PANTAU TERKINI MEI 2017

Page 1

PT. Selaras Solusi Sistem

Direktur : SURACHMAT - Kantor . Rukan Graha Cempaka Mas Blok B 28 Jl. Letjen Suprapto Kel.Sumur Batu, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat Telepon – 081281379596 Akte Pendirian : Notaris Hj.Nurmiati, S.H No.19. Tanggal 23/07/2012 No. Siup : Pem Prov.DKI Jakarta - 07388 -01/1.824.271 No. TDP : 09.05.1.46.75885 No.NPWP : 03.250.875.6-027.000 No.kumham : AHU.0074338.AH.01.09 Thn 2012 Tanggal 13 Agustus 2012 @mail redaksipanter@gmail.com Portal http//:www,pantauterkini.co.id

Tahun.II Edisi 35 - 5/05/2017

PANTAU DAERAH

DPRD LAMPUNG UTARA GELAR RAPAT BANMUS 2017

Panter.. Lampung utara – Setelah menggelar rapat pimpinan pada Rabu (29/3) lalu, kemarin (30/3) DPRD Lampung Utara (Lampura) melanjutkan agenda dengan rapat Badan Musyawarah (Banmus). Dalam rapat banmus yang dipimpin Wakil Ketua M. Yusrizal dan Wakil Ketua Arnol Alam, itu dinyatakan memenuhi kuorum karena dihadiri 14 dari 18 anggota yang ada. Rapat banmus itu mengagendakan tiga penjadwalan pembahasan kegiatan DPRD yakni Laporan Keterangan Pertanggungjabawan (LKPj) Kepala Daerah 2016, raperda inisiatif DPRD 2017, dan raperda eksekutif 2017. ”Tiga agenda itu semuanya sudah kita jadwalkan tahapan pelaksanaannya,” ujar Wakil Ketua DPRD Lampura, M. Yusrizal usai memimpin rapat banmus. Sesuai dengan keputusan banmus, untuk sidang paripurna penyerahan LPKj dilaksanakan pada 10 April 2017, sementara penyerahan raperda inisiatif seminggu lebih awal dari pembahasan LKPj kepala daerah. Terkait pembahasan LKPj bupati, Yusrizal mengatakan, jika selambat-lambatnya harus dimasukkan ke DPRD pada 31 Maret 2017. Karenanya pihak DPRD merespons secepatnya pembahasan LKPj kepala daerah. ”Segera kita lakukan rapat banmus guna mengagendakan pembahasan LKPj tersebut. Sehingga, semuanya sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada,” pungkasnya. Diketahui pada Rabu (29/3), pimpinan DPRD Lampura menggelar rapat dalam rangka rencana pelaksanaan Banmus terhadap berbagai agenda yang akan dilaksanakan para wakil rakyat ini pada tahun 2017. (Hen)

Harga Rp.7500 DKI Jakarta, Luar kota +OngKir

RENOVASI STADION MAHAKAM DEPOK MANGKRAK

TANGGUNG JAWAB SIAPA ?

Depok | Pantauterkini | Dinas Tataruang dan Pemukiman pada tahun anggaran 2015 memperoleh dana dari bantuan gubernur jawabarat sebesar Rp 9 milyar lebih. dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan stadion Mahakam yang berlokasi di jalan Mahakam kelurahan bakti jaya rt07./rw09 kecamatan Sukmajaya. Sejak awal proses tender, diduga kuat telah terjadi rekayasa yang dilakukan secara berjamaah oleh ketua tim, dan para anggota panitia lelang dari pokja 3 unit kerja badan layanan pengadaan. untuk mencegah perusahaan peserta lelang lainnya yang juga mengikuti tender tidak bisa menang. Maka di susunlah scenario, seluruh peserta lelang dalam persyaratan administrasi diwajibkan untuk menyediakan 23 personil tenaga ahli yang memiliki sertifikat keterangan tekniK dan surat keterangan ahli (SKT DAN SKA.), tak satu pun perusahaan peserta lelang yang mampu memenuhi persyaratan tersebut dan semua gugur kecuali PT, joglo Multi AYU perusahaan tersebut meski tidak jelas apakah tim panitia lelang telah melaksanakan verifikasi terkait keabsahan SKT dan SKA yang dilampirkan sebagai syarat administrasi,PT.JOGLO MULTI AYU ternyata mampu menyediakan 23 personil tenaga ahli sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia lelang. Para pemain yang berkepentingan dalam proyek tersebut selain ketua panitia beserta tim panitia lelang disinyalir juga melibatkan oknum anggota dewan dari propinsi jabar, dan oknum fungsion-

aris LSM, dan oknum kontraktor yang telah lama malang melintang main proyek di pemkot depok dan berani membayar fee dimuka sesuai kesepakatan agar perusahaan yang diikut sertakan dalam proses tender bisa menjadi pemenang, Rekayasa berjalan lancar tanpa ada rintangan berarti,akhirnya PT ,JOGLO MULTI AYU ditetapkan oleh panitia sebagai pemenang lelang karena mampu memenuhi persyaratan dimaksud,meskipun dengan penawaran amat rendah yakni, sebesar Rp 8.952.987.000 dari pagu sebesar Rp 9.188800.000. artinya pemenang hanya menawar Cuma turun 2,566% dari pagu anggaran yang tersedia, coba bayangkan nawar Cuma 2 % lebih sedikit kok bisa jadi pemenang tender? apa itu bukan rekayasa namanya? ujar Leo sengit. Sementara itu,sampai dengan berakhirnya kalender kerja sebagaimana yang tercantum dalam rencana kerja dan syarat syarat dalam perjanjian kerja,antara dinas tataruang dan pemukiman pemerintah kota depok dan PT, JOGLO MULTI AYU selaku kontraktor pelaksana,pekerjaan pembangunan stadion Mahakam, diketahui ternyata hanya mampu menyelesaikan tak lebih hanya 60 % saja progres nya, sehingga dinas tataruang dan pemukiman sebagai dinas pengelola kegiatan, mengambil kebijakan pekerjaan tersebut oleh kania parwati kepala dinas yang telah dimutasi saat ini kania menjabat sebagai kepala badan lingkungan hidup. melalui kepala bidang tata bangunan Dadan rustandi selaku kuasa pengguna anggaran. Kania memerintahkan agar Pelaksanaan pekerjaan distop / di cut of dengan alasan kontraktor pelaksana tidak mampu mengerjakan dengan tuntas sesuai kalender kerja . anehnya saat di konfirmasi oleh Leo Prihadiansyah,.S.Sos,.S.H, ketua Forum Masyarakat Transparansi, dadan bersikeras bahwa progresnya telah mencapai 85 %. Dalam melaksanakan kewajibannya, PT.JOGLO MULTI AYU selaku kontraktor pelaksana oleh Leo Prihadiansyah dinilai telah banyak melakukan kecurangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara. Modus operandinya dari fakta yang amat

KANTOR DPRD DEPOK DIDEMO KONTRAKTOR

DAERAH Jalan Dan Listrik Tidak Di Akomodir Masyarakat Wecudai Datangi Kantor DPRD Wajo Depok | Pantau Terkini | Sejumlah kontraktor yang bernaung dalam gabungan pengusaha konstruksi seluruh Indonesia(GABPEKSI) belum lama ini mendatangi kantor dewan perwakilan rakyat daerah kota depok..maksud dan tujuan para kontraktor tersebut adalah untuk melakukan aksi unjuk rasa karena mereka menilai para anggota dprd kota depok sudah menyimpang dari tugas pokok dan

Pantau TerkiniCom.Puluhan masyarakat Desa Wecudai kecamatan pammana datangi kantor DPRD Wajo.Rabu,22/03/2017 untuk menyampaikan aspirasi pembangunan jalan poros Lapaukke dan Wecudai serta peningkatan jaringan listrik yang mereka tulis tangan dalam pernyataan sikap,untuk mereka aspirasikan di gedung terhormat rumah wakil rakyat ini Aspirasi berjalan tertip dan aman ,yang diterima oleh Wakil ketua DPRD Rahman Rahim,terlihat Kepala Desa Lapaukke yang memimpin lansung masyarakatnya menyampaikan bahwa jalan Wecudai tembus ke lapaukke sangat memprihatinkan ,ditambah Listrik masih minim di Desa Lapaukke. Saat dikonfirmasi usai penyampaian Aspirasi, Kepala Desa Wecudai “Ferdi”Kami sangat bersyukur dan ini berkah bagi kami,karena Kami mau diterima di Gedung DPRD ,untuk menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur pembangunan jalan Desa Lapaukke menghubungkan Desa Wecudai yang tidak di akomodir pemerintah,makanya penyampaian ini juga sebagai motivasi bagi masyarakat,bahwa masyarakat dalam menyampaiakan aspirasi dapat disalurkan ke hal hal yang positif,bukan main brutal dan aksi demo. Verdy menambahkan,bahwa jalan Dusun boco bocco Lapauke kadang sulit dilalui kendaraan ,inilah yang membawa masyarakat ke DPRD,Alhamdulillah tadi Wakil ketua sudah menyampaikan akan membantu untuk merelisasikan, mungkin melalui Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD). Sementara Wakil ketua DPRD”Rahman Rahim “yang dikonfirmasi usai menerima aspirasi ,bahwa mereka datang terkait in-

jelas terlihat dilapangan diantaranya , masih kata Leo, dalam pekerjaan pemasangan tiang pancang sebanyak 24 titik, bentuk pelanggarannya diketahui bahwa pekerjaan pemasangan tiang pancang ternyata dilakukan dalam dua system. system ready mix dan system manual,artinya pada saat melaksanakan pekerjaan pengecoran pada tiang pancang juga dilakukan memakai begisting kayu. Sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang di inginkan, posisi tiang pancang kondisinya menyedihkan, ada yang miring ke kiri dan miring kekanan tidak tegak lurus vertical.(lihat caption pada photo.red) Padahal sesuai rencana kerja dan syarat Di dalam dokumen perjanjian kerja, dalam item pekerjaan pengecoran tiang pancang kontraktor pelaksana hanya diperbolehkan memakai scaffolding saja. Pada saat kontraktor melaksanakan pekerjaan dilapangan,tak satupun terlihat tenaga ahli,yang terlihat hanya kuli dan mandor pengawas padahal kontraktor mengklaim punya 23 orang tenaga ahli. Ber SKT dan SKA?. bahkan tim monitoring dari dinas dan tim konsultan pengawas nyaris tidak pernah terlihat. Leo tahu persis bagaimana kondisi yang sebenarnya dilapangan. Demikian pula soal bobot prestasi pelaksanaan Pekerjaan sesuai kondisi dilapangan, Leo memastikan progresnya tak lebih hanya 60% yang mampu dikerjakan oleh kontraktor pelaksana. Pada bagian lain Dadan rustandi kepala bidang tata bangunan yang menjadi kuasa pengguna anggaran dan sriyanto kepala seksi yang menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi, oleh staf selalu dikatakan “maaf bang bapak sibuk atau maaf bang bapak lagi rapat. Pihak inspektorat daerah jangan diam saja dong,apa saya harus buat laporan resmi dulu kekajari depok baru mereka bergerak? kata Leo. Tolong garis bawahi ya ,, yang namanya kasus ga akan basi, apalagi ini kasus penyimpangan yang berbau korupsi dan belum genap setahun. disisi lain Leo juga menghimbau agar pemerintah propinsi jawabarat jangan hanya mengucurkan bantuan gubernur sekedar untuk pencitraan saja. semestinya pihak propinsi jawa barat juga harus menurunkan tim, guna memonitor kegiatan yang didanainya.(kumaha iyeu kang gubernur?). (RED)

fungsinya sebagai wakil rakyat.tindakan para anggota dprd depok menurut walsen adalah sebagai wujud penghianatan kepada rakyat yang berbau tindakan pelanggaran hukum (gratifikasi) Walsen nainggolan sekretaris Gabpeksi selaku koordinator aksi unjuk rasa kepada wartawan ditengah berlangsungnya aksi mengatakan,aksi unjuk rasa tidak ditunggangi kepentingan siapa-

pun ini murni berdasarkan kesepakatan seluruh anggota Gabpeksi yang merasa kecewa dengan sikap anggota dprd yang terkesan ingin memonopoli seluruh paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang tersedia diseluruh organisasi perangkat daerah pemkot depok Contohnya pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang( DPUPR) serta dinas perumahan dan pemukiman,(DRUMKIM) hampir seluruh paket pekerjaan yang bersifat penunjukan langsung di klaim sebagai pokok pikiran para anggota dprd. Sehingga para wakil rakyat yang terhormat tanpa malu malu meminta uang komitmen fee kepada para kontraktor yang berminat untuk melaksanakan paket adalah pekerjaan tersebut.jika dihitung kasar setiap anggota dprd masing masing memperoleh 100 juta. Uang komitmen fee dari para kontraktor,rinciannya adalah 50 orang anggota dprd dikali Rp 2 Milyar = Rp 100 milyar x 10%. Mungkin uang Rp100 juta pendapatan dari jual paket pekerjaan hasil pokir oleh para anggota dprd dianggap belum cukup, sehingga mereka mengolah gerak,memaksakan kehendaknya,dengan menggunakan kapasitasnya selaku fungsi control eksekutif untuk menekan para pejabat di seluruh organisasi perangkat daerah dipemkot.mungkin karena segan atau takut maka, para kepala opd menuruti apa saja yang di inginkan para anggota dprd,ujar walsen (Herdian)

“ Jangan Lindungi Koruptor “ Masyarakat Balikpapan Tagih Janji KAPOLRES Terkait Dugaan Mark Up Lahan RPU

Balikpapan | Pantau Terkini | Sudah hampir 14 bulan lebih Polresta Balikpapan tak membuahkan hasil penyidikan di duganya mark up lahan Rumah Potong Unggas yang berlokasi pengadaan lahan Rumah Potong Unggas (RPU) di Jalan SoekarnoHatta Km 13 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara. Beberapa media sebelumnya menanyakan

kinerja penyidikan yang dilakukan Polresta Balikpapan atas dugaan adanya murk up anggaran RPU tersebut seperti jalan di tempat. Kapolresta Balikpapan Jeffri Dian Juniarta ketika diwawancarai wartawan bulan lalu memang tak menampik hal tersebut. Namun, ia menyebut masih dalam proses penyelidikan. Pihaknya mengedepankan asas-pro Justitia. Jangan sampai memberikan statement dan masyarakat langsung menghakimi adanya korupsi. “Pelan-pelan kami lakukan,” ujarnya. Namun menurut Koordinator LSM STABIL, Herry Sunaryo mengatakan kepolisian Balikpapan terlihat lemah ketika menangani kasus korupsi. Mereka menilai, hal ini didasari Track Record selama ini tidak ada kasus korupsi yang selesai hingga ke hijau yang ditangani oleh Polresta Balikpapan . “Kita ingat tahun lalu sempat ramai pemberitaan soal dugaan korupsi di Balikpapan Timur. Tapi panas diawal saja, akhirnya

frastruktur Jalan Lapaukke dan Desa Wecudai yang sudah 10 Tahun selalu disampaikan dalam musrenbang dan tidak pernah ada muncul di APBD,penyebabnya karena jalan ini cukup panjang dan tidak mungkin bisa menggunakan dana Desa atau ADD dan ini meman harus menjadi tanggung

jawab pemerintah daerah,mudah mudahan anggota DPRD bisa memperjuangkan pembangunan jalan ini,karena jalan ruas calodo menghubungkan Lapaukke sudah sangat memprihatinkan,karena dilalui air, itu bisa dikerjakan dengan kontruksi jalan beton. Rahman rahim menambahkan ,juga kema-

tidak ada,” kata Kordinator Program LSM Stabil, Herry Sunaryo. Kami hanya melanjutkan lidah masyarakat yang menagih janji penanganan kasus dugaan Korupsi Lahan RPU dimana ada yang janggal dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Di mana anggaran untuk pengadaan lahan RPU tertulis Rp 2,5 miliar. Namun dalam APBD 2015 sendiri anggarannya menjadi Rp 12,5 miliar. Selanjutnya, dalam laporan realisasi anggaran semester pertama 2015 dan prognosis enam bulan ke depan, anggaran untuk lahan RPU kembali berubah menjadi Rp 12,273 miliar. Ada selisih Rp 227 juta. Padahal, pada kolom realisasi pembayaran di lapangan masih nihil. Dalam pemaparannya Asisten III Setkot Balikpapan Chaidar Chaerulsyah menjelaskan, memang ada hal yang berpotensi rancu dalam perencanaan anggaran untuk lahan RPU. Chaidar Chaerulsyah yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) ini, mengakui pada saat penyusunan anggaran ia masih menjabat sebagai kepala satuan kerja perangkat daerah . (Team Investigasi ) rin ada laporan masyarakat dan pemberitaan di media sosial ada jembatan putus, kita kesana pada hari minggu ternyata tidak ada ,hanya jalan yang rusak parah,meman tahun lalau ada yang rusak tapi sudah diperbaiki,tinggal jalannya yang mau diperbaiki.Tutup” Rahman Rahim(LIS)

