Pantau Terkini Edisi20160416

Harga @Rp.7500

EDISI Thn II/8 15-04-2016

Sejumlah Lsm akan melaporkan PT surya jaya abadi perkasa terkait dengan kebohongan publik

Probolinggo, PantauTerkini Kasus kadin jatim akan bergulir ke ketua kadin kabupaten probolinggo masa kerja tahun 20112013 yang di ketuai oleh Cipto Santoso yang sekarang menjadi pengurus kadin kabupaten probolinggo, awal mula perseteruan ini dengan kordinator bcc Totok Supriyadi yang alamatnya di jl semeru kelurahan triwung kidul rt 11 dan rw 01 di kecamatan kademangan, dimana PT SJAP memberikan surat tagihan ke saudara Totok red sejumlah Rp 1.218.509.000 untuk pembayaran pembelian kompos ke petani jamur bromo ke PT SJAP dabn Rp 30.000.000 yang suratnya di tandatangani pada tanggal 30 april oleh saudar Seno Adji Wibowo dan Bapak Mahfudi, tetapi terkait dengan itu pak Totok berhasil di konfirmasi oleh tim investigasi LAKRI S.Riyanto, Dimana Pt SJAP mempunyai hutang yang lebih besar yaitu Hutang PT. SJAP Ke BCC kurang lebih untuk sisa pann jamur Rp 1.476.801.050 dan sisa untuk dana kompos 1.200.000.000 Demiasi kompos atau pengurangan babat kompos Rp. 630.000.000 Fee untuk koordinator BCC kurang lebih 19.000.000.000 untuk pengiriman kompos ke petani dan pembelian hasil panen jamur ke petani pe-

riode 2011 sampai 2013 disurat perjanjian kerjasama PT SJAP dan BCC Cipto Santoso selaku ketua kadin kabupaten Probolinggo, korda ESQ 165 dan Dirut PT SJAP, PT SJAP patut di audit terkait wajib pajak masa kegiatan pemulihan ekonomi pasca erupsi bromo 2011 sampai dengan 2013.

Sekarang jumlah petani hanya tersisa kurang lebih 10 orang dari 250 orang ketika di bina BCC setelah di take over di ambil alih SJAP, SJAP terindikasi melakukan kejahatan ekonomi dan kebohongan publik selama ini dengan memfitnah koordinator BCC ,dengan pemberitaan sebelumnya pada trahun 2014 pada tanggal 23 januari bahwa PT SJAP untung besar dan banyak laba,para petani sukses tetapi pada tahun yang sama tanggal 29 januari 2014 Kadin kabupaten probolinggo membubarkan BCC,ada apa sebenarnya,terkait dengan itu tim investigasi beberapa kali kerumah mantan Kadin Kabupaten probolinggo nini tidak ditemui dan sambungan hp selular di hubungi aktif tapi belum sempat mengangkat,Para LSM Lainnya di probolinggo akan melaporkan temuan ini ke KEJATI JATIM menurut IR Wisman wakil direktur LPK,bersambung (team 7)

Ditegur Kapolda, Polres Belu Kembalikan ID Card dan Tape-recorder Pewarta PPWI

Pantauterkini, Jakarta - Kapolres Belu, AKBP Putu Gede Artha, melalui Kanit Buser Polres Belu bernama Timi, akhirnya mengembalikan ID Card dan alat perekam suara (tape recorder) milik anggota PPWI, Felixianus Ali, di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pengembalian barang-barang milik Felix, demikian ia sehari-hari disapa, dilakukan pada Jumat kemarin, 8 April 2016, di Kantor Polres Belu.

Demikian laporan disampaikan oleh Felix dari Atambua.

Proses pengembalian ID Card dan tape recorder tersebut dilakukan Kapolres setelah mendapat teguran keras dari Kapolda NTT, Brigjen Pol Drs. Eustasius Widyo Sunaryo kepadanya, terkait kinerja anak buahnya yang merampas paksa ID Card dan barangbarang milik pewarta Felix. Kapolda NTT memerintahkan agar Kapolres Belu segera mengembalikan ID Card dan tape recorder kepada pemiliknya, disertai pesan agar para aparat polri di Polres tersebut jangan gegabah dalam melaksanakan tugasnya.

“Kita mendapat teguran dari Kapolda terkait kasus perampasan ID Card dan tape recorder anggota PPWI, dan Kapolda meminta agar segera dikembalikan,” demikian ujar Kapolres melalui anak buahnya, Timi, kepada pihak keluarga.

Kapolda NTT pantas memberikan teguran kepada Kapolres dan jajaran di bawahnya.

Mantan Pimpinan PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) itu mendapat permintaan dari Mabes Polri di Jakarta agar menyelesaikan kasus perampasan ID Card PPWI yang dilaporkan dan telah diberitakan secara luas oleh berbagai media massa yang tergabung dalam PPWI Media Group. Kita mendapat informasi dari Mabes Polri dan membaca beritanya di media bahwa telah terjadi perampasan ID Card dan tape recorder Pewarta PPWI, dan diperintahkan untuk diselesaikan sebelum masalahnya melebar keman-mana, demikian pesan Kapolda. Dalam persoalan pemberitaan, tidak ada aturannya bagi anggota polisi untuk mengambil ID Card, juga merampas peralatan jurnalis, jelas itu sebuah kesalahan, tambahnya.

