Camat Sikakap Tegur Pengelola PNPM SIKAKAP - Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2011 dan 2012 dinilai masyarakat kurang maksimal. Hal itu terungkap saat Musyawarah Antar Desa di Gedung Serba Guna Sikakap, 19 Januari lalu. Menurut Camat Sikakap Heppy Nurdiana, selama ini pihak PNPM baik fasilitator maupun Unit Pengelola Kecamatan (UPK) hanya datang untuk minta tanda tangan. “Memang di papan informasi yang ada di kantor camat ditempelkan jenis kegiatan dan alokasi anggaran yang dipakai,
tetapi, kondisi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,” katanya. Heppy menambahkan, tidak hanya masyarakat yang bingung dengan program ini, aparat desa dan dusun juga bingung. Karena itu Happy mengingatkan pelaku PNPM itu bukan kontraktor. “Konsep PNPM itu sudah jelas yaitu pemberdayaan. Nah kalau masyarakat sudah merasa diperdaya, berarti anda sudah keluar dari jalur dan itu harus diperbaiki,” tegas Happy. Fasilitator Kecamatan PNPM Kecamatan Sikakap Yosrizal mengakui ada kelalaian dalam hal koordinasi
dengan banyak pihak, termasuk pemerintah. “Kedepan hal tersebut akan kami perbaiki, agar pelaksanaan program 2013 ini berjalan lancer,” ujarnya. Sementara sebelumnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bank Dunia Agustus 2012 menemukan banyaknya proyek fisik yang menyalahi bestek seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, gedung serba guna, air bersih dan polindes. Kesalahan terjadi mulai dari pengadaan bahan yang tidak sesuai, penggunaan material yang tidak sesuai aturan hingga partisipasi masyarakat yang masih kurang, khususnya dalam pemeliharaan program yang sudah ada. (fs/r)
menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah meluasnya penyakit ini. “Kita mengimbau kepada warga untuk menjaga kebersihan lingkungan terutama limbah rumah tangga, sebab disitu sarangnya penyakit ini,” katanya. Dari pantauan Puailiggoubat di
Kantor Camat Siberut Tengah Akses Internet SAIBISAMUKOP-Kini di Kantor Camat Siberut Tengah sudah tersedia fasilitas internet untuk kepentingan dan tugas-tugas pemerintahan. Fasilitas internet ini sudah aktif sejak dua bulan lalu. bisa mengakses internet, hal itu diungkapkan Camat Siberut Tengah Jarson Sauddeinuk pada Puailiggoubat, 23Januari lalu. “Dengan adanya akses internet di kantor camat, kita tahu informasi dari luar, internet ini berasal dari dana perubahan. Inilah perubahan yang terus kita lakukan meski itu perlahan-lahan,” kata Camat Siberut Tengah, Jarson Sauddeinuk kepada Puailiggoubat, 23 Januari lalu. Menurut Jarson, akses internet ini sangat dibutuhkan, terbukti warga dan guru selalu datang ke kantor untuk mencari informasi dari internet. (rr/r)
SAMBUNGAN HAL.4
Mentawai Krisis... kerja Rp 200, dan keuntungan Rp 290, total Rp 1.500 maka harga HET Rp 4.500 ditambah Rp 1.500 = Rp 6.000. Penjualan yang langsung dilakukan dari kapal dan tidak melalui pangkalan menurut Nelson justru akan menguntungkan pangkalan karena pangkalan tidak lagi keluarkan biaya. Untung bagi pangkalan karena minyaknya cepat terdistribusi tanpa membelanjakan pospos pengeluarannya, akan tetapi bun-
tung bagi masyarakat yang sudah lama mengharapkan harga BBM sesuai HET dan tidak langka. Pemkab juga melakukan hal yang sama seperti yang terlihat saat truk Sekretariat Daerah langsung mengambil minyak dari kapal di dermaga dan bukan di pangkalan. Beberapa pihak yang langsung mengambil BBM di kapal maupun pangkalan juga cenderung menyimpan BBM dan tidak menjual sebelum warga
puskemas, terlihat para pasien sedang tertidur dengan wajah pucat dan kondisi fisik kurus, sesekali para pasien merintih karena perut masih terasa melilit. Perawat puskesmas mondar-mandir masuk ruangan melihat kondisi pasien sekaligus memberi obat-obatan. Tirik Oinan Saleleubaja mengatakankan, ia dan istrinya Riska Sakatsilak terserang muntaber pada hari Minggu. Awalnya perut mereka terasa melilit sampai Senin. “Semakin parah, akhirnya kami diantarkan Senin siang ke Puskesmas,” katanya. Keesokan harinya pasien baru juga dirawat di puskemas bernama Nurhayati (30) dari Dusun Simaombuk, Desa Cimpungan . “Pasien dari Simaumbuk ini masuk hari Rabu 16 Januari, ia mengidap penyakit muntaber,” ujar Tiur Mina Sagara-gara, staf Puskesmas, 18 Januari lalu. Sementara dari lima yang dirawat satu pasien sudah sehat dan dibolehkan pulang. “Pasien yang bernama Gerson sudah pulang ke rumah karena kondisinya sudah sehat, dan yang lainnya masih dirawat tapi kondisi para pasien sudah mulai pulih,” kata Tiur. Mengantisipasi penyakit muntaber ini mewabah, pihak puskesmas melakukan pelayanan maksimal selama 24 jam dan obat-obatan yang ada saat ini masih sangat memenuhi kebutuhan. (r)
kepepet untuk mendapatkan bensin. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Mentawai, Rikson Hutahayan mengatakan, sesuai tugas pokok dan fungsi mereka hanya berperan membantu Perindagkop dalam menjaga keamanan. “Kita bertugas untuk menjaga agar tertib saja pendistribusian BBM, soal harga jual BBM tidak masuk dalam tugas kita dalam upaya penertiban” katanya kepada Puailiggoubat saat ditemui di
kantornya di Tuapeijat, Jumat 25 Januari lalu. Menurutnya, pengawasan dilakukan tim terpadu yang terdiri dari polisi TNi dan Dinas Perindagkop, camat dan kejaksaan. Namun selama 2012, hanya sekali saja dilakukan pengawasan oleh tim terpadu. Selain tim terpadu tingkat kabupaten, juga ada tim tingkat keca-matan. Untuk kegiatan koordinasi dan monitoring BBM di Perindagkop
UMKM ini, pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 294.036.500 dengan rincian belanja pegawai Rp 123.750.000 dan belanja barang jasa Rp 170.286.500 akan tetapi setelah perubahan anggaran dikurangi dengan pagu Rp 229.636.500 yang terbagi dalam belanja pegawai Rp 59.350.000 dan belanja barang jasa tetap. Namun Puailiggoubat tidak mendapatkan data apakah anggaran itu terealisasi atau tidak. (o)