Puailiggoubat Edis 257

MENTAWAINEWS

TARMINTA SAKEREBAU DITAHAN

PENGGUGAT TANAH RSUD TUAPEIJAT DIDEMO WARGA MENTAWAINEWS

6

8

MENTAWAINEWS

Tabloid Alternatif Dwimingguan

Puailiggoubat Untuk Kebangkitan Masyarakat Mentawai

9 1

-1

No .2 4 Ta Fe hu 57 b n ru XI ar i2 0

13

HARGA ECERAN RP 3000

JAMKESMAS BELUM SENTUH SEMUA WARGA

Puailiggoubat NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

Uggla Kapak simaletlet iba ka Mentawai marei-rei ralippuni sipasijajao koat, ragalai akek galajetda nenda ka teteret tau anai sia - 3

Taiailinia bulagat Jamkesmas samba Jamkesda samba taibarania bulagat sosial masirop akek sarainanda simabesik, ibailiu staf RSUD Tuapeijat samba Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi rakau bulagatda masirop simabesik - 6 Aliansi Masyarakat Pembela Pembangunan (AMPP) ragalai demo ka matat RSUD Tuapeijat ka teteret sipasitotoili akek polak samba hakim Pengadilan Negeri 1A Padang moi ka polak sipaukkelidda - 8 Mujaujau ka pulaggajat sirimanua samba mareu ka saamannda ka teteret tau anai bulagat ibailiu satoga sikolah masigaba karajodda bulek ibara sakit katda - 18 Tak maigi piliedda sirimanua ka Salappak kalulut enungan tak anai ibailiu sia masikarok akek purimanuat ka coklat simaigi besik - 21

COVER DEPAN: 1 ILUSTRASI: MARWAN 1 DESAIN: SYAFRIL TABLOID ALTERNATIF DWIMINGGUAN

Puailiggoubat Terbit setiap tanggal 1 dan 15

ISSN: 1412-9140 PENERBIT: Yayasan Citra Mandiri PEMIMPIN UMUM/USAHA: Roberta Sarogdok PEMIMPIN REDAKSI: Yuafriza DEWAN REDAKSI: Roberta Sarogdog Rus Akbar Saleleubaja REDAKTUR: Rus Akbar Syafril Gerson Merari Saleleubaja WARTAWAN DAERAH: Bambang Sagurung (Sikabaluan) Rapot Pardomuan (Sipora) Irman Jhon (Sikakap) Rinto Robertus (Saibi) Ferdinan Salamanang (Sikakap) Horas Marohatta Tasilipet (Sikakap) Patrisius Sanene’ (Padang) Daud Siribere (Siberut Barat) Legend Satoinong (Siberut Selatan) Dominikus Sabulat (Siberut Barat Daya) DISTRIBUTOR DAERAH: Arsenius Samaloisa (Sioban) Vincensius Ndraha (Siberut Selatan) Bambang (Siberut Utara) Juanda (Siberut Barat) ALAMAT REDAKSI DAN USAHA: Jl. Kampung Nias 1 No. 21, Padang.

Telp (0751) 7877373 - Fax. (0751) 35528 REKENING: Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga, Padang No.2105.0210.0207-1 PENCETAK: PT Riau Graindo, Pekanbaru (Isi di luar Tanggung Jawab Percetakan).

Wartawan Puailiggoubat selalu dilengkapi Kartu Pers dan (sesuai Kode Etik Jurnalistik) tidak dibenarkan menerima suap (‘amplop’) dari narasumber.

www.puailiggoubat.com

Dari Redaksi

Penjarahan Laut dan Krisis BBM

E

disi kali ini, redaksi Puailiggoubat menghadirkan sajian utama tentang maraknya kapal yang menangkap ikan menggunakan bom di Mentawai.

Kami juga menghadirkan sajian khusus tentang krisis BBM di Mentawai. Kami sebut krisis karena kondisi ini sudah tidak bisa ditoleransi. Banyak masyarakat merasa

Pertanyakan Motor Dinas

Mobnas DPRD Mentawai Parkir di Padang

Apakah Pak Yudas Sabaggalet sudah mengembalikan motor dinas yang menurut tulisan Rifai di Podium Puailiggoubat tidak berhak lagi dikuasainya?

081374797855

Apakah 19 Unit Mobil Dinas Untuk DPRD Mentawai sudah berada di Tuapeijat atau masih di Padang? Karena beberap Mobil Dinas saya lihat parkir di depan rumahnya di Padang.

085766374643

tersandera akibat sulitnya mendapat BBM, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas dengan lancar, kalaupun bisa membeli harus dengan harga yang mencekik leher.

Semoga persoalan ini bisa segera diatasi. Selamat membaca.

Redaksi

2

3

Puailiggoubat NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

Kapal penangkap ikan ikan sering mengelabui petugas dengan beraksi di saat tertentu

PENJARAH LAUT MENTAWAI SUMBER:YOUTUBE

Tim Redaksi

ebuah video berjudul Mentawai Pillaging atau Penjarahan Mentawai yang diunggah di situs Youtube mengejutkan banyak pihak. Video yang berdurasi 2 menit 29 detik diunggah pada 17 Januari 2013. Sementara video direkam pada 15 Januari 2013.

Dalam video tersebut terlihat satu unit kapal pukat cincin dengan sekitar 10 atau lebih kru kapal sedang melakukan aktifitas pengeboman ikan. Sejumlah penyelam dengan menggunakan kompresor meledakkan dinamit di dalam laut. Tak lama kru menaikkan ikan-ikan yang mati ke atas kapal menggunakan jaring. Kapal yang tidak memiliki nama, nomor identifikasi baik di depan, samping maupun belakang melakukan aktifitas hanya berjarak sekitar 100 meter dari lokasi berselancar di Pulau Mainuk, Siberut Barat Daya atau sekitar 300 meter dari resor wisata terdekat.

These guy are pirate (mereka ini bajak laut), tulis pengunggah di video tersebut.

Video lainnya juga diunggah situs Mongabay.co.id pada 28 Januari 2013.

Video tersebut memperlihatkan aktivitas pengeboman ikan oleh dua nelayan menggunakan sampan. Tidak ada identitas yang mengunggah video tersebut namun lokasinya diperkirakan masih di Siberut Barat Daya. Dalam video yang berdurasi 27 detik itu terlihat dua nelayan melempar bom ikan berkali-kali ke laut.

Menurut pengunggah video Mentawai Pillaging yang meminta namanya tidak dipublikasikan, lokasi pengambilan gambar di antara Pulau Mainuk, Pulau Botik dan Pulau Nyang Nyang.

Ia mengatakan, selama sebulan terakhir, ia menemukan tiga pelaku pembom ikan dalam satu hari. “Setiap kapal bisa berulang kali membom laut dan bisa panen ikan setidaknya lima kali memanen ikan sehari jika cuaca bagus, jadi kalkulasi kami sekitar 2.250 bom ikan yang dilempar ke laut selama 25 Desember 2012-Januari 2013,” katanya melalui email kepada Puailiggoubat.

Ia menambahkan, saat natal aktivitas kapal pembom ikan sudah gencar. Ia banyak menerima laporan.

Bersama Anom Suheri, anggota DPRD Mentawai, dia telah melaporkan kegiatan ilegal itu kepada polisi di Tuapeijat.

“Saya baru kembali ke Mentawai tanggal 11 Januari, karena menerima banyak laporan saya sedih dan menangis teringat terumbu karang kami di

S

ANGKAT IKAN - Sejumlah orang mengangkat ikan yang diduga hasil pengeboman dari laut di kawasan Pulau Mainuk, Siberut Barat Daya.

Mainuk,” katanya.

Pengunggah video tersebut mengaku sangat prihatin dan sedih sebab lokasi pemboman ikan itu berada di lokasi snorkling yang paling sering dikunjunginya.

Dia juga pernah melihat aktivitas kapal pembom ikan itu hanya berjarak kurang 3 kilometer dari kapal turis yang sedang berwisata. “Saya mulai khawatir dengan keamanan turis asing, karena itu saya memposting video situs, membuat petisi dan melapor ke pihak berwenang,” katanya.

Ia menduga, kapal-kapal pembom ikan itu sengaja melakukan aktivitas ilegal di saat-saat tertentu untuk menghindari patroli aparat misalnya saat natal dan tahun baru. “Sementara masyarakat tidak sanggup melawan tanpa dukungan aparat,” katanya.

Penangkapan ikan dengan bom ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama di Mentawai. Aparat di Mentawai seperti Polisi Air Kabupaten Mentawai bersama Keamanan Laut (Kamla) dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mentawai tidak berdaya mengatasinya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai Edi Sukarni membenarkan aktivitas kapal pengebom itu.

“Setelah kita dengar informasi tersebut, kita langsung turun dengan menggunakan kapal patroli dan kita sempat melakukan pengejaran bersama 5 petugas Pol Air (Polisi Air),” kata Edi kepada Puailiggoubat melalui telepon, Senin 27 Januari.

Edi dan tim patroli mendapati satu unit kapal pukat cincin dan empat long boat di perairan Pulau Karamajat.

Kawasan tersebut selama ini terkenal

sebagai lokasi selancar.

Namun upaya penangkapan gagal dilakukan karena bahan bakar kapal patroli habis. “Saat itu jarak kita dengan mereka hanya sekitar 2 mil, namun bahan bakar habis sehingga upaya pengejaran gagal,” kata Edi. Kapal yang digunakan petugas tersebut berkapasitas bahan bakar sekitar 1,3 ton. Karena kapal berangkat dari Tuapeijat, BBM kapal habis saat hendak mengejar kapal pembom ikan itu. “Mesin kapal tidak bisa hidup lagi, kami terpaksa dijemput kapal lain,” kata Edi. Menurutnya, keterbatasan pasokan BBM juga menjadi kendala aparat melakukan patroli. Misalnya pada 30 Januari ini, kapal pengangkut BBM masuk ke Tuapeijat, pihaknya juga berencana akan melakukan patroli lagi namun baru bisa dilakukan jika mendapat BBM. “Sebab BBM yang masuk itu diutamakan untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.

Diakui Edi, selama ini banyak sekali kapal yang melakukan aktivitas pengeboman ikan di perairan Mentawai.

Namun aparat masih sulit mengatasi aksi ilegal itu karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. “Luas wilayah pengamanan laut kita saat ini sekitar 1400 km persegi, dan kondisi terumbu karang saat ini 30 persen dalam keadaan baik, selebihnya masuk kategori rusak yang diakibatkan juga pemboman ikan dan juga pengambilan karang oleh masyarakat,” kata Edi. Untuk mengatasi aktivitas penangkapan ikan ilegal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai telah berupaya menggandeng masyarakat menjaga

laut dengan membentuk kelompok. “ Kita sudah membentuk kelompok masyarakat di setiap kecamatan dan kita juga selalu melakukan monitoring,” jelas Edi lagi.

Dia juga berjanji akan terus lakukan pengawasan bekerja sama dengan Pol Air untuk melakukan monitoring agar kasus tersebut tidak terjadi lagi.

Selain merusak biota laut seperti ikan dan terumbu karang, aksi pengeboman ikan itu juga membuat turis yang berada di resor wisata di sekitar Siberut Barat Daya takut melakukan kegiatan selancar dan menyelam.

Pemilik Kandui Resort, Ray Wilcoxen mengatakan, aktivitas ilegal itu membuat tamu yang berkunjung ke resornya takut. “Namun kami tidak punya wewenang mengusir,” kata Ray kepada Puailiggoubat di Karamajat, Kamis 24 Januari lalu.

Puailiggoubat yang sempat memancing di perairan Karamajat pada 24 Januari lalu juga menjumpai satu kapal yang melakukan aktivitas pemboman.

Mirisnya, anak buah kapal hanya mengambil ikan-ikan besar yang mati, sementara ikan kecil dibiarkan terapung.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mentawai Hendri Dori Satoko turut prihatin dengan maraknya penangkapan ikan ilegal. Ia mengimbau agar pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat. “ Kejadian tersebut memang sudah berulang kali, namun kita tetap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menguatkan pengawasan dengan melakukan monitoring, dan juga masyarakat dapat terlibat melakukan pengawasan atau melaporkan jika ada ditemukan

kapal pembom ikan,” katanya.

Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa mengakui maraknya aksi pemboman ikan di perairan Mentawai karena itu Rijel meminta jajaran muspida di tiap kecamatan ikut mendorong penanganan keamanan laut ini.

“Hal ini sebenarnya sudah kita bicarakan di tingkat kabupaten namun belum ada tindak lanjutnya,” kata Rijel saat dihubungi Puailiggoubat, 30 Januari 2012.

Rijel juga mengakui keterbatasan BBM menjadi kendala utama saat petugas melakukan operasi di laut.

“Setelah saya pulang akan membicarakan ini dengan bupati akan meminta keterangan dari DKP bagaimana tindak lanjut berikutnya,” kata Rijel yang saat dihubungi tengah berada di luar kota.

Sementara Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta, Yempita Effendi, mengatakan dampak pemboman ikan akan mengancam kepunahan ekosistem laut, dengan getaran pengeboman maka biota laut dan terumbu karang akan rusak.

“Baik dari ikan yang kecil hingga ikan yang besar semuanya akan ikut mati di sekitar daerah pengeboman dilakukan, dan terumbu karang juga akan hancur, tentunya jika terumbu karang hancur maka ikan susah didapat oleh nelayan karena terumbu karang merupakan rumah bagi ikan,” kata Yempita kepada Puailiggoubat, 30 Januari lalu.

Yempita berharap pengawasan oleh pihak terkait untuk menanggulangi aksi pemboman ikan ini dilakukan terus menerus dan lebih ketat. “Sebab kekayaan laut yang melimpah akan menghidupkan ekonomi masyarakat,” katanya. (prl/bbr/tris/ocha)

Puailiggoubat NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

Kuota BBM Mentawai sudah ditambah BPH Migas sejak 25 Mei 2012 menjadi 301 ton bensin/ bulan atau 3.612 ton/ tahun, namun realisasi dari APMS masih kuota lama yaitu 274 ton atau 3.288 ton/tahun. Sementara empat kali surat permohonan penambahan kuota yang diajukan Pemkab Mentawai ke BPH Migas belum ditanggapi.

Mentawai Krisis BBM FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

S

usahnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) terutama untuk kendaraan ber-

motor di Mentawai membuat sejumlah warga Tuapeijat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai berang.

Saat kapal pengangkut BBM KM Sumber Jaya Baru datang ke Tuapeijat, 22 Januari lalu, sejumlah warga hendak melakukan aksi protes. Pagi itu, puluhan drum kosong telah tertumpuk di dermaga Tuapejat, diantaranya adalah milik pangkalan, pengecer dan milik aparat.

Namun nahkoda KM Sumber Jaya Baru tak berani merapat ke dermaga. Kapal itu terlihat buang jangkar di laut di depan dermaga Tuapejat.

Melihat gelagat buruk itu, Camat Sipora Utara, Ren Yeni melakukan rapat kilat di Kantor Dinas Perhubungan bersama lima pemilik pangkalan atau agen resmi BBM di Tuapeijat. Rapat tersebut memutuskan pengaturan distribusi BBM ke masyarakat berdasarkan desa dan dusun.

Usai rapat, Ren Yeni meminta warga tidak melakukan keributan agar BBM bisa diturunkan. “Saya minta agar tidak ada yang demo dan buat keributan saat BBM diturunkan,” katanya.

Setelah situasi kondusif, KM Sumber Jaya Baru merapat ke dermaga dengan pengawalan Satpol PP serta aparat kepolisian Polres Mentawai.

Camat naik ke kapal dan mengatur penurunan BBM ke setiap pangkalan.

BBM diisikan ke drum serta tangki plastik milik pangkalan. Hari itu jumlah BBM jenis bensin (premium) yang diturunkan dari kapal berjumlah 42 ton, solar 14 ton dan minyak tanah 10 ton.

Pangkalan Kasih Karunia serta Pangkalan Tommy Jaya masing-masing mendapat 6 ton bensin, sedangkan 3 pangkalan lainnya masing-masing 10 ton. Sementara warga mengambil BBM

4

PINDAHKAN BBM - Pekerja memindahkan BBM dari kapal ke dalam truk pemkab bernomor polisi BA 9603 JZ di pelabuhan Tuapeijat di pangkalan yang telah ditentukan sesuai domisili dengan jatah 5 hingga 10 liter dengan menggunakan kupon.

Dua hari setelah kapal BBM masuk, harga di tingkat pengecer mulai merangkak naik menjadi Rp9 ribu per liter.

Carlo, salah seorang warga Mapaddegat meminta pemerintah mencabut izin pangkalan yang tidak mau mendistribusikan BBM ke masyarakat. Ia juga mengatakan kepada camat agar tidak takut kepada tekanan aparat yang akan mengambil BBM langsung dari kapal karena menurutnya pejabat struktural dari instansi vertikal di daerah harusnya mendukung pemerintah daerah dan bukan berbisnis BBM. Ia mengatakan bahwa yang ia maksud adalah koperasi milik TNI. Kelangkaan BBM di Tuapeijat memang urusan yang pelik dan sudah berlangsung lama. Jika kapal pengangkut BBM milik APMS Soritua Hutagalung menurunkan BBM dari kapal, maka keesokan harinya tidak akan ditemukan lagi pengecer yang menjual bensin.

Bahkan dalam hari itu juga bensin tidak akan terlihat lagi kendati kapal itu membawa BBM puluhan ton.

Padahal ada lima pangkalan di Tuapejat yaitu CV Kasih Karunia, CV Saudara, CV Pagai Indah, CV Tommy Jaya serta CV Ade Putra yang menerima pasokan BBM dari APMS namun stok di pangkalan akan habis hari itu juga.

Pengamatan Puailiggoubat selama ini, kesibukan jual BBM hanya terlihat pada pangkalan Hutagaol, sedangkan pangkalan lainnya terlihat sepi.

Informasi yang beredar di masyarakat, ada pangkalan yang menjual BBM ke resort-resort yang ada di sekitaran Tuapeijat dan dilakukan pada malam

hari. Aktifitas pengangkutan BBM dari pangkalan pada malam hari menggunakan becak motor namun tidak diketahui persis kemana BBM itu diangkut dan mengapa pada malam hari.

Saat BBM di pangkalan habis beberapa jam setelah kapal masuk, maka keesokan hari aktifitas penjualan bensin di tingkat pengecer mulai marak. Bensin yang dimasukkan ke botol air mineral ukuran 1,5 liter. Awalnya harga jual Rp 10 ribu per liter, keesokan harinya akan naik menjadi Rp12 ribu per liter dan saat terdengar kabar BBM akan masuk lagi ke Tuapeijat maka harga pun mencapai Rp 15 ribu per liter. Tak jarang warga terpaksa membeli BBM jenis Pertamax yang non subsidi dengan harga Rp 15 ribu/liter.

Meski distribusi sudah diawasi, namun tidak berdampak banyak. Saat kedatangan kapal pengangkut BBM pada 22 Januari lalu itu, banyak warga yang tidak mendapat jatah meski pengaturan sudah dilakukan melalui pangkalan hingga tingkat desa dan dusun. Saat warga datang ke kapal membawa jeriken untuk membeli minyak, camat meminta agar pergi ke pangkalan yang telah diatur sesuai pengumuman yang ditempel di sekitar Dermaga. Namun saat ada salah seorang PNS dari Sekretariat Daerah mengambil BBM langsung dari kapal dan mengisikan ke beberapa tempat penampungan di dalam truk berplat merah nomor BA 9603 JZ, tidak ada teguran. Petugas kapal mengisikan BBM ke penampungan yang telah ada di dalam truk dan setelah penuh, truk pun berlalu dan berangkat ke kantor bupati membawa BBM subsidi itu.

Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah Mentawai, Nelson Siregar mengatakan, kelangkaan BBM disebabkan kuota yang kurang.

“Kuota BBM untuk Mentawai kurang dan bahkan kuota BBM sudah ditambah BPH Migas sejak 25 Mei 2012 menjadi 301 ton bensin/bulan atau 3.612 ton/tahun, namun realisasi dari APMS masih kuota lama yaitu 274 ton atau 3.288 ton/tahun” katanya kepada Puailiggoubat.

Itu berarti APMS tidak merealisasikan 27 ton tambahan BBM ke Mentawai setiap bulan. Dari lampiran 1 surat BPH Migas nomor 424/Ka/BPH Migas/2012 terlihat bahwa kuota untuk Mentawai 3.612 kilo liter (KL) premium (bensin), 4.330 KL kerosene (minyak tanah) dan 1.831 KL solar. Nelson juga mengungkapkan, Pemkab Mentawai telah mengajukan 4 kali surat permohonan ke Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menambah kuota yakni pada 1 Juni 2012, 31 Oktober 2012, 29 Nopember 2012 dan terakhir pada 14 Desember 2012.

Namun belum direalisasikan BPH migas.

Dalam surat yang dikirim Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet kepada Menteri ESDM, 14 Desember lalu, disampaikan setiap bulan terjadi kelangkaan BBM yang disebabkan distribusi BBM yang hanya dipasok BBM bersubsidi dengan jumlah terbatas sedangkan non subsidi tidak tersedia.

Kuota tahun 2012 juga belum seluruhnya terealisasi yaitu 324 KL bensin dan 219 KL solar. Menurut Yudas kebutuhan ril BBM di Mentawai yaitu 1.520 KL premium/bulan atau 18.240 KL/ tahun dan 368 KL solar/bulan atau 4.571 KL/tahun, sehingga terdapat selisih 1.299 KL premium/bulan atau 14.628 KL/tahun dan 215 KL solar/bulan atau

2.740 KL/tahun.

Data ini menurut Yudas adalah survei pendataan yang dilakukan Dinas Perindagkop UMKM. Pada poin selanjutnya Yudas juga menyatakan hanya ada satu APMS sebagai penyalur tunggal dan ia telah memberikan persetujuan ke investor yang mengajukan pemohonan izin APMS . Disamping itu Yudas juga meminta agar Depot Pertamina yang ada di Sikakap agar difungsikan kembali karena akan sangat membantu distribusi BBM di Mentawai.

Dari lampiran surat terdapat rincian rekapitulasi kebutuhan riil BBM di Mentawai. Untuk 25 SKPD yang ada di Tuapeijat saja membutuhkan bensin sebanyak 294.573 liter/bulan atau 294 ton lebih dan solar 163.058 liter/bulan sementara pasokan BBM subsidi tiap bulan untuk seluruh Mentawai hanya 301.000 liter/bulan dan terealisasi 274.000 liter/bulan. Sedangkan kuota solar sebanyak 134.000 liter/bulan.

Dengan kebutuhan riil SKPD ini saja, BBM hanya mampu memenuhi kebutuhan SKPD, belum untuk masyarakat.