Merasa malu atas teguran tersebut, akhirnya Kapolres mengutus anak buahnya, Kanit Buser, Timi, pada Selasa, 5 April 2016, untuk berkunjung ke rumah Felix dengan maksud utama menyampaikan permohonan maaf dan meminta Felix ke Polres Belu, menerima pengembalian ID Card dan tape recorder secara resmi. Sayangnya, Timi yang datang di sore hari tersebut hanya menjumpai ibu kandung Felix, karena sang pewarta PPWI tersebut sedang di luar ru-

mah untuk sesuatu urusan. Kepada Ibudanya Felix, sang Kanit Buser menyampaikan pesan Kapolres Belu untuk mengembalikan ID Card PPWI dan tape recorder milik Felix seraya meminta maaf atas peristiwa tidak menyenangkan tersebut.

Rencana awalnya, Felix akan menjemput ID Card dan tape recorder miliknya pada tanggal 6 April, namun kesempatan baik untuk ke Polres Belu baru terlaksana pada Jumat, 8 April 2016 siang. Setelah menunggu cukup lama di Kantor Polres, akhirnya Felix yang ditemani seorang teman wartawan di Atambua bertemu dengan Kanit Buser, Timi, yang baru datang ke kantor untuk urusan lainnya di luar Polres. Dalam pertemuan tersebut, ID Card dan tape recordernya dikembalikan.

Sebagaimana diketahui bahwa ID Card dan tape recorder pewarta PPWI, Felixianus Ali, dirampas paksa oleh Kasatreskrim Jefrri Fanggidae dan Kepala Bagian Operasional Apolinario da Silva dengan alasan bahwa ID Card dan tape-recorder tersebut berbahaya, sehingga perlu diamankan (baca: Rampas ID Card dan Tape-recorder Pewarta, Oknum Polres Belu Tergolong Preman Seragam Cokelat). Kasus perampasan milik wartawan ini terkait dengan gencarnya Felix memberitakan tentang kasus penjualan tanah Keuskupan Atambau oleh Uskup Atambua, Uskup Domi Saku (Uskup Saku Dinilai “Mandul” Memimpin Wilayah Keuskupan Atambua). Peristiwa perama-

pasan paksa yang tergolong tindakan kriminal oleh oknum polisi tersebut berlangsung pada 12 Maret 2016, dalam sebuah forum “penghakiman” atas pemberitaan kasus tanah keuskupan oleh Uskup Saku bersama para pastor dan polisi dari Polres Belu, bertempat di ruang Keuskupan Atambua.

Tidak terima dengan perampasan barangbarang miliknya, Felixianus Ali menyampaikan laporan ke Dewan Pengurus Nasional PPWI dan Redaksi KOPI. PPWI kemudian melakukan upaya pendekatan kekeluargaan kepada Polres Belu, namun tidak berhasil. Akhirnya, digunakanlah jalur pemberitaan untuk membuka borok ketidak-becusan oknum Polres Belu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pelindung rakyat. Berita yang dirilis pada Senin, 4 April 2016, itu kemudian menyebar ke berbagai kalangan, selain melalui PPWI Media Group, juga tersebar melalui jejaring sosial dan sosial media. Kapolri, Divhumas Polri, Divpropam Polri, Mabes TNI, beberapa menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jk, dan Kapolda NTT serta beberapa anggota DPR-RI dan DPD-RI mendapat tembusan informasi tentang kasus itu.

Esoknya, Kapolda NTT langsung merespon dengan menghubungi Polres Belu dengan pesan utama untuk mengembalikan ID Card dan tape recorder anggota PPWI atas nama Felixianus Ali sesegera mungkin.

(APL)

fokus

Di terbitkan oleh PT. Selaras Solusi System Pemimpin Perusahaan : Surachman Pemimpin Redaksi : Deddy Djumhana S.Kom Dewan Pembina dan Penasihat : Wilson Lalengke, Jepri Nainggolan ,Lampang Bilung Dewan Redaksi : Wandy Sikun , Suprapto , Windarto .Usep, SPD,SGa,MM , Rengga K Ismail , S.Riyanto Penasehat hukum : Agung Kurniawan S.H ,MM, MHum , Leo Prihadiansyah S.Sos, S.H Wakil Pimpinan Redaksi /Redaktur Pelaksana : Jamaluddin Tata Usaha dan Managemen: Rosana Zaenab Team Investigasi : Jakarta : Rizky Verdian , Reyland Steven Tampubolon, Tri Haposan Kobul Depok : Samsul Bahtiar, Ashary Rahmadan, Rommy Chandera Bogor : Lukman Achmad Fauzi Sukabumi : Usep, SPD, SAg, MM , Eddy Faisal Tagor Harahap.

