Laporan Perkembangan Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 4 (MFP4) (Januari-Juni 2020)

MULTI-STAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME PHASE 4 (MFP4) IN INDONESIA Laporan Perkembangan Tengah Tahun Januari - Juni 2020

MULTI-STAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME PHASE 4 (MFP4) IN INDONESIA Laporan Perkembangan Tengah Tahun Januari - Juni 2020

3

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Kontak

Konsorsium

Untuk informasi lebih lanjut sehubungan dengan laporan ini, silakan hubungi salah satu nama berikut ini: Terry Green: Terry.Green@thepalladiumgroup.com Tri Nugroho: Tri.Nugroho@thepalladiumgroup.com Tom Gegg: Thomas.Gegg@thepalladiumgroup.com

Mari mengenal kami lebih lanjut http://silk.dephut.go.id/index.php/ TheMultistakeholderForestryProgramme The Multistakeholder Forestry Programme The Multistakeholder Forestry Programme Multistakeholder Forestry Programme Indonesia

Gedung Manggala Wanabakti Block VII, 6th Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta 10270, Indonesia.

PT. Palladium International Indonesia Ratu Plaza Office Tower, 19th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 9, Jakarta Pusat, 10270, Indonesia.

Telepon +62 21 720 6616 Fax +62 21 720 6616 (ext. 100)

Gambar sampul depan: Pohon Kenari, Nusa Tenggara Timur

4

MFP4 - IN INDONESIA

AKRONIM ATIBT

Association Technique des Bois Tropicaux

HCV

High Conservation Value

BLU

Forest Development Funding Agency Public Service Unit known by its Indonesian Acronym BLU-BP2H

HIMKI

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia – Indonesian Furniture and Craft Industry Association

CFP

Community Forest Partnership

IIED

CBFEs

Community-Based Forestry Enterprises

International Institute for Environment and Development

IFM

Independent Forest Monitoring

Covid-19

Coronavirus Disease 2019

CO2

Carbon Dioxide

IFMF

Independent Forest Monitoring Fund

CSOs

Civil Society Organisations

INGO

CV

Curriculum Vitae

International Non-Government Organisation

FCDO

Foreign Commonwealth and Development Office

IPK

Izin Pemanfaatan Kayu

DG

Director General

JA

Jurisdictional Approach

EC

European Commission

JPIK

EFI

European Forest Institute

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (Independent Monitoring network)

EU

European Union

Javlec

Java Learning Center

EUTR

European Union Timber Regulation

KPH

Kesatuan Pengelolaan Hutan

FAO

Food and Agriculture Organization

KPHP

FGMC

Forest Governance Markets and Climate Programme

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Unit of Production Forest Management)

FLEGT

Forest Law Enforcement, Governance and Trade

KPI

Key Performance Indicator

LIU

Licensing Information Unit

FSC

Forest Stewardship Council

LKPP

Ganis

Tenaga Teknis

GESI

Gender Equality and Social Inclusion

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Indonesia’s National Public Procurement Agency

GoI

Government of Indonesia

NFTP

Non-Timber Forest Products

HCSA

High Carbon Stock Approach

NGO

Non-Governmental Organisation

5

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification

P4F

Partnerships for Forests

PBR

Payment by Results

PHPL

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari - Indonesian Standard of Sustainable Forest Management

M&E

Monitoring and Evaluation

MFP

Multistakeholder Forestry Programme

MOEF

Ministry of Environment and Forestry

MoT

Ministry of Trade

NICFI

Norway’s International Climate and Forest Initiative

SILK

Sistem Informasi Legalitas Kayu

SMEs

Small Medium Enterprises

SIPUHH

Sistem Informasi Perizinan Usaha Hasil Hutan

SVLK

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Timber Legality Assurance System)

SIPHPL

Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

SLT

Senior Leadership Team

SME

UKCCU United Kingdom Climate Change Unit UK

United Kingdom

Small and Medium sized Enterprise

US

United States

SMT

Senior Management Team

UN ODC

United Nations Office on Drugs and Crime

SOBI

Social Business Indonesia

VfM

Value for Money

SSP

Sekolah Seniman Pangan

VPA

Voluntary Partnership Agreement

STTA

Short Term Technical Assistance

WFH

Working From Home

STTC

Sustainable Tropical Timber Coalition

MAP

Market Access Player

6

MFP4 - IN INDONESIA

DAFTAR ISI 2

Kontak

2

Konsorsium

2

Mari mengenal kami lebih lanjut

3

5

7

AKRONIM

DAFTAR ISI

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

10

English Summary

11

Ringkasan Bahasa Indonesia

2

GAMBARAN SINGKAT

14

Rangkuman Perkembangan

17

Peluang dan Tantangan

18

Pembelajaran dan Penyesuaian Program

20

Gambaran Tahapan Pencapaian

3

8

PERKEMBANGAN PENCAPAIAN

24

Perkembangan untuk mewujudkan Capaian MFP4

34

Perkembangan Alur Kerja B

26

Perkembangan Alur Kerja A

34

Inkubasi kemitraan perhutanan sosial

26

Proses Musyawarah

37

27

Pemberian Lisensi FLEGT dan Komunikasi

29

Pemantauan VPA

Mendukung Desa Bambu di kawasan kritis, seperti Inelika Flores, akan memberikan model rehabilitasi yang dapat ditiru di seluruh Indonesia.

29

Pengembangan dan Penerapan SJLK

41

30

Langkah-langkah di pasar domestik

Proses Musyawarah: Memperkenalkan pendekatan yang berfokus pada pasar untuk mendukung Usaha Kehutanan Berbasis Masyarakat kepada para aparatur sipil negara diberbagai kementerian

42

Memperkuat Kondisi Pendukung untuk pertumbuhan jangka panjang CBFE

31

Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas

32

Reformasi Hukum, Peraturan, dan Kebijakan

33

Reformasi tata kelola yang lebih luas

MFP4 - IN INDONESIA

4 48

Rencana Kerja 2020

50

Gambaran Tahapan Pencapaian - Gambar 1

52

9

GAMBARAN SEMESTER KEDUA 2020

Gambaran Tahapan Pencapaian - Gambar 2

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

5 56

TIM MULTI-STAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME PHASE 4 (MFP4) TIM MFP4

10

MFP4 - IN INDONESIA

1

11

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

English Summary The Multistakeholder Forestry Programme (MFP) promotes a multistakeholder approach to improving forest governance and consolidating Indonesia’s timber legality assurance system (SVLK), in order to tackle illegal logging. The programme also builds on the success of the Ministry of Environment and Forestry’s (MOEF) Social Forestry initiative, by supporting the growth of community-based forest enterprises. This bi-annual report covers progress made by MFP4 during the first half of 2020.

Through Workstream A, MFP4 is supporting the MOEF, civil society and businesses to push forward progress with the FLEGT Voluntary Partnership Agreement between Indonesia and the European Union. In the first half of 2020, we have focused on supporting stakeholders to maintain legality controls on timber exports, in the face of pressure to weaken V-Legal checks. The team has also laid the groundwork for improved marketing of FLEGT timber from Indonesia: we have partnered with communications experts to design a strategy to raise Indonesia’s profile among international buyers, established strong collaborations with well-known voluntary certification schemes, and domestically we are exploring options with the MOEF to implement a procurement policy that endorses SVLK across Indonesia.

On Workstream B, the team is financing a portfolio of promising business chosen by MFP4, the MOEF and FCDO, that that help Community-Based Forest Enterprises to grow faster, become financially sustainable and sell products that match consumer demand.

These businesses cut across several community forest products: sustainable timber, wild forest food and spices, bamboo and essential oils. During this semester, work has focused on supporting our partners to develop business plans for their partnerships with community-based forest enterprises, as well as adapting to the difficult new circumstances of the Covid-19 lockdown, which have severely affected sales of raw materials. We have also undertaken an in-depth study to understand the financial gap our partners face and launched a popular learning programme with almost 100 staff from government ministries, focussing on how to connect communities to markets while protecting forests.

12

MFP4 - IN INDONESIA

Ringkasan Bahasa Indonesia Program Kehutanan Multistakeholder (MFP) mempromosikan pendekatan multipihak untuk meningkatkan tata kelola hutan dan mengkonsolidasikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia (SVLK), dalam upaya mengatasi pembalakan liar. Program ini juga turut menyukseskan inisiatif Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, dengan mendukung pertumbuhan usaha hutan berbasis masyarakat (CBFE). Laporan dwi-tahunan ini mencakup kemajuan perkembangan yang dibuat oleh tim MFP4 selama enam bulan pertama tahun 2020.

Dalam alur kerja A, MFP4 mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), masyarakat sipil dan pelaku bisnis untuk mendorong kemajuan VPA FLEGT Indonesia dengan Uni Eropa. Pada semester pertama tahun 2020, kami fokus mendukung para pemangku kepentingan untuk mempertahankan kontrol legalitas dalam ekspor kayu Indonesia, karena adanya tekanan untuk melemahkan persyaratan dokumen V-Legal. Tim MFP4 juga telah melakukan tahapan awal untuk peningkatan pemasaran kayu FLEGT dari Indonesia. Kami telah bermitra dengan para pakar komunikasi dalam merancang strategi yang bertujuan untuk meningkatkan keunggulan Indonesia di mata para pembeli internasional, menjalin kerja sama yang kuat dengan skema sertifikasi sukarela untuk menciptakan sinergi antara FSC, PEFC dan SVLK, dan di dalam negeri, kami sedang menjajaki opsi dengan KLHK untuk. menerapkan kebijakan pengadaan publik yang mendukung SVLK di seluruh Indonesia.

