Pontianak Post

Pontianak Post

aneka kalbar

Kamis 7 Maret 2013

Sumber Air Tirtayasa Tercemar SINGKAWANG-Pemerintah Kota Singkawang telah menerima laporan dari PDAM Gunung Poteng mengenai dugaan pencemaran salah satu sumber air yakni Tirtayasa, yang disebabkan adanya aktivitas penambangan ilegal di sekitar area tersebut.

Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kota Singkawang, Efi Mega Lazuardi menyebutkan PDAM Gunung poteng telah melaporkan adanya dugaan pencemaran sumber air.

Sesuai laporan yang diterimanya, kalau biasanya keruh nya air di tempat itu dikarenakan hujan turun, tapi ini bukan musim hujan, sementara air di Tirtayasa keruh.

“Keruhnya salah satu sumber air permukaan tersebut, biasanya dikarenakan adanya hujan, tapi sekarang ini di-

duga dikarenakan limbah air PETI,” kata Efi, Rabu (6/3).

Adanya laporan dari PDAM, lanjut Efi, pihaknya akan mempelajari nya. Lantaran, sampai hari ini kondisi keruh nya air masih terjadi. “Kita lihat lah nanti, seperti apa kondisi sebenarnya,” katanya.

Kalaupun memang ada pencemaran seperti yang dilaporkan, dikatakan Efi, pihaknya juga akan mengambil sampel air ditempat tersebut. Tapi kalau air itu berasal dari aktivitas Penambangan, air raksa yang digunakan mengandung merkuri yang cukup tinggi.

“Tapi apapun hasilnya, harus ada pengujian terlebih dahulu, lantaran seperti sungai yang ada di Seluang yang juga aliran peti, tapi setelah diuji oleh BLHD masih di ambang batas. Jadi lihat dulu sampel nya, baku mutunya kan ber-

beda antara air permukaan dan lainnya kemudian bakteri koli nya,” katanya.

Kalaupun memang dugaan pencemaran dilakukan oleh penambangan, lanjut Efi, penindakan akan dilakukan, sesuai dengan Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Disebutkan dalam UU tersebut, yakni Pasal 20 ayat (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup meliputi baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambient, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Disebutkan juga dalam pasal tersebut, setiap orang

diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan dan mendapat izin dari Menteri,gubernur,atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dirut PDAM Gunung Poteng Singkawang, Kristina Kilin mengatakan salah satu sumber air PDAM selain grativasi, yakni Tirtayasa biasanya airnya jernih. Namun diduga ada kegiatan penambangan emas yang kemungkinan limbahnya masuk membuat air yang ada keruh seperti air kopi susu. “Kondisi itu sangat memengaruhi pengolahan air yang dipakai PDAM. Kalau itu kita pompa, secara langsung akan berdampak pada kualitas air yang disitribusikan ke masyarakat sebagai pelanggan,” kata Kristina Kilin.(fah)

ceceran di samping tempat sampah RSUD. Barang-barang ini ditemukan ketika tenaga kebersihan yang kebetulan satu kampung dengan korban sedang membersihkan halaman RSUD. Sebagian barang-barang ini, yang diduga korban dibuang oleh pelaku saat hendak melarikan diri. Barang-barang yang “dikembalikan” tersebut diantaranya hanya buku tabungan CU dan buku

tabungan DSM serta kwitansikwitansi belanja. Sedangkan selebihnya, seperti uang gaji istrinya Rp6,2 juta, BPKB mobil, motor, kartu pegawai, Askes dan lainnya tidak ditemukan.

“Slip gaji ada, uangnya sudah tidak ada. Untuk yang rekening bank, pas hari kejadian sudah dilapor minta diblokir.

Ke Polres juga setelah kejadian sudah saya lapor, sekitar 4 jam saya di BAP,” pungkasnya. (fik)

adanya kelompok yang di bentuk oleh masyarakat seperti itu, karena melalui hal yang seperti inilah kedepannya masyarakat akan lebih semangat dalam menekuni usaha di sektor perikana ini.

Menurutnya, seperti inilah yang di harapkan oleh pemda dalam arti kedepan otomatis pembinaan akan lebih baik.