Ka. Perwakilan Tanggerang: Uki Amir KaBiroTanggerang Selatan :Bayu Priyanto Paneglang : Zainal Setiawan Jawa Tengah Antok, Jawa Timur Hariyadi , Lamongan Hadis Ziwa , Probolinggo Agung budi S.sos. Yusron Fuadi Solehudin Malang Raya Yusron Fuadi , Pasuruan Siti Fatimah Lumajang Sudarsono Ka.Perwakilan Kepulauan Riau . Doro Ayu Serdang Bedagay, Muhammad Yusuf, Edy Sanjaya Lubis Labuan Batu PAD.Dedi , Husein Mubarok Kalimantan Tengah ,Andre F Andy, Achmad Tajudin Nor Kalimantan Timur . Bambang Wahyuni , Iwan Sianturi, Tommy Sijabat, Barito Selatan Marwan R, Murung Raya Thomas Wanly Katingan Supardi S. Depung, Kota Waringin Barat Hartono Pulang Pisau Albert Rantes , Pulang Pisau Sunardi Kuala Kapuas Topan Lawi , Kota Palangka Raya Pridei Susanto Lamandau Edy Franklin, Kota Waringin Timur Agustinus, SE Gorontalo . Haidar Abdurahman, Pudin Abudi, Mohamad R.Lone ,Jafris Abdullah,Tatang Lakoro Sulsel Saiful, syahtudin Syam Hadade, Andi, S.An Biro Palopo Fredi Suade Luwu Utara Yasir, Aswandi Luwu Timur Arsad, Manado Dovano zhali, Bolmut Yadi Daeng Maladja, Jufri Makalunsenge ,Bahar Damang ,Milham Lakota, Liputan (Khusus) Nasional : Miftahul Huda, Andi Satrio, Hermawan, Doro Ayhu, Safrijal Tim Investigasi FORMAT (Forum Masyarakat Transparansi Independent (Jakarta) LAKRI (Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia) PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia ) JCW (Jawa Timur Corruption Watch) LHKI (Lembaga Hukum dan Keadilan HAM indonesia) Office Redaksi : Rukan Graha Cempaka Mas Blok B-26 Jl. Letjen Suprapto , Kemayoran, Jakarta Pusat Jakarta 10640 Studio Multimedia Informasi : Jln. Alpukat No.76 Beji Kota Depok - Phone - 081281379596 Website : www.pantauterkini.com @mail : redaksipanter@gmail.com No Rek BCA A/N Deddy Djumhana 7150860835 Setiap Wartawan dan Reporter Kami di bekali surat tugas dan Id Card dari Redaksi Team Investigasi Pantauterkini. com dan Tabloid Mingguan Pantau Terkini , diluar Namanama di atas bukanlah Tanggung Jawab Redaksi Bila ada sesuatu Hal atau Pengaduan serta Informasi Aduan Redaksi - Phone 021-71378112 - HP. 81281379596 BB 5A01C41A.

LSM Stabil Hery Sunaryo : “Kepolisian kita lemah dalam penanganan kasus korupsi di Balikpapan”

“.

terlalu sulit untuk mengungkapnya, tergantung mau atau tidak mengungkap,” kata Hery, kepada Tommy S Kaltim/ PantauTerkini , kemarin (13/4).

Soal pengadaan lahan RPU, apakah hal itu dirancang melalui mekanisme musrenbang atau reses DPRD ????. “Karena dua-duanya adalah proses perencanaan pembangunan.

Jika melalui mekanisme musrenbang, maka sebagai kuasa penganggaran adalah DPKP sebagai kuasa penggunaan anggaran yang mengusulkan itu,” sambungnya.

Oleh sebab itu, pengusutan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan lahan RPU bisa diperiksaan di pejabat pengadaan lahan RPU tersebut.

“Itu bisa dikroscek apakah spesifikasi pengadaan itu sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak. Jika sudah terkumpul dokumen-dokumen, tinggal dilihat fakta di lapangan apakah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti sudah jelas terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Jadi, intinya tidak sulit mengungkapnya, mudah sekali dan sederhana, tergantung kepolisian mau atau tidak mengungkap. Memang di kasus ini perlu keberanian,” bebernya.

Balikpapan Pantau Terkini Aktivis LSM Stabil Hery Sunaryo menilai penanganan kasus korupsi di Balikpapan sangat lemah. Contohnya hingga hari bulan april kasus Rumah Potoing Unggas (RPU) di Karang Joang, Balikpapan Utara tak ada kelanjutannya .

Hery Sunaryo Aktivis LSM Stabil juga menyebut setiap pembangunan termasuk pengadaan lahan RPU harus melalui mekanisme perencanaan.

Kepolisian memiliki peluang besar untuk mengusut tuntas dugaan tipikor pengadaan lahan RPU ini. “Sudah saatnya kepolisian harus tegas pengusutan tipikor di Balikpapan,” tandasnya.

Jika melihat tahun tahun sebelumnya, penanganan kasus tipikor di Balikpapan yang dilakukan sangat minim. “Minim sekali, kita bias menilainya,” sebutnya.

Hal itu jelas tertuang dalam UU nomor 25 tahun 2005.

“Kepolisian kita lemah dalam penanganan kasus korupsi. Kata Hery, indikasi terjadinya tipikor pengadaan lahan Misalnya kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RPU (ru- RPU sangat jelas. “Kalau saya melihat pemberitaan di memah potong unggas). Sebenarnya pihak kepolisian tidak dia, indikasi terjadinya koruspsi terlihat jelas,” pungkasnya. (Toms)

Kasus RPU Soppeng Disidangkan PH Harta: Dakwaan JPU Keliru!