Pemegang Kartu BPJS Ditolak Berobat

Depok, Pantau Terkini | Pelayanan kesehatan masyarakat dinilai masih kurang. Pasalnya, masih terjadi di wilayah Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan ditolak meski memiliki kartu Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Hal ini diungkapkan Iing Hilman selaku anggota DPRD Kota Depok, di kawasan Pondok Petir. “Pelayanan dasar kesehatan untuk masyarakat dinilai masih menyulitkan, terutama dalam prosedur penggunaan kartu BPJS,” kata anggota dewan Fraksi Gerindra, kemarin. Sebab, dijelaskannya, masih ada warga di wilayah Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari penderita TBC (tuberculosis) mengeluhkan tentang pelayanan kesehatan di saat warga tersebut yang harusnya bisa berobat tapi ditolak oleh pihak Puskesmas Pondok Petir lantaran penunjukan kartu berobat bukan di Puskesmas , melainkan di klinik di wilayah Kelurahan Serua. Namun setelah mendatangi klinik dimaksud, pihak klinik memberi rujukan ke Rumah Sakit Bineka Bhakti Husada, Tangerang Selatan, tetapi sesampaikanya di RS tersebut kehabisan nomor antrean dengan terpaksa pasien dan keluarga pulang ke rumah. “Saat pulang pasien dibawa ke Puskesmas Pondok Petir tapi ditolak karena kartu kepesertaan BPJS yang bersangkutan bukan di Puskesmas setempat,” ulasnya. Dengan kejadian seperti ini, lanjut dia, tidak seharusnya pihak Puskesmas menolak pasien, terlebih penyakit yang dideritanya adalah TBC di mana pengobatan penyakit di Puskesmas gratis. Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kecamatan Bojongsari, dokter Muhammad Salman ketika dikonfirmasi membantah menolak pasien berobat. “Prinsipnya kami tidak menolak pasien berobat,” kata Salman di ruang kerjanya, Puskesmas Pondok Petir. Namun, dijelaskannya, berdasarkan surat edaran yang disampaikan pihak BPJS ke Puskesmas Pondok Petir No.309/IV/09/0317, yang dikeluarkan pada 14 Maret 2017 disebutkan bagi pasien yang terdaftar atau kapitasi tidak ditolak, atau warga pemegang kartu BPJS diberikan kesempatan berobat sekali, di luar wilayah Kota Depok kesempatan berobat diberikan tiga kali. “Aturan ini yang mengeluarkan pihak BPJS, bukan Puskesmas. Seharusnya, pasien berobat ke klinik sesuai penunjukkannya,” tuturnya. Tujuan penunjukkan berobat, dijelaskannya, agar pasien pemegang kartu BPJS tidak menumpuk di satu titik, tetapi merata berobat di klinik lainnya maupun puskesmas yang ditunjuk. (dib)

Kasubag Humas Bone Tolak Perintah Sekda Bone | Pantau Terkini |.Untuk menyambut hari jadi kabupaten Bone ,biasanya semua media mendapat kehormatan dan perlakuan sama dari pemerintah untuk memuat iklan hari jadi Bone,namun ternyata di Bone tidak berlaku terhadap media Online Saat dihubungi melalui telpon seluler oleh Tim Jelajah Pos, pada senin ,03/04/2017,Kasubag Humas Bone’Andi Amin,”mohon maaf kami hanya melayani media yang berlangganan saja ,meskipun ada perintah Sekda Bone,lebih lebih terhadap media Online,kami tidak ada anggaran . Kami harapkan bagi yang tidak berlangganan agar ke Infokom jelasnya ,”Andi Amin.Sangat berbeda pada tahun 2016 semua media mendapat perlakuan sama ,baik media cetak ,elektronik dan Online,diduga yang berlangganan ada bagi hasil 10% dengan humas,di ungkapkan oleh salah satu staf humas yang dikonfirmasi ,namanya tidak dimediakan.Penulis:Andi Wahyuddin / Editor:Muhlis


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.