Melalui alur kerja B, MFP4 telah menyediakan dana hibah untuk menginkubasi bisnis-bisnis yang memiliki portofolio menjanjikan, yang telah dipilih bersama oleh MFP4, KLHK dan FCDO. Para mitra bisnis ini akan membantu Usaha Hutan Berbasis Masyarakat untuk tumbuh lebih cepat, berkelanjutan secara finansial, dan menjual produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen. Keberagaman bisnis ini terlihat dari berbagai jenis produk hutan berbasis masyarakat yang mereka miliki; kayu yang lestari, makanan dan rempah- rempah dari tanaman liar hutan, bambu, dan minyak asiri. Selama semester ini, MFP4 telah fokus mendukung para mitra kami untuk mengembangkan rencana bisnis mereka yang akan bekerja sama dengan kelompok usaha hutan berbasis masyarakat, sambil beradaptasi dengan keadaan sulit selama pandemi Covid-19, yang sangat memengaruhi penjualan bahan baku mereka. Kemudian, MFP4 juga telah melakukan studi mendalam untuk memahami kesenjangan finansial yang dihadapi mitra kami dan meluncurkan program pembelajaran yang diikuti hampir 100 aparatur sipil negara dari berbagai lembaga kementerian, dengan fokus pada bagaimana menghubungkan masyarakat ke pasar sambil melindungi hutan.

13

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

14

MFP4 - IN INDONESIA

2

15

GAMBARAN SINGKAT Gambaran singkat pembaruan dan pencapaian utama program dari Januari hingga Juni 2020

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Rangkuman Perkembangan

16

Pada awal tahun 2020, tim MFP4 menghadapi dua krisis, yaitu: pandemi Covid-19 dan upaya untuk menghapuskan kontrol SVLK dalam ekspor kayu Indonesia.

Dua kejadian ini memaksa kami untuk menyesuaikan rencana kerja dengan cepat dengan perubahan yang sangat penting, berkolaborasi dari jarak jauh untuk jangka waktu yang lama, dan bersikap politis terhadap masalah yang sangat kontroversial. Tim berhasil mengatasi tantangan tersebut dengan sangat baik – pelaksanaan program terus berlanjut sesuai rencana dan hubungan kami dengan para pemangku kepentingan VPA dan Pelaku Akses Pasar semakin kuat dalam enam bulan terakhir, karena kami saling mendukung dalam masa-masa sulit ini.

Tim MFP4 banyak terlibat dalam berbagai upaya untuk merespon regulasi yang melemahkan kontrol legalitas dalam ekspor kayu.

MFP4 berperan penting di balik layar dalam mendukung semua pemangku kepentingan VPA dalam merespons upaya untuk melemahkan kontrol legalitas dalam ekspor kayu. Peran ini meliputi analisis teknis mendalam mengenai perkiraan dampak dari perubahan regulasi, serta komunikasi yang erat dengan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan perwakilan media untuk membangun sebuah koalisi untuk mempertahankan kontrol penuh terhadap legalitas kayu. Upaya ini berlanjut hingga ke pemerintah pusat, sehingga akhirnya peraturan tersebut dibatalkan dan SVLK tetap berlaku sepenuhnya. Keberhasilan ini menjadi capaian hasil kinerja MFP4 yang pertama - di mana tim berperan penting dalam mempertahankan sistem legalitas kayu di Indonesia dan memanfaatkan krisis ini sebagai kesempatan untuk menggalang dukungan internasional terhadap SVLK.

Kami telah menyesuaikan rencana kerja MFP4 dengan pandemi Covid-19.

Segera setelah penutupan kantor pada bulan Maret, kami meninjau ulang rencana kerja kami dan memutuskan apakah akan menunda, menjalankan dengan cara yang berbeda, atau menghapus setiap tahapan pencapaian (milestone) yang direncanakan untuk Juni 2020. Perubahan penting telah disetujui oleh FCDO dan KLHK – kegiatan yang banyak melibatkan perjalanan internasional dan mengumpulkan banyak orang, kami alihkan ke tanggal lain, dan memajukan waktu pelaksanaan studi dan analisis yang akan mendasari rekomendasi kebijakan di masa mendatang.

Kolaborasi rutin dengan para mitra terus berjalan secara daring. Perubahan ini berhasil – pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana, dan dari semua tahapan pencapaian (milestone) yang direncanakan, hanya satu yang belum kami selesaikan.

MFP4 - IN INDONESIA

17

Tim Alur Kerja A mengembangkan langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan terhadap kayu SVLK.

Insentif pasar yang lebih baik tetap diperlukan untuk memberikan penghargaan kepada para pengguna sistem ini. Saat ini, kami telah merancang sebuah strategi komunikasi pemasaran yang lengkap untuk kayu FLEGT Indonesia, serta panduan strategis (roadmap) peluncuran kebijakan pengadaan kayu dalam negeri yang memprioritaskan UKM dan SVLK. Kami juga menjalin hubungan kerja sama yang kuat dengan skema sertifikasi utama di pasar (PEFC dan FSC) dan bersepakat untuk bekerja sama menjalankan sinergi baru dengan SVLK dalam pelaksanaannya, untuk memperluas dukungan terhadap sistem tersebut.

Tim Alur Kerja A juga terus mengupayakan solusi untuk tantangan SVLK bagi UKM.

Sertifikasi SVLK dan audit membawa tantangan yang berat bagi ribuan usaha berskala mikro, kecil, dan menengah yang bekerja di sektor kayu di Indonesia – terutama produsen mebel. MFP4 mendukung KLHK untuk meninjau penyederhanaan persyaratan SVLK untuk UKM, serta menjajaki Pendekatan Yurisdiksi baru yang inovatif terhadap sertifikasi tersebut untuk dapat mengatasi tantangan audit perusahaan individual.

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

18

Dalam Alur Kerja B, kami telah menyusun portofolio kerjasama dengan para mitra Pelaku Akses Pasar.

Pada awal tahun 2020, kami menandatangani perjanjian hibah dengan Nares dan Timurasa.

Perjanjian ini melengkapi portofolio kami menjadi lima Pelaku Akses Pasar yang bekerja sama dengan Usaha Hutan Berbasis Masyarakat (CBFE) di Jawa, Sumatra, Maluku, Papua, dan Flores. Unit usaha ini memperdagangkan banyak produk hutan yang sangat penting untuk menciptakan nilai ekonomis dari menjaga tegakan hutan, yaitu: kayu yang dipanen secara berkelanjutan, kacang-kacangan, produk tanaman pangan liar, bambu, dan minyak asiri. Kami telah bersama-sama menyusun empat rencana bisnis yang menjanjikan secara komersial, dan Indobamboo serta SOBI kini telah siap untuk mulai bekerja bersama mitra masyarakat mereka.

Kami telah menjalin hubungan baru dengan investor yang dapat mendanai tahap pertumbuhan selanjutnya untuk Pelaku Akses Pasar kami.

Dalam kerja sama dengan Gugus Tugas Blended Finance di Systemiq, kami telah melakukan analisis berbagai hambatan investasi untuk para Pelaku Akses Pasar dan mengidentifikasi solusi yang dapat membantu mengembangkan portofolio kami di luar bantuan hibah MFP4. Kami juga telah membangkitkan minat dari beberapa investor penting untuk mendukung para mitra kami. Hal ini merupakan sebuah awal yang baik yang akan kami tindak lanjuti selama berlangsungnya program ini, karena kami semakin mengalihkan fokus pada Hasil Alur Kerja B untuk menggunakan tambahan modal sebesar 1,3 juta GBP.

Kami telah berhasil membentuk Komunitas Praktisi untuk Menghubungkan Masyarakat ke Pasar dan Melindungi Hutan.

Program pembelajaran daring ini menyatukan hampir 100 peserta yang dipilih secara ketat dari lembaga pemerintah di Indonesia yang bergerak di bidang perhutanan sosial. Tim mengundang narasumber tingkat tinggi dan para pakar ternama untuk mendiskusikan pentingnya bermitra dengan sektor swasta untuk menghubungkan CBFE ke pasar, dan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kondisi pendukung untuk pertumbuhan dalam sektor perhutanan sosial. Program ini akan berjalan sepanjang tahun 2020 ini.

MFP4 - IN INDONESIA

Peluang dan Tantangan Langkah penanganan Covid-19 mengakibatkan kantor MFP harus ditutup pada bulan Maret, dan tim bekerja dari rumah selama hampir sepanjang semester ini.

