Dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan)

SALINAN

BUPATI MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI NOMOR 6s0/3s0 I Xrr I 2Ot9 TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2OI9-2O24

BUPATI MANOKWARI,

Menimbang:

cL.

bahwa untuk menangani permukiman kumuh di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralqyat telah merencanakan

b.

c.

Mengingat

:

1.

2.

3.

program penanganan kawasan peffnukiman sebagai bahan target Program 100-0-100 (l00ok air minum, Oo/o kawasan kumuh dan 100%o akses sanitasi); bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu instrumen utama dalam upaya penanganan permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20131 ; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atasu Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21O6J ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik indonesia

Tahun 7961 Nomor 288, Tambahan Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 232fl; 4.

Undang-Undang Nomor

12 Tahun 7969

tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian barat dan KabupatenKabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29O71;

5. Undang-Undang Nomor 2B Tahun 1999

6.

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor L Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan Negara Repubiik Indonesia (Lembaran

Neagara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 7

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44CI0);

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 10a); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$8); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 11. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2O1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZALL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s*fl;

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Al2 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembagunan Bagi Kepentingan Umum

13.

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2An Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3621; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) Sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L964 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27O21;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a857); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2A, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46A9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB55) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten lKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaiuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

20.

21.

a8t7); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5130); Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2AL4 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun

2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Al7

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1); 23. Peraturan Presiden Nomor 7l Tahun 2Ol2 Tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI2 Nomor 156); 24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015zOLg (Lembaran Negara Republik Indonesia Rahun 2015 Nomor 3); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2O12 tentang Biaya Oprasional dan Biaya Pendukung Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor 2O36); 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2076 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Keda Pemerintah Daerah Tahun 2Ol7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 32. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat T)aerah {I nrnheren l)aerah Kehrrnefen l\[annl^.,^#;'T^L"-

2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56i5); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6OaIl; 23. Peraturan Presiden Nomor 7t Tahun 2012 Tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 156); 24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2OI4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (l,embaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Indonesia Nomor a5781; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152Ol9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Rahun 2015 Nomor 3); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2AlL; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaiian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2Ol2 tentang Biaya Oprasional dan Biaya Pendukung Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2A3Q; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2}rc tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2Ql7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rai<yat Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor B Tahun 2A16 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8).

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan

Mengesahkan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Manokwari Tahun 2Arc-2A24 sebagaimana

PERTAMA

tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Manokwari

KEDUA

Tahun 2019-2A24 sebagaimana dimaksud PERTAMA, meliputi

:

a. Kajian kebijakan pembangunan b. c.

Diktum

perkotaan; Profil permukiman kumuh kota; Konsep dan strategi pencegahan kualitas permukiman kumuh;

permukiman

dan

peningkatan

d. Rencana aksi program penanganan

permukiman

kumuh perkotaan; dan

e. Desain teknis kawasan penanganan kawasan permukiman kumuh tahun pertama.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat dan/atau sumber lain yang sah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapanya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

KEEMPAT

Ditetapkan di Manokwari Pada tanggal 20 Desember 2019 BUPATI MANOKWARI,

cAP/T:rD DEMAS PAULUS MANDACAN

An

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KABUPATEN MANOKWARI HUKUM DAN HAM

WANSIBA INA 16 200312 1 006

KATA PENGANTAR Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Perkotaan (RP2KPKP) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan

pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokja PKP Kabupaten Manokwari yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan

investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. RP2KPKP diperlukan

agar Pemerintah Daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang

komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan permukiman yang bebas kumuh. Dengan adanya Dokumen RP2KPKP diharapkan dapat terciptanya

keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Dokumen ini membahas mengenai gambaran proses dan tujuan

penyusunan RP2KPKP, kebijakan pembangunan permukiman kumuh, profil

permukiman kumuh kabupaten manokwari, konsep dan strategi penanganan kumuh, rencana aksi, serta rencana tindak lanjut. Materi perencanaan kegiatan

penanganan kawasan kumuh memiliki lingkup Kelurahan dan kawasan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana

kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat nonfisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial, dan ekonomi).

Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah membantu

memberikan informasi, ide, dan masukan dalam merumuskan Dokumen RP2KPKP ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan, khususnya di Kabupaten Manokwari.

Manokwari, Desember 2019

Penyusun

Halaman i |

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...........................................................................................................i DAFTAR ISI .......................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL.................................................................................................................. v DAFTAR GAMBAR........................................................................................................... vii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................1 1.1 Latar Belakang...............................................................................................................2 1.2 Tujuan Dan Sasaran Pekerjaan......................................................................................4 1.2.1 Tujuan ....................................................................................................................4 1.2.2 Sasaran ..................................................................................................................6 1.3 Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) ..................................................................8 1.3.1 Ruang Lingkup Kegiatan ........................................................................................8 1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah .........................................................................................9 1.4 Kedudukan Dokumen Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)........................................................................................9 1.5 Sistematika Penyajian .................................................................................................12 BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN... 1 2.1 Kajian Kebijakan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman............................... 2 2.1.1. Penanganan Kumuh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011................. 2 2.1.2. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh....................................... 3 2.1.3. Pengaturan Kewenangan Penanganan Kumuh Dalam Uu No. 23 Tahun 2014... 4 2.2 Kajian Kebijakan Tata Ruang ....................................................................................... 4 2.2.1. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manokwari Dalam Rtrw ........................... 4 2.2.2. Kabupaten Manokwari Dalam Kebijakan Dan Strategi Rpjmd .......................... 32 2.2.3. Kota Manokwari Dalam Kebijakan Dan Strategi Rdtrk 2 ................................... 34 2.3 Kajian Kebijakan Sektoral .......................................................................................... 42 2.3.1 Strategi Penataan Ruang ................................................................................... 42 2.3.2 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ................... 44 2.4 Kajian Kebijakan Mitigasi Bencana............................................................................ 46 2.5 Kajian Penanganan Dampak Lingkungan Dan Dampak Sosial................................... 49

Halaman ii |

BAB III PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN MANOKWARI........................................................................................ 1 3.1 Gambaran Umum Kabupaten ................................................................................ 2 3.1.1 Kondisi Geografis ............................................................................................... 2 3.1.2 Geologi ................................................................................................................ 5 3.1.3 Demografi ........................................................................................................... 6 3.2 Isu-isu Kekumuhan tingkat Kota........................................................................... 7 3.2.1 Baseline Data Kumuh serta SK Penetapan Lokasi Kumuh.............................. 8 3.2.2 Profil Permukiman Kumuh Kelurahan........................................................... 19 3.3 Penyepakatan Kawasan Permukiman Kumuh dan Delineasinya ..................... 29 3.3.1 Identifikasi dan Analisis Kekumuhan............................................................. 31 3.3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh ............................................................. 36 BAB IV

KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH ........................................................................ 1 4.1 Konsep Penanganan Permukiman Kumuh........................................................... 2 4.1.1 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota.............................................................................................. 4 4.1.2 Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan .................................................................................... 10 4.2 Konsep Pengembangan Permukiman................................................................. 31 4.3 Konsep Pencegahan Permukiman Kumuh ......................................................... 37 4.4 Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Sampai Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota .............................. 39 4.5 Penetapan Kawasan Prioritas.............................................................................. 45 4.6 Rencana Penangan Kawasan Prioritas ............................................................... 46 4.6.1 Kawasan Teluk Sawaibu.................................................................................. 46 4.6.2 Kawasan Amban............................................................................................... 51 4.6.3 Kawasan Teluk Wosi........................................................................................ 56 BAB V

RENCANA AKSI PROGRAM DAN MEMORANDUM PROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN .................................. 1 5.1 Rencana Aksi Program ......................................................................................................................2 5.2 Konsep Penanganan Permukiman Kumuh ...............................................................................9 5.2.1 Kawasan Teluk Sawaibu.........................................................................................................9 5.2.2 Kawasan Amban...................................................................................................................... 12 5.2.3 Kawasan Teluk Wosi ............................................................................................................. 14 Halaman iii |

BAB VI PENUTUP DAN RENCANA TINDAK LANJUT...................................................................................... 1

Halaman iv |

DAFTAR TABEL

BAB II. Tabel 2.1.Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh .........................................3 Tabel 2.2 Arahan Kebijakan Pengembangan Sistem Perkotaan berdasarkan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Manokwari ........................................................................8 Tabel 2.3 Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman berdasarkan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Manokwari.......................................... 10 Tabel 2.4 Arahan Kebijakan Pengembangan Sistem Permukiman berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Manokwari......................................................................... 15 Tabel 2.5 Ibukota Distrik di Kabupaten Manokwari ..................................................... 18 Tabel 2.6 Wilayah Pengembangan Kabupaten Manokwari .......................................... 20 Tabel 2.7 Rencana Pengembangan Fasilitas Kawasan Perkotaan di Kabupaten Manokwari........................................................................................................ 23 Tabel 2.8 Hirarki Pusat Pelayanan Kabupaten Manokwari .......................................... 43 Tabel 2.9Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis .................................................... 44

BAB III. Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Manokwari Menurut Distrik (Kecamatan), Jumlah Kampung dan Kelurahan................................................................................... 2 Tabel 3.2 Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) Menurut Distrik di Kabupaten Manokwari Tahun 2018 .................................................................................... 3 Tabel 3.3 Nama Sungai, Danau dan Gunung di Kabupaten Manokwari tahun 2018 .... 6 Tabel 3.4 Distribusi Penduduk Kabupaten Manokwari Menurut Distrik dan Luas Wilayah ............................................................................................................... 7 Tabel 3.5 Rekap Kajian Sebaran dan Delineasi Permukiman Kumuh Kabupaten Manokwari Tahun 2019 .................................................................................. 11 Tabel 3.6 Kondisi Permukiman Kumuh Berdasarkan Indikator Kumuh ..................... 17 Tabel 3.7 Nilai Rekap Kawasan berdasarkan Indikator dan Kriteria Kekumuhan ..... 32 Tabel 3.8 Hasil Kesepakatan/Penetapan Clustering Kawasan, Sebaran Kelurahan/RT dan Luasan Delineasi ....................................................................................... 34 BAB IV. Tabel 4.1 Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kota.................................... 5 Tabel 4.2 Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan .......................... 11 Tabel 4.3 Konsep Pengembangan Kawasan Permukiman ............................................ 34 Tabel 4.4 Strategi Bebas Kumuh ..................................................................................... 41 Tabel 4.5 Urutan Kawasan Prioritas ............................................................................... 46

Halaman v |

BAB V. Tabel 5.1 Indikasi Program Periode Tahun 2020 hingga Tahun 2024 Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Manokwari.................................................................... 3 Tabel 5.2 Rencana Aksi Program Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Teluk Sawaybu................................................................................. 10 Tabel 5.3 Rencana Aksi Program Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Amban............................................................................................... 13 Tabel 5.4 Rencana Aksi Program Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Amban............................................................................................... 15 BAB VI. Tabel 6.1 Rencana Kerja Tindak Lanjut ........................................................................... 3

Halaman vi |

DAFTAR GAMBAR

BAB I. Gambar 1.1 Skema Penyusunan RP2KPKP ......................................................................................8 Gambar 1.2 Skema Kedudukan Dokumen RP2KPKP dalam Rencana Pembangunan....9

BAB II. Gambar 2.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Manokwari ............................. 14 Gambar 2.2 Peta Rencana Pola Ruang Ruang Kabupaten Manokwari......................... 16 Gambar 2.3 Peta Arahan Kawasan Perkotaan................................................................ 22 Gambar 2.4 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Manokwari........................................ 31 Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Manokwari ............................................ 48 Gambar 2.6 Hirarki Upaya Mitigasi................................................................................. 49 BAB III. Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Manokwari .................................................. 4 Gambar 3.2 Peta Sebaran Delineasi Permukiman Kumuh Kabupaten Manokwari .... 16 Gambar 3.3 Grafik Tingkat Kekumuhan Kabupaten Manokwari.................................. 18 Gambar 3.4 Peta Sebaran Delineasi Permukiman Kumuh Kabupaten Manokwari .... 33 Gambar 3.5 Peta Sebaran Delineasi Permukiman Kumuh Kabupaten Manokwari .... 35 Gambar 3.6 Grafik Presentase indikator kumuh Kawasan Teluk Sawaibu ................. 36 Gambar 3.7 Peta Kawasan Kumuh Teluk Sawaibu ........................................................ 37 Gambar 3.8 Grafik Presentase Kawasan Teluk Wosi..................................................... 38 Gambar 3.9 Peta Kawasan Kumuh Teluk Wosi .............................................................. 39 Gambar 3.10 Grafik Presentase Kawasan Sarinah......................................................... 40 Gambar 3.11 Peta Administrasi Kawasan Sarinah ........................................................ 41 Gambar 3.12 Grafik Presentase Kawasan Amban.......................................................... 42 Gambar 3.13 Peta Administrasi Kawasan Amban ......................................................... 43 Gambar 3.14 Grafik Presentase Kawasan Tanah Merah Indah .................................... 44 Gambar 3.15 Peta Administrasi Kawasan Tanah Merah Indah .................................... 45 Gambar 3.16 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Manokwari Barat .......................... 46 Gambar 3.17 Peta Eksisting Jaringan Jalan Kecamatan Manokwari Barat .................. 47 Gambar 3.18 Peta Eksisting Jaringan Persampahan Kecamatan Manokwari Barat ... 48 BAB IV. Gambar 4.1 Bagan Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan...................................................... 3 Gambar 4.2 Peta Penanganan Skala Kota ......................................................................... 9 Gambar 4.3 Peta Penanganan Skala Kawasan (Teluk Sawaibu)................................... 28 Gambar 4.4 Peta Penanganan Skala Kawasan (Teluk Wosi)......................................... 29 Gambar 4.5 Peta Penanganan Skala Kawasan (Amban)................................................ 30 Halaman vii |

Gambar 4.6 Peta Administrasi Kawasan Teluk Sawaibu............................................... 46 Gambar 4.7 Pembagian Blok Kawasan Teluk Sawaibu ................................................. 47 Gambar 4.8 Visualisasi Kawasan Teluk Sawaibu .......................................................... 50 Gambar 4.9 Peta Administrasi Kawasan Amban............................................................ 51 Gambar 4.10 Pembagian Blok Kawasan Amban ........................................................... 52 Gambar 4.11 Pembagian Blok Kawasan Amban ........................................................... 55 Gambar 4.12 Peta Administrasi Kawasan Teluk Wosi ................................................. 56 Gambar 4.13 Pembagian Blok Kawasan Teluk Wosi .................................................... 57

Halaman viii |

BAB I PENDAHULUAN

Halaman 1 | B A B I

Permukiman kumuh perkotaan sudah menjadi salah satu isu

permasalahan utama, sehingga perlunya pemahaman yang lebih jauh untuk upaya

penanganan dan pencegahan dari waktu ke waktu . Banyaknya muatan â&#x20AC;&#x201C; muatan permasalahan yang kompleks seperti masalah sosial, budaya, ekonomi dan politik

dengan sendirinya akan mengancam kawasan-kawasan permukiman perkotaan

yang nyaris menjadi laten dan hampir tidak selesai ditangani dalam beberapa dekade. Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan

paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah

dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di

lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk

golongan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

1.1

LATAR BELAKANG Kota dan kawasan perkotaan dalam dinamikanya sering kali diajukan

dengan penjelasan teori-teori yang tidak baku. Setiap kota dan kawasan perkotaan memiliki karakteristik, potensi, permasalahan, keunikan dan keanekaragamannya

sendiri. Kota sebagai sebuah realitas dapat dikaji dalam konteks; fisik, sosial, dan ekonomi serta tidak mungkin dihindari dari laju perkembangan zaman, yang terkondisi akibat faktor globalisasi ekonomi, modernisasi perkotaan yang mengkondisikan proses urbanisasi yang berlangsung dari waktu ke waktu.

Perkembangan kawasan perkotaan kaitannya dengan pertumbuhan dan

perkembangan kawasan permukiman pada dasarnya terjadi dalam 2 kategori yaitu; Pertama, kawasan permukiman yang direncanakan dan tertata dengan baik.

Kawasan permukiman ini cenderung berkembang sebagai kawasan kota baru baik yang berkembang dalam kota maupun yang letak lokasinya berada pada kawasan

pinggiran perkotaan. Kedua, kawasan permukiman yang berkembang dengan Halaman 2 | B A B I

sendirinya, keberadaan kawasan permukiman ini biasanya sporadis dan

cenderung berkembang ke arah kawasan permukiman kumuh perkotaan. Kedua, kategorisasi kawasan permukiman ini cenderung berkembang secara bersamaan

dalam dinamika pembangunan perkotaan dan berkoeksistensi dalam satu artikulasi spasial perkotaan antara satu dengan lainnya. Akan tetapi kedua

kawasan permukiman tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar dari sisi

pelayanan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman.

Kondisi inilah yang memberikan pilihan dalam konteks penetapan skala prioritas

penanganan kawasan permukiman perkotaan. Artinya bahwa dalam perumusan

pembangunan kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Manokwari di

fokuskan pada penanganan kawasan permukiman kumuh berbasis community action plan (CAP).

Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah

diamanatkan UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Selain itu, penanganan permukiman kumuh sudah secara jelas ditargetkan pada RPJMN 2015-2019, dimana target besarnya adalah terciptanya kota bebas kumuh

di tahun 2019. Proses penanganan kumuh telah dimulai tahun 2015 dan target nol persen harus dicapai pada 2019,

Langkah awal dalam mengejar target kota bebas kumuh 2019

sebenarnya telah dimulai oleh Kementerian Pekerjaam Umum melalui Ditjen Cipta Karya sejak tahun 2014 dengan menyusun road map penanganan kumuh serta

pemutakhiran data kumuh yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan kementerian/lembaga yang terkait serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Perkotaan (RP2KPKP) diperlukan agar Pemerintah Daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian

penanganan permukiman yang bebas kumuh. Dengan adanya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

diharapkan dapat terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Halaman 3 | B A B I

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Perkotaan (RP2KPKP) diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan penigkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala

lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota. Sedangkan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang terbangun dengan memampukan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk memelihara dan menjaga lingkungan huniannya.

1.2

TUJUAN DAN SASARAN PEKERJAAN

1.2.1

TUJUAN

1.2.1.1 TUJUAN UMUM

Tujuan umum Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan

Kualitas Permukiman

adalah sebagai berikut :

Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Kabupaten Manokwari,

 Melakukan identifikasi potensi dan akar permasalahan kawasan permukiman

dalam penyajian suatu profil kawasan yang mengacu kepada hasil penetapan SK Bupati Kabupaten Manokwari terkait kawasan permukiman kumuh.

 Melakukan

pendampingan

terhadap

penyusunan

Dokumen

Rencana

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan melalui keterpaduan program semua sektor ke-Cipta Karya-an yang di wadahi dalam Pokja PKP, sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan

bagi seluruh pelaku (stakeholders) yang bersifat menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep delivery system).

 Menyusun strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan.

 Menyusun Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (community action plan) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan kelompok masyarakat (komunitas masyarakat BKM/KSM/CBO’s) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya.

Halaman 4 | B A B I

 Menyusun Dokumen Rencana Aksi (Action Plan) , berupa Rencana Aksi Penanganan Kawasan Kumuh dan DED kegiatan tahun pertama, Peta

Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 dimensi Dokumen Perencanaan.

 Tersedianya model penanganan (pilot projek) kawasan permukiman prioritas

untuk kemudian dimatangkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat yang menjadi satu kesatuan sistem perencanaan yang memiliki keterkaitan dengan SPPIP/RP2KP, RTRW Kabupaten Manokwari.

 Merumuskan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Kabupaten Manokwari sebagai bagian dari

upaya penataan fungsi dan fisik kawasan permukiman, bersama masyarakat

dan semua stakeholder, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal kawasan

permukiman perkotaan Kabupaten Manokwari dengan memperhatikan keserasian dengan alam sekitarnya.

 Merumuskan program investasi pembangunan kawasan permukiman kumuh

berdasarkan skala kota dan skala kelurahan sebagai acuan implementasi dari skenario pengembangan kawasan permukiman Kabupaten Manokwari.

1.2.1.2 TUJUAN KHUSUS Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam kegiatan Penyusunan Dokumen

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan adalah sebagai berikut:

 Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Kabupaten Manokwari dalam penyusunan RP2KP-KP sebagai dokumen acuan dalam pembangunan Manokwari.

kawasan

permukiman

kumuh perkotaan

di

Kabupaten

 Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Rencana

Kawasan Permukiman kumuh melalui community participatory approach (CPA) dan community action plan (CAP).

Halaman 5 | B A B I

 Terindentifikasinya kawasan permukiman kumuh dan program strategis pada kawasan permukiman kumuh.

 Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat

operasional pada kawasan permukiman kumuh yang menjadi acuan oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Manokwari

 Tersusunnya rencana detail desain pembangunan kawasan permukiman kumuh untuk penanganan tahun 2019.

 Merumuskan penanganan kawasan permukiman kumuh beserta besaran investasi yang akan digunakan dan dimanfaatkan.

 Peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan kawasan permukiman kumuh melalui penyiapan infrastruktur kawasan yang lebih memadai kualitasnya sesuai strategi penanganan yang akan dilakukan berdasarkan periode waktu yang ditetapkan.

1.2.2

SASARAN Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Manokwari, adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

sebagai acuan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (stakeholders),

pelaksanaan

penyelenggaraan

penanganan

kawasan

permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep delivery system).

b. Tersedianya strategi penanganan kumuh secara spatial dan tipologi kawasan,

indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama.

c. Tersedianya Rencana Kegiatan Aksi Komunitas (community action plan) sebagai bentuk perkuatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Manokwari dan kelompok

Halaman 6 | B A B I

masyarakat (komunitas masyarakat/BKM/KSM/CBOâ&#x20AC;&#x2122;s) untuk dapat lebih aktif terlibat dalam menangani permukiman kumuh di lingkungannya.

d. Tersedianya Dokumen Rencana Aksi (Action Plan) dengan kelengkapan Peta Perencanaan skala 1:1000 dan 1:5000, Dokumentasi Visual dan Visualisasi 3 dimensi Dokumen Perencanaan, serta DED rencana penanganan kumuh kegiatan tahun pertama (1:200, 1:100, 1:50) untuk pelaksanaan tahun 2020.

e. Tersusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Kabupaten Manokwari. sebagai bagian dari upaya peningkatan fungsi dan peningkatan vitalitas kawasan permukiman, yang

dilakukan bersama masyarakat dan semua stakeholder, sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi setempat dengan memperhatikan keserasian dengan alam sekitarnya.

f. Tersusunnya program investasi pembangunan sesuai hasil dokumen RP2KP-KP yang telah disetujui semua pihak yang terkait dan sebagai bagian upaya

peningkatan kualitas ruang dengan menyertakan masyarakat sebagai bagian integral dari upaya pembangunan kawasan permukiman.

g. Menata

kawasan

permukiman

pembangunan sejak dini;

kumuh

untuk

mengarahkan

jalannya

h. Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan pada kawasan

permukiman kumuh berbasis kawasan yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Manokwari.

i. Tersedianya rencana aksi program penanganan yang bersifat strategis dan berdampak pada penyelesaian pembangunan yang lebih luas, dan

j. Tersedianya acuan bagi Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mengoptimalkan investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur keciptakaryaan yang

dapat mendukung dan mempercepat penanganan persoalan pembangunan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Manokwari.

Halaman 7 | B A B I

1.3

RUANG LINGKUP PENYUSUNAN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP)

1.3.1

RUANG LINGKUP KEGIATAN Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan

Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaaan( RP2KP-KP) Kabupaten Manokwari dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

Gambar 1.1 Skema Penyusunan RP2KPKP

Halaman 8 | B A B I

1.3.2

RUANG LINGKUP WILAYAH Ruang lingkup wilayah perencanaan dalam penyusunan dokumen

RP2KP-KP adalah wilayah administratif Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara

Sebelah Selatan Sebelah Barat Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Samudera Pasifik

: Berbatasan dengan Kab.Pegunungan Arfak dan Distrik Manokwari selatan.

: Berbatasan dengan Kab. Tambrauw

: Berbatasan dengan Samudera Pasifik

Ruang lingkup wilayah ini dipersempit wilayahnya mengacu kepada

kategori wilayah kumuh berdasarkan SK Permukiman Kumuh Bupati Manokwari tahun 2019

Wilayah yang termasuk dalam kategori wilayah kumuh pada kabupaten

manokwari sesuai SK Bupati No. 653.2/135/VII/2019 Terdapat di Distrik Manokari Barat yang tersebar di 6 Kelurahan, 4 Kampung, 17 Kawasan dan 63 RT. 1.4

KEDUDUKAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN (RP2KPKP) Kedudukan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Manokwari, sebagai berikut :

1. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) adalah produk Pemerintah Kabupaten Manokwari.

2. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan

(RP2KP-KP) bersumber dari produk hukum yang berlaku di Kabupaten Manokwari.

3. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) akan bersinergi dengan produk perencanaan, baik skala kota maupun skala kawasan Halaman 9 | B A B I

4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan

(RP2KP-KP) menjadi acuan perencanaan penanganan perumahan dan

permukiman kumuh perkotaan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Manokwari.

