PT. Selaras Solusi Sistem
Direktur : SURACHMAT - Kantor . Rukan Graha Cempaka Mas Blok B 28 Jl. Letjen Suprapto Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat Telepon – 081281379596 Akte Pendirian : Notaris Hj.Nurmiati, S.H No.19. Tanggal 23/07/2012 No. Siup : Pem Prov.DKI Jakarta - 07388 -01/1.824.271 No. TDP : 09.05.1.46.75885 No.NPWP : 03.250.875.6-027.000 No.kumham : AHU.0074338.AH.01.09 Thn 2012 Tanggal 13 Agustus 2012 @mail redaksipanter@gmail.com Portal http//:www,pantauterkini.co.id
Tahun.II Edisi 35 - 5/05/2017
DPRD LAMPUNG UTARA GELAR RAPAT BANMUS 2017
Priesiden Jokowi Dukung KPK Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih Jakarta | Pantau Terkini | Presiden Joko Widodo siang ini menerima kedatangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka diterima langsung oleh Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 5 Mei 2017. Pimpinan KPK yang datang pada pertemuan tersebut ialah Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Saut Situmorang, dan Alexander Marwata. Keempatnya tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 10.15 WIB. Dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah mendukung penuh setiap langkah lembaga antirasuah tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas memang memerlukan pengawasan dalam tata kelolanya. “Saya sangat mendukung apa yang telah dilakukan KPK dalam hal apa pun. Terutama dalam rangka mewujudkan pemerintahan bersih, berintegritas, dan bebas korupsi. Pemerintah sangat membutuhkan dukungan KPK dalam memberantas korupsi, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat melayani, dan bebas korupsi sehingga bisa berkompetisi dengan negara lain,” ucapnya. Ketua KPK yang memberikan keterangannya usai pertemuan menyampaikan bahwa yang pertama pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan bantuan pembiayaan untuk penyidik Novel Baswedan. Selain itu, pihaknya juga memberikan masukan kepada Presiden terkait dengan pengelolaan pemerintahan, perbaikan sistem, dan lainnya. “Saya pribadi memberi masukan mengenai PPN 10 persen untuk kontrak pemerintah. Kita melihatnya yang namanya belanja modal dan barang
Panter.. Lampung utara – Setelah menggelar rapat pimpinan pada Rabu (29/3) lalu, kemarin (30/3) DPRD Lampung Utara (Lampura) melanjutkan agenda dengan rapat Badan Musyawarah (Banmus). Dalam rapat banmus yang dipimpin Wakil Ketua M. Yusrizal dan Wakil Ketua Arnol Alam, itu dinyatakan memenuhi kuorum karena dihadiri 14 dari 18 anggota yang ada. Rapat banmus itu mengagendakan tiga penjadwalan pembahasan kegiatan DPRD yakni Laporan Keterangan Pertanggungjabawan (LKPj) Kepala Daerah 2016, raperda inisiatif DPRD 2017, dan raperda eksekutif 2017. ”Tiga agenda itu semuanya sudah kita jadwalkan tahapan pelaksanaannya,” ujar Wakil Ketua DPRD Lampura, M. Yusrizal usai memimpin rapat banmus. Sesuai dengan keputusan banmus, untuk sidang paripurna penyerahan LPKj dilaksanakan pada 10 April 2017, sementara penyerahan raperda inisiatif seminggu lebih awal dari pembahasan LKPj kepala daerah. Terkait pembahasan LKPj bupati, Yusrizal mengatakan, jika selambat-lambatnya harus dimasukkan ke DPRD pada 31 Maret 2017. Karenanya pihak DPRD merespons secepatnya pembahasan