Meskipun rencananya secara bertahap rapat diizinkan untuk dilaksanakan di kantorkantor pemerintah dengan langkah pencegahan yang sesuai, kami masih belum membuka kembali kantor kami dan semua staf masih terus bekerja dari rumah. Kasus Covid-19 terbaru di kantor KLHK mengharuskan kami mengikuti rapat secara daring.

Dua mitra Pelaku Akses Pasar kami terinfeksi oleh Covid-19.

Permintaan produk hutan yang dijual secara terpisah kepada konsumen – seperti produk pangan dan minyak asiri – mampu bertahan dengan baik selama 6 bulan terakhir.

Timurasa, Nares, dan Javara yakin bahwa mereka dapat mengatasi situasi saat ini tanpa dukungan tambahan. Namun demikian, permintaan bahan mentah turun secara drastis. SOBI dan Indobamboo mengalami penurunan pendapatan secara drastis akibat merosotnya penjualan kayu dan bambu. MFP telah menempuh langkah-langkah cepat untuk mendukung unit usaha tersebut – termasuk pencairan dana darurat untuk membantu membayar gaji dan pembelian alat pelindung diri untuk semua mitra, dan meninjau bantuan tambahan untuk Indobamboo dan SOBI.

Agenda penting untuk merevisi regulasi terkait SVLK terus berlanjut.

Meskipun rancangan revisi terhadap beberapa aspek dalam kerangka kerja saat ini telah disusun sesuai rencana bersama Kementerian dan masyarakat sipil, perkembangan resmi dari pembaruan regulasi di KLHK melambat karena perhatian yang harus teralihkan untuk mempertahankan kerangka hukum SVLK yang telah ada. Agenda kerja dalam bidang regulasi ini akan terus berjalan selama paruh kedua tahun 2020.

Momentum yang dibangun oleh kampanye untuk mempertahankan SVLK kini menghasilkan suatu peluang untuk meningkatkan SVLK ke tingkat regulasi yang lebih kuat.

Syarat utama agar SVLK bertahan lama adalah persyaratan SVLK harus ditingkatkan, dari semula hanya merupakan regulasi di KLHK menjadi Peraturan Presiden. Para pemangku kepentingan VPA kini bergerak kearah tersebut dan MFP akan memberikan dukungan dalam beberapa bulan mendatang.

19

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Pembelajaran dan Penyesuaian Program

20

Rancangan awal kerangka kerja capaian (results framework) MFP4 memberi kami keleluasaan untuk beradaptasi terhadap krisis Covid-19, dengan tetap menyelesaikan prioritas utama.

Sejak awal kami memutuskan untuk mewujudkan berbagai target di setiap bidang capaian utama, dan tidak terpaku hanya pada satu target, sehingga kami dapat menyesuaikan tahapan pencapaian (milestone) program selama pandemi Covid-19 ini, dengan tetap mempertahankan standar kerja yang tinggi – inilah contoh penerapan ‘manajemen yang adaptif’.

Kami akan perlu mengajukan penyesuaian lebih lanjut untuk Semester II dalam Alur Kerja A, dan faktor-faktor yang tertunda dalam proses inkubasi bisnis dalam Alur Kerja B.

Memperbarui daftar tahapan pencapaian (milestone) (milestone) kami dalam Alur Kerja A merupakan hal yang penting agar tim dapat melanjutkan pelaksanaan program ketika langkah-langkah terkait Covid-19 dilakukan, tetapi juga berfokus pada prioritas baru yang muncul setelah krisis SVLK pada awal tahun ini. Dalam Alur Kerja B, Pelaku Akses Pasar kami akan memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan rencana tahap awal bersama CBFE, sementara kami menunggu waktu yang memungkinkan untuk memulai pekerjaan di lapangan lagi.

Kami melihat bahwa kami dapat bekerja dari rumah untuk jangka waktu yang lebih panjang, namun tetap menjaga hubungan yang erat dengan para mitra dan melaksanakan program dengan sukses.

Kami juga telah mulai memantau jejak karbon dalam program, sebagai berikut: MFP menghasilkan 43 ton CO2 pada tahun 2019. Sehubungan dengan apa yang telah kami pelajari, kini kami tengah mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi perjalanan dan emisi dari proyek dan mengurangi jejak karbon.

MFP4 - IN INDONESIA

Perjalanan tim MFP4 menghasilkan emisi 43,2 ton CO2 pada 2019

45.000 --------------------------------------------25 40.000 ---------------------------------------------

Total Perjalanan Kereta Internasional

35.000 ---------------------------------------------

Total Perjalanan Udara Internasional

22.105 30.000 --------------------------------------------25.000 --------------------------------------------41 20.000 ---------------------------------------------

Total Perjalanan Kereta Dalam Negeri

15.000 --------------------------------------------10.000 --------------------------------------------21.018

Total Perjalanan Udara

Dalamflights Negeri Long haul international flights and short, intensive domestic 5.000 --------------------------------------------each represent about half of our footprint --------------------------------------------Total CO2 (kgs) yang dikeluarkan

Penerbangan internasional jarak jauh dan jarak dekat menyumbang setengah dari jejak karbon kami

14.000

12.689

12.000 10.000 8. 000

6.000

6. 000

4.000

3.060

4. 000

1.296

2. 000

2.107

1.783

-

London Jakarta

Jakarta Jakarta Jakarta Beijing Guangzhou London

Seychelles - Jakart a

Jumlah ini kira-kira setara dengan jejak karbon tahunan warga negara UK

5.086 3.682 1.732

2.000

1.605

1.170

-

Jakarta-Yogjakarta

Jakarta-Medan

Intensitas Karbon MFP4 pada 2019:

29 tonnes of CO2 / GBP million spent

21

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Gambaran Tahapan Pencapaian Gambar di bawah ini menunjukkan perkembangan tahapan pencapaian (milestone) antara Januari dan Juni 2020.

ALUR KERJA — A

Capaian (Output)

1

Pertumbuhan Produksi Kayu Olahan Legal dan Lestari (Growth in Sustainable and Legal Timber)

Dihasilkannya pesan-pesan dan insentif untuk membangun kepercayaan serta dukungan terhadap kayu Indonesia berlisensi FLEGT di tengah pasar domestik dan internasional.

4 Pencapaian (milestones) untuk Jan – Jun 2020

Menyusun draft kebijakan pengadaan (public procurement policy) untuk meningkatkan penggunaan kayu bersertifikat SVLK di dalam negeri

Desain pendekatan audit kombinasi antara skema SVLK dan skema voluntary untuk pengelolaan hutan produksi lestari

Capaian (Output)

2

Mengkomunkasikan pesan yang berlandaskan data dan memfasilitasi diskusi diantara para pihak untuk melawan upaya yang melemahkan SVLK

Memfasilitasi pembangunan strategi komunikasi SVLK, untuk khalayak domestik dan strategi komunikasi FLEGT Indonesia untuk khalayak internasional sebagai strategi bersama milik para pihak.

Terdapatnya pasokan kayu Indonesia yang diatur dalam sistem nasional yang telah dikembangkan, diperluas dan terpercaya.

4 Pencapaian (milestones) untuk Jan – Jun 2020

Menilai kebutuhan sumber daya dan kapasitas LIU, dan mengembangkan rencana bersama KLHK dalam memenuhi sumber daya dalam jangka panjang

22

Menyelesaikan fase 1 penyaluran dana hibah untuk Javlec & Arupa, dan memfasilitasi penilaian rencana bisnis untuk ‘Portal Bisnis Komunitas’ oleh Komite Investasi MFP4

MFP4 - IN INDONESIA

Melakukan studi terkait pendekatan jurisdiksi (jurisdictional approach) untuk SVLK melalui pendekatan wilayah Kabupaten.

Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan kapasitas LIU, dan mengembangkan rencana kerja sama untuk sumber daya jangka panjang dengan KLHK

Legenda

Milestone tercapai

ALUR KERJA — B

Capaian (Output)

Milestone tertunda

Mendukung Pertumbuhan Usaha Kehutanan Berbasis Masyarakat (Growth in Community-Based Forest Enterprises)

3

Berkembangnya inkubasi bisnis dari usaha kehutanan berbasis masyarakat (CBFEs) yang membawa keuntungan ekonomi, lingkungan dan sosial untuk masyarakat melalui kemitraan bersama pemerintah, swasta dan masyarakat.

Rencana Pencapaian (milestones) awalnya untuk Jan – Jun 2020

Rencana bisnis untuk kerjasama MAP – CBFE dibangun

Rencana bisnis untuk kerjasama MAP – CBFE dibangun

Capaian (Output)

Tidak ada milestone

Rencana bisnis untuk kerjasama MAP – CBFE dibangun

4

0 Pencapaian (milestones) untuk Jan – Jun 2020

Rencana bisnis untuk kerjasama MAP – CBFE dibangun

Penyusunan rencana bisnis dan perjanjian kemitraan dengan semua MAP sedang dalam proses

Terjadinya perbaikan kondisi pendukung (enabling condition) yang dapat melindungi, mempercepat, dan mereplikasi model-model kerjasama yang telah teruji dengan usaha kehutanan berbasis masyarakat.

4 Pencapaian (milestones) untuk Jan – Jun 2020

Penyerahan laporan awal tentang pemahaman mengenai kesenjangan pembiayaan (Financing Gaps) untuk bisnis kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia.