Disamping itu, Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) Kabupaten Manokwari memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai acuan bagi masuknya program-program pembangunan permukiman

kumuh perkotaan, sehingga dapat terintegrasi dengan program-program pembangunan lainnya yang telah ada;

2. Sebagai sarana untuk mengintegrasikan semua kebijakan dan strategi

pembangunan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar pada beberapa dokumen perencanaan lainnya; dan

3. Sebagai dokumen acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan permukiman kumuh perkotaan.

Untuk mewujudkan rencana pembangunan permukiman kumuh

perkotaan Kabupaten Manokwari yang terencana, meyeluruh, terpadu dan

berkelanjutan, oleh karena itu dokumen RP2KP-KP yang disusun harus sesuai dengan RTRW Kabupaten Manokwari. Mengacu pada amanah UU No. 26 Tahun

2007 tentang penataan ruang nasional. RTRW Kabupaten Manokwari merupakan acuan spasial dalam perumusan kebijakan pokok, arah pemanfaatan ruang dan sinergitasnya terhadap penyusunan rencana aksi penanganan permukiman kumuh

perkotaan Kabupaten Manokwari. Dalam hal ini zona permukiman akan menjadi

dasar penentuan strategi permukiman dalam lahan yang legal dan illegal. Hasil acuan spasial tersebut menjadi arah pelaksanaan lintas sektor di Kabupaten Manokwari khususnya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.

Halaman 10 | B A B I

Gambar 1.2 Skema Kedudukan Dokumen RP2KPKP dalam Rencana Pembangunan

Gambar. 1.1 Skema Kedudukan Dokumen RP2KP-KP dalam Rencana Pembangunan

Halaman 11 | B A B I

1.5

SISTEMATIKA PENYAJIAN Untuk memudahkan dalam memahami substansi Penyusunan Rencana

Pencegahan

dan

Peningkatan

Kualitas Permukiman

(RP2KPKP) Kabupaten Manokwari, maka laporan (delapan) bagian yaitu :

Kumuh

Perkotaan

ini di bagi menjadi 8

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), maksud,

tujuan, sasaran, ruang lingkup, kedudukan dokumen RP2KPKP dan sistematika penyajian

BAB II : KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN Bab ini berisi tentang arah kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam

berbagai rencana pembangunan yang terdapat di Kabupaten Manokwari,

meliputi visi misi Kabupaten Manokwari, Rencana Detail Tata Ruang, RPJP,

RPJMD, RP4D, serta SPPIP di Kabupaten Manokwari terkait kebijakan pembangunan permukiman perkotaan di Kabupaten Manokwari.

BAB III : PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KOTA Bab ini berisi gambaran umum wilayah Kabupaten Manokwari meliputi kondisi

fisik geografis, kependudukan, guna lahan, perekonomian, permukiman serta profil awal permukiman kumuh di Kabupaten Manokwari

BAB IV : KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN MANOKWARI Bab ini berisi tentang konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas baik dalam skala kota maupun kegiatan dalam skala kawasan SK kumuh serta pencegahan untuk kawasan non SK kumuh

Halaman 12 | B A B I

BAB V : RENCANA AKSI PROGRAM PROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN Bab ini berisi rencana aksi dan memorandum program penanganan permukiman

kumuh kawasan permukiman kumuh Kabupaten Manokwari yang akan

ditangani dari tahun 2019 – 2021 berdasarkan indikator kawasan permukiman kumuh

BAB VI : PENUTUP DAN TINDAK LANJUT Bab ini berisi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Bupati, LAMPIRAN   

SK dan Profil Kumuh Perkotaan

Berita Acara Setiap Kesepakatan dan Kajian

Dokumentasi Potensi dan Permasalahan Kumuh

Halaman 13 | B A B I

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

Halaman 1 | B A B I I

2.1

KAJIAN

KEBIJAKAN

BIDANG

PERUMAHAN

DAN

KAWASAN

PERMUKIMAN 2.1.1.

PENANGANAN KUMUH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2011 Undang-undang No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman khususnya di pasal VII dan VIII menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan

peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali.

Wujud/entitas dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut : 1.

Pencegahan, Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan

berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta

untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan 2.

3.

permukiman.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman

kumuh didahului dengan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pola-pola penanganan: 1.

pemugaran; Perbaikan dan Pembangunan Kembali menjadi Permukiman yang layak huni

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 2 | B A B I I

2.

3.

peremajaan; atau mewujudkann permukiman yang lebih baik guna

melindungi keselamatan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat

pemukiman kembali; pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali / tidak sesuai dengan rencana tata ruang / atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia.

2.1.2.

TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan

pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh

terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 3 | B A B I I

2.1.3.

PENGATURAN KEWENANGAN PENANGANAN KUMUH DALAM UU NO. 23 TAHUN 2014 UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam lampirannya

mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat menangani kawasan permukiman / kawasan kumuh, 1. Pemerintah Pusat ;  

Penetapan sistem kawasan permukiman.

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih.

2. Daerah Provinsi ;

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.

3. Daerah Kabupaten /Kota ;  

Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

2.2

KAJIAN KEBIJAKAN TATA RUANG

2.2.1.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MANOKWARI DALAM RTRW

2.2.1.1.

VISI DAN MISI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MANOKWARI Adapun program pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJM

Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut : AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 4 | B A B I I

Visi : ”Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Mampu Menopang Kehidupan Rakyat Untuk Mandiri, Aman, Rukun, Damai dan Sejahtera”.

Misi : Untuk mewujudkan visi tersebut, maka pemerintah daerah merumuskan misi

pembangunan sebagai berikut : 1.

Perwujudan kesejahteraan rakyat;

2.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;

3.

Penanganan kesenjangan wilayah distrik dan kampung melalui penerobosan isolasi daerah;

4.

Penguatan kelembagaan dan otonomi daerah;

5.

Perlindungan hak dan martabat kaum perempuan;

6.

Pembinaan bakat dan prestasi generasi muda;

7.

Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

8.

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang komparatif dan ramah lingkungan.

9.

Mempertahankan Kabupaten Manokwari dalam kondisi aman, tertib, tentram dan damai dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan visi pembangunan daerah dan arah pembangunan jangka

menengah Kabupaten Manokwari, maka visi penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut :

Visi :

”Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari yang berbasis pertanian, perkebunan dan industri yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang layak dan mampu menciptakan masyarakat yang bebas dari bencana alam”.

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 5 | B A B I I

Misi Dan Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Manokwari adalah: 1.

Mewujudkan struktur ruang melalui pembangunan infrastruktur dan kawasan perkotaan guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;

2.

Mewujudkan keselarasan

pola

ruang

kawasan

yang

lindung

produktif dan

melalui

kawasan

penciptaan

budidaya

secara

berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan hidup; 3.

Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih prduktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi, serta

4.

Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif.

2.2.1.2.

RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN MANOKWARI Pembahasan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten dibahas

berdasarkan sistem perkotaan wilayah Kabupaten Manokwari meliputi: penetapan

kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan diantaranya membahas arahan pengembangan sistem perdesaan dan perkotaan, pusat kegiatan perkotaan membahas hirarki (besaran) perkotaan dan wilayah pengembangan.

Arahan pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Manokwari

dilihat dari adanya keterkaitan kawasan perkotaan satu dengan lainnya bertujuan

untuk memperkuat kelompok kawasan-kawasan perkotaan yang terdapat di Kabupaten Manokwari. Mengingat kawasan-kawasan perkotaan sangat strategis

peranannya dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan, maka kawasankawasan perkotaan perlu diarahkan ke pertumbuhan dan pengembangannya agar

mampu saling berinteraksi melalui keterkaitannya dan keteraturan fungsi-fungsi pengembangannya.

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 6 | B A B I I

Pengembangan sistem ini diwujudkan melalui pusat-pusat perdesaan

yang diberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang secara bersama-sama, sehingga pembangunan perkotaan akan saling mendukung dengan pembangunan

perdesaan. Dalam mendorong pengembangan kawasan-kawasan perkotaan yang demikian ini, maka peran sistem prasarana wilayah dan kawasan perkotaan perlu diarahkan untuk tidak saja memperkuat hubungan keterkaitan antara kota sekitar

dengan kawasan perkotaan induknya, akan tetapi juga dengan kawasan perkotaan sekitarnya

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 7 | B A B I I

No. 1.

2

Rencana Struktur Ruang Sistem Perdesaan

Sistem Perkotaan

Tabel 2.2 Arahan Kebijakan Pengembangan Sistem Perkotaan berdasarkan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Manokwari

Wilayah Perencanaan Struktur Ruang

Arahan Perencanaan Struktur Ruang

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala  Kawasan Perkotaan Warkapi di Distrik Tanah Rubuh, antar desa.  Senopi di Distrik Senopi,  Arfu di Distrik Mubrani, dan  Sidey Baru di Distrik Sidey a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Manokwari yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani  Distrik Manokwari Barat, kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.. Kawasan dengan peran PKW ditetapkan dengan kriteria:  Manokwari Timur,  Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;  sebagian wilayah Distrik Manokwari Selatan, dan  Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala  sebagian wilayah Distrik Manokwari Utara.

Provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau  Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.  merupakan pusat pertumbuhan utama dalam skala regional dan memiliki orientasi nasional. b.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan kawasan (PPK) yang mencakup beberapa distrik, PPK ditetapkan  Dindey di Distrik Warmare, dengan beberapa kriteria sebagai berikut :  Udapi Hilir di Distrik Prafi, dan  Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa yang melayani  Saukorem di Distrik Amberbaken. skala kabupaten atau beberapa distrik, dan/atau;  Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa distrik.

c.

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.

 

Sumber Boga di Distrik Masni dan Anjai di Distrik Kebar

Sumber : RTRW Kabupaten Manokwari

Halaman 8 | B A B I I

Sebagai konsekuensi dari perkembangan penduduk akan berdampak

pada pemenuhan kebutuhan sistem sarana dan prasarana untuk lingkungan permukiman di Kabupaten Manokwari. Prediksi kebutuhan jaringan sarana dan

prasarana di Kabupaten Manokwari terdiri dari sistem jaringan transportasi,

energi dan migas, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan. kaitannya dengan pembentukan struktur ruang wilayah Kabupaten Manokwari yang utuh antara pusat kegiatan dan infrastruktur yang menunjang dan dibutuhkan.

Dalam sistem jaringan prasarana ini, yang dibahas bukan hanya dalam

lingkup kabupaten, namun salah satunya sangat terkait dengan sistem nasional

dan provinsi. Ketersediaan sarana dan prasarana wilayah tersebut merupakan

faktor yang dapat menunjang pembangunan dan salah satu elemen penarik investasi di suatu wilayah. Semakin lengkap sarana dan prasarana yang ada di suatu wilayah serta

ditunjang oleh adanya

potensi

sumberdaya

alam

memungkinkan kesempatan untuk berinvestasi lebih luas. Kondisi tersebut berlaku bagi wilayah yang kurang berkembang maupun yang terbelakang.

Halaman 9 | B A B I I

Tabel 2.3 Arahan Kebijakan Pengembangan Kawasan Permukiman berdasarkan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Manokwari No. 1.

Aspek Jaringan Prasarana Utama

Arahan Perencanaan Struktur Ruang a. Sistem Jaringan Transportasi Darat 1) Jaringan Jalan  Arteri Primer

2)

Halaman 10 | B A B I I

Wilayah Perencanaan Struktur Ruang



Kabupaten Manokwari dengan Kota Sorong melalui Distrik Warmare, Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Sidey, Distrik Mubrani, Distrik Kebar dan Distrik Senopi dan Kabupaten Manokwari dengan Kabupaten Teluk Bintuni melalui Distrik Tanah RubuH mengubungkan Distrik Prafi, dan Distrik Mubrani, Distrik Amberbaken dengan Kabupaten Tambrauw Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Manokwari Menghubungkan Wariori dengan Wairawi di Distrik Masni.



Kolektor primer K1



 

Kolektor Primer K2 Lokal Primer





Arteri Sekunder



1. Jalan Siliwangi; 2. Jalan Brawijaya; 3. Jalan Sujarwo; 4. Jalan Yos Soedarso; 5.

Jalan Pahlawan; 6. Jalan Merdeka; 7. Jalan Tri Kora;dan 8. Jalan Drs. Esau Sesa

   

Distrik Manokwari Selatan Distrik Manokwari Barat dan Distrik Prafi Distrik Manokwari Utara Distrik Manokwari Selatan

Jaringan Prasarana Lalu Lintas  Pengembangan terminal tipe A  Pengembangan terminal tipe B  Pengembangan terminal tipe C  Pengembangan jembatan timbang



 

Pelabuhan Sowi di Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari – Teluk Wondama – Nabire – Serui – Biak – Numfor dan antar distrik di wilayah pesisir

 

Pelabuhan Manokwari di Distrik Manokwari Barat Distrik Amberbaken

2) Alur pelayaran  Alur Pelayanan Nasional  Alur Pelayanan Regional

 

Jakarta – Surabaya – Makassar – Bitung – Ternate – Ambon – Sorong – Manokwari Amberbaken - Manokwari – Oransbari – Momiwaren

c. Sistem Jaringan Trasnportasi Udara 1) Tatanan kebandarudaraan  Bandar udara pengumpul



Bandar Udara Rendani di Distrik Manokwari Selatan



1. Bandar Udara Anggi di Distrik Anggi; 2. Bandar Udara Kebar di Distrik Kebar; 3.

Bandar Udara Senopi di Distrik Senopi; 4. Bandar Udara Saukorem di Distrik Amberbaken; 5. Bandar Udara Nekori di Distrik Kebar; 6. Bandar Udara Kebar Timur di Distrik Kebar; 7. Bandar Udara Pubuan di Distrik Kebar; dan 8. Bandar Udara Janderau di Distrik Kebar



Sanggeng, Distrik Manokwari Barat 1. PLTMh Sungai Prafi di Distrik Warmare; 2. PLTMh di Distrik Tanah Rubuh; dan 3.

PLTMh di Distrik Kebar

3)

Jaringan Transportasi Penyebrangan  Pelabuhan penyebrerangan  Lintas Penyeberangan

b. Sistem Jaringan Transportasi Laut 1) Tatanan kepelabuhan  Pelabuhan Pengumpul  Pelabuhan Pengumpan



2.

Jaringan Energi

Bandar udara pengumpan

a. Pembangkit tenaga listrik; 1) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 2) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh)

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 11 | B A B I I



3) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 4) Pembangkit Listrik Tenaga lainnya selain yang disebut pada huruf a, b, dan c dapat dibangun setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian atau pejabat yang tugasnya memfasilitasi bidang listrik dan pemanfaatan energi 3.

Jaringan Telekomunikasi

4.

Jaringan Sumber Daya Air

b. Jaringan prasarana energi (Gardu Induk) a. Sistem jaringan kabel b. Sistem jaringan nirkabel a. jaringan sumber daya air lintas kabupaten



Distrik Manokwari Selatan;



di Sanggeng, Distrik Manokwari Barat dan Distrik Warmare. perkotaan Manokwari





setiap distrik Sungai Muturi dan Sungai Isim yang melintasi Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni; Sungai Anjai dan Arapi yang melintasi Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Tambrauw; dan Wilayah Sungai Kamundan – Sebya

b. daerah irigasi;



Wariori , Prafi, Sidey dan Aimasi

c.



Sungai Maruni di Distrik Warmare; Sungai Rendani I dan Rendani II di Distrik Manokwari Selatan; Sumber mata air Fanindi di Distrik Manokwari Barat; Sumber mata air Kwawi di Distrik Manokwari Timur; dan Pemanfaatan sungai dan sumber mata air untuk pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat di distrik dan kampung

  

jaringan air baku untuk air bersih;

   

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 12 | B A B I I

5.

Prasarana Pengelolaan Lingkungan

d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna



Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu berupa jaringan air bersih ke sarana perdagangan dan jasa, fasilitas umum, permukiman dan industri.

e. sistem pengendalian banjir.



a. sistem jaringan persampahan; 1) TPA 2) Fasilitas Pengolahan Sampah

a. perlindungan daerah tangkapan air; b. normalisasi sungai; c. perbaikan drainase; dan d. pembangunan turap, talud dan tanggul di Sungai Warmare, Sungai Aimasi, Sungai Kasi, Sungai Wairori dan Sungai Muari.



Sowi Gunung, Distrik Manokwari Selatan kawasan perkotaan.

b. sistem jaringan air minum; 1) Sistem sambungan langsung 2) Sistem Hidran



c. sistem pengolahan limbah cair domestik; (septic tank) d. sistem jaringan drainase; 1) drainase mayor 2) drainase buatan f.





kawasan perkotaan Manokwari; dan kawasan perkotaan Manokwari. (4) Sistem pengolahan limbah cair domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : a.



kawasan perkotaan; dan seluruh wilayah perdesaan



sungai Maruni, sungai Aimasi, Sungai Pami; dan kawasan perkotaan dan kawasan rawan genangan.



jalur evakuasi bencana.

Sumber : RTRW Kabupaten Manokwari

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 13 | B A B I I

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 14 | B A B I I

Gambar 2.1 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Manokwari

2.2.1.3.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANOKWARI Pola ruang wilayah Kabupaten Manokwari mencakup kawasan lindung dan budidaya, dimana kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai

kawasan lindung tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya, dan kawasan budidaya akan dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal.

Kawasan budidaya hutan produksi dan lahan abadi pertanian tanaman pangan harus tetap dipertahankan.

Tabel 2.4 Arahan Kebijakan Pengembangan Sistem Permukiman berdasarkan Pola Ruang Kabupaten Manokwari

No 1.

AspekKawasan Sempadan Sungai

2.

Sempadan Pantai



3.

Sempadan Danau/Waduk



4.

Sekitar Mata Air



5.

Sistem Penyediaan RTH



6

Kawasan Perlindungan Hutan Mangrove



7

Kawasan Rawan Bencana Alam

 



  

Arahan Kebijakan Pengembangan a. sempadan sungai untuk sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter; b. sempadan sungai untuk anak sungai ditetapkan minimum 50 meter; dan c. sempadan sungai untuk sungai besar dan anak sungai yang melewati kawasan permukiman dengan kepadatan sedang ditetapkan 50 meter sampai dengan 100 meter a.daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan b.daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. a. daratan dengan jarak 50-100 m dari titik pasang air danau / waduk tertinggi; dan b. daratan sepanjang tepian danau/waduk yang proporsional terhadap bentuk waduk. a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 m dari mata air.

Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu berupa Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) yang ditetapkan minimal dengan luas 30 % dari luas kawasan terbangun, meliputi 20% RTHP publik dan 10% RTHP privat, berada di PKW dan PKLp Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud terdapat di sepanjang pantai utara di Distrik Manokwari Utara Penentuan lokasi dan jalur evakuasi penduduk yang terkena dampak bencana.

Pengembangan catchment area sebagai pengganti rawa-rawa yang berfungsi sebagai kantong-kantong penampungan air (catchment area) serta membuat sistem jaringan drainase yang terpadu dan berhirarki Melakukan normalisasi (pengerukan} pada sungai-sungai yang menyebabkan banjir pada kawasan hilirnya akibat mengalami pendangkalan, baik oleh adanya sedimentasi sungai maupun oleh penumpukan sampah.

Prioritas perlindungan kawasan terintrusi air laut dengan meningkatkan intensitas tutupan vegetasi.

Perluasan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Sumber : RTRW Kabupaten Manokwari

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 15 | B A B I I

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Gambar 2.2 Peta Rencana Pola Ruang Ruang Kabupaten Manokwari Halaman 16 | B A B I I

2.2.1.4.

RENCANA

SISTEM

PERKOTAAN

WILAYAH

KABUPATEN

MANOKWARI Pembahasan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten dibahas

berdasarkan sistem perkotaan wilayah Kabupaten Manokwari meliputi: penetapan

kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan diantaranya membahas arahan pengembangan sistem perdesaan dan perkotaan, pusat kegiatan perkotaan

membahas hirarki (besaran) perkotaan dan wilayah pengembangan. Untuk lebih

jelas mengenai pembahasan rencana sistem perkotaan wilayah dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A.

Penetapan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan Penetapan kawasan perkotaan dan pedesaan bertujuan untuk menentukan

delineasi wilayah urban dan rural dalam sebuah konstelasi wilayah regional. Selain

itu penentuan ini juga bermanfaat dalam proses hirarki suatu wilayah terhadap wilayah lainnya yang

nantinya dalam skala yang lebih mikro akan dapat

teridentifikasi wilayah tersebut sebagai kawasan : a) Wilayah perkotaan (urban)

b) Wilayah transisi (potensial berkembang menjadi perkotaan) c) Pedesaan (rural)

Penetapan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan pada dasarnya

dapat ditetapkan atas dasar penetapan kawasan perkotaan yang berarti sisanya adalah kawasan perdesaan; sedangkan penetapan kawasan perkotaan adalah: a) Jumlah penduduk diatas 50.000 jiwa

b) Kepadatan penduduk diatas 100 jiwa/Ha

c) Luas kawasan terbangun diatas 60% dari area yang telah ditetapkan, d) Penduduk yang bermatapencaharian non pertanian diatas 60%.

Wilayah perkotaan di Kabupaten Manokwari bersifat memusat dan hanya

terdapat pada beberapa distrik saja, karakteristik perkotaan di Kabupaten

Halaman 17 | B A B I I

Manokwari hanya dapat ditemui di Distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Selatan, dan Manokwari Utara. Sementara di Distrik lain wilayah perkotaan hanya bersifat fungsional sebagai Ibukota Distrik Tabel 2.5 Ibukota Distrik di Kabupaten Manokwari No

B.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Distrik

Ibukota Distrik

Warmare Prafi Manokwari Barat Manokwari Timur Manokwari Utara Manokwari Selatan Tanah Rubu Kebar Senopi Amberbaken Mubrani Masni Sidey

Dindey Udapi Hilir Sanggeng Pasir Putih Lebau Anday Warkapi Kebar Tengah/Anjai Senopi Saukorem Arfu Sumber Boga / SP VII Sidey Baru

Sumber : RTRW Kabupaten Manokwari 2012-2032

Arahan Pengembangan Sistem Perkotaan

Arahan pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Manokwari dilihat

dari adanya keterkaitan kawasan perkotaan satu dengan lainnya bertujuan untuk

memperkuat kelompok kawasan-kawasan perkotaan yang terdapat di Kabupaten

Manokwari. Mengingat kawasan-kawasan perkotaan sangat strategis peranannya dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan, maka kawasan-kawasan perkotaan perlu diarahkan ke pertumbuhan dan pengembangannya agar mampu

saling berinteraksi melalui keterkaitannya dan keteraturan fungsi-fungsi pengembangannya.

Pengembangan sistem ini diwujudkan melalui pusat-pusat perdesaan yang

diberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang secara bersama-sama, sehingga pembangunan

perkotaan

akan

saling mendukung

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 18 | B A B I I

dengan

pembangunan

perdesaan. Dalam mendorong pengembangan kawasan-kawasan perkotaan yang demikian ini, maka peran sistem prasarana wilayah dan kawasan perkotaan perlu diarahkan untuk tidak saja memperkuat hubungan keterkaitan antara kota sekitar

dengan kawasan perkotaan induknya, akan tetapi juga dengan kawasan perkotaan sekitarnya.

Sistem perkotaan yanga ada di Kabupaten Manokwari meliputi:

a. Wilayah perkotaan Kabupaten Manokwari yang ditetapkan sebagai pusat

kegiatan wilayah (PKW) dalam rencana tata ruang Provinsi Papua Barat.

Kawasan dengan peran PKW ditetapkan dengan kriteria:

-

Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;

Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan

perdagangan dan jasa yang melayani skala Provinsi atau beberapa -

kabupaten; dan/atau

-

transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul merupakan pusat pertumbuhan utama dalam skala regional dan memiliki orientasi nasional.

b. Perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan kawasan (PPK) yang mencakup beberapa distrik, PPK ditetapkan dengan beberapa kriteria sebagai berikut :

-

Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan

industri, perdagangan dan jasa yang melayani skala kabupaten atau -

beberapa distrik, dan/atau;

Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa distrik.

Fungsi perkotaan Manokwari sebagai PKW antara lain sebagai berikut : ď&#x201A;§

Pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten;

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 19 | B A B I I

 

Pelayanan jaringan transportasi (udara, darat, sungai) untuk mewujudkan sistem antar kota; serta

Pelayanan jaringan telekomunikasi dan energi yang mendukung pelayanan provinsi;

C.

Pusat Kegiatan Perkotaan Pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Manokwari ditentukan oleh

pelayanan kegiatan perkotaan dalam skala regional dan perkotaan yang secara langsung mempengaruhi sistem perkotaan di Kabupaten Manokwari : 1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Kota Manokwari

2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) berada di Perkotaan Masni, Kebar,

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di wilayah Ibukota masing-masing distrik Warmare, Prafi, Tanah Rubu, Senopi, Ambarbaken, Mubrani, dan Sidey.

Sesuai

dengan

karakteristik

wilayahnya

serta

didasarkan

pada

kecenderungan yang berlaku dalam struktur kepusatan di Kabupaten Manokwari,

perwilayahan Kabupaten Manokwari dapat dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah

Pengembangan yaitu dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Manokwari.

Tabel 2.6 Wilayah Pengembangan Kabupaten Manokwari Wilayah No. Pengembangan  

1.

WP Manokwari

 

Wilayah Pendukung

Pusat Wilayah Pengembangan

Manokwari Barat Manokwari Timur Manokwari Selatan Manokwari Utara

Perkotaan Manokwari Barat

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 20 | B A B I I

Kampung Kawasan Perkotaan Wosi Sanggeng Padarni Amban Pasir Putih Lebau

Wilayah No. Pengembangan  

2.

WP Masni

  



4.

