Profile sorong

2. Aspek Kawasan

3. Pengelolaan

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sorong didominasi oleh kawasan hutan produksi, dengan kondisi kelerengan yang sesuai untuk dikelola sebagai kawasan lindung.

Pembagian Blok : a. Blok Inti di kawasan hutan lindung untuk perlindungan tata air, termasuk didalamnya HA dan lahan gambut/ kawasan rehabilitasi seluas 6.505,43 ha (3,24%) b. Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (Blok HHBK), dengan potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu; seluas 10,67 ha (0,01%) c. Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (Blok HHK-HA) – PT Mancaraya Agromandiri, seluas 20.137,84 ha (10,02%) d. Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu seluas 136.404,49 ha (67,87%) e. Blok Perlindungan (Blok PL) seluas 689,92 ha (0,34%) f. Blok Pemberdayaan Masyarakat (Blok PM) dengan luas 8.907,40 ha (4,43%) g. Blok Rehabilitasi seluas 28.325,99 ha (14,09%)

Hutan Lindung 6.593,48 Ha (3,28%) Hutan Produksi Terbatas 88.833,73 Ha (44.19%) Hutan Produksi 105.554,52 (52,51%) Fungsi hutan berdasarkan DAS • DAS Warsamson: 58.083,92 (28,90%) - Hutan Lindung di dua lokasi seluas 6.593,48 ha (3,28%) - Hutan Produksi 31.388,65 ha (15,62%) - Hutan Produksi Terbatas 20.101,78 ha (10,00%) • DAS Beraur: 24.615,27 ha (12,25%) - Hutan Produksi 16.351,78 ha (8,14%) - Hutan Produksi Terbatas 8.263,49 ha (4,11%) • DAS Karabra: 118.282,56 ha (58,85%) - Hutan Produksi 57.814,09 ha (28,77%) - Hutan Produksi Terbatas 60.468,46 ha (30,09%)

Penutupan lahan Terdiri dari: Hutan Lahan Kering Primer 95.536,19 ha (47,53%)

Savana 577,75 ha (0,29%)

Hutan Lahan Kering Sekunder 64.031,86 ha (31,86%)

Hutan Rawa Primer 0,41%

Semak / Belukar 28.942,18 ha (14,40%)

Hutan Mangrove Sekunder 271,95 ha (0,14%)

Pertanian Lahan Kering Campur Tanah Terbuka 180,01 ha (0,09%) 9.319,38 ha (4,63%) Hutan Rawa Sekunder 836,97 ha (0,42%)

Belukar Rawa 144,77 ha (0,07%)

Pemukiman 712,06 ha (0,35%)

Danau 10,64 ha (0,01%)

Izin pemanfaatan IPPKH untuk PT Mancaraya Agromandiri seluas 20.137,84 ha (10,02%).

Ada 3 perusahaan yang dalam proses perijinan untuk IUPHHK Hutan Alam (HA) yaitu : (1) PT Selemoi, (2) PT Cendrawasih Adimitra Lestari, (3) PT Sinar Rimbunan Hijau Terdapat areal wilayah tertentu yang relatif luas, dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai areal usaha KPHP Sorong.

RENCANA KEGIATAN STRATEGIS 10 TAHUN KE DEPAN Inventarisasi berkala wilayah kelola serta penataan hutannya Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu, HHK dan HHBK

Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi antar pemegang izin, Koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait,

Pemberdayaan masyarakat, Pembinaan dan pemantauan pada areal KPHP Sorong dengan izin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan hutan, Penyelenggaraan rehabilitasi pada areal di luar izin, Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi pada areal yang berizin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutannya, Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam, untuk mengurangi kerusakan akibat degradasi dan deforestasi.

Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM, Penyediaan pendanaan, Pengembangan pangkalan data, Rasionalisasi wilayah kelola, Review rencana pengelolaan (minimal 5 tahun sekali), Pengembangan investasi.

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) SORONG KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT Alamat: Kantor KPHP Sorong, d/a Dinas Kehutanan Sorong, Jln. Raya Klamono, Km. 25 Aimas.

Kabupaten Sorong. Provinsi Papua Barat kphpsorong@gmail.com www.kphpsorong.org www.kph.or.id

Mengelola hutan produksi secara lestari, menghargai masyarakat

1.Kondisi umum daerah Administrasi Secara administratif kawasan hutan KPHP Sorong berada di Kabupaten Sorong, dan terletak di 4 wilayah Kecamatan: Sayosa, Moraid, Makbon, dan Klayili.

Pengembangan KPHP Sorong diselaraskan dengan tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat.

Topografi 0>40% kawasannya bervariasi mulai dataran rendah dan berawa hingga daerah pegunungan dengan lereng curam, dengan dominasi topografi areal yang curam sampai sangat curam. Ketinggian wilayah berkisar dari 50-250 meter diatas permukaan laut.

Aksesibilitas Aksesibilitas kawasan KPHP Sorong selain di areal bekas konsesi PT Intimpura Timber Co sulit dijangkau.

Sementara di areal eks konsesi memiliki infrastruktur jalan logging, dengan jalan induk sepanjang 185,80 Km dan jalan cabang 340,88 Km.

“Mengelola hutan produksi secara lestari, menghargai masyarakat pemilik hak ulayat” Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi (KPHP) Sorong ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 701/Menhut-II/2010 pada 20 Desember 2010, dengan luas 223.369 Ha. Tetapi berdasarkan kesepakatan para pihak di Kabupaten Sorong, yang dikukuhkan oleh Peraturan Bupati Sorong No. 237/2010, luas areal KPHP Sorong menjadi 200.981,74 ha .

Kawasan KPHP Sorong sebagian besar merupakan eks areal konsesi IUPHHK-HA PT Intimpura Timber Co seluas 174.250,42 ha yang berakhir masa ijinnya pada 2009, areal konsesi IUPHHK-HA PT Mancaraya Agromandiri seluas 20.137,84 ha serta hutan lindung seluas 6.593,48 ha.

Sosial Budaya Seluruh penduduk sekitar kawasan hutan KPHP Sorong, adalah suku Moi yang merupakan penduduk asli.

Terdapat 23 kampung dengan luas total 59.2867 ha berada di dalam kawasan hutan produksi KPH Sorong.

Di Distrik Makbon ada 9 kampung dengan luas 21.3163 ha yaitu Klayili, Asbaken, Malaumkarta, Makbon, Batulobang, Batulobang Pantai, Bainkete, dan Kuadas.

Pada Distrik Klamono, terdapat 7 kampung menempati areal seluas 19.0364 ha yaitu Klamugun, Klagulu, Wariau, Klawana, Klamono, Maladuk, dan Malasigit. Sementara di Distrik Sayosa, ada 7 kampung dengan luas 18.9340 ha, yaitu Sani, Kwalat, Sailala, Selor, Klawain, Sayosa, dan Maladopok.

Masyarakat memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap hutan khususnya untuk pemenuhan kebutuhan mereka akan sandang, pangan dan papan. Sagu yang diambil dari kebun dan areal hutan, selain sumber pangan juga dijual. Penghasilan lainnya mengambil kayu di hutan, diantaranya kayu putih dan sebagai tukang pemecah batu (1, 5%).

Kepala adat/dewan adat/lembaga masyarakat adat, yang juga merangkap sebagai kepala kampung merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di kampung. Kepala adat berperan menjalankan aturan-aturan adat termasuk penyelesaian perselisihan, upacara adat dan sebagainya.

Mereka lebih dipercaya masyarakat daripada hukum formal.

Dengan kondisi ini, skema pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa (HD) menjadi penting untuk menghindari konflik dan mengelola hutan secara berkelanjutan Didalam Blok Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat diperkenankan untuk memungut hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti tumbuhan obat, buah-buahan, damar, Sagu, dan hasil hutan kayu (HHK) sejauh untuk memenuhi kebutuhan hidup.

4. Aspek Sumber Daya Hutan

5. Aspek Kelembagaan

Potensi Hasil Hutan Kayu 61 jenis Potensi Kayu (HHK dan HHNK) 45 jenis kayu komersil, terdiri dari: • 10 Jenis Kelompok Meranti/ Kelompok Komersial Satu: Balam, Damar, Durian, Kayu Besi, Kenari, Matoa, Medang, Merbau, Nyatoh dan Pulai.

• 6 jenis Kelompok Kayu Rimba Campuran/ Kelompok Komersial Dua: Benuang, Jambu-jambu, Kedondong Hutan, Kempas, Ketapang dan Manggah • 1 jenis Kelompok Indah Satu: Eboni • 3 jenis Kelompok Jenis Kayu Indah/ Kelompok Indah Dua: Gaharu, Kuku dan Linggua.

• 25 jenis kelompok lainnya: Dara-dara, Daru, Duku, Fon, Ilik, Iris, Iyum, Kaas, Kangsat, Kayu Beling, Keysat, Langsat, Lobo, Malala, Medek, Melab, Obob, Okok, Palaka, Rambutan, Sukun, Tebe, Uhem, Ulem, Yamuk.

15 jenis pohon Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), diantaranya: Gaharu, kayu Lawang, Damar, Rotan dan berbagai jenis Anggrek.

2 jenis kayu yang dilindungi sesuai SK Menteri Pertanian No. 54/Kpts/Um/2/2001, Diospyros sp. dan Duabanga mollucana.

Fauna 12 jenis Mamalia : (1) Kuskus bertotol (Spilocuscus maculatus); (2) Kuskus timur (Phalanger orientalis); (3) Opossum; (4) Layang biasa (Petaurus breviceps); (5) Kalubu rufescens (Echymipera rufescens); (6) Kalubu kaki panjang (Echymipera clara); (7) Babi hutan (Sus scorva); (8) Codot roset (Ruosettus amplexicaudatus); (9) Kalong liat (Pteropus electo); (10) Codot tabung (Nyctimene sp); (11) Bandekut raffray (Peroryctes raffrayana); dan (12) Tikus besar berduri (Rattus preator).

32 jenis Aves: (1) Kirik-kirik Australia (Merops ornatus); (2) Burung madu sriganti (Nectarinia jugularis); (3) Burung madu (Nectarinia aspia); (4) Meliphaga aru (Meliphaga aruensis); (5) Cikukua tanduk (Philemon buceroides); (6) Cucuk panjang perut kuning (Taxorhampus novaeguineae); (7) Pergam pinon (Ducuta pinon); (8) Aalik mutiara (Ptilinopus perlatus); (9) Kipasan ramah (Rhypidura albolimbata); (10) Jagal papua (Cracticus cassicus); (11) Gagak kelabu (Corvus tristis); (12) Gagak orru (Corvus orru); (13) Burung buah hitam (Melanocharis nigra); (14) Gekakak rimba (Halcyon macleayi); (15) Raja udang paruh kait (Melidora macrorrhina); (16) Burung srigunting (Chaetorhynchus papuensis); (17) Elang bondot (Haliastur indus); (18) Burung elang (Acripiter fasciatus); (19) Nuri pipi merah (Geoffroyus geoffroyi); (20) Nuri ara mata ganda (Cyclopsitta diophthalma); (21) Nuri bayan (Eclectus roratus); (22) Kakatua koki (Cacatua galerita); (23) Burung hantu (Aegotheles albertisi); (24) Raja udang (Docelo gaudichaud); (25) Walet sapi (Colllocalia esculenta); (26) Rankong (Rhyticerus licatus); (27) Kumkum (Ducula pinon); (28) Gagak hitam (Coruus enca); (29) Burung cabe (Melanocmaris nigra); (30) Kurik-kurik laut (Merops superciliosus); (31) Kipasan (Rhipidura phasiana); dan (32) Cenderawasih kecil (Paradiseae minor-minor).

10 jenis Reptil : (1) Kadal (Lamprolepis smaradigna); (2) Ular kaki empat (Tiliqua sp); (3) Biawak/soa-soa (Varanus sp); (4) Ular tanah (Stegonotus cf parvus); (5) Kura-kura Irian (Elseya novaguinea); (6) Katak pohon besar (Litoria infrafrenata); (9) Bufo melanostictus; (10) Platymantis papuensis.

VISI “Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan, peningkatan ekonomi serta menghargai dan menghormati nilai-nilai Masyarakat pemilik hak ulayat di dalam dan sekitar kawasan KPHP Model Sorong” MISI “Membangun Organisasi Pengelolaan Hutan di Level Tapak yang Mampu Menurunkan Degradasi Hutan, serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Dalam dan Sekitar Kawasan KPHP Model Sorong”

ISU STRATEGIS

PENDEKATAN PENGELOLAAN

1. Memantapkan kelembagaan KPHP Model Sorong;

a. Manajemen kolaborasi

2. Memantapkan penataan kawasan KPHP Model Sorong;

b. Membuka jaringan

3. Memantapkaaan partisipasi dan kolaborasi para pihak;

c. Perlindungan dan pengamanan kawasan bersama

4. Memantapkan perlindungan dan pengamanan kawasan;

d. Legalitas kawasan

5. Memanfaatkan pemanfaatan sumberdaya alam hayati

e. Pengembangan daerah sekitar kawasan KPHP Sorong

dan ekosistemnyaa secara lestari.

f. Sinergi program antar pihak

Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam dan Budaya Sejumlah obyek wisata potensial antara lain: 1. Sungai Warsamson yang berpotensi untuk obyek wisataArum Jeram, 2. Air Terjun Karabra untuk pengembangan jasa lingkungan, Geothermal, dan permandian air hangat.

3. Goa Batu Payung dan habitat burung Cenderawasih di Kampung Saluk Distrik Sayosa, 4. Hutan Pendidikan seluas 200 ha

BENTUK & STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Perda Kabupaten Sorong, KPHP Sorong masuk dalam struktur di Dinas Kehutanan dan dikepalai oleh Kepala Bidang setingkat eselon III dan dibantu 1 Kepala Seksi yang membawahi 3 Kaur Administrasi, Perencanaan dan Keuangan, 3 Kepala BKPH yaitu BKPH DAS Warsamson, BKPH DAS Karabra dan BKPH Das Beraur. Saat ini personil KPHP Sorong belum lengkap. Kedepan akan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61/2010 sehingga kepala KPHP Sorong akan bertanggung jawab kepada Bupati Kabupaten Sorong dan Gubernur Papua Barat.