LKPj kepala daerah. ”Segera kita lakukan rapat banmus guna mengagendakan pembahasan LKPj tersebut. Sehingga, semuanya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada,” pungkasnya. Diketahui pada Rabu (29/3), pimpinan DPRD Lampura menggelar rapat dalam rangka rencana pelaksanaan Banmus terhadap berbagai Depok | Pantau Terkini | agenda yang akan dilaksanakan para wakil Sejumlah kontraktor yang rakyat ini pada tahun 2017. (Hen) bernaung dalam gabungan pengusaha konstruksi seluruh Indonesia(GABPEKSI) belum lama ini mendatangi kantor dewan perwakilan rakyat daerah kota depok.. maksud dan tujuan para Jalan Dan Listrik Tidak kontraktor tersebut adalah Di Akomodir Masyarakat untuk melakukan aksi unjuk karena mereka menilai Wecudai Datangi Kantor rasa para anggota dprd kota deDPRD Wajo pok sudah menyimpang dari tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat.tindakan para anggota dprd depok menurut walsen adalah sebagai wujud penghianatan kepada rakyat yang berbau tindakan pelanggaran hukum (gratifikasi) Walsen nainggolan sekretaris Gabpeksi selaku koordinator aksi unjuk rasa kepada wartawan ditengah berlangsungnya aksi mengatakan,aksi Pantau TerkiniCom.Puluhan masyarakat Desa Wecu- unjuk rasa tidak ditunggangi kepentingan siapadai kecamatan pammana datangi kantor DPRD Wajo. pun ini murni berdasarkan kesepakatan seluruh Rabu,22/03/2017 untuk menyampaikan aspirasi pembangunan jalan poros Lapaukke dan Wecudai serta anggota Gabpeksi yang merasa kecewa dengan peningkatan jaringan listrik yang mereka tulis tangan sikap anggota dprd yang terkesan ingin memo-
paling tidak yang 10 persen itu tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal karena kembali lagi ke pemerintah. Ini juga memberikan dampak peraturan-peraturan yang sudah ada itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik,” Agus menjelaskan. Ia memberikan contoh kepada Presiden bahwa terdapat aturan yang membolehkan instansi untuk melakukan pengadaan secara langsung bila nilai pekerjaan di bawah Rp200 juta. Namun, di saat yang sama instansi tidak bisa membeli langsung ke pasar ritel atau swalayan karena tidak menyediakan bukti potongan PPN. “Kantor-kantor itu kemudian tidak bisa beli langsung misalnya kertas 50 rim ke swalayan atau ke mana karena kemudian diminta PPN-nya. Maka itu kami menyarankan untuk dievaluasi lagi supaya 10 persen tadi lebih optimal,” kata Agus. Selain itu, ia juga memberikan masukan lain seperti ketiadaan undang-undang korupsi di sektor privat. Sebab menurutnya, keberadaan undang-
undang korupsi di sektor privat itu pada akhirnya dapat membentuk karakter bangsa. “Saya beri contoh tadi begini. Itu teman-teman guru yang mengadakan bimbingan belajar di rumah (murid), kemudian menerima uang dari muridnya, itu bisa kena. Karena dia kemudian mempengaruhi nilainya anak itu. Itu sudah terjadi di Singapura seperti itu. Seorang guru menerima sesuatu karena berpengaruh terhadap evaluasi nilai muridnya, itu kena,” ucapnya. Dalam kesempatan yang sama, Alexander Marwata turut menyampaikan bahwa pihaknya memberikan masukan seputar pemanfaatan dana desa. Berdasarkan keterangannya, selama ini KPK telah banyak menerima pengaduan terkait penyimpangan dana