WP Kebar

  

Wilayah Pendukung

Pusat Wilayah Pengembangan

Prafi Masni Sidey Warmare Tanah Rubuh

Perkotaan Masni

Kebar Mubrani Ambarbaken Senopi

Perkotaan Kebar

Sumber : RTRW Kabupaten Manokwari 2012 - 2032

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 21 | B A B I I

Kampung Kawasan Perkotaan Udapi Hilir Sumber Boga/SP VII Sidey Baru Dindey Anday Kebar Tengah/Anjai Arfu Saukorem Senopi

Gambar 2.3 Peta Arahan Kawasan Perkotaan

Halaman 22 | B A B I I

Tabel 2.7 Rencana Pengembangan Fasilitas Kawasan Perkotaan di Kabupaten Manokwari

WP (wilayah No Pengem bangan) 1

WP Manokw ari

Distrik Pendukung WP Pusat Pelayanan di Manokwari Barat

Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Perkotaan

Perdagangan

Jasa

Pusat perdagangan skala regional meliputi : pasar regional, pasar grosir atau pasar induk, pusat perbelanjaan, ruko, show room, elektronik, sandang/pakai an, minimarket/su

Pusat jasa skala kabupaten, meliputi Perbankan (kantor cabang), fasilitas bank untuk pengkreditan rakyat (BPR), pengembangan koperasi KUD, bengkel mobil dan sepeda motor, elektronik,

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 23 | B A B I I

Pendidikan Akademi (sekolah kejuruan) dan pendidikan tinggi

Kesehatan

Peribadatan

Pusat kesehatan skala kabupaten: RSUD, RS swasta dengan kemampuan perawatan khusus/spesialis

Pusat peribadatan berupa: Gereja dan masjid jamiâ&#x20AC;&#x2122;,

Rekreasi, Perkantoran Olahraga & Wisata Pusat Pusat olahraga Perkantoran dan kesenian meliputi: regionalPerkantoran nasional, Pemerintah meliputi sport (tingkat center Provinsi dan Kabupaten) dan swasta

Industri dan Potensi Lain Industri dan pertambang an serta perdaganga n dan jasa

permaket, perbengkelan, toko bangunan, toko mebel/interior , restouran atau rumah makan dan sejenisnya

AN PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PU Halaman 24 | B A B I I

salon, wartel, foto copy, money changer, pegadaian, jasa pengiriman dan jasa umum lainnya

2.2.1.5.

KAWASAN PERMUKIMAN Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan peruntukan permukiman ditetapkan dengan kriteria:

a. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;

b. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan; dan/atau c. Memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

Di Kabupaten Manokwari penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan

permukiman dibedakan atas tiga jenis, yaitu kawasan permukiman pegunungan,

kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan. Adapun luas kawasan pemukiman yang terdapat di Kabupaten Manokwari adalah seluas 6.554 Ha atau (0,74 % dari luas wilayah keseluruhan).

1. Permukiman Pegunungan Pengembangan

kawasan

permukiman

pegunungan

yang

terdapat

di

Kabupaten Manokwari terdapat di beberapa 3 distrik meliputi distrik Prafi, Kebar dan Senopi.

2. Permukiman Perkotaan Pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Manokwari

lebih diarahkan pada penggunaan lahan non produktif dengan arahan kebijakan penataan ruang secara rinci meliputi :

a. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan luas kawasan

permukiman perkotaan di lahan yang tingkat produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering (tegalan, tambak, dll) dan tidak pada kawasan hutan lindung

b. Tindakan preventif terhadap dampak bencana yang terjadi di kawasan rawan bencana alam.

Halaman 25 | B A B I I

c. Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman dengan memperhatikan

proporsi

ketersediaan

ruang

terbuka

hijau

infrastruktur penunjang permukiman terhadap luas total sebesar 40%.

dan

Selain itu perkembangan permukiman perkotaan di arahkan pada lokasilokasi yang disusun dalam perencanaan Ibukota distrik masing-masing wilayah. Tipologi kawasan ini dikembangkan di Distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Selatan, Manokwari Utara dan Tanah Rubuh.

3. Permukiman Pedesaan (Permukiman Pesisir) Untuk pengembangan kawasan

permukiman

pedesaan

Manokwari arahan kebijakan yang ditetapkan mengacu pada :

di

Kabupaten

a. Memperhatikan keberadaan sawah irigasi sebagai kawasan limitasi pengembangan kawasan

b. Memperhitungkan kecenderungan perkembangan dan aksesibilitas

c. Memperhatikan kebutuhan perumahan penduduk pedesaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas

d. Memperhatikan keterkaitan dengan pusat pertumbuhan yang ada seperti

ibu kota Distrik sebagai pusat distribusi dan koleksi di seluruh wilayah Distrik.

Tipologi Kawasan Pesisir terdapat di 5 distrik di Kabupaten Manokwari yaitu distrik Distrik Warmare, Amberbaken, Mubrani, Masni dan Sidey.

Berdasarkan acuan-acuan tersebut di atas, kebijaksanaan penataan ruang untuk kawasan permukiman pedesaan meliputi :

a. Program perbaikan kawasan permukiman dengan pemenuhan persyaratan kualitas fisik rumah

b. Penataan kawasan pedesaan dengan mempertimbangkan keseimbangan

fungsi antara pengembangan permukiman dengan pengembangan fungsi lainnya

c. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman, seperti air bersih, drainase, persampahan, listrik, bangunan pendidikan, pasar, dll

Halaman 26 | B A B I I

d. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan

e. Permukiman lahan perdesaan berdasarkan delineasi rencana kawasan perdesaan meliputi Distrik seluruh Distrik di Kabupaten Manokwari kecuali Distrik Manokwari Barat.

2.2.1.6.

A.

DELINEASI KAWASAN STRATEGIS

Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan stategis ekonomi yang terdapat di Kabupaten Manokwari

terdiri dari kawasan strategis provinsi dan strategis kabupaten, adapun sebagai berikut :

a) Kawasan Strategis ekonomi Provinsi Kabupaten Manokwari termasuk dalam kawasan strategis ekonomi provinsi

Papua Barat yaitu termasuk dalam 2 Kawasan Pengembangan (KP) provinsi Papua Barat, yaitu

1. Termasuk dalam KP IV, dengan cakupan areal Raja Ampat-SorongManokwari. Kawasan ini ditetapkan dengan unsur pengikat sebagai pusat

Pelayanan Transportasi Laut dan komoditas unggulan sejenis, adapun

jenis komoditas unggulan meliputi mineral logam dan Batubara, Ikan, Mutiara, Rumput Laut dan wisata Bahari; potensi pasar diarahkan untuk

kepentingan Domistik dan eksport, dengan potensi kawasan yang berada di jalur utara.

2. Termasuk dalam KP V, dengan cakupan areal Kaimana-Wondama-BintuniManokwari. Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan pusat pelayanan transportasi laut dan keseragaman ekosistem. Komoditas unggulannya berupa Ikan, Udang, Mutiara dan teripang, pengembangan wisata bahari,

dan hasil hutan non kayu. Potensi pasar diarahkan untuk kepentingan

domistik dan eksport dengan potensi kawasan berada di Jalur Pantai Timur.

Halaman 27 | B A B I I

b) Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten Kawasan-kawasan yang dapat meningkatkan perekonomian yang kemudian termasuk dalam kawasan strategis ekonomi kabupaten, meliputi sebagai berikut:

1. Pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa di Distrik Manokwari Barat 2. Arahan pengembangan Pelabuhan di Distrik Manokwari Timur. a. Pengembangan infrastruktur pendukung Pelabuhan Nasional

b. Penyediaan lahan untuk daerah berkembangan disekitar pelabuhan Nasional sebagai kawasan perdagangan

c. Mempersiapkan

Distrik

Manokwari

Timur

sebagai

pertumbuhan karena didukung oleh pengembangan Pelabuhan.

pusat

d. Pengembangan jalur angkutan barang.

e. Pengembangan pariwisata di lokasi pelabuhan.

3. Arahan Pengembangan Kawasan Pertambangan

a. Timah & Emas di Amberbaken (Sungai Waituri & Warsayomi);

Tembaga & Seng di Amberbaken; Timah hitam di Amberbaken & Masni.

b. Pengelolaan Hasil Tambang untuk meningkatkan ekonomi wilayah c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung kegiatan Pertambangan d. Pengembalian fungsi kawasan asli bekas area penambangan

e. Pemanfaatan araea bekas tambang sebagai budidaya perikanan darat, embung air, obyek wisata, permukiman, dan hutan lindung

f. Penerapan sistem Upaya pengelolan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan

g. Rehabilitasi Kawasan Bekas tambang

h. Dilakukan studi kandungan tanah bekas tambang, sehingga dapat i.

ditentukan langkah rehabilitasi yang akan dilakukan.

Mengkaji pemanfaatan kawasan bekas tambang terhadap fungsi wisata, RTH, Perikanan darat, dan fungsi lainnya

Halaman 28 | B A B I I

4. Arahan Pengembangan Kawasan Perkebunan a. Pengembangan Produksi Kelapa Sawit dan Kakao

b. Pengembangan Industri Pengolahan hasil perkebunan

c. Peningkatan nilai ekonomi produksi perkebunan melalui promosi. d. Pengembangan kerjasama dengan pihak terkait

e. Pengembangan sayuran dataran tinggi (holtikultura)

f. Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Masni, Prafi, Warmare Dan Sidey

B.

Kawasan Strategis Untuk Kepentingan Sosial â&#x20AC;&#x201C; Budaya Kawasan Strategis social budaya yang terdapat di Kabupaten

Manokwari adalah :

1) Kawasan strategis budaya Di Pulau Mansinam yang merupakan tempat injil pertama masuk di Manokwari yang memiliki potensi sebagai kawasan wisata.

2) Kawasan Strategis Sosial di Kawasan Kebar,

3) Arahan Pengelolaan kawasan strategis sosial budaya, meliputi :

a. Revitalisasi Kawasan Sosial-Budaya baik bentuk bangunan maupun pengembangan kawasan sekitarnya secara terbatas (buffer zone).

b. Melestarikan keberadaan Kawasan Sosial Budaya dan Dilarang Melakukan alih fungsi.

c. Pengembangan fasilitas pendukung obyek wisata seperti hotel, agen wisata taman parkir dan lain

d. Perbaikan agenda pariwisata Kabupaten Manokwari.

C.

Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup Kawasan Strategis penyelamatan lingkungan hidup yang terdapat di

Kabupaten Manokwari terdiri dari kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup provinsi dan kawasan strategis lingkungan hidup kabupaten, adapun sebagai berikut :

Halaman 29 | B A B I I

1) Kawasan Strategis lingkungan hidup Provinsi Kawasan strategis penyelmatan lingkungan hidup yang termasuk dalam pengelolaan provinsi, yaitu Perlindungan kawasan Pegunungan Tamrau, dan

2) Kawasan Strategis lingkungan hidup Kabupaten

Adapun kawasan strategis yang termasuk dalam strategis lingkungan hidup di wilayah kabupaten Manokwari adalah :

a. Kawasan Rawan Gempa Bumi (yang melliputi hampir seluruh wilayah Kabupaten), khususnya dengan keberadaan sesar Sorong

b. Kawasan Rawan Tsunami (yang meliputi wilayah pesisir bagian timur dan

selatan, yaitu ; Pada kawasan yang terletak atau berdekatan dengan pantai

seperti di pantai Borarsi, Angrem, Indoki, Fanindi, Arkuki, Wirsi, Imbrairiri, Biryosi, dan Wosi)

c. Arahan pengembangan kawasan Strategis lingkungan hidup  

Pengembangan sistem teknologi bangunan tahan gempa



beserta jalur evakuasi

  

Pengembangan Kawasan untuk Evakuasi Bencana pada tiap Distrik, Pengembangan jenis vegetasi Tahan Gempa.

Penanaman hutan bakau pada kawasan yang potensial; Pengembangan RTH

Penerapan sistem Upaya pengelolan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan

Halaman 30 | B A B I I

Gambar 2.4 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Manokwari

Halaman 31 | B A B I I

2.2.2.

KABUPATEN MANOKWARI DALAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMD

A.

Permasalahan Pembangunan Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik

alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan

atau terkait dengan sasaran pokok (RPJPD) dan tujuan serta sasaran pembangunan

daerah (RPJMD) dalam suatu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa

urusan dimaksud tidak diselenggarakan Pemerintah Daerah. Secara operasional, urusan-urusan tersebut tetap harus dilaksanakan untuk menjaga kinerja yang telah dicapai di masa-masa lalu atau memenuhi standar layanan bagi masyarakat.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan

pemerintahan antara lain :

1.

Masalah penyediaan Infrastruktur a) Belum terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.

b) Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan

c) Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.

d) Masih rendahnya kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan,

e) Luasnya wilayah Manokwari yang dihuni oleh penduduk relatif sedikit dan terpencar-pencar menyebabkan pelayanannya menjadi sulit.

2.

Masalah Pengembangan Ekonomi Rakyat a) Pengelolaan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta

kehutanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional.

b) Masih rendahnya produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan.

Halaman 32 | B A B I I

c) Belum terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.

d) Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata.

e) Masih rendahnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi.

f) Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif (bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar).

g) Masih rendahnya produktifitas dan daya saing produk koperasi dan UMKM.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah

dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

B.

Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis antara lain

Urusan Perumahan khususnya di Permukiman Kumuh dan Kepemilikan

Rumah.

C.

Visi dan Misi Pembangunan

Visi

Visi Kabupaten Manokwari Tahun 2011 - 2015 adalah "Terwujudnya Manokwari Damai Sejahtera Religius Dan Bermartabat Melalui Pembangunan Adil Dan

Merata". Visi tersebut sejalan dengan Visi Jangka Panjang Kabupaten Manokwari Tahun 2006 â&#x20AC;&#x201C; 2025

Halaman 33 | B A B I I

Misi

Pencapaian Visi Kabupaten Manokwari Tahun 2011 - 2015 dilakukan melalui Misi pembangunan berikut :

1. Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat 2. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah 3. Peningkatan Pembangunan Daerah

2.2.3.

KOTA MANOKWARI DALAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI RDTRK 2

2.2.3.1.

KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN

DAN

PENGEMBANGAN

KOTA

MANOKWARI Dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Manokwari harus

mendasarkan

pada

pengembangan

pembangunan

perkotaan

fungsi

kawasan

perkotaan.

Arah

pengembangan fungsi kawasan perkotaan ditujukan untuk mendukung kebijakan pengembangan.

Adapun

terutama

visi

untuk

pembangunan

mewujudkan dan

visi

dan

pengembangan

misi

Kota

Manokwari Tahun 2005-2015 adalah “sebagai kota hijau alami, kota terdepan dalam pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan dan kota beriman sebagai pusat pekabaran Injil di Kawasan Timur Indonesia”.

Motto Kota Manokwari adalah KOTA BERSEJARAH, yaitu kota yang

Bersih, Sehat, Sejahtera, Rapi, Aman dan Harmonis. Motto KOTA BERSEJARAH, ini dipandang dalam 2 (dua) aspek: 

Aspek Historis, Kota Manokwari merupakan tempat pertama kali dimulainya penyebaran agama Kristen Protestan di Papua dan juga Kota



Manokwari merupakan kota pemerintahan pertama.

Aspek Pembangunan, yaitu upaya memacu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Sedangkan misi pembangunan Kota Manokwari mencakup :

Halaman 34 | B A B I I



Menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa serta sarana penunjangnya yang dilengkapi dengan penyediaan pelayanan perbankan yang memadai,



terutama untuk kegiatan industri kecil dan rumah tangga.

Menyediakan dan membangun infrastruktur seperti jaringan jalan, listrik,

telepon, penyediaan air bersih, peningkatan pelayanan baik transportasi darat, laut, udara dan penyeberangan, guna kelancaran pergerakan arus transportasi barang dan jasa serta produk dari kawasan industri dan 

komoditas perdagangan.

Penyediaan

fasilitas

umum/publik

berupa

sarana

dan

prasarana

persampahan, toilet umum yang memadai, pemeliharaan kebersihan kota, 

serta peningkatan pelayanan masyarakat lainnya.

Menyediakan dan menata ruang permukiman sesuai BWK dan konsep kota yang ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan



masyarakat.



berbagai elemen masyarakat di Kota Manokwari.

Peningkatan keamanan dan harmonisasi sendi-sendi kehidupan antara Meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti rumah sakit, pendidikan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan

2.2.3.2.

KEBIJAKSANAAN DASAR PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN KOTA Kebijaksanaan

dasar

rencana

pengembangan

Kota

Manokwari

merupakan landasan pokok di dalam menyusun konsep rencana. Penetapan kebijaksanaan dasar ini didasarkan atas penjabaran dari kebijaksanaan

pembangunan, pendekatan perencanaan serta dikaitkan dengan hasil analisis

keadaan yang telah dilakukan terhadap tiap-tiap sektor kegiatan kota.

Kebijaksanaan pengembangan Kota dan Bagian Wilayah Kota Manokwari akan menjadi landasan penataan pemanfaatan ruang Kota Manokwari.

Halaman 35 | B A B I I

A.

Konsep Umum Pengembangan Kota Manokwari Secara historis, Kota Manokwari telah berkembang dari semula hanya

merupakan desa kecil di tepi pantai Teluk Sawaibu, berkembang menjadi kota

kecil sebagai ibukota Kecamatan Manokwari, kemudian menjadi kota sedang sebagai ibukota Kabupaten Manokwari dan pasca pemekaran Propinsi Papua menjadi ibukota Propinsi Irian Jaya Barat. Dengan berkembangnya fungsi kota

tersebut, konsep umum pengembangan Kota Manokwari diarahkan untuk

memenuhi fungsi sebagai ibukota kabupaten dan sebagai ibukota propinsi. Terkait dengan multifungsi Kota Manokwari sebagai pusat pemerintahan kabupaten dan propinsi serta untuk menunjang perkembangan Kota Manokwari di masa yang

akan datang, maka disusun suatu konsep pengembangan Kota Manokwari yang

merupakan arahan bagi semua program pembangunan kota, rencana struktur ruang kota dan alokasi pengembangan kegiatan kota.

B.

Tujuan Pembangunan Kota Manokwari Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Dalam membangun dan mengembangkan Kota Manokwari, ada dua sasaran pokok, yaitu bagi pengembangan Kota Manokwari sendiri dan pengembangan wilayah yang ada di sekitarnya.

Tujuan pengembangan Kota Manokwari ditinjau dari segi kepentingan

kota, antara lain untuk:      



Menciptakan pola tata ruang yang terencana secara optimal Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat

Memberikan pelayanan umum bagi masyarakat Meningkatkan pendapatan asli daerah/PAD

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat dan merata sesuai kebutuhan masyarakat

Menjaga kualitas lingkungan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan dan cadangan air bersih

Halaman 36 | B A B I I

ď&#x201A;ˇ

Pengembangan Kota Manokwari dalam upaya melayani kebutuhan penduduk dan memacu pertumbuhan wilayah yang ada di sekitarnya,

2.2.3.3.

A.

KEBIJAKAAN DASAR RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Konsep Tata Ruang Kota Manokwari Konsep tata ruang Kota Manokwari pada dasarnya bertujuan untuk

memenuhi tujuan pembangunan kota serta fungsi dan peranan kota. Dalam hal ini konsep tata ruang Kota Manokwari dibagi dalam dua kelompok, yaitu konsep makro dan konsep mikro. a)

Konsep Tata Ruang Makro Konsep tata ruang makro ditekankan keterkaitan unsur-unsur Kota

Manokwari dengan wilayah luar kota. Adapun konsep pengembangan tata ruang makro tersebut adalah: i.

Perluasan wilayah perkotaan perlu dilakukan mengingat perkembangan

jumlah penduduk yang terus meningkat bahkan melebihi rata-rata pertumbuhan nasional serta berkembangnya berbagai fungsi perkotaan dan

ii.

meluasnya skala pelayanan.

Pengembangan pelabuhan laut Kota Manokwari sebagai sarana pergantian

moda transport (terutama untuk penumpang dan barang dengan volume besar tetapi dengan waktu perjalanan cukup panjang) dan wilayah pelayanan

Kota Manokwari ke luar dan sebaliknya, sekaligus sebagai pelabuhan eksporiii.

impor.

Pengembangan pelabuhan/bandar udara Kota Manokwari sebagai sarana pergantian moda transport (terutama untuk penumpang dan barang dengan

waktu perjalanan cukup singkat tetapi dengan volume kecil) dan wilayah pelayanan Kota Manokwari keluar dan sebaliknya, maupun dalam wilayah iv.

kabupaten.

Pengembangan transportasi darat yang mampu meningkatkan hubungan Kota Manokwari dengan wilayah yang ada di sekitarnya.

Halaman 37 | B A B I I

v.

Pengembangan pusat perdagangan eceran regional untuk

vi.

Pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, sejarah, pendidikan untuk

perdagangan barang-barang kebutuhan sekunder dan tersier.

komoditi

kebutuhan rekreasi dan pendidikan bagi penduduk Kota Manokwari dan daerah sekitarnya serta bagi rekreasi pencinta alam.

b)

Konsep Tata Ruang Mikro Konsep tata ruang mikro ditekankan pada keterkaitan antar unsure

yang ada di dalam wilayah Kota Manokwari. Adapun konsep pengembangan tata ruang mikro tersebut adalah: i.

ii. iii. iv. v. vi.

Pengembangan pusat-pusat Bagian Wilayah Kota (BWK) di luar kawasan pusat kota dengan tujuan menyebarkan dan menjalankan fungsi pelayanan ke bagian wilayah kota

Pengembangan sistem jaringan transportasi untuk menghubungkan pusatpusat BWK

Pengembangan kawasan industri terutama industri kecil/ringan dan industri hasil pertanian ke arah selatan kota serta ke lokasi dekat sumber bahan baku

Pembatasan pertumbuhan industri polutif yang menyebar di kawasan pemukiman dan mengarahkannya ke bagian selatan.

Pengembangan kawasan perumahan secara vertikal di kawasan-kawasan yang layak secara teknis serta peremajaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan dan lingkungan

Pengembangan kawasan wisata laut/pantai di Pantai Pasir Putih dan Pantai

Amban, Pulau Mansinam serta pengembangan wisata kawasan air Danau Kabori di wilayah bagian selatan kota.

vii. Pengembangan kawasan pusat pemerintahan, jasa komersial, perdagangan di pusat kota.

viii. Penataan kawasan pantai Teluk Sawaibu untuk mencegah pencemaran dan rusaknya lingkungan.

Halaman 38 | B A B I I

ix.

Penataan kawasan pelabuhan laut di Teluk Sawaibu karena kedudukannya

x.

Pemanfaatan ruang secara optimal dan terencana di kawasan efektif

yang strategis.

pengembangan perkotaan yang diarahkan untuk dapat mengakomodasikan berbagai kegiatan fungsional kota.

B.

Konsep Pembangunan/Pengembangan Kota Untuk mencapai konsep tata ruang tersebut di atas, maka strategi

pembangunan dan pengembangan tata ruang Kota Manokwari meliputi: 1)

Pembangunan jaringan jalan kolektor primer, hal ini bertujuan untuk

meningkatkan aksesibilitas antara pusat kota dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, interaksi dan pencapaian pergerakan

berbagai kegiatan antar kawasan pusat kota (pusat pelayanan) dengan sub 2)

pusat kota (sub pusat pelayanan) lebih tinggi dan mudah dijangkau.

Untuk pengembangan pusat-pusat pemukiman baru, perlu dilakukan pembangunan jalan-jalan kolektor sekunder dan lokal serta peningkatan fungsi jaringan jalan lainnya sehingga sesuai dengan kebutuhan

pengembangan kawasan pemukiman. Pembangunan ruas-ruas jalan baru

tersebut, utamanya dilakukan pada bagian selatan dan utara kota dimana pada saat ini lahan yang akan diarahkan sebagai kawasan perumahan dan

fungsi kegiatan kota lainnya masih berupa lahan kosong. Sedangkan peningkatan fungsi jalan seperti perkerasan, perbaikan dan pelebaran jalan, 3)

secara umum diarahkan di wilayah pusat kota dan barat Kota Manokwari

Penataan kawasan pemukiman dalam bentuk Kampung Improvement Program (KIP) di kawasan Manokwari Timur, Manokwari Barat dan di kawasan Pusat Kota Manokwari. Penataan ini diprioritaskan pada kawasan kumuh seperti perkampungan nelayan di pesisir pantai Teluk Sawaibu.

Halaman 39 | B A B I I

C.

Kebijakan Kependudukan Sesuai dengan kondisi geografisnya penyebaran jumlah penduduk

terbesar terdapat di kawasan pusat kota Kelurahan Sanggeng dan di Kelurahan

Manokwari Timur (termasuk beberapa kelurahan pemekarannya) yaitu kurang lebih sebesar 75% dari total jumlah penduduk Kota Manokwari. Kepadatan penduduk tertinggi juga terdapat di kedua kelurahan tersebut di atas yaitu 78

jiwa/hektar dan 20 jiwa/hektar. Untuk daerah-daerah tertentu, yaitu kawasan

pinggiran kota, kepadatan penduduknya sangat rendah (1-3 jiwa/hektar), sedangkan kawasan pusat kota kepadatannya relatif tinggi (18 â&#x20AC;&#x201C; 78 jiwa/hektar).

D.

Konsepi Pelaksanaan Pembangunan Kota Bertitik tolak pada visi dan misi, maka disusun strategi pembangunan

kota (urban development strategy) yang memuat program pembangunan/kegiatan, baik dalam jangka panjang (20 tahun), maupun dalam program jangka menengah (5 tahun), yaitu sejalan dengan strategi pembangunan yang diarahkan pada

pengembangan fungsi-fungsi perkotaan antara lain: ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan hidup, pengembangan prasarana, dan pengembangan kelembagaan.

E.

Permasalahan Kota Manokwari merupakan pusat pemerintahan (ibukota Provinsi

Papua Barat dan ibukota Kabupaten), pusat jasa transportasi, yang berada di antara kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Barat. Posisi Kota Manokwari tersebut memiliki arti: 1) 2)

Pengaruh Kota Manokwari tersebut akan mengatasi potensi perkembangan

Kota Manokwari dengan menarik berbagai aspek kehidupan ekonomi seperti tenaga kerja, investasi dan kegiatan perdagangan.

