Edisi20160416

Harga @Rp.7500

EDISI Thn II/9 30-04-2016

Siap KPK kan Pejabat Balikpapan Tertaut Mark Up Lahan RPU Balikpapan)Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Irjen Pol (Purnawirawan) Bibit Samad Riyanto siap membawa dan melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah potong unggas (RPU) di Km 13, Karang Joang, Balikpapan Utara, ke Bareskrim Polri dan KPK. Langkah mantan ketua KPK tersebut diambil apabila penanganan kasus korupsi tersebut tidak tuntas, ada intervensi, atau bahkan ada pihak-pihak yang memainkan

Walikota Makassar Gelapkan Ijin IMB dan Amdal Gudang

demi kepentingan.

Hal tersebut diungkapkan DPD GMPK Kaltim Yeni Yulianti Samti kepada Balikpapan Pos, kemarin siang. Dia mengatakan, Bibit Samad Riyanto sempat menanyakan langsung kasus dugaan korupsi rumah potong unggas (RPU) di Km 13, Karang Joang, Balikpapan Utara kepada jajaran pengurus DPD GMPK Kaltim saat bertandang ke Balikpapan, Selasa (12/3), sebagai narasumber pemberantasan korupsi di Balikpapan. “Pak Bibit juga meminta

Pengacara Yakin Jessica Wongso Bebas, Ini Penjelasannya Jakarta Pengacara Jessica Kumala Wongso, Hidayat Boestam, memiliki keyakinan berkas perkara pembunuhan yang disangkakan kepada kliennya bakal ditolak kejaksaan. Alasannya, penyidik tidak memiliki bukti kuat untuk membuktikan Jessica sebagai pelaku pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin.

Makassar telah berulang kali mendatangi Lurah Mamajang Dalam, Camat Mamajang dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar untuk menyampaikan keberatan warga atas pembangunan gudang tanpa IMB di pemukiman warga. Tidak hanya itu, usaha PPWI Makassar juga telah dilakukan dengan menyurati Walikota Makassar, serta mengirimkan laporan melalui nomor kontak HP/WA sang Walikota.

Aneh bin ajaib, persoalan pembangunan gudang oleh UD Tani Beru, yang kemudian berubah nama UD Sukatani di Jl. Veteran Selatan No. 361 Makassar itu seakan angin lalu saja. Padahal, menurut keterangan aparat setempat yang meminta namanya disamarkan, bahwa bangunan gudang itu juga telah mengambil tanah milik Pemerintah Daerah Makassar, alias sebagian bangunan menggunakan tanah pemerintah. “Gudang UD Sukatani itu tanpa Ijin Mendirikan Bangunan

“Saya yakin karena memang tidak ada barang buktinya,” kata Hidayat di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kamis, 28 April 2016.

Hidayat mendatangi Polda Metro Jaya untuk menandatangani perpanjangan masa (IMB) dan berdiri di atas tanah pemerintah, heranki juga mengapa dibiarkan itu,” ujar penahanan ketiga Jessica, terhitung sejak Bima (bukan nama sebenarnya) dengan lo- 29 April hingga 28 Mei 2016. gat Makassarnya.

Warga sekitar, termasuk pengurus PPWI Meski demikian, Hidayat menghormati Makassar yang rumahnya bertetanggaan proses hukum dan tetap kooperatif, agar dengan bangunan tersebut, dibuat meradang selama bertahun-tahun. Mereka amat penyidik bisa menyelesaikan tugas sesuai terzolimi akibat rusaknya bangunan rumah dengan aturan. Namun, apabila sampai 28 mereka saat pembangunan gudang tanpa Mei 2016 berkas perkara dinyatakan belum IMB itu, hingga saat ini ketika hilir-mudik lengkap juga, penyidik harus melepas Jeskendaraan pengangkut pupuk ke gudang sica dari ruang tahanan. “Tidak ada bukti. dimaksud. “Kami amat terganggu dengan pembangunan gudang itu, bukan hanya Memang Jessica tidak melakukan apatanpa IMB, tapi juga menempati tanah ne- apa,” ujarnya. gara dan tanpa dokumen Amdal (Analisis Jessica disangka membunuh Mirna di kafe Dampak Lingkungan),” kata Muhammad Olivier, Jakarta Pusat, pada Januari 2016.

Ali, warga setempat yang juga adalah Ket- Modusnya adalah dengan menabur sianida ua PPWI Makassar.

Melalui pesan WastApp-nya, Walikota ke kopi yang diminum Mirna. Polisi kemu- lengkap. Pada 21 Maret 2016, penyidik Makassar menjanjikan untuk memperha- dian menetapkan Jessica sebagai tersangka kembali mengirimkan berkas perkara ke dan menahan perempuan itu sejak 30 Janu- kejaksaan. ari 2016.

Terakhir, berkas perkara Jessica diserahkan Berkas Jessica dilimpahkan ke kejaksaan kembali ke kejaksaan pada 22 April 2016. pertama kali pada 19 Februari 2016. Pada Saat ini pihak kejaksaan masih meneliti pelimpahan berkas itu, juga dilakukan per- berkas perkara tersebut. Direktur Reserse Fauzi Bowo ali- panjangan penahanan terhadap tersangka as Foke. “Foke untuk keperluan penyidikan. Pada 3 Maret Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisamengeluarkan izin 2016, berkas dikembalikan karena belum ris Besar Krishna Murti yakin berkas perkara segera dinyatakan lengkap. untuk tiga pulau,” kata Kepala Bagian Penataan Ruang itu diberikan kepada PT Kapuk Naga Indah, dapat izin prinsip—meliputi kajian amdal, Biro Tata Ruang anak usaha raksasa properti Agung Sedayu hidrodinamika, dan lainnya—lebih dulu dan Lingkungan Group. sebelum menguruk laut. “Ahok hanya meHidup Benny Agus neruskan,” tuturnya.