SOPPENG-Pantau Terkini -Sidang kasus dugaan korupsi proyek RPU Soppeng senilai Rp46 miliar yang mendudukkan mantan Bupati Soppeng Drs HA Harta Sanjaya dan Direktur PT Diastarindo Prime Ir Park Kye Soon sebagai terdakwa, Kamis (1/6) telah memasuki sidang keempat masing-masing Dua kali untuk Ir Park Kyee Soon dan Harta Sanjaya.

wa diawali oleh suatu perbuatan dengan menandatangani MoU, dilanjutkan dengan perjanjian kontrak. Apalagi, pengacara negara dalam hal ini Kejaksaan Negeri Watansoppeng telah menerima kuasa untuk mewakili terdakwa sebagai Bupati Soppeng tertanggal 12 Januari 2005 yang diantaranya mengajukan somasi, gugatan perdata, permintaan penyitaan terhadap aset PT Diastarindo Prime melalui PN Setempat menurut PH terdakwa, dakwaan korupsi terhadap kliennya dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 10.692.116.157.41 tidak tepat. Pasalnya, jumlah senilai itu timbul akibat adanya perjanjian perdata diantara PT Diastarindo Prime dengan Pemkab Soppeng yang tertuang pada Akta Notaris tertanggal 07 Juli 2004 di hadapan Notaris Burhan Mappa SH dimana Ir Park Kyee Soon dan HA Halim Palloge berjanji untuk mengembalikan seluruh dana (uang proyek) ke Pemkab Soppeng bila tidak dapat menyelesaikan proyek RPU ini tepat waktu. Jadi sangat jelas ini merupakan perselisihan perdata bukan merupakan tindak pidana korupsi, oleh karena itu dakwaan JPU harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada sidang lanjutan yang memberikan kesempatan pada Penasihat Hukum (PH) Harta Sanjaya, Agussalim SH, Syahrir SH dan Ahmad SH mengungkapkan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan No Reg Perk PDS-02/Sopp/Ft.I/05/2006 dalam perkara Pidana N034/PID.B/2006/PN.WSP, dalam eksepsinya PH terdakwa membeberkan beberapa keganjilan dalam dakwaan JPU diantaranya dakwaan yang kabur serta disinyalir JPU telah melakukan kebohongan publik sebagai mana telah disebutkan dalam dakwaannya bahwa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Ir Park Kyee Soon dan HA Halim Palloge (yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah), namun pada kenyataannya berkas perkara HA Halim Palloge ternyata tidak ada.

Sementara itu, JPU Sidayat SH usai mendengarkan Eksepsi PH Harta Sanjaya meminta waktu selama Tiga minggu Pada sidang ini juga, PH terdakwa mengungkapkan ke- untuk mempersiapkan tanggapannya namun oleh Majelis heranannya pada materi dakwaan JPU dengan dakwaan Hakim melalui Ketua HBJ Nasution SH hanya memberitindak pidana korupsi yang sebenarnya JPU sangat meng- kan waktu Dua minggu dan menetapkan jadwal persidanetahui persis perkara ini adalah perkara Perdata dan bukan gan berikutnya pada 14 Juni mendatang. (agus) tindak pidana korupsi. Dimana perbuatan hukum terdak-

hukum

Terkait Gudang Tanpa IMB dan Amdal, Walikota Makassar Dinilai Buta dan Tuli

Makassar – [Pantau Terkini] Pengurus PPWI Makassar telah berulang kali mendatangi Lurah Mamajang Dalam, Camat Mamajang dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar untuk menyampaikan keberatan warga atas pembangunan gudang tanpa IMB di pemukiman warga. Tidak hanya itu, usaha PPWI Makassar juga telah dilakukan dengan menyurati Walikota Makassar, serta mengirimkan laporan melalui nomor kontak HP/WA sang Walikota.

Aneh bin ajaib, persoalan pembangunan

gudang oleh UD Tani Beru, yang kemudian berubah nama UD Sukatani di Jl. Veteran Selatan No. 361 Makassar itu seakan angin lalu saja. Padahal, menurut keterangan aparat setempat yang meminta namanya disamarkan, bahwa bangunan gudang itu juga telah mengambil tanah milik Pemerintah Daerah Makassar, alias sebagian bangunan menggunakan tanah pemerintah. “Gudang UD Sukatani itu tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berdiri di atas tanah pemerintah, heranki juga mengapa dibiarkan itu,” ujar Bima (bukan nama sebenarnya) dengan logat Makassarnya.

Warga sekitar, termasuk pengurus PPWI Makassar yang rumahnya bertetanggaan dengan bangunan tersebut, dibuat meradang selama bertahun-tahun.

Mereka amat terzolimi akibat rusaknya bangunan rumah mereka saat pembangunan gudang tanpa IMB itu, hingga saat ini ketika hilir-mudik kendaraan pengangkut pupuk ke gudang dimaksud. “Kami amat terganggu dengan pembangunan gudang itu, bukan hanya tanpa IMB, tapi juga menempati tanah negara dan tanpa dokumen Amdal (Analisis Dampak Lingkungan),” kata Muhammad Ali, warga setempat yang juga adalah Ketua PPWI Makassar.

Melalui pesan WastApp-nya, Walikota Makassar menjanjikan untuk memperhatikan keluhan warga, dan akan menindaklanjutinya sesegera mungkin. “Melalui WA-nya, Walikota Makassar menjanjikan

Kantor Bupati Subag Di Geledah KPK

SUBANG - Pantau Terkini - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan kantor Bupati Subang, Ojang Sohandi sekitar pukul 15.30 WIB, Senin (11/4/2016).

Mereka tiba di Kantor Bupati sekitar pukul 15.30 WIB dengan mengendarai lima kendaraan pribadi. Petugas langsung masuk ke pendopo dan naik ke lantai dua, tempat Bupati berkantor.

Saat dilakukan penggeledahan, area dister-

ilkan. Awak media yang membuntuti petugas, diminta untuk meninggalkan lokasi.

Seorang petugas kepolisian lengkap dengan senjata berjaga di anak tangga lantai dasar.

Dari kantor nomor satu di Subang ini, KPK membawa dokumen yang diangkut dalam koper warna hijau. Diduga kuat, penggeledahan kantor Bupati ini terkait kasus BPJS menyusul ditangkapnya dua orang Jaksa Kejati Jaba

akan melakukan penindakan, sejak dari bulan Juni 2015. Namun, sampai sekarang sudah berpuluh-puluh pesan yang dikirimkan ke beliau, namun hanya mendapat balasan yang kata anak gaul cuma PHP (Pemberi Harapan Palsu),” imbuh Muhammad Ali. Lebih parahnya, tanggal 23 Maret 2016 lalu, Ketua PPWI Makassar mendatangi Kantor Lurah Mamajang Dalam, namun Lurah tidak ada. Menanggapi keluhan sang Ketua PPWI tersebut, staf Kelurahan Mamajang Dalam mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha maksimal dalam menertibkan keberadaan gudang tersebut.

“Kami sudah maksimal melakukan peneguran, namun beking yang punya gudang orang atas di Pemkot Makassar,” kata staf kelurahan yang tidak mau disebutkan namanya. Ironis sekali sindikat gudang dengan orang Pemkot Makassar itu.

Dari pengakuan mandor bangunan gudang pupuk tersebut kepada KOPI, mereka sudah beberapa kali didatangi oleh orang Kelurahan, Kecamatan serta dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan. Sambil tersenyum, mandor berkata, “Biasalah, bos yang atur semua, biar tidak punya IMB, bangunan jalan terus.’’ Benar-benar mafia kelas kakap yang bercokol di pemukiman warga.

Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 20/2010 tentang Larangan Gudang dalam Kota dan Perda Nomor 13/2009 tentang Kawasan Pergudangan Terpadu hanya isapan jempol semata, tidak diindahkan oleh pemilik bangunan gudang itu. Begitu pula dengan pernyataan Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto yang menegaskan Izin Mendirikan Bangunan tak boleh dikeluarkan apabila pengusaha tak memiliki Ana-

lisis Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) tidak dihiraukan sama sekali, ibarat walikota memerintahkan rombongan sapi bebal untuk masuk kandang. Faktanya, banyak bangunan di Kota Makassar yang melanggar aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Abdul Wahab Tahir, Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar mensinyalir telah terjadi sogok-menyogok dalam pegurusan IMB di Kota Makassar. “Kasus pembangunan gudang tanpa IMB dan menyalahi peraturan yang ada mengindikasikan adanya praktek sogok-menyogok antara pengusa dengan oknum Pemerintah Kota Makassar,” kata Abdul Wahab ketika dimintai komentarnya.

Usaha warga tidak akan pernah berhenti.

Melaui perwakilan PPWI Makassar, warga akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Makassar terhadap pemilik gudang dan Pemerintah Kota Makassar terkait pembangunan gudang dalam kota, tanpa IMB, pencaplokan tanah Pemkot Makassar, perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan pemilik gudang dan Pemkot Makassar. Perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi warga sempadan atas rusaknya rumah mereka dan terganggunya kenyamanan serta kesehatan lingkungan hidup warga.

Ketika dimintai pendapatnya atas kasus ini, Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke berujar singkat, Walikota Makassar itu buta dan tuli, perlu berobat ke spesialis THT. “Walikota seperti itu tergolong orang buta dan tuli, matanya celik tapi tidak melihat, telinganya berdenging tapi tidak mendengar.

Suruh ke dokter THT dia itu,” ujar Wilson [KOPI]

Kasus Suap BPJS, Jaksa Perempuan Ini Ditangkap KPK

Bandung - Pantau Terkini Seorang jaksa wanita dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berinisial D ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin pagi, 11 April 2016.

Jaksa tersebut merupakan salah satu dari tim penuntut umum yang sedang menangani kasus korupsi dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Subang senilai Rp 4,7 miliar.

Berdasarkan jadwal dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, pada hari bersamaan, dijadwalkan jaksa D akan menggelar sidang dengan agenda tuntutan kasus korupsi BPJS Subang.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Raymond Ali membenarkan ada jaksa Kejaksaan Tinggi Jabar yang dicokok anggota komisi antirasuah. “Informasi yang kami dapat, ditangkapnya sekitar pukul 07.00 di luar kantor Kejati Jabar,” ujarnya.

Ia mengatakan jaksa D saat ini tengah mel-

akukan penuntutan terhadap dua terdakwa kasus korupsi BPJS Subang, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Budi Santoso dan Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Jajang Abdul Khodir. “Ada empat jaksa yang menangani kasus itu. Namun cuma satu orang yang ditangkap,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Panter , penangkapan yang dilakukan KPK berlangsung pada pagi hari di sekitar kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Jalan Martadinata, Kota Bandung. Penangkapan tersebut dilakukan saat jaksa D menerima uang dari orang yang diduga sedang beperkara korupsi di Kabupaten Subang.

Sampai berita ini diturunkan, petugas KPK masih memeriksa dua terdakwa kasus BPJS tersebut di ruang panitera Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung.

DEPOK Program Drainase Bersih, Bimasda Lebarkan Kali Jantung

takan, aksi bersih drainase dan saluran air ini akan terus dilakukan hingga 100 hari. Selain Kali Jantung, aksi bersih juga akan dilakukan di Kali Jatimulya.”Aksi bersih akan dilakukan secara bergantian, saya dan Wakil Walikota akan turun langsung ke lokasi,”tegas Idris didampingi Camat Sukmajaya Dadang Wihana.

Menurut Idris, program aksi bersih ini termasuk dalam sembilan sahabat Depok yakni sahabat lingkungan. Karena itu, walikota meminta dukungan warga untuk bisa memberikan informasi kepada pemerintah khususnya masalah kenyamanan.

“Informasikan kepada kami terkait keluhan melalui sms centre dan kami siap menindak Abadijaya | Depok Terkini Dalam upaya Kepala Dinas Bimasda Kota Depok, Manto lanjuti,”janji Idris. mendukung 100 hari program kerja Waliko- saat ditemui di lokasi aksi bersih di Peruta dan Wakil Walikota Depok, Dinas Bina mahan Mutiara Juanda, Sukmajaya, Depok, Dalam aksi bersih tersebut, Walikota bersama Kadis Bimasda, Kepala BLH, Kabag HuMarga dan sumber Daya air (Bimasda) Kota Rabu (13/4). mas, dan Satgas banjir menaiki beko apung Depok melakukan aksi bersih drainase dan saluran air di sejumlah wilayah di Kota De- Selain membersihkan sampah, lanjut Man- menelusuri Kali Jantung sambil mengangkat pok. to, guna mengantisipasi juga dilakukan sampah hingga ke Setu Pengarengan di jalan pelebaran badan Kali Jantung sepanjang Juanda.

Seperti pembersihan sampah dan pelebaran 1500 meter dari semula 2 meter menjadi 3 drainase di sepanjang Kali Jantung yang meter.”Pelebaran ini dilakukan atas permomelintasi wilayah Kelurahan Abadijaya, Ke- honan warga yang sering terkena banjir. Dicamatan Sukmajaya, Depok.”Aksi drainase harapkan dengan pelebaran ini lima wilayah bersih sudah kita mulai sejak bulan kelurahan tidak akan banjir lagi,”ungkap Manto.

Maret sebagai aplikasi 100 hari program kerja Walikota Depok Mohammad Idris,”ujar Walikota Depok, Mohammad Idris menga-

Didin Hasanudin Ketua RT08/19, Kelurahan Abadijaya menyatakan sangat mendukung program normalisasi Kali Jantung yang dilakukan pemerintah kota Depok,”Kami sangat mendukung dan terima kasih atas perhatian Walikota Depok,”tandas Didin.(ndi).

Tapos Juara Umum FLS2N 2016 Kota Depok

Sukmajaya | Depok Terkini Unit Pelaksana Teknis Pendidikan (UPTP) TK/SD Kecamatan Tapos memboyong empat juara pertama Festival Lomba Seni Siswa (FLS2N) 2016 Tingkat Kota Depok, yang digelar di SD Karakter Bangsa, Jalan Raden Saleh, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Rabu (13/4).

Empat gelar juara pertama yang sekaligus meraih tiket lomba serupa di Tingkat Provinsi itu diraih dari cabang lomba melukis, membatik, cipta baca puisi dan lomba gambar bercerita.

Disusul Kecamatan Bojongsari meraih dua gelar juara pertama di nomor lomba pidato Bahasa Indonesia dan lomba kriya anyam.

Hal yang sama diraih Kecamatan Sukmajaya, dari lomba tari kreasi baru dan seni baca Alquran.

Kemudian Kecamatan Cilodong meraih satu gelar juata pertama dari lomba menyanyi solo yanh diraih Nazwa dari SDN

Sukamaju 10 yang dipimpin Mardani. Sementara Kecamatan Cinere meraih satu gelar juara pertama di lomba cipta puisi.

Juga Kecamatan Cimamggis meraih satu gelar juata pertama di lomba pantomim.

“Siswa yang menjadi juara harus menyiapkan diri untuk menhikuti FLS2N 2016 Tingkat Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada 22-27 Mei mendatang di Lembang, Bandung,” kata Kasi Pendas Disdik Kota Depok Sada dalam penutupan kegiatan tersebut.