“Ini jadi sebuah potensi yang cukup baik sekali karena sebenarnya Kolam terpal inikan baru kita kembangkan di Landak tetapi peminatnya sudah cukup banyak, dan ini bertanda,bahwa usaha n kedepan akan lebih baikmakanya untuk tahun depan akan kita tambahkan jumlah untuk anggaran disektor ini,”

telah dilimpah kepada Bea dan Cukai, untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menurut Husni, dalam kasus kepabeanan para pemilik maupun pelaku usaha dipermudah dengan adanya kuota belanja 600 RM (Ringgit Malaysia) untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok warga di dua kecamatan, yakni Entikong dan Balai Karangan.

Apabila barang tersebut keluar dari wilayah kepabeanan maka tidak diperbolehkan.

Karena mereka belanja menggunakan KLB. “Barang yang dibelanjakan dengan KLB hanya 600 RM, dengan kuota 300 Kilogram.

Jika lebih akan dikenakan pajak bea masuk,” jelasnya.

Sedangkan untuk membawa barang-barang tersebut keluar daerah kepabeanan atau

keluar wilayah Entikong dan Sekayam, harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan tidak bisa hanya menggunakan fasilitas belanja KLB. “Untuk kesembilan unit mobil box yang dilimpahkan Polsek Entikong, kita akan melakukan pemulangan barang tersebut ke negara asal Malaysia. Sedangkan jika barang-barang itu hanya diperuntukan bagi warga di dua kecamatan, maka akan kita panggil pemiliknya dan kita serahkan kembali dengan sayarat harus melengkapi dulu dokumennya. Seperti kasuskasus kepabeanan yang kerap kita tangani di perbatasan ini, langkah yang kita lakukan hanya mengembalikan barang ke Negara asal,” pungkasnya. (ags)

Bongkar Mobil Kadis Sambungan dari halaman 17

jenis Hilux warna hitam milik Kadis ESDM Kabupaten Sanggau ini, dibengkas oleh Orang Tak Dikenal (OTK) pada Jumat (01/03).

Kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 12.00 WIB siang, di parkiran depan Toko Sport Music Jalan Jendral Ahmad Yani Kota Sanggau. Dimana Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut juga berlokasi

tepat atau berseberangan jalan dengan kantor Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Sanggau.

Christian yang ditemui wartawan secara terpisah, Rabu (06/03) menyatakan, dua hari kemudian setelah kejadian pembobolan berlangsung, dirinya telah dihubungi oleh salah satu tenaga kebersihan di RSUD Sanggau, bahwa barang-barang milik Christian telah ditemukan ber-

Setor Rp150 Ribu Buat Beli Terpal Sambungan dari halaman 17

membeli berbagai keperluan dalam usaha ikan lele terpal. Adapun besaran dana yang di kumpulkan, masing -masing dalam anggota kelompok tersebut adalah Rp.150.000/ orang dan uang tersebut akan di gunakan untuk pembelian terpal dan

bibit ikan.

Sedangkan mengenai pelaksanaan kegiatan akan di lakukab dengan cara gotong royong setiap Minggu sore.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Pertanian Melalui Kepala Bidang peternakan dan perikanan Labupaten Landak,Gusti Basrun,mengatakan sangat mendukung sekali dengan

9 Mobil Boks Ditahan Sambungan dari halaman 17

kemarin. Dijelaskannya, sembilan unit mobil boks tersebut kebanyakan akan membawa muatan ke luar wilayah kepabeanan, yakni Pontianak. Ketika akan melintas sore kemarin, anggota Polsek Entikong yang dibackup Brimob Mapolda Kalbar sedang mengadakan Operasi Panah Kapuas.

“Operasi panah atensinya adalah C3 (Curat, Curas dan Curanmor). Tetapi kita di perbatasan melakukan pemeriksaan menyeluruh juga terhadap kendaraan yang melintas guna mengantisipasi penyeludupan, baik makanan olahan, daging, ikan dan elektronik serta senpi maupun narkoba,” terang Aries.

Karena sembilan unit mo-

bil boks tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen yang lengkap maka diamankan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara marathon terhadap supir dan pemilik barang, maka dilimpahkan ke Bea dan Cukai untuk diambil langkah hukum. Apakah nantinya, kesembilan unit boks tersebut yang bermuatan ikan dan makanan olahan itu diproses atau dilakukan pengembalian ke negara asal (Rekspor).

“Yang jelas kita di lapangan sudah melakukan langkah pengamanan masuknya barang-barang yang tidak dilengkapi dokumen resmi,” tegasnya.

Sementara itu Kasi Kepabeanan dan Cukai Entikong, Husni Thamrin mengakui, sembilan unit mobil box yang diamankan pihak kepolisian

PU Provinsi Kerjakan Jalan Kabupaten Sambungan dari halaman 17

bertanggungjawab untuk pemeliharaan jalan tersebut.

Apakah Provinsi mau mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan Jalan Dara Juanti,” tanyanya.

Seharusnya, lanjut Morjiri, Jalan Dara Juanti ini dikerjakan oleh Bina Marga Dinas PU Kabupaten Sintang agar ada pemeliharaan jalan setiap tahunnya. Dia menegaskan secara aturan kewenangan, pengerjaan jalan tersebut sudah salah. Kalau pun jalan tersebut dianggap sebagai jalan menuju kawasan cagar budaya karena adanya Museum Dara Juanti dan Masjid Jami. Pembangunan jalan

tersebut tidak harus dilakukan disemua ruas jalan yang ada.

“Pembangunan yang dilakukan oleh Cipta Karya cukup di sekitar kawasan Museum dan Masjid Jami saja.

Tidak masalah jika jalan di sekitar kawasan ini dijadikan jalan lingkungan tapi akses jalan lain tetap menjadi jalan kabupaten,” ujarnya.

Morjiri juga mempertanyakan kalau jalan ini dikerjakan oleh Cipta Marga Dinas PU Provinsi dan menjadi jalan lingkungan, siapa nantinya yang akan bertanggungjawab terhadap pemeliharaan jembatan yang ada di sepanjang Jalan Dara Juanti.

Plt Dinas PU Kabupaten Sintang, Askiman membenar-

kan adanya pengerjaan Jalan Dara Juanti yang dikerjakan oleh Cipta Marga PU Kalbar.

Dia mengatakan pihaknya baru mengetahui kemarin karena ada laporan dari masyarakat. Sementara dari Dinas PU Kalbar tidak pernah melakukan koordinasi ke Dinas PU Kabupaten Sintang untuk pengerjaan jalan tersebut.

“Kami tidak tahu mengapa jalan tersebut dikerjakan PU Provinsi padahal status jalan tersebut jalan kabupaten yang belum pernah ada perubahan status,” ungkapnya.

Kalau pun kawasan tersebut, lanjutnya dianggap kawasan cagar budaya sehingga harus ada pembangunan jalan

lingkungan.

Seharusnya tidak semua ruas jalan yang dikerjakan. Dia mengatakan kalau jalan tersebut dijadikan jalan lingkungan maka kekuatan Jalan Dara Juanti menjadi berkurang. Tapi kalau jalan ini tetap menjadi jalan kabupaten kekuatannya mencapai 8 ton.

“Sangat disayangkan jika jalan tersebut kekuatannya berkurang karena di kawasan ini merupakan kawasan industri juga bukan hanya kawasan cagar budaya,” ujarnya.

Askiman sangat mempertanyakan mengapa ada pengerjaan pembangunan di Jalan Dara Juanti ini. Apalagi pembangunan dilakukan tanpa koordinasi. (tra)

Partai diperbolehkan Kampanye Sambungan dari halaman 17

satu ketua partai di buka oleh Satpol PP karena tidak mengikuti aturan,” jelasnya.

Karena itu, ia mengingatkan meskipun parpol su-

dah diperbolehkan melakukan kampanye tetap harus mengiktui aturan yang telah dikeluarkan pemerintah setempat.

“Meskipun boleh, parpol tetap harus mengikuti

aturan.

Jika dari KPU belum ada memberikan tempat untuk pemasangan alat peraga itu, jadi tunggu dulu. Karena KPU akan melakukan koordinasi terlebih dahulu,” jelasnya.

Untuk pemasangan alat peraga itu, tambah dia, dibuat dalam Surat Keputusan Walikota, yang tetap memperhatikan keindahan, ketertiban dan estetika kebersihan kota. (mse)

bagi orang tua yang memiliki anak remaja terutama anak perempuan agar selalu di kontrol betul-betul anaknya pergi kemana dan dengan siapa agar tidak terjadi hal yang seperti ini lagi,” katanya.

Pelaku diamankan beberapa hari lalu tepatnya 2 Maret lalu oleh kepolisian pelabuhan.

Saat ini prosesnya sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut untuk pengembangan kasusnya. (sgg)

Bawa Kabur Gadis ke Surabaya Sambungan dari halaman 17

sudah dibawa ke Surabaya dengan menggunakan kapal dari Pontianak ke Surabaya.

Kepolisian kemudian berkoordinasi dengan kepolisian

pelabuhan di Surabaya dan kemudian berhasil menemukan pelaku dan korban.

“Penangkapannya, Polsek Kembayan bekerja sama dengan Polres Pelabuhan Surabaya. Ia menghimbau

27

Intai Penampung Curanmor SANGGAU--Kapolsek Mukok, Iptu Deni Gumelar, Rabu (6/3) kemarin menyampaikan bahwa dalam rangka operasi panah 2013, pihaknya telah melakukan razia kendaraan yang melintas di kawasan Kecamatan Semuntai dalam rangka kegiatan imbangan Operasi Panah Kapuas 2013 yang dilaksanakan tanggal 28 Februari-14 Maret 2013 dengan sasaran kendaraan bermotor yang dicurigai hasil kejahatan.

“Jadi kita lakukan monitoring dan pengawasan dengan ranmor yang ada hubungannya dengan pencurian, dalam kegiatan tersebut di samping melakukan identifikasi kendaraan dengan menanyakan

surat menyurat kendaraan juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar masyarakat waspada dalam menyimpan kendaraan baik di pelataran parkir ataupun dirumah,” ujarnya.

Ia juga mengharapkan warga menggunakan kunci ganda. Sedangkan untuk rumah yang akan ditinggalkan dalam keadaan kosong hendaknya diperiksa sebelum bepergian agar tidak dimasuki oleh pencuri. “Dalam kegiatan tersebut yang berlangsung beberapa hari kemarin polisi belum menemukan kendaraan dimaksud, namun Kapolsek tetap akan secara terus menerus melakukan kegiatan razia tersebut dan

tempatnya akan berpindah pindah, terutama di jalur yang ramai dilalui kendaraan, dan juga tempat atau lokasi yang mungkin dijadikan sebagai penampungan barang atau kendaraan hasil curian,” katanya.

Sejauh ini di wilkum Polsek Mukok belum ada indikasi tempat atau lokasi yang dijadikan sebagai penampungan kendaraan hasil curian.

Namun, pihaknya akan tetap terus melakukan penyelidikan. “Saya sudah perintahkan kepada kanit reskrim, kanit intel dan para babin kamtibmas seyogyanya bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi hal tersebut,” tambahnya. (sgg)

Tolak Tangki Siluman Sambungan dari halaman 17

terjadi kemacetan,” ujar Hatta. Dari banyaknya SPBU yang ada di Kabupaten Sintang hampir setiap harinya di penuhi dengan kendaraan yang hendak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM). Salah satu contoh yang kerap menjadi sorotan adalah SPBU dikawasan Tugu BI Sintang.

“Coba kalau kita lihat dipagi hari, Kendaraan berjubel di areal tugu BI,” imbuh Hatta.

Tidak hanya di Areal SPBU Tugu Bank Indonesia (BI) di SPBU Abang Adek tepatnya di Jalan Sintang Pontianak juga terjadi hal yang sama.

“Saya lihat memang hampir semua SPBU yang selalu dipa-

dati kendaraan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Hatta berharap dengan SPBU yang ada untuk memperketat aturan besaran pengisian BBM. Pasalnya tidak jarang ada segelintir masyarakat yang melakukan pengisian BBM menggunakan tangki siluman.

“Saya berharap Kalau ada yang menggunakan tangki siluman SPBU jangan dilayani alias harus ditolak,” kata Hatta. Banyaknya kendaraan yang menggunakan tangki siluman diakui Hatta memang sudah melanggar aturan hak cipta kendaraan. Hal tersebut sangat tidak di benarkan.

“Selama ini kami belum pernah mengeluarkan izin penggunaan tangki siluman.

Kalau ada kendaran menggunakan tangki siluman itu pasti ilegal dan pihak berwajib bisa melakukan tindakan,” ujarnya.

Sementara Fahmi salah satu pengelola SPBU Tugu BI Sintang mengakui aturan pengisian BBM bagi kendaraan ekpedisi sudah pernah di buat. Namun aturan tersebeut kurang berjalan dengan maksimal.” Kami sudah penah membuat aturan seperti itu. Khusus ekpedisi itu sebenarnya sudah kami beri waktu siang hari sekitar pukul 14.00 Wib namun mereka tidak menghiraukan, justru terkadang dari subuh sudah ada mobil ekpedisi mengantri,” pungkas Fahmi.(jie)

Gelar Berbagai Lomba Sambungan dari halaman 17

PKK ke 41 Tahun 2013 tingkat Kabupaten Sanggau.

“Lomba tersebut melibatkan seluruh TP PKK kecamatan atau antar kecamatan, dan kegiatan penilaiannya akan dilakukan oleh tim penilai. Lomba ini akan

dilaksanakan dimulai tanggal 7 Maret 2013 dan berakhir tanggal 4 April 2013,” katanya.

Sehubungan dengan kegiatan ini, TP PKK Kabupaten Sanggau mengharapkan agar TP PKK Kecamatan dapat untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

Ditambahkan Apolina juga, bahwa kegaiatan lomba ini sebagai seleksi dan persiapan dalam mengikuti berbagai lomba pada peringatan HKG 41 Th 2013 Tingkat Provinsi yang akan diadakan di Nanga Pinoh Kabupaten Melawi pada Bulan Juli atau Agustus mendatang. (fik)

Pacu Perekonomian Sambungan dari halaman 28

sinkronisasi. Dengan membangun infrastruktur terlebih dahulu, diharapkan investor akan melihat Kapuas Hulu.

“Selanjutnya tinggal ba-

gaimana investor mau menanamkan modalnya. keamanan dan kepastian hukum harus jelas,” ujar Ade. Dampak lain lanjutnya, masyarakat yang semula pasif akan tertantang untuk bisa

lebih aktif. Hal ini yang harus diupayakan Pemkab dalam meningkatkan perekonomian.

Sehingga perlu adanya program pembangunan yang diupayakan mampu mengubah keadaan lebih baik lagi. (w@Nk)

Kota Sintang Terancam Kumuh Sambungan dari halaman 28

jalan lingkungan perumahan akan diperbaiki. Dinas PU, lanjut Askiman juga sedang merencanakan membuat kawasan permukiman baru untuk mengantisipasi terbentuknya permukiman kumuh karena tidak teraturnya kawasan permukiman. “Genjala-gejala terbentuknya permukiman kumuh sudah mulai

tampak di Kota Sintang. Hal ini harus segera diantisipasi,” tegasnya.

Rencana pengembangan kawasan permukiman baru, kata Askiman, direncanakan akan diarahkan ke arah Jalan Lingkar Sungai Durian untuk kawasan Sungai Durian.

Untuk kawasan Tanjung Puri, pengembangan kawasan permukiman baru direncanakan ke arah Baning Kota, Sungai

Ana dan Jelora. Sementara di daerah KKI dan KKU, permukiman diarahkan ke daerah daratannya. Namun kendalanya, masih ada kebiasaan penduduk yang membudaya yaitu masyarakat suka hidup dan mendirikan permukinan di tepian sungai. Seharusnya kawasan permukiman diarahkan menjauh dari tepian sungai agar kawasan permukiman tidak terkena banjir. (tra)

Garuda akan Ambil Rute Putussibau Sambungan dari halaman 28

penerbangan kedepan, terangnya, akan dilihat dari trafik penguna jasa penerbangan. Apabila besar, Garuda bisa melayani penerbangan setiap hari. Untuk tahap awal akan dicoba 3 hari sekali karena Bandara Pangsuma Putussibau tidak memiliki tempat untuk refuel (pengisian ulang bahan bakar).