Candra, Jumat, 29 Pemilik Agung Sedayu, Sugianto Kusuma April 2016. alias Aguan, terseret suap reklamasi dengan Kepala Bagian Perundang-undangan Biro tersangka Ketua Komisi Infrastruktur De- Hukum Wahyono mengatakan Gubernur Ketiga pulau yang wan Perwakilan Rakyat Daerah Mohamad Basuki Tjahaja Purnama meneruskan izin mendapat izin Sanusi. Ia diduga bertemu dengan sejumlah prinsip dan pelaksanaan setiap pulau reklamenguruk laut Ja- pemimpin DPRD, termasuk Sanusi, untuk masi dengan keputusan gubernur. “Pengemkarta adalah Pulau mengatur penurunan nilai tambahan kon- bang harus mendapat izin dari gubernur.

C seluas 276 hek- tribusi.Selain izin reklamasi, ujar Benny, Tanpa itu, tidak bisa menguruk,” katanya. tare, Pulau D seluas 312 hektare, dan Pulau Foke menerbitkan izin prinsip untuk 17 E seluas 284 hektare. Konsesi semua pulau pulau reklamasi. Pengembang harus men-

Izin Reklamasi Tiga Pulau Ternyata Diteken Foke

Izin pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta telah diterbitkan sejak zaman Gubernur

2

Redaksional

Pemerintah Manfaatkan Media Online, Oleh. Deddy Djumhana,S.Komp

Pemanfaatan media online oleh pemerintah merupakan hal positif.

Dengan menyampaikan seluruh program secara terbuka, masyarakat akan bisa turut serta dalam pembangunan.

“Dengan transparansi, semua di digital, orang umum bisa mengakses apa saja yang terjadi di pemerintahan. Jadi mereka gak buta tentang APBD, program pemerintah, anggarannya dicairkan kemana,” katanya usai menjadi pemateri dalam launching Pontianak Digital Stream.

Efeknya, pemerintah akan lebih dipercaya masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga akan semakin meningkat.

“Contohnya Jakarta saja dengan transparansi begitu banyak masyarakat luar negeri pulang untuk ikut serta membangun Jakarta. Saya satu di antaranya. Efeknya banyak sekali. Ke depan efek positif bagi Indonesia dan daerah

secara khusus akan dirasakan,” ungkap pria kelahiran Singkawang yang banyak menghabiskan waktunya di Australia ini.

Budi mengatakan, apa yang diupayakan Pemkot Pontianak saat ini memang tidak kelihatan dalam jangka pendek. Sebab efek dari program smart city tersebut baru bisa dirasakan di masa mendatang.

“Ini jangka panjang. Di Jakarta saja dua tiga tahun baru kelihatan. Awalnya orang berfikir itu program gila. Ngapain seperti itu,” ungkap Budi yang kini menetap di Jakarta.

Apalagi program pemerintah didukung swasta seperti yang dilakukan PDS. Dengan tekad sama-sama memajukan dan membangun kota, maka pekerjaan berat tersebut akan terasa semakin ringan.

Ketua Format Berikan Jempol Terkait Dugaan Korupsi di PPK KPU Kota Depok untuk Kajari Kota Depok dapatkan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan, yaitu merubah pengadaaan barang dan jasa dari lelang menjadi penunjukan langsung (PL). ”Kesalahan yang kami dapatkan adalah merubah lelang menjadi PL dan menunjuk Big Daddy sebagai pengerja dana sosialisasi Pilkada, ”kata Yudha yang masih merahasiakan identitas tersangka kepada wartawan.

Leo Prihadiansyah, S.Sos , S.H Ketua Forum Masyarakat Transparansi (Format)

DEPOK – Terkait dengan Pernyataan Kejari kota Depok atas kasus dugaan Korupsi di Komisi Pemlihan Umum kota Depok dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sosialisasi pemilihan Pilkada pada tahun 2015 lalu.

Selain jadi tersangka, PPK itu pun telah dicekal oleh penyidik dari lembaga penegak hukum tersebut. Sayangnya, identitas PPK tersebut masih dirahasikan oleh kejaksaan dengan alasan masih dalam proses penyelidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Yudha P Sudijanto mengatakan, bahwa penetapan tersangka terhadap PPK KPUD itu sejak awal Maret 2016, lalu.

“Saya berikan apresia baik pihak kejari Depok jika sebab masih dalam penyidikan dan harusnya semua aktifitas menyangkut kewenangan kejaksaan dapat melaksanakan itu “ papar Leo pada Panter Banyak penyelewengan yang tercecer bersentuhan dengan aturan dan hukum dan menyangkut aset serta pendapatan asli daerah yang kurang di soroti seperti pajak retribusi, pajak kekayaan alam dan Aset yang sudah ada tinggal pemerintah bisa mencium tidak pendapatan daerahnya , ini juga di paparkan pada wartawan panter

Yudha menjelaskan, sebelum menetapkan PPK KPUD menjadi tersangka, pihaknya terlebih dahulu memeriksa 18 saksi. Dimana, para saksi tersebut merupakan petinggi dan pegawai KPUD Depok sendiri. Pemeriksaan intensif dalam mengumpulkan keterangan dikerjakan penyidik Kejari sejak awal Januari 2016, lalu.

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta data dokumen yang kami dapat akhir ditemukan pelanggaran dana sosialisasi Pilkada pada tahun 2015 yang mengarah kepada PPK. Dalam waktu dekat ini PPK tersebut akan dimintai ketarangan, ”ujarnya.

Menurutnya, pemanggilan terhadap PPK KPUD Depok sangat diperlukan dalam menyelidiki kasus tersebut.

Mengingat anggaran sosialisasi Pilkada 2015 yang digelontorkan itu mencapai Rp2,2 miliar dari APBD Kota Depok untuk dipublikasikan ke masyarakat dengan menggunakan media massa. Namun, kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah ini dialihkan menjadi PL oleh PKK dalam mengeruk untung besar dari agensi iklan (Big Daddy,red) yang ditunjuk mengerjakan paket

pekerjaan tersebut.

“Penyalahgunaan jabatan yang membuat dugaan korupsi ini terjadi. Dalam PP No 72 Tahun 2014 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah nominal paket diatas Rp 200 juta harus lelang. Jika dibawah besaran aturan itu maka ditetapkan sebagai PL, dan ini justru malah dibalik aturan itu.” ujar Yudha. Yudha mengakui, jika pihaknya sudah memberikan cekal dan kembali menjadwal ulang pemeriksaan terhadap PPK KPUD Depok.

Hal itu menyusul dua kali pemanggilan terhadap PPK KPUD Depok tidak dihadiri dengan alasan sakit. Karena itu oekan depan pihaknya pun sudah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap PPK lembaga penyeleggara pemilihan kepala daerah ini. Sementara itu, Komisioner KPUD Kota Depok, Nana Sobarna mengatakan, PPK yang menangani bidang sosialisasai Pilkada 2015 tersebut adalah Fajri Asrigita Fadillah. Namun, pihaknya belum mendapat informasi kalau PPK ditetap sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana sosialisasia ke media massa yang menggunakan jasa agensi Big Daddy itu.

Dia hanya berharap penyelidikan kasus tersebut harus dapat dituntaskan oleh lembaga penegak hukum tersebut tanpa tebang pilih. “Kami belum terima informasi kalau Fajri ditetapkan tersangka oleh Kejari. Yang kami minta pengusutan ini harus tuntas dan adail. Sudah hampir dua bulan kasus ini berjalan, yang penting kami kooperatif.

Perkembangannya kami tidak tahu,” pungkasnya.(dj)

“Mari kita pantau terus kasus KPUD Depok yang menurut pihak kejaksaan masih dalam penyidikan, memang banyak yang harus dipelajari bukti bukti memang terjadinya korup dalam penyidikan team kejari. “ papar Leo Prihadiansyah selaku Ketua Format.

Di lain berita dimana dari penelusuran dan bukti yang di-

Pemimpin Perusahaan : Surachman, Pemred : Deddy Djumhana S.Kom - Pembina dan Penasihat : Wilson Lalengke, Jepri Nainggolan , Redaktur : Wandy Sikun ,Usep, SPD,SGa,MM , Rengga K Ismail , S.Riyanto, Penasehat hukum : Agung Kurniawan S.H ,MM, MHum , Leo Prihadiansyah S.Sos, S.H, Redaktur Pelaksana : Jamaluddin, Tata Usaha dan Managemen: Rosana Zaenab Jakarta : Rizky Verdian , Reyland Steven Tampubolon, Tri Haposan Kobul, Depok : Samsul Bahtiar, Ashary Rahmadan, Rommy Chandera, Bogor : Lukman Achmad Fauzi, Sukabumi : Usep, SPD, SAg, MM , Eddy Faisal Tagor Harahap ,Tanggerang: Uki Amir Bayu Priyanto, Paneglang : Zainal Setiawan , Jawa Tengah Antok, Jawa Timur Hariyadi , Lamongan Hadis Ziwa ,Probolinggo Agung budi S.sos. Yusron Fuadi Solehudin, Malang Raya Yusron Fuadi ,Pasuruan Siti Fatimah, Lumajang Sudarsono Kep.Riau . Doro Ayu , Serdang Bedagay, Muhammad Yusuf, Edy Sanjaya Lubis .Labuan Batu PAD.Dedi , Husein Mubarok , Kalimantan Tengah ,Andre F Andy, Achmad Tajudin Nor, Kalimantan Timur . Bambang Wahyuni , Iwan Sianturi, Tommy Sijabat, Barito Selatan Marwan R, Murung Raya Thomas Wanly Katingan Supardi S. Depung,Kota Waringin Barat Hartono Pulang Pisau Albert Rantes ,Pulang Pisau Sunardi Kuala Kapuas Topan Lawi ,Kota Palangka Raya Pridei Susanto Lamandau Edy Franklin, Kota Waringin Timur Agustinus, SE, Gorontalo . Haidar Abdurahman, Pudin Abudi, Mohamad R.Lone ,Jafris Abdullah,Tatang Lakoro , Sulsel Saiful, syahtudin Syam Hadade, Andi, S.An Biro Palopo Fredi Suade, Luwu Utara Yasir, Aswandi, Luwu Timur Arsad, Manado Dovano zhali, Bolmut Yadi Daeng Maladja, Jufri Makalunsenge ,Bahar Damang ,Milham Lakota, PT. Selaras Sulusi System Rukan Graha Cempaka Mas Blok B-26 Jl. Letjen Suprapto , Kemayoran, Jakarta Pusat Jakarta 10640 Studio Multimedia Informasi : Jln. Alpukat No.76 Beji Kota Depok - Phone - 081281379596 , Website : www.pantauterkini.com @mail : redaksipanter@gmail.com No Rek BCA A/N Deddy Djumhana 7150860835

3

Hukum

.......sambungan hal1 GMPK Kaltim dan masyarakat untuk memantau penanganan dugaan kasus korupsi tersebut,” ujar Yeni Yulianti Samti.

tertentu untuk menghilangkan barang bukti. Nanti kalau sudah P-21, pasti kami beberkan secara lengkap,” ujar Suharto.

tertulis Rp 2,5 miliar. Kemudian dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015, disetujui menjadi Rp 12,5 miliar.

Untuk diketahui lagi, kasus ini terus dikawal penggiat korupsi di Balikpapan.

Koordinator Program Good Governance dan Anticorruption Stabil Balikpapan Herry Soenaryo bahkan menilai, pengungkapan kasus dugaan korupsi ini sangat mudah. Kata Herry, pihak terkait bisa memprosesnya dimulai dari proses perencanaan pengadaan lahan RPU itu. Proses perencanaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Ta“Ini kasus besar sekaligus tantangan hun 2004. bagi Polres Balikpapan untuk menyeret semua pihak yang terlibat. Ini kasus “Apakah usulan itu melalui musrenkorupsi besar yang pertama ditangani bang, reses DPRD, bisa dilihatnya. Dari Polres Balikpapan. Dalam pembeba- proses itu kan pastinya ada dokumensan tanah pasti ada timnya, namanya dokumen perencanaan, berapa yang tim sembilan yang terdiri sekda dan dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan ada lainnya. Karena yang ditangani men- empat hektare, dicek apakah benar emyangkut pejabat, mari kita dukung pol- pat hektare,” katanya. res dan kita pantau sama-sama. Kalau memang tidak tuntas, kami bersama Kemudian diproses dengan melihat Pak Bibit siap melaporkan ke KPK atau NJOP-nya, apakah anggaran itu sudah Bareskrim Polri. Sebagai perbandingan sesuai dengan NJOP. “Jadi sangat mudi PPU, kasus korupsi pembebasan la- dah mengungkapnya, karena pasti ada han mulai dari sekda, kabag hukum, ca- dokumen-dokumennya. Sekarang tingmat dan lainnya terseret jadi tersangka gal bagaimana kepolisian bekerja sama dan ditahan. Mereka semua disidang di dengan Inspektorat,” ujar Herry.

Tipikor PN Samarinda,” tegas Yeni.

Sebelumnya, dugaan tindak pidana koSementara itu, Paur Subbag Humas rupsi (tipikor) pengadaan lahan rumah Polres Balikpapan Iptu Suharto men- potong unggas (RPU) di kawasan Km gatakan, Kapolres Jeffri Dian Juniarta 13, Kelurahan Karang Joang, Kecamatidak bermaksud menutupi atau mem- tan Balikpapan Utara, terus mencuat. permainkan kasus dugaan pengadaan Masyarakat mengapresiasi dan menlahan rumah potong unggas (RPU) unggu sikap kepolisian untuk memprosyang sedang ditanganinya. Sikap Ka- es kasus tersebut tanpa harus ditutuppolres adalah kehati-hatian agar pen- tutupi. anganan bisa maksimal. “Kasus korupsi umumnya orang-orang pintar, makanya Yang mengusik nalar, dalam draf Ranpenyidik juga hati-hati. Kalau terlalu cangan Anggaran Pendapatan dan Bediekspos, nanti ada upaya pihak-pihak lanja Daerah (RAPBD) 2015, anggaran pengadaan lahan RPU dengan jelas

Laporan realisasi anggaran semester pertama 2015 dan prognosis enam bulan ke depan, menunjukkan anggaran berubah menjadi Rp 12,273 miliar. Kolom realisasi pembayaran di lapangan juga tertulis nihil.

Di sela menjadi narasumber pemberantasan korupsi, Bibit yang pernah menjabat sebagai kapolda Kaltim meminta kepada aparat hukum yang menangani kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah potong unggas (RPU) agar serius dan tuntas. Yakni semua yang terlibat, baik pejabat hingga masyarakat umum, diproses hukum sampai ke pengadilan.

dasarkan KUA-PPAS yang diterbitkan pada Juni 2014. “Itu sudah mencantumkan untuk pengadaan lahan RPU sebesar Rp 12,5 miliar. Angka ini tidak boleh bergerak,” katanya.

Dalam penyusunan anggaran di tahun 2014, Chaedar mengungkapkan, berdasarkan pada ketersediaan dana, sehingga tim anggaran pemkot menginformasikan kepada SKPD untuk menyusun program kerjanya, termasuk Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi saat program anggaran yang disesuaikan diwawancarai mengatakan belum bisa dengan pagu anggaran 2014. berkomentar banyak.

“Karena waktu itu saya yang jadi kepala “Itu sudah ditangani kepolisian, kalau DPKP. Dalam proses pengadaan angdari segi administrasi prosedur sudah garan dengan dewan, akhirnya di kami benar. Kami belum tahu apa yang men- sendiri merasionalisasikan anggaran jadi temuan kepolisian,” kata Wali Kota karena defisit. Dirasionalisasikan lagi Balikpapan Rizal Effendi, 3 Maret lalu. turun menjadi Rp 2,5 miliar. Akhirnya, kami buat itu yang disebut dengan Di ruang kerjanya, Rizal mengatakan asistensi RKA (rencana kerja dan angjika sesuai dengan prosedur, pen- garan)”. gadaan RPU itu sudah dilakukan melalui proses tahapan perencanaan dan “Oke, Rp 2,5 miliar. Dibahas lagi denpelaksanaan. Jika ada temuan lain dari gan DPRD, DPRD memandang lagi kepolisian, ia mengaku belum tahu. kepada KUA-PPAS yang Rp 12,5 miliar. DPRD memiliki alasan, kalau ingin “Proses pelaksanaan kan pembebasan membangun fasilitas umum RPU harus lahan, prosedurnya harus berdasarkan berdasarkan feasibility study (FS), yang hasil penilaian appraisal. Dan, saya menghendaki supaya luasnya itu antara dapat laporan dari pelaksana, bahwa lima sampai enam hektare. Kalau diseharga yang dibayarkan itu justru diolah diakan cuma anggaran 2,5 hektare, anasesuai nilainya. Jadi benar aja prose- lisanya bahwa ini kan nantinya dibelikan durnya, dikelola sendiri appraisal-nya,” hanya 1 hektare. Ya, kalau misalnya taterangnya. hun depan yang di sekitar 1 hektare itu tidak ada orang,” sambungnya.

“Itu kita lewati. Bahkan katanya, realisasinya di bawah harga appraisal, se- Akhirnya, lanjut Chaedar, DPRD memdangkan harga appraisal berpatokan inta sesuai dengan yang dicantumkan dengan harga tertinggi,” katanya.

KUA-PPAS sebesar Rp 12,5 miliar untuk luasan 6 hektare. “Di situlah yang “Apakah ada naik harga atau apa kita bisa rancu di dalam menerima, antara belum tahu,” tegas Rizal. dua, perencanaan dan pelaksanaan.

Kalau di dalam pelaksanaan ada panAsisten III Sekdakot Chaedar menam- dangan lain, itu nanti ketetapan hukum bahkan, pelaksanaan kegiatan ber- yang bisa menilai,” pungkas Chaedar. (ono/rus)

Terkait Gudang Tanpa IMB dan Amdal, Walikota Makassar Dinilai Buta dan Tuli

Makassar – [Pantau Terkini] Pengurus PPWI Makassar telah berulang kali mendatangi Lurah Mamajang Dalam, Camat Mamajang dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar untuk menyampaikan keberatan warga atas pembangunan gudang tanpa IMB di pemukiman warga. Tidak hanya itu, usaha PPWI Makassar juga telah dilakukan dengan menyurati Walikota Makassar, serta mengirimkan laporan melalui nomor kontak HP/WA sang Walikota.

Aneh bin ajaib, persoalan pembangunan gudang oleh UD Tani Beru, yang kemudian berubah nama UD Sukatani di Jl. Veteran Selatan No. 361 Makassar itu seakan angin lalu saja. Padahal, menurut keterangan aparat setempat yang meminta namanya disamarkan, bahwa bangunan gudang itu juga telah mengambil tanah milik Pemerintah Daerah Makassar, alias sebagian bangunan menggunakan tanah pemerintah. “Gudang UD Sukatani itu tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berdiri di atas tanah pemerintah, heranki juga mengapa dibiarkan itu,” ujar Bima (bukan nama sebenarnya) dengan logat Makassarnya.

Warga sekitar, termasuk pengurus PPWI Makassar yang rumahnya bertetanggaan dengan bangunan tersebut, dibuat meradang selama bertahun-tahun. Mereka amat terzolimi akibat rusaknya bangunan rumah mereka saat pembangunan gudang tanpa IMB itu, hingga saat ini ketika hilir-mudik

kendaraan pengangkut pupuk ke gudang dimaksud. “Kami amat terganggu dengan pembangunan gudang itu, bukan hanya tanpa IMB, tapi juga menempati tanah negara dan tanpa dokumen Amdal (Analisis Dampak Lingkungan),” kata Muhammad Ali, warga setempat yang juga adalah Ketua PPWI Makassar.

Melalui pesan WastApp-nya, Walikota Makassar menjanjikan untuk memperhatikan keluhan warga, dan akan menindaklanjutinya sesegera mungkin. “Melalui WA-nya, Walikota Makassar menjanjikan akan melakukan penindakan, sejak dari bulan Juni 2015. Namun, sampai sekarang sudah berpuluh-puluh pesan yang dikirimkan ke beliau, namun hanya mendapat balasan yang kata anak gaul cuma PHP (Pemberi Harapan Palsu),” imbuh Muhammad Ali. Lebih parahnya, tanggal 23 Maret 2016 lalu, Ketua PPWI Makassar mendatangi Kantor Lurah Mamajang Dalam, namun Lurah tidak ada. Menanggapi keluhan sang Ketua PPWI tersebut, staf Kelurahan Mamajang Dalam mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha maksimal dalam menertibkan keberadaan gudang tersebut.

“Kami sudah maksimal melakukan peneguran, namun beking yang punya gudang orang atas di Pemkot Makassar,” kata staf kelurahan yang tidak mau disebutkan namanya. Ironis sekali sindikat gudang dengan orang Pemkot Makassar itu.

Dari pengakuan mandor bangunan gudang pupuk tersebut kepada KOPI, mereka sudah beberapa kali didatangi oleh orang Kelurahan, Kecamatan serta dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Sambil tersenyum, mandor berkata, “Biasalah, bos yang atur semua, biar tidak punya IMB, bangunan jalan terus.’’ Benar-benar mafia kelas kakap yang bercokol di pemukiman warga.

Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 20/2010 tentang Larangan Gudang dalam Kota dan Perda Nomor 13/2009 tentang Kawasan Pergudangan Terpadu hanya isapan jempol semata, tidak diindahkan oleh pemilik bangunan gudang itu. Begitu pula dengan pernyataan Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto yang menegaskan Izin Mendirikan Bangunan tak boleh dikeluarkan apabila pengusaha tak memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) tidak dihiraukan sama sekali, ibarat walikota memerintahkan rombongan sapi bebal untuk masuk kandang. Faktanya, banyak bangunan di Kota Makassar yang melanggar aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Abdul Wahab Tahir, Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar mensinyalir telah terjadi sogok-menyogok dalam pegurusan IMB di Kota Makassar. “Kasus pembangunan gudang tanpa IMB dan menyalahi peraturan yang ada mengindikasikan adanya praktek

sogok-menyogok antara pengusa dengan oknum Pemerintah Kota Makassar,” kata Abdul Wahab ketika dimintai komentarnya.

Usaha warga tidak akan pernah berhenti.

Melaui perwakilan PPWI Makassar, warga akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar terhadap pemilik gudang dan Pemerintah Kota Makassar terkait pembangunan gudang dalam kota, tanpa IMB, pencaplokan tanah Pemkot Makassar, perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan pemilik gudang dan Pemkot Makassar. Perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi warga sempadan atas rusaknya rumah mereka dan terganggunya kenyamanan serta kesehatan lingkungan hidup warga.

Ketika dimintai pendapatnya atas kasus ini, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke berujar singkat, Walikota Makassar itu buta dan tuli, perlu berobat ke spesialis THT. “Walikota seperti itu tergolong orang buta dan tuli, matanya celik tapi tidak melihat, telinganya berdenging tapi tidak mendengar.

Suruh ke dokter THT dia itu,” ujar Wilson [KOPI]

DEPOK Program Drainase Bersih, Bimasda Lebarkan Kali Jantung

takan, aksi bersih drainase dan saluran air ini akan terus dilakukan hingga 100 hari. Selain Kali Jantung, aksi bersih juga akan dilakukan di Kali Jatimulya.”Aksi bersih akan dilakukan secara bergantian, saya dan Wakil Walikota akan turun langsung ke lokasi,”tegas Idris didampingi Camat Sukmajaya Dadang Wihana.

Menurut Idris, program aksi bersih ini termasuk dalam sembilan sahabat Depok yakni sahabat lingkungan. Karena itu, walikota meminta dukungan warga untuk bisa memberikan informasi kepada pemerintah khususnya masalah kenyamanan.

“Informasikan kepada kami terkait keluhan melalui sms centre dan kami siap menindak Abadijaya | Depok Terkini Dalam upaya Kepala Dinas Bimasda Kota Depok, Manto lanjuti,”janji Idris. mendukung 100 hari program kerja Waliko- saat ditemui di lokasi aksi bersih di Peruta dan Wakil Walikota Depok, Dinas Bina mahan Mutiara Juanda, Sukmajaya, Depok, Dalam aksi bersih tersebut, Walikota bersama Kadis Bimasda, Kepala BLH, Kabag HuMarga dan sumber Daya air (Bimasda) Kota Rabu (13/4). mas, dan Satgas banjir menaiki beko apung Depok melakukan aksi bersih drainase dan saluran air di sejumlah wilayah di Kota De- Selain membersihkan sampah, lanjut Man- menelusuri Kali Jantung sambil mengangkat pok. to, guna mengantisipasi juga dilakukan sampah hingga ke Setu Pengarengan di jalan pelebaran badan Kali Jantung sepanjang Juanda.

Seperti pembersihan sampah dan pelebaran 1500 meter dari semula 2 meter menjadi 3 drainase di sepanjang Kali Jantung yang meter.”Pelebaran ini dilakukan atas permomelintasi wilayah Kelurahan Abadijaya, Ke- honan warga yang sering terkena banjir. Dicamatan Sukmajaya, Depok.”Aksi drainase harapkan dengan pelebaran ini lima wilayah bersih sudah kita mulai sejak bulan kelurahan tidak akan banjir lagi,”ungkap Manto.

Maret sebagai aplikasi 100 hari program kerja Walikota Depok Mohammad Idris,”ujar Walikota Depok, Mohammad Idris menga-

Didin Hasanudin Ketua RT08/19, Kelurahan Abadijaya menyatakan sangat mendukung program normalisasi Kali Jantung yang dilakukan pemerintah kota Depok,”Kami sangat mendukung dan terima kasih atas perhatian Walikota Depok,”tandas Didin.(ndi).

Tapos Juara Umum FLS2N 2016 Kota Depok

Sukmajaya | Depok Terkini Unit Pelaksana Teknis Pendidikan (UPTP) TK/SD Kecamatan Tapos memboyong empat juara pertama Festival Lomba Seni Siswa (FLS2N) 2016 Tingkat Kota Depok, yang digelar di SD Karakter Bangsa, Jalan Raden Saleh, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Rabu (13/4).

Empat gelar juara pertama yang sekaligus meraih tiket lomba serupa di Tingkat Provinsi itu diraih dari cabang lomba melukis, membatik, cipta baca puisi dan lomba gambar bercerita.

Disusul Kecamatan Bojongsari meraih dua gelar juara pertama di nomor lomba pidato Bahasa Indonesia dan lomba kriya anyam.

Hal yang sama diraih Kecamatan Sukmajaya, dari lomba tari kreasi baru dan seni baca Alquran.

Kemudian Kecamatan Cilodong meraih satu gelar juata pertama dari lomba menyanyi solo yanh diraih Nazwa dari SDN

Sukamaju 10 yang dipimpin Mardani. Sementara Kecamatan Cinere meraih satu gelar juara pertama di lomba cipta puisi.

Juga Kecamatan Cimamggis meraih satu gelar juata pertama di lomba pantomim.

“Siswa yang menjadi juara harus menyiapkan diri untuk menhikuti FLS2N 2016 Tingkat Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada 22-27 Mei mendatang di Lembang, Bandung,” kata Kasi Pendas Disdik Kota Depok Sada dalam penutupan kegiatan tersebut.

Menurutnya, FLS2N bukam hanya sebagai ajang meraih prestasi bagi peserta didik, tetapi juga sebagai ajang membentuk karakter siswa.

Sementara itu, Ketua Lomba-Lomba Pendidikan UPTP TK/SD Kecamatan Sukmajaya sekaligus Kepala SDN Cisalak 4 Haris Fadillah didampingi Kepala UPTP TK/ SD Kecamatan Sukmajaya Abdul Hamid,

mengatakan, pihaknya akan melakukan pembinaan bersama jajaran guru dan UPT untuk menyiapkan dua siswanya ke FLS2N Provinsi Jawa Barat.

Hal yang sama juga dikatakan Kepala SDN

Sukamaju 10 Mardani, yang akan melakukan pembinaan vocal siswanya, Nazwa agar tampil prima di FLS2N Provinsi jawa Barat. (asr).

Porpemkot Bukan Ajang Foya-foya

Depok Terkini Sebanyak 1500 aparatur sipil negara (ASN) ikut memeriahkan gerak jalan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (Porpemkot) yang dibuka Walikota Depok Mohammad Idris, di Jalan Boulevard, Grand Depok City, Sukmajaya, Depok, Senin (11/4).

Gerak jalan juga diikuti Wakil Walikota Pradi Supriatna, Ketua DPRD Depok Hen-

drik Tangke Allo, Dandim 0508/Depok Letkol Inf Slamet Supriyanto, Kepala Kementerian Agama Depok, Ketua KONI, Komandan Brimob Kelapa dua, Kepala kantor Imigrasi, PMI, PLN, perwakilan perbankan, para OPD, Camat, dan Lurah se-Kota Depok.

Ketua Panita Porpemkot Agus Suherman menjelaskan, Porpemkot digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-17 Kota Depok sekaligus menyeleksi atlit-atlit ASN berprestasi untuk dibina dan diikuti Porpemda tingkat provinsi Jawa Barat. Selain itu, Porpemkot juga untuk menjalin kebersamaan diantara ASN di lingkungan Pemkot Depok.”Kita juga libatkan instansi lain seperti kodim, bjb dan brimob,”ungkapnya Menurut Agus, cabang olahraga yang di pertandingkan diantaranya gerak jalan, catur, bulutangkis, futsal, tenis meja, basket, tenis lapangan, volli, jumat sehat, terompah dan billiard.”Porpemkot digelar 11-19 Aril 2016. Diharapkan terjalin kebersamaan diantara ASN dan instansi vertikal lainnya. Sehingga seluruh ASN Depok bisa sehat dengan kegiatan Porpemkot ini,”terang Agus Suherman.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan porpemkot bukan sekedar untuk berfoyafoya atau refreshing, tetapi dengan Porpemkot bisa menunjukkan bahwa ASN Kota Depok selalu sehat, baik lahir maupun bathin sekaligus sehat spiritual.”Saya ingatkan acara ini bukan untuk foya-foya, tetapi bisa tunjukkan kita adalah aparatur yang sehat,”tegas Idris.

Walikota menambahkan, porpemkot juga sebagai ajang penyambung silaturahim antar ASN dan instansi vertikal.”Saya ingatkan kembali dalam pertandingan nanti jangan ada keributan, terutama pertandingan futsal. Kalau mau ribut jangan disini,”tandas Idris.(ndi)

membangun Pradi Minta Pengusaha Bantu Pembangunan Depok

Beji | Depok Terkini Para pengusaha di Kota Depok diminta bisa membantu pembangunan di Depok, termasuk pembangunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Himbauan itu ditegaskan langsung Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna saat melakukan peletakkan batu pertama pembangunan dan perluasan Masjid Baiturahman di RW 14, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan

Beji, Depok, Minggu (10/4).

“Kami mohon para pengusaha bisa membantu pembangunan di Kota Depok. Saya akan dorong para pengusaha untuk membantu masyarakat,”kata Pradi dihadapan ratusan warga Kemiri Muka.

Terkait pembangunan sarana ibadah ini, ujar Pradi, semua pihak harus mendukung pembangunan dan perluasan Masjid Baiturahman sehingga

BMSDA Kejar Perbaikan Jalan

Kota Kembang | Depok Terkini - Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSD) Kota Depok mulai melakukan perawatan jalan berlubang di 11 kecamatan se Kota Depok. Bahkan BMSDA menargetkan perbaikan jalan tersebut rampung sebelum lebaran mendatang.

“Kami sudah memulai pemeliharaan jalanjalan yang ada di Depok, terutama jalan lingkungan. Perbaikan pada Januari-Februari kami menggunakan bahan-bahan yang sudah dianggarakan pada tahun anggaran 2015 lalu,” ujar Manto, Kepala DBMSDA Kota Depok, kemarin.

Pancoran | Depok Terkini Sebanyak 15 tim sepakbola siap bertanding memperebutkan piala bergilir Lurah Mampang dalam Turnamen U-16 Mampang Cup yang digelar di lapangan Godam, Mampang, Depok, Sabtu (9/4).

Turnamen dibuka langsung oleh Lurah Mampang, Iskandar ditandai dengan tendangan bola pertama pertandingan awal antara RW 09 melawan RW 06.”Turnamen ini dalam rangka memeriahkan Hut ke-17 Kota Depok sekaligus sebagai ajang pencarian bibit berprestasi. Semoga warga Mampang banyak yang berprestasi,”ujar Iskandar didampingi Babinsa dan Babinkamtibmas serta para Ketua RW se-Kelurahan

Ia menambahkan, pengadaan bahan material seperti aspal dan lainnya untuk tahun 2016 ini pihaknya mengaku sudah memasuki tahap lelang. Untuk perbaikan di beberapa titik seperti Jalan Raya Sawangan, Raya Bogor dan lainnya menggunakan bahan material tahun lalu.

“Saat ini masih dalam proses lelang, Mei dan Juli kami sudah melakukan lelang fisik. Insha Allah sebelum lebaran jalan sudah bagus,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk anggaran pengadaan bahannya saja di tahun ini mencapai Rp 4 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan dibagi di 11 kecamatan sesuai kondisi kerusakan jalan yang ada di wilayah masing-masing.

“Nanti perbaikannya per kecamatan, dana tersebut untuk 11 kecamatan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, saat ini kerusakan jalan hampir merata di 11 kecamatan se Kota Depok. Kerusakan tersebut tak lain disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa minggu lalu.

Tak hanya itu, kerusakan jalan juga disebabkan oleh buruknya drainase yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga air meluap ke jalan dan menyebabkan genangan di bidang jalan.(rt) Mampang di lokasi pertandingan.

Menurut Iskandar, selama ini banyak warga khususnya atlit sepakbola yang bermain di kecamatan lain seperti di Bojongsari, dan Tapos. Padahal, ujar Lurah, di wilayahnya terdapat lapangan sepakbola yang cukup memadai.”Banyak yang bermain diluar. Mudah-mudahan moment ini bisa bisa menjadi ajang pencari bibit berprestasi. Selain itu turnamen ini juga sebagai ajang silaturahmi warga,” ungkap Iskandar seraya mengungkapkan rasa terharunya.

Iskandar berpesan kepada seluruh tim untuk selalu menjaga sportifitas dan menjunjung tinggi persahabatan,”Semoga prestasi warga Mampang bisa terangkat

bisa cepat selesai dan dipergunakan masyarakat.”Semua anggaran pembangunan masjid ini murni swadaya masyarakat, tidak menggunakan APBD. Perlu diketahui APBD Depok sangat terbatas,”jelas Pradi.

Ia mengatakan APBD Depok sebesar Rp.2,3 triliun, sekitar 50 persennya sudah dialokasikan untuk belanja pegawai. Sisanya untuk infrastruktur dan lain-lain.”Jadi APBD kita sangat terbatas, karena itu dibutuhkan peran pengusaha dan seluruh element masyarakat guna mendukung pembangunan di Kota Depok,”terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Pradi, peran masyarakat dalam berbagai kegiatatan pembangunan sangat positif, selain sebagai ajang silaturahmi juga dapat menjalin ukhuwah antar warga sekitar.”Saya apresiasi dengan pengurus DKM yang telah melaksanakan perluasan sarana ibadah ini.”Semua dari masyarakat dan untuk masyarakat,”tandas Pradi.(ndi)

PERSIKAD DIMINTA MANDIRI Cinere | Depok Terkini Walikota Depok, Mohammad Idris meminta Persatuan Sepak Bola Kota Depok (Persikad) agar mampu mandiri dalam menjalankan programnya ke depan.

Pasalnya, pemerintah kota tak mungkin untuk mengcover club sepak bola itu dengan dana APBD. “Kami mengarahkan agar Persikad mampu mandiri, sebagai sebuah PT kan bisa usaha, coba dikembangkan usaha-usahanya, makanya di dalam Persikad saat ini para pengusaha,” ujar Idris, kemarin.

Ia menambahkan, bahwa mereka nantinya dapat bermitra dengan pengusaha-pengusaha yang lain yang mampu menjadi sponsor dalam eveneven tertentu. Dikatakannya, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang siap menjadi sponsor dalam beberapa even ke depan.

“Kami akan memfasilitasi dalam bentuk rekomendasi secara lisan ketika nanti ada perusahaan yang bertanya, kami bisa jelaskan itu, baik melalui Dispora bahwa peran mereka bagi kota seperti pencitraan, pembinaan

Bersambung........

15 Tim Sepakbola Perebutkan Piala Bergilir Lurah Mampang

dengan adanya turnamen ini,”harapnya.

Ketua Panitia Turnamen Mampang Cup, Ricandi menjelaskan, turnamen ini merupakan kali pertama digelar dan diharapkan dapat berjalan lancar hingga sampai ke final.”Turnamen ini terselenggara berkat dukungan dari aparat kelurahan dan para ketua RW se-kelurahan Mampang,”jelas Ricandi.

Menurutnya, turnamen memperebut-

kan piala bergilir Lurah Mampang ini rencananya dilaksanakan selama sebulan dengan sistim pertandingan menggunakan sistem gugur,”Para pemenang akan mendapatkan trophy dan uang pembinaan,”tandas Ricandi.(ndi)