Penyebab lain kelangkaan BBM di Mentawai menurut Nelson karena ada yang menyimpan alias menimbun.

Namun ia tidak menyebutkan siapa yang menyimpan. Pendistribusian BBM, kata Nelson, seharusnya dari kapal langsung ke pangkalan dan dari pangkalan ke pengecer.

Ia mengakui Primkopad juga mengambil BBM dari pangkalan namun sering diambil langsung dari kapal. Dikatakannya Primkopad atas nama koperasi bisa membeli BBM dan menjualnya namun harga harus tetap Rp 6 ribu/liter sesuai HET. Namun ia juga mengatakan bahwa jumlah yang dibeli oleh Primkopad mestinya ada persentase. “Primkopad boleh membeli BBM namun harga jual tetap sesuai HET dan jumlahnya harus ada persentase pengambilan dari jumlah BBM yang masuk,” jelasnya.

Harga jual BBM, lanjut Nelson, berdasarkan HET sudah dihitung keuntungannya bagi pangkalan. Dari data yang diberikan Nelson tentang rincian harga subsidi Rp 4.500 ke Rp 6.000 harga HET terlihat untuk 1000 liter BBM, penguapan (dermaga-drum pangkalan)100 liter x Rp 4.500 = Rp 450.000, penguapan di pangkalan 80 liter x Rp 4.500= Rp 360.000, buruh Rp 100 ribu, tenaga kerja 2 orang x Rp 100 ribu = Rp 200 ribu, dan keuntungan Rp 290 ribu, total Rp 1,5 juta.

Jika dihitung penguapan BBM per liter di dermaga Rp 450, penguapan di pangkalan Rp360, buruh Rp 100, tenaga ke halaman 5

5

Puailiggoubat NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

Enam pasien harus dirawat di Puskesmas Saibi, mereka berasal dari Desa Saibi Samukop dan Cimpungan, Siberut Tengah.

Muntaber Berjangkit di Saibi FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Rinto Robertus Sanene

untaber berjangkit di Desa Saibisamukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai. Lima warga yang terserang muntaber dirawat di Puskesmas Saibi sejak 14 Januari lalu.

Dari data yang diperoleh Puailiggoubat di puskesmas, empat warga berasal dari Dusun Simoilalak yaitu Joni Sauddeinuk (32), Justianna Sageileppak (33), Tirik Oinan Saleleubaja (31) Riska Sakatsilak (28), serta seorang Siswa SMPN 1 Siberut Tengah, Gerson Siribere (17) yang berasal Simatalu dan tinggal di Saibimuara.

Staf Puskesmas Saibi, Pardomuan Toro Gurning mengatakan, kelima pasien tersebut terserang muntaber sejak 12 Januari lalu dan sudah diberikan pertolongan yang insentif. ”Kita sudah beri infus dan obat-obatan dan status pasien harus dirawat selama beberapa hari,” katanya pada Puailiggoubat, 15 Januari

M

PUSKESMAS - Puskemas Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Mentawai, tempat warga yang terserang muntaber dirawat lalu.

Menurutnya penyebab munculnya penyakit muntaber ini pada umumnya adalah pengaruh lingkungan yang kotor,

air tidak bersih. Pasien muntaber ini baru pertama kali dirawat di Puskesmas Saibi.

Toro mengimbau warga untuk selalu

Camat Sikakap Tegur Pengelola PNPM SIKAKAP - Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2011 dan 2012 dinilai masyarakat kurang maksimal. Hal itu terungkap saat Musyawarah Antar Desa di Gedung Serba Guna Sikakap, 19 Januari lalu.

Menurut Camat Sikakap Heppy Nurdiana, selama ini pihak PNPM baik fasilitator maupun Unit Pengelola Kecamatan (UPK) hanya datang untuk minta tanda tangan. “Memang di papan informasi yang ada di kantor camat ditempelkan jenis kegiatan dan alokasi anggaran yang dipakai,

tetapi, kondisi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan,” katanya.

Heppy menambahkan, tidak hanya masyarakat yang bingung dengan program ini, aparat desa dan dusun juga bingung. Karena itu Happy mengingatkan pelaku PNPM itu bukan kontraktor.

“Konsep PNPM itu sudah jelas yaitu pemberdayaan. Nah kalau masyarakat sudah merasa diperdaya, berarti anda sudah keluar dari jalur dan itu harus diperbaiki,” tegas Happy.

Fasilitator Kecamatan PNPM Kecamatan Sikakap Yosrizal mengakui ada kelalaian dalam hal koordinasi

dengan banyak pihak, termasuk pemerintah. “Kedepan hal tersebut akan kami perbaiki, agar pelaksanaan program 2013 ini berjalan lancer,” ujarnya.

Sementara sebelumnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bank Dunia Agustus 2012 menemukan banyaknya proyek fisik yang menyalahi bestek seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, gedung serba guna, air bersih dan polindes. Kesalahan terjadi mulai dari pengadaan bahan yang tidak sesuai, penggunaan material yang tidak sesuai aturan hingga partisipasi masyarakat yang masih kurang, khususnya dalam pemeliharaan program yang sudah ada. (fs/r)

menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah meluasnya penyakit ini. “Kita mengimbau kepada warga untuk menjaga kebersihan lingkungan terutama limbah rumah tangga, sebab disitu sarangnya penyakit ini,” katanya.

Dari pantauan Puailiggoubat di

Kantor Camat Siberut Tengah Akses Internet SAIBISAMUKOP-Kini di Kantor Camat Siberut Tengah sudah tersedia fasilitas internet untuk kepentingan dan tugas-tugas pemerintahan.

Fasilitas internet ini sudah aktif sejak dua bulan lalu. bisa mengakses internet, hal itu diungkapkan Camat Siberut Tengah Jarson Sauddeinuk pada Puailiggoubat, 23Januari lalu.

“Dengan adanya akses internet di kantor camat, kita tahu informasi dari luar, internet ini berasal dari dana perubahan. Inilah perubahan yang terus kita lakukan meski itu perlahan-lahan,” kata Camat Siberut Tengah, Jarson Sauddeinuk kepada Puailiggoubat, 23 Januari lalu.

Menurut Jarson, akses internet ini sangat dibutuhkan, terbukti warga dan guru selalu datang ke kantor untuk mencari informasi dari internet. (rr/r)

SAMBUNGAN HAL.4

Mentawai Krisis... kerja Rp 200, dan keuntungan Rp 290, total Rp 1.500 maka harga HET Rp 4.500 ditambah Rp 1.500 = Rp 6.000.

Penjualan yang langsung dilakukan dari kapal dan tidak melalui pangkalan menurut Nelson justru akan menguntungkan pangkalan karena pangkalan tidak lagi keluarkan biaya. Untung bagi pangkalan karena minyaknya cepat terdistribusi tanpa membelanjakan pospos pengeluarannya, akan tetapi bun-

tung bagi masyarakat yang sudah lama mengharapkan harga BBM sesuai HET dan tidak langka. Pemkab juga melakukan hal yang sama seperti yang terlihat saat truk Sekretariat Daerah langsung mengambil minyak dari kapal di dermaga dan bukan di pangkalan.

Beberapa pihak yang langsung mengambil BBM di kapal maupun pangkalan juga cenderung menyimpan BBM dan tidak menjual sebelum warga

puskemas, terlihat para pasien sedang tertidur dengan wajah pucat dan kondisi fisik kurus, sesekali para pasien merintih karena perut masih terasa melilit.

Perawat puskesmas mondar-mandir masuk ruangan melihat kondisi pasien sekaligus memberi obat-obatan.

Tirik Oinan Saleleubaja mengatakankan, ia dan istrinya Riska Sakatsilak terserang muntaber pada hari Minggu. Awalnya perut mereka terasa melilit sampai Senin. “Semakin parah, akhirnya kami diantarkan Senin siang ke Puskesmas,” katanya.

Keesokan harinya pasien baru juga dirawat di puskemas bernama Nurhayati (30) dari Dusun Simaombuk, Desa Cimpungan . “Pasien dari Simaumbuk ini masuk hari Rabu 16 Januari, ia mengidap penyakit muntaber,” ujar Tiur Mina Sagara-gara, staf Puskesmas, 18 Januari lalu.

Sementara dari lima yang dirawat satu pasien sudah sehat dan dibolehkan pulang. “Pasien yang bernama Gerson sudah pulang ke rumah karena kondisinya sudah sehat, dan yang lainnya masih dirawat tapi kondisi para pasien sudah mulai pulih,” kata Tiur.

Mengantisipasi penyakit muntaber ini mewabah, pihak puskesmas melakukan pelayanan maksimal selama 24 jam dan obat-obatan yang ada saat ini masih sangat memenuhi kebutuhan. (r)

kepepet untuk mendapatkan bensin.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Mentawai, Rikson Hutahayan mengatakan, sesuai tugas pokok dan fungsi mereka hanya berperan membantu Perindagkop dalam menjaga keamanan.

“Kita bertugas untuk menjaga agar tertib saja pendistribusian BBM, soal harga jual BBM tidak masuk dalam tugas kita dalam upaya penertiban” katanya kepada Puailiggoubat saat ditemui di

kantornya di Tuapeijat, Jumat 25 Januari lalu. Menurutnya, pengawasan dilakukan tim terpadu yang terdiri dari polisi TNi dan Dinas Perindagkop, camat dan kejaksaan. Namun selama 2012, hanya sekali saja dilakukan pengawasan oleh tim terpadu. Selain tim terpadu tingkat kabupaten, juga ada tim tingkat keca-matan.

Untuk kegiatan koordinasi dan monitoring BBM di Perindagkop

UMKM ini, pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 294.036.500 dengan rincian belanja pegawai Rp 123.750.000 dan belanja barang jasa Rp 170.286.500 akan tetapi setelah perubahan anggaran dikurangi dengan pagu Rp 229.636.500 yang terbagi dalam belanja pegawai Rp 59.350.000 dan belanja barang jasa tetap. Namun Puailiggoubat tidak mendapatkan data apakah anggaran itu terealisasi atau tidak. (o)

MENTAWAINEWS Terbatasnya dana jamkesmas dan jamkesda dan tidak adanya dana jaminan sosial untuk membantu keluarga pasien yang sedang dirawat sakit, staf RSUD Tuapeijat dan staf Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terpaksa merogoh kocek pribadi.

Puailiggoubat

6

Jamkesmas Belum Sentuh Semua Warga FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Rapot Pardomuan Simanjuntak

anyaknya penduduk miskin di Mentawai-data BPS 2010 berjumlah 15.058 jiwa membuat semuanya belum terakomodir dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Penelusuran Puailiggoubat di di Desa Sidomakmur, Kecamatan Sipora Utara, Mentawai, hanya 59 kepala keluarga yang mendapatkan jamkesmas, 13 Januari lalu.

Menurut Sekretaris Desa Sidomakmur, Hadi, banyak warganya yang diajukan untuk mendapatkan Jamkesmas itu namun tidak seluruhnya mendapatkannya, bahkan beberapa penerima tahun sebelumnya tidak mendapatkan kartu tahun ini.

Salah seorang warga di Sipora Jaya mengatakan, hanya ada lima keluarga di desa itu yang mendapatkan jamkesmas tahun ini berdasarkan data yang diketahuinya dari kepala desa.

Selain keterbatasan jatah jamkesmas dan jamkesda bagi masyarakat, ketiadaan anggaran untuk keluarga yang mendampingi pasien di rumah sakit juga sering menjadi kendala.

“Jamkesmas dan jamkesda untuk pasien yang tidak mampu walau masih banyak warga yang memang kurang mampu masih belum mendapatkan kartu itu, namun jika keluarganya yang mendampinginya untuk mendapatkan layanan kesehatan itu juga tidak mampu

NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

B

PASIEN MELAHIRKAN - Seorang ibu hendak melahirkan dirujuk ke Padang dengan menggunakan kapal ambulans terapung bantuan TVone maka keluarga pasien juga akan moratmarit mencari pendanaan sekedar biaya hidup mereka saat menunggui keluarga mereka yang sedang dirawat atau bahkan jika dirujuk ke Padang,” kata Hadi.

Oleh karena tidak ada jamsos ini, pihak RSUD Tuapeijat dan Dinas Sosial biasanya menjadi SKPD yang diminta untuk menanggung jawabi keluarga pasien.

Direktur RSUD Tuapeijat, Marulam Simatupang yang ditemui di ruang kerjanya Rabu, 23 Januari lalu, mengatakan pihaknya telah menangani biaya hidup kebanyakan keluarga pasien selama berobat di RSUD dengan patungan bersama dengan PNS lainnya di lingkungan RSUD, terkadang mereka memotongkan SPPD. “Secara kemanusiaan, saya tidaklah

Dana Bandes Rp29 Juta Dipakai Kebutuhan Kantor MUNTEI - Dana bantuan desa (bandes) tahap II tahun anggaran 2012 senilai Rp 29 juta dipakai untuk pembangunan kantor desa di Muntei. Hal itu disampaikan bendahara desa Joel Salaisek, kepada Puailiggoubat, 13 Desember lalu.

“Dana bandes itu kami pakai untuk membangun MCK di kantor desa. Paling sedikit dananya ada Rp10 juta yang digunakan untuk membeli material pasir, batu kayu kloset dan seng termasuk upah kerja,” katanya.

Sisa dana Bandes tersebut digunakan untuk beli semen, sebab diperkirakan masih ada kekurangan . Selain itu dana ini akan dipakai untuk membayar utang di kedai, sebab ada staf lain yang mengambil makanan untuk kantor namun tidak melapor dulu sama bendahara.

“Untuk itu masyarakat jangan berasumsi negatif, sebab memang dana dipakai untuk pembangunan,” katanya. (ls)

keberatan atas penanggulangan biayabiaya itu dari kantong pribadi saya dan PNS lainnya di RSUD. Hanya saja saya berharap agar ada kebijakan menganggarkan kegiatan jamsos untuk menanggulangi hal-hal seperti itu,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigarsi Mentawai, Paulinus Sabelekpangulu, mengatakan di kantornya ada bidang rehabilitasi dan jaminan sosial yang di bawahnya ada seksi jaminan sosial.

Namun untuk anggaran jaminan sosial berupa bantuan bagi keluarga pasien yang tidak mampu dan sedang menunggui keluarganya yang sedang dirawat tidak ada. “Anggaran untuk jaminan sosial tidak ada, dan bahkan kita sudah anggarkan di APBD 2013, namun kabarnya dicoret,” katanya, Jumat 25 Januari lalu.

Ia juga mengatakan, pihaknya juga menjadi sasaran ketika ada warga tidak mampu memohon bantuan. “Apa yang

mau kami berikan, tidak ada anggarannya” katanya.

Ia mencontohkan saat warga Simatalu yang hanyut oleh gelombang saat memancing, maka ia dan PNS lain di kantornyalah yang patungan membiayai mereka. Dan menurut Paulinus tidak hanya itu saja. “Sudah sering kita lakukan demikian, bahkan saya merasa segan dengan staf saya,” katanya.

Tahun 2013, kejadian sama untuk menanggulangi keluarga kurang mampu juga terjadi. Sebutlah Ayu, warga Masokut berusia 9 tahun yang dirujuk dari Puskesmas Sioban ke RSUD di Tuapejat, 19 Januari lalu. Ayu diduga menderita penyakit radang otak sehingga kejang-kejang dan tak bisa makan.

Menurut salah seorang sumber di RSUD, keluarga pasien tidak mau dirujuk ke RSUP dr. M. Djamil Padang karena mereka tidak punya biaya hidup di sana bahkan kurang fasih berbahasa Indonesia.

Namun setelah berkoordinasi dengan Wakil Bupati Mentawai Rijel Samaloisa, Sekretaris Daerah Ifdil Gusti dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Maifrizal ,pasien dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang.

Namun di Padang, biaya hidup keluarga pasien terpaksa ditanggung pihak RSUD dengan menggunakan dana taktis. Marulam meminta perawat pendamping yang ia kirim untuk memberikan Rp500 ribu kepada orang tua pasien dari total Rp 1 juta yang dikasih untuk dana persiapan bagi perawat pendamping.

Bukan hanya RSUD yang diminta bertanggung jawab terhadap pasien.

Paulinus saat dikonfirmasi juga diminta untuk menalangi biaya itu. “Saya juga ditelepon untuk mengupayakan dana bagi orangtua pasien, dan diminta untuk menjamin perawatan pasien dan biaya hidup keluarga yang menemani pasien,” ungkap Paulinus.

“Darimana saya ambil dananya, sedangkan anggaran saja belum cair dan bahkan tidak ada anggaran bantuan semacam itu” katanya lagi. Tidak hanya itu, Paulinus juga sudah enggan meminta stafnya iuran.

Meski demikian, Paulinus akan berusaha mencari solusi untuk persoalan seperti itu. Menurutnya mengacu kepada Permendagri 32 tahun 2011 yang telah diubah dengan Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang bantuan social, bisa dianggarkan dalam bentuk dana hibah dari pos biaya tak terduga. Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya telah melakukan rapat beserta bupati dan sekda tentang bantuan sosial ini namun belum rampung.

Sementara Wakil Ketua DPRD Mentawai, Nikanor Saguruk mengatakan DPRD tidak mencoret alokasi anggaran untuk bantuan masyarakat miskin. “Dananya ada karena itu untuk masyarakat kita, hanya jumlahnya pastinya saya tidak ingat,” katanya melalui telepon, 30 Januari.(rpt/r)

Pemuda Simabolak Bersihkan Selokan SIMABOLAK - Pemuda Dusun Simabolak, Desa Saibisamukop, Kecamatan Siberut Tengah, Mentawai bekerja sama dengan warga bergotong royong membersihkan lingkungan di sekitar dusun, Senin, 21 Januari lalu.

Pemuda dan warga setempat fokus membersihkan selokan dusun yang begitu kotor. “Pembersihan ini dilakukan karena sudah terlihat kotor,

kita ingin bersih,” kata Yusak Kantohe, Ketua pemuda Simabolak.

Sementara Kepala Dusun Simabolak Elieser Sanakkat, mengatakan goro bersama dilakukan tiap Senin, dan sudah ada beberapa program pembersihan yang sudah disepakati bersama melalui musyawarah.

“Seperti pembersihan selokan, pembuatan bak sampah dan jamban

yang alat-alatnya sudah disiapkan PKK Desa Saibisamukop. Ini kita lakukan agar lingkungan bersih dan kita terhindar dari penyakit,” ujarnya.

Selain dari program tersebut, yang akan dilakukan adalah pendataan rumah warga yang tidak mampu dan perbaikan paralon bak air. Kegiatan lain mengumpulkan sumbangan untuk warga yang sakit. (rr)

7

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

Huntap yang akan dibangun berjumlah 2.072 unit dengan anggaran sebesar Rp486 miliar.

Hunian itu dibangun di Pulau Pagai Utara, Pagai Selatan, dan Sipora

Izin Pengolahan Kayu Terbit, Huntap Segera Dibangun FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Tim Redaksi

adan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat menerima izin pengolahan kayu untuk pembangunan hunian tetap (huntap) di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Izin pengolahan kayu tersebut menjadi sinyal terkait kelanjutan pembangunan fasilitas tempat tinggal bagi korban gempa dan tsunami.

Akan tetapi, belum diketahui kapan pembangunan tersebut bisa terealisasi.

Dalam surat bernomor S.76/Menhut-VI/ BUHA/2013 tertanggal 18 Januari 2013 itu, hanya tertuang izin dari Dirjen Bina Usaha Kementerian Kehutanan yang mengizinkan pemanfaatan kayu dari 3.500 hektar hutan untuk diolah menjadi huntap. “Dalam waktu dekat ini, huntap akan segera dibangun,” kata Kepala BPBD Sumbar Yazid Fadhli di Padang, Selasa, 22 Januari lalu.

Menurutnya, huntap yang akan dibangun berjumlah 2.072 unit dengan anggaran sebesar Rp486 miliar. Hunian itu dibangun di pulau Pagai Utara, Pagai

B

RAPAT - Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Bambang Sulistianto (tengah) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbar, Yazid Fadli saat rapat Rehap Rekon di Gubernuran Sumbar Selatan, dan Sipora.

Saat ini, sedang dalam tahap persiapan untuk proses land clearing (penebangan lahan) oleh Primkopad Korem Sumbar sesuai dengan surat dari Dirjen Bina Usaha Kementerian Kehutanan.

“Kita berharap proses ‘land clearing’ yang rencanakan dilakukan

Gelapkan Dana, Bendahara PNPM 2010 Akan Diadukan ke Polisi MUNTEI - Dituduh telah menggelapkan dana PNPM tahun anggaran 2010 sebesar Rp11 juta, Fransiskus Tatebburuk akan diadukan ke polisi. Hal itu dikatakan Kepala Desa Muntei, Tulut Ogok saat rapat dengan pengurus BPD baru dan lama pada 28 Januari lalu.

“Untuk sementara uang yang dipakai Fransiskus ini masyarakat yang melunasi dengan cara memotong hasil penjualan semen, pasir dan batu dan bahkan upah tukang di Dusun Muntei senilai Rp1 juta,” katanya.

Dengan pemotongan penjualan pasir dan material lain sebesar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kubik selama 2012, akhirnya dana Rp11 juta yang diduga digelapkan Fransiskus bisa tertutupi.

Uang yang terkumpul tersebut dipakai membeli mebeler Polindes Muntei.

Dalam rapat itu juga terungkap penyebab pemotongan dana PNPM 2012 berupa pinjaman yang harus dibayar kembali oleh aparat pemerintah. Namun sejumlah warga memprotes kebijakan itu karena tidak terkait dengan PNPM 2010.

Sementara Fransiskus membantah telah melakukan penggelapan dana PNPM 2010 dimana saat itu dia menjabat bendahara.(ls)

TPK PNPM 2012 Berutang pada Masyarakat MUNTEI - Pengurus TPK Program PNPM 2012 ternyata masih berutang uang pembelian material yang jumlahnya mencapai Rp29 juta. Hal itu disampaikan Ketua TPK Desa Muntei Markus Sabailatti kepada Puailiggoubat, 24 Desember lalu.

Jaktor, penambang material mengatakan kebutuhan mereka sangat mendesak karena utang di kedai mau dibayar namun uang belum ada.

Karena kondisi ini Markus berharap TPK mencairkan dana masyarakat, sebab kondisi mereka selalu mendapat intimidasi.(ls)

Primkopad Korem Sumbar cepat dilakukan sehingga pembangunan huntap segera dilakukan,” ujarnya.

Sementara, untuk percepatan pembangunan huntap ini, BPBD meminta pemerintah Mentawai segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan pokmas. “Untuk material pembangunan, direncanakan menggunakan bahan kayu dan semi permanen, sedangkan bentuknya juga bisa berupa rumah kayu panggung, sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat,” kata Yazid.

