Peran Pokja PKP dan Forum PKP Dalam Penyelenggaraan bidang PKP Kabupaten Manokwari Papua barat

PERAN POKJA PKP DAN FORUM PKP DALAM PENYELENGGARAAN BIDANG PKP

1. Latar Belakang 2. Isu dan Permasalahan Penyelenggaraan PKP 3. Gambaran Umum dan Isu Permukiman

Kab.Manokwari

4. Peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam

Penyelenggaraan PKP

5. Diskusi

LATAR BELAKANG

Aspek Normatif Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

UUD 1945 pasal 33 ayat 3

“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesarbesar untuk kemakmuran rakyat.”

SEKTOR UU 28/2002 Bangunan Gedung UU 38/2004 Jalan UU 17 / 2019 SDA UU 18/2008 Pengelolaan Sampah UU 20/2011 Rumah Susun

KEWILAYAHAN UU 26/2007 Penataan Ruang

UU No. 1 Tahun 2011

TATANAN KEPEMERINTAHAN

Perumahan dan Kawasan Permukiman

UU 23/2014 Pemerintahan Daerah

LINGKUNGAN HIDUP UU 32/2009 Lingkungan Hidup

Instrumen Regulasi Terkait Pengembangan Kawasan Permukiman UU 25/2004 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJPN

UU 1/2011 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

UU 26/2007 PENATAAN RUANG

Arahan Pengembangan Perumahan dan Permukiman dalam Sistem Pembangunan Nasional

RTRWN RTR Pulau/ Kepulauan

RPJMN NASIONAL & PROVINSI

RTR KSN

RPJMD PROV

KABUPATEN/ KOTA

RPJMD KAB/ KOTA

JAKSTRANAS bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

RTRWP RTR Kawasan Strategis Provinsi

Rencana Kawasan Permukiman (RKP) RTRW KAB/ KOTA

RDTR Kab/Kota

(PP No. 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman)

RTR Kawasan Strategis Kab/Kota Mengacu

Rencana Tata Bangunan & Lingkungan (RTBL)

Memperhatikan

Rencana Umum Perencanaan Pembangunan

Rencana Rinci

Penataan Ruang

Rencana Sektoral : -RISPAM -SSK -RIS Kebakaran -RP2KPKPK (Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) - Lain-lain

Pemanfaatan Ruang

Rencana Pembangunan & Pengembangan Perumahan (RP3)

ISU DAN PERMASALAHAN

Penyelenggaraan PKP

Isu Global dan Nasional •

•

Pengarusutamaan Gender (PUG)

RAN MAPI Bagian dari penyusunan arah kebijakan dan strategi infrastruktur PUPR 2015– 2025 dalam menindaklanjuti upaya-upaya mitigasi bencana dan antisipasi perubahan iklim

Standar Pelayanan Minimal Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Global Goals

Mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional •

•

•

Partisipasi Dunia Usaha dalam pendanaan pembangunan

•

Pemberdayaan masyarakat

•

Keterpaduan Pembangunan Berbasis Penataan Ruang

Peraturan Perundangan perundangan Peraturan

Pendekatan kewilayahan berbasis WPS

Rencana Kawasan Permukiman Kab/Kota (RKP)

Rencana sektoral (RISPAM, SSK, RTBL, RP2KPKPK, RP3) 7

Ilustrasi Keterpaduan PSU

Keterpaduan dalam sistem dan keterpaduan antar sistem

Keterpaduan PSU Perencanaan harus memenuhi persyaratan: a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah; b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan Lingkungan Hunian; dan c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan didukung dengan pengadaan lahan dan diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah

PRODUK PERENCANAAN

PELAKU PENDANAAN & LAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan

BAGAIMANA CARA MEMADUKAN INFRASTRUKTUR?

Kabupaten Manokwari

Gambaran Umum dan Isu Permukiman Kabupaten Manokwari Luas Kawasan Kumuh: 123,95 Ha SK Bupati Nomor 653.2/ 547/ XII/ 2020

Perda Kumuh *) Belum Ada Dokumen RP2KPKP Keputusan Bupati Manokwari Nomor 650/ 350/ XII/ 2019 Keberadaan Pokja PKP

Kegiatan Tahun 2021 Skala Kawasan Reguler

Skala Kawasan Kotaku

Skala Lingkungan Reguler Kotaku

Skala Lingkungan CFW Kotaku

PISEW

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Tidak Ada

Pre Permen 12/2020

Post Permen 12/2020

SK. No. 800.1/311/11/2016

SK No. 653/105/III/2021

Tingkat Keaktifan Pokja PKP Lokasi DAK Integrasi

Tidak Ada

Lokasi Kolaborasi PT SMF

Tidak Ada

Kurang Aktif (thn 2020) Dukungan Operasional Untuk Pokja Rp 50.000.000 (ThnPKP 2020, dari Dinas Perkim untuk kegiatan penyusunan dan ekspose RP2KPKP) **)

*) Sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2011 **) Hasil Pendataan KMP Kotaku

Gambaran Umum dan Isu Permukiman Kab. Manokwari • Lokasi dan Alokasi Dana BPM Program Kotaku Tahun 2020-2021 Kegiatan Kotaku

Tahun 2020

Tahun 2021

Lokasi

Alokasi (milyar)

Lokasi

Alokasi (milyar)

Skala Lingkungan Reguler

2

2 milyar

-

-

Skala Lingkungan CFW

-

-

5 kel

1.5 milyar

0

2 milyar

5 Kel

1.5 milyar

TOTAL

• Disamping kegiatan skala lingkungan, di Kabupaten Manokwari juga direncanakan ada kegiatan skala kawasan, yaitu di Kawasan …….. dengan luas penanganan kumuh sekitar ……… Ha (SK Kumuh Tahun ……….)

Peta Tatagu na Lahan Kabupat en Manokw ari

Peta Rawan Bencan a Kabupat en Manokw ari

Isu Permukiman Kabupaten Manokwari 1. Masih banyak bangunan liar dan bangunan tidak sesuai standar, dengan pola tidak teratur dan dilahan illegal/kawasan lindung 2. Masih tingginya permasalahan persampahan 3. Belum teraturnya jaringan drainase kota 4. Kabupaten Manokwari termasuk dalam kawasan rawan bencana (Gempa dan Sunami) 5. Masih tingginya permasalahan pengelolaan limbah skala rumah tangga

Dalam Penyelenggaraan PKP

Pengertian Pokja PKP Pokja PKP

Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman *Pasal 1 angka 5 Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Fungsi Pokja PKP adalah sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor pemerintahan dalam penyelenggaraan bidang PKP

Tugas Pokja PKP Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah yang dimaksud antara lain: Perencanaan

Pertanahan

Lingkungan Hidup

Pasal 33 ayat (2) Permen PUPR 12/2020

Pekerjaan umum dan penataan ruang Perumahan dan Kawasan permukiman

1 2

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pelaku lainnya;

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional dan program provinsi di wilayah kabupaten/kota;

3 4

Mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kabupaten/kota.

Pengertian Forum PKP Apa itu Forum PKP?

Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah, atau tempat pertemuan untuk membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. *Pasal 1 angka 4 Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP difasilitasi oleh Pokja PKP.

*Pasal 14 Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unsur Forum PKP

1

*Pasal 15 ayat (1) Permen PUPR 12/2020

instansi pemerintah yang terkait dalam bidang PKP

2

asosiasi perusahaan penyelenggara PKP

3

asosiasi profesi penyelenggara PKP

4

asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP

5

pakar di bidang PKP; dan/atau

6

lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP.

Struktur Forum PKP paling sedikit terdiri dari: a.Ketua; b.Sekretaris; dan c.Anggota *Pasal 17 ayat (1) Permen PUPR 12/2020

Kriteria Ketua Forum  Pemimpin yang Agile:

Unsur Ketua Forum PKP

Mampu Menginspirasi.

Berasal dari unsur Non Pemerintah atau dapat dari Unsur Pemerintah (sebagai masa transisi 1-2 tahun pertama)

Bergerak Cepat. Cepat Beradaptasi Dengan Situasi Apa Pun. Memiliki Fleksibilitas. ... Kreatif. Menavigasi Peluang Baru. Memiliki Growth Mindset. Membangun Gaya Manajemen yang Sesuai dengan

Staf/Anggota

Servant Leader

Forum PKP dapat membentuk Bidang-bidang, seperti: 1.Data dan informasi : Memberikan input data tentang PKP ke dalam Sistem

Informasi PKP untuk digunakan berbagai kebutuhan, misalnya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PKP;

2.Advokasi : Melakukan advokasi kepada masyarakat tentang PKP 3.Mediasi/ Complaint Handling : Menyalurkan dan berpartisipasi aktif dalam penanganan pengaduan masyarakat; 4.Edukasi : Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penyelenggaraan PKP melalui berbagai event seperti diskusi, sosialisasi, pelatihan dll; 5.Aspirasi : Menampung ide, gagasan dan pendapat masyarakat tentang PKP untuk disampaikan kepada pihak2 terkait

Urgensi Pokja PKP dan Forum PKP dalam mendorong sinergi dan kolaborasi

Peran Pokja PKP memastikan agar bidang perumahan & permukiman memiliki

Peran Forum PKP memastikan agar stakeholders bidang perumahan & permukiman memiliki

Referensi (basis data) yang sama

Institusi-Institusi yang terlibat memahami perannya

Tujuan yang sama

Pemahaman terhadap kebijakan PKP

Keterbukaan Informasi

Target yang Jelas & dapat dimonitor bersama

Wadah aktualisasi peran masyarakat

Pemutakhiran informasi dan teknologi

Indikator kinerja yang selaras, baik output dan outcome

Kolaborasi Pemda dan Pusat

Kebijakan yang sama

Pemahaman kondisi supply and demand PKP

Wadah sosialisasi, masukan, diskusi, dan mediasi

Kolaborasi Pemerintah dan masyarakat/ swasta

Peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam Penyelenggaraan PKP TUGAS POKJA PKP

1

Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP

2

Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program terkait PKP

3

Pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah

4

Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP

*Pasal 18 dan 34-36 Permen PUPR 12/2020

TUGAS FORUM PKP

1 2 3 4 5

Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan Penyelenggaraan PKP

Meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat Memberikan masukan kepada Pemerintah

Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang Penyelenggaraan PKP.

Kedudukan Pokja PKP dan Forum PKP dalam Penyelenggaraan PKP

Forum PKP adalah wadah, atau tempat pertemuan untuk membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

FORUM PKP

OPD

K/L

POKJA PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

POKJA PKP

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Contoh Konsep Kolaborasi Pokja PKP dan Forum PKP dalam Penanganan Permukiman Kumuh

Perencanaan dan Pelaksanaan

Pembiayaan

Pembiayaan (CSR) dan Pelaksanaan

FORUM PKP

Perencanaan

Perencanaan dan Pengumpulan Basis Data OPD

K/L

POKJA PKP Perencanaan, Kajian, dan Pengabdian (KKN)

Kebijakan, Pemrograman, Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiaayaan, Pengadaan Tanah, dll