desa. “Tetapi karena itu di luar kewenangan KPK, dalam pengertian bahwa kepala desa itu tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai penyelenggara negara, kami tidak bisa menindaklanjuti dan kami melimpahkan ke instansi yang lain,” kata Alex. Namun, meski demikian KPK memberikan saran terkait dengan pendekatan hukum yang perlu diterapkan dalam menindak penyalahgunaan dana desa tersebut. Salah satunya ialah dengan pemberhentian kepala desa. “Kalau ada penyimpangan yang nilainya tidak signifikan, kalau dilakukan penindakan secara hukum itu antara azas manfaat dan biayanya tidak efisien, kami mengusulkan ada mekanisme untuk memberikan sanksi bagi kepala desa yang melakukan penyimpangan dana desa itu. Misalnya dengan pemberhentian atau pemecatan, ini yang sampai sekarang belum diatur. Atau bisa juga alokasinya untuk tahun depan yang dipotong,” ucapnya. Jakarta, 5 Mei 2017 (Bey Machmudin)
nopoli seluruh paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang tersedia diseluruh organisasi perangkat daerah pemkot depok Contohnya pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang( DPUPR) serta dinas perumahan dan pemukiman,(DRUMKIM) hampir seluruh paket pekerjaan yang bersifat penunjukan langsung di klaim sebagai pokok pikiran para anggota dprd. Sehingga para wakil rakyat yang
terhormat tanpa malu malu meminta uang komitmen fee kepada para kontraktor yang berminat untuk melaksanakan paket adalah pekerjaan tersebut.jika dihitung kasar setiap anggota dprd masing masing memperoleh 100 juta. Uang komitmen fee dari para kontraktor,rinciannya adalah 50 orang anggota dprd dikali Rp 2 Milyar = Rp 200 milyar x 10%. Mungkin uang Rp200 juta pendapatan dari jual paket pekerjaan hasil pokir oleh para anggota dprd dianggap belum cukup, sehingga mereka mengolah gerak,memaksakan kehendaknya,dengan menggunakan kapasitasnya selaku fungsi control eksekutif untuk menekan para pejabat di seluruh organisasi perangkat daerah dipemkot.mungkin karena segan atau takut maka, para kepala opd menuruti apa saja yang di inginkan para anggota dprd,ujar walsen (Herdian)
KANTOR DPRD DEPOK DIDEMO KONTRAKTOR
Pewarta DPN Dewan Nasional
dalam pernyataan sikap,untuk mereka aspirasikan di gedung terhormat rumah wakil rakyat ini
Aspirasi berjalan tertip dan aman ,yang diterima oleh Wakil ketua DPRD Rahman Rahim,terlihat Kepala Desa Lapaukke yang memimpin lansung masyarakatnya menyampaikan bahwa jalan Wecudai tembus ke lapaukke sangat memprihatinkan ,ditambah Listrik masih minim di Desa Lapaukke.
Peringati Hardiknas H M I Depok Beri Peringatan Untuk Dinas Pendidikan Kota Depok. Depok ! Pada Agustus 2016 Polda Metro Jaya Melimpahkan berkas kasus korupsi dana BOS untuk pengadaan seragam dan sepatu ke Kajaksaan Tinggi Jawa Barat. Berkas tersebut telah dinyatakan lengkap (P21), Namun hingga kini publik belum mengetahui kelanjutan dari kasus tersebut . HMI Cabang Depok menuntut kepada Dinas Pendidikan kota Depok untuk memberantas oknum/koruptor pada bidang pendidikan di kota Depok . Disamping itu , HMI Cabang Depok juga meminta kejelasan dari Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Prihal Kelanjutan Kasus yang telah menyebabkan kerugian Negara Senilai Rp.3,6 Miliar ini !
Saat dikonfirmasi usai penyampaian Aspirasi, Kepala Desa Wecudai “Ferdi”Kami sangat bersyukur dan ini berkah bagi kami,karena Kami mau diterima di Gedung DPRD ,untuk menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur pembangunan jalan Desa Lapaukke menghubungkan Desa Wecudai yang tidak di akomodir pemerintah,makanya penyampaian ini juga sebagai motivasi bagi masyarakat,bahwa masyarakat dalam menyampaiakan aspirasi dapat disalurkan ke hal hal yang positif,bukan main brutal dan aksi demo. Verdy menambahkan,bahwa jalan Dusun boco bocco Lapauke kadang sulit dilalui kendaraan ,inilah yang membawa masyarakat ke DPRD,Alhamdulillah tadi Wakil ketua sudah menyampaikan akan membantu untuk merelisasikan, mungkin melalui Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD). Sementara Wakil ketua DPRD”Rahman Rahim “yang dikonfirmasi usai menerima aspirasi ,bahwa mereka datang terkait infrastruktur Jalan Lapaukke dan Desa Wecudai yang sudah 10 Tahun selalu disampaikan dalam musrenbang dan tidak pernah ada muncul di APBD,penyebabnya karena jalan ini cukup panjang dan tidak mungkin bisa menggunakan dana Desa atau ADD dan ini meman harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,mudah mudahan anggota DPRD bisa memperjuangkan pembangunan jalan ini,karena jalan ruas calodo menghubungkan Lapaukke sudah sangat memprihatinkan,karena dilalui air, itu bisa dikerjakan dengan kontruksi jalan beton. Rahman rahim menambahkan ,juga kemarin ada laporan masyarakat dan pemberitaan di media sosial ada jembatan putus, kita kesana pada hari minggu ternyata tidak ada ,hanya jalan yang rusak parah,meman tahun lalau ada yang rusak tapi sudah diperbaiki,tinggal jalannya yang mau diperbaiki.Tutup” Rahman Rahim(LIS)
2. Tingkat Kualitas dan Fasilitas pendidikan di Kota Depok ! Kualitas dan fasilitas pendidikan di kota depok dianggapkurang memadai. Menurut keterangan Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila yang pernah dilansir oleh Tempo, 52 persen sekolah belum memiliki perpustakaan. Ini Hanyalah salah satu contoh perihal kualitas dan fasilitas pendidikan di kota depok yang harus di tingkatkan.
HMI DPC Depok Demo Dinas Pendidikan Kota Depok Didepan Kantor Walikota Depok Jalan Margonda Raya
Depok| Pantau Terkini | Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional serta menyikapi berbagai permasalahan pada bidang pendidikan yang ada di kota Depok sekaligus mengingat kacaunya dan merugikan orang tua siswa dimana calo penerimaan siswa siswa baru tercium tapi tak terjerat hukum ?.
peristiwa korupsi dana BOS , siswa korban calo penerimaan siswa baru dan swastanisasi pendidikan.
Hal ini dilakukan guna mendorong berbagai pihak, khususnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, untuk lebih maksimal dalam menyelesaikan berbagai masalah dibidang pendidikan adapun tuntutan / aspiKader HMI cabang Depok telah bersepakat untuk rasi yang dibawa oleh HMI Cabang Depok, antara lain : menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kota De- 1. Berantas dan usut tuntas kasus penyelengan dana pok khususnya Dinas Pendidikan Kota Depok dengan BOS/Pengadaan seragam/pengadaan sepatu di kota
3. Tingkatkan Kuota penerimaan siswa baru SMP dan SMA Negeri di Kota Depok ! Jumlah sekolah negeri di kota Depok sangat Minim dan tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada, sehingga sangat banyak siswa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. HMI Cabang Depok memandang bahwa negara (dalam hal ini Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Depok ) Gagal hadir menyediakan kebutuhan pendidikan di kota depok dan justru melakukan swastanisasi untuk lepas tangan. Demikian tuntutan HMI Cabang Depok agar di perhatikan oleh pihakpihak terkait. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Narahubung : Patriot Muslim / Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Depok / 087885860437
Harga Rp.7500 DKI Jakarta, Luar kota +OngKir
Pemegang Kartu BPJS Ditolak Berobat
Depok, Pantau Terkini | Pelayanan kesehatan masyarakat dinilai masih kurang. Pasalnya, masih terjadi di wilayah Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan ditolak meski memiliki kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Hal ini diungkapkan Iing Hilman selaku anggota DPRD Kota Depok, di kawasan Pondok Petir. “Pelayanan dasar kesehatan untuk masyarakat dinilai masih menyulitkan, terutama dalam prosedur penggunaan kartu BPJS,” kata anggota dewan Fraksi Gerindra, kemarin. Sebab, dijelaskannya, masih ada warga di wilayah Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari penderita TBC (tuberculosis) mengeluhkan tentang pelayanan kesehatan di saat warga tersebut yang harusnya bisa berobat tapi ditolak oleh pihak Puskesmas Pondok Petir lantaran penunjukan kartu berobat bukan di Puskesmas , melainkan di klinik di wilayah Kelurahan Serua. Namun setelah mendatangi klinik dimaksud, pihak klinik memberi rujukan ke Rumah Sakit Bineka Bhakti Husada, Tangerang Selatan, tetapi sesampaikanya di RS tersebut kehabisan nomor antrean dengan terpaksa pasien dan keluarga pulang ke rumah. “Saat pulang pasien dibawa ke Puskesmas Pondok Petir tapi ditolak karena kartu kepesertaan BPJS yang bersangkutan bukan di Puskesmas setempat,” ulasnya. Dengan kejadian seperti ini, lanjut dia, tidak seharusnya pihak Puskesmas menolak pasien, terlebih penyakit yang dideritanya adalah TBC di mana pengobatan penyakit di Puskesmas gratis. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kecamatan Bojongsari, dokter Muhammad Salman ketika dikonfirmasi membantah menolak pasien berobat. “Prinsipnya kami tidak menolak pasien berobat,” kata Salman di ruang kerjanya, Puskesmas Pondok Petir. Namun, dijelaskannya, berdasarkan surat edaran yang disampaikan pihak BPJS ke Puskesmas Pondok Petir No.309/IV/09/0317, yang dikeluarkan pada 14 Maret 2017 disebutkan bagi pasien yang terdaftar atau kapitasi tidak ditolak, atau warga pemegang kartu BPJS diberikan kesempatan berobat sekali, di luar wilayah Kota Depok kesempatan berobat diberikan tiga kali. “Aturan ini yang mengeluarkan pihak BPJS, bukan Puskesmas. Seharusnya, pasien berobat ke klinik sesuai penunjukkannya,” tuturnya. Tujuan penunjukkan berobat, dijelaskannya, agar pasien pemegang kartu BPJS tidak menumpuk di satu titik, tetapi merata berobat di klinik lainnya maupun puskesmas yang ditunjuk.(dib)
K I P.....?
Komunitas Insan Pewarta
Kasubag Humas Bone Tolak Perintah Sekda
Bone | Pantau Terkini |.Untuk menyambut hari jadi kabupaten Bone ,biasanya semua media mendapat kehormatan dan perlakuan sama dari pemerintah untuk memuat iklan hari jadi Bone,namun ternyata di Bone tidak berlaku terhadap media Online Saat dihubungi melalui telpon seluler oleh Tim Jelajah Pos, pada senin ,03/04/2017,Kasubag Humas Bone’Andi Amin,”mohon maaf kami hanya melayani media yang berlangganan saja ,meskipun ada perintah Sekda Bone,lebih lebih terhadap media Online,kami tidak ada anggaran . Kami harapkan bagi yang tidak berlangganan agar ke Infokom jelasnya ,”Andi Amin.Sangat berbeda pada tahun 2016 semua media mendapat perlakuan sama ,baik media cetak ,elektronik dan Online,diduga yang berlangganan ada bagi hasil 10% dengan humas,di ungkapkan oleh salah satu staf humas yang dikonfirmasi ,namanya tidak dimediakan.Penulis:Andi Wahyuddin / Editor:Muhlis
“ Jangan Lindungi Koruptor “ Masyarakat Balikpapan Tagih Janji KAPOLRES Terkait Dugaan Mark Up Lahan RPU .... Fokus hal 4