Ditambahkan Suryadi, Kasi Rehab Rekon Huntap Mentawai di BPBD Sumbar, sebelum land clearing akan dilakukan tahap cruising dan tata batas

tanah. “Sebelum land clearing kita akan lakukan timber cruising (inventarisasi kayu) dan tata batas tanah kemudian lalu dibuatkan berita acaranya dan waktu yang dibutuhkan 25 hari tapi itu bisa kita percepat,” katanya kepada Puailiggoubat di kantornya di Padang, 26 Januari lalu.

Untuk kepastian waktu pembangunan huntap, Suryadi belum bisa memastikan kapan akan dimulai. “Karena kita tidak tahu proses di lapangan seperti apa karena mungkin saja masih ada pengurusan lain dan tentunya membutuhkan waktu. Dan untuk anggaran pembangunan 1 unit rumah Rp68 juta telah dikirim ke rekening setiap pokmas

yang sudah dibentuk, jadi itu sudah bisa dicek namun penggunaannya harus ada pernyataan kepala keluarga untuk bersedia membangun rumahnya nah kalau sudah selesai baru anggarannya dapat dicairkan dan itu tetap dalam dampingan kita,” kata Suryadi.

Sementara warga Dusun Surat Aban, Bulasat, Pagai Selatan, yang direlokasi pemerintah di lokasi logpon Lakkau pasca bencana tsunami 2010 lalu, akhirnya dikembalikan ke kampung lama. Lokasi yang dipilih ditentukan masyarakat di belakang pemukiman di atas bukit. Hal tersebut disampaikan Firman Saogo, Kepala Desa Bulasat di kediamannya di Sikakap pada Sabtu, 12 Januari lalu.

“Lokasi pemukiman sementara yang saat ini mereka tempati bermasalah dengan status hutan yang adalah suaka alam atau hutan lindung. Makanya, setelah berkoordinasi dengan bupati dan pihak BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, warga Surat Aban yang direlokasi di satu titik dengan Limosua dan Lakkau, harus dipindah,” katanya.

Dengan kondisi ini ia menawarkan warga Surat Aban dikembalikan ke kampung lama yang sudah disiapkan warganya sendiri. “ Bupati dan BPBD Mentawai setuju dan dalam waktu dekat ini, mereka akan turun melihat lokasi yang kami tawarkan” jelasnya.

Meski sudah disetujui pemerintah namun masyarakat gusar sebab kenapa tidak dari awal mereka katakan, kalau dari awal dilakukan bisa sudah siap rumah mereka. (prl/tris/fr/r)

Ayah Kandung Cabuli Anaknya SIKAKAP-Berpura-pura mengusir roh jahat, DS (41) mencabuli anaknya Melati (nama samaran), remaja yang masih berusia 16 tahun di rumahnya di Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Mentawai, 1 Januari lalu.

Menurut keterangan korban kepada petugas Polsek Sikakap, Senin 7 Januari lalu, saat kejadian itu ayahnya berpura-pura sebagai dukun. Menurut DS pada anaknya itu ada roh jahat yang mencelakai nyawa korban. ”Saat ritual dilakukan ayah saya menyuruh membuka pakaian saya dengan alasan agar roh jahat yang ada di tubuh saya cepat keluar. Anehnya, ritual pengobatan dilakukan pada malam hari,” katanya saat melapor di Polsek Sikakap.

Kejadian itu ternyata bukan perbuatan yang pertama. Sejak korban duduk di sekolah dasar kelas II, DS

sudah mulai mencabuli korban.

“Saya sudah dirusak oleh bapak saya saat masih di kelas II SD. Setelah itu, kejadian yang sama diulanginya September 2012 lalu. Alasannya, saya ada mengidap roh jahat, dan itu harus di keluarkan dengan ritual pengobatan yang dilakukannya sendiri,” katanya.

Sementara pelaku DS saat diinterogasi polisi, awalnya menyangkal kejadian tersebut. “Nggak mungkin saya lakukan pak, karena dia anak kandung saya,” kilahnya. Namun saat pelaku dihadapkan dengan korban, pelaku tidak berkutik.

Kanit Reskrim Polsek Sikakap, Aiptu Edwar Sakri, mengatakan pelaku kemungkinan akan dikenakan pasal berlapis. “Berhubung korban masih di bawah umur, selain pidana umum pasal 294 ayat 1 tentang percabulan, juga telah melanggar pasal 81

ayat1 dan pasal 82 UU. No. 23 Ta 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ancaman pidana kurungan 15 tahun ditambah denda 300 juta” jelasnya.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selesai, tim Reskrim Polsek Sikakap menggelar rekontruksi kejadian di belakang kantor Polsek Sikakap pada Rabu, 9 Januari lalu. “Kita sudah melakukan reka ulang kejadian, dan lokasinya di belakang kantor ini.

Kita buat semirip mungkin karena lokasi kejadiannya jauh di Dusun Guluguluk, Desa Saumanganyak.

Cuaca hujan yang tidak memungkinkan kita ke sana,” jelas Aiptu Peris Wardoyo, Kabid. Humas Polsek Sikakap.

Sore itu juga pelaku dikirim ke Padang dengan KMP. Ambu-Ambu untuk selanjutnya diproses secara hukum. (fs/r)

MENTAWAINEWS Aliansi Masyarakat Pembela Pembangunan (AMPP) melakukan aksi di depan RSUD Tuapeijat saat penggugat serta hakim Pengadilan Negeri 1A Padang datang ke lokasi yang disengketakan

Puailiggoubat

FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

M Mendrofa, penggugat tanah RSUD Tuapeijat di Mentawai didemo Aliansi Masyarakat

Pembela Pembangunan (AMPP) saat datang ke lokasi sengketa bersama hakim Pengadilan Negeri Padang, 18 Januari lalu.

Mendrofa mengklaim tanah seluas 2 hektar itu sudah dibelinya dari Tukirin dan Pajiem, pemilik tanah yang merupakan warga transmigrasi di Mentawai, berdasarkan kwitansi pada tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp 20 juta.

Sementara Tukirin dan Pajiem telah kembali ke Jawa tahun 1990-an lalu.

Kasus ini cukup pelik karena terjadinya perpindahan sertifikat kepada sejumlah tangan. Tanah yang dibebaskan tahun 2002 lalu, telah mendapat gugatan beberapa kali sejak 2010 lalu. Tukirin dan Pajiem adalah dua orang yang paling awal menggugat, Mendrofa awalnya mengaku pengacara dua warga transmigrasi itu. Ribut-ribut ini terjadi karena memang kelengkapan dokumen penghibahan tanah ke pemerintah ini belum diselesaikan.

Namun warga asli Mentawai yang memiliki tanah itu sebelumnya tidak \ gugatan Mendrofa itu. Aliansi terima Masyarakat Pembela Pembangunan (AMPP) tidak terima tanah yang dulunya dihibahkan ke warga trasmigrasi diperjual belikan hingga terjadi gugatan perdata Rp 7 miliar.

Koordinator aksi, Martin mengaku kesal dengan adanya gugatan itu.

“Karena kebaikan kami, orangtua kami memberikan tanah itu kepada warga transmigrasi dan tidak ada jual beli, kenapa sekarang ada jual beli dan digugat,” jelasnya.

Dikatakannya dalam adat Mentawai, tanah yang diberikan kepada orang lain boleh dikelola seumur hidupnya, akan tetapi tidak boleh dijual dan jika terjadi penjualan maka tanah akan ditarik kembali. “Kami berikan tanah dengan cuma-cuma, kenapa dijual dan digugat setelah diberikan ke pemerintah, memang siapa dia,” ujarnya.

Dihadapan hakim serta penggugat A.M Mendrofa, demonstran menyerukan agar hakim tidak membela-bela penggugat. Orator demonstran Suibi Taikatubut Oinan juga membacakan pernyataan sikap yang terdiri dari 7 poin diantaranya AMPP akan memperjuangkan tanah dari setiap orang dan tindakan yang ingin merebut dan mengu-

8

Penggugat Tanah RSUD Tuapeijat Didemo Warga

Rapot Pardomuan Simanjuntak

A

NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

DEMO - Warga yang tergabung dalam AMPP demo penggugat tanah RSUD asai tanah Mentawai untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Mereka meminta kepada hakim untuk menghukum keras mafia tanah yang mereka samakan dengan koruptor dan teroris. Pada poin lainnya mereka menyatakan bahwa Mendrofa bukanlah pemilik sah atas tanah yang diperkarakan dan meminta hakim untuk menolak gugatan Mendrofa serta mengembalikan hak kepemilikan kepada Pemkab Mentawai.

AMPP akan berada di garis depan bersama-sama dengan Pemkab Mentawai untuk mempertahankan tanah RSUD untuk kepentingan masyarakat dan jika tuntutan AMPP tidak ditanggapi maka mereka akan melakukan aksi penolakan yang lebih besar hingga titik darah penghabisan.

Kasubag Perundang-ndangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Seri Eli, sebagai salah satu tim yang mengurus persoalan gugatan tanah ini mengatakan, proses hingga ada ribut-ribut soal tanah RSUD sangatlah panjang dan melibatkan beberapa nama termasuk dari kalangan PNS. Ia lalu menjabarkan awal sengketa.

Tanah transmigrasi dihibahkan ke Pemkab Mentawai tahun 2002. Pada Februari 2012, Pemkab Mentawai telah mengumpulkan pemilik tanah trans yang berlokasi di RSUD untuk rapat, namun Tukirin dan Pajiem yang merasa keberatan tidak hadir karena memang mereka telah berada di kampung halamannya di Jawa jauh sebelum Mentawai menjadi kabupaten.

Setelah pertemuan itu, lanjut Seri Eli, mantan Kasat Pol PP Mentawai Suardi menyatakan menerima surat kuasa dari Pajiem dan Tukirin untuk mengurus tanah itu dan meminta ganti rugi ke pemkab. Namun pemkab menolak karena Suardi tidak ada hubungannya dengan tanah yang dipersoalkan.

“Pemkab mau berurusan dengan Pajiem dan Tukirin,” katanya pada Puailiggoubat di kediamannya, 25 Januari lalu.

Pada April 2012, A.M Mendrofa mengatakan ia telah mengirim surat ke Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet untuk meminta klarifikasi terkait tanah atas nama Suardi. Menurut Seri Eli, Mendrofa telah mengurus surat kuasa dari Pajiem dan Tukirin untuk mengajukan gugatan ke Pemkab Mentawai.

Gugatan yang diajukan Mendrofa sebagai kuasa hukum penggugat di antaranya adalah menuntut Pemkab Mentawai untuk mengosongkan tanah yang di atasnya telah dibangun RSUD atau diganti rugi.

Gugatan lalu masuk ke pengadilan dan pemkab meminta bantuan ke kuasa hukum dari kejaksaan yaitu jaksa pengacara negara pada akhir April 2012.

Pengadilan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bernegosiasi dalam rangka damai selama 2 bulan. Saat nego, pemkab menawarkan beberapa solusi dan mengakui bahwa kelengkapan admintrasi untuk penghibahan dari pemilik tanah belum diselesaikan.

Saat itu, lanjut Seri Eli, Mendrofa tetap saja ngotot dan menuntut ganti rugi sebesar Rp 350 ribu/meter untuk 2 hektar dan totalnya sekitar Rp7 miliar.

Karena tidak ada kesepakatan, maka kasus berlanjut.

Di pengadilan, Mendrofa meminta pemkab membayar sewa sejak pembangunan gedung itu karena pemkab tidak sah menguasai tanah itu. Sewa dihitung selama 3 tahun berturut-turut sebesar Rp 100 juta setiap tahun/hektar. Untuk 2 hektar selama 3 tahun, Mendrofa menuntut Rp 600 juta.

Pada Mei 2012, pemkab mengutus tim yang dikoordinir asisten III untuk mengklarifikasi ke Pajiem dan Tukirin di Jawa. Pengakuan Tukirin dan Pajiem

justru mengejutkan. Mendrofa telah menemui mereka dan kepada mereka diberikan surat-surat untuk ditandatangani namun mereka tidak tahu apa isi surat itu yang akhirnya diketahui bahwa surat itu adalah surat kuasa untuk menggugat pemkab di pengadilan.

Mengetahui surat yang mereka tanda tangani itu adalah untuk keperluan gugatan ke pemkab, Tukirin dan Pajiem mengatakan mereka tidak mau menggugat pemkab kecuali mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Proses pengadilan pun berlanjut dan pemkab mendatangkan Sugito dan Sudarmono sebagai saksi pada bulan Agustus 2012. Namun sebelum memberikan kesaksian, Tukirin dan Pajiem datang ke pengadilan dan mengatakan kepada majelis hakim ia sebagai pemilik sah atas tanah sesuai sertifikat mencabut kuasa kepada Mendrofa serta mencabut gugatan atas tanah kepada pemkab.

Hakim meminta keduanya untuk membuat surat pernyataan secara tertulis. Maka kasus pun berhenti setelah Pajiem dan Tukirim membuat surat pencabutan kuasa Mendrofa serta gugatan secara tertulis pada awal September 2012. Oleh karena itu kasus pun berhenti dan menganggap gugatan tidak pernah ada.

Walau gugatan serta kuasa hukum telah dicabut dan kasus terhenti, tapi sertifikat tanah masih dipegang Mendrofa dan tidak dikembalikan ke Tukirin dan Pajiem. Mendrofa akhirnya mengaku bahwa telah membeli tanah tersebut dari Tukirin dan Pajiem. Mendrofa pun mengajukan gugatan baru dengan tergugat pertama adalah Tukirin dan Pajiem dan tergugat kedua adalah Pemkab Mentawai bersama-sama dengan Kepala Dinas Kesehatan serta kepala RSUD. Menurut Seri Eli, dalam gugatannya

Mendrofa mengatakan ia telah membeli tanah itu dari Pajiem dan Tukirin berdasarkan kwitansi pada tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp 20 juta dan meminta kepada hakim untuk mengesahkan jual beli tanah berdasarkan kwitansi itu. Surat jual beli tanah tidak ada karena ia telah memegang sertifikat tanah.

“Padahal Mendrofa memperoleh sertifikat itu dari Suardi dan bukan dari Pajiem dan Tukirin,” kata Seri Eli. Pihak pemkab mengklarifikasi kembali ke Tukirin dan Pajiem. Menurut kedua orang itu mereka tidak pernah menerima uang Rp 20 juta dari Mendrofa. Menurut pengakuan Tukirin dan Pajiem, mereka hanya menerima uang masing-masing sebesar Rp 7.500.000 dan bukan untuk jual beli. Yang memberikan uang itu kepada mereka bukanlah Mendrofa tetapi melalui Farida, salah satu notaris di Surakarta.

Mereka juga menandatangani kwitansi kosong dan tidak tahu untuk apa kwitansi itu. Oleh karena mengatakan tidak pernah menjual tanah itu ke Mendrofa, Tukirin dan Pajiem pun mendatangi notaris Sumarto di Surakarta untuk membuat surat pernyataan. Dalam pernyataannya mereka menyatakan bahwa tanah yang mereka tinggalkan ke anak mereka Sugito dan Lajimin telah mereka ketahui telah dibangun RSUD. Tukirin meninggalkan tanah trans itu antara tahun 1990-1992 sedangkan Pajiem pada tahun 1994 sesaat setelah sertifikat diterbitkan. Mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan jual beli dengan Mendrofa dan surat ini menjadi barang bukti pemkab di pengadilan.

Oleh karena gugatan kedua ini dengan tuntutan ganti rugi Rp 5 miliar lebih rendah Rp 2 Miliar dari gugatan pertama, hakim pun mendatangi lokasi pada 18 Januari 2013 untuk melihat objek perkara dan disambut dengan aksi demo AMPP. Sidang akan berlangsung sekitar 4 kali persidangan lagi dan pada 30 Januari 2013, Pemkab akan mengajukan saksi Gito Muliono, Sudarmono dan Sukirman yang menurut Seri Eli, mereka bertiga mengetahui proses perpindahan sertifikat itu hingga ke tangan Mendrofa.

Sepintas Seri Eli mengungkap bahwa awalnya sertifikat itu dipegang oleh anak Pajiem dan Tukirin yaitu Gito dan Lajimin. Kemudian Sukirman meminjam sertikat itu untuk difotocopi akan tetapi tidak dikembalikan lagi. Oleh Sukirman, sertifikat itu diberikan ke Suardi untuk mengurus ganti rugi dan dari Suardi sertifikat itu pindah ke tangan Mendrofa. (o)

9

Puailiggoubat

MENTAWAINEWS

NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

Tersangka diancam hukuman penjara 20 tahun, dan diduga telah merugikan negara sebesar Rp 858 juta.

Kepala BPBD Mentawai Tarminta Sakerebau Ditahan

Patrisius Sanene FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

K

epala Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai Tarminta Sakerebau

ditahan Kejaksaan Negeri Tuapejat, di LP Muaro Padang Rabu, 30 Januari lalu.

Penahanan ini dilakukan setelah sebelumnya Tarminta ditetapkan sebagai tersangka, September tahun lalu.

“Dalam penahanan ini terkait lanjutan kasus DAK 2009 dimana Tarminta sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Mentawai telah melakukan penyimpangan pengadaan mebeler untuk 41 sekolah yang ada di Mentawai yang seharusnya dikelola masing-masing sekolah,” kata Sagar Lumban Gaol, Kepala Kejaksaan Negeri Tuapeijat di kantor perwakilan di Jalan Khairil Anwar Padang, sesaat setelah penahanan.

Penahanan akan dilakukan kejaksaan selama 20 hari menunggu surat dakwaan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, jelas Lumban Gaol.

SAKSI - Tarminta saat menjadi saksi kasus PSDH di Pengadilan Tipikor Untuk menyelidiki kasus ini, Kejari Tuapejat telah memeriksa 70 saksi.

“Dalam kasus tersebut berdasarkan hasil audit BPKP terbaru, kerugian negara

mencapai Rp858 juta,” tambah Edmon Rizal, Kasi Intelijen Kejari Tuapeijat.

Menurut Sagar Lumban Gaol, Tarminta akan dikenakan pasal 2 subsider, pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara.

Seperti berita Puailiggoubat edisi 249, 1-14 Oktober 2012 halaman 4, Kasi Intelijen Kejari Tuapeijat Edmon Rizal mengatakan, keterlibatan Tarminta terkait penuturan Suwardi di persidangan yang menyatakan adanya peran Tarminta yang memerintahkan Suwardi untuk melakukan pemungutan kepada tiap kepala sekolah dalam pengadaan mebiler dimana saat itu Tarminta menjabat Kepala Dinas Pendidikan sementara Suwardi Kepala Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD pada 2009.

Dalam kasus ini, Suwardi telah divonis terlebih dahulu oleh hakim Tipikor Pengadilan Negeri Padang, pada 26 Juni 2012 dengan hukum penjara 6,5 tahun. (r)

Jalan Limu-Gotab Salah Juknis

Pimpinan Pusat GKPM Mengunjungi Korban Gempa dan Tsunami

SAIBI SAMUKOP-Jalan tanjakan curam yang dibangun Program Pengembangan Prasarana Desa(P2D) Mandiri 2011-2012 dari Dusun Limu menuju Gotap, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah, mendapat tanggapan dari Camat Siberut Tengah Jarson Saudeinuk. Ternyata OMS yang membuat jalan ini sudah menyalahi petunjuk teknis (Juknis).

“Jalan yang curam dan berbahaya itu merupakan kesalahan juknis kon-

NEMNEMLELEU-Untuk menyemarakkan perayaan Natal 2012 dan Tahun Baru 2013, Pimpinan Pusat dan beberapa staf Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM) melakukan kunjungan ke beberapa dusun untuk melakukan ibadah bersama warga jemaat .

Sekjen GKPM Pendeta Immerius Sakerebau, mengatakan tujuan kunjungan tersebut untuk merayakan natal dan tahun baru bersama jemaat yang jauh dari pusat kecamatan. “Secara khusus, warga jemaat yang ada di pengungsian menjadi prioritas kunjungan kami,” katanya Senin, 7 Januari lalu.

Ia juga mengatakan, selama dua tahun lebih, mereka hidup dalam ketidakpastian pascatsunami yang meluluhlantakkan kampung mereka. Kejelasan hunian tetap mereka pun hanya janji yang belum pasti kapan ada realisasinya.

Adapun jemaat yang dikunjungi oleh pimpinan pusat beserta staf GKPM tersebar di beberapa titik relokasi yang berada di Pagai Utara dan Pagai Selatan. “Kami juga melakukan kunjungan kepada beberapa jemaat selain yang berada di relokasi, seperti Aban Baga, Bubuget, Bunga Rayo dan Malakopa,” ucapnya.

Kunjungan ini dilakukan pada saat natal mulai dari 24-26 Desember 2012, kemudian dilanjutkan pada tahun baru mulai tanggal 31 Desember 2012 sampai 1 Januari 2013. (fs/r)

sep P2D Mandiri,” katanya saat ditemui di kantornya, 23 Januari lalu.

Menurutnya, kesalahan ini terlihat saat masuk P2D, OMS tergesa-gesa yang mengerjakan jalan tersebut.

Mulai dari pembukaan, pembabatan dan pembentukan serta pembuatan jalan baru. “Selain jalan Gotab, jalan Saibi-Simoilalak rusak parah karena akibat dari kelalaian OMS,” ujarnya.

Seharusnya, kata Jarson, sebelum proyek dikerjakan, persiapan jalan itu FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

MELINTAS - Dua pengendara Muara Siberut sedang menempuh Jalan LimuGotab

sudah ada. Berdasarkan petunjuk teknis (juknis), sebelum jalan dibeton sudah ada badan jalan yang tersedia dari dulu.

“Tapi saat ini P2D masuk jalan baru dibuka, itulah akibatnya,” katanya.

Kemiringan badan jalan tersebut sangat tajam mencapai 45 derajat.

Dibandingkan dengan badan jalan yang pernah dibangun lewat PNPM Mandiri disamping jalan tersebut.

Lebih parah lagi kondisi jalannya tidak banyak semen bahkan lebih banyak pasir sehingga kendaraan roda dua yang melintasi jalan itu akan terpeleset.

Jolai (35) warga Maileppet, yang pernah melintasi jalan tersebut pernah jatuh karena tidak bisa mengendalikan motornya begitu tajamnya penurunan saat itu. “Tanjakan itu sangat berbahaya, saya saja pernah jatuh saat melintasi jalan itu, jika badan jalan lama yang dipakai untuk membangun jalan baru itu tidak terlalu curam, jangankan bawa motor saat akan menaiki jalan dengan berjalan kaki pun masih kesulitan karena begitu curamnya,” katanya.

Ternyata tidak hanya jalan menuju Gotab yang salah. Hasil evaluasi dari Kecamatan Siberut Tengah ternyata kualitasnya kurang memuaskan. “Kita melihat dan menilai dari P2D pertama

dan perubahan hasilnya belum memuaskan, kualitasnya masih 75 persen,” katanya.

Meski masih banyak pembangunan P2D Mandiri yang kurang berkualitas namun ada dua tempat yang dibangun P2D yang berkualitas cukup baik. “Kualitas bangunannya yang baik itu di Dusun Matoimiang dan jalan ke Sigaiktaligei di Saibi, selebihnya itu karena masih kurangnya kesadaran warga membangun daerahnya sendiri,

mereka hanya mengutamakan untung,” ujarnya.

Karena itu Jarson menegaskan pada pembangunan P2D Mandiri tahun ini akan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi, agar jalannya nanti akan lebih berkualitas sesuai yang diinginkan. Sebelumnya pada tahun 2012 Kecamatan Siberut Tengah mendapatkan 111 paket P2D Mandiri dan di anggaran perubahan 70 paket total keseluruhan 181 paket. (rr/trs/r)

Puailiggoubat, NO.Puailiggoubat 256, 15 - 31 Januari 2013

10 12

NO. 252, 15 - 30 November 2012

Inilah Jadwal UN 2013 Yang Tetap dan yang Berubah dalam UN 2013

JAKARTA - Standar kelulusan pada Ujian Nasional (UN) tahun ini tidak berubah dari ketentuan tahun lalu, yaitu nilai rata-rata UN minimal 5,5.

Pola penghitungan nilai akhir juga tidak jauh berbeda. Hanya saja hasil UN dan nilai akhir pada tahun ini dijadikan salah satu syarat bagi para peserta didik untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri.

"Siswa dinyatakan lulus UN jika nilai rata-rata dari semua nilai akhir paling rendah 5,5 dan nilai minimal per mata pelajarannya 4,0. Itu yang harus dipenuhi," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, Khairil Anwar Notodiputro, Rabu (30/1/2013).

Pengertian nilai akhir sendiri, lanjutnya, merupakan kombinasi dari nilai sekolah dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dengan bobot 40 persen dan nilai UN dengan bobot 60 persen. Sementara nilai sekolah diperoleh dari gabungan 40 persen nilai rapor dan 60 persen nilai Ujian Sekolah.

"Ini berlaku untuk semua jenjang baik SD, SMP dan SMA. Kalau SMK ada nilai kompetensi keahlian kejuruan denga kriteria kelulusan minimal 6,0," jelas Khairil.

Sementara untuk jenjang menengah atas, Khairil mengatakan bahwa meski nilai standar kelulusan untuk UN 2013 tidak mengalami perubahan yang signifikan, bukan berarti peserta didik bisa bersantai dan tidak mempersiapkan diri dengan baik. Pasalnya, hasil UN dan nilai akhir ini menjadi syarat wajib jika ingin mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SNMPTN) 2013. Untuk SNMPTN ini, tidak ada nilai standar minimal yang ditentukan, namun peserta didik tersebut harus lulus UN. "Siapa saja bisa ikut kalau SNMPTN selama dia lulus UN yang jenjang menengah atas atau kejuruan," tandasnya.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akhirnya merilis secara resmi jadwal Ujian Nasional (UN) 2013 melalui laman resmi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud. Jadwal UN 2013 ini tercantum dalam Prosedur Operasi Standar UN yang diunggah pada Rabu (30/1/2013).

Kepala Balitbang Kemdikbud, Khairil Anwar Notodiputro, mengatakan bahwa Prosedur Operasi Standar UN atau biasa disebut POS UN ini baru ditandatangani oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada Selasa (29/1/2013) lalu. Dalam POS UN ini, tidak hanya jadwal UN saja tapi juga dicantumkan peraturan lain seperti standar kelulusan dan tata tertib. “POS UN sudah diunggah dan dapat dilihat di website Balitbang dan BSNP. Kemudian hardcopy dan softcopy juga sudah dikirimkan ke masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi,� kata Khairil Rabu (30/1/ 2013).

Berdasarkan POS UN tersebut, UN untuk tingkat SMA/MA akan diselenggarakan pada tanggal 15-18 April. Sementara untuk tingkat SMK dan SMALB, UN akan digelar pada tanggal 15-17 April. Bagi siswa yang sakit atau berhalangan hadir dapat

mengikuti UN susulan yang diselenggarakan pada tanggal 22-25 April.

Untuk tingkat SMP/SMPLB/MTs, UN digelar pada tanggal 22-25 April dengan rincian mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sama seperti tingkat SMA, UN susulan dilakukan

sepekan setelah UN berlangsung yaitu pada tanggal 29 April-2 Mei. Sementara untuk tingkat SD/ SDLB/MI, UN akan diselenggarakan pada tanggal 6-8 Mei dengan mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. UN susulan bagi yang sakit atau tidak hadir akan dilaksanakan pada tanggal

13-15 Mei. Untuk pengumuman kelulusan sendiri, tingkat SMA/SMALB/SMK/MA akan diumumkan pada tanggal 25 Mei. Kemudian tingkat SMP/SMPLB/MTs diumumkan pada tanggal 1 Juni dan tingkat SD/SDLB/MI pengumuman hasil UN 2013 dilakukan pada tanggal 8 Juni. int

Sekolah Diminta Segera Daftarkan Siswa ke SNMPTN JAKARTA - Panita Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri mendorong sekolah-sekolah segera mendaftarkan siswa untuk mengikuti seleksi yang mulai tahun ini digratiskan pemerintah.

Hingga saat ini, sekitar 50 persen SMA/MA/SMK yang memasukkan data siswa ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa di laman resmi SNMPTN. "Sekolah-sekolah sebenarnya sudah diundang untuk ikut SNMPTN. Terserah sekolah mau memanfaatkan atau tidak. Namun, sampai saat ini, Panitia SNMPTN tetap proaktif mengajak sekolah segera mendaftarkan siswa mereka," kata Sekretaris Umum SNMPTN 2013 Rochmat Wahab Kamis (31/1/2013).

Menurut Rochmat, pendaftaran SNMPTN baru dilakukan 50 persen dari sekitar 28.000 SMA/ MA/SMK di seluruh Indonesia.

Pendaftaran siswa yang dilakukan sekolah dengan mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) berakhir 8 Februari. Namun, mulai

1 Februari, siswa yang direkomendasikan sekolah bisa mendaftar untuk memilih program studi yang diminati.

"Tetapi jumlah siswa yang didaftarkan sudah mencapai 2 juta orang," kata Rochmat, yang juga Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Menurut Rochmat, SNMPTN

tanpa tes secara online ini tetap mengedepankan prestasi siswa. Untuk itu, kejujuran sekolah dalam mengisi rapor dan merekomendasikan siswa sangat diutamakan.

"Tiap perguruan tinggi punya sistem untuk bisa menilai siswa yang layak lolos. Dalam pendaftaran siswa, kami

menganut sikap percaya pada data yang disampaikan kepala sekolah.

Karena itu, kami berharap sekolah jangan macam-macam, misalnya memanipulasi data," kata Rochmat.

SNMPTN merupakan jalur masuk PTN tanpa seleksi untuk siswa berprestasi. SNMPTN ini hanya bisa diikuti lulusan tahun 2013. Kuotanya 50 persen dari daya tampung PTN. Selain SNMPTN, ada juga jalur seleksi mandiri bersama berupa ujian tulis yang diselenggarakan bersama-sama oleh sejumlah PTN dengan kuota 30 persen. Jalur lain, seleksi mandiri, dilaksanakan tiap PTN dengan kuota 20 persen. Retno Listyarti, wali kelas XII SMAN 13 Jakarta, mengatakan, sekolah mendaftarkan siswa yang berminat tanpa membatasi jumlahnya.

"Tahun lalu hanya yang peringkat 1-10. Tahun ini terbuka untuk siapa saja yang berminat," kata Retno sambil menyebutkan bahwa tahun lalu yang lolos SNMPTN undangan sebanyak 70 siswa. int

Puailiggoubat 11 12 11

Puailiggoubat, NO.Puailiggoubat 256, 15 - 31 Januari 2013

NO.15 256, 15 November - 31 Januari 2013 NO. 252, - 30 2012

JAKARTA - Sistem baru pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013 ini ternyata kembali menuai kontroversi. Sistem baru yang berakibat pada pengurangan kuota dari jalur tertulis ini dianggap bentuk diskriminasi bagi anak-anak dari golongan menengah ke bawah yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan bahwa penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada nilai rapor dan hasil Ujian Nasional (UN) ini seakan hanya memfasilitasi anak-anak dari golongan menengah ke atas yang umumnya juga belajar di sekolah unggulan.

“Sekarang yang nilai rapor dan UN-nya bagus itu biasanya dari sekolah yang bagus juga. Dan itu biasanya didominasi anak orang kaya,” kata Retno,Sabtu (29/12/ 2012).

“Mereka ikut bimbel, les privat, sekolahnya juga menggelar

pendalaman materi. Tentu nilainya terus bagus,” jelas Retno.

Sementara bagi sekolah yang biasa saja, umumnya memiliki siswa dari kalangan yang beragam baik golongan menengah hingga yang menengah ke bawah. Anak-anak ini tidak mampu ikut bimbingan belajar dan lain sebagainya karena kondisi ekonomi yang pas-pasan. Akibatnya, nilai rapornya biasa saja dan hasil UNnya juga tak akan mampu mendongkrak peringkat.

“Ini akan menjadi tidak adil bagi mereka. Kesempatan melanjutkan pendidikan jadi terbatas. Apakah pola seperti ini tepat?” tandasnya.

Namun hal ini dibantah oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh. Justru dengan pola baru ini siswa dari golongan manapun dapat merasakan pendidikan di perguruan tinggi negeri. Bahkan ia menjelaskan bahwa anak-anak dari golongan menengah ke bawah tersebut juga banyak yang berprestasi.

“Kami lihat dari hasil Bidik Misi.

Anak-anak ini ternyata nilainya malah lebih baik. IPKnya selalu di atas 2,75.

Jadi jangan salah, anak-anak kurang mampu ini juga mampu bersaing dan berprestasi,” jelas Nuh. SNMPTN 2013 mendatang akan mengadopsi cara penerimaan mahasiswa baru jalur undangan yang mengedepankan nilai rapor dan hasil UN. Kuota yang akan diterima dari hasil tes ini ditargetkan sekitar 60 persen. Sementara untuk ujian tulis akan berganti nama menjadi SBMPTN dengan kuota minimal 30 persen dan sisa 10 persen akan diakomodir dari jalur mandiri.

Sarat kecurangan Retno juga mengatakan bahwa ujian tulis pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri cukup memiliki kredibilitas dan minim tingkat kecurangannya. Oleh karena itu, dia menyesalkan langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengurangi kuota ujian tulis pada SNMPTN 2013.

“Ini yang pakai hasil UN dinaikkan jadi 60 persen kuotanya. Padahal UN itu sarat kecurangan,” kata Retno.

“Anak-anak juga tak lagi termotivasi

JAKARTA, — Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013 tak lagi menjadi nama untuk ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri secara tertulis. Namun, pemerintah tetap akan menyelenggarakan ujian tulis melalui tahapan lain yang diberi nama Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

SNMPTN hanya akan mengakomodasi kesempatan untuk lulusan tahun 2013. Ujian tertulis SBMPTN menjadi satu-satunya kesempatan kepada para lulusan SMA/SMK/MA pada tahun 2011 dan 2012 yang ingin masuk PTN. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, ujian tulis tetap akan diselenggarakan dengan kuota minimal 30 persen dari keseluruhan. Pelaksanaan ujian tulis ini juga menyesuaikan dengan jadwal SNMPTN yang pendaftarannya baru dibuka pada Februari mendatang.

"Ujian tulisnya nanti sendiri dan kuotanya hanya sekitar 30 persen. Ini fungsinya juga untuk anak-anak yang lulus tahun lalu, tetapi belum berhasil masuk PTN, bisa coba lagi di ujian tulis," kata Nuh di Gedung A Kemdik-bud, Jakarta, Rabu (12/12/2012).

Namun, untuk ujian tulis ini, calon peserta tetap akan dikenai biaya pendaftaran yang besarannya mencapai ratusan ribu bergantung pada jurusan yang dipilih saat ujian.

Pelaksanaannya sendiri diperkirakan antara bulan Juni atau Juli 2013 serentak di seluruh Indonesia.

"Rencananya itu Juni atau Juli. Yang pasti setelah pengumuman SNMPTN keluar, akan dilanjutkan dengan ujian tulis ini," ujar Nuh. Selain dua metode seleksi ini, masing-masing PTN juga diberi hak untuk menyelenggarakan ujian mandiri dengan daya tampung hanya 10 persen dari keseluruhan. Namun, umumnya tidak semua PTN akan mengadakan ujian mandiri, terutama jika dengan dua seleksi sebelumnya jumlah kuota sudah terpenuhi. Salah satu PTN ternama yang sudah pasti tidak akan menggelar ujian mandiri adalah Institut Teknologi Bandung (ITB). (int)

seperti dulu karena masuk lewat ujian tulis itu biasanya ada rasa bangga tersendiri,” tambahnya lagi.

Ia pun menilai dengan sistem ini seleksi masuk perguruan tinggi negeri akan ikut terkena berbagai praktik kecurangan seperti langkah katrol nilai yang akan membuat para siswanya dapat lolos masuk perguruan tinggi negeri incarannya. Meski pihak panitia SNMPTN 2013 telah menyiapkan sanksi tegas bagi pihak yang melakukan katrol nilai siswa, ia yakin hal ini tetap akan terjadi.

“Kita lihat saja nanti. Saya khawatir ujian masuk yang biasanya sedikit tindak kecurangan ini berubah menjadi

masif seperti pelaksanaan UN,” ungkap Retno.

Sebelumnya, Panitia Pelaksana SNMPTN 2013 menjamin bahwa katrol nilai sulit terjadi karena siswa juga wajib melakukan verifikasi terhadap data yang dimasukkan oleh sekolah melalui Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Selanjutnya akan ada penyesuaian juga oleh panitia dari nilai dalam PDSS dengan nilai berdasarkan rapor dan ijazah asli. Jika tidak sesuai maka risikonya siswa tersebut batal masuk perguruan tinggi negeri pilihannya. int

JAKARTA, - Jika selama ini Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) identik dengan saringan melalui ujian tertulis, maka pada tahun 2013 formatnya berubah.

Seleksi melalui SNMPTN kini hanya didasarkan pada nilai rapor, hasil Ujian Nasional (UN) dan prestasi akademik peserta selama pendidikan menengah.

Merujuk dengan metode penerimaan mahasiswa baru yang akan dilakukan pada 2013 mendatang, cara yang dilakukan pemerintah ini sama persis dengan SNMPTN untuk jalur undangan pada tahun 2012. Bedanya, kuota untuk tahun depan melalui jalur ini akan bertambah dari 40 persen menjadi 60 persen dari total jumlah kursi di PTN. Jenis seleksi inilah yang nantinya akan bebas biaya pendaftaran bagi peserta.

Sementara itu, kuota sisa minimal 30 persen akan diakomodir melalui ujian tertulis yang diberi nama baru, yaitu Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Untuk ikut seleksi ini, tentu saja calon peserta harus membayar biaya pendaftaran.

Ketua Umum Panitia Pelaksana SNMPTN 2013, Akhmaloka, membenarkan bahwa metode seleksi yang dipakai dalam SNMPTN kali ini mirip dengan jalur undangan. Namun perbedaannya adalah sistem ini memperbolehkan seluruh siswa untuk ikut serta mengikuti seleksi.

"Memang mirip dengan jalur undangan. Tapi kalau jalur undangan itu kan diundang hanya beberapa persen siswa saja yang ikut sesuai akreditasi sekolahnya. Nah ini tidak demikian. Jadi 100 persen siswa dari sekolah dengan akreditasi A atau B boleh ikut seleksi. Hanya caranya mirip jalur undangan," kata Akhmaloka Kamis (13/12/2012).

Langkah ini diambil agar proses integrasi dari pendidikan menengah menuju pendidikan tinggi dapat berjalan baik. Selama ini yang terjadi, banyak siswa yang memiliki prestasi akademik menonjol di sekolah akhirnya gagal pada ujian tertulis SNMPTN karena alasan-alasan tertentu.

"Misalnya, ada anak yang selama tiga tahun selalu ranking satu. Tapi saat SNMPTN, dia sakit perut sehingga tidak konsentrasi mengerjakan soal dan akhirnya gagal. Apa yang dilakukan tiga tahun itu kan seperti sia-sia saja," jelas Akhmaloka.

Hal ini yang kemudian membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil kebijakan bahwa SNMPTN harus mengakomodir siswa-siswa yang memiliki prestasi akademik bagus di pendidikan menengah untuk dapat melanjutkan pendidikan tinggi di PTN berkualitas.

"Sekali lagi, ini hanya caranya saja yang mirip dengan jalur undangan. Tapi semua siswa di seluruh Indonesia boleh ikut seleksi ini," tandasnya. int

Puailiggoubat NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

12

Sosok

Puailiggoubat 13 NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

WAKIL KETUA DPRD MENTAWAI, NIKANOR SAGURUK:

Masyarakat Menunggu Action Kita FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

N

ikanor Saguruk, sosok muda berusia 37 tahun ini belakangan sering mengkritik kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, belum banyak kemajuan yang terjadi di Mentawai padahal sudah 12 tahun menjadi kabupaten sendiri. Karena itu sebagai salah satu pimpinan di DPRD Mentawai, bersuara lantang mengkritisi kebijakan dan kinerja pemda menurutnya adalah salah satu fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan.

Meski Partai Damai Sejahtera, partai yang mengusungnya menjadi wakil rakyat di DPRD Mentawai tidak lolos dalam Pemilu 2014, Nikanor menganggap karir politiknya belum habis. Belum menentukan pilihan antara pindah ke partai lain atau tetap di PDS, Nikanor menyatakan aktivitas sosialnya tidak akan pernah berhenti walau tidak lagi menjadi wakil rakyat nantinya. Berikut petikan wawancaradengan wartawan Puailiggoubat di Tuapeijat, beberapa waktu lalu.

Akhir-akhir ini, Anda sangat lantang mengkritik Pemda Mentawai, baik soal kebijakan, soal APBD atau penganggaran terutama saat pembahasan APBD 2013, apa yang anda lihat dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran yang dilakukan pemda akhir-akhir ini ?

Niat kita adalah mendorong pemerintah, Kabupaten Mentawai sudah 12 tahun. Dalam era bupati lama dan saat ini bupati baru adalah harapan banyak orang, oleh karena itu perlu kita dorong hal itu. Saya kritis terhadap itu dan saya kritis bukan hanya saat ini. Dari dulu saya sudah sampaikan beberapa hal yang menurut saya harus dilakukan. Ketika kita bicara soal kebijakan, ada beberapa kebijakan yang kita bicarakan di DPRD namun berbeda ketika di lapangan. Ini membuat kita bertanya ini ada apa ? Tapi prinsipnya adalah kita mendorong

pemerintah, artinya kita tidak mungkin berbicara ini ekor kalau kita tidak tahu kepalanya. Oleh karena itu membuat saya harus sampaikan ke pemerintah, ketika saya diamkan berarti saya tidak melakukan fungsi saya sebagai DPRD dalam hal pengawasan.

Dalam wawancara Anda sebelumnya dalam Puailiggoubat, banyak kejanggalan yang dilakukan Pemda dalam pembahasan APBD 2013, mulai dari pembahasan RPJMD, pembahasan KUA PPAS dan APBD, bisa anda beberkan apa saja itu ?

DPRD diatur oleh tata tertib, dan kalau kita mengacu kepada tata tertib maka proses-proses pembahasan itu harus dilakukan. Harus dimulai dari mana, kita tidak mungkin memulai proses dari B, tetapi kita harus mulai dari proses sesuai abjad A, artinya DPRD sudah diatur dengan tata tertib yang kita buat sendiri. Kita memiliki badan musyawarah di DPRD yang akan membuat agenda sidang sesuai prosedur dan mekanisme seperti apa. Hal ini tidak hanya saya yang sampaikan hal ini, tapi semua DPRD. Ini menjadi sebuah kendala ketika kita mengambil kebijakan karena ada beberapa langkahlangkah yang menurut saya diabaikan.

Di DPRD ketika bersepakat terhadap sesuatu maka disepakati, tapi ketika hal itu menjadi suatu prinsip yang tidak boleh dilakukan maka kita tidak lakukan. Proses B tidak boleh dilakukan ketika A belum. Beberapa hal yang urgent kita harus lakukan sesuai tahapan dan jangan melangkahi tahapan tahapan proses pembahasan.

Tapi sepertinya Anda hanya bersuara sendiri sementara anggota DPRD lainnya tidak bersuara, apa yang terjadi di DPRD, banyak yang menilai DPRD kurang kritis, bagaimana tanggapan Anda ?

Saya kira itu mungkin penilaian dari luar, seperti teman-teman media atau

masyarakat. Bagi saya kalau itu benar dan harus dilakukan, maka saya lakukan. Sudah waktunyalah kita berbicara apa yang menurut kita harus kita sampaikan.

Pemerintahan kita ini sudah 12 tahun, eranya juga sudah berbeda.

Oleh karena itu kita harus kritis, saya juga mengajak teman-teman untuk kritis dan memosisikan diri sebagai anggota DPRD. Kita kritis tidak dalam rangka tendensius atau karena tidak suka dengan si A atau si B. Ketika kita menyampaikan sesuatu, itu merupakan membangun komunikasi dengan sesama DPRD dan pemerintah dan tidak dalam soal suka atau tidak suka, tapi dalam rangka membangun. Kalau kita tidak sampaikan dan kritis, artinya kita sama saja dengan istilah datang, duduk dan diam dan selesai, itu kan tidak jamannya lagi. DPRD harus kritis, kritis kebijakan karena orientasinya adalah ke masyarakat atau publik, ini kepentingan umum dan bukan kepentingan lembaga atau partai. Saya kira masyarakat kita menunggu action kita Apakah fungsi pengawasan DPRD selama ini berjalan mengingat banyak proyek pemerintah yang tidak selesai atau selesai tapi banyak bermasalah ?

Secara pribadi saya mendorong dan mengajak teman-teman untuk melakukan fungsi pengawasan.

Secara aturan fungsi DPRD adalah legislasi, pengawasan dan budgeting.

Tiga fungsi ini mari kita manfaatkan, kita perankan fungsi ini dan bangun komunikasi dengan pemerintah. Dalam beberapa statement saya, saya minta kepada SKPD untuk menyampaikan program agar fungsi kita DPRD dapat berjalan.

Selama ini kita turun ke lapangan dan sampaikan temuan ke pemerintah dan berhenti di situ saja. Pemerintah dan DPRD terkadang hanya sampai di situ saja. Kita juga melakukan pengawasan melalui hearing (dengar pendapat) yang kita lakukan dan sampaikan beberapa program yang tidak selesai kepada pemerintah atau terbengkalai. Argumennya adalah situasional, sudah tidak waktunya lagi mengatakan situasional yang menyebabkan pembangunan tidak selesai. Tidak ada lagi alasan cuaca atau terkendala oleh hal lain. Saya pernah sampaikan ke pemerintah kita harus rangkul berbagai pihak seperti masyarakat, LSM serta lainnya dalam melakukan pengawasan. Kita semua

berhak mengkritisinya, dan saya sebagai DPRD siap dikritik juga kok.

Kalau secara teknis saya tidak mengetahui mengapa suatu proyek bisa gagal dan tidak selesai.

Bagaimana dinamika di DPRD selama ini, seberapa kuat tarik menarik dan kekuatan politik bermain disana dan mempengaruhi anggota DPRD ?

Lembaga DPRD adalah lembaga politik. Saya sampaikan bahwa Fraksi PDS harus berdiri pada posisi oposisi.

Kita harus mengkritisi dan mengawal pemerintah ini tapi tidak dalam rangka tidak suka dengan si A atau si B kalau pun berposisi sebagai oposisi. Soal tarik menarik kekuatan politik di DPRD, itu sudah dinamikanya, bagi saya tidak asing lagi. Apa saja terjadi tarik menarik soal kepentingan terkait pembangunan dan banyak hal. Dan itu menurut saya sah-sah saja dalam rangka berdemokrasi kalau kita lihat dari sisi positif. Tapi kalau kita lihat dari sisi negatif maka asumsinya lain dan berbeda.

Soal pengadaan mobil dinas di akhir tahun lalu misalnya, kami dengar di DPRD sempat terjadi penolakan oleh sejumlah anggota dewan, namun toh pengadaan mobnas itu terjadi, bisa anda ceritakan bagaimana dinamika yang terjadi dan pendapat pribadi anda soal pengadaan mobnas itu seperti apa ?

Kalau soal ini bukan kepentingan DPRD, tapi kepentingan partainya.

Saat itu saya memang tidak hadir.

Dinamika yang terjadi di DPRD adalah karena mobil itu hanya diadakan pada tingkat alat kelengkapan DPRD, komisi, baleg dan badan kehormatan.

Sehingga terjadi semacam kecemburuan sosial, dan dinamika itu kan biasa saja. Sebenarnya kalau kita mau adil adakan saja untuk semua anggota DPRD yang 20 orang itu, adakan 20 mobil. Tetapi PAD kita kan masih sedikit, dan kalau satu komisi dikasih satu mobil marilah kita gunakan mobil itu secara bersama-sama dalam rangka mendukung kegiatan DPRD, tidak dalam rangka mendukung kepentingan si A dan si B. Saya rasa dinamika itu masih dalam tahap wajarlah.

Soal kinerja DPRD sendiri, tahun ini sangat sedikit perda yang ditetapkan. Mengapa sangat sedikit perda yang ditetapkan dari 17 ranperda yang sudah ditargetkan dalam program legislasi daerah ?

Sebagai salah satu pimpinan DPRD, saya sangat menyayangkan hal ini. Dari 17 ranperda ternyata

hanya beberapa ranperda saja yang kita tetapkan, saya menyayangkan itu. Kita telah mendorong Badan Legislasi walau banyak kegiatan DPRD agar fokus ke prolegda ini untuk menjadi perda sehingga target kita tercapai. Karena kita telah punya Baleg, kita berharap agar Baleg lebih fokus untuk membuat program, kalau targetnya 17 maka kita harus selesaikan. Ini kan sudah masa proses berakhirnya masa-masa jabatan DPRD, perlulah ada yang kita tinggalkan. Kendalanya adalah niat atau hati kita, kalau niat kita baik dengan tanpa mengabaikan agendaagenda lain di DPRD saya kira bisa selesai sesuai target. Saya tidak mau menyalahkan Baleg, dan tidak mau salahkan anggota DPRD lain, tetapi kembali ke niat kita saja. Kalau kita sportif dan mau jujur dengan tidak mengabaikan agenda lain di DPRD, saya kira bisa selesai. Saya optimis dengan hal itu dan berfikir positif.

Tidak salah kita selesaikan 2 perda dalam seminggu, intinya adalah niat.

Apakah kita punya niat untuk selesaikan produk-produk hukum menjadi perda atau tidak.

Partai anda PDS tidak akan ikut lagi dalam Pemilu 2014, apakah anda berencana pindah ke partai lain atau anda akan rehat sejenak dari dunia politik ?

Dengan tidak lolosnya PDS, bukan berarti saya harus berhenti sejenak di dunia politik, ini adalah proses. Kalau terkait akan pindah ke partai lain, kita tunggulah dan pasti akan ada jawaban apakah saya harus lompat pagar misalnya kan. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa dengan tidak lolosnya PDS bukan berarti sampai di sini karier politik saya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan termasuk kegiatan-kegiatan sosial yang menurut saya harus kita lakukan. (Rapot)

NIKANOR SAGURUK STH, MSI Kelahiran: Saibi Samukop, 24 Juli 1976 Pendidikan: SDN 01 Saibi Samukop (1990) SMP GKPM Nemnemleleu (1993) SMA N 1 Muara Siberut (1997) S1 STT Doulos (2003) S2 STIA Yappan Jakarta (2011) Nama istri: Nancy Sylviana Katilik Anak: Noel Kenzo Lavico Saguruk

Puailiggoubat NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

Terdapat dua opsi dalam rencana perubahan dapil ini. Rancangan pertama, tetap lima dapil, tetapi Kota Tangah dan Nanggalo harus dipisah.

Koto Tangah harus berdiri sendiri, sementara Nanggalo harus bergabung dengan kecamatan lain.

Daerah Pemilihan Pemilu 2014 di Padang Bakal Berubah FOTO:RAPOT/PUAILIGGOUBAT

Syafril Adriansyah

aerah Pemilihan (dapil) di Kota Padang pada pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 direncanakan bakal berubah.

Ketua Komiisi Pemilihan Umum (KPU), Alison, mengungkapkan, perubahan dapil itu sesuai dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yakni mensyaratkan jumlah kursi di setiap dapil 3-12 kursi.

Di kota Padang, terdapat daerah pemilihan yang lebih dari 12 kursi yakni Dapil II yang meliputi Kecamatan Koto Tangah dan Nanggalo.

“Dapil ini diusulkan untuk dipecah

14

D

PILKADA - Suasana pencabutan nomor urut saat Pilkada 2011 di depan kantor KPU Mentawai, di Tuapeijat menjadi dua dapil,” katanya.

Pada pemilu 2009, terdapat lima Dapil di Kota Padang yakni Dapil I meliputi Kecamatan Padang Barat-

Padang Utara, Dapil II Kecamatan Koto Tangah dan Nanggalo, Dapil III terdiri atas Kecamatan Pauh dan Kuranji.

Selain itu, Dapil IV meliputi

Kecamatan Padang Timur, Padang Selatan, Bungus, danDapil V mencakup Kecamatan Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan.

Menurut Alison, dalam waktu lima tahun terakhir, di lima dapil itu telah terjadi penambahan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan. Selain itu, juga terjadi perpindahan penduduk antarkecamatan.

“Terdapat dua opsi dalam rencana perubahan dapil ini. Rancangan pertama, tetap lima dapil, tetapi Kota Tangah dan Nanggalo harus dipisah. Koto Tangah harus berdiri sendiri, sementara Nanggalo harus bergabung dengan kecamatan lain,” katanya, Rancangan kedua, lanjut dia, membagi Padang menjadi enam dapil. Perancanngan dapil ini berdasarkan kriteria atau prinsip dasar dalam penyusunan dapil, seperti akses ke daerah sama, jumlah penduduk, dan kesamaan budaya. “Artinya, satu dapil jangan dikuasai satu kecamatan saja,” ujarnya.

Hingga kini, KPU Padang masih menerima masukan dari berbagi pihak dalam rancangan perubahan dapil tersebut. Dijadwalkan, pengesahan dapil itu dilakukan pada bulan Februari 2013. ( o) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Oknum Polisi Keroyok Mahasiswa PADANG- Sejumlah oknum polisi diduga memukuli mahasiswa Universitas Putra Indonesia (UPI) Padang, Shaka Musti Diguna (21), sesaat sesudah melakukan razia di kawasan Padang Timur, 22 Januari lalu.

Akibatnya Shaka menderita sejumlah luka lebam di bagian wajah dan sekujur tubuhnya kesakitan. Insiden ini telah dilaporkan Shaka ke Kepolisian Daerah Sumatra Barat, 23 Januari lalu didampingi LBH Padang.

Saat pemeriksaan Shaka di Mapolda Sumbar menuturkan, insiden terjadi saat razia kendaraan di depan Mapolsek Padang Timur, Selasa 22 Januari lalu pukul 14.15 WIB. Ia mengendarai sepeda motor bersama salah seorang temannya, Agung Tirtayasa. “Motor yang kami bawa warna putih nopol BA 6814 WM. Kondisi motor tersebut bodinya rusak karena masuk lubang.

Motor itu belum sempat diperbaiki,” tuturnya di jalan Jenderal Sudirman Padang.

Melihat ada razia mereka berhenti sekitar 50 meter karena tidak bawa helm. Tiba-tiba seseorang datang langsung menarik lengannya. Pelaku yang menghampiri korban ini berbadan gemuk, perutnya agak buncit dan memakai topi baret.

“Dia langsung memukul dengan siku

kanannya ke pipi kiri, kemudian meninju pipi kananku. Aku langsung turun. Motor oleng dan nyaris rebah.

Agung masih duduk di belakang. Waktu aku menjerit kesakitan, oknum itu dengan suara tinggi berkata Aden polisi ko mah (saya ini polisi),” katanya menirukan gaya oknum tersebut.

Saat itu Agung menepikan motor itu.

Kemudian dari depan Mapolsek Padang Timur kembali seseorang berlari ke arah mereka langsung saja meninju Agung.

“Oknum itu memukul Agung dengan gaya melompat dan seperti menghujat sekuat tenaga,” ulas warga Komplek Taruko I Blok BB no 18 RT 02 RW 11, Kelurahan Koronggadang, Kecamatan Kuranji.

“Saya baru tahu yang memukul saya itu adalah Ipda Daniel Partogi Simangunsong jabatannya Kanit Reskrim Polsek Padang Timur. Saat itu saya dan Agung mereka giring ke Mapolsek.” katanya.

Sampai di Mapolsek itu, ternyata pukulan tamparan tidak terhenti, satu anggota polisi kembali datang dan menamparnya. Shaka dan Agung dituduh telah melawan polisi. “Kamu yang melawan tadi sambil menampar pipi kiriku, kondisi badanku sudah oyong.

Kemudian salah seorang petugas itu menyuruhku dan Agung mengeluarkan dompet. Setelah mengeluarkan dompet,

sakuku dan Agung diperiksa. Badan kami digeledah. Agung tidak bawa dompet. Aku saja yang bawa dompet.

Aku disuruh mengeluarkan seluruh isi dompetku itu,” terangnya.

Kemudian, kata Shaka, aksi pemukulan masih berlanjut ketika dia ditanyai dan diinterogasi sampai pukul 16.30 WIB. Selama berada di Mapolsek ini keduanya beberapa kali dipukuli yang mengakibatkan luka lebam di wajah, dan trauma akibat diintimidasi. “Bahkan sempat diancam akan di DO dari kampus,” katanya.

Kejadian ini berakhir ketika keduanya menyerahkan permasalahan ini kepada polisi dengan meminta motor beserta STNK, SIM, dan kunci motor dikembalikan. “Namun saya masih belum terima atas pemukulan yang dilakukan aparat terhadap saya dan teman saya,” ujar Shaka.

Masalahnya belum selesai sampai di situ. Warga sekitar yang melihat Shaka luka lebam, menganjurkan Shaka kembali ke Mapolsek Padang Timur menanyakan alasan mengapa dia dipukuli. Saat itu dia ditemani Agung dan kerabatnya yang anggota TNI berpangkat Praka.

Seusai mendatangi Mapolsek, Shaka pun masih diintimidasi dan dipukuli, serta diminta meninggalkan dompetnya

BERIKAN KETERANGAN - Shaka memberikan keterangan kepada polisi di Mapolda Sumbar dan mengambil sepeda motor yang dibawanya siang tadi dengan berjalan kaki.

Tidak terima dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadapnya, Sha-ka pun melaporkan kejadian itu ke Unit Propam Poresta Padang, Rabu 23 Januari dengan nomor surat LP/ 03/1/2013/Propam.

Sampai saat ini motor beserta dompet, KTP, dan SIM masih ditahan Kanit Reskrim Polresta Padang Timur Ipda Daniel Simangunsong. Ternyata teror tidak hanya saja sampai disana.

Menurut ayah korban Muzirwan Muchtar (54), Rabu 23 Januari lalu, pukul 11.15 WIB ada telepon masuk, kebetulan ibu Shaka yang menelpon.

Pengakuan orang yang menelepon itu

bernama Gunawan dari Telkomsel.

Kemudian saat menelepon ibu Shaka langsung dimakinya. “Dia mengatakan kamu seperti pelacur, melihat gelagat itu langsung mematikan teleponnya,” ujarnya.

Sementara sampai berita ini ditulis, Jumat 25 Januari, ketika mendatangi Polsek Padang Timur di jalan Sutomo hari ini, Kapolsek Padang Timur Kompol Erman belum mau dikonfirmasi. Hal yang sama dengan Kapolresta Padang, Kombes Moch Seno Putro juga belum bisa memberikan keterangan.

“Bapak masih melakukan rapat dengan jajaran pejabat di Polresta ini, jadi belum bisa beliau memberikan keterangannya,” kata anggota polwan yang mendatangi wartawan. (rus)

15

Puailiggoubat

SEPUTARSUMBAR

NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

Kerugian diperkirakan Rp2,7 miliar yang meliputi kerusakan infrastruktur jalan, lahan pertanian dan pemukiman.

Longsor di Agam, Belasan Tewas

Rus Akbar

FOTO:DOK/PUAILIGGOUBAT

ujan deras menyebabkan tanah longsor dan menimbun 15 rumah di Kampung Dadok Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu dini hari, 27 Januari lalu. Hingga 30 Januari, 15 korban ditemukan tewas sedang lima lainnya masih hilang. Sementara sembilan orang lainnya luka-luka, delapan korban dirawat di RSUD Lubuk Basung.

Satu diantaranya dirujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Padang. Berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit M. Djamil Padang pada Puailiggoubat, korban ini merupakan korban longsor di Kampung Dadok, Jorong Data, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam bernama Anto, usia 31 tahun.

H

“Korban mengalami patah tulang tangan kanan dan luka-luka di sekujur tubuhnya akibat tertimpa reruntuhan bangunan,” jelas petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Agam, Bambang Warsito mengatakan, para korban yang ditemukan telah dimakamkan sedang warga yang kehilangan rumah diinapkan di pos-pos yang telah disediakan pemerintah.

Ia mengatakan tim BPBD Kabupaten Agam, BPBD Sumbar, TNI, Polri, aparat setempat dan dibantu masyarakat terus melakukan pencarian di lokasi kejadian. Berdasarkan data dari Pusdalops Sumbar, 29 Januari lalu, korban yang masih hilang yakni Bayar (70), Nursidah (65), Rani (8), Padri (9) dan Dt Sinaro (40).

Sementara Pemkab Agam merilis

LONGSOR - Kawasan longsor di Kampung Dadok Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam mengakibatkan 15 warga tewas tertimbun data kerugian akibat bencana longsor itu yakni Rp2,7 miliar yang mencakup

kerusakan infrastruktur jalan, lahan pertanian dan pemukiman. Hingga berita

ditulis, belum ada kejelasan terkait rencana relokasi pemukiman warga. (o) FOTO:FIELD

Kelola Sampah Atasi Banjir PADANG - Bencana banjir yang melanda Ibu Kota Jakarta telah merenggut relung kehidupan masyarakat. Kerugian akibat bencana ini luar biasa besar.

Apa lagi Jakarta telah menjadi tumpuan nasib kebanyakan masyarakat Indonesia. Intensitas curah hujan, tata ruang dan sampah disinyalir menjadi penyebab bencana tersebut.

Namun siapa sangka, di sebuah tempat di Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat seorang ibu mengasah keterampilannya mengelola sampah.

“Hati saya iba menyaksikan begitu banyak yang kehilangan harta benda.

Padahal, salah satu penyebab (banjir) dapat diatasi,” kata Nursanti, 34 tahun, warga Korong Tanah Taban Nagari Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur.

Sampah, menurut Nursanti, sudah menjadi bagian dari kehidupan keseharian. Setiap saat orang menghasilkan sampah dari setiap kegiatan yang dilakukannya. “Bagi saya, tentu sampah rumah tangga menjadi prioritas untuk dikelola,” katanya.

Nursanti memaparkan, mengatasi persoalan sampah rumah tangga haruslah dimulai dari dalam keluarga sendiri.

Memilah sampah adalah langkah paling penting yang harus dilakukan. Dia melakukan pemilahan terhadap jenisjenis sampah, terutama sampah organik dan non organik.

“Kan ada banyak jenis seperti plastik, kaca, kertas, logam serta sisasisa pengolahan makanan. Semua itu harus dipilah dulu. Setelah itu baru

masuk ke tahapan pengolahan. Tapi yang paling penting adalah mengurangi produksi sampah,” tandasnya.

Menurut Nursanti, mengurangi produksi sampah dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah kantong plastik yang digunakan untuk berbelanja, mengurangi pemakaian kertas. Bila tidak bisa dikurangi, maka perlu tindakan untuk menggunakan kembali. “Kan, kantong plastik bisa digunakan kembali. Atau kalau mau kertas-kertas bekas bisa digunakan bagian belakangnya,” lanjutnya.

Ditemui disela hari temu lapangan sekolah lapangan petani di kampungnya, 21 Januari lalu, Nursanti memperlihatkan hasil karya kelompoknya dalam mengelola sampah. Tampak berlusinlusin tas jinjing menggantung di tiang.

Tas jinjing itu terbuat dari sisa pembungkus kopi instan atau makanan ringan lainnya Sementara di bawah gantungan tas jinjing itu, tersusun rapi taplak meja yang terbuat dari sisa sedotan atau pipet. Warnanyapun bermacam-macam. Terlihat indah dan banyak orang tidak menyangka kalau taplak meja itu terbuat dari bahan-bahan bekas yang sekilas tampak tak berguna. Selain tas jinjing dan taplak meja, Nursanti juga membuat vas bunga beserta bunga plastik.

Nursanti memulai sekolah lapangan bersama kelompoknya sejak Juli 2011.

Menurutnya, pada saat itu sampah menjadi persoalan utama yang berhasil dipetakan oleh kelompok sekolah

lapangan. Selain sekolah lapangan pengelolaan sampah, masyarakat di Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur juga terlibat dalam sekolah lapangan pengembangan lumbung pangan hidup, pengurangan risiko bencana di sekolah dan pembibitan tanaman multi guna.

“Tapi jangan pandang ini (sekolah lapangan) hanya sebatas membuat kerajinan tangan saja. Ini hanya bagian dari proses belajar. Intinya kami ingin agar sampah dikelola dengan baik.

Sekolah lapangan memberikan kami pemahaman bahwa mengelola sampah dengan baik akan memberikan dampak luar biasa terhadap perbaikan mutu lingkungan. Jadi banjir di Jakarta tentunya dapat dicegah dengan tidak membuang sampah sembarangan,” paparnya. “Bahkan sekarang saya sudah tidak banyak melihat nyamuk di rumah. Ini semua berkat mengelola sampah,” katanya lagi.

Bersama kelompoknya, Nursanti turut terlibat mengkampanyeka gerakan jangan buang sampah sembarangan di dua sekolah dasar yang ada di nagarinya. Mereka menyediakan dua tong sampah besar di masing-masing sekolah. Keduanya digunakan untuk memilah sampah organik dan non organik. Sampah organik dibawa ke kebun kelompok untuk dijadikan kompos guna menunjang pertumbuhan tanaman lumbung pangan mereka.

Sementara sampah non organik digunakan sebagai bahan dasar kerajinan tangan.

BARANG DARI SAMPAH - Seorang Ibu menunjukkan barang yang dibuat dari sampah Walau saat ini kerajinan tangan buatan mereka hanya digunakan untuk konsumsi sendiri. Namun tidak menutup kemungkinan jika kerajinan tersebut dapat berkembang menjadi sumber penghasilan keluarga. “Kami sedang menyiapkan bentuk, model serta pasar yang lebih baik. Mudah-mudahan saja ada pihak lain yang dapat membantu kami selanjutnya,” kata dia.

Area Manager FIELD-Bumi Ceria, Rahmi Awalina, yang terlibat dalam sekolah lapangan tersebut menjelaskan pengelolaan sampah juga menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko penyakit sekaligus emisi gas rumah kaca.

Menurut Rahmi, kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan memberi ruang bebas bagi kuman, bakteri dan sumber penyakit lainnya untuk berkembang biak. “Kalau tidak dikelola, masyarakat tentu akan mengeluarkan biaya berobat yang tidak sedikit’” katanya.

Masyarakat, kata Rahmi, terbiasa membakar sampah di sekitar tempat

tinggal mereka. Hal ini tentunya juga merugikan kesehatan dengan banyaknya asap bekas pembakaran, terutama plastik. Selain kesehatan, asap yang teremisikan ke udara akan menambah konsentrasi gas pencemar udara dimana sebagiannya adalah gas rumah kaca.

“Bila gas rumah kaca terus menerus ter-emisi ke udara, bukan tidak mungkin jika perubahan iklim segera menjadi bencana besar yang menakutkan. Pola hujan akan berubah, penguapan tinggi disertai suhu panas juga akan mengancam kehidupan. Ditambah lagi dengan naiknya permukaan air lait serta dampak ikutan lainnya,” papar Rahmi.

Langkah kecil mengelola sampah tentunya akan menjadi sangat berarti bila dilakukan oleh banyak orang.

Namun juga akan sangat mengancam bila banyak orang tak peduli. “Karena itu, mengapa harus menunggu. Lakukanlah upaya pengelolaan sampah rumah tangga kita mulai dari sekarang,” pungkas Rahmi. (rus)

Puailiggoubat NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

8

Suara Puailiggoubat Menjaga Laut Mentawai

D

ua video yang muncul di situs Youtube.com tentang aksi penangkapan ikan menggunakan bom di perairan Mentawai membuat kita miris. Peristiwa ini sesungguhnya bukan kejadian baru namun sudah bertahun lalu.

Lalu, mengapa aparat keamanan dan Pemerintah Mentawai seolah tak berdaya mengatasi penjarah-penjarah laut ini?

Mengamankan wilayah laut Mentawai memang tidak mudah. Daerah kepulauan ini memiliki luas laut sekitar 78.000 kilometer persegi dan panjang pantai sekitar 1.400 kilometer. Para pelaku kegiatan ilegal ini bisa melakukan aktivitas merusaknya dimana saja. Bahkan juga di lokasi-lokasi wisata.

Namun para perusak yang melakukan aktivitas terlarang ini berlindung dari ketidakberdayaan aparat keamanan. Tahu bahwa jumlah aparat keamanan laut di Mentawai terbatas, mereka sengaja menangkap ikan di saat-saat tertentu misalnya saat natal dan tahun baru.

Padahal penangkapan ikan dengan menggunakan bom ini kegiatan yang dilarang. Dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, para pelaku penangkapan ikan menggunakan cara-cara illegal seperti bom dapat dikenai sanksi hingga Rp2 miliar dan kurungan maksimal 5 tahun. Namun sepertinya penegakan hukumnya masih lemah. Tidak banyak terdengar pelaku penangkapan ikan ilegal yang diproses di pengadilan.

Padahal penangkapan ikan menggunakan bom akan merusak terumbu karang, sementara karang merupakan rumah bagi ikan. Rusaknya terumbu karang akan menurunkan populasi ikan di lokasi tersebut. Turunnya populasi ikan akan menurunkan daya tangkap nelayan dan akan merugikan secara ekonomi.

Pemboman ikan yang mengakibatkan ikan mati, besar maupun kecil akan mengancam keberlanjutan kehidupan dan populasi ikan.

Kegiatan pemboman ikan ini juga bisa merugikan wisata Mentawai. Sejumlah pemilik resor di Mentawai kepada Puailiggoubat mengaku aktivitas itu menganggu dan membuat takut sejumlah turis yang sedang berselancar dan menyelam.

Perlu keseriusan dan tekad Pemerintah Mentawai untuk memerangi penjarah-penjarah ini. Melakukan patroli rutin, menambah jumlah aparat untuk bisa bersiaga di seluruh wilayah, menyediakan fasilitasnya secara lengkap sehingga tidak ada lagi alasan bahwa kapal tidak bisa patroli karena tidak ada BBM. Pemerintah Mentawai juga harus menggandeng masyarakat dan pelaku wisata aktif menjaga laut. Sudah saatnya kita berperang melawan para perusak itu.

16

Potensi Wisata Mentawai Belum Terkelola Maksimal S etelah menjadi kabupaten sendiri, kini Mentawai adalah salah satu aset wisata yang ada di Indonesia.

Mentawai adalah sebuah kepulauan yang terletaksekitar 135 km melintasi Samudra Hindia dan terdiri dari beberapa pulau besar diantaranya Pulau Siberut, Pagai, dan Sipora dan masing-masing pulau tersebut memiliki pulaupulau kecil serta potensi alam yang menarik. Ibukota Mentawai itu sendiri berada di Tuapejat.

Salah satu ciri khas suku Mentawai itu sendiri adalah penduduknya yang menganut kebudayaan, disesuaikan dengan kondisi alam sekitarnya. Selain budayanya yang kuat, masyarakat Mentawai juga dikenal dengan masyarakat yang bersahabat dan ramah, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Mentawai maka tidak salah orang asing menyebut Mentawai dengan sebutan “Mentawai Blue�.

Selain kondisi alamnya yang bisa dijadikan tempat wisata, ada juga beberapa daya tarik yang ada di Mentawai seperti gulungan ombak yang eksotis, budaya dan alamnya, serta flora dan fauna yang menjadikan Mentawai kaya dengan alamnya.

Siapa sangka dengan daya tarik ombak saja telah membuat para wisatawan datang untuk surfing bagi wisatawan yang memiliki hobi berselancar setelah ombak Mentawai ini dikategorikan sebagai ombak terbesar ketiga sejagat setelah Hawai dan Tahiti dan Mentawai juga memiliki sekitar 400 spot surfing atau titik selancar yang dapat dijadikan lokasi selancar para surfer.

Selain itu juga hamparan pasir putih dan lautnya juga yang menambah daya tarik Mentawai itu sendiri, di sekitar pantai ini juga ditumbuhi pohon mangrove

oleh: Meliana Seppungan

Mahasiswi Universitas Eka Sakti Padang

yang masih alami. Biasanya selancar ini dilakukan di Pulau Nyangnyang, Karang Majat, Masilok, Botik, dan Mainuk dan puncak kunjungan yang menarik jatuh pada bulan Juli dan Agustus karena pada saat itu ketinggian ombaknya bisa mencapai 7 meter dan oleh masyarakat Mentawai bulan-bulan tersebut musim Muaggau. Bagi wisatawan yang tidak bisa surfing, wisata bahari

musik.

Berburu adalah salah satu aktivitas atau tradisi suku Mentawai disebut dengan Murourou atau Mutapi dan ini biasanya dilakukan di hutan sedangkan Mubattau (menjaring) dilakukan di laut .

Tato juga adalah salah satu buda-ya unik yang pernah ada di Mentawai yang dikenal dengan istilah

adalah salah satu tempat wisata yang unik dimana kita berwisata di bawah laut. Kita bisa berenang dan menyelam. Di sana, kita juga bisa melihat potensi lautnya yang menarik, terumbu karang dan berbagai jenis kekayaan alam laut.

Budaya juga merupakan salah satu aset wisata yang menarik, beberapa hal menarik dalam budaya Mentawai adalah turuk laggai, adalah tarian tradisional masyarakat Mentawai yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki , sedangkan untuk perempuan disebut turuk pokpok dengan cara memukul bagian bokong sambil menghentakkan kaki seirama dengan

Mentawainya titi Tato itu sendiri adalah sebuah tahap penyempurnaan jiwa dan raga yang diyakini oleh masyarakat Mentawai karena tato tersebut dikenal dengan tradisi seni lukis tubuh yang mana tato ini memenuhi seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai di kaki, dan juga tato ini tidak bisa dihapus melainkan akan dibawa sampai mati karena dalam tradisi Mentawai.

Tato dianggap busana abadi yang dapat dibawa mati, dengan kata lain tato adalah tradisi yang hanya menjadi sebuah karya seni selama manusia yang memakainya hidup, selain itu juga tato

ini di percaya sebagai alat komunikasi yang menunjukan jati diri seseorang dan status sosial dalam masyarakat.

Selain budayanya yang unik, Mentawai juga memiliki potensi hutan yang bisa dijadikan wisata treking dan juga flora dan fauna di dalamnya. Kecintaan Mentawai terhadap hutan bermula dari kepercayaan Mentawai yang disebut arat sabulungan. Dengan kecantikan alam Mentawai inilah melahirkan empat primata endemik yang tepatnya hanya ada di Pulau Siberut yaitu Simakobu, Joja, Bilou, dan Bokkoi.

Dari hasil penelitian Mentawai ternyata tak hanya cantik tetapi juga tanpa disadari oleh masyarakat Mentawai itu sendiri bahwa tempat yang mereka bermain, beraktivitas, bekerja,hidup dan lainlain adalah termasuk kategori lirikan oleh para wisatawan.

Misalnya lokasi Siberut berada di Desa Maileppet, Desa Madobak, air terjun Sirilanggai, tempat pemandian alam Kulukkubuk yang sekarang biasa disebut oleh wisatawan adalah air terjun kulukubuk.

Mata air yang berada di tepi pantai yang mana ketika pasang besar air tersebut akan asin dan ketika pasang surut akan kembali tawar (sibuddak oinan) terletak di Desa Saibi Samukop kecamatan Siberut Tengah.

Sedangkan Pagai Utara adalah Taikako Hulu, hanya saja semua tempat-tempat wisata ini belum di produksi secara maksimal dan kondisi fasilitas masih kurang memadai, biasanya tempat ini hanya di fasilitasi dengan fasilitas seadanya.

Mentawai punya segalanya, sama halnya dengan Pulau Dewata (Bali), tetapi kenapa Mentawai tidak bisa bersaing?

17

Puailiggoubat

PODIUM

NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

Berlimpah Fasilitas, Minim Produktivitas S

epanjang tahun 2012 DPRD Mentawai hanya berhasil mengesahkan 5 (lima) Peraturan Daerah (puialiggoubat No.255 tahun XI). Jika dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun, maka rata-rata produk hukum yang berhasil diselesaikan oleh DPRD tidak sampai 1 perda setiap 2 bulan. Ini berarti DPRD hanya mampu menyelesaikan kurang dari sepertiga dari target yang ada dalam prolegda. Sebuah angka yang menggambarkan produktivitas yang sangat rendah, terutama jika dikaitkan dengan besarnya input yang diberikan kepada DPRD untuk bisa secara maksimal menjalankan fungsifungsi yang mereka miliki.

Memang fungsi DPRD tidak hanya fungsi legislasi. Masih ada fungsi anggaran dan pengawasan. Tetapi 2 (dua) fungsi inipun sepanjang tahun 2012 tidak pernah terdengar berbunyi. Karena itu ukuran prestasi yang bisa kita gunakan untuk menilai kinerja DPRD hanyalah pada produksi 5 (lima) buah perda sepanjang satu tahun. Dalam konteks inilah DPRD bisa disebut miskin produktifitas.

Namun hal diatas jangan diartikan sebagai dorongan bagi DPRD untuk secara jor-joran memproduksi perdaperda sampai pada jumlah yang fantastis. Karena ukuran kinerja mereka sesungguhnya tidak semata pada seberapa banyak perda-perda yang mereka hasilkan, tetapi lebih utama adalah kualitas perda-perda tersebut.

Kita tidak perlu perda-perda yang banyak tetapi secara kualitas parah.

Tetapi kita pun tidak ingin lebih celaka dari itu, yaitu sedikit dari segi jumlah dan parah dari aspek kualitas.

Berlimpah Fasilitas Adalah benar jika disebutkan DPRD sangat memiliki fasilitas yang berlimpah untuk secara maksimal bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Sejak tahun-tahun awal masa jabatan mereka, lembaga ini sudah dibekali dengan sumber daya yang sangat besar.

Setidaknya dari tahun 1999 sampai tahun 2012 uang daerah ini sudah dialokasikan untuk DPRD sebanyak Rp56. 312.802.427. Jumlah ini masih di luar anggaran yang dialokasikan untuk seretariat DPRD. Sebagian dari dana ini teralokasi untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp12.992.758.827; peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp6.431.300.000; rapat-rapat DPRD dalam daerah sebesar Jumlah Rp1.183.175.000; penyusunan ranperda sebesar Rp2.670.971.000; pembahasan rancangan perda sebesar

Rp3.334.422.600; menjadi bertanya, sereses sebesar berapa mampu mereoleh: Rifai Rp6.567.225.000. ka menyerap materiStaf Pelaksana Yayasan Citra Mandiri Mentawai Legkapnya investasi materi yang diberikan daerah untuk angota dalam setiap pelatihan DPRD lihat dalam tabel. dan bimtek. layak diberikan.

Besarnya sumber daya ini juga Jika perlu untuk berkoordinasi dan DPRD punya perangkat lengkap masih ditambah dengan kemewahan untuk berproduksi lebih, karena itu tidak berkonsultasi terkait rancangan perda berbagai hak dan kewenangan yang ada alasan teknis yang bisa diterima yang mau disusun atau sedang dibahas dimiliki baik DPRD sebagai lembaga untuk membenarkan rendahnya produk- dengan berbagai pihak diberbagai level, maupun hak dan kewenangan masing- tifitas mereka tahun ini. Kelemahan atau daerah juga sudah mengalokasikan masing anggotanya. Dengan hak dan bahkan ketiadaan kapasitas baik penge- anggaran untuk kunjungan kerja keluar kewenangan tersebut ditambah seabrek tahuan dan ketrampilan terkait legal daerah sebesar Rp5.764.530.000 dan fasilitas untuk menggunakan hak dan drafting dan proses penyusunan produk anggaran rapat koordinasi dan konsulkewenangan dimaksud, maka produksi hukum daerah, harusnya teratasi dengan tasi luar daerah sebesar 5 (lima) perda dalam setahun bukanlah kegiatan-kegiatan peningkatan apasitas Rp7.308.120.000. Jika koordinasi dan prestasi yang layak untuk dihargai, yang sepanjang 4 tahun masa jabatan konsultasi yang diperlukan berada di karena sangat jauh di bawah standar dari mereka telah teralokasikan sebesar dalam daerah, tersediakan anggaran yang seharusnya bisa mereka hasilkan. Rp.6.431.300.000. Jika dengan uang sebesar Rp1.296.025.000 dan anggaran Karena itu tambahan fasilitas kerja yang sebesar itu, ternyata kapasitasnya tidak reses sebesar Rp6.567.225.000. lain untuk pimpinan dan anggota DPRD terbangun dan tidak berkembang, kita seperti mobil dinas dan ipad sangat tidak

Anggaran untuk DPRD Item Gaji dan tunjangan Rapat‐rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Jaminan pemeliharan kesehatan Kendaraan dinas/operasional Sosialisasi peraturan per‐UU‐an Bimtek implementasi peraturan perundang‐undangan Pembahasan rancangan perda Reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

2009 2010 2011 2012 Total 3,418,245,900 2,197,647,000 3,222,009,527 4,154,856,400 12,992,758,827 1,249,110,000 2,233,610,000 2,049,100,000 1,776,300,000 7,308,120,000 540,000,000 545,600,000 1,150,000,000 270,000,000 372,416,500 359,046,000 225,600,000 696,000,000 213,850,000

562,300,000 3,120,000,000 357,962,500 351,500,000

1,647,900,000 4,540,000,000 1,089,425,000 1,486,950,000

967,470,000 447,277,600 988,400,000 931,275,000 3,334,422,600 1,298,475,000 1,315,125,000 2,135,100,000 1,818,525,000 6,567,225,000 280,250,000 497,825,000 517,950,000 1,296,025,000 1,419,700,000 1,933,800,000 1,557,800,000 1,520,000,000 6,431,300,000

1,081,140,000 Kunker pimpinan dan anggota luar daerah Rapat‐rapat DPRD dalam daerah 567,575,000 Penyusunan ranperda Jumlah 10,599,732,400

1,751,090,000 1,868,650,000 1,063,650,000 5,764,530,000 120,000,000 288,600,000 207,000,000 1,183,175,000 1,512,941,000 1,011,120,000 146,910,000 2,670,971,000 14,177,740,600 15,007,100,527 16,528,228,900 56,312,802,427

Sumber: Perda APBD Mentawai Tahun 2009,2010,2011,2012

Anggaran sebesar itu mestinya sudah jauh di atas cukup untuk melakukan koordinasi dan konsultasi yang maksimal. Jika yang diperlukan adalah biaya sidang-sidang pembahasan ranperda, tersedia juga anggaran sebesar Rp3.334.422.600.

Gosip politik yang beredar menyebutkan bahwa hampir keseluruhan anggota DPRD sangat jarang di Mentawai. Mereka lebih sering berada di luar wilayah kabupaten untuk alasan tugas.

Malah ada yang baru sampai di Padang sekembalinya dari sebuah perjalanan dinas, sudah berangkat lagi untuk perjalanan dinas yang lain. Ini berarti kegiatan perjalanan dinas dengan kemungkinan penggunaan berbagai pospos anggaran diatas ternyata dilakukan.

Kemasannya macam-macam, mulai dari bimtek, pelatihan, kunker, konsultasi dan studi banding. Seringnya penggunaan alasan studi banding menimbulkan plesetan di Goiso’ Oinan menjadi “studi bandit”. Jika semua itu benar dilakukan, kok daerah ini tidak merasakan hasilnya.

Mestinya kita curiga terhadap keseriusan mereka mengikuti agenda pelatihan, bimtek dan studi banding. Jangan-jangan mereka lebih serius untuk menikmati perjalanannya, akomodasi hotel, keasyikan berburu kuliner dan wara wiri di mall-mall untuk membelanjakan biaya perjalanan dinas.

Karena itu, minimnya produktivitas DPRD kita, pasti bukan karena alasan kekurangan fasilitas. Alasan yang lebih masuk akal adalah rendahnya moralitas personal dan institusional yang membuat hilangnya rasa tanggungjawab mereka terhadap daerah ini. Pada orang atau kelompok orang dengan kualitas moral yang rendah, keberlimpahan fasilitas potensial memunculkan tindakantindakan yang kontra produktif dengan maksud pemberian fasilitas tersebut.

Memunculkan prilaku-prilaku primitif sekedar memuaskan keakuan diri sendiri tanpa merasa perlu untuk mempertanggungjawabkannya secara moral publik. Pada kondisi yang demikian, penggunaan hak dan kewenangan yang dimiliki, hanya akan didasarkan pada pertimbangan subjektif kepentingan keakuan yang sepihak.

Kita menunggu peningkatan produktifitas mereka di tahun 2013, sebagai kesempatan terakhir untuk membuktikan kelayakan dan kemanfaatan mereka menerima berbagai fasilitas-fasilitas tersebut. Jika sepanjang tahun 2013 produktifitas mereka masih di bawah standar, mari menghukum mereka dengan tidak lagi memilih mereka menjadi anggota DPRD pada pemilihan umum 2014.

Puailiggoubat NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

Tinggal jauh dari orang tua dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan memaksa sebagian anak sekolah mencari pekerjaan untuk menutupi kebutuhan selama di rantau.

Gayus Jadi Kuli demi Sekolah FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

Chris Natalyus Tarihoran

inginnya angin laut, Rabu pukul 06.00 WIB di Dermaga Sikakap Kecamatan Sikakap tak dihiraukan Gayus, remaja yang masih duduk di kelas X SMAN I Pagai Utara Selatan. Tiap Rabu, ia dan beberapa kawannya jadi kuli angkat barang yang dibawa kapal MV. Ambuambu yang berlayar dari Padang.

Hari makin terik, peluh bercucuran di sekujur badannya tak dihiraukan, satu per satu barang itu dia angkut ke atas mobil untuk diantar kepada pemilik barang di Pasar Sikakap.

Gayus mengatakan, ia bersama lima temannya telah menjadi kuli angkut sejak Oktober 2012 demi menyambung hidup dan biaya sekolah sehari-hari.

Terkadang, kiriman orang tuanya jarang

D

ANGKUT PASIR - Perempuan mengangkut pasir untuk pembangunan SMA 1 Siberut Selatan di Maileppet datang karena jarak kampungnya di Dusun Parak Batu, Desa Makalok, Kecamatan Pagai Selatan dengan tempat tinggalnya di Sikakap sangat jauh. Dari bibir pantai ke Makalok sekitar 40 kilometer ditambah menyeberang selat.

“Belum lagi akses transportasi yang terbatas, saya maklum saja kalau kiriman jarang,” ujarnya sambil tersenyum saat ditanya Puailiggoubat, Sabtu 26 Januari.

Kadang dalam sehari, lanjut Gayus,

Kemendikbud Targetkan 30 Persen Daerah Laksanakan Kurikulum 2013 PADANGPANJANG – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menargetkan pelaksanaan kurikulum baru 2013 pada tahun ini mencakup 30 persen wilayah, demikian pernyataan Wakil

18

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim kepada ribuan guru saat sosialisasi kurikulum 2013 di Aula Balai Kota Padang Panjang, Sabtu 26 Januari.

“Penerapan yang tidak total FOTO:RUSPATRISPUAILIGGOUBAT

BELAJAR - Murid-murid belajar di SDN Filial Saibi Samukop

khusus sekolah dasar (SD), yakni minimal 30 persen dari SD yang ada di setiap kabupaten, tapi tahun berikutnya sudah harus 100 persen,” katanya dalam acara yang juga dihadiri Wali Kota Padangpanjang Suri Syam, Wawako Edwin, Muspida Plus, Rektor Universitas Andalas (Unand) Werry Darta Taifur, Rektor Universitas Negeri Padang Yanuar Kiram, dan kepala SKPD Musliar menyebutkan, penerapan minimal 30 persen itu tidak menutup kemungkinan jumlah lebih dari itu kalau ada daerah yang bisa menerapkan kurikulum itu hingga 100 persen. Penerapan minimal itu dilakukan, karena sumber daya manusia Kemendikbud yang terbatas.

Kriteria 30 persen SD yang akan memberlakukan kurikulum 2013 itu, katanya, mesti merepresentasikan sekolah negeri dan swasta, serta merepresentasikan akreditasi A, B, dan C. “Kita memiliki SD sebanyak 148 ribu, jika 30 persen saja yang melaksanakannya maka sudah ada sudah ada 48 - 49 ribu guru SD yang harus dilatih untuk melaksanakan kurikulum 2013, jumlah itu sangat banyak,” ujarnya. (g)

mereka hanya makan roti sedikit untuk mengganjal perut kemudian tidur untuk melupakan rasa lapar. Kondisi itu tak lantas membuat mereka putus asa, mereka sudah mahfum kondisi ekonomi orang tua yang penghasilannya sedikit.

“Bapak hanya petani kecil, umurnya juga sudah tua jadi tidak bisa kerja berat lagi, jadi kami-kamilah yang mesti berusaha,” jelasnya.

Mereka biasanya bekerja mulai pukul 06.00 WIB hingga 12.00 WIB, setelah itu mereka mandi dan berangkat

ke sekolah karena jadwal sekolah siang hari pukul 12.30 WIB. “Kadang tidak konsentrasi belajar karena kelelahan, tapi tak apa hasilnya cukup lumayan,” sambung Zepri yang berasal dari Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan.

Zepri menyebutkan, selain menjadi kuli angkut di pelabuhan, ia bersama rekannya juga sering mengangkut pasir untuk bahan bangunan yang dibayar Rp80 ribu per kubik. Namun pekerjaan ini tidak rutin mereka lakukan.

“Kalau ada permintaan saja,” ujarnya yang dibenarkan dengan anggukan Dastrino, rekan seprofesi.

Meski kehidupan mereka kekurangan dan pekerjaan yang mereka lakukan berat, Dastrino mengatakan, mereka tidak pernah bolos ke sekolah.

“Kerja jalan terus, sekolah juga mesti lancar, semua yang kami lakukan untuk meringankan beban orang tua di kampung,” kata remaja asal Desa Makalok.

Selain kehidupan yang susah, dari pantauan Puailiggoubat, tempat kos mereka yang berada dekat tepi laut jauh dari kata layak. Atap bangunan sudah bolong sehingga sinar matahari bebas masuk. “Kalau air laut lagi pasang, barang-barang kami basah karena air menggenangi seisi bangunan, kami berharap pemerintah memperhatikan pondokan anak-anak sekolah,” harap Gayus. (g)

213.661 Guru TK Belum Sarjana PADANG - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal PAUDNI Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi mengatakan sebanyak 213.661 orang guru Taman Kanak-kanak dari 252.639 guru di Indonesia belum berpendidikan sarjana, padahal itu merupakan kualifikasi minimal.

Lydia mengatakan, anak usia dini membutuhkan penanganan khusus. Jika tidak, maka ini bisa mengganggu keoptimalan tumbuh kembang anak. “Oleh karena itu perihal mendidik anak usia dini bukanlah persoalan sepele. Dibutuhkan kompentensi khusus untuk menjadi guru pendidikan anak usia dini (PAUD), termasuk TK,” katanya usai memberikan kuliah tamu mengenai kuliah kerja nyata (KKN) yang terintegrasi dengan Taman Posyandu di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Rabu 16 Januari Untuk itu, kata Reni, guru TK yang belum sarjana diwajibkan untuk kuliah di Universitas terbuka, selain murah kualitasnya juga bagus. Ia mengatakan pihaknya memiliki program peningkatan mutu guru PAUD berupa beasiswa dan pemberian pelatihan tetapi jumlahnya tidak bisa merangkul seluruh guru PAUD di tanah air.

“Akses terhadap program ini akan diberikan melalui seleksi,” ujarnya.

Reni mengatakan, yang harus dipahami guru PAUD adalah psikologi perkembangan anak. seperti motorik kasar, motorik halus, dan banyak lainnya. “Untuk melatih motorik halus, misalnya, anak bisa diajak untuk meronce atau bermain puzzle, satu hal yang “wajib” dimiliki pendidik PAUD adalah kemampuan bernyanyi dan menguasai lagu anak-anak. Ini adalah keterampilan yang tak bisa ditawar-tawar” katanya. (g)

19

Puailiggoubat

PENDIDIKAN

NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

Mahasiswa terpaksa mengeluarkan biaya tambahan akibat macetnya bantuan dari Pemda.

Patrisius Sanene’

Mahasiwa yang Ditanggung Pemda Keluhkan Biaya Hidup FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

ejumlah mahasiswa yang dikuliahkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai baik di sejumlah perguruan tinggi di Padang mengeluh biaya hidup yang kerap macet. Menurut mereka, alasan macetnya biaya tersebut disebabkan perubahan anggaran.

“Alasan pemerintah biasanya perubahan anggaran, namun dari hasil pengecekan kami ditemukan dana macet disebabkan ada beberapa mahasiswa yang tidak masuk data base penerima dana,” ungkap Leonardus Tatebburuk, mahasiswa STIKES Ranah Minang Padang, Jumat 25 Januari Leonardus mencontohkan, sejak mulai kuliah Agustus 2012, mestinya mereka yang berjumlah 118 orang tinggal di asrama namun karena kapasitas tak mencukupi sebagian terpaksa kost.

Akibatnya, dana khusus biaya hidup tersedot untuk membayar kos padahal biaya asrama sudah ada alokasi anggarannya sebesar Rp4,5 juta selama

S

KAMPUS - Kampus Stikes Ranah Minang Padang, tempat sejumlah mahasiswa Mentawai kuliah dengan biaya pemerintah mereka di sana. ”Kami ingin ketika sudah tinggal di asrama pada Februari tahun ini, biaya

asrama yang dulunya tidak dibayarkan karena kami kost dan bayar sendiri dikembalikan yang terhitung Agustus

Pelaksanaan Mulok Bumen di SDN 16 Saliguma Terus Dipacu

SMAN 1 Siberut Tengah Kekurangan Guru SAIBI - Operasional SMAN I Siberut Tengah tahun ini belum berjalan maksi-mal karena gedung sekolah yang baru belum bisa digunakan serta minimnya guru bidang studi.

Kepala SMAN I Siberut Tengah,

Rafael Satoko mengatakan, saat ini tenaga guru yang ada berjumlah 15 orang yang terdiri satu orang kepala sekolah, dua orang guru PNS yang dipinjam dari SMPN I Siberut Tengah, selebihnya didominasi tenaga guru

Kepala Dusun Salappak Tegur Guru Tak Disiplin

honor.

Dari sekian guru yang ada itu, kata Rafael, sekolah masih kekurangan masing-masing dua orang guru bidang studi fisika dan kimia. “Guru bidang studi kimia dan fisika mesti ada karena pelajaran itu masuk dalam ujian nasional,” katanya.

Meski guru di sekolahnya didominasi tenaga honor, ia mengaku salut karena kinerja mereka sangat bagus meski gaji yang mereka terima sangat minim. Di sisi lain, ia berharap kepada pemerintah agar guru honor itu diangkat menjadi PNS untuk nilai tambah sekolah. Selain itu, beban anggaran sekolah untuk menggaji guru honor sukarela tersebut berkurang.

“Selama ini gaji tenaga honor diambil dari Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah (BOMMDA), jika dana itu tak keluar saya khawatir sekolah tak sanggup membayar mereka sehingga PBM bisa terganggu. Paling tidak mereka diangkat jadi guru kontrak,” katanya.

Menurut info dari dinas yang diterima Rafael saat menjalani pendidikan dan latihan pada Desember 2012, tahun 2013 akan ada pemerataan guru. Ia berharap sekolahnya mendapat tambahan tenaga guru. (rr/g)

PADANG - Meski banyak kekurangan dari segi bahan ajar dan rencana pembelajaran, pelaksanaan pelajaran muatan lokal Budaya Mentawai (Bumen) di SDN 16 Saliguma berjalan lancar. Demikian disampaikan Kepala SDN 16 Saliguma, Hijon Tasirilotik usai menandatangani nota kesepahaman pengelolaan sekolah hutan Tinambu di Kantor Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Kamis 24 Januari.

“Kita terus pacu guru-guru untuk aktif mengajarkan bumen meski sumber ajar masih terbatas,” katanya Untuk saat ini, kata Hijon, buku pelajaran yang dipakai masih memakai buku yang dicetak YCMM tentang Uma dan beberapa buku lainnya. “Barusan juga kita dapat buku cerita rakyat Mentawai, ini akan menambah referensi bahan ajar di sekolah,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator Divisi Pendidikan YCMM, Tarida Hernawati kepada Puailiggoubat menyebutkan, tahun 2012 pihaknya telah mencetak buku cerita untuk menambah referensi guru yang mengajar bumen.

“Dalam waktu dekat buku itu akan kami distribusikan kepada sekolah dasar yang ada di Mentawai,” ujarnya, Selasa 29 Januari. (trs) FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

SALAPPAK - Kepala Dusun Salappak Rengge Satoinong bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muntei, Filemon Sabailatti menegur guru SD Filial Santa Maria di Dusun Salappak, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan karena tidak disiplin.

Salah satu guru yang ditegur Rengge adalah Emilius Salaisek sebagai penanggungjawab sekolah. Teguran itu diberikan atas laporan dari masyarakat yang menyebutkan jam masuk sekolah tidak teratur.

“Mestinya sekolah sudah mulai pukul 07.30 WIB namun yang sering terjadi mereka baru mulai belajar pada pukul 09.00 WIB, ada juga laporan yang menyebutkan guru hanya memberi mata pelajaran untuk ditulis kemudian guru pulang ke rumah,” katanya kepada Puailiggoubat, Minggu 20 Januari Filemon menambahkan kontrol dari guru dan masyarakat juga terhadap anak-anak sekolah dinilai kurang karena mereka dibiarkan menonton hingga larut malam sehingga paginya mengantuk saat mengikuti pelajaran. “Ini menjadi perhatian bersama baik guru dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Emilius yang dikonfirmasi terkait masalah itu tidak membantah, ia mengatakan keterlambatan guru karena kesibukan pribadi di rumah mereka masing-masing. (ls)

2012 hingga Feberuari 2013,” ujanya.

Berbeda dengan Leonardus, Ignasius Marvinus Ndraha, mahasiswa

yang kuliah di Yogyakarta menyebutkan, pembayaran dana dari pemerintah berjalan lancar. “Kalau kami disini (Yogyakarta) sementara belum terkendala,” katanya.

Menanggapi hal itu di hari yang sama, Ketua DPRD Mentawai, Hendri Dori Satoko yang dihubungi Puailiggoubat lewat telepon memperingatkan semua mahasiswa yang dibiayai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai jangan manja.

Hendri menyebutkan, kebutuhan mahasiswa tidak semua ditanggung pemerintah, menurutnya peran orang tua juga perlu. “Kalau sering mengeluh biaya hidup seperti ini orang tua juga mesti berkontribusi karena pencairan dana itu banyak tahapan, jika belum cair apakah tidak ada cara mencari solusi lain, sekali lagi yang harus dipahami kita hanya memberi ruang untuk mempermudah akses pendidikan mahasiswa kita, mahasiswa lain masih banyak yang mau ditanggung,” ujarnya. (g)

TANDATANGANI MoU - Direktur YCMM Roberta Sarogdok (kiri) bersama Kapala SDN 16 Saliguma Hijon Tasirilotik menandatangani MoU pengelolaan Sekolah Hutan Tinambu di sekretariat YCMM, Padang

PENDIDIKAN Gedung itu baru saja selesai dibangun dan akan digunakan tahun ajaran baru 2013/2014 nanti namun batal karena telah rusak. Saat ini para siswa yang sudah diterima sejak tahun ajaran lalu dititipkan belajar di SMAN 1 Sikakap.

Puailiggoubat

NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

20

Gedung SMAN 2 Sikakap Dirusak Oknum Pegawai Dinas Pendidikan FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Ferdinan Salamanang

edung SMAN 2 Sikakap yang berlokasi di bekas pemukiman transmigrasi Desa Taikako, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai dirusak orang. Akibatnya rencana penggunaan gedung sekolah batal dilakukan.

Diduga yang merusak gedung sekolah yang baru dibangun 2012 itu oknum pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai, jelas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sikakap, Fransiskus Sakeletuk yang ditanya Puailiggoubat sesaat sebelum berangkat ke Tuapeijat, Selasa 12 Januari.

Pada rencana awal, kata Fransiskus, gedung itu akan digunakan pada tahun ajaran 2012/2013 namun karena beberapa bagian gedung yang belum selesai maka pemakaiannya ditunda. “Tetapi saat bagian yang kurang dilengkapi, sekarang malah dirusak oknum dinas sendiri yang bernama KD,” ungkapnya.

Fransiskus menyayangkan alasan KD merusak bangunan itu karena ada

RUANG BELAJAR

G

Kelas di SDN 19 Sigapokna digunakan sebagai ruang belajar sekaligus perpustakaan

sebagian biaya yang belum diselesaikan oleh rekanan kepada yang bersangkutan.

Selain itu ia heran keterlibatan orang dinas sebagai pelaksana proyek.

“Hal ini nantinya akan saya bahas dengan kepala dinas di Tuapeijat untuk mencari solusi yang baik,” ujanya.

Agar proses belajar mengajar (PBM) lancar meski gedung belum selesai, untuk sementara siswa yang sudah diterima

YCMM dan SDN 16 Saliguma Tandatangani Nota Kesepahaman PADANG - Untuk menjamin keberlanjutan Sekolah Hutan, Yayasan Citra Mandiri (YCMM) melalui Direkturnya Roberta Sarogdok dan Kepala SDN 16 Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah, Hijon Tasirilotik sepakat menandatangani nota kesepahaman kerjasama pengelolaan Sekolah Hutan Tinambu meliputi kurikulum, kompetensi guru, monitoring dan evaluasi serta sarana dan prasarana di Kantor YCMM Padang, Kamis 24 Januari.

Dalam nota kesepahaman sebanyak tujuh pasal disebutkan pada pasal tiga, YCMM dan SDN 16 Saliguma sepakat kurikulum pelajaran di Sekolah Hutan merupakan perpaduan kurikulum lokal tetapi tidak terbatas dengan kurikulum nasional berdasarkan jenjang kelas yang diajarkan pada SDN 16 Saliguma. Kemudian pada pasal empat berbunyi kedua lembaga wajib melakukan kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi guru-guru sekolah hutan sesuai dengan pertimbangan kemampuan masing-masing..

Selanjutnya dalam pasal lima kedua lembaga bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya proses belajar mengajar. Sementara pada pasal enam, YCMM diwajibkan menyediakan gaji guru-guru dan penyedia sarana dan prasarana di sekolah hutan dan dalam hal ini SDN 16 Saliguma memberikan dukungan sesuai kemampuan yang dimiliki.

Untuk rapor murid sekolah hutan, Hijon mengatakan sekolahnya akan mengeluarkan agar memenuhi standar melanjutkan sekolah pada kelas lanjutan di SDN 16 Saliguma nanti. “Agar semuanya sama dan tak ada masalah nantinya,” katanya.

Sementara Roberta menyebutkan langkah ini merupakan cara agar sekolah hutan mendapat pengakuan dari pemerintah.

“Kita berharap hal ini berjalan lancar sehingga anak-anak Tinambu mendapat pendidikan yang layak,” ujarnya. (trs)

pada Juli tahun lalu yang berasal dari Desa Taikako, Betumonga dan Silabu ‘dititipkan’ belajar di SMAN I Sikakap.

“Kalau gedung ini selesai, kami akan pindahkan anak-anak,” jelas Laurensius Saruruk, yang saat itu di tunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala SMAN 2

Sikakap.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Mentawai, Syaiful Jannah yang dikonfirmasi Puailiggoubat, Selasa 29 Januari mengatakan laporan perusakan itu telah ia terima. Namun untuk saat ini dirinya belum bisa mengambil

tindakan karena stafnya masih melakukan pengecekan kebenaran informasi itu.

“Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sudah saya suruh ke lapangan untuk melihat kondisi bangunan, kalau sudah ada data pasti baru kami putuskan,” katanya. (g)

SMAN I Siberut Tengah Belum Memiliki Mebeler SAIBI - Meski Pembangunan gedung SMAN 1 Siberut Tengah yang berlokasi di Desa Saibi telah rampung tahun lalu, tetapi gedung itu tidak serta merta bisa dipakai karena belum memiliki mebeler, demikian dikatakan Kepala SMAN I Siberut Tengah, Rafael Satoko saat ditemui Puailiggoubat, Rabu 23 Januari.

Rafael mengatakan, gedung yang dibangun dengan dana APBD senilai Rp2,27 miliar itu dalam tahap pemeliharaan di tangan tiga kontraktor

sekaligus yakni CV.Silendak, CV. Oinan Bakla Mandiri dan CV.Speu Corp.

Gedung yang dibangun pada awal September 2012 itu terdiri dari dua unit bangunan masing-masing tiga lokal ditambah masing-masing satu unit laboratorium IPA dan komputer, satu unit kantor dengan dua ruangan serta satu unit MCK. “Untuk kondisi utuhnya hingga ke dalam bangunan saya belum tahu persis karena baru dua minggu bertugas di sekolah ini, kalau dari luarnya

sudah oke” ujarnya.

Menurut Rafael, meski gedung masih dalam fase pemeliharaan, fasilitas itu bisa saja dipakai tapi kendalanya mebeler sekolah belum ada.

“Untuk sementara kami menumpang di SMPN I Siberut Tengah meski kondisi sekolah itu sendiri belum siap,” jelasnya.

Agar gedung segera bisa dipakai usai fase pemeliharaan, Rafael berharp kepada dinas melengkapi mebeler. (rr/g)

Ketua DPRD Desak Disdik Terapkan Mulok Budaya Mentawai di Seluruh Sekolah PADANG - Ketua DPRD Mentawai Hendri Dori Satoko mendesak Dinas Pendidikan segera menerapkan pelajaran muatan lokal budaya Mentawai (Bumen) di seluruh sekolah dasar. “Jika tidak segera, maka akan terjadi kemerosotan budaya kita sebagai orang Mentawai, identitas akan hilang,” ujarnya yang dihubungi Puailiggoubat lewat telepon, Jumat 25 Januari.

Hendri juga menyampaikan du-

kungannya kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan Siberut Selatan dan Utara yang berani menerapkan bumen mesti belum mendapat restu dari kepala dinas.

Menurutnya, penerapan pelajaran bumen itu lebih kepada niat karena selama ini pelajaran budaya yang dipelajari di sekolah-sekolah di Mentawai justru pelajaran budaya Minangkabau. “Budaya Minangkabau saja bisa diterapkan kenapa budaya kita orang

Mentawai sendiri tidak bisa, budaya Minangkabau itu beda dengan Mentawai jadi itu yang harus dipahami, meski secara administrasi pemerintah kita Sumatera Barat tetapi terkait budaya itu sangat beda,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Mentawai, Syaiful Janah yang dikonfirmasi terkait pelaksanaan mulok tersebut menyatakan pihaknya berencana menerapkan bumen tahun ini. (trs/g)

Puailiggoubat NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

Tak banyak pilihan yang dimiliki warga Salappak karena akses transportasi yang minim memaksa warga menggantungkan hidupnya pada tanaman kakao yang banyak masalah.

Ketika Harus Bergantung pada Hasil Kakao FOTO:PATRIS/PUAILIGGOUBAT

Legen Satoinong

eski harga turun naik dan didera berbagai penyakit, tanaman kakao (coklat) milik warga Dusun Salappak, Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan menjadi andalan sumber ekonomi.

Rata-rata keluarga di Salappak memiliki ladang kakao seluas 1 hektar yang dikelola perorangan, tidak ada kelompok tani. Memasuki Januari 2013, petani murung karena harga di pasar lokal di Salappak anjlok. Sebagian besar petani hanya menjual kakao kering kepada pengepul di kampungnya karena tak diberi banyak banyak pilihan oleh alam.

Junaidi (45), salah seorang petani mengatakan, sebelum Januari 2013 harga kakao kering berkisar Rp18 ribu per kilo, namun saat ini harga anjlok menjadi Rp15 ribu per kilogram. “Tak tahu entah apa alasannya, kami sebagai petani nurut saja,” ujarnya kepada Puailiggoubat, Jumat 25 Januari.

Sebenarnya pasar yang bagus ada di pusat kecamatan yakni di Desa Muara Siberut, namun dengan letak geografis Salappak yang tersuruk di pedalaman

21

KAKAO

M

Hasil tani warga Saibi pala, kakao dijemur di depan rumah2

Siberut membuat pilihannya hanya satu.

Jarak dengan pusat ekonomi Muara Siberut melalui jalur darat kurang lebih 12 Kilometer, belum ada akses jalan yang layak untuk kendaraan roda dua maupun empat sehingga warga mesti berjalan kaki yang menghabiskan waktu kurang lebih 10 jam.

Pilihan kedua yakni menelusuri sungai Bat Silak Oinan yang berliku dengan perahu mesin yang dengan lama perjalanan kurang lebih empat jam jika

sungai sedang banjir, tapi jika musim kemarau sehingga air sungai mengering, maka perjalanan biasa mencapai enam jam.

“Modalnya banyak jika mesti ke Muara Siberut karena mesti beli makan lagi, jika tak balik ke kampung mesti menginap lagi tentu uang keluar, susah memang,” katanya.

Selain harga yang kerap anjlok, warga juga mengeluhkan penyakit buah yang menjangkiti tanamannya. “Hasil

panen berkurang karena banyak buah yang membusuk sebelum diambil,” kata Attoi (25), petani yang lain.

Akibat buah yang membusuk, Attoi mengatakan hasil panen dalam seminggu hanya 10 kilogram, dalam sebulan pendapatan dari kakao hanya Rp300 ribu, “Untuk kebutuhan di dapur sebagian bisa tertutupi, namun kebutuhan besar seperti beli pakaian dan

biaya anak masih kurang,” katanya.

Terkait penyakit busuk buah ini, Junaidi mengatakan sudah menempuh banyak cara, salah satunya menyemprot dengan pestisida buatan menggunakan ripcord hingga deterjen namun tidak mempan. “Pestisida alami dengan memakai tuba, jahe dan bawang juga hasilnya nihil,” keluhnya.

Selain karena virus, penyakit busuk buah di Salappak juga disebabkan banjir yang merendam seluruh tanaman kakao harga hingga berhari-hari. Terakhir pada Desember 2012, seluruh wilayah Dusun Salappak terendam banjir hingga empat hari. “Tanaman yang masih kecil ikut mati,” kata Attoi.

Dengan kondisi ini, kebanyakan warga mengaku pasrah karena kampungnya sudah menjadi langganan banjir besar paling tidak dua kali dalam setahun. “Tempat pindah tidak ada lagi, satu-satunya cara bertahan dan berusaha,” ujarnya.

Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, warga memilih kerja serabutan dengan mencari manau di hutan dan jadi kuli pada proyek pemerintah seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) dan P2D. (g)

KKP Dirikan Sekolah Lapang untuk Nelayan

Nikolaus Sakoddobat: Pelatihan Kakao ke Payakumbuh Bukan Akal-akalan SAIBI SAMUKOP - Nikolaus Sakoddobat, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPP) Desa Saliguma Kecamatan Siberut Selatan membantah keterangan yang diberikan dua peserta yakni Doni dan Yeremias yang menyebutkan pelatihan tanaman kakao yang berbiaya Rp 350 juta hanya akal-akalan pengurus seperti yang diberitakan Puailiggoubat No.256 Edisi 15-31 Januari.

Dalam bantahannya, Nikolaus menyebutkan program pelatihan kakao itu merupakan salah satu usulan dari masyarakat yang telah diverifikasi.

“Jadi pelatihan itu merupakan hasil dari musyawarah di desa” katanya kepada Puailiggoubat, Rabu 23 Januari.

Nikolaus mengatakan, dana Rp57.640.000 untuk pembelian alatalat pertanian budidaya kakao seperti gunting, pisau, plastik, wrap, talia

rafian dan sebagainya telah digunakan pengurus dan alat itu telah diserahkan kepada anggota kelompok tani.

Ia menyebutkan pelatihan itu bukan untuk mencari uang bagi TPK. “Semua keterangan itu tidak benar karena pelatihan sedang berjalan selama enam bulan, narasumber yang kita datangkan saja dibayar Rp5 juta per bulan, uang itu sekarang ada di tangan pokja,” bantahnya.

Pada berita edisi sebelumnya Doni, salah satu peserta kepada Puailiggoubat mengatakan, anggaran biaya khusus alat budi daya kakao untuk 40 peserta pelatihan dari total dana Rp350 juta sebesar Rp57.640.000, yang digunakan untuk membeli gunting, pisau, plastik wrap, tali rafia dan keperluan lainnya. Namun mereka belum menerima peralatan budidaya itu.

Manuel salah satu anggota kelompok tani yang menjadi peserta pelatihan yang dikonfirmasi Puailiggoubat

menyebutkan, pelatihan yang mereka jalani di Payakumbuh hanya seminggu selebihnya dilakukan di Saliguma selama enam bulan.

“Bulan Desember kami tidak mendapat pelatihan,” katanya, Selasa 29 Januari Menyinggung tentang peralatan budidaya, Manuel mengatakan, yang mereka terima tak sesuai list yang tercantum, hanya gunting, alat semprot, pupuk dan tali rafia. Sementara dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) alat yang dicantumkan sebanyak 12 macam yakni gunting pangkas biasa, gunting pangkas tarik, pisau okulasi, plastik wrap, waring panjang 6 meter, bambu delapan batang untuk praktek, kotak permentasi, bibit kakao 600 biji per orang, bibit pinang 190 buah per orang, pupuk buatan dan plastik polibag seberat 6 kilogram per orang. (rr/bbr/g)

JAKARTA - Stigma kekurangan baik secara ekonomi maupun pendidikan selalu melekat dalam diri masyarakat pesisir yang hidup sebagai nelayan. Ironisnya, kondisi ini seolah membelenggu nelayan yang berujung dengan terjadinya kemiskinan struktural. Kemiskinan yang akan terus lahir dari pola dan struktur kehidupan masyarakat nelayan itu sendiri.

Untuk mengatasi hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP), telah melakukan beberapa program pendidikan khusus untuk nelayan, mulai SLTA khusus perikanan, akademi hingga perguruan tinggi.

“Program utama pendidikan yang dikembangkan KKP berupa closed loop and teaching factory,” jelas Syarief Widjaja, Kepala BPSDMKP. Menurut Syarief, disebut closed loop karena pendidikan ini dari nelayan ke nelayan. Sedangkan segmen pendidikan ini khusus ditujukan pada anak nelayan dengan komposisi peruntukan 40 persen untuk anak nelayan atau pembudidaya, 40 persen masyarakat umum dan 20 persen mitra.

Pendidikan yang disediakan berupa Sekolah Menegah Usaha Perikanan (SUPM) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yang bebas biaya serta disediakan asrama sebagai tempat tinggal para pelajar.

“Sementara itu, konsep teaching factory adalah sekolah dengan pola bekerja sekaligus belajar, siswa didik langsung bekerja di pabrik perikanan tangkap untuk mendapatkan teori pembelajaran,” ujarnya.

Untuk tahun 2013, KKP akan mendirikan sekolah lapang di 10 lokasi. Daerah yang terpilih diprioritaskan merupakan wilayah dengan konsentrasi kepadatan nelayan cukup tinggi. Di antaranya wilayah Kepulauan Riau, Sibolga, Tegal, Pontianak, Bitung Sulawesi Utara, Ambon, Sorong serta Lombok Timur NTB. (g)

EKOKER Hasil panen pertama rata-rata 0,5 Ton tiap keluarga, sebagian hasil itu dijual ke dusun tetangga seharga Rp9 ribu per Kilogram dan sebagian untuk konsumsi keluarga.

Puailiggoubat

NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

22

Warga Seay Lama Jadikan Padi Tumpuan Ekonomi FOTO:BAMBANG/PUAILIGGOUBAT

Chris Natalyus Tarihoran

ejak September tahun lalu, warga Seay Lama Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap, Kabupaten Mentawai mulai membuka sawah seluas 100 hektar. Kekurangan bibit tidak menyurutkan semangat mereka untuk menjadikan padi sebagai andalan ekonomi keluarga. Padi yang ditanam itu telah mereka panen di pengujung 2012.

Jasman Tatubeket, salah seorang warga mengatakan, sawah yang ditanami bukan milik mereka melainkan milik Ismail Sabelau dan Juara. Namun kedua orang itu tak keberatan tanahnya digarap warga untuk lokasi persawahan.

“Pemilik dan kami sudah sepakat menggarap tanah itu karena kami samasama ingin maju dengan keluar dari kemiskinan dengan cara meningkatkan sumber ekonomi, lagi pula tanah tersebut hanya diolah tidak dimiliki selamanya,” katanya di sela-sela panen, Senin 14 Januari.

Menurut Jasman, pada awal pembukaan sawah, tak satu pun warga yang memiliki bibit padi. Bibit padi yang mereka tanam dibeli dari dusun tetangga di Dusun Trans, Pasibuat sampai Muara Taikako seharga Rp1.200 per kilogram.

“Bibit yang kami dapat tidak banyak, paling banyak sekitar 150 kilogram per kk, kelompok kami sendiri

S

PANEN Warga memanen padi di Sotboyak

hanya bisa menggarap 20 hektar karena bibitnya kurang” katanya.

Setelah menunggu kurang lebih tiga bulan pasca penanaman, Desember 2012 warga sudah mulai panen perdana.

Jasman mengatakan, hasil panen pertama mereka rata-rata 0,5 ton tiap kk, sebagian hasil itu mereka jual ke dusun tetangga seharga Rp9 ribu per kilogram dan setengah untuk konsumsi keluarga.

“Sebagian disisihkan untuk bibit, hasilnya belum banyak karena bibit yang sedikit, karena kekurangan dana untuk membeli bibit, beberapa areal persawahan belum bisa ditanami oleh kelompok,” ujarnya Menurut Ponatim, petani lain, hasil panen sangat bagus namun sayang sawah yang dibuka tidak luas hanya 6X100

meter karena keterbatasan bibit dan modal tenaga kerja. Penggilingan hasil panen juga masih menggunakan alat tumbuk tradisonal. “Panen belum bisa mendongkrak peningkatan ekonomi keluarga,” katanya.

Solusinya, lanjut Ponatim, warga membentuk kelompok tani agar sawah yang digarap lebih luas dan padi yang dihasilkan lebih banyak. Kelompok tani yang dibentuk masing-masing tidak kurang dari 10 orang namun tidak lebih dari 20 orang karena jumlah kepala keluarga hanya 62.

Dari hasil pembagian tersebut dibentuk tiga kelompok, pertama Bellasaila yang diketuai Desriman, sekretaris Lusan dan Natim sebagai bendaharanya. Kedua Kelompok

Sambuiluk yang diketuai Pontius, sekretaris Jortin dan bendaharanya Soriman, sementara kelompok ketiga bernama Kirekat yang diketuai Ponatim, sekretaris Parulian dan Bendahara Jumali. Sedangkan ketua inti dari kelompok kecil itu yakni Yesayas Sabelau, Y.Gulo termasuk dirinya.

Setelah kelompok terbentuk, sambung Jasman, mereka mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian Mentawai untuk menyediakan bibit.

Permohonan tersebut dikabulkan, melalui fasilitator pertanian wilayah Sikakap, Dinas Pertanian dengan memberikan bantuan sebanyak 500 kilogram bibit.

“Bibit telah ada akan kami tanam Januari ini, selain bibit kami berharap

dinas mau membantu alat-alat pertanian lainnya seperti pestisida, pupuk, cangkul, tangki semprot dan sekalian mesin perontok dan penggilingan padi,” katanya.

Dari pantauan Kontributor Puailiggoubat, semangat bersawah ternyata tak hanya dimiliki kaum orang tua namun anak-anak juga terlibat aktif membantu orang tuanya.

Rince, salah seorang anak yang masih duduk di kelas VI SD 21 Makalo mengaku senang membantu ibunya di sawah. Libur Desember lalu dimanfaatkannya untuk membantu orang tuanya memanen padi.

“Enak mengisi libur sambil panen padi, dari pada duduk malas-malasan di rumah,” ujarnya. (g)

Kena Tumpahan Minyak, Ribuan Ikan Keramba Mati SIKAKAP - M.Suheri, nelayan keramba di Desa Sikakap Kecamatan Sikakap hanya bisa tertunduk lesu menyaksikan ribuan anak ikan dalam keramba miliknya mati.

Sesekali pandangannya yang nanar dialihkan ke arah kapal pukat cincin asal Jakarta yang tengah sandar di Dermaga Perikanan Sikakap dengan geraham menggeletuk.

Ia dan beberapa nelayan lainnya menuding kapal itulah yang menjadi sumber malapetaka bagi usaha budidaya ikan dalam keramba yang tengah mereka garap.

“Akibat tumpahan bahan bakar kapal yang menggenangi Selat Sikakap, anak ikan kami mati semua ka-

rena keracunan,” katanya saat ditemui Puailiggoubat, Kamis 17 Januari.

Suheri menyebutkan, semua anak ikan yang ada di dalam kerambanya mati semua, dulu bibit ikan itu dibelinya sebanyak 1.400 ekor di Padang.

Ia mengaku modal yang dikeluarkan untuk memelihara ikan itu sudah cukup banyak, mulai dari pembelian bibit hingga pakan ikan itu sendiri.

“Kalau dihitung-hitung mencapai puluhan juta,” ujarnya.

Senada dengan Suheri, Ajo Zaidir, tokoh masyarakat Sikakap yang juga nelayan keramba mengatakan, semua bibit ikan kerapu yang bernilai ekspor miliknya mati semua. “Tak sempat dijual, pokoknya asal anak ikan

FOTO:GERSON/PUAILIGGOUBAT

KERAMBA - Salah satu keramba di Desa Sikakap yang terkena tumpahan minyak

mengapung menghirup oksigen pasti mati karena permukaan keramba sudah diselimuti minyak,” katanya.

Menurut Ajo, ikan kerapu yang masih bertahan hidup hanya yang berukuran besar karena berenang di dasar laut. “Kalau semua ikan yang kami pelihara mati, kami akan bakar kapal itu,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan itu, Suheri dan rekan-rekannya meminta aparat Polsek setempat segera menertibkan kapal-kapal pukat tersebut. Hari itu juga, polisi segera melakukan penertiban, semua kapal langsung pergi sementara yang tinggal hanya satu unit karena mesinnya rusak. (fs)

23

Puailiggoubat NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

Suara Daun Roberta Sarogdog

Semangat Bersekolah Berbanding Terbalik dengan Fasilitasnya

K

W

ajah sumringah Robertus Sarereakek (31), warga Dusun Gotab, Desa Saliguma, Kecamatan Siberut Tengah, Mentawai, Sumatra Barat begitu jelas.

Sambil bersiul ia ‘menari’ diatas rereat (tempat mengolah sagu). Itulah awal menjadi sebuah tepung sagu yang sudah ratusan tahun menjadi makanan pokok orang Mentawai sebelum beras datang.

Untuk mengolah sagu menjadi tepung, yang harus disiapkan adalah sungai kecil yang memiliki lubuk, kemudian dibuatkan kolam kecil serta pembuangan air kalau melebihi kapasitas. “Kalau itu sudah selesai sekarang saatnya menyiapkan sampan sepanjang enam sampai tujuh meter, sampan tersebut digunakan untuk menampung tepung sagu,” tuturnya.

Lalu, yang sangat penting disiapkan adalah dereat yang berupa kayu sebagai tonggaknya empat batang pohon dan papan yang dibentuk berupa kotal, lalu dilantai dasarnya ada bambu serta bagian atasnya ada mumunyut (serat kelapa) yang telah dijalin dengan rotan agar lebih kuat.

Selain serat kepala bisa juga dipasang waring yang bermata halus agar ampas dan tepung bisa dipisahkan.

Tidak lupa jorowjogat, bagian bawah dereat untuk menampung air yang mengandung tepung sagu, kemudian pancuran serta saring yang kedua barulah sampai di penampungan dari perahu.

“Serat kelapa tersebut digunakan menyaring ampas sagu dengan air yang mengandung tepung sagu. Jika itu sudah selesai semuanya maka pohon sagu siap ditebang, itu panen

besar kita, dengan memakai teknologi buatan Mentawai hasilnya tidak kalah dengan pabrik,” katanya.

Untuk persiapan tersebut memerlukan waktu satu sampai dua minggu, kalau hanya berdua sampai dua minggu tapi kalau bertiga lebih cepat. Saat mengolah sagu mereka bertiga, Levi Sarereakek (52) ayah Robertus dan Anjelo Sarereake adiknya ketiganya sudah berkeluarga.

Yang menarik dalam membuat alat pengolah sagu ini tradisional ini tidak perlu memakai paku, semua diikat dengan rotan yang lebih kokoh.

Jika sudah selesai ‘mesin’ pengolah sagu ini tentu diteruskan menebang pohon sagu.

Sagu yang ditebang menurut Levi, ayah Robertus, sagu yang berusia lima tahun artinya itu tidak terlalu muda dan tidak tua, sebab usia seperti itu sagu memiliki kandungan tepung yang banyak. Lalu batang sagu itu kembali dipotong ukuran 1,5 meter. Tentu untuk mendapatkan sagu kulitnya harus dikupas.

Agar hasilnya lebih baik, sagu diparut halus dengan gigiok (parutan) terbuat dari kayu sepanjang 1,5 meter, bagian dalam diberi paku, selain itu di bagian kedua ujungnya diberi tangkai untuk memudahkan memarutnya. Kalau sudah diparut sagu itu menjadi halus, kembali dicincang dengan parang.

Setelah itu, sagu yang telah halus diangkut ke tempat pengolahan memakai bulukbuk (keranjang dari dahan sagu yang telah dikeringkan).

Saatnya pengelolaan sagu dimulai, bunyi tatappuw (gayung yang diberi tongkat kayu yang panjang, sementara embernya terbuat dari pelepah

sagu juga yang telah dikeringkan) sambil membasahi sagu sambil di injak-injak. “Nah air yang keluar itu seperti susu, itulah inti sagu yang nanti dibiarkan agar air tepung sagu bisa berpisah dengan air di dalam sampan yang disediakan tersebut,” tutur Levi.

Untuk memenuhi isi sampan tersebut dibutuhkan sekitar tiga batang sagu yang dan proses pengerjaannya bisa seminggu. Kalau sudah berpisah air dengan sagunya maka air yang ada dalam sampan itu akan dikeluarkan secara perlahan.

“Selanjutnya kita mengangkat sagu itu ke tapri (tempat penyimpan sagu yang tersebut dari daun sagu yang telah dijalin sehingga membentuk tabung panjang dengan diamater 70 cm), dengan panjang 1,20 meter, pengisian tepung sagu tersebut harus dipadati, kalau sudah siap lalu sagu itu direndam ke air,” katanya.

Merendamkan sagu dengan ‘tabung’ itu bertujuan untuk membuat sagu awet agar bisa dikonsumsi dalam waktu sampai setengah tahun. Jumlah yang dihasilkan selama pengolahan sagu tersebut bisa mencapai empat tappri, dan kemudian dibagi. “Kalau kami ada tiga kepala keluarga jadi kami bagi tiga saja dan satunya itu kami pakai konsumsi kami selama pengolaan sagu,” kata Levi.

Inilah kearifan lokal Mentawai yang memanfaatkan seluruh unsur pohon sagu mulai dari dahan, isi sagu, sampai dengan daun dan kulitnya sendiri bisa dimanfaatkan jadi jalan untuk menuju pengolahan. Pucuk sagu yang tidak lagi mengandung tepung sagu biasanya dibiarkan, nanti sagu itu akan dibelah tapi tidak sampai

terbelah, dibiarkan selama tiga bulan.

Tujuannya agar batra ulat sagu yang dibawa oleh sejenis kumbang sagu bisa menguraikan isi dalam sagu, kalau sudah ada maka siap untuk memanen ulat sagu itu, rasanya sangat gurih, bisa dimakan mentah, bisa di sate, bisa juga digulai atau direbus saja.

Sementara Antropolog Universitas Sumatera Utara, Tarida Hernawati yang sudah bertahun-tahun meneliti Mentawai mengatakan, itulah teknologi Mentawai yang sangat khusus dan jelas masyarakat Mentawai memiliki pengetahuan mengolah sagu. “Sagu di Mentawai itu sudah bisa menjadi ketahanan pangan mereka dibanding sawah yang sebenarnya tidak ada dalam budaya orang Mentawai,” ujarnya.

Jadi tidak salah ketika pada tahun 1980 pemerintah menerapkan pada masyarakat Mentawai untuk bersawah tidak begitu berhasil, sebab itu hanya bertahan sekitar sembilan tahun saja kemudian masyarakat Mentawai tak lagi bersawah.

“Kita lihat di Siberut contoh bekas lahan sawah saat ini mereka tanami kakao, kendati sebagian masyarakat di sana telah berubah makanan pokok mereka dari sagu ke beras, namun itu tidak permanen, sebab kalau ada sagu lebih memilih sagu sebagai makanan pokok mereka,” tutur kepala sekolah hutan Sangoong ini.

Untuk pengelola sagu ada waktu jeda untuk masyarakat memenuhi kebutuhan lain, bahkan sekali mengolah sagu itu bisa bertahan sampai satu tahun. (rus akbar )

urang lebih lima belas tahun yang lalu, perhatian orangtua terhadap dunia pendidikan bisa dikatakan samar-samar, mudah dipengaruhi dan mudah putus asa. Tidak ada duit, tidak ada sekolah.

Dulu orangtua di Mentawai masih berpandangan setinggi apapun pendidikan anak perempuan pasti kembali ke rumah dan melakukan pekerjaan seorang perempuan. Orangtua selalu memilih anak yang mana dan bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi di luar kampung dan selalu anak laki-laki yang diutamakan dibanding anak perempuan.

Tapi sekarang orangtua antusias dan bersemangat malah semangatnyapun melebihi semangat para guru yang mengajar di daerah itu. Orangtua sekarang sudah terbuka karena melihat banyak anak-anak orang lain yang kini sudah sukses, bisa membantu orangtua bahkan mungkin memegang posisi sebagai pemimpin dan pejabat di daerahnya itu.

Namun semangat orangtua untuk pendidikan anaknya berbanding terbalik dengan fasilitas yang tersedia. Padahal sudah 12 tahun Mentawai menjadi kabupaten sendiri. Fasilitas gedung sekolah di ibu kecamatan sangat jauh berbeda dibanding di kampung terpencil.

Di sekolah negeripun yang hanya bisa ditempuh 2 jam dari pusat kecamatan masih ada sekolah yang bangkunya dijadikan meja untuk menulis dan bangkunya duduk di tanah. Atap sekolahpun masih ada yang bolongbolong, dan kalau hujan pada jam belajar pasti akan basah kuyub dan malah proses belajar mengajarpun dihentikan.

Padahal kita tahu selama ini masih sangat banyak sisa anggaran dari tahun ke tahun di APBD Mentawai. Dunia pendidikan di Mentawai harus jadi pilihan dan perhatian secara bersamasama semua pihak yang berkompeten di Mentawai. Semangat orang tua dan masyarakat terhadap dunia pendidikan harus diberi apreasiasi, karena orangtua sekarang sudah tidak membedakan anaknya perempuan dan laki-laki, semua punya hak yang sama terhadap pendidikan.

Perhatikan sekolah dan jangan biarkan gedung-gedungnya rusak berat dan tanpa isi. Jika pejabat Mentawai tidak memperhatikan sarana dan prasarana sekolah dan anggaran di dinas hanya diperuntukkan untuk perjalanan dinas dan belanja pegawai maka siap-siaplah menginap di bui.

Lingkungan

M

araknya konflik-konflik pengelolaan sumberdaya alam di Sumatera Barat merambah ke berbagai bentuk dunia investasi di sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Hal ini dipicu lemahnya jaminan pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat terutama terkait dengan aset yang dimiliki berupa ulayat, kemudian investasi tentunya akan berorientasi pada bisnis murni, segala sesuatu akan diperhitungkan dengan “angkaangka”. Hasilnya ketidakseimbangan antara bisnis, regulasi dan hak masyarakat. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Walhi Sumatra Barat Khalid Syaifullah melalui siaran persnya, 30 Januari.

Pada tahun 2012 setidaknya Walhi

Sumatera Barat mencatat 22 kasus konflik sumberdaya alam dengan luasan wilayah konflik ±38.706.6 hektar yang melibatkan masyarakat konflik sebanyak sekitar 9.089 orang petani.

Kesemuanya terbagi di berbagai sektorsektor; perkebunan 8 kasus, kehutanan 2 kasus, Pertambangan 11 kasus dan Energi 2 kasus. Kemudian di tahun ini didistribusikannya lahan PT. Mutiara Agam (MA) seluas 2.500 hektare kepada masyarakat Suku Tanjung, PT. Gresindo Minang Plantation (GMP) menyerahkan lahan seluas 200 hektare kepada Kelompok Tani Niat Bersama Tanjung Pangkal, Pasaman Barat. PT. Mutiara Agam menyerahkan lahan seluas diatas kepada masyarakat Suku Tanjung dikarenakan masyarakat dapat membuktikan bahwa tidak ada penyerahan lahan

Puailiggoubat 24 NO. 257, 1 - 14 Februari 2013

Suku Tanjung dahulunya. PT. Gresindo Minang Plantation (GMP) juga mempraktekkan hal yang sama, bahwa lahan yang diserahkan seluas 200 hektar tersebut bukan lahan yang diserahkan oleh masyarakat dahulunya.

“Itulah bentuk-bentuk penyimpangan-penyimpang pengelolaan ruang oleh perusahaan, bahkan tidak tertutup kemungkinan hal ini juga terjadi dengan perusahaan lainnya. Konflik di sektor perkebunan tidak terlepas dari ketidakjelasan tata batas kepemilikan lahan oleh perusahaan sehingga mengelola lahan lebih dari Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan, pembagian Plasma, pengelolaan koperasi Plasma, upah buruh dan lahan terlantar,” jelas Syaiful.

Di sisi lain pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan kebijakan jeda tambang atau Moratorium Pertambangan, namun dalam prakteknya pembukaan lahan pertambangan yang “membabi buta” terjadi di berbagai daerah dan telah berdampak pada kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa. Dan hari ini di beberapa daerah di Sumatera Barat bahkan kawasan lindung dalam posisi terancam dari pembukaan tambang.

Padahal moratorium tambang merupakan langkah pemerintah dalam menata izin-izin pertambangan sehingga perlu ditetapkan wilayah-wilayah yang dapat diberikan izin pengelolaan pertambangan dan hal ini terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Idealnya semenjak tahun 2009 sudah tidak ada lagi izin

baru untuk pengelolaan pertambangan.

Berbagai bentuk konflik yang terjadi pada tahun 2012 menunjukkan ketidak-seriusan pemerintah dalam menekan konflik-konflik sumberdaya alam. Hal ini jelas dipicu oleh ketidakadilan pemanfaatan ruang sehingga menghan-curkan sumbersumber kehidupan dan penghidupan masyarakat. Lahan-lahan produktif dikonversi menjadi usaha pertambangan, perkebunan, infrastruktur dan lain sebagainya, kemudian masyarakat terpinggirkan. Akankah Pemerintah Sumatera Barat berani bersikap untuk mewujudkan penataan ruang yang adil bagi masyar-akat ? Tahun 2013 menjadi kunci dari keseriusan pemerintah dalam mewujudkan hal itu. (walhi)