“Jadi pesawat tersebut harus bawa tiga kali lipat bahan bakar yang maksudnya untuk Pontianak-Putussibau pulang pergi plus alternatif kalau belum bisa mendarat. Ini menambah beban pesawat, sebab itu membutuhkan landasan yang panjang juga,”jelas Sony.

Sedangkan untuk harga tiket, Sony mengatakan akan disesuaikan dengan kisaran antara Rp 700.000,- hingga Rp. 1.200.000,-. Dengan keunggulan ayoman pesawat CRJ-

1000 yang juga merupakan pesawat yang tercangih buatan Canada ini diharapkan dapat memenuhi keinginan para penguna jasa. “Ini pesawat baru tercangih buatan Canada, tentu jauh lebih nyaman dari pesawat Garuda yang ada dan sudah dipakai di beberapa rute,”ujarnya.

“Kita berharap perluasan bandara bisa hingga 1800 meter sehingga load penumpang bisa lebih banyak,” imbuh Soni.

Dengan hadirnya respon positif dari pihak maskapai penerbangan Garuda, Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH menuturkan pihaknya sangat menyambut baik apabila dibuka rute penerbangan dari Putussibau ke Pontianak. Dengan demikian para investor perlu lagi takut-takut datang ke Kapuas Hulu untuk mengambil bagian mengembangkan daerah ini.

“Pihak Garuda datang untuk

merespon surat yang kita sampaikan waktu itu, yang diberkan kepada Kementrian Perhubungan dan Garuda. Dengan ini tentu memudahkan datangnya investor. Jadi mereka tidak takuttakut lagi,”ungkap Nasir.

Orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini pun mengutarakan terkait persiapan Bandara Pangsuma Putussibau, di tahun 2013 ini Pemerintah Pusat telah menyiapkan dana senilai 25 Milyar untuk penambahan landasan selebar 250 meter. “Sebingga landasan tersebut jadi 1650 meter. Selanjutnya akan kita upayakan bertahap hingga 1800 meter, karena kita juga terbatas pada anggaran,”imbuh Nasir.

Bupati mengharapkan agar Pemerintah Pusat dan RPR RI dapat segera merealisasikan pelebaran bandara sehingga Maskapai Penerbangan Garuda bisa segera beroprasi. (w@Nk)

Anggaran Pilkades Sambungan dari halaman 28

“Panitia juga tidak bisa berbuat banyak, terpaksa dana semua proses dibebankan kepada cakades, padahal masa pelaksanaan pilkades itu jelas dan terdata dengan baik, desa mana saja yang akan melaksanakan pilkades juga bisa diketahui sehingga pemkab tinggal mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pilkades itu, ini juga bagian dari proses demokrasi yang berkeadilan,” tukasnyanya.

Menurutnya, bisa saja konflik pemilihan kepala desa muncul lantaran calon yang kalah ternyata tidak terima dan menginginkan dana yang

sudah disetorkan untuk kebutuhan panitia itu minta dikembalikan.

“Uang sudah keluar tidak sedikit, tapi tidak terpilih, itu bisa jadi akan pemicu persoalan dikemudian hari,” tukasnya.

Sementara lanjut dia, bagi yang terpilih juga akan berpotensi melakukan kecurangan dalam penggunaan anggaran desa karena sejak proses hingga terpilih, mereka juga keluar dana yang tidak sedikit.

Sementara itu, Sekda Sintang, Zulkifli HA mengatakan sejauh ini memang belum ada alokasi anggaran untuk mendukung terlaksananya Pilkades dari Pemkab Sin-

tang. “ Yang ada bar u ADD, khusus untuk pilkades itu belum ada karena belum ada aturan di tingkat daerah yang mengatur itu, entah kedepan juga kita belum tahu seperti apa,” ujarnya.

Secara aturan juga menurutnya desa itu memiliki aturan khusus dan kalau belum ada aturan yang membolehkan daerah membantu alokasi anggaran untuk pilkades, tentunya pemkab juga tidak berani. “Khawatir malah nanti jadi temuan, tapi hal ini bisa jadi pertimbangan, damn sejauh ini memang belum ada kebijakan mengarah kepada hal itu,” pungkasnya. (mus)