23

Terbentuknya forum Komunitas Belajar (Community of Practice) bagi para pembuat kebijakan dan pihak yang relevan lainnya untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan Usaha Kehutanan Berbasis Masyarakat dengan tetap mendorong prinisp kelestarian hutan.

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

24

MFP4 - IN INDONESIA

3

PERKEMBANGAN PENCAPAIAN Bagian berikut menjelaskan perkembangan yang dicapai di kedua alur kerja MFP4 sepanjang paruh pertama 2020.

25

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Perkembangan untuk mewujudkan Capaian MFP4 MFP4 menetapkan empat tingkat Capaian (Outcome). Masing-masing Capaian ini terkait dengan perubahan besar yang ingin kami wujudkan dengan mengupayakan empat pekerjaan besar (Output) kami.

Capaian MFP4

Status

Indikator Capaian 1

Sebagai bagian dari kampanye untuk mempertahankan SVLK di tahun 2020, tim bekerja secara langsung dengan sektor swasta internasional, masyarakat sipil, dan perwakilan pemerintah untuk mengkomunikasikan nilai dari sistem yang dimiliki Indonesia dan menggalang dukungan baru.

Peningkatan persepsi positif terhadap kayu berlisensi FLEGT dari Indonesia di kalangan pembeli internasional.

Capaian MFP4

Status

Indikator Capaian 2

Pada awal tahun 2020, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag 15/2020 sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang merugikan bagi kerangka hukum SVLK.

Revisi regulasi SVLK untuk mempercepat adopsi sistem oleh para pelaku usaha kecil, dan perolehan mandat dan pendanaan jangka panjang untuk partisipasi masyarakat sipil dalam masalah tata kelola hutan.

26

Hasilnya adalah dukungan resmi terhadap SVLK dari asosiasi perdagangan internasional dan para pemerintah mitra. Pernyataan dukungan dari pembeli utama ini merupakan kemajuan penting bagi sistem, dan memberi manfaat nyata di tengah ancaman terhadap SVLK pada awal tahun ini.

MFP4 - IN INDONESIA

Bersama dengan para pemangku kepentingan lain di Indonesia, tim MFP mendukung kampanye untuk membatalkan regulasi ini. Kami melaksanakan Penilaian Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment) yang komprehensif, yang digunakan untuk menyampaikan paparan kepada Menteri dan staf senior di Pemerintahan mengenai alternatif untuk peraturan P15.

Pada bulan Mei, P15/2020 dicabut oleh Kementerian Perdagangan – dan dengan demikian kerangka hukum untuk SVLK dapat berlanjut. Hal ini merupakan sebuah Capaian yang penting dari upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan sistem ini.

Capaian MFP4

Status

Indikator Capaian 3

Penyaluran dana melalui Alur Kerja B sedikit terlambat, karena operasional usaha dari Pelaku Akses Pasar dan pelaksanaan proyek terhambat oleh karantina Covid-19.

Modal baru mengalir ke Kemitraan Hutan Rakyat, termasuk pendapatan, pinjaman, dan investasi.

Tim menyesuaikan pendekatan untuk mencapai target dengan lebih fokus pada mencari alternatif investasi tambahan untuk bisnis para mitra kami dalam jangka panjang. bukan pada pendekatan kami yang sebelumnya, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Pelaku Akses Pasar secara signifikan melalui kemitraan dengan CBFE.

Capaian MFP4

Status

Indikator Capaian 4

Tim tengah berupaya mempengaruhi dua perubahan sistemis dalam kondisi pendukung yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan usaha kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia.

Setidaknya dua kasus perubahan sistemis di sektor publik dan swasta yang memungkinkan pertumbuhan jangka panjang dari CBFE di Indonesia.

Kondisi yang pertama fokus untuk mengubah perilaku investor dan cara Pelaku Akses Pasar berinteraksi dengan calon investor. Berdasarkan analisis mengenai hambatan finansial, tim telah mengidentifikasi beberapa peluang untuk mengubah cara berinteraksi antara pelaku bisnis ini dan calon pemberi dana, yang nantinya akan meningkatkan kondisi pendukung investasi bagi Pelaku Akses Pasar di Indonesia.

Kondisi pendukung yang kedua berfokus untuk mengubah pola pikir orang-orang dalam pemerintahan di Indonesia.

Tujuannya adalah untuk mempercepat perubahan fokus.

Semula pemerintah lebih berfokus pada pengembangan usaha hutan masyarakat dan pasokan produk hutan, serta pengembangan peran lembaga pemerintah sebagai perantara. Sedangkan dalam area ini, kami ingin mengembangkan sistem pendukung yang secara seimbang berfokus pada pasar untuk produk hutan rakyat serta memberikan lebih banyak dukungan untuk sektor swasta, yang berperan penting dalam menghubungkan masyarakat dengan pembeli, yaitu Pelaku Akses Pasar Kedua upaya untuk mengembangkan kondisi pemungkin tersebut terus berlanjut, meskipun terdapat banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan di tahun depan untuk mewujudkan perubahan nyata dalam Capaian (Outcome) 4 ini.

27

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Perkembangan Alur Kerja A Berikut ini adalah rangkuman tahapan pencapaian (milestone) dalam Alur Kerja A dari Januari hingga Juni 2020.

Proses Musyawarah RFI 8 - MFP4 mengambil peran pendukung dalam mempertahankan SVLK dalam ekspor kayu Indonesia.

Pada awal tahun 2020, terbit sebuah regulasi baru yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi ekspor sehubungan dengan pandemi Covid-19, yaitu: Permendag 15/2020 (“P15�) – regulasi ini akan sangat melemahkan pemeriksaan legalitas ekspor kayu. MFP4 mendukung pemangku kepentingan lain di balik layar untuk tetap menjaga integritas kontrol legalitas kayu dan Perjanjian Kemitraan Suka Rela FLEGT. Tim kami memberikan dukungan kepada semua kelompok pemangku kepentingan utama di Indonesia, dan bekerja secara langsung dengan para mitra untuk menggalang dukungan internasional terhadap sistem tersebut. Setelah terdapat intervensi dari berbagai pihak, regulasi P.15/2020 dicabut pada bulan Mei 2020.

Keterangan gambar: MFP4 menyusun serangkaian paparan dan lembar fakta sebagai bagian dari dukungan kami terhadap kampanye Indonesia untuk mempertahankan SVLK.

28

MFP4 - IN INDONESIA

Pemberian Lisensi FLEGT dan Komunikasi RFI 8 – Tim telah menyusun sebuah strategi komunikasi yang lengkap untuk mempercepat serapan kayu SVLK yang lebih besar di pasar luar negeri, dan memberikan dukungan yang lebih kuat untuk sistem di Indonesia.

Strategi tersebut disusun bersama dengan pakar komunikasi ID COMM di Indonesia dan Global Timber Forum di Eropa. Strategi tersebut dibagi menjadi dua bidang fokus utama:

Rangkaian 1: Peningkatan pemasaran internasional kayu FLEGT kepada pembeli di Eropa dan Amerika, untuk mendorong permintaan internasional. Pendekatan yang diusulkan meliputi empat langkah sebagai berikut: •

Kesatuan – Menyepakati pesan positif bersama para pemangku kepentingan di Indonesia dan peran mereka masing-masing dalam mengomunikasikan hal tersebut.

•

Integritas – Menjalin ikatan antara pemangku kepentingan di Indonesia dan pihak-pihak yang memberikan pengaruh penting (influencers) di pasar perdagangan kayu internasional, seperti asosiasi, Organisasi Non Pemerintah, Komisi Eropa, dsb., untuk mengomunikasikan fakta dan pesan secara terpadu untuk mendukung sistem tersebut.

•

Mempromosikan Indonesia sebagai penyedia kayu tropis berisiko rendah – strategi ini akan fokus kepada pembeli tertentu dengan menyesuaikan pesannya sesuai dengan kriteria utama pengadaan mereka ketika mereka memilih negara pemasok kayu, dan tentu akan disesuaikan dengan kapasitas SVLK untuk mengurangi risiko bagi pembeli.

•

Menyusun narasi untuk sumber yang bertanggung jawab – Elemen keempat ini berfokus untuk membuktikan asal produk kayu tertentu di Indonesia, kemudian menyusun narasi unik yang dapat digunakan oleh pedagang dan penjual ritel ketika berkomunikasi dengan pelanggan mereka. Dua contoh cerita yang kuat dalam strategi ini adalah fokus komunikasi mengenai kayu rakyat yang umumnya digunakan untuk mebel jati, dan perajin perorangan yang terampil yang membuat produk mebel Indonesia.

Rangkaian 2: Mengomunikasikan manfaat SVLK dengan lebih baik di dalam negeri, untuk menggalang dukungan terhadap sistem tersebut di Indonesia. Unsur strategi ini dirancang dalam tiga fase: •

29

Fase rekonsiliasi dan branding ulang: Mengembangkan sebuah kolaborasi yang kuat antara para pihak; KLHK dan Kementerian lainya, pelaku bisnis, dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia sehingga terjadi kerja sama yang lebih baik lagi. Fase ini akan fokus untuk membentuk ‘tim sekretariat’ SVLK sebagai pusat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara berbagai kelompok pemangku kepentingan.