Menurutnya, FLS2N bukam hanya sebagai ajang meraih prestasi bagi peserta didik, tetapi juga sebagai ajang membentuk karakter siswa.

Sementara itu, Ketua Lomba-Lomba Pendidikan UPTP TK/SD Kecamatan Sukmajaya sekaligus Kepala SDN Cisalak 4 Haris Fadillah didampingi Kepala UPTP TK/ SD Kecamatan Sukmajaya Abdul Hamid,

mengatakan, pihaknya akan melakukan pembinaan bersama jajaran guru dan UPT untuk menyiapkan dua siswanya ke FLS2N Provinsi Jawa Barat.

Hal yang sama juga dikatakan Kepala SDN

Sukamaju 10 Mardani, yang akan melakukan pembinaan vocal siswanya, Nazwa agar tampil prima di FLS2N Provinsi jawa Barat. (asr).

Porpemkot Bukan Ajang Foya-foya

Depok Terkini Sebanyak 1500 aparatur sipil negara (ASN) ikut memeriahkan gerak jalan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (Porpemkot) yang dibuka Walikota Depok Mohammad Idris, di Jalan Boulevard, Grand Depok City, Sukmajaya, Depok, Senin (11/4).

Gerak jalan juga diikuti Wakil Walikota Pradi Supriatna, Ketua DPRD Depok Hen-

drik Tangke Allo, Dandim 0508/Depok Letkol Inf Slamet Supriyanto, Kepala Kementerian Agama Depok, Ketua KONI, Komandan Brimob Kelapa dua, Kepala kantor Imigrasi, PMI, PLN, perwakilan perbankan, para OPD, Camat, dan Lurah se-Kota Depok.

Ketua Panita Porpemkot Agus Suherman menjelaskan, Porpemkot digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-17 Kota Depok sekaligus menyeleksi atlit-atlit ASN berprestasi untuk dibina dan diikuti Porpemda tingkat provinsi Jawa Barat. Selain itu, Porpemkot juga untuk menjalin kebersamaan diantara ASN di lingkungan Pemkot Depok.”Kita juga libatkan instansi lain seperti kodim, bjb dan brimob,”ungkapnya Menurut Agus, cabang olahraga yang di pertandingkan diantaranya gerak jalan, catur, bulutangkis, futsal, tenis meja, basket, tenis lapangan, volli, jumat sehat, terompah dan billiard.”Porpemkot digelar 11-19 Aril 2016. Diharapkan terjalin kebersamaan diantara ASN dan instansi vertikal lainnya. Sehingga seluruh ASN Depok bisa sehat dengan kegiatan Porpemkot ini,”terang Agus Suherman.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan porpemkot bukan sekedar untuk berfoyafoya atau refreshing, tetapi dengan Porpemkot bisa menunjukkan bahwa ASN Kota Depok selalu sehat, baik lahir maupun bathin sekaligus sehat spiritual.”Saya ingatkan acara ini bukan untuk foya-foya, tetapi bisa tunjukkan kita adalah aparatur yang sehat,”tegas Idris.

Walikota menambahkan, porpemkot juga sebagai ajang penyambung silaturahim antar ASN dan instansi vertikal.”Saya ingatkan kembali dalam pertandingan nanti jangan ada keributan, terutama pertandingan futsal. Kalau mau ribut jangan disini,”tandas Idris.(ndi)

membangun Pradi Minta Pengusaha Bantu Pembangunan Depok

Beji | Depok Terkini Para pengusaha di Kota Depok diminta bisa membantu pembangunan di Depok, termasuk pembangunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Himbauan itu ditegaskan langsung Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna saat melakukan peletakkan batu pertama pembangunan dan perluasan Masjid Baiturahman di RW 14, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan

Beji, Depok, Minggu (10/4).

“Kami mohon para pengusaha bisa membantu pembangunan di Kota Depok. Saya akan dorong para pengusaha untuk membantu masyarakat,”kata Pradi dihadapan ratusan warga Kemiri Muka.

Terkait pembangunan sarana ibadah ini, ujar Pradi, semua pihak harus mendukung pembangunan dan perluasan Masjid Baiturahman sehingga

BMSDA Kejar Perbaikan Jalan

Kota Kembang | Depok Terkini - Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSD) Kota Depok mulai melakukan perawatan jalan berlubang di 11 kecamatan se Kota Depok. Bahkan BMSDA menargetkan perbaikan jalan tersebut rampung sebelum lebaran mendatang.

“Kami sudah memulai pemeliharaan jalanjalan yang ada di Depok, terutama jalan lingkungan. Perbaikan pada Januari-Februari kami menggunakan bahan-bahan yang sudah dianggarakan pada tahun anggaran 2015 lalu,” ujar Manto, Kepala DBMSDA Kota Depok, kemarin.

Pancoran | Depok Terkini Sebanyak 15 tim sepakbola siap bertanding memperebutkan piala bergilir Lurah Mampang dalam Turnamen U-16 Mampang Cup yang digelar di lapangan Godam, Mampang, Depok, Sabtu (9/4).

Turnamen dibuka langsung oleh Lurah Mampang, Iskandar ditandai dengan tendangan bola pertama pertandingan awal antara RW 09 melawan RW 06.”Turnamen ini dalam rangka memeriahkan Hut ke-17 Kota Depok sekaligus sebagai ajang pencarian bibit berprestasi. Semoga warga Mampang banyak yang berprestasi,”ujar Iskandar didampingi Babinsa dan Babinkamtibmas serta para Ketua RW se-Kelurahan

Ia menambahkan, pengadaan bahan material seperti aspal dan lainnya untuk tahun 2016 ini pihaknya mengaku sudah memasuki tahap lelang. Untuk perbaikan di beberapa titik seperti Jalan Raya Sawangan, Raya Bogor dan lainnya menggunakan bahan material tahun lalu.

“Saat ini masih dalam proses lelang, Mei dan Juli kami sudah melakukan lelang fisik. Insha Allah sebelum lebaran jalan sudah bagus,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk anggaran pengadaan bahannya saja di tahun ini mencapai Rp 4 miliar. Anggaran tersebut nantinya akan dibagi di 11 kecamatan sesuai kondisi kerusakan jalan yang ada di wilayah masing-masing.

“Nanti perbaikannya per kecamatan, dana tersebut untuk 11 kecamatan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, saat ini kerusakan jalan hampir merata di 11 kecamatan se Kota Depok. Kerusakan tersebut tak lain disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi beberapa minggu lalu.

Tak hanya itu, kerusakan jalan juga disebabkan oleh buruknya drainase yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga air meluap ke jalan dan menyebabkan genangan di bidang jalan.(rt) Mampang di lokasi pertandingan.

Menurut Iskandar, selama ini banyak warga khususnya atlit sepakbola yang bermain di kecamatan lain seperti di Bojongsari, dan Tapos. Padahal, ujar Lurah, di wilayahnya terdapat lapangan sepakbola yang cukup memadai.”Banyak yang bermain diluar. Mudah-mudahan moment ini bisa bisa menjadi ajang pencari bibit berprestasi. Selain itu turnamen ini juga sebagai ajang silaturahmi warga,” ungkap Iskandar seraya mengungkapkan rasa terharunya.

Iskandar berpesan kepada seluruh tim untuk selalu menjaga sportifitas dan menjunjung tinggi persahabatan,”Semoga prestasi warga Mampang bisa terangkat

bisa cepat selesai dan dipergunakan masyarakat.”Semua anggaran pembangunan masjid ini murni swadaya masyarakat, tidak menggunakan APBD. Perlu diketahui APBD Depok sangat terbatas,”jelas Pradi.

Ia mengatakan APBD Depok sebesar Rp.2,3 triliun, sekitar 50 persennya sudah dialokasikan untuk belanja pegawai. Sisanya untuk infrastruktur dan lain-lain.”Jadi APBD kita sangat terbatas, karena itu dibutuhkan peran pengusaha dan seluruh element masyarakat guna mendukung pembangunan di Kota Depok,”terangnya.

Lebih lanjut dikatakan Pradi, peran masyarakat dalam berbagai kegiatatan pembangunan sangat positif, selain sebagai ajang silaturahmi juga dapat menjalin ukhuwah antar warga sekitar.”Saya apresiasi dengan pengurus DKM yang telah melaksanakan perluasan sarana ibadah ini.”Semua dari masyarakat dan untuk masyarakat,”tandas Pradi.(ndi)

PERSIKAD DIMINTA MANDIRI Cinere | Depok Terkini Walikota Depok, Mohammad Idris meminta Persatuan Sepak Bola Kota Depok (Persikad) agar mampu mandiri dalam menjalankan programnya ke depan.

Pasalnya, pemerintah kota tak mungkin untuk mengcover club sepak bola itu dengan dana APBD. “Kami mengarahkan agar Persikad mampu mandiri, sebagai sebuah PT kan bisa usaha, coba dikembangkan usaha-usahanya, makanya di dalam Persikad saat ini para pengusaha,” ujar Idris, kemarin.

Ia menambahkan, bahwa mereka nantinya dapat bermitra dengan pengusaha-pengusaha yang lain yang mampu menjadi sponsor dalam eveneven tertentu. Dikatakannya, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang siap menjadi sponsor dalam beberapa even ke depan.

“Kami akan memfasilitasi dalam bentuk rekomendasi secara lisan ketika nanti ada perusahaan yang bertanya, kami bisa jelaskan itu, baik melalui Dispora bahwa peran mereka bagi kota seperti pencitraan, pembinaan

Bersambung........

15 Tim Sepakbola Perebutkan Piala Bergilir Lurah Mampang

dengan adanya turnamen ini,”harapnya.

Ketua Panitia Turnamen Mampang Cup, Ricandi menjelaskan, turnamen ini merupakan kali pertama digelar dan diharapkan dapat berjalan lancar hingga sampai ke final.”Turnamen ini terselenggara berkat dukungan dari aparat kelurahan dan para ketua RW se-kelurahan Mampang,”jelas Ricandi.

Menurutnya, turnamen memperebut-

kan piala bergilir Lurah Mampang ini rencananya dilaksanakan selama sebulan dengan sistim pertandingan menggunakan sistem gugur,”Para pemenang akan mendapatkan trophy dan uang pembinaan,”tandas Ricandi.(ndi)