Pengaruh tersebut dapat memberikan pelayanan pada wilayahâ&#x20AC;&#x201C;wilayah

kabupaten di sekitarnya, karena Kota Manokwari telah menyediakan jenis-jenis

pelayanan

berskala

provinsi,

seperti:

pemerintahan

(kantor

gubernur); transportasi (Bandara Rendani, Pelabuhan Manokwari), Halaman 40 | B A B I I

pendidikan tinggi (universitas, sekolah tinggi, akademi); Olahraga (sport centre) dan sebagainya, sehingga kabupaten di sekitarnya hanya perlu 3)

mengembangkan jenis-jenis pelayanan lingkungannya sendiri.

Pengaruh tersebut dapat memberikan pelayanan pada wilayahâ&#x20AC;&#x201C;wilayah

kecamatan di sekitarnya, karena Kota Manokwari telah menyediakan jenis-jenis pelayanan berskala besar, seperti: sosial (seperti RSUD), pendidikan

menengah SLTP-SLTA, pendidikan tinggi (universitas, sekolah tinggi, akademi) dan sebagainya, sehingga kecamatan di sekitarnya hanya perlu 4)

mengembangkan jenis - jenis pelayanan lingkungannya sendiri.

Pengaruh tersebut dapat menarik kegiatan ekonomi di sekitarnya, sehingga

dibutuhkan akomodasi kegiatan ekonomi maupun pendukungnya, seperti

terminal regional, pengembangan bandara dan pemilahan pelabuhan 5)

penumpang dan barang.

Sebagai penyediaan area fasilitas kota dan permukiman bagi perkembangan Kota Manokwari.

Sebagai pusat pengembangan, Kota Manokwari berperan memberikan

pelayanan bagi daerah belakangnya, seperti kesehatan (Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi), pendidikan (STLP, SLTA dan Perguruan Tinggi), perdagangan (pasar Sentral, Pasar Wosi dan Pasar

swalayan) dan wisata (obyek, hotel, restaurant). Jenis-jenis pelayanan skala kabupaten dan provinsi juga melayani secara lokal di sekitarnya.

Dengan mempertimbangkan makna kata â&#x20AC;&#x153;pembangunanâ&#x20AC;? yang berarti

upaya untuk melakukan perubahan mengarah ke keadaan yang dinilai lebih baik dan keadaan yang berlaku atau keadaan sekarang, juga berarti upaya untuk

menimbulkan proses sehingga kota menjadi lebih baik, atau mempunyai ciri kekotaan yang kuat, maka persoalan yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah

bagaimana karakteristik dan potensi kota dapat dikenali. Mengingat hal-hal

tersebut, maka salah satu persoalan paling menonjol dalam perencanaan pembangunan kota adalah bagaimana mengatur penggunaan dan pengalokasian Halaman 41 | B A B I I

ruang untuk berbagai kegiatan dan berbagai tuntutan keperluan yang sangat beragam.

Rencana Kota Manokwari harus dipersiapkan untuk membuka

kesempatan bagi peran swasta dan aspirasi masyarakat yang dinamis dan fleksibel serta antisipatif terhadap kemajuan teknologi, namun tetap manusiawi dengan pertimbangan kelestarian lingkungan hidup.

2.3

KAJIAN KEBIJAKAN SEKTORAL

2.3.1 STRATEGI PENATAAN RUANG Arahan pengembangan spasial atau keruangan kota Manokwari dititik

beratkan pada strategi pemerataan pembangunan disetiap bagian wilayah kota

dibagi dalam beberapa Bagian Wilayah Kota (BWK). Pembagian ini berperan untuk :

a. Meningkatkan peranannya sebagai ibukota Provinsi Papua Barat, maka saat ini Kota Manokwari diaarahkan untuk berperan sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Barat. Dengan demikian Kota Manokwari harus dapat diarahkan mencukupi kebutuhan aktivitas dan volume kegiatan yang berskala provinsi.

b. Ditinjau dari konstelasi regional yang lebih luas, kota Manokwari mempunyai

kedudukan dan peranan sebagai titik simpul penerima sekaligus penjalar pertumbuhan dan perkembangan wilayah dibelakangnya.

c. Melihat alur kegiatan yang saat ini berjalan, maka perfanan kota Manokwari sangat

sesuai

sebagai

pusat-pusat

perdagangan

dan

jasa,

industri,

pemerintahan baik itu Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten.

Dalam pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) juga dipertimbanagkan

aspek kondisi kota, keterkaitan dengan wilayah rencana pengembangan dengan wilayah yang lebih luas sehingga setiap BWK diharapkan berfungsi sebagai berikut :

Halaman 42 | B A B I I

a. Bagian Wilayah Kota A Fungsi utamanya adalah kawasan kegiatan

perdagangan, pelabuhan laut, pelayanan sosial dan perumahan. Pada Kawasan BWK A ini dapat diindentifikasikan sebagai kawasan pusat kota (Central Bussiness Distric atau BCD)

b. Bagian wilayah Kota B Fungsi utamanya sebagai kawasan pendidikan, perguruan tinggi dan kegiatan penelitian dan permukiman.

c. Bagian Wilayah Kota C Fungsi utamanya sebagai kawasan pusaat pelayanan jasa dan perdagangan tingkat regional (Pasar dan TerminalPusat di Wosi), Kawasan Perumahan dan kawasan pertanian/perkebunan terbatas.

d. Bagian wilayah kota D Fungsi utamanya sebagai pusat kegiatan pelayanan regional, pusat perkantoran Pemerintahan Provinsi Papua Barat dan Pemerintahan Kabupaten Manokwari, kawasan perhubungan udara (Bandara Rendani), kawasan industri, Permukiman Baru, TPU dan TPA

e. Bagian Wilayah Kota E Fungsi utamanya sebagai kawasan perumahan, pusat pertanaman hortikultura dan lahan perkebunan terbatas, kawasan rekreasi pertanian, kawasan penyanggah dan konservasi, serta kawasan pendidikan.

Hirarki Pusat Pelayanan Hirarki Pusat pelayanan di Kota Manokwari

dibentuk untuk melayani arus pergerakan orang, jasa dan barang dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan ataupun sebaliknya karena adanya keterkaitan

sistem wilayah dan interaksi serta tarik menarik yang saangat dominan, maka

hirarki pusat pelayanan Kota manokwari berdasarkan jenjang yang terbentuk meliputi 3 (tiga) tingkatan pusat pelayanan, yaitu : Tabel 2.8

Hirarki Pusat Pelayanan Kabupaten Manokwari

Halaman 43 | B A B I I

2.3.2

PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN (PPSP)

A.

ISU STRATEGIS PENGOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN MANOKWARI Berdasarkan hasil peinjauan terhadap kondisi pengelolaan air limbah

domestik di kabupaten Manokwari secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan

bahwa permasalahan mendesak dan isu strategis di Kabupaten Manokwari

terdapat dalam enam sektor yang meliputi kelembagaan, peraturan daerah, cakupan pelayanan pengelolaan, partsipasi masyarakat, partisipasi dunia usaha dan sektor media komunikasi/sosialisasi.

Dalam hal cakupan layanan pengelolaan air limbah domestik, isu

strategis berupa masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah domestik di Kabupaten Manokwari. Luasnya wilayah Kabupaten Manokwari menuntut adanya

peningkatan dalam pelayanan air limbah domestik. Untuk menuju hal tersebut,

maka diperlukan adanya peningkatan sarana prasarana pelayanan air limbah domestik, baik peningkatan dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Selain

dari pada itu, khusus untuk rumah tangga yang telah memiliki septik tank, pada kondisi eksisting pembuangan akhir dari hasil penyedotan tinja yang dilakukan

oleh provider-provider penyedia jasa tidak teridentifikasi terlebih lagi dengan belum tersedianya IPLT saat ini.

Tabel 2.9 Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis

Permasalahan Mendesak Kelembagaan Peraturan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Partisipasi Masyarakat Partisipasi pihak swasta Kegiatan Komunilasi/ Sosialisasi

Isu Strategis Mendesaknya pembentukan Dinas Kebersihan sebagai SKPD terpisah dari Dinas Pekerjaan Umum Belum tersedianya peraturan daerah dalam pengelolaan air limbah domestik.

Masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah domestik akibat kurangnya infrastruktur pendukung Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah domestik secara berkelanjutan mulai dari pembuangan awal hingga pembuangan akhir serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah domestik secara onsite komunal Belum ada kerjasama Secara khusus antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam hal pengelolaan air limbah domestik Belum optimalnya kegiatan komunikasi/ sosialisasi dalam pengelolaan air limbah domestik

Halaman 44 | B A B I I

B.

KEBIJAKAN

STRATEGI

PENGELOLAAN

PEMBANGUNAN

SANITASI

PERMUKIMAN KABUPATEN MANOKWARI 1)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem pengelolaan air limbah dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori

sebagai berikut:

a. Sistem setempat. Dalam sistem setempat limbah black water dan grey water diolah langsung secara setempat.

b. Sistem Terpusat. Dalam sistem terpusat, limbah dialirkan melalui perpipaan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

c. Sistem Hibrida. Sistem ini merupakan gabungan antara sistem pengelolaan air limbah setempat dan sistem pengelolaan air limbah terpusat. Pada sistem ini,

terdapat beberapa instalasi pengolahan air limbah bersifat komunal yang

melayani beberapa rumah. Produk air limbah yang di tampung di instalasi pengolahan air limbah komunal, untuk selanjutnya dialurkan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pusat.

2) dan

Sistem Pengelolaan Persampahan Aktivitas utama dalam pengelolaan sampah yaitu aktivitas pengumpulan

pemrosesan

akhir.

Sistem

Pelayanan

Minimal

Pekerjaan

Umum

mengklasifikasikan bentuk pengumpulan sampah kedalam tiga kategori yaitu pengumpulan langsung pintu ke pintu, pengumpulan tidak langsung serta

pengumpulan secara hibrida yang merupakan kombinasi dari pengumpulan langsung pintu ke pintu dengan pengumpulan tidak langsung. Dalam hal

pemrosesan akhir, berdasarkan UU 18/ 2008 tentang pengelolaan sampah, telah

ditetapkan bahwa sejak 2012 tempat pemrosesan akhir dengan sistem open dumping sudah tidak diperbolehkan lagi. Bentuk pemrosesan akhir sampah sudah harus mulai bergeser ke bentuk controlled landfill dan sanitary landfill.

Halaman 45 | B A B I I

3)

Sistem Drainase Sistem drainase terdiri dari dua kategori yaitu drainase mikro dan drainase

sekunder. Drainase mikro yaitu drainase yang terdiri dari drainase primer dan sekunder yang umumnya dioperasikan oleh Provinsi atau Balai. Sedangkan drainase makro atau biasa disebut juga drainase tersier yaitu drainase yang

direncanakan, dibangun dan di rawat oleh Pemerintah Kota. Berdasarkan sistemnya, drainase dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut :

a. Sistem Gravitasi, yaitu sistem drainase yang mengalir mengikuti gaya gravitasi

b. Sistem Pemompaan, yaitu sistem drainase yang dilengkapi dengan pompa.

Biasanya digunakan di daerah yang berelevasi rendah sebagai bentuk pencegahan terhadap banjir.

c. Sistem Polder, yaitu sistem drainase yang biasa di gunakan di daerah yang

berelevasi rendah atau dapat pula di bawah permukaan laut dengan luas

permukaan cukup luas. Perbedaan dengan sistem pemompaan, pada sistem polder, pemompaan dilakukan sepanjang tahun.

2.4 KAJIAN KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA Kabupaten Manokwari memiliki potensi bencana alam yang sangat

besar, baik itu bencana Tsunami ataupun bencana Gempa Bumi. Untuk itu perlu

dilakukan tindakan preventif, yang salah satunya bisa dilakukan dengan

pengembangan Zona Penyelamatan Evakuasi Bencana beserta jalur evakuasi bencana.

Rencana Pengembangan jalur Evakuasi Bencana di Kabupaten

Manokwari diarahkan pada tiap Distrik. Strategi pengembangan Jalur evakuasi bencana

direncanakan

dengan

menghubungkan

pada

tiap-tiap

kawasan

permukiman dengan zona Evakuasi bencana. Selain pengembangan jalur evakuasi bencana, juga harus disiapkan beberapa hal dalam upaya mitigasi bencana, yaitu : a.

Area Penyelamatan (escape area).

c.

Sabuk Hijau (green belt),

b.

Bukit Penyelamatan (escape hill).

Halaman 46 | B A B I I

d.

Menciptakan Sistem Peringatan Dini (Tsunami Early Warning System /

e.

Pemahaman Masyarakat (Community Awareness).

TEWS).

Elemen penting dalam memberdayakan masyarakat untuk paham dan

peduli akan ancaman bahaya tsunami yaitu: ď&#x201A;ˇ ď&#x201A;ˇ f.

Pedoman/Petunjuk mengenai tsunami dan cara evakuasi.

Sosialisasi kepada seluruh masyarakat pada lokasi rawan bencana tsunami serta pejabat terkait.

Penanda (Signade).

Halaman 47 | B A B I I

Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Manokwari

Halaman 48 | B A B I I

2.5

KAJIAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN DAMPAK SOSIAL Dampak langsung dan tidak langsung terkait proyek dinilai dengan

mengkaji sifat dari dampak potensial terhadap kegiatan proyek yang diusulkan,

dalam konteks rona awal lingkungan dan sosial. Dampak lingkungan dan sosial yang diantisipasi itu dievaluasi sebagai dampak pasca mitigasi, sehingga mewakilkan potensi dampak residual. Dalam rangka menanggulangi dampak residual negatif sedapat mungkin, Proyek ini mengadopsi Hirarki Upaya Mitigasi

untuk mengatasi seluruh potensi dampak lingkungan hidup dan risiko sosial terkait Proyek, dengan urutan prioritas sebagai berikut: (1) Menghindari, (2) Meminimalkan, (3) Menanggulangi, dan (4) Mengompensasi

Gambar 2.6 Hirarki Upaya Mitigasi

Halaman 49 | B A B I I

BAB III PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN MANOKWARI

Halaman 1 | B A B I I I

3.1

Gambaran Umum Kabupaten

3.1.1 Kondisi Geografis A.

Kondisi Umum Wilayah Sejak tahun 2013 Kabupaten Manokwari mengalami pemekaran menjadi

tiga kabupaten yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan dan

Manokwari Pegunungan Arfak. Selain terjadi pemekaran, terdapat empat distrik

yang bergabung dengan Kabupaten Tambrauw. Oleh karenanya di tahun 2013 jumlah distirk yang semula 29 distrik berkurang menjadi sembilan (9) distrik.

Kabupaten Manokwari memiliki luas wilayah 4.650,32 kilometer persegi dengan wilayah terluas Distrik Masni seluas 1.406,10 kilometer persegi dan wilayah terkecil

Distrik Manokwari Timur dengan luas 154,84 kilometer persegi. Secara administratif, Kabupaten Manokwari dibagi menjadi 9 distrik, 164 kampung dan 9 kelurahan, yang secara rinci disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Manokwari Menurut Distrik (Kecamatan), Jumlah Kampung dan Kelurahan No

Distrik

Luas (Km2)

Jumlah Rasio (%)

Kelurahan/ Kampung

1

Warmare

598,14

12.86

31

3

Manokwari Barat

237,24

5.10

10

2 4 5 6 7 8 9

Prafi

Manokwari Timur Manokwari Utara

Manokwari Selatan Tanah Rubu

388,00 154,84

3.33

7

13.39

22

481,19

10.35

24

542,07 1.406,10

Jumlah

4.650,32

219,95

11.66 30.24 4.73

Sumber : BPS Kabupaten Manokwari Tahun 2019

Halaman 2 | B A B I I I

16

622,79

Masni Sidey

8.34

100

18 33 12

173

B.

Administratif Secara geografis Kabupaten Manokwari terletak diantara kepala burung

Pulau Papua pada posisi di bawah garis khatulistiwa antara 132°35´ - 134°45´ Bujur Timur, dan 0°15´ - 3°25´ Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara

: Samudera Pasifik

Sebelah Selatan

: Kabupaten Pegunungan Arfak

Sebelah Timur Sebelah Barat

: Samudera Pasifik

: Kabupaten Tambrauw

Kabupaten Manokwari terletak dalam beberapa ketinggian mulai dari

Manokwari Barat dengan ketinggian DPL 100 m, Prafi dan Tanah Rubu 99 meter, Masni 40

meter, Warmare 37 meter, Manokwari Barat 25 meter, Sidey 15 meter, Manokwari Selatan dan Manokwari Timur 0-5 meter, untuk lebih detail disajikan pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.2

Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL) Menurut Distrik di Kabupaten Manokwari Tahun 2018

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari 2019 Sumber : BPS Kabupaten Manokwari Tahun 2019

Halaman 3 | B A B I I I

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Manokwari

Halaman 4 | B A B I I I

3.1.2

Geologi Kondisi Geologi terdiri dari batuan sedimen Pratersier berupa batuan

sedimen klastik, karbonat, Plutonik (Granit), batuan Vulkanik berupa Lava, aglomerat, breksi, tufa dan lahar serta batuan metamorfik. Batuan Sedimen tersier terdiri dari

batuan sedimen klastik, vulkanik dan karbonat. Batuan Kuarter terdiri endapan pantai,

endapan sungai, endapan limpas banjir. Endapan sedimen dengan umur Kuarter hanya

muncul di beberapa tempat, sedang endapan sedimen Resen (Qa) hanya mengisi lembahlembah muda di mana saat ini sungai besar dan anak sungainya mengalir.

Jenis tanah di Kabupaten Manokwari terdiri dari tanah alluvial (18,70%),

tanah mediterania (2,44%), tanah podsolid merah kuning (10,41%), pospolid coklat keabuan (7,57%), tanah utama atau complex of soil (49,21%) , tanah latosol (4,49%) dan tanah organosol (7,17). Kedalaman efektif tanah di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari adalah rata-rata di atas 25 cm, kecuali wilayah-wilayah pegunungan kapur.

Kemiringan lahan di Kabupaten Manokwari bervariasi mulai dari lahan datar

(0-2%), landai (2-40%) dan terjal (lebih dari 40%). Lahan datar yang ada di Kabupaten

Manokwari adalah 40% dari luas lahan yang ada, lahan dengan kategori landai seluas 50% dari luas wilayah Kabupaten Manokwari dan sisanya adalah lahan terjal. Gambaran

kondisi wilayah yang ada di Kabupaten Manokwari yang terbagi kedalam 2 (dua) tipologi wilayah yaitu pesisir dan pegunungan.

Lamanya penyinaran sinar matahari pada tahun 2012 di Kabupaten

Manokwari berbanding terbalik dengan jumlahnya hari hujan setiap bulannya. BMKG Rendani Kabupaten Manokwari mencatat jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan

Maret yaitu mencapai 28 hari dengan lama penyinaran matahari hanya 38%. Dilihat dari

suhu rata-rata Kabupaten Manokwari bisa dikatakan daerah yang panas dengan suhu rata rata terendah sepanjang tahun 2012 mencapai 26,8°C sementara suhu tertinggi bisa mencapai 28°C.

Manokwari memiliki beberapa sungai, danau dan gunung yang tersebar di

beberapa wilayah. Sungai terpanjang adalah sungai Wariori yaitu sepanjang 96 km², Danau Kabori dengan luas 10 Ha dan Gunung Umsini dengan tinggi 2.950 mdpl.

Halaman 5 | B A B I I I

Tabel 3.3 Nama Sungai, Danau dan Gunung di Kabupaten Manokwari tahun 2018

No

Distrik

SUNGAI 1

Manokwari

Nama

Volume

Pami

25 km²

Mandopi

48 km²

Nuni Kesi

23 km² 43 km²

2

Prafi

Aimasi

3

Masni

Wariori

1

Manokwari Selatan

Kabori

10 ha

2

Warmare

Wabederi

7 ha

1

Manokwari

2

Warmare

DANAU

GUNUNG

Sumber BPS tahun 2019

Prafi

Anggresi

10 km² 65 km² 96 km² 3 ha

Itsiwei

2.117 mdpl

Awiwatsi

2.130 mdpl

Togwomeri Umsini

2.680 mdpl 2.950 mdpl

3.1.3 Demografi Kabupaten Manokwari merupakan salah satu wilayah dengan

penduduk terbesar di Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2017 jumlah penduduk

mencapai 168.852 jiwa dengan jumlah laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 89.572 jiwa dan 79.280 jiwa. Dengan komnposisi seks rasio penduduk Kabupaten Manokwari adalah 112,98.

Jumlah penduduk tersebut tersebar menurut masing-masing Distrik,

seperti pada Tabel 3.4 Dengan jumlah distrik sebanyak 9 buah pada 164

kampung dan 9 kelurahan yang terhimpun pada 9 distrik. Distrik Manokwari Barat yang merupakan ibu kota Kabupaten Manokwari memiliki penduduk Halaman 6 | B A B I I I

terpadat dengan penduduk 94,054 jiwa atau sekitar 55.70 % dari total penduduk,

dengan kepadatan 396 jiwa / km2. Sebagai distrik yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, jasa dan industri di Kabupaten Manokwari, tentunya akan menjadi daya

tarik bagi para imigran untuk tinggal dan menetap di distrik ini. Distrik ke dua dengan penduduk terpadat adalah Distrik Prafi dengan penduduk 16.150 jiwa

atau sekitar 8.34 % dari total penduduk dengan tingkat kepadatan mencapai 24 jiwa/km2. Secara keseluruhan, kepadatan penduduk Kabupaten Manokwari pada

tahun 2018 hanya mencapai 36 jiwa/km2. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.4 Tabel 3.4

Distribusi Penduduk Kabupaten Manokwari Menurut Distrik dan Luas Wilayah No.

Distrik

1 Warmare 2 Prafi

Laki-Laki (jiwa) 4.482

Perempuan (jiwa)

Jumlah (jiwa)

4.339

8.821

Rasio Jenis Kelamin 103,3

8.513

7.940

16.453

107,22

3 Manokwari Barat

51.894

45.030

96.924

115,24

4 Manokwari Timur

5.343

5.058

10.401

105,63

5 Manokwari Utara

1 329

1.228

2.557

108,22

6 Manokwari Selatan

8.178

7.103

15.281

115,13

7 Tanah Rubu

1.125

1.068

2.193

105,34

8 Masni

8.279 2 493

7.363

15.642

112,44

2.255

4.748

110,55

81.384

173.020

9 Sidey Jumlah

87.814

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari 2019

3.2

Isu-isu Kekumuhan tingkat Kota Berdasarkan hasil pendataan Baseline Tahun 2015, kawasan kumuh

Kabupaten Manokwari berada di pesisir pantai, sempadan sungai, wilayah

permukiman padat, pasar dan dataran tinggi, dengan isu kekumuhan yang

menyebabkan penurunan fungsi kualitas kota/kawasan. Isu-isu indikator kekumuhan tersebut meliputi isu bangunan gedung (keteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, persyaratan teknis bangunan gedung), isu jalan

lingkungan (cakupan pelayanan dan kualitas permukaan jalan), isu penyediaan air Halaman 7 | B A B I I I

minum, isu drainase lingkungan, isu pengelolaan persampahan, isu pengelolaan air limbah dan isu proteksi kebakaran. Dari ketujuh indikator kumuh, yang

menjadi entry point dalam menangani permasalahan kumuh atau mengurangi

luasan kumuh di Kabupaten Manokwari adalah isu penataan bangunan, jalan,

drainase, air minum, persampahan dan air limbah, karena kondisi tersebut membutuhkan penanganan krusial.

Secara umum, isu strategis pembangunan permukiman perkotaan di

Kabupaten Manokwari antara lain sebagai berikut: a.

Masih banyak bangunan liar, dan bangunan tidak sesuai standar, dengan pola

b.

Masih tingginya permasalahan persampahan. Pengelolaan belum maksimal

c.

d. e. f.

tidak teratur, dan di lahan illegal/ kawasan lindung (pelayanan skala kota dan lingkungan).

Masih tingginya permasalahan air minum (belum tercukupinya air minum)

Belum teraturnya jaringan drainase kota, banyak drainase rusak dan tersumbat hingga tidak berfungsi optimal,

Sudah terbentuk sistem kota namun untuk pengembangan terkendala terbatasnya ruang jalan.

Masih tingginya permasalahan pengelolaan limbah skala rumah tangga

3.2.1 Baseline Data Kumuh serta SK Penetapan Lokasi Kumuh A.

Baseline Data Kumuh Baseline data kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Manokwari pada

dasarnya adalah informasi dasar yang dihimpun sebelum suatu program dimulai.

Informasi dasar tersebut diuraiakan berdasarkan hasil rekapan data kumuh Kabupaten Manokwari.. Informasi dasar ini memuat Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Manokwari hanya berada di satu Distrik yaitu Distrik Manokwari Barat terdiri dari 21 kawasan dengan jumlah 10 Kelurahan yang terekap dalam bentuk profil kumuh kota sebagai berikut :

Halaman 8 | B A B I I I

B.