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

•

Fase peluncuran kampanye: Mengkomunikasikan isu-isu prioritas terkait perbaikan sistem SVLK, dan mempromosikan berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan para pihak, khususnya KLHK untuk mendorong penerapan SVLK secara lebih luas.

•

Fase penguatan: Melaksanakan kampanye komunikasi berskala besar untuk memastikan kesediaan pemerintahan daerah untuk menerapkan kebijakan pengadaan publik yang menguntungkan bagi UKM dan SVLK, dengan memanfaatkan momentum pembangunan ibu kota baru, dan meningkatkan kesadaran pembeli dipasar dalam negeri Indonesia untuk membeli produk kayu yang legal.

Masing-masing elemen dalam strategi komunikasi tersebut disusun berdasarkan serangkaian analisis dan wawancara mendalam yang menelaah berbagai persepsi dan prioritas pedagang kayu, produsen, pelanggan, dan pemerintah diberbagai kementerian.

Wawancara dilakukan kepada 46 orang dari 34 lembaga yang berbeda untuk menyusun strategi komunikasi nasional. Untuk strategi komunikasi internasional, wawancara dilakukan kepada 61 perwakilan dari Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat. Sesi terakhir konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk meninjau strategi tersebut diadakan p ada bulan Agustus hingga September.

RFI 9 – Kami tengah mengembangkan sinergi praktis antara SVLK dan FSC, dengan dukungan pemerintah dan para pakar sertifikasi.

Tim telah menyusun sebuah dokumen lengkap untuk memandu para pakar di bidang sertifikasi untuk melaksanakan audit gabungan mengenai konsesi penebangan di hutan alam sesuai dengan standar FSC dan SVLK/PH secara bersamaan. Analisis kami menunjukkan bahwa pendekatan ini akan menghemat sekitar sepertiga dari biaya audit, dan akan memungkinkan sinergi antara FSC dan SVLK untuk dilakukan di kawasan hutan.

Tim juga telah mendapat dukungan untuk usulan pendekatan tersebut dari anggota FSC baik di Indonesia dan juga internasional, dan telah mulai menjalin hubungan kerja sama yang lebih erat antara FSC dan komunitas FLEGT. PEFC juga telah menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif ini, dan kami telah bersepakat untuk menjalin hubungan yang sama antara mereka dan KLHK untuk mengembangkan sinergi antara SVLK dan PEFC.

30

MFP4 - IN INDONESIA

Pemantauan VPA RFI 18 - Tim tengah menjajaki solusi pembiayaan jangka menengah yang baru dengan komunitas Pemantau Independen Kehutanan.

Pada awal tahun 2020, tim mengadakan lokakarya selama satu minggu penuh bersama organisasi-organisasi IFM, yang dipandu oleh koordinator pengembangan bisnis Palladium dari London, untuk mengembangkan keterampilan penulisan proposal dan mempersiapkan proposal untuk mengikuti program hibah NICFI Norwegia tahun 2020.

Mendapatkan dana melalui hibah bantuan multitahun yang lebih besar adalah langkah selanjutnya yang lazim dalam pembiayaan IFM. Tim juga memfasilitasi serangkaian pertemuan antara kelompok IFM dengan kelompok NGO yang lebih besar di Indonesia untuk membahas pontensi kerjasama dan menyusun proposal hibah NICFI secara bersama-sama juga. Setelah rapat tersebut, KEHATI dan kelompok IFM mengajukan proposal bersama kepada NICFI pada bulan Mei 2020, dan masih menunggu jawaban.

RFI 18 – Tim mengadakan lokakarya bersama IFM dan staf KLHK untuk meninjau berbagai temuan dari penelitian tahun lalu mengenai bantuan dana perwalian (trust fund) dan membahas berbagai langkah lanjutannya.

Hasilnya adalah kesepakatan untuk fokus pada solusi pembiayaan jangka menengah, dalam waktu dekat – seperti proyek hibah NICFI, dengan mempertimbangkan banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk menghimpun dana perwalian (trust fund) dan perlunya mendapatkan dukungan internasional untuk inisiatif ini. Tim MFP4 tengah menyusun paparan rekomendasi untuk FCDO dan donor lain, untuk mempertimbangkan berbagai pilihan dalam menghimpun dan menyalurkan dana perwalian (trust fund).

Pengembangan dan Penerapan SJLK RFI 8 – Dalam tahap ini, upaya tim terutama difokuskan untuk menjaga integritas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan teknis SVLK tidak menjadi prioritas utama pada semester ini.

31

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Langkah-langkah di pasar domestik RFI 12 - Analisis kebijakan pengadaan publik yang ada saat ini telah selesai.

Melalui kerja sama dengan KLHK, staf, dan tim konsultan, penelitian kami mengungkapkan bahwa dasar hukum untuk menyertakan SVLK dalam pengadaan publik sebagian telah ada. Saat ini, upaya-upaya perlu difokuskan pada penerapan kebijakan ini. Kami telah melaksanakan analisis kesenjangan dalam penerapan kebijakan dan menyusun rancangan panduan strategis (roadmap) untuk dua pilihan pendekatan, yaitu: penerapan suka rela (voluntary) jangka pendek oleh badan pemerintah setempat, dan penerapan wajib jangka panjang. Model pengadaan yang diusulkan berfokus pada pembelian kayu bersertifikasi SVLK dan pentingnya membeli dari UKM dalam negeri. Untuk menciptakan kerangka kerja yang tepat agar peraturan pengadaan dalam negeri yang mendukung SVLK dapat diterapkan, maka KLHK dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) perlu memperbaharui beberapa peraturan termasuk instruksi presiden. Selanjutnya, MFP4 akan memfasilitasi serangkaian diskusi teknis mengenai cara menguji coba model pengadaan dan lelang kayu pemerintah yang baru, yang akan menguntungkan UKM dan mengedepankan SVLK.

RFI 13 - Tim telah menyusun sebuah nota konsep Pendekatan Yurisdiksi untuk sertifikasi SVLK sebagai upaya untuk memudahkan UKM furnitur mengadopsi SVLK. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan uji coba pendekatan yurisdiksi terhadap sertifikasi SVLK untuk daerah penghasil mebel yang besar di Indonesia. Jika suatu wilayah - seperti kabupaten Jepara - dapat membentuk badan pengawas multipihak dan sistem pengendalian yang kuat untuk memastikan bahwa semua kayu yang masuk ke kota ini bersertifikasi SVLK, maka semua produk kayu yang dihasilkan di kota ini secara otomatis telah memiliki V-Legal. Meskipun konsep ini rumit dalam pelaksanaannya dan akan memerlukan perubahan dalam kerangka hukum, menurut kami hal ini dapat memberikan suatu alternatif yang lebih baik untuk upaya pelaksanaan sertifikasi terhadap ribuan UKM dan usaha mikro yang belum terdaftar. Penerapan Pendekatan Yurisdiksi dapat dilakukan di 3 atau 4 kota penghasil mebel utama di Jawa – seperti Jepara, Solo Raya, dan kota lainnya. Penerapan ini akan segera dilakukan di hampir semua UKM produsen mebel yang saat ini paling terkendala dengan penerapan SVLK.

RFI 16 – Upaya penyusunan model bisnis untuk sertifikasi SVLK dan akses terhadap pasar untuk produsen kayu rakyat - tertunda.

Saat ini penerima hibah kami, Javlec, masih menyelesaikan penyusunan rencana bisnis dengan pendekatan yang dapat memberikan dukungan finansial yang berkelanjutan untuk sertifikasi SVLK bagi UKM dan penghasil kayu skala kecil. Rencana bisnis ini akan ditinjau secara internal pada bulan Juli, kemudian disampaikan kepada Komite Investasi pada bulan Agustus untuk menilai standar kualitasnya.

32

MFP4 - IN INDONESIA

Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas RFI 13 – Studi analisis mengenai berbagai peran dan tanggung jawab Licensing Information Unit (LIU) serta berbagai opsi peningkatan sumber daya LIU telah selesai dilakukan – pelaksanaan rekomendasi dari studi ini merupakan kunci keberlanjutan jangka panjang dari lembaga VPA. Studi yang dilakukan dengan kerja bersama staf senior di KLHK ini akan menjadi landasan bagi upaya untuk mendapatkan komitmen penyediaan sumber daya jangka panjang dari KLHK untuk proses VPA dan SVLK. Hal ini juga akan berdampak pada keputusan anggaran KLHK pada periode berikutnya. Studi ini menyampaikan bahwa untuk dapat terus menjalankan fungsi pemantauan sistem jaminan legalitas kayu, merespon pertanyaan dari pihak berwenang internal, melaksanakan uji tuntas terhadap kayu impor, dan mengoordinasikan proses FLEGT VPA, LIU membutuhkan:

33

•

Staf lengkap yang terdiri dari 12 tenaga profesional di bidang kehutanan dan teknologi informasi – jumlah ini meningkat sebanyak tujuh orang dari tim saat ini yang terdiri dari lima orang, dan

•

Anggaran operasional sebesar Rp3,2 miliar (GBP 125.000) per tahun.