SK Penetapan Lokasi Kumuh Kabupaten Manokwari Sebaran dan luasan kawasan permukiman kumuh Kabupaten

Manokwari tahun 2019 yang sudah ditetapkan Sesuai Putusan Bupati Manokwari

SK NOMOR 653.2/135/VII/2019 tentang penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Manokwari adalah hasil dari revisi SK sebelumnya pada tahun 2015 sesuai putusan Bupati Manokwari NOMOR 96 TAHUN 2015 Berdasarkan hasil verifikasi tersebut

terdapat

penambahan luas permukiman kumuh yang sebelumnya pada SK Bupati Nomor Halaman 9 | B A B I I I

96 Tahun 2015 luas total permukiman kumuh adalah 100,08 Ha dan hanya terdapat pada 3 (tiga) Kelurahan yaitu, Kelurahan Manokwari Barat, Manokwari

Timur dan Wosi. Sedangkan untuk Sk hasil revisi yang ditetapkan Sesuai Putusan

Bupati Manokwari SK Nomor 653.2/135/VII/2019 luas total permukiman kumuh adalah 166.81 Ha yang terdapat pada 6 (enam) Kelurahan dan 4 (empat)

Kampung yang termasuk dalam kategori permukiman kumuh, yang tersebar di

Distrik (Kecamatan) Manokwari Barat, meliputi Kelurahan Amban, Kelurahan

Manokwari Barat, Kelurahan Manokwari Timur, Kelurahan Wosi, Kelurahan Sanggeng, Kelurahan Padarni, Kampung Udopi, Kampung Inggramui, Kampung

Soribo dan Kampung Binerauw. Selengkapnya untuk sebaran kawasaan permukiman kumuh hasil verifikasi tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Halaman 10 | B A B I I I

Tabel 3.5 Rekap Kajian Sebaran dan Delineasi Permukiman Kumuh Kabupaten Manokwari Tahun 2019 (Sesuai SK Bupati Manokwari Nomor 653.2/135/ VII/ 2019 tentang penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Manokwari) NO

1.

2.

3.

NAMA LOKASI

Kawasan Kampung Ambon

Kawasan Rodi

Kawasan Borobudur

Halaman 11 | B A B I I I

LUAS (Ha)

18.56

7.37

9.68

RT-RW

LINGKUP ADMINISTRASI LUAS KELURAHAN/ (Ha) DESA

KECAMATAN/ DISTRIK

RT001-RW001

2.60

Manokwari Timur

Manokwari Barat

RT002-RW001

2.83

Manokwari Timur

Manokwari Barat

RT003-RW001

2.43

Manokwari Timur

Manokwari Barat

RT001-RW002

7.24

Manokwari Timur

Manokwari Barat

RT002-RW002

2.37

Manokwari Timur

Manokwari Barat

RT003-RW002

1.09

Manokwari Timur

Manokwari Barat

RT001-RW003

1.55

Manokwari Timur

Manokwari Barat

RT002-RW003

3.56

Manokwari Timur

Manokwari Barat

RT003-RW003

2.26

Manokwari Timur

Manokwari Barat

RT002-RW003

0.30

Padarni

Manokwari Barat

RT003-RW003

0.83

Padarni

Manokwari Barat

TINGKAT KEKUMUHAN

TITIK KOORDINAT

Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Sedang Kumuh Ringan

134° 4' 59.530" E 0° 52' 16.448" S 134° 4' 54.833" E 0° 52' 20.468" S 134° 4' 50.746" E 0° 52' 24.469" S 134° 4' 53.861" E 0° 52' 7.558" S 134° 4' 51.932" E 0° 52' 13.183" S 134° 4' 51.205" E 0° 52' 15.447" S 34° 4' 46.481" E 0° 52' 21.308" S 134° 4' 43.493" E 0° 52' 13.183" S 134° 4' 40.418" E 0° 52' 16.983" S 134° 4' 15.504" E 0° 51' 35.668" S 134° 4' 16.281" E 0° 51' 34.102" S

4.

5.

Kawasan Anggrem

Kawasan Fanindi Pantai

Halaman 12 | B A B I I I

7.73

8.53

RT005-RW003

0.40

Padarni

Manokwari Barat

RT002-RW004

1.21

Padarni

Manokwari Barat

RT003-RW004

1.10

Padarni

Manokwari Barat

RT001-RW005

1.66

Padarni

Manokwari Barat

RT002-RW005

1.10

Padarni

Manokwari Barat

RT003-RW005

0.97

Padarni

Manokwari Barat

RT002-RW006

0.94

Padarni

Manokwari Barat

RT003-RW006

1.17

Padarni

Manokwari Barat

RT001-RW001

1.20

Padarni

Manokwari Barat

RT002-RW001

1.65

Padarni

Manokwari Barat

RT004-RW001

1.19

Padarni

Manokwari Barat

RT001-RW003

1.56

Padarni

Manokwari Barat

RT004-RW003

2.13

Padarni

Manokwari Barat

RT001-RW005

3.62

Manokwari Barat

Manokwari Barat

RT002-RW005

2.47

Manokwari Barat

Manokwari Barat

Kumuh Sedang Kumuh Ringan Kumuh Sedang Kumuh Ringan Kumuh Sedang Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan

134° 4' 15.471" E 0° 51' 36.980" S 134° 4' 15.690" E 0° 51' 32.370" S 134° 4' 13.673" E 0° 51' 31.369" S 134° 4' 13.464" E 0° 51' 28.504" S 134° 4' 10.328" E 0° 51' 29.107" S 134° 4' 9.420" E 0° 51' 26.457" S 134° 4' 8.489" E 0° 51' 20.902" S 134° 4' 11.130" E 0° 51' 24.223" S 134° 4' 17.223" E 0° 51' 50.801" S 134° 4' 17.630" E 0° 51' 48.161" S 134° 4' 17.025" E 0° 51' 53.458" S 134° 4' 46.481" E 0° 52' 21.308" S

Kumuh Sedang

134° 4' 17.090" E 0° 51' 39.633" S

Kumuh Ringan Kumuh Ringan

134° 4' 4.741" E 0° 51' 24.328" S 134° 4' 7.196" E 0° 51' 30.794" S

6.

7.

8.

Kawasan Wirsi

Kawasan Arkuki

Kawasan Dowansiba

Halaman 13 | B A B I I I

6.87

6.81

16.20

RT003-RW005

2.44

Manokwari Barat

Manokwari Barat

RT001-RW006

1.70

Manokwari Barat

Manokwari Barat

RT002-RW006

3.25

Manokwari Barat

Manokwari Barat

RT003-RW006

1.92

Manokwari Barat

Manokwari Barat

RT001-RW007

1.52

Manokwari Barat

Manokwari Barat

RT002-TW007

0.70

Manokwari Barat

Manokwari Barat

RT003-RW007

0.83

Manokwari Barat

Manokwari Barat

RT001-RW008

0.88

Manokwari Barat

Manokwari Barat

RT002-RW008

2.00

Manokwari Barat

Manokwari Barat

RT003-RW008

0.88

Manokwari Barat

Manokwari Barat

RT005-RW001

2.00

Amban

Manokwari Barat

RT006-RW001

2.65

Amban

Manokwari Barat

RT007-RW001

3.50

Amban

Manokwari Barat

RT008-RW001

0.85

Amban

Manokwari Barat

RT001-RW004

5.00

Amban

Manokwari Barat

Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan

134° 4' 2.600" E 0° 51' 29.149" S 134° 3' 59.548" E 0° 51' 36.726" S 134° 4' 2.052" E 0° 51' 33.443" S 134° 4' 2.669" E 0° 51' 39.771" S 134° 3' 59.421" E 0° 51' 44.661" S 134° 4' 3.045" E 0° 51' 43.453" S 134° 4' 2.558" E 0° 51' 45.728" S 134° 3' 59.199" E 0° 51' 50.681" S 134° 4' 2.441" E 0° 51' 49.992" S 134° 4' 0.088" E 0° 51' 54.268" S 134° 3' 51.845" E 0° 49' 48.142" S 134° 3' 54.854" E 0° 49' 48.756" S 134° 3' 57.926" E 0° 49' 55.622" S 134° 3' 57.906" E 0° 49' 46.296" S 134° 3' 45.373" E 0° 49' 57.184" S

9.

Kawasan Mulyono

15.20

10

Kawasan Blagor

6.67

11

Kawasan Pasar Sanggeng

4.20

12.

Kawasan Biryosi

4.91

13.

Kawasan Kali Dingin

2.88

14.

Kawasan Kampung Bugis

3.71

15.

Kawasan Maduraja

16.40

Halaman 14 | B A B I I I

RT002-RW004

2.20

Amban

Manokwari Barat

RT002-RW005

4.70

Amban

Manokwari Barat

RT003-RW005

6.40

Amban

Manokwari Barat

RT003-RW007

4.10

Amban

Manokwari Barat

RT001-RW001

3.36

Sanggeng

Manokwari Barat

RT002-RW001

3.31

Sanggeng

Manokwari Barat

RT003-RW001

1.54

Sanggeng

Manokwari Barat

RT002-RW007

2.66

Sanggeng

Manokwari Barat

RT002-RW008

2.48

Sanggeng

Manokwari Barat

RT003-RW008

2.43

Sanggeng

Manokwari Barat

RT001-RW007

2.88

Wosi

Manokwari Barat

RT004-RW007

1.25

Wosi

Manokwari Barat

RT005-RW007

2.46

Wosi

Manokwari Barat

RT002-RW006

5.38

Wosi

Manokwari Barat

RT003-RW006

2.56

Wosi

Manokwari Barat

Kumuh Ringan

134° 3' 51.474" E 0° 49' 58.730" S

Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh RIngan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan

134° 3' 36.982" E 0° 50' 35.543" S 134° 3' 39.875" E 0° 50' 39.284" S 134° 3' 10.479" E 0° 50' 26.801" S 134° 3' 51.877" E 0° 51' 55.428" S 134° 3' 52.381" E 0° 51' 51.225" S 134° 4' 3.282" E 0° 51' 59.689" S 134° 4' 5.036" E 0° 52' 3.386" S 134° 3' 49.671" E 0° 52' 31.086" S 134° 3' 45.161" E 0° 52' 27.394" S 134° 2' 50.906" E 0° 52' 7.577" S 134° 2' 50.404" E 0° 51' 59.913" S 134° 2' 54.118" E 0° 52' 6.774" S 134° 3' 1.639" E 0° 52' 2.314" S 134° 2' 55.640" E 0° 51' 56.084" S

16.

17.

Kampung Jawa

Kawasan Lembah Hijau

9.00

8.40

RT004-RW006

3.86

Wosi

Manokwari Barat

RT001-RW016

4.60

Wosi

Manokwari Barat

RT001-RW010

3.00

Wosi

Manokwari Barat

RT002-RW010

6.00

Wosi

Manokwari Barat

RT002-RW013

3.03

Wosi

Manokwari Barat

RT003-RW013

4.69

Wosi

Manokwari Barat

RT004-RW013

0.68

Wosi

Manokwari Barat

18.

Kawasan Inggramui

4.39

RT001-RW001

4.39

Inggramui

Manokwari Barat

19.

Kawasan Udopi

2.00

RT001-RW001

2.00

Udopi

Manokwari Barat

20.

Kawasan Soribo

4.30

RT001-RW001

4.30

Soribo

Manokwari Barat

21.

Kawasan Binerauw

3.00

RT001-RW001

3.00

Binerauw

Manokwari Barat

Jumlah

166.81

Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan Kumuh Ringan

Sumber: SK NOMOR 653.2/135/VII/2019 tentang penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Manokwari 2019

Halaman 15 | B A B I I I

134° 2' 57.954" E 0° 52' 4.680" S 134° 2' 57.402" E 0° 52' 12.976" S 134° 3' 16.629" E 0° 52' 1.125" S 134° 3' 10.714" E 0° 52' 0.260" S 134° 2' 36.495" E 0° 51' 36.209" S 134° 2' 41.038" E 0° 51' 25.913" S 134° 2' 40.296" E 0° 51' 32.941" S 134° 2' 23.760" E 0° 51' 19.400" S 134° 2' 22.832" E 0° 51' 5.482" S 134° 2' 23.199" E 0° 52' 28.864" S 134° 1' 58.702" E 0° 52' 1.490" S

Gambar 3.2 Peta Sebaran Delineasi Permukiman Kumuh Kabupaten Manokwari

Halaman 16 | B A B I I I

Tabel 3.6 Kondisi Permukiman Kumuh Berdasarkan Indikator Kumuh

No Kelurahan/Desa

1.

Amban

2.

Manokwari Barat

3.

Manokwari Timur 4. Wosi

5.

Sanggeng

6.

Padarni

7.

8.

9.

10.

Binirauw Soribo Inggramui Udopi

Nama Kawasan

Ketidak Teraturan Bangunan

Jumlah Bangunan tidak memenuhi Persaratan Teknis

Numerik

Numerik

Dowansiba Mulyono Fanindi Pantai Wirsi Arkuki Kampung Ambon Rodi Kali Dingin Kampung Bugis Maduraja Kampung Jawa Lembah Hijau Blagor Pasar Sanggeng Biryosi Borobudur Anggrem

KABUPATEN MANOKWARI

Halaman 17 | B A B I I I

Jumlah KK Panjang jalan Jumlah KK tidak Luas Panjang Panjang Panjang Panjang dengan tidak terpenuhi kawasan saluran akses saluran Kebutuhan Kebutuhan permukaan terakses air kebutuhan Air yang terkena ke sistem drainase tidak Jalan Baru Drainase Baru rusak minum aman Minum genangan kota terpelihara minimalnya

Numerik

Numerik

Numerik

Numerik

Numerik

Numerik

Numerik

Numerik

Panjang saluran drainase rusak

Numerik

Jumlah KK Jumlah KK Jumlah KK dg Jumlah KK dengan dengan Jumlah KK dengan sistem sarpras sarpras tidak terakses sarpras air pengolahan pengolahan sistem air limbah tdk sampah tdk pengolahan sampah yang sampah limbah sesuai sesuai sesuai tdk sesuai tidak standar teknis persyaratan standar persyaratan terpelihara teknis teknis teknis Numerik

Numerik

Numerik

Numerik

Numerik

Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran

Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

Numerik

Numerik

176 4 99 74 126 95 120 0 46 46 47 73 144 34 187 480 208 0 0 11 9

362 59 68 81 100 64 49 0 32 35 14 20 0 12 61 309 79 15 62 40 21

862 352 294 570 350 825 525 320 200 739 230 280 114 200 125 670 160 160 250 175 10,150

1 0 230 180 45 730 379 0 0 45 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 9 47 60 101 364 139 33 54 125 101 103 117 36 145 496 306 0 140 0 56

361 182 186 100 73 502 58 55 64 208 40 82 70 48 191 403 232 46 140 79 47

0 0 18 6 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,400 1,050 566 1,132 1,435 1,991 915 528 438 1,593 410 460 500 600 300 2,119 917 2,320 7,008 928 1,380

450 350 178 260 379 575 286 164 144 488 80 130 150 200 100 633 304 660 2,336 214 460

4,033 2,053 3,184 2,250 1,975 2,518 710 913 2,066 4,705 2,069 3,068 1,087 1,015 434 1,870 818 0 60 1,018 670

329 53 1,356 1,075 1,379 2,518 710 200 386 1,499 497 1,541 0 306 0 70 0 0 60 1 150

19 3 15 54 34 17 32 0 0 0 0 0 0 0 0 457 172 33 126 4 11

36 40 9 79 54 48 73 0 0 0 0 0 0 0 0 516 185 33 0 0 35

0 0 0 23 64 384 77 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 46 140 0 110

354 126 199 142 228 536 185 55 64 285 61 55 187 48 191 598 313 46 140 79 110

179 0 0 66 124 485 167 0 52 107 0 73 187 48 191 529 250 46 140 0 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 40 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 94 0 0

1,979

1,483

17,551

1,649

2,493

3,167

49

27,990

8,541

36,516

12,130

977

1,108

896

4,002

2,754

0

255

Grafik Tingkat Kekumuhan Kabupaten Manokwari Berdasarkan Indikator Kumuh 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

74% 48%

59%

52%

40%

38%

15%

15% 2%

89%

85%

24%

17%

0%

3.1 Profil Permukiman Kumuh Kota

Gambar 3.3 Grafik Tingkat Kekumuhan Kabupaten Manokwari

Halaman 18 | B A B I I I

18%

24% 0%

2%

3.2.2 Profil Permukiman Kumuh Kelurahan A. Kelurahan Manokwari Timur

Halaman 19 | B A B I I I

B. Kelurahan Padarni

Halaman 20 | B A B I I I

C. Kelurahan Manokwari Barat

Halaman 21 | B A B I I I

D. Kelurahan Sanggeng

Halaman 22 | B A B I I I

Halaman 23 | B A B I I I

E. Kelurahan Wosi

Halaman 24 | B A B I I I

Halaman 25 | B A B I I I

F. Kelurahan Amban

Halaman 26 | B A B I I I

G. Kampung Inggramui

Halaman 27 | B A B I I I

H. Kampung Udopi

I.

Kampung Soribo

Halaman 28 | B A B I I I

J.

Kampung Binerauw

3.3 Penyepakatan Kawasan Permukiman Kumuh dan Delineasinya Menetapkan kawasan permukiman kumuh dengan pertimbangan agar

perencanaan penanganan kumuh dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dengan sistem atau jaringan infrastruktur kota dan optimal

Kawasan kumuh Kabupaten Manokwari yang tersebar di 63 RT pada 10 kelurahan

dan 1 Distrik (Kecamatan) dengan luas total permukiman kumuh 166.81 Ha. Yang memerlukan penanganan dengan peningkatan kualitas dan pencegahan, baik penanganan skala lingkungan maupun skala kawasan/kota. Untuk skala lingkungan,

dilakukan penanganan di delineasi kumuh sesuai SK Kawasan Permukiman Kumuh

dengan putusan Bupati Manokwari NOMOR 96 TAHUN 2015 yang direvisi melaui

Putusan Bupati Manokwari NOMOR 653.2/135/VII/2019. Sedangkan untuk penanganan skala Kawasan/kota maka dilakukan Penyepakatan Kawasan dan penetapan

delineasi

kawasan

penanganan

permukiman

kumuh

melalui clustering kawasan (mengelompokkan lokasi-lokasi kumuh sesuai SK Halaman 29 | B A B I I I

kumuh). Tujuannya, agar perencanaan penanganan kumuh dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dengan sistem infrastruktur kota.

Clustering kawasan tersebut berdasarkan kriteria kawasan yang

disepakati pada saat Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan RP2KPKP Kabupaten Manokwari, yaitu :

Pemetaan Partisipatif

1. Berdasarkan kesamaan tipologi (karakteristik) kekumuhan,

2. Kedekatan lokasi sebaran kumuh, dan konsentrasi kawasan kumuh, 3. Persentase kekumuhan berdasarkan 7 indikator kumuh, 4. Keterkaitan persoalan kumuh antar lokasi kumuh, dan

5. Hasil kajian kebijakan/rencana dan struktur ruang yang mengikat lokasi kumuh, sehingga perlu direncanakan sebagai satu kawasan.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka untuk kawasan permukiman kumuh

Kabupaten Manokwari dari 21 Kawasan (sesuai SK Bupati Manokwari Nomor 653.2/135/ VII/ 2019) disepakati menjadi 5 Kawasan yaitu, 1.

Kawasan Teluk Sawaibu Kawasan Teluk Sawaibu yaitu delineasi Kawasan Kumuh dari 3 Kelurahan

yaitu, Kelurahan Padarni (Kawasan Anggrem dan Kawasan Borobudur), Kelurahan Manokwari Barat (Kawasan Fanindi Pantai, Kawasan Wirsi dan Kawasan Arkuki) dan sebagian Kelurahan Sanggeng (Kawasan Blagor dan Kawasan Pasar Sanggeng) sebanyak 31 RT dengan luas kawasan 50,49 Ha. 2.

Kawasan Teluk Wosi Kawasan Teluk Wosi yaitu delineasi Kawasan Kumuh dari 2 Kelurahan yaitu, Kelurahan Wosi (Kawasan Kampung Jawa, Kawasan Maduraja, Kawasan

Kampung Bugis, Kawasan Kali Dingin), dan sebagian Kelurahan Sanggeng (Kawasan Biryosi) sebanyak 11 RT dengan luas kawasan 36.90 Ha.

Halaman 30 | B A B I I I

3.

Kawasan Amban Kawasan Amban yaitu delineasi Kawasan Kumuh yang menggabungkan 2

Kawasan Kumuh dalam satu Kelurahan Amban, yaitu Kawasan Mulyono dan Kawasan Dowansiba sebanyak 9 RT dengan luas kawasan 31.40 Ha. 4.

Kawasan Sarinah Kawasan Sarinah yaitu delineasi Kawasan Kumuh yang menggabungkan 2 Kawasan Kumuh dalam satu Kelurahan Manokwari Timur, yaitu Kawasan

Kampung Ambon dan Kawasan Rodi sebanyak 9 RT dengan luas kawasan 25.93 Ha. 5.

Kawasan Tanah Merah Indah Kawasan Tanah Merah Indah yaitu delineasi Kawasan Kumuh dari 1

Kelurahan yaitu, Kelurahan Wosi (Kawasan Lembah Hijau) dan 4 Kampung

yaitu Kampung Udopi (Kawasan Udopi), Kampung Inggramui (Kawasan

Inggramui), Kampung Soribo (Kawasan Soribo) dan Kampung Binerauw

(Kawasan Binerauw) 7 RT dan empat kampung dengan luas kawasan 22.09 Ha 3.3.1

Identifikasi dan Analisis Kekumuhan Tahap ini akan menjadi saringan awal penilaian lokasi permukiman

kumuhberdasarkan kompleksitas permasalahan yang ada di lokasi permukiman

kumuh telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai/mengidentifikasi lokasi terhadap aspek: 1. Kondisi Kekumuhan

Penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas

klasifikasi: ď&#x201A;ˇ ď&#x201A;ˇ ď&#x201A;ˇ

Kumuh kategori ringan;

Kumuh kategori sedang; dan Kumuh kategori berat.

Halaman 31 | B A B I I I

2. Legalitas Lahan Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan terdiri atas klasifikasi:  

Status lahan legal; dan

Status lahan tidak legal.

3. Pertimbangan Lain Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain terdiri atas:   

Pertimbangan lain kategori rendah;

Pertimbangan lain kategori sedang; dan Pertimbangan lain kategori tinggi

Tabel 3.7 Nilai Rekap Kawasan berdasarkan Indikator dan Kriteria Kekumuhan No.

Kawasan

Luas (Ha)

1.

2.

3.

4.

5.

Kekumuhan Nilai

Teluk Sawaibu

50.49

Amban

31.40

44

Ringan

Sarina

25.93

35

Ringan

Teluk Wosi Tanah Indah

Merah

Total

Hasil Kajian, 2019

36.90 22.09 166.81

Halaman 32 | B A B I I I

45

Tingkat

41 39

Ringan Ringan Ringan

Pertimbangan Lain Nilai 15

Tingkat

Legalitas

Klasifikasi

Lahan

Tinggi

Legal/

Prioritas I

11

Tinggi

Legal

Prioritas I

9

Tinggi

Legal

Prioritas II

9 7

Tinggi Tinggi

Ilegal Legal Legal

Prioritas I

Prioritas II

Gambar 3. 4 Peta Sebaran Delineasi Permukiman Kumuh Kabupaten Manokwari

Halaman 33 | B A B I I I

Tabel 3.8 Hasil Kesepakatan/Penetapan Clustering Kawasan, Sebaran Kelurahan/RT dan Luasan Delineasi NAMA RT/RW DAN LUAS DELINEASINAMA RT/RW DAN LUAS DELINEASI KELURAHAN

KAWASAN

RT/RW

Luas Delineasi (Ha)

RT/RW

Luas Delineasi (Ha)

001-001

3.36

002-001

3.31

003-001

1.54

002-007

2.66

001-005

3.62

002-005

2.47

003-005

2.44

002-006

3.25

003-006

1.92

001-006

1.70

001-007

1.52

002-007

0.70

003-007

0.83

001-008

0.88

002-008

2.00

003-008

0.88

002-006

0.94

003-006

1.17

003-005

0.97

002-005

1.10

001-005

1.66

003-004

1.10

004-003

2.13

001-003

1.56

002-001

1.65

001-001

1.20

004-001

1.19

001-007

2.88

004-007

1.25

005-007

2.46

001-016

4.60

004-006

3.86

002-010

6.00

001-010

3.00

RT/RW

Luas Delineasi (Ha)

RT/RW

Luas Delineasi (Ha)

RT/RW

Luas Delineasi (Ha)

RT/RW

Luas Delineasi (Ha)

RT/RW

Luas Delineasi (Ha)

RT/RW

Luas Delineasi (Ha)

RT/RW

Luas Delineasi (Ha)

RT/RW

LUAS Luas Permukim Luas Luas Permukim an Kumuh Wilayah Delineasi an (Ha) (Ha)

PRIORITAS I KAWASAN TELUK SAWA IBU Sanggeng

50.49

Blagor Pasar Sanggeng Fanindi Pantai Wirsi Arkuki Borobudur Anggrem

Manokwari Barat

Padarni

002-004

1.21

003-003

0.83

002-003

0.30

005-003

0.40

PRIORITAS II KAWASAN TELUK WOSI Wosi

Sanggeng

Kali Dingin Kampung Bugis Maduraja Kampung Jawa Biryosidan Kriteria

003-006

2.56

002-006

5.38

Tabel 3.7

003-008 menurut 2.43 002-008 2.48 Indikator Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 14 Tahun

Kampung Ambon Rodi

Lembah Hijau Dowansiba Mulyono

Halaman 34 | B A B I I I

2.88 4.00 3.71 4.05 16.40 16.48 9.00 9.00 4.91 4.97 2018

4.28 4.80 19.67 9.00 4.97

001-002

7.24

002-002

2.37

003-002

1.09

001-003

1.55

002-003

3.56

003-003

2.26

18.56 7.37

3.03

2.00 4.39 3.00 4.30 8.40

002-001

2.83

001-001

2.60

003-001

2.43

22.12 7.37

47.98 18.18

2.00 4.39 3.00 4.33 10.18

3284.00 3298.00 302.00 1048.00 25.73

33.00 15.20

115.80 37.82

22.09

004-013

0.68

003-013

4.69

002-013

PRIORITAS V KAWASAN AMBAN Amban

10.64 21.72 25.51 34.38 14.50 9.92 18.47

25.93

PRIORITAS IV KAWASAN TANAH MERAH INDAH Kampung Udopi Kampung Inggramui Kampung Binerauw Kampung Soribo Wosi

9.10 9.58 25.51 22.14 14.50 9.92 18.47

36.90

PRIORITAS III KAWASAN SARINA Manokwari Timur

6.67 4.20 8.53 6.87 6.81 9.68 7.73

31.40 001-004

5.00

002-004

2.20

005-001

2.00

002-005

4.70

003-005

6.40

003-007

4.10

006-001

2.65

007-001

3.50

008-001

0.85

16.20 15.20

Gambar 3. 5 Peta Sebaran Delineasi Permukiman Kumuh Kabupaten Manokwari

Halaman 35 | B A B I I I

3.3.2

Profil Kawasan Permukiman Kumuh

A. Kawasan Teluk Sawaibu

Gambar 3.6 Grafik Presentase indikator kumuh Kawasan Teluk Sawaibu

Halaman 36 | B A B I I I

Gambar 3.7 Peta Kawasan Kumuh Teluk Sawaibu

Halaman 37 | B A B I I I

B. Kawasan Teluk Wosi

KAWASAN WOSI

GRAFIK PERSENTASE SESUAI INDIKATOR KEKUMUHAN KAWASAN 100% 45% 19%14%

80%

74% 61% 1%

0%

27% 10%

20%

40% 0% 0%

10%

Gambar 3.8 Grafik Presentase Kawasan Teluk Wosi

Halaman 38 | B A B I I I

0% 0%

Gambar 3.9 Peta Kawasan Kumuh Teluk Wosi

Halaman 39 | B A B I I I

C. Kawasan Sarinah

KAWASAN SARINAH

GRAFIK PERSENTASE SESUAI INDIKATOR KEKUMUHAN KAWASAN

66%58% 47% 35% 14%15%

93% 73% 48%

0%

34% 34%34% 18% 10% 8%

Gambar 3.10 Grafik Presentase Kawasan Sarinah

Halaman 40 | B A B I I I

0% 0%

Gambar 3.11 Peta Administrasi Kawasan Sarinah

Halaman 41 | B A B I I I

D.

Kawasan Amban

KAWASAN AMBAN

GRAFIK PERSENTASE SESUAI INDIKATOR KEKUMUHAN KAWASAN

69% 19%

12%

100%

93%

0%

16%

71% 31% 0%

9%

6% 3% 12% 0%

Gambar 3.12 Grafik Presentase Kawasan Amban

Halaman 42 | B A B I I I

17%

0% 0%

Gambar 3.13 Peta Administrasi Kawasan Amban

Halaman 43 | B A B I I I

E.

Kawasan Tanah Merah Indah

KAWASAN TANAH MERAH INDAH

GRAFIK PERSENTASE SESUAI INDIKATOR KEKUMUHAN KAWASAN 84% 39% 24% 19%

65%

50% 0%

78%

29% 0%

93% 73% 60%

35%35% 21%

0% 0%

Gambar 3.14 Grafik Presentase Kawasan Tanah Merah Indah

Halaman 44 | B A B I I I

Gambar 3.15 Peta Administrasi Kawasan Tanah Merah Indah

Halaman 45 | B A B I I I

Gambar 3. 16 Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Manokwari Barat

Halaman 46 | B A B I I I

Gambar 3. 17 Peta Eksisting Jaringan Jalan Kecamatan Manokwari Barat

Halaman 47 | B A B I I I

Gambar 3. 18 Peta Eksisting Jaringan Persampahan Kecamatan Manokwari Barat

Halaman 48 | B A B I I I

BAB IV KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Halaman 1 | B A B I V

4.1

Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Konsep Penanganan Permukiman Kumuh merupakan proses identifikasi

terhadap konsep serta strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk skala kabupaten/perkotaan dan skala kawasan pada seluruh lokasi permukiman kumuh yang telah diverifikasi.

Adapun tujuan dari perumusan konsep penanganan permukiman kumuh

adalah untuk memperoleh rumusan konsep serta strategi pencegahan dan

peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan kebutuhan yang telah teridentifikasi pada tahapan sebelumnya, baik itu skala perkotaan maupun skala kawasan pada lokasi permukiman kumuh yang telah diverifikasi.

Secara sistematis, perumusan konsep dan strategi pencegahan dan

peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan, bisa dilihat pada bagan berikut :

Halaman 2 | B A B I V

Gambar 4.1 Bagan Perumusan Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Halaman 3 | B A B I V

4.1.1

Konsep

dan

Strategi

Pencegahan

dan

Peningkatan

Kualitas

Permukiman Kumuh Skala Kota Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala

Kota ini diangkat dari kondisi aktual yang ada di kabupaten manokwari disertai

issue-issue strategis apa saja yang berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Manokwari, dengan demikian akan diketahui kebutuhan penanganan, konsep penanganan dan strategi penanganan sebagai berikut:

Halaman 4 | B A B I V

Tabel 4.1 Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kota REVIEW KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

KEBUTUHAN PENANGANAN

KONSEP PENANGANAN

STRATEGI PENANGANAN

NO

KONDISI FAKTUAL

1.

Berkembangnya bangunan dilahan yang tidak sesuai peruntukannya (sempadan sungai atau pantai)

 Pengendalian pembangunan permukiman pada daerah sempadan sungai dan pantai  Pengendalian terhadap aspek KDB (Koefisien Dasar Bangunan)

 Penegakan aturan perijinan  Memaksimalkan daya tampung lahan efektif pada kelurahan lain

 Permukiman kembali  Peremajaan  Relokasi

 Pengawasan dan pengendalian pembangunan bangunan baru

 Permukiman kembali  Peremajaan lingkungan permukiman  Relokasi

 Meningkatkan regulasi pendirian bangunan  Mensinkronkan perizinan dengan perencanaan tata ruang

2.

 Belum adanya masterplan drainase  Belum teraturnya jaringan drainase  Kondisi eksisting drainase tidak mampu menampung limpasan air hujan  Kecenderungan masyarkat membuang sampah di drainase

 Penyusunan Masterplan drainase  Arahan pengembangan drainase berupa peningkatan kualitas konstruksi jaringan drainase, dan pembangunan/ perluasan jaringan drainase dengan konstruksi beton  Sosialisasi intensif kepada masyarakat disepanjang sungai/drainase  Normalisasi dengan melakukan penertiban bangunan-bangunan

 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat  Pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada  Perlunya dokumen perencanaan drainase skala kota yang singkron dengan perencanaan jalan

 Peningkatan konstruksi dan perluasan jaringan drainase dengan konstruksi beton

 Pengawasan dan pengendalian  Pemberdayaan Masyarakat

 Peremajaan infrastruktur drainse

 Pembangunan drainase memperhitungkan debit air, spek secara teknis dan terkoneksi dengan drainase sekunder  Pelibatan masyarakat dari proses perencanaan pelaksanaan dan

Halaman 5 | B A B I V

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

PENCEGAHAN

PENINGKATAN  Penyiapan lahan relokasi permukiman kembali  Diarahkan pembangunan secara vertikal seperti RUSUNAWA dan RUSUNAMI (Apabila sudah sesuai dengan peruntukan lahan)  Penataan kawasan dengan pengaturan petak bangunan  Peningkatan konstruksi dan perluasan jaringan drainase dengan konstruksi beton  Pembuatan resapan air yang mampu mengurangi genangan air.

NO

KONDISI FAKTUAL

REVIEW KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH yang teridentifikasi merubah dimensi drainase/sungai

KEBUTUHAN PENANGANAN PENCEGAHAN

KONSEP PENANGANAN

PENINGKATAN

PENCEGAHAN

STRATEGI PENANGANAN

PENINGKATAN

PENCEGAHAN

dan jaringan air bersih 

3.

Sebagian kawasan tidak terlayani oleh kendaraan pengangkut sampah

Halaman 6 | B A B I V

 Peningkatan sistim pengelolaan sampah di TPA yang berwawasan lingkungan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan  Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yaitu sistim pengelolaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengumpulan sampah khususnya pada kawasan permukiman berkepadatan tinggi dan pada kawasan yang tidak terjangkau oleh mobil sampah  Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang jumlahnya sesuai kebutuhan yaitu tong sampah pemilihan, TPS/TPST, gerobak sampah, dump truck, amroll, container sampah dan peralatan berat TPA  Sosialisasi dan penerapan pengolahan sampah sistim 3R di masyarakat dan sekolah-sekolah, melalui seminar, pamflet, papan pengumuman dan media lainnya

 Sosialisasi dan penerapan pengolahan sampah sistim 3R  Peningkatan sistem manajemen persampahan

 Peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah

dan

 Pemberdayaan Masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam sistem pengelolaan persampahan  Pengawasan dan Pengendalian

 Peremajaan pada sarana dan prasarana pengelolaan sampah



 

pemeliharaan sehingga tercipta kepedulian dan pemeliharaannya.

Membentuk tim terpadu pengawasan bangunan dan drainase kota.

Sosialisasi dan penerapan pengolahan sampah sistim 3R di masyarakat dan sekolah-sekolah, melalui seminar, pamflet, papan pengumuman dan media lainnya Pengelolaan sampah berbasis masyarakat Peningkatan sistem manajemen persampahan

PENINGKATAN  Pemeliharaan kondisi drainase secara berkala

 Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah  Meningkatkan Sistem Pengelolaan Persampahan (UPTD)

NO

KONDISI FAKTUAL

REVIEW KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH  Peningkatan sistem persampahan

4.

Masih tingginya permasalahan air minum (belum tercukupinya air minum)

Halaman 7 | B A B I V

KEBUTUHAN PENANGANAN

KONSEP PENANGANAN

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

PENCEGAHAN

 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat  Perlindungan area tangkapan air

 Pengadaan sumber air minum alternatif  Pengembangan jaringan distribusi sekunder untuk pelayanan daerah selatan  Peningkatan pelayanan melalui penambahan jaringan distribusi dan SR  Penertiban jaringan liar  Peremajaan jaringan utama  Sinkronisasi perencanaan bidang cipta karya  Peningkatan pemanfaatan alternatif pendistribusian air minum melalui tengki air

 Pemberdayaan Masyarakat  Pengawasan dan Pengendalian

PENINGKATAN

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN

 Mengelola sumber air yang ada dengan mengkampanyekan hemat air

 Menambah jaringan saluran air bersih ke lingkungan  Pengadaan teknologi penyulingan air bersih

manajemen

 Melakukan pendataan mengenai jumlah kebutuhan air bersih untuk masyarakat  Penyediaan air minum dan peningkatan jaringan distribusi (PDAM)  Menambah kapasitas jaringan air baku sesuai kebutuhan  Membangun berbagai infrastruktur air bersih  Pemanfaatan sumber air lainnya  Cakupan layanan air minum

 Peremajaan

NO 5.

KONDISI FAKTUAL Kawasan permukiman berada pada daerah rawan bencana

Halaman 8 | B A B I V

REVIEW KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH  Membatasi perkembangan pembangunan di wilayah rawan bencana  Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada wilayah yang rawan bencana

KEBUTUHAN PENANGANAN

KONSEP PENANGANAN

STRATEGI PENANGANAN

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

 Sosialiasi dan edukasi mengenai aturan dan ketentuan teknis dalam pembangunan permukiman  Memperketat pembangunan permukiman pada kelerangan > 25%

 Peningkatan rambu-rambu keselamatan dan bangunan pengaman bencana

 Pengawasan dan pengendalian  Pemberdayaan masyarakat

 Peremajaan  Permukiman kembali untuk daerah dengan resiko bencana tinggi

 Sosialisasi mitigasi rawan bencana,  Pemasangan alat peringatan dini bahaya datangnya bencana.  Memberdayakan masyarakat setempat sebagai relawan siaga bencana  Peningkatan Kapasitas dan Partsipasi Masyarakat dalam menangani kebencanaan

 Penyediaan fasilitas penyelamatan pada lokasi yang merupakan kawasan yang terkena bencana  Penyediaan APAR

Gambar 4.2 Peta Penanganan Skala Kota

Halaman 9 | B A B I V

4.1.2

Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan

kondisi

Konsep dan strategi sakala kawasan diperlukan dalam hal menangani permukiman

kumuh

sesuai

dengan

profil

yang

diverifikasi/dimutakhirkan serta teridentifikasi kebutuhan penanganannya

telah

Kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Manokwari terdiri atas

lima kawasan yaitu

1. Kawasan Teluk Sawaibu, 2. Kawasan Teluk Wosi,

3. Kawasan Tanah Merah Indah, 4. Kawasan Sarina dan 5. Kawasan Amban.

Diantara lima kawasan tersebut terdapat kawasan yang memiliki

tipologi dan karakteristik permasalahan yang hampir sama, sehingga dalam upaya perumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh

skala kawasan akan disajikan tiap permasalahan di kawasan kumuh tersebut dan nantinya akan dijadikan dasar perumusan program penanganan tiap kawasan kumuh tersebut, berikut konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumu skala kawasan sebagai berikut :

Halaman 10 | B A B I V

Tabel 4.2 Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Skala Kawasan KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

KONDISI FAKTUAL

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN  Reklamasi pantai untuk menambah garis sempadan pantai  Menyiapkan lahan/hunian sementara untuk pemugaran RTLH  Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH  Relokasi permukiman  Melakukan pengelolaan RTH di kelurahan yang memungkinkan  Membangun jalan beton untuk jalan titian dengan konstruksi jalan kayu  Membangun jalan baru

KAWASAN TELUK SAWAIBU (50.49 Ha)

Bangunan

Jalan

 1.165 Unit bangunan tidak teratur  649 Unit ketidak sesuaian dengan persyaratan teknis bangunan

 455 meter jalan mengalami kerusakan  2358 Kebutuhan jalan baru

Halaman 11 | B A B I V

 Pendataan bangunan yang tidak teratur  Pendataan bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis

 

Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat

 Rehabilitasi RTLH  Relokasi ke Rusunawa

 Peningkatan Kualitas jaringan jalan lingkungan  Pembangunan Jalan

 Pengawasan dan pengendalian melalui penegakan perizinan hunian baru  Sosialisasi

 Pemugaran RTLH  Pembangunan Rusunawa

 Melakukan Pemberdayaa n dan Pendekatan pada Pemilik Rumah

 Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan

 Pemugaran Jalan yang mengalami kerusakan  Peremajaan jalan yang belum sesuai dengan

 Melakukan pendampinga n dan sosialisasi terhadap masyarakat

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

KONDISI FAKTUAL

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN

Air Minum

Drainase

 1163 KK belum terlayani sumber air minum yang layak

 4186 meter drainase tidak  Pemeliharaan memenuhi jaringan drainase kualitas memadai yang sudah ada  12199 meter  Normalisasi drainase Tidak sungai/kali mati terpelihara  Sosialisasi dan  2104 meter Pemberdayaan kebutuhan Masyarakat saluran akses kesistem drainase kota

Halaman 12 | B A B I V

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

standar teknis yang ada



Penyusunan Master Plan Jalan  Sosialisasi Air bersih dan layak minum  Penyusunan dokumen/master plan air minum (PDAM)

PENINGKATAN

STRATEGI PENANGANAN

 Penyediaan jaringan air bersih  Perlindungan area tangkapan air  Pengembangan jaringan distribusi

 Peningkatan kapasitas volume daya tampung  Rekonstruksi Jaringan drainase yang rusak  Pembangunan drainase baru

 Pengawasan dan pengendalian  Pemberdayaan masyarakat untuk kampanye hemat air

 Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi  Pengawasan dan pengendalian

 Peremajaan dengan penambahan instalasi jaringan air

 Peremajaan drainase memperbaiki kualitas dan meningkatkan fungsi drainase eksisting



Melakukan pemelihara an jaringan air minum

 Melakukan review master plan drainase  Kajian rencana drainase terkoneksi dari hulu sampai hilir  Membuat turunan perda dan atau aturan bersama terkait pembuangan sampah pada drainase

 Melakukan pembangunan jaringan air minum baru

 Perbaikan jaringan drainase  Peningkatan jaringan drainase  Pengangkatan sedimentasi drainase  Normalisasi Kali mati  Pembangunan drainase baru

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

Pengelolaan Air Limbah

KONDISI FAKTUAL  732 kk Tidak terakses sistem air limbah sesuai dengan persyaratan teknis  843 kk Sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis  1715 kk tidak terjangkau pelayanan pengangkutan sampah min. 2 minggu sekali

Pengelolaan Sampah

Proteksi Kebakaran

 Belum tersedia sarana prasana proteksi kebakaran

Halaman 13 | B A B I V

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

 Sosialisasi kepada warga

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN

 Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai  Penyediaan biaya operasional

 Pembangunan jamban keluarga  Pemberdayaan  Pembangunan  Melakukan masyrakat melalui septick tank pendampingan Pendampingan dan komunal terhadap penyuluhan kepada masyarakat  Penggunaan masyarakat tekhnologi baru, bagi solusi keterbatasan lahan  Pemberdayaan  TPS Terpadu  Sosialisasi dan masyarakat dengan  Pengadaan alat penerapan Pendampingan dan pengelolaan operasional Pemberian sampah sistem pengangkut ketrampilan 3R sampah pemanfaatan  Peningkatan  Pembangunan sampah sistem Bank Sampah manajemen  Penyuluhan kepada warga masyarakat persampahan  Pembentukan  Pembuatan lembaga pengelola turunan aturan sampah perda terkait pembuangan  Pengawasan dan sampah pengendalian

 Penyediaan jalur mobil pemadam kebakaran

 Pemberdayaan  Pengidentifikasi masyarakat dengan titik-titik Sosialisasi kepada pembuatan warga hidrant

 Sosialisasi hidup sehat  Penyediaan sarana  Pembangunan septick tank yang memadai komunal  Program sanitasi berbasis masyarakat  Septick tank plus

 Pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam sistem pengelolaan persampahan  Pembentukan KSM untuk mengelola dan mengangkut sampah

KONSEP PENANGANAN

 Sosialisasi titiktitik rawan kebakaran dan titik-titik

PENINGKATAN  Konsolidasi Lahan  Melakukan pembangunan septick tank komunal  Merehabilitasi kembali septictank komunal  Melakukan program septick tank plus  Konsolidasi lahan  Pengadaan kendaraan motor pengangkut sampah  Melakukan pembangunan TPS terpadu  Penambahan armada pengangkut sampah

 Pembebasan Lahan  Penyediaan hidrant  Penyediaan APAR

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

KONDISI FAKTUAL

PENCEGAHAN  Pemberian ketrampilan pemadaman api

PENINGKATAN  Pembentukan unit pemadam kebakaran skala lingkungan

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN  Pemberian keterampilan pemadaman api

PENINGKATAN  Penyediaan kantong-kantong air pemadam kebakaran

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN

hidrant yang tersedia  Sosialisasi bahaya kebakaran

KAWASAN TELUK WOSI (36.90 Ha)

Bangunan

 326 Unit bangunan tidak teratur  142 ketidak sesuaian dengan persyaratan teknis bangunan

Halaman 14 | B A B I V

 Sosialisasi IMB dan GSB  Pendataan bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis

 Rehabilitasi RTLH  Relokasi ke Rusunawa

 Pengawasan dan pengendalian melalui penegakan perizinan hunian baru  Sosialisasi

 Pemugaran RTLH  Peremajaan dan  relokasi

 Melakukan Pemberdayaa n dan Pendekatan pada Pemilik Rumah  Sosialisasi daerah pembangunan terbatas  Memasang plank pada daerah yang tidak boleh terbangun sesuai dengan RTRW

 Konsolidasi lahan  Penyediaan lahan/hunian sementara untuk RTLH terdampak  Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH  Relokasi permukiman ke  Melakukan pengelolaan RTH di kelurahan yang memungkinkan

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

Jalan

Air Minum

KONDISI FAKTUAL

 84 meter jalan mengalami kerusakan

 558 KK belum terpenuhi kebutuhan air bersih (60 liter/org/hari)

 Drainase

2582 meter drainase tidak memenuhi kualitas memadai

Halaman 15 | B A B I V

PENCEGAHAN  

Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat

 Sosialisasi Air bersih dan layak minum  Sinkronisasi perencanaan  Pengawasan dan pengendalian

 Pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada  Normalisasi sungai dan drainase

PENINGKATAN  Peningkatan Kualitas jaringan jalan lingkungan  Pembangunan Jalan lingkungan

 Penyediaan jaringan air bersih  Perbaikan jaringan distribusi  Perlindungan area tangkapan air

 Peningkatan kapasitas volume daya tampung  Rekonstruksi Jaringan drainase yang rusak

KONSEP PENANGANAN

STRATEGI PENANGANAN

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

 Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan

 Pemugaran Jalan yang mengalami kerusakan  Peremajaan jalan yang belum sesuai dengan standar teknis yang ada

 Melakukan pendampinga n terhadap masyarakat

 Konsolidasi lahan  Membangun jalan baru  Peningkatan kualitas jalan

 Melakukan pemeliharaan jaringan air minum  Melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan jaringan air minum dan sumber mata air

 Melakukan pembangunan jaringan air minum baru  Membangun sumber air minum baru  Perbaikan jaringan utama

 Pengawasan dan pengendalian air bawah tanah  Pemberdayaan masyarakat untuk kampanye hemat air

 Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi  Pengawasan dan pengendalian

 Peremajaan dengan penambahan instalasi jaringan air

 Peremajaan drainase memperbaiki kualitas dan meningkatkan drainase eksisting

 Melakukan review/penyus unan master plan drainase  Kajian rencana drainase

 Perbaikan jaringan drainase  Peningkatan jaringan drainase  Pengangkatan sedimentasi drainase

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

KONDISI FAKTUAL

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN

 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

 Pengelolaan Air Limbah

Masih terdapat rumah tangga tidak memiliki akses jamban keluarga

Halaman 16 | B A B I V

 Sosialisasi hidup sehat  Pembangunan  Penyediaan sarana septick tank yang memadai komunal  Program sanitasi  Septick tank plus berbasis masyarakat

 Pembangunan jamban keluarga  Pemberdayaan  Pembangunan masyarakat melalui septick tank Pendampingan dan komunal penyuluhan kepada  Penggunaan masyarakat tekhnologi baru, bagi solusi keterbatasan lahan

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN

terkoneksi dari  Normalisasi Kali mati hulu sampai hilir  Pengkajian teknis mikro outlet pembuangan air ke pantai  Membuat turunan perda dan atau aturan bersama terkait pembuangan sampah pada drainase  Pembebasan lahan  Melakukan pembangunan septick  Melakukan tank komunal pendampingan terhadap  Merehabilitasi kembali masyarakat septictank komunal  Melakukan program septick tank plus

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

KONDISI FAKTUAL

 Pengelolaan Sampah

Proteksi Kebakaran

656 KK tidak terjangkau pelayanan pengangkutan sampah min. 2 minggu sekali

 Belum tersedia sarana prasana proteksi kebakaran

Halaman 17 | B A B I V

PENCEGAHAN

 Pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam sistem pengelolaan persampahan  Pembentukan KSM untuk mengelola dan mengangkut sampah skala lingkungan

 Sosialisasi kepada warga  Pemberian ketrampilan pemadaman api

PENINGKATAN

 Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai  Penyediaan biaya operasional  Penambahan Mobil sampah  Bank sampah setiap kawasan

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN

 Pemberdayaan masyarakat dengan Pendampingan dan Pemberian ketrampilan  TPS Terpadu pemanfaatan  Pengadaan alat sampah operasional  Penyuluhan kepada pengangkut warga masyarakat sampah  Pembentukan lembaga pengelola sampah  Pengawasan dan pengendalian

 Penyediaan jalur  Pengidentifikasi  Pemberdayaan mobil pemadam titik-titik masyarakat dengan kebakaran pembuatan Sosialisasi kepada hidrant  Pembentukan unit warga pemadam  Penyediaan  Pemberian kebakaran skala kantong-kantong ketrampilan lingkungan dan skala air pemadam pemadaman api kawasan kebakaran

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN  Sosialisasi dan penerapan pengelolaan sampah sistem 3R  Pendampingan pengelolaan sampah dengan sistem 3R  Peningkatan sistem manajemen persampahan  Pembuatan turunan aturan perda terkait pembuangan sampah  Sosialisasi titiktitik rawan kebakaran dan titik-titik hidrant yang tersedia  Sosialisasi bahaya kebakaran

PENINGKATAN

 Pembebasan lahan  Pengadaan kendaraan motor pengangkut sampah  Melakukan pembangunan TPS terpadu

 Pembebasan Lahan  Pembangunan /pembuatan jalur evakuasi bencana  Penyediaan hidrant

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

KONDISI FAKTUAL

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN

 Melakukan Pemberdayaa n masyarakat  Melakukan Pendekatan kepada pada Pemilik Rumah  Melakukan pendampinga n masyarakat

 Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH  Menyiapkan lahan/hunian sementara RTLH akan dipugar  Relokasi ke permukiman yang layak huni

 Melakukan pendampinga n terhadap masyarakat

 Membangun jalan beton  Pembangunan jalan baru yang menghubungkan antar Kawasan  Peningkatan kualitas jalan

KAWASAN SARINA (25.93 Ha)   Bangunan

Jalan



215 Unit bangunan tidak teratur 113 Unit bangunan yang tidak layak huni Terdapat rumah tangga Berada di daerah kawasan rawan bencana

 1075 meter jalan mengalami kerusakan  1350 Kebutuhan jalan baru

Halaman 18 | B A B I V

 Pendataan bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis  Pendataan bangunan yang berada di daerah resiko bencana tinggi

 

Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat

 Rehabilitasi RTLH  Relokasi ke RUSUNAWA/rumah deret

 Peningkatan Kualitas jaringan jalan lingkungan  Pembangunan Jalan lingkungan

 Pengawasan dan pengendalian melalui penegakan perizinan hunia baru  Sosialisasi dan pendampingan masyarakat

 Pemugaran RTLH  Pembangunan permukiman yang layak huni

 Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan

 Pemugaran Jalan yang mengalami kerusakan  Peremajaan jalan yang belum sesuai dengan standar teknis yang ada  Pembangunan baru jalan

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

KONDISI FAKTUAL

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN

 Melakukan pemeliharaan jaringan air minum

 Melakukan pembangunan jaringan air minum baru  Perbaikan jaringan distribusi

lingkungan di permukiman

Air Minum

Drainase Lingkungan

 Masih terdapat rumah tangga belum terpenuhi kebutuhan air bersih (60 liter/org/hari)

 3228 meter drainase tidak memenuhi kualitas minimum

Halaman 19 | B A B I V

 Sosialisasi Air bersih dan layak minum  Perlindungan area tangkapan air

 Pemeliharaan jaringan drainase yang sudah ada  Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat

 Penyediaan jaringan air bersih

 Peningkatan kapasitas volume daya tampung  Rekonstruksi Jaringan drainase yang rusak  Normalisasi drainase, sungai

 Pengawasan dan pengendalian  Pemberdayaan masyarakat untuk kampanye hemat air

 Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi  Pengawasan dan pengendalian

 Peremajaan dengan penambahan instalasi jaringan air baru di permukiman

 Peremajaan drainase memperbaiki kualitas dan meningkatkan fungsi drainase eksisting  Membangun jaringan drainase baru di permukiman

 Melakukan review master plan drainase  Kajian rencana drainase terkoneksi dari hulu sampai hilir  Membuat turunan perda dan atau aturan bersama terkait pembuangan sampah pada drainase

 Perbaikan jaringan drainase  Peningkatan jaringan drainase  Pengangkatan sedimentasi drainase  Normalisasi  Pembangunan saluran drainase baru

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

Pengelolaan Air Limbah

KONDISI FAKTUAL  Kondisi deliniasi permukiman kumuh belum memenuhi standar kelayakan sanitasi

Pengelolaan Sampah

 721 KK tidak terjangkau pelayanan pengangkutan sampah min. 2 minggu sekali

Proteksi Kebakaran

 Belum tersedia sarana prasana proteksi kebakaran

Halaman 20 | B A B I V

PENCEGAHAN

 Sosialisasi hidup sehat

 Pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam sistem pengelolaan persampahan  Pembentukan KSM untuk mengelola dan mengangkut sampah skala lingkungan

 Sosialisasi kepada warga  Pemberian ketrampilan pemadaman api

PENINGKATAN  Pembangunan permukiman khusus dilengkapi dengan sarana sanitasi yang layak

 Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai  Penyediaan biaya operasional

 Penyediaan jalur mobil pemadam kebakaran  Pembentukan unit pemadam

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN

 Sosialisasi

PENINGKATAN

 Pembangunan prasanana sanitasi pada permukiman

 Pemberdayaan masyarakat dengan Pendampingan dan Pemberian ketrampilan  TPS Terpadu pemanfaatan  Pengadaan alat sampah operasional  Penyuluhan kepada pengangkut warga masyarakat sampah  Pembentukan lembaga pengelola sampah  Pengawasan dan pengendalian  Pengidentifikasi titik-titik  Pemberdayaan pembuatan masyarakat dengan hidrant Sosialisasi kepada warga  Penyediaan kantong-kantong

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN  Melakukan pendampingan terhadap masyarakat

 Sosialisasi dan penerapan pengelolaan sampah sistem 3R  Peningkatan sistem manajemen persampahan  Pembuatan turunan aturan perda terkait pembuangan sampah  Sosialisasi titiktitik rawan kebakaran dan titik-titik hidrant yang tersedia

PENINGKATAN  Pembangunan jamban keluarga pada permukiman

 Pembebasan lahan  Pengadaan kendaraan motor pengangkut sampah  Melakukan pembangunan TPS

 Pembebasan Lahan  Pembangunan /pembuatan jalur evakuasi bencana  Penyediaan hidrant

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

KONDISI FAKTUAL

PENCEGAHAN

PENINGKATAN kebakaran skala lingkungan

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN air pemadam kebakaran

 Pemberian ketrampilan pemadaman api

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN

 Sosialisasi bahaya kebakaran

KAWASAN TANAH MERAH INDAH (22.09 Ha)   Bangunan

Jalan



93 Unit bangunan tidak teratur 158 Unit bangunan yang tidak layak huni Terdapat rumah tangga Berada di daerah kawasan rawan bencana

 Masih terdapat jalan mengalami kerusakan  1015 Meter Kebutuhan pembangunan jalan baru

Halaman 21 | B A B I V

 Pendataan bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis  Pendataan bangunan yang berada di daerah resiko bencana tinggi

 

Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat

 Pengawasan dan pengendalian  Rehabilitasi RTLH melalui  Relokasi ke penegakan RUSUNAWA/rumah perizinan hunia deret baru  Sosialisasi dan pendampingan masyarakat

 Peningkatan  Pemberdayaan Kualitas jaringan Masyarakat dalam jalan lingkungan perencanaan dan  Pembangunan Jalan pengawasan lingkungan

 Melakukan Pemberdayaa n masyarakat  Melakukan Pendekatan kepada pada Pemilik Rumah  Melakukan pendampinga n masyarakat

 Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH  Menyiapkan lahan/hunian sementara RTLH akan dipugar  Relokasi ke permukiman yang layak huni

 Pemugaran Jalan yang mengalami kerusakan  Melakukan  Peremajaan jalan pendampingan terhadap yang belum masyarakat sesuai dengan standar teknis yang ada

 Membangun jalan beton  Pembangunan jalan baru yang menghubungkan antar Kawasan  Peningkatan kualitas jalan

 Pemugaran RTLH  Pembangunan permukiman yang layak huni

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

KONDISI FAKTUAL

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN



Air Minum

Drainase Lingkungan

 Masih terdapat rumah tangga belum terpenuhi kebutuhan air bersih (60 liter/org/hari)

 Sosialisasi Air bersih dan layak minum  Perlindungan area tangkapan air

 Pemeliharaan jaringan drainase  1752 meter yang sudah ada drainase tidak  Sosialisasi dan memenuhi Pemberdayaan kualitas minimum Masyarakat

Halaman 22 | B A B I V

 Pengawasan dan pengendalian  Penyediaan jaringan  Pemberdayaan air bersih masyarakat untuk kampanye hemat air

 Peningkatan kapasitas volume daya tampung  Rekonstruksi Jaringan drainase yang rusak  Normalisasi drainase, sungai

 Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi  Pengawasan dan pengendalian 

Pembangunan baru jalan lingkungan di permukiman  Peremajaan dengan penambahan instalasi jaringan air baru di permukiman

 Peremajaan drainase memperbaiki kualitas dan meningkatkan fungsi drainase eksisting  Membangun jaringan drainase baru di permukiman

 Melakukan pemeliharaan jaringan air minum  Melakukan review master plan drainase  Kajian rencana drainase terkoneksi dari hulu sampai hilir  Membuat turunan perda dan atau aturan bersama terkait pembuangan sampah pada drainase

 Melakukan pembangunan jaringan air minum baru  Perbaikan jaringan distribusi

 Perbaikan jaringan drainase  Peningkatan jaringan drainase  Pengangkatan sedimentasi drainase  Normalisasi  Pembangunan saluran drainase baru

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan Sampah

Proteksi Kebakaran

KONDISI FAKTUAL

 174 KK Tidak terakses sistem air limbah sesuai standar

PENCEGAHAN  Sosialisasi hidup sehat

PENINGKATAN  Pembangunan permukiman khusus dilengkapi dengan sarana sanitasi yang layak

 430 KK tidak terjangkau pelayanan pengangkutan sampah min. 2 minggu sekali

 Pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam sistem pengelolaan persampahan  Pembentukan KSM untuk mengelola dan mengangkut sampah skala lingkungan 

 Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai  Penyediaan biaya operasional

 Belum tersedia sarana prasana proteksi kebakaran

 Sosialisasi kepada warga  Pemberian ketrampilan pemadaman api

 Penyediaan jalur mobil pemadam kebakaran  Pembentukan unit pemadam kebakaran skala lingkungan

Halaman 23 | B A B I V

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN  Sosialisasi hidup sehat

 Pemberdayaan masyarakat dengan Pendampingan dan Pemberian ketrampilan pemanfaatan sampah  Penyuluhan kepada warga masyarakat  Pembentukan lembaga pengelola sampah  Pengawasan dan pengendalian  Pemberdayaan masyarakat dengan Sosialisasi kepada warga  Pemberian ketrampilan pemadaman api

PENINGKATAN  Pembangunan prasanana sanitasi pada permukiman

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN  Melakukan pendampingan terhadap masyarakat

PENINGKATAN  Pembangunan jamban keluarga pada permukiman

 TPS Terpadu  Pengadaan alat operasional pengangkut sampah 

 Sosialisasi dan penerapan pengelolaan sampah sistem  Pembebasan lahan 3R  Pengadaan kendaraan  Peningkatan motor pengangkut sistem sampah manajemen  Melakukan persampahan pembangunan TPS  Pembuatan turunan aturan perda terkait pembuangan sampah

 Pengidentifikasi titik-titik pembuatan hidrant  Penyediaan kantong-kantong

 Sosialisasi titiktitik rawan kebakaran dan titik-titik hidrant yang tersedia

 Pembebasan Lahan  Pembangunan /pembuatan jalur evakuasi bencana  Penyediaan hidrant

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

KONDISI FAKTUAL

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN air pemadam kebakaran

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN

 Sosialisasi bahaya kebakaran

KAWASAN AMBAN (31.40 Ha)

 Bangunan

Jalan



180 Unit bangunan tidak teratur 421 Unit bangunan yang tidak layak huni

 Masih terdapat jalan mengalami kerusakan  721 Meter Kebutuhan pembangunan jalan baru

Halaman 24 | B A B I V

 Pendataan bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis  Pendataan bangunan yang berada di daerah resiko bencana tinggi

 

Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pendampingan Masyarakat

 Rehabilitasi RTLH  Relokasi ke Rusunawa

 Peningkatan Kualitas jaringan jalan lingkungan  Pembangunan Jalan lingkungan  Penyediaan aksesoris jalan  Penyediaan penerangan jalan

 Pengawasan dan pengendalian melalui penegakan perizinan hunia baru  Sosialisasi dan pendampingan masyarakat

 Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan

 Melakukan Pemberdayaa n masyarakat  Melakukan Pendekatan kepada pada Pemilik Rumah  Melakukan pendampinga n masyarakat

 Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH  Menyiapkan lahan/hunian sementara RTLH akan dipugar  Relokasi ke permukiman yang layak huni

 Pemugaran Jalan yang mengalami kerusakan  Melakukan  Peremajaan jalan pendampingan terhadap yang belum masyarakat sesuai dengan standar teknis yang ada

 Membangun jalan beton  Pembangunan jalan baru yang menghubungkan antar Kawasan  Peningkatan kualitas jalan

 Pemugaran RTLH  Pembangunan permukiman yang layak huni

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

KONDISI FAKTUAL

PENCEGAHAN

PENINGKATAN

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN 

Air Minum

Drainase Lingkungan

 Masih terdapat 543 KK belum terpenuhi kebutuhan air bersih (60 liter/org/hari)

 Sosialisasi Air bersih dan layak minum  Perlindungan area tangkapan air

 382 meter  Pemeliharaan drainase tidak jaringan drainase memenuhi yang sudah ada kualitas minimum  Sosialisasi dan  6086 meter Pemberdayaan drainase tidak Masyarakat terpelihara

Halaman 25 | B A B I V

 Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi  Pengawasan dan pengendalian

PENCEGAHAN

 Peremajaan drainase memperbaiki kualitas dan meningkatkan fungsi drainase eksisting  Membangun jaringan drainase baru di permukiman

PENINGKATAN  Penyediaan penerangan jalan lingkungan dan rambu

Pembangunan baru jalan lingkungan di permukiman

 Penyediaan jaringan  Pengawasan dan  Peremajaan air bersih pengendalian dengan  Pemanfaatan penambahan  Pemberdayaan jaringan distribusi instalasi jaringan masyarakat untuk existing yang air baru di kampanye hemat operasional permukiman air

 Peningkatan kapasitas volume daya tampung  Rekonstruksi Jaringan drainase yang rusak  Normalisasi drainase, sungai

STRATEGI PENANGANAN

 Melakukan pemeliharaan jaringan air minum  Melakukan review master plan drainase  Kajian rencana drainase terkoneksi dari hulu sampai hilir  Membuat turunan perda dan atau aturan bersama terkait pembuangan sampah pada drainase

 Melakukan pembangunan jaringan air minum baru  Perbaikan jaringan distribusi

 Perbaikan jaringan drainase  Peningkatan jaringan drainase  Pengangkatan sedimentasi drainase  Normalisasi  Pembangunan saluran drainase baru 

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

KONDISI FAKTUAL

Pengelolaan Air Limbah

 22 KK Tidak terakses sistem air limbah sesuai standar  76 KK Sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis

Pengelolaan Sampah

 480 KK tidak terjangkau pelayanan pengangkutan sampah min. 2 minggu sekali

Proteksi Kebakaran

 Belum tersedia sarana prasana proteksi kebakaran

Halaman 26 | B A B I V

PENCEGAHAN

 Sosialisasi hidup sehat

 Pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam sistem pengelolaan persampahan  Pembentukan KSM untuk mengelola dan mengangkut sampah skala lingkungan

 Sosialisasi kepada warga  Pemberian ketrampilan pemadaman api

PENINGKATAN

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN

PENINGKATAN

 Pembangunan permukiman khusus dilengkapi dengan sarana sanitasi yang layak

 Sosialisasi hidup sehat

 Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai  Penyediaan biaya operasional

 Pemberdayaan masyarakat dengan Pendampingan dan Pemberian ketrampilan  TPS Terpadu pemanfaatan  Pengadaan alat sampah operasional  Penyuluhan kepada pengangkut warga masyarakat sampah  Pembentukan lembaga pengelola sampah  Pengawasan dan pengendalian

 Penyediaan jalur mobil pemadam kebakaran  Pembentukan unit pemadam

 Pemberdayaan  Pengidentifikasi masyarakat dengan titik-titik Sosialisasi kepada pembuatan warga hidrant

 Pembangunan prasanana sanitasi pada permukiman

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN  Melakukan pendampingan terhadap masyarakat

PENINGKATAN

 Pembangunan jamban keluarga pada permukiman

 Sosialisasi dan penerapan pengelolaan sampah sistem  Pembebasan lahan 3R  Pengadaan kendaraan  Peningkatan motor pengangkut sistem sampah manajemen  Melakukan persampahan pembangunan TPS  Pembuatan turunan aturan perda terkait pembuangan sampah  Pembebasan Lahan  Sosialisasi titik Pembangunan titik rawan /pembuatan jalur kebakaran dan evakuasi bencana titik-titik  Penyediaan hidrant

KEBUTUHAN PENANGANAN ASPEK

KONDISI FAKTUAL

PENCEGAHAN

PENINGKATAN kebakaran skala lingkungan

Halaman 27 | B A B I V

KONSEP PENANGANAN PENCEGAHAN  Pemberian ketrampilan pemadaman api

PENINGKATAN  Penyediaan kantong-kantong air pemadam kebakaran

STRATEGI PENANGANAN PENCEGAHAN hidrant yang tersedia  Sosialisasi bahaya kebakaran

PENINGKATAN

Gambar 4.3 Peta Penanganan Skala Kawasan (Teluk Sawaibu)

Halaman 28 | B A B I V

Gambar 4.4 Peta Penanganan Skala Kawasan (Teluk Wosi)

Halaman 29 | B A B I V

Gambar 4.5 Peta Penanganan Skala Kawasan (Amban)

Halaman 30 | B A B I V

4.2

Konsep Pengembangan Permukiman Permukiman yang layak huni didefinisikan sebagai lingkungan tempat

tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

penghidupan. Hal ini menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman.

Konsep pengembangan yang dimaksud disini merupakan perencanaan

yang telah ada untuk pengembangan kawasan permukiman kumuh yang dapat ditinjau dari beberapa dokumen perencanaan di tingkat kabupaten, kecamatan,

maupun kelurahan. Dengan mengetahui konsep pengembangan tersebut, maka dapat dilakukan sinkronisasi antara konsep penanganan yang dirumuskan sebelumnya dengan konsep pengembangan yang terdapat di beberapa dokumen

perencanaan lainnya. Dengan demikian, adanya sinkronisasi itu diharapkan perencanaan nantinya dapat dijalankan secara Bersama.

Agar penanganan yang dilakukan nantinya dapat merubah wajah

kawasan kumuh dan memperkuat identitas atau visi kota maka perlu dibuat gagasan/konsep

pengembangan

untuk

masing-masing

kawasan

dengan

menentukan tema pengembangan kawasan. Misalkan, kawasan di tepian pantai,

direncanakan dengan konsep Waterfront City, di tepian sungai dengan konsep Riverfront, dan menerapkan konsep-konsep lainnya sesuai karakteristik kawasan.

Beberapa Konsep Umum pengembangan kawasan permukiman kumuh meliputi; a) Konsep peremajaan dan perbaikan kawasan permukiman terutama

pada area permukiman yang mengalami penurunan kualitas hunian dan lingkungannya.

b) Konsep permukiman kembali pada kawasan squatter terutama daerah pesisir dan pada permukiman diatas lahan pemerintah.

c) Konsep Konservasi Lingkungan (kawasan Pesisir dan kawasan penyangga (tepi hutan lindung)

d) Konsep Konektivitas internal dan eksternal Halaman 31 | B A B I V

e) Konsep rekstrukturisasi pola-pola permukiman yang tidak sustain dan terintegrasi

f) Konsep penerapan fungsi mixed-use fasilitas ekonomi serta pengembangan

sktor

ekonomi

(pelaku,

kemitraan) untuk menunjang livelihood.

kelembagaan,

dan

g) Konsep pembangunan lingkungan (neighborhood) dalam kerangka pembangunan kawasan.

h) Konsep wisata kota yang berwawasan lingkungan (eco-city View).

Adapun

Prinsip

pengembangan/penataan

permukiman

yang

perlu

diperhatikan adalah : 1. Memperhatikan dimensi lingkungan, sosial dan kultural masyarakat perkotaan, untuk mewujudkan keteraturan kawasan,

2. Mewujudkan prinsip-prinsip keadilan antar dan lintas generasi dalam kawasan permukiman;Kawasan permukiman harus mempunyai â&#x20AC;&#x153;ciriâ&#x20AC;? / â&#x20AC;&#x153;identitasâ&#x20AC;?, sebagai lingkungan hunian yang teratur, bersih dan sehat,

3. Memenuhi kebutuhan pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman 4. Desain

kawasan

yang

kreatif

prilaku/budaya penghuni kawasan

dan

mampu

mendukung

perubahan

5. Terbangunnya Komitmen Pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder lain dalam mewujudkan permukiman perkotaan yang teratur, bersih dan sehat

Kriteria pokok pengembangan kawasan permukiman di kota pantai adalah:

a. Perlu keselarasan pembangunan untuk kepentingan pribadi (private) dan umum.

b. Perlu memperhatikan tata air, budaya lokal serta kepentingan umum.

c. Pengembangan kawasan permukiman dapat dibedakan atas kawasan permukiman penduduk asli dan kawasan permukiman baru.

d. Pada permukiman/perumahan nelayan harus dilakukan upaya penataan dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kawasan. Penempatan

Halaman 32 | B A B I V

perumahan nelayan baru hendaknya disesuaikan dengan potensi sumber daya sekitar dan â&#x20AC;&#x153;marketâ&#x20AC;? hasil budidaya perikanan.

e. Program pemanfaatan kawasan yang dapat diterapkan untuk kawasan

permukiman penduduk asli (lama) antara lain: revitalisasi/penataan bangunan, penyediaan utilitas, penanganan sarana air bersih, air limbah dan persampahan, penyediaan dermaga perahu, serta pemeliharaan drainase.

f. Program pemanfaatan kawasan yang dapat diterapkan untuk kawasan permukiman baru antara lain : penataan bangunan dengan memberi ruang untuk public access ke badan air, pengaturan pengambilan air tanah, reklamasi,

pengaturan batas sempadan dari badan air, program penghijauan sempadan, dan lain-lain.

Sesuai dengan kesepakatan dengan pertimbangan karakteristik tiap

kawasan maka dapat dirumuskan konsep pengembangan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

Halaman 33 | B A B I V

Tabel 4.3 Konsep Pengembangan Kawasan Permukiman NO NAMA KAWASAN

LOKASI

KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN

TELUK SAWAIBU

1.

Halaman 34 | B A B I V

Kelurahan Sanggeng, Kelurahan Manokwari Barat dan Kelurahan Padarni

Water Front City (berfungsi Mixed Use dan perlindungan kawasan)

ARAH PENGEMBANGAN KAWASAN 1. Penataan Permukiman Pesisir (bangunan dan lingkungan) 2. Penyediaan sarana dan prasarana dasar berstandar 3. Pengembangan Ikon Kawasan 4. Integrasi fasilitas eksisting di Kawasan 5. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat 6. Mitigasi Resiko bencana

KONSEP PENATAAN PERMUKIMAN

Konsep Penataan Kawasan Permukiman diarahkan untuk mendukung konsep pengembangan kawasan antara lain : 1. Penataan dan Rehabilitasi Permukiman di daerah pesisr maupun permukiman diatas air 2. Reklamasi 3. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung penataan permukiman (talud, jalan lingkungan, drainase, jembatan, jalur pedestrian, Air Bersih, MCK dan sanitasi, jalur dan rambu evakuasi, serta sarana pengelolaan sampah skala lingkungan.

4. Penyediaan Dermaga Kapal 5. Penyediaan dan Perbaikan RTH/RTP Multifungsi (ramah anak, parkir dan event) 6. Penyediaan Fasilitas CafĂŠ/ Toko Sovenir 7. Revitalisasi Kali 8. Penghijauan Kawasan (Penanaman Mangrove/Bakau

TELUK WOSI

2.

Kelurahan Wosi dan Kelurahan Sanggeng

Water Front City (Pendukung Kawasan Pusat Perdagangan, transportasi, dan Pariwisata Terpadu)

Pengembangan Pantai Wosi sebagai Destinasi Wisata Baru Perkotaan Manokwari dengan Kegiatan Ruang terbuka Publik/Taman Keluarga, Sport Center, dan Area Edukasi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

3.

SARINA

-

Kelurahan Manokwari Timur

Pengembangan Permukiman Pesisir sebagai kawasan wisata dan Pengembangan Permukiman Pendukung Taman Wisata Alam Gunung Meja

Peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman sebagai pintu utama Taman Wisata - Peningkatan kawasan permukiman di pesisir sebagai kawasan wisata - Pengembangan fasilitas pendukung Taman Wisata Alam Gunung Meja

2.

3.

4.

5.

6.

Halaman 35 | B A B I V

Reklamasi dan RTP/RTH Rencana Jalan Akses menuji Bandara Ruang Terbuka Publik serbaguna (Plaza) Outdoor Gym Taman Bermain Anak Area Parkir Pujasera Warga Lokal Landmark/ Icon Kawasan Revitalisasi Muara Kali Wosi Pembangunan Jalan Inspeksi sebagai pembatas perkembangan pesisir Revitalisasi Pasar Wosi Revitalisasi kawasan DAS Kali Dingin Penataan Permukiman berbasis kearifan lokal yang diarahkan untuk mendukung kegiatan wisata di Taman Wisata Alam Gunung Meja (aksesibilitas menuju Taman Wisata Alam Gunung Meja) Penataan dan Rehabilitasi Permukiman di daerah pesisr maupun permukiman diatas air Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung penataan permukiman (talud, jalan lingkungan, drainase, jembatan, jalur pedestrian, Air Bersih, MCK dan sanitasi, jalur dan rambu evakuasi, serta sarana pengelolaan sampah skala lingkungan.

Penyediaan dan Perbaikan RTH/RTP Multifungsi (ramah anak, parkir dan event) Penyediaan Fasilitas CafĂŠ/ Toko Sovenir Penghijauan Kawasan (Penanaman Mangrove/Bakau

4.

Pengembangan infrastruktur  Pengembangan ,jalur transportasi  Pengembangan obyek wisata (Bumi Perkemahan, Hiking)  Permukiman yang hijau untuk menghidupkan suasana hijau dan ramah lingkungan.

TANAH MERAH INDAH



Kampung Udopi, Kampung Inggramui, Kampung Binerauw, Kampung Soribo dan Kelurahan Wosi

Kawasan Wisata Alam

AMBAN

5.

Halaman 36 | B A B I V

Kelurahan Amban

Penataan Kawasan pendukung Pusat Pendidikan berbasir Sumber Daya Lokal

 Peningkatan infrastruktur dasar  Pengembangan jalur transportasi  Permukiman yang hijau untuk menghidupkan suasana hijau dan ramah lingkungan  Mendukung pengembangan sport center di UNIPA  Mengarahkan penggunaan lahan lokal sebagai pusat penelitian Agriculture dan Peternakan

1. Penataan Permukiman yang diarahkan tanpa menghalangi view/ pemandangan kota, 2. Penataan Permukiman yang diarahkan untuk mewujudkan permukiman yang aman, nyaman ramah lingkungan dan layak huni 3. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung penataan permukiman (talud, jalan lingkungan, drainase, jembatan, jalur pedestrian, Air Bersih, MCK dan sanitasi, jalur dan rambu evakuasi, serta sarana pengelolaan sampah skala lingkungan.

4. Penyediaan dan Perbaikan RTH/RTP Multifungsi (ramah anak, parkir dan event) 5. Penyediaan Fasilitas Café/ Toko Sovenir 1. Penataan Permukiman yang diarahkan untuk mewujudkan permukiman yang nyaman, aman dan ramah lingkungan dan layak huni 2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung penataan permukiman (talud, jalan lingkungan, drainase, jembatan, jalur pedestrian, Air Bersih, MCK dan sanitasi, jalur dan rambu evakuasi, serta sarana pengelolaan sampah skala lingkungan.

3. Penyediaan dan Perbaikan RTH/RTP Multifungsi (ramah anak, parkir dan event) 4. Penghijauan Kawasan

4.3

Konsep Pencegahan Permukiman Kumuh Permukiman yang layak huni didefinisikan sebagai lingkungan Sesuai

dengan UU No 1 Tahun 2011 pasal 95, upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya permukiman kumuh dapat dilakukan melalui : A.

Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)

1.

Tahap Perencanaan Pengawasan dan pengendalian terkait perijinan dimana pengawasan dan

pengendalian dilakukan terhadap rencana pengembangan perumahan dan permukiman, mencakup perijinan terhadap :    

Ijin Prinsip Ijin Lokasi

Ijin Penggunaan pemanfaatan tanah



Ijin mendirikan bangunan

2.

Tahap Pembangunan

Ijin lainnya

Pengawasan dan pengendalian terkait kelayakan teknis dalam hal ini

pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap kelayakan teknis pembangunan

8 indikator kumuh yang meliputi pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis.

3.

Tahap Pemanfaatan Pengawasan dan pengendalian terkait kelayakan fungsi untuk menjadikan

suatu kondisi yaitu :  

kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan fungsinya

kondisi keberfungsian bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) bangunan beserta PSU tidak mengurangi keberfungsiannya

Halaman 37 | B A B I V

B.

Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan dua hal yaitu

pendampingan dan pelayanan informasi.

1.

Pendampingan Ada 3 hal penting yang harus dilakukan dalam proses pendampingan

diantaranya adalah sebagai beikut : ď&#x201A;ˇ

Penyuluhan

Merupakan

kegiatan

untuk

memberikan

informasi

dalam

meningkatkan

pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh ď&#x201A;ˇ

Pembimbingan

Pembimbingan merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait

pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh ď&#x201A;ˇ

Bantuan teknis

Bantuan teknis dibagi menjadi 2 yaitu bantuan teknis yang bersifat fisik diarahkan

pada upaya pemeliharaan/perbaikan atau melengkapi komponen fisik yang

menjadi parameter kekumuhan. Sedangkan bantuan teknis yang bersifat non fisik

diarahkan pada kegiatan penyusunan elemen software dan perencanaan meliputi fasilitasi penyusunan perencanaan, norma, standar, prosedur dan kriteria penguatan kapasitas kelembagaan, kerjasama pemerintah dengan swasta.

2.

Pelayanan informasi

Pelayanan informasi yang diberikan meliputi informasi baik melalui media elektronik, cetak maupun secara langsung kepada masyarakat terkait dengan :

Halaman 38 | B A B I V

   

Rencana tata ruang

Penataan bangunan dan lingkungan Perijinan

Standar perumahan dan permukiman

Pencegahan permukiman kumuh dapat dikatakan berhasil apabila : 1)

Infrastruktur dasar (8 indikator) permukiman memenuhi persyaratan

2)

Permukiman memiliki PSU yang lengkap dan memenuhi kelayakan teknis

3) 4) 5) 6) 7) 8)

kelayakan teknis dan kelayakan fungsi serta kelayakan fungsi

Masyarakat dan aparat kelurahan/desa memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman

Terbangunnya PHBS ( Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Misalnya :

tidak membuang sampah di selokan, tidak melakukan pencemaran terhadap sumber air minum, dll

Tim O & P berjalan optimal

Kawasan permukiman secara visual teratur, tertata dan asri

Terbangunnya kolaborasi untuk mencegah tumbuhnya kawasan kumuh baru

dan lain-lain

Keseluruhan dari kegiatan pencegahan ini adalah kawasan permukiman

tetap terjaga kualitas permukimannya dan tidak berubah menjadi permukiman kumuh baru.

4.4

Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Sampai Dengan Pencapaian Kota Bebas Kumuh Dalam Skala Kota Dalam upaya mencapai terwujudnya program bebas kumuh di tahun

2022 di Kabupaten Manokwari, maka Strategi Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Manokwari yaitu:

Halaman 39 | B A B I V

1. Peningkatan kualitas permukiman kumuh

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman perkotaan sesuai dengan karakteristiknya.

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur permukiman perkotaan.

4. Mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya buatan

5. Pembangunan kawasan permukiman baru dengan pelayanan infrastruktur yang layak dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

6. Meningkatkan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan

Terkait dengan hal tersebut dibutuhkan komitmen bersama diantara

stakeholder di Kabupaten Manokwari untuk bersama-sama membangun permukiman dan infrastruktur permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari khusunya di distrik manokwari barat agar tercapai masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, sehingga setiap tahapan pembangunan permukiman

dan infrastruktur permukiman harus jelas arah atau sasaran. Mengingat target

utama penanganan kawasan kumuh ini adalah 0%, maka perlu ada target atau

sasaran yang harus tercapai dalam tiap tahun perencanaanya sehingga apa yang menjadi dari tujuan perencanaan pembangunan permukiman dan infrastruktur

dapat tercapai sesuai apa yang diharapkan bersama. Adapun target atau sasaran yang hendak di capai dalam program tiga tahunan sebagai berikut : a. Tahun Pertama (2020)

Tersusun keterpaduan penanganan kawasan kumuh yang jelas serta didukung dengan basis data yang akurat dan pendanaan yang jelas

b. Tahun Kedua (2021)

Terpenuhinya kebutuhan dasar dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari

c. Tahun Ketiga (2022)

Terwujudnya kawasan permukiman yang layak huni dan bebas kumuh di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari

Halaman 40 | B A B I V

Tabel 4.4 Strategi Bebas Kumuh No

Tujuan

Kebijakan

Sasaran

Strategi

a. Meningkatkan pengawasan pembangunan permukiman baru oleh pihak pengembang b. Meningkatkan peran dan fungsi tata ruang dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan c. Meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur

1. Terpadunya pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dengan rencana tata ruang 2. Tersusunnya arah perencanaan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

a. Meningkatkan kualitas SDM b. Meningkatkan fungsi lembaga/badan pengawas rencana tata ruang c. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan

a. Menciptakan tata kelola pengelolaan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman b. Mewujudkan iklim investasi pembangunan infrastruktur dan permukiman c. Meningkatkan pembangunan infratruktur permukiman di seluruh wilayah perkotaan Kabupaten Manokwari secara komprehensif

1. Terpenuhinya backlog kebutuhan rumah 2. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur permukiman 3. Terjalinnya kerjasama kemitraan pengelolaan infrastruktur permukiman 4. Tersusunnya regulasi pengaturan dan pengendalian pembangunan permukiman baru

a. Meningkatkan pembangunan rusunawa. b. Meningkatkan pembangunan permukiman baru c. Meningkatkan pelayanan public terhadap pengelolaan air minum dan sampah d. Menyediakan sarana pendukung pengelolaan

Tahun Pertama (2020) I

Tersusun keterpaduan penanganan kawasan kumuh yang jelas serta didukung dengan basis data yang akurat dan pendanaan yang jelas

Tahun Kedua (2021) II

Terpenuhinya kebutuhan dasar dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman di seluruh wilayah perkotaan Kabupaten Manokwari

Halaman 41 | B A B I V

No

Tujuan

Kebijakan d. Meningkatkan peran dan fungsi infrastruktur permukiman secara maksimal e. Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur permukiman yang sudah ada. f. Meningkatkan pengendalian perubahan alih fungsi lahan g. Mengembangkan tekhnologi tepat guna dan ramah lingkungan

Sasaran 5. Tersedianya teknologi tepat guna dan ramah lingkungan

Tahun Ketiga (2022) I

Terwujudnya Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Bebas Kumuh di seluruh wilayah Perkotaan Kabupaten Manokwari

Halaman 42 | B A B I V

a. Meningkatkan pembangunan permukiman baru b. Meningkatkan kualitas hunian tidak layak huni c. Meningkatkan daya beli rumah d. Meningkatan penataan kawasan permukiman e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman

1. Terwujudnya pembangunan kawasan baru 2. Terwujudnya penataan kawasan permukiman kumuh di perkotaan 3. Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat MBR

Strategi sampah dan sanitasi yang memadai e. Menyiapkan sumber daya manusia yang handal f. Menyusun regulasi pengaturan dan pengendalian pembangunan permukiman baru g. Mengembangkan alternatif baru pengelolaan sampah dan sanitasi h. Menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak swasta pengadaan dan pengelolaan air minum dan sampah a. Menggalakan pembangunan rusunawa. b. Meningkatkan pemerataan pembangunan kawasan permukiman baru c. Menyediakan lingkungan siap bangunan beserta infrastruktur pendukungnya d. Memberikan intensif dan disintensif bagi para pelaku

No

Tujuan

Kebijakan f. Meningkatkan jaringan pelayanan dan distribusi infrastruktur permukiman g. Meningkatkan peran aktif swasta dan peran serta masyarakat h. Meningkatkan kerjasama antar intansi, lembaga dan kementerian

Sasaran 4. Tercukupinya kebutuhan tempat tinggal (rumah) 5. Terlaksananya pembangunan infrastruktur permukiman di kawasan baru dan kawasan permukiman kumuh 6. Terjalinnya kerjasama antar instansi-lembaga dan kementerian dalam upaya menangani kawasan permukiman kumuh 7. Tersusunnya peran serta swasta dalam penanganan kawasan permukiman kumuh dan pembangunan kawasan baru 8. Tersusunnya peran serta masyarakat

Strategi

e. f.

g. h. i. j. k.

l.

Halaman 43 | B A B I V

pembangunan rumah (developer) Meningkatkan pelayanan perizinan pendirian kawasan permukiman baru Meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi di kawasan permukiman kumuh Mengembangkan alternatif baru sumber air minum Meningkatkan pelayanan infrastruktur persampahan dan pengelolaan sampah Mengembangkan alternatif baru pengelolaan sampah dan sanitasi Mengembangkan alternatif baru sumber-sumber air baku Meningkatkan kondisi jaringan jalan dan drainase di kawasan permukiman kumuh Meningkatkan kegiatan rehap rumah tidak layak huni

No

Tujuan

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2019

Halaman 44 | B A B I V

Kebijakan

Sasaran

Strategi m. Menggalakan kegiatan penghijauan di tingkat lingkungan n. Menggalakan pemberdayaan masyarakat kawasan permukiman kumuh o. Menjalin kerjasama dengan swasta p. Menjalin kerjasama antar instansi-lembaga dan kementerian

4.5 Penetapan Kawasan Prioritas Penetapan kawasan prioritas tentunya dengan mempertimbangkan

beberapa hal diantaranya adalah kawasan dengan permasalahan yang paling menonjol sesuai dengan tujuh indikator. Dalam penetapan kawasan prioritas

dilakukan dengan superimposed antara peta-peta tematik (kondisi perumahan, kondisi pelayanan air minum, sanitasi, jalan, drainase, dan pelayanan dasar seperti

kesehatan, pendidikan, transportasi, dsb) Hal tersebut dilakukan melalui proses

diskusi kelompok atau diskusi kelompok terarah dengan menggunakan peta peta hasil penetapan/clustering kawasan. Dari diskusi tersebut menghasilkan lokasi kawasan prioritas yang disepakati secara Bersama oleh Pokja PKP. penilaian pemilihan kawasan prioritas pengembangan, antara lain: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kriteria

Termasuk dalam kawasan strategis kabupaten manokwari

Kawasan yang memiliki Potensi sumberdaya lokal yang lebih tinggi, apabila

potensi tersebut didayagunakan, diperkirakan dapat menjadi triger (pemicu) perkembangan pembangunan fisik, spasial dan ekonomi kelurahan;

Kawasan yang memiliki persoalan-persoalan pembangunan (social, ekonomi dan lingkungan) yang mendesak untuk ditangani (urgent); Kawasan potensi atau rawan bencana alam.

Terdapat potensi pengembangan kawasan yang dapat menunjang dan berdampak terhadapap wilayah di luar kawasan.

Berdasarkan hal tersebut diatas telah dilakukan Fokus Group Discussion

(FGD), dan pada diskusi tersebut menghasilkan konsep sesuai hasil sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Manokwari, bahwa penanganan

kawasan permukiman kumuh diarahkan untuk penanganan pusat perkotaan sebagai wajah kota. Dengan pertimbangan tersebut telah dirumuskan urutan penanganan prioritas Tahap I sampai dengan tahap IV sebagai berikut :

Halaman 45 | B A B I V

Tabel 4.5 Urutan Kawasan Prioritas NO 1 2 3 4 5

KAWASAN

Teluk Sawaibu Amban Teluk Wosi Sarina Tanah Merah Indah

LUAS KAWASAN

JUMLAH KELURAHAN/KAMPUNG

50,49 Ha 31.40 Ha 36.90 Ha 25.93 Ha 22.09 Ha

3 Kelurahan

URUTAN PRIORITAS I

1 Kelurahan 2 Kelurahan

II

1 Kelurahan

III

1 Kelurahan/4 Kampung

IV

4.6

Rencana Penangan Kawasan Prioritas

4.6.1

Kawasan Teluk Sawaibu Kawasan Teluk Sawaibu yang mana 1 kawasan ini tergabung dalam 3

Kelurahan yakni Kelurahan Padarni, Kelurahan Manokwari Barat dan Kelurahan

Sanggeng. Konsep Penganganan Kawasan Teluk Sawaibu ( Luas 50.49 Ha) yaitu Konsep Water Front City berfungsi Mixed Use dan perlindungan kawasan

Gambar 4.6 Peta Administrasi Kawasan Teluk Sawaibu Halaman 46 | B A B I V

Untuk membantu konsentrasi penyelesaiakan kawasan dibentuk

menjadi 4 blok/ segmen sebagai berikut.

Gambar 4.7 Pembagian Blok Kawasan Teluk Sawaibu

Adapun arah pengembangan kawasannya yaitu :

a) Penataan Permukiman Pesisir (bangunan dan lingkungan) b) Penyediaan sarana dan prasarana dasar berstandar c) Pengembangan Ikon Kawasan

d) Integrasi fasilitas eksisting di Kawasan

e) Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat f) Mitigasi Resiko bencana

Halaman 47 | B A B I V

Penataan Blok 1

Penataan Blok 2

Halaman 48 | B A B I V

Penataan Blok 3

Penataan Blok 4

Halaman 49 | B A B I V

Visualisasi Penanganan Kawasan Teluk Sawaibu

Gambar 4.8 Visualisasi Kawasan Teluk Sawaibu

Halaman 50 | B A B I V

4.6.2

Kawasan Amban Kawasan Amban terdiri dari 1 Kelurahan yakni Kelurahan Amban,

Konsep Penganganan Kawasan Amban ( Luas 31,40) yaitu Penataan Kawasan pendukung Pusat Pendidikan berbasir Sumber Daya Lokal.

Gambar 4.9 Peta Administrasi Kawasan Amban

Untuk membantu konsentrasi penyelesaian kawasan dibentuk menjadi 2

blok/ segmen sebagai berikut.

Halaman 51 | B A B I V

Gambar 4.10 Pembagian Blok Kawasan Amban

Adapun arah pengembangan kawasannya yaitu :  Peningkatan infrastruktur dasar

 Pengembangan jalur transportasi  Permukiman yang hijau lingkungan

untuk menghidupkan suasana hijau dan ramah

 Mendukung pengembangan sport center di UNIPA

 Mengarahkan penggunaan lahan lokal sebagai pusat penelitian Agriculture dan Peternakan

Halaman 52 | B A B I V

Penataan Blok 1 Dowansiba

Penataan Blok 2 Mulyono

Halaman 53 | B A B I V

Halaman 54 | B A B I V

Visualisasi Penanganan Kawasan Amban

Gambar 4.11 Pembagian Blok Kawasan Amban

Halaman 55 | B A B I V

4.6.3

Kawasan Teluk Wosi Kawasan Teluk Wosi terdiri dari 2 Kelurahan yakni Kelurahan Wosi dan

Sanggeng. Konsep Penganganan Kawasan Wosi ( Luas 39,90 Ha) yaitu Water Front City (Kawasan Perdagangan dan Pariwisata Terpadu)

Gambar 4.12 Peta Administrasi Kawasan Teluk Wosi

Halaman 56 | B A B I V

Gambar 4.13 Pembagian Blok Kawasan Teluk Wosi

Adapun arah pengembangan kawasannya yaitu :

Pengembangan Pantai Wosi sebagai Destinasi Wisata Baru Perkotaan Manowkari dengan Kegiatan Taman Keluarga, Sport Center, dan Area Edukasi.

Halaman 57 | B A B I V

Penataan Blok 1

Penataan Blok 2

Halaman 58 | B A B I V

Penataan Blok 3

Penataan Blok 4

Halaman 59 | B A B I V

BAB V RENCANA AKSI PROGRAM DAN MEMORANDUM PROGRAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

Halaman 1 | B A B V

Bab ini menguraikan berbagai rencana aksi dalam peningkatan mencegah

tumbuhnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas kawasan kumuh

perkotaan di Kabupaten Manokwari. Rencana pencegahan terhadap tumbuhnya

kawasan kumuh baru harus menjadi perhatian yang besar selain meningkatkan

kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang ada. Hal ini tidak dapat

diabaikan begitu saja karena berfokus pada peningkatan kualitas tanpa berusaha

mencegah munculnya kawasan kumuh baru sama saja dengan menciptakan kawasan kumuh yang baru. Oleh sebab itu, perlu diselidiki setiap aspek dalam kawasan permukiman eksisting yang dapat menjadi potensi munculnya kawasan kumuh baru.

Rencana aksi pencegahan berupaya untuk mengakomodir seluruh

kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan fisik dan non fisik. Bila

kegiatan fisik terkait erat dengan hal-hal yang sangat tampak nyata (tangible) maka kegiatan non fisik terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun pola pikir atau pemberdayaan (empowerment) masyarakat seperti pendampingan atau sosialisasi. Berikut ini rencana aksi pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru, yaitu:

5.1 Rencana Aksi Program Merupakan rencana kegiatan pencegahan dan peningkatan permukiman

kumuh yang pada kawasan permukiman kumuh periode tahun 2020 hingga 2024

dalam cakupan skala kelurahan dan kawasan yang meliputi kegiatan pembangunan prasarana sarana dasar permukiman, pengendalian kawasan hingga pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah gambaran programnya:

Halaman 2 | B A B V

Tabel 5.1 Indikasi Program Periode Tahun 2020 hingga Tahun 2024 Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Manokwari

Halaman 3 | B A B V

Halaman 4 | B A B V

Halaman 5 | B A B V

Halaman 6 | B A B V

Halaman 7 | B A B V

Halaman 8 | B A B V

5.2 Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Rencana Aksi Program Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh

Merupakan rencana aksi pada 3 (tiga) kawasan prioritas terpilih yaitu kawasan teluk Sawaybu, kawasan Teluk

Wosi dan Kawasan Amban. Masing-masing kawasan memiliki konsep pengembangan yang berbeda sesuai dengan karakteristik kawasan, berikut adalah rencana aksi pada masing-masing kawasan.

5.2.1 Kawasan Teluk Sawaibu

Dengan konsep pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh yang diarahkan kepada pemanfaatan potensi laut

dalam peningkatan Penghidupan Masyarakat Pesisir untuk Mendukung Rencana pengembangan kawasan Water Front City.

Dengan strategi peningkatan kawasan antara lain :

1. Relokasi permukiman pada lahan bukan peruntukkannya.

2. Penataan Kawasan Sempadan Pantai / Bantaran Sungai.

3. Peningkatan Kualitas Permukiman melalui peningkatan dan pemenuhan layanan infrastruktur dasar sesuai SPM. 4. Penataan ruang public dengan penambahan elemen ruang terbuka hijau untuk memperkuat identitas kawasan.

Berikut adalah rencana aksi peningkatan kawasan Teluk Sawaybu:

Halaman 9 | B A B V

Tabel 5.2 Rencana Aksi Program Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Teluk Sawaybu

Halaman 10 | B A B V

Halaman 11 | B A B V

5.2.2 Kawasan Amban Dengan konsep pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh yang diarahkan kepada Pengembangan Kawasan

Permukiman Kumuh yang Mendukung Pusat Pendidikan dan Sport Center, memiliki strategi peningkatan kawasan antara lain :

1. Peningkatan Sarana prasarana dasar permukiman kumuh Dowansiba dan Mulyono 2. Penataan Kawasan Permukiman sekitar pusat pendidikan dan permukiman

3. Peningkatan Kualitas Permukiman melalui peningkatan dan pemenuhan layanan infrastruktur dasar yang terintegrasi dengan sistem kota

4. Penyediaan ruang interaksi masyarakat berupa publik dan ruang terbuka hijau.

Berikut adalah rencana aksi peningkatan kawasan Amban :

Halaman 12 | B A B V

Tabel 5.3 Rencana Aksi Program Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Amban

Halaman 13 | B A B V

5.2.3 Kawasan Teluk Wosi Dengan konsep pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh yang diarahkan kepada upaya mendukung pusat

perdagangan dan pusat transportasi skala kota serta pemanfaatan potensi laut bagi peningkatan Penghidupan Masyarakat

Pesisir guna pengembangan kawasan Water Front City Kabupaten Manokwari. Konsep pengembangan kawasan Teluk Wosi juga berpedoman pada maasterplan penataan ruang publik Pantai Wosi Strategi Peningkatan kawasan antara lain :

1. Merevitalisasi kawasan pasar dan terminal Wosi

2. Memperbaiki kualitas lingkungan DAS kali Dingin, kali Wosi dan pantai Wosi

3. Meningkatkan potensi ekonomi melalui pengembangan kawasan serta perbaikan lingkungan utamanya potensi pusat perdagangan bercitra moderndan Ruang publik yang humanis.

Berikut adalah rencana aksi peningkatan kawasan Teluk Wosi :

Halaman 14 | B A B V

Tabel 5.4 Rencana Aksi Program Kawasan Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Amban

Halaman 15 | B A B V

Halaman 16 | B A B V

BAB VI PENUTUP DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Halaman 1 | B A B V I

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) diperlukan agar Pemerintah Daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan kawasan perumahan dan permukiman yang bebas kumuh. Dengan adanya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) diharapkan dapat terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Sebagai tahapan berikutnya diperlukan adanya tindak lanjut berupa rencana kegiatan yang akan dilakukan sebagai panduan dalam kegiatan aksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Manokwari khususnya untuk tahun 2020. Berikut adalah rencana kerja tindak lanjut Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Manokwari.

Halaman 2 | B A B V I

Tabel 6.1 Rencana Kerja Tindak Lanjut PROVINSI

: PAPUA BARAT

KABUPATEN

: MANOKWARI

NO

KEGIATAN

01

TAHUN 2020 JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEPT

OKT

NOV

DES

Penanggung Jawab

PENYIAPAN KAWASAN PRIORITAS 1.1

Penyiapan Kawasan Prioritas 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

02

Sosialisasi Dokumen RP2KPKP Dukungan Pengadaan Konsultan Penyusun DesainTeknis/DED Dukungan Pengadaan Konsultan Penyusun Dok LARAP Dukungan Rekomendasi Teknis dari SDA dan dinas PU Kabupaten Manokwari Penyelesaian Warga Yang Terkena Terdampak

Pokja PKP Pokja PKP Pokja PKP Pokja PKP Pokja PKP

PENYUSUNAN DOKUMEN PENATAAN KAWASAN Usulan Jadwal Ekspose ke 1 Usulan Lokasi dan Kegiatan

2.1

Skala Kawasan

2.2

Pokja PKP

Desain Kawasan 2.1.1

Profil Kumuh Kawasan

2.1.2

Kebijakan Strategis Kab/Kota

2.1.3

Analisis Kawasan

Halaman 3 | B A B V I

Askot Mandiri/Askot UP/TA UP Askot Mandiri/Askot UP/TA UP Askot Mandiri/Askot UP/TA UP

2.1.4

Desain Kawasan

2.1.5

Timeline Kegiatan (Skenario Pentahapan)

2.3

Penyusunan Dokumen DED

Askot Mandiri/Askot UP/TA UP Askot Mandiri/Askot UP/TA UP

2.3.1

Penyusunan/Review Gambar

Pokja PKP

2.3.2

Penyusunan/Review RAB

Pokja PKP

2.3.3

Finalisasi dokumen RKS

Pokja PKP

2.3.4

Review Justifikasi/Perhitungan Teknis

Pokja PKP

2.3.5

Pengesahan dan legalisasi dokumen DED

Pokja PKP

Usulan Jadwal Ekspose ke 2 Dokumen Teknis Skala

2.4

Kawasan

03

Pokja PKP

PENYIAPAN KEBUTUHAN SAFEGUARD SOSIAL DAN LINGKUNGAN (sesuai kebutuhan) 3.1

Penyusunan UKL-UPL 3.1.1

Sosialisasi dan Persiapan

3.1.2

Pengumpulan Data dan Kajian

3.1.3

Penyusunan draft dokumen UKL-UPL

3.1.4

Ekspose draft UKL-UPL

3.1.5

Rekomendasi Pengelolaan dan Pemantauan

3.1.6

Terbit Ijin Lingkungan

Halaman 4 | B A B V I

Pokja PKP/'Askot Safeguard Pokja PKP/'Askot Safeguard Pokja PKP/'Askot Safeguard Pokja PKP/'Askot Safeguard Pokja PKP/'Askot Safeguard Pokja PKP/'Askot Safeguard