Anggaran tersebut belum termasuk gaji.

•

Fasilitas kantor yang lebih luas dan lebih baik di gedung utama KLHK.

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Reformasi Hukum, Peraturan, dan Kebijakan RFI 13 - Tim berfokus menyiapkan landasan untuk revisi empat peraturan yang terkait SVLK: •

34

Menyusun revisi peraturan KLHK P14 dan P30. Tim menyusun rancangan matriks usulan perubahan peraturan P30 pada awal tahun 2020 dan memfasilitasi serangkaian rapat staf internal KLHK untuk menyusun draf selanjutnya. Tim juga mendukung masyarakat sipil untuk menyusun draf masukan untuk revisi P30 dan P14 tersebut, dan memfasilitasi diskusi antara CSO dan KLHK mengenai arah perubahan tersebut. Sebelum semua pemangku kepentingan dapat meninjau draf akhir revisi peraturan tersebut, proses ini tertunda karena upaya Kementerian Perdagangan untuk menghapus regulasi SVLK dalam ekspor kayu.

MFP4 - IN INDONESIA

•

Tim juga menerbitkan rekomendasi teknis untuk meningkatkan standar peraturan dalam penerapan SVLK terhadap kayu olahan (IPK). Perubahan ini akan disertakan dalam P14.

•

Tim mendukung KLHK untuk menyusun rancangan pembaruan atas Lampiran 6 dan 7 dari P14, serta revisi terhadap Perdirjen 3 mengenai uji tuntas dan deklarasi impor.

•

Tim menyusun serangkaian kebijakan dan analisis ekonomi untuk membantu memandu keputusan Pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan P15 pada bulan Mei 2020, berdasarkan Penilaian Dampak Peraturan secara menyeluruh.

Reformasi tata kelola yang lebih luas.

35

Sebuah peraturan baru, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Perdirjen PHPL) No. P.01/2020

tentang Tata Cara Permohonan, Penugasan dan Pelaksanaan Model Multiusaha Kehutanan bagi Pemegang IUPHHK pada Hutan Produksi. Perdirjen P.01/2020 terbit untuk menjawab peluang dan tantangan, bagaimana areal izin di Hutan Produksi sekitar 30 juta Ha ini berkontribusi untuk mengatasi pelemahan ekonomi masyarakat karena pandemi Covid-19 dan di sisi lain memperkuat arus kas usaha.

Dengan peraturan KLHK baru yang diterbitkan pada semester pertama 2020 ini, pemanenan kayu bukan lagi merupakan satu-satunya aktivitas yang diizinkan di konsesi penebangan hutan alam. Pada fase perpanjangan MFP4, tim akan melihat lebih lanjut kesempatan untuk menciptakan nilai ekonomi baru dari hutan tegakan di konsesi penebangan.

Regulasi selanjutnya dalam pelaksanaan standar HCV yang wajib di seluruh kawasan hutan di Indonesia akan semakin mengurangi kesenjangan antara SVLK dan FSC / PEFC.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara langsung telah menyebutkan program ini dalam beberapa kesempatan komunikasi publik, dan menetapkannya sebagai prioritas dalam masa jabatannya. Jika diterbitkan, regulasi tersebut akan benar-benar menunjukkan keunggulan SVLK/ PHPL, sehingga mengurangi kesenjangan antara standar wajib pengelolaan hutan di Indonesia dan praktik-praktik terbaik yang ada di negara-negara lain– semua ini merupakan langkah penting bagi peningkatan sistem di Indonesia.

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Perkembangan Alur Kerja B Berikut ini adalah rangkuman tahapan pencapaian (milestone) dalam Alur Kerja B dari Januari hingga Juni 2020.

Portfolio analysis (Spatial assessment)

Minyak Atsiri dari tumbuhan liar di hutan: Musi Rawas, Sumatra Selatan (masih dalam penilaian) 36

MFP4 - IN INDONESIA

Kayu Rakyat: Ciamis, Purworejo, dan Ngawi

Inkubasi kemitraan perhutanan sosial RFI 20 - MFP4 telah menyusun portofolio lengkap yang terdiri dari lima pelaku akses pasar penerima hibah. ekspor kayu Indonesia.

Pada semester pertama tahun 2020, kami menandatangani perjanjian kerjasama dalam bentuk dana hibah dengan Nares dan Timurasa. MFP4 saat ini mengelola sebuah portofolio yang terdiri dari lima pelaku bisnis di lima produk hutan yang berbeda.

Portofolio Pelaku Akses Pasar MFP4 mencakup kawasan hutan di Jawa, Flores, Maluku, dan Papua.

Bambu: Inelika, Nusa Tenggara Timur

Kacang Kenari: Maluku Utara

Kacang Kenari: Alor & Pantar

37

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Produk makanan dari tanaman yang tumbuh liar di hutan: Sorong, Papua (sedang dalam penilaian)

RFI 21 - MFP4 melakukan penyesuaian terhadap pandemi COVID-19 dengan memberikan lebih banyak dukungan untuk Pelaku Akses Pasar kami.

Beberapa mitra bisnis kami berjuang menghadapi merosotnya permintaan bahan mentah akibat pandemi Covid-19. Untuk menghadapi situasi yang berubah dengan cepat, MFP4 menyalurkan dana sebesar 5.000 GBP untuk semua Pelaku Akses Pasar untuk membantu menutupi biaya gaji staf yang tidak dapat bekerja selama karantina, sehingga bisnis tersebut dapat memprioritaskan pembayaran produk yang terus berlanjut dari CBFE pemasok.

Selain itu, MFP4 bekerja sama dengan lima mitra Pelaku Akses Pasar untuk mengetahui seberapa berat kesulitan yang dihadapi oleh bisnis utama mereka dan apakah mereka membutuhkan bantuan tambahan. Dari diskusi tersebut, Indobamboo dan SOBI menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dan menyampaikan bahwa mereka membutuhkan dukungan tambahan. Oleh karena itu, MFP4 memutuskan untuk mempertimbangkan kemungkinan untuk menyediakan pendanaan tambahan (di luar dana 5.000 GBP) untuk Indobamboo dan SOBI. Untuk itu, kedua entitas bisnis ini diminta untuk membagikan informasi komersial mengenai dampak COVID-19 terhadap pendapatan dan operasional mereka, apa yang telah mereka lakukan sejauh ini untuk menyesuaikan diri (termasuk pendanaan tambahan yang telah mereka peroleh), dan skenario jika situasi tersebut terus berlangsung sepanjang sisa tahun 2020. Opsi pendanaan tambahan disusun untuk SOBI berdasarkan informasi ini, dan keputusan untuk mengalokasikan tambahan sebesar 19.000 GBP untuk membantu SOBI akan ditinjau oleh Komite Investasi MFP4.

Indobamboo telah memutuskan untuk tidak meminta bantuan tambahan dari MFP4 untuk mengatasi krisis COVID-19. Indobamboo memperkirakan bahwa untuk terus dapat beroperasi, mereka akan memerlukan bantuan hibah yang jauh melebihi jumlah yang tersedia dalam anggaran MFP4 (dua kali lebih besar dibandingkan jumlah hibah awal).

Setelah berdiskusi dengan FCDO, MFP4 mengikuti alur untuk memberikan bantuan tambahan (termasuk alokasi ulang hibah awal). Akhirnya, Indobamboo memutuskan untuk menghentikan operasional pabrik untuk sementara waktu, hingga investasi penuh dari satu sumber (single source) dapat diperoleh.

RFI 21 – Indobamboo telah memilih mitra Usaha Hutan Berbasis Masyarakat di Inelika, Flores.

Tim Indobamboo melakukan survei terhadap empat kawasan bambu yang berpotensi di Indonesia, yaitu di Flores, Kalimantan, dan Sulawesi. Inelika dipilih sebagai mitra terbaik CBFE berdasarkan kualitas bambu liar mereka saat ini, kondisi hutan, keberadaan kawasan perhutanan sosial yang baru, dan jarak dari fasilitas operasional Indobamboo.

38

MFP4 - IN INDONESIA

Mendukung Desa Bambu di kawasan kritis, seperti Inelika Flores, akan memberikan model rehabilitasi yang dapat ditiru di seluruh Indonesia.

Flores - Inelika

Teori Perubahan dan Konteksnya Konsep desa bambu secara keseluruhan adalah agar Indobamboo, melalui Yayasan Bambu Lestari, dapat mengembangkan kapasitas masayarakat hutan untuk mengelola dan memanen hutan bambu secara lestari dan Mandiri.

30%

Kira-kira dari seluruh kawasan Inelika Flores adalah kawasan perhutanan sosial.

Bambu dapat berfungsi sebagai alat pemulihan lahan

39

25%

Selain itu, sekitar dari seluruh kawasan tersebut dikategorikan lahan kritis, yang memerlukan pemulihan kualitas tanah.

Pertumbuhan bambu yang cepat dan sistem perakaran yang kuat menghasilkan alat perlindungan tanah yang kuat Dengan teknik pengelolaan dan pemanenan selektif dari Indobamboo, tegakan bamboo dipelihara, dan petani dapat memiliki kanopi yang baik yang dapat menjaga tanah agar produktif Menanam spesies bambu ini (Dendrocalamus Asper) akan menahan 2,4 – 3,7 ton Karbon per Ha per tahun

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Indobamboo dan MFP4 bersama-sama merancang rencana kerjasama bisnis dengan CBFE di Inelika.

Kerjasama tersebut akan mengembangkan bisnis yang dikelola oleh masyarakat untuk hutan bambu dan pemrosesannya, yang akan memproduksi bilah bambu untuk pabrik Indobamboo. Meningkatkan pasokan dengan cara seperti ini adalah kunci untuk mendorong pasokan Indobamboo memenuhi permintaan bambu yang tinggi dari pembelinya. Melalui proyek uji coba di Inelika, Indobamboo berharap dapat menunjukkan model komersial yang dapat direplikasi untuk peningkatan pasokan bambu Indonesia.

Selanjutnya setelah larangan bepergian selama COVID-19 dicabut, Indobamboo akan menyiapkan perjanjian kemitraan resmi dengan entitas hukum seperti Inelika (kemungkinan dengan BUMDES), dan akan menunjuk Yayasan Bambu Lestari untuk melaksanakan pengembangan kapasitas dan pelatihan operasional untuk BUMDES dan para petani. Berbagai bisnis masyarakat (CBFE) akan bekerja di kebun bambu, mulai dari menanam bibit hingga mengolah bambu, yang kemudian akan siap untuk dijual kepada Indobamboo. Hal ini akan dilakukan dengan: •

Melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pengembangan kapasitas untuk memastikan bahwa lembaga yang mengelola bisnis masyarakat (CBFE) tersebut siap menjalankan usaha (melalui koperasi dan/atau BUMDES)

•

Mendirikan fasilitas pengolahan yang dijalankan oleh masyarakat (CBFE) yang dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah, untuk dijual kepada Indobamboo.

RFI 21 – SOBI telah memilih tiga lokasi untuk menjalin kemitraan dengan CBFE. Setelah survei mengenai kondisi sumber daya dan lembaga pengelola kayu rakyat berdasarkan data yang disediakan oleh KLHK, staf SOBI mengunjungi 15 lokasi untuk menilai kesesuaian lokasi tersebut untuk produksi kayu rakyat. Berdasarkan kegiatan ini, tim menyusun kesimpulan akhir yang berisi tiga lokasi: Ciamis, Purworejo, dan Ngawi.

Semua lokasi ini berada di Jawa, yang memiliki riwayat pengelolaan kayu rakyat terbaik di Indonesia.

40

MFP4 - IN INDONESIA

SOBI melakukan penilaian terhadap 15 lokasi, dan memilih 3 lokasi yang paling menjanjikan: Provinsi Jawa Barat

DI Yogyakarta

Provinsi Jawa Timur

CIAMIS

BOYOL ALI

MADIUN

Pimpinan kelompok memahami perdagangan kayu dan area ini didominasi oleh Mahoni yang banyak dibutuhkan.

Kelompok tidak aktif untuk jangka waktu yang lama dan area ini didominasi oleh akasia berumur muda

Area ini didominasi oleh Jati muda dan kelompok tersebut memiliki pengalaman buruk dengan sertifikasi SVLK

K ARAWANG

GUNUNG KIDUL

MAGETAN 1

Area ini didominasi oleh spesies kayu bernilai rendah, seperti Akasia dan Sengon.

Banyak lahan dimiliki oleh keraton tanpa sertifikat, sehingga area ini rawan sengketa dan konflik lahan

Saat ini terdapat konflik dalam kelompok mengenai kemitraan dengan Perum Perhutani

KUNINGAN

PURWOREJO

MAGETAN 2

Area ini memiliki aksesibilitas yang buruk dan terdapat penolakan yang kuat dari makelar

Pimpinan kelompok senang dengan skema tersebut dan area ini didominiasi oleh Mahoni yang banyak dibutuhkan

Kelompok telah mengalihkan fokus ke aktivitas non-kayu, seperti pertanian dan peternakan

MAJALENGK A

TEMANGGUNG

NGAWI

Sejak terbentuk, kelompok tidak aktif dan pada tahun 2020 fokusnya adalah penanaman ulang lahan.

Area ini didominasi oleh Jati muda dan terdapat penolakan kuat dari makelar

Area ini didominasi oleh Mahoni tua dan makelar tidak memiliki akses ke pasar Mahoni

PURWAK ARTA

WONOGIRI

Pimpinan kelompok adalah politisi dan tidak antusias untuk menjalin kemitraan.

Pimpinan kelompok skeptis terhadap skema tersebut karena pengalaman buruk dengan perusahaan swasta

SUMEDANG Area ini memiliki aksesibilitas yang buruk dan sebagian besar penduduk memiliki pencaharian yang mapan dari sektor pertanian.

Legenda: Wilayah ini tidak lolos dalam pra-studikelayakan Wilayah ini lolos dalam pra-studi kelayakan Kesimpulan singkat tentang pra-studi kelayakan

41

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Rencana bisnis komersial telah disusun untuk tiga kemitraan antara SOBI dan bisnis kehutanan berbasis masyarakat (CBFE) di Jawa.

CBFE di Ciamis, Purworejo, dan Ngawi masing-masing akan mengadakan perjanjian bagi hasil dengan SOBI untuk mengelola, melakukan sertifikasi SVLK dan standar FSC, dan secara bertahap memanen perkebunan mahoni, jati, akasia, dan sengon yang dikelola oleh masyarakat.

42

MFP4 - IN INDONESIA

Proses Musyawarah: Memperkenalkan pendekatan yang berfokus pada pasar untuk mendukung Usaha Kehutanan Berbasis Masyarakat kepada para aparatur sipil negara diberbagai kementerian.

RFI 26 - Pada bulan Juni, tim MFP4 mengadakan sesi pertama dari program pembelajaran Komunitas Praktisi (Community of Practice) yang bertajuk ‘Menghubungkan Masyarakat Dengan Pasar dan Melindungi Hutan’.

Hampir 100 peserta dari berbagai kementerian mendaftarkan diri untuk mengikuti program selama enam bulan penuh ini. Tim bermitra dengan agensi kreatif setempat –yaitu Inspirit– untuk membuat video, podcast Spotify, dan materi artistik untuk setiap sesi. Program tersebut mengundang pembicara tingkat tinggi dari KLHK, Kementerian Pendidikan, dan pelaku bisnis yang berada di Indonesia untuk membahas berbagai topik, seperti peran Pelaku Akses Pasar dalam ekosistem hutan rakyat, pentingnya menyusun data yang tepat untuk membantu perusahaan mencari dan bekerja sama dengan masyarakat, cara terbaik untuk menyiapkan desa untuk menjalankan usaha, dan mengakses jenis dana yang tepat untuk diinvestasikan dalam hutan rakyat. Masukan awal dari para peserta sangat positif.

Komunitas Praktisi mengikuti format pertemuan virtual yang baru dengan menggunakan jenis media baru:

43

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Memperkuat Kondisi Pendukung untuk pertumbuhan jangka panjang CBFE. RFI 26 - Gugus Tugas Blended Finance di Systemiq mewawancarai beberapa investor dan Pelaku Akses Pasar untuk mengetahui berbagai hambatan yang menghalangi investasi dari swasta

44

MFP4 - IN INDONESIA

untuk berbagai bisnis regeneratif.

Tim juga melihat sejumlah peluang untuk mendukung Pelaku Akses Pasar mendapatkan pendanaan ekuitas dan pendanaan hutang dimasa mendatang.

Melalui proses penelitian dan wawancara dengan penyandang dana ini, beberapa jaringan impact investor dan angel investor menyatakan minat mereka untuk bermitra dengan mitra Pelaku Akses Pasar kami.

Analisis ini akan menjadi sebuah dasar yang penting untuk pekerjaan tim pada tahun 2020.

Tim mengidentifikasi tiga masalah utama yang harus diatasi untuk menghapus hambatan pembiayaan (financing gap) untuk Pelaku Akses Pasar.

MASAL AH MAK RO

1

2

3

Kesadaran Investor

Kapabilitas MAP

Instrument Pembiayaan yang Fleksibel

DESK RIPSI

Kelompok investor tahap awal (early stage) memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pemanfaatan lahan (land use) dan masalah iklim, serta secara spesifik model bisnis berkelanjutan yang dijalankan oleh MAP.

Memulai dengan fokus pada dampak dan pengembangan, pendiri MAP tidak terlalu berorientasi komersial atau memiliki keahlian keuangan. Tidak ada MAP yang memiliki presentasi penawaran investasi atau rencana penggalangan dana.

Hanya terdapat sedikit instrument pembiayaan yang fleksibel yang memenuhi persyaratan dan profil pendanaan MAP

SO LU SI YANG DAPAT DIPERTIMBANGK AN Bagaimana MAP dapat terlibat secara lebih sistematis dengan investor tahap awal?

• • •

45

Pertemuan investor sering kali terlalu tinggi tatarannya Apakah kemitraan antara jaringan inkubator dan investor membantu? (mis. ANGIN, TONIIC) Apakah inkubator seperti MFP4 perlu menjalin dan menjaga hubungan dengan investor-investor yang telah diidentifikasi ini?

Bagaimana MAP meningkatkan “kesiapan investasi” mereka?

•

• •

Bagaimana TA (technical assistance) yang salurkan oleh inkubator akan digunakan untuk menyiapkan MAP dengan lebih baik lagi untuk menuju tahapan peningkatan komersial?

Bagaimana cara inkubator mendukung perubahan pola pikir MAP? Bagaimana MAP dapat menarik minat orang (talent) yang tepat/ mengintegrasikan solusi teknologi agar menjadi lebih “layak untuk investasi”?

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Apakah terdapat bukti kesenjangan instrumen pembiayaan? Apakah terdapat “perantara yang hilang” (missing middle)?

Beberapa opsi berikut ini dapat dijajaki:

• • • • •

Dana lanjutan untuk MAP Fasilitas modal kerja Platform pembeli produk Pemain dibidang asuransi ++

RFI – 27: Kegiatan prioritas terkait GESI untuk Semester II berlangsung dengan baik.

46

MFP4 - IN INDONESIA

Baru-baru ini, tim MFP4 mengadakan serangkaian penyuluhan bersama lebih dari 80 staf KLHK dan pakar GESI mengenai Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Berbasis Gender. Tiga direktorat di KLHK saat ini sedang menjalankan proses pembaruan anggaran tahunan untuk menerapkan prinsip-prinsip GESI di seluruh rencana kerja mereka yang baru.

47

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

48

MFP4 - IN INDONESIA

4

49

GAMBARAN SEMESTER KEDUA 2020

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Rencana Kerja 2020 Beberapa tahapan pencapaian (milestones) yang semula ada dalam Rencana Kerja kami untuk semester kedua tahun 2020 banyak berhubungan dengan aktivitas yang mengumpulkan banyak orang serta kegiatan yang membutuhkan perjalanan internasional. Tim perlu menyesuaikan rencana kerja tersebut untuk memastikan bahwa kami dapat melanjutkan pelaksanaan program, sekaligus menjaga keamanan staf dan mitra selama pandemi Covid-19.

Dalam Alur Kerja A, kami mengusulkan untuk melakukan hal ini dengan menukar beberapa tahapan pencapaian (milestones) dengan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dicapai selama keadaan pandemik ini. Meskipun berbeda, tahapan pencapaian (milestones) baru ini tetap merefleksikan target yang ambisius.

50

MFP4 - IN INDONESIA

Untuk Alur Kerja B, kami perlu menunda beberapa tahapan pencapaian (milestones) dalam Capaian (Output) 3 untuk diselesaikan pada tahun 2021. Penyebabnya adalah karena urutan perancangan model bisnis, pembentukan kemitraan dengan berbagai Usaha Kehutanan Berbasis Masyarakat, dan uji coba operasional terganggu oleh karantina selama pandemi ini.

Dua gambaran tahapan pencapaian berikut ini menunjukkan rangkaian tahapan pencapaian awal kami yang direncanakan untuk semester II tahun 2020 dan rangkaian tahapan pencapaian baru yang kami usulkan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

51

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Gambaran Tahapan Pencapaian Gambar 1 - Rencana Kerja yang Awalnya untuk Semester II 2020.

ALUR KERJA — A

Capaian (Output)

1

Pertumbuhan Produksi Kayu Olahan Legal dan Lestari (Growth in Sustainable and Legal Timber)

Dihasilkannya pesan-pesan dan insentif untuk membangun kepercayaan serta dukungan terhadap kayu Indonesia berlisensi FLEGT di tengah pasar domestik dan internasional.

Juli – Desember 2020

Pelaksanaan kampanye komunikasi FLEGT untuk Indonesia.

Mengkoordinasi delegasi gabungan Indonesia/Ghana untuk negara anggota Uni Eropa mendorong pengakuan yang lebih luas terhadap kayu FLEGT.

Capaian (Output)

2

Membentuk dan memfasilitasi sesi Kelompok Kerja Bilateral ChinaIndonesia untuk proses pengakuan Bersama.

Membentuk kelompok pembelajaran bisnis untuk para produsen dan perancang mebel Indonesia agar dapat mengikuti permintaan dan tren pasar internasional dengan lebih baik.

Terdapatnya pasokan kayu Indonesia yang diatur dalam sistem nasional yang telah dikembangkan, diperluas dan terpercaya.

Juli – Desember 2020

Memfasilitasi integrasi sistem Teknologi Informasi SVLK (SIPUHH, SIPHPL) oleh KLHK dan mitranya.

52

Menyelenggarakan kegiatan penanganan kasus dan kunjungan lapangan bersama dengan PHPL, Gakkum, IFM, dan beberapa badan sertifikasi.

MFP4 - IN INDONESIA

Mendukung penyusunan strategi pendanaan jangka panjang dan jangka menengah bersama pemangku kepentingan IFM. Menyelenggarakan lokakarya penawaran multi-donor untuk dana perwalian (trust fund).

Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi untuk gelombang pertama yang diikuti 20 GANIS kayu, dan memfasilitasi peningkatan kurikulum GANIS.

Legenda

Milestone tercapai

Milestone sesuai jadwal

Milestone belum dimulai

Milestone baru atau diperbarui

ALUR KERJA — B

Capaian (Output)

3

Milestone tidak memungkinkan akibat Covid-19

Mendukung Pertumbuhan Usaha Kehutanan Berbasis Masyarakat (Growth in Community-Based Forest Enterprises)

Berkembangnya inkubasi bisnis dari usaha kehutanan berbasis masyarakat (CBFEs) yang membawa keuntungan ekonomi, lingkungan dan sosial untuk masyarakat melalui kemitraan bersama pemerintah, swasta dan masyarakat.

Juli – Desember 2020

Perjanjian kerjasama disepakati Perjanjian kerjasama disepakati Perjanjian kerjasama disepakati

Rencana bisnis untuk kerjasama MAP – CBFE dibangun Rencana bisnis untuk kerjasama MAP – CBFE dibangun Rencana bisnis untuk kerjasama MAP – CBFE dibangun Rencana bisnis untuk kerjasama MAP – CBFE dibangun

Capaian (Output)

4

CBFE siap melaksanakan uji coba (pilot) atau pengujian CBFE siap melaksanakan uji coba (pilot) atau pengujian

Satu kasus dari rantai nilai yang didukung oleh MFP4 dengan peran kepemimpinan yang inklusif untuk wanita dan anggota kelompok marginal

CBFE siap melaksanakan uji coba (pilot) atau pengujian

Terjadinya perbaikan kondisi pendukung (enabling condition) yang dapat melindungi, mempercepat, dan mereplikasi model-model kerjasama yang telah teruji dengan usaha kehutanan berbasis masyarakat.

Juli – Desember 2020

Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan kebijakan GESI di BLU (atau direktorat kementerian yang lain)

53

Menyusun laporan mengenai apa yang diperlukan untuk mendukung perkembangan Pelaku Akses Pasar, termasuk (a) di mana kementerian bisa menciptakan lingkungan pendukung, dan (b) ‘masa depan inkubasi’

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Gambaran Tahapan Pencapaian Gambar 2 - Usulan Penyesuaian Rencana Kerja Semester II 2020.

ALUR KERJA — A

Capaian (Output)

1

Pertumbuhan Produksi Kayu Olahan Legal dan Lestari (Growth in Sustainable and Legal Timber)

Dihasilkannya pesan-pesan dan insentif untuk membangun kepercayaan serta dukungan terhadap kayu Indonesia berlisensi FLEGT di tengah pasar domestik dan internasional.

Juli – Desember 2020

Pelaksanaan kampanye komunikasi FLEGT untuk Indonesia

Memfasilitasi penyusunan kerangka regulasi yang lebih kuat untuk ‘SVLK 2.0’, dengan mendukung advokasi untuk meningkatkan regulasi SVLK diatas tingkat Kementerian

Capaian (Output)

2

Mendukung kesepakatan antara sertifikasi wajib dan sukarela mengenai pelaksanaan sinergi keduanya

Membentuk dan memfasilitasi sesi Kelompok Kerja Bilateral ChinaIndonesia untuk proses pengakuan Bersama

Terdapatnya pasokan kayu Indonesia yang diatur dalam sistem nasional yang telah dikembangkan, diperluas dan terpercaya.

Juli – Desember 2020

Memfasilitasi integrasi sistem Teknologi Informasi SVLK (SIPUHH, SIPHPL) oleh KLHK dan mitranya

54

Menyelenggarakan kegiatan penanganan kasus dan kunjungan lapangan bersama dengan PHPL, Gakkum, IFM, dan beberapa badan sertifikasi

MFP4 - IN INDONESIA

Mendukung penyusunan pendekatan sistematis terhadap pemantauan independen kehutanan, yang berfokus pada yurisdiksi dan kesatuan pemangku hutan (KPH)

Memfasilitasi penyusunan peraturan baru untuk meningkatkan pengendalian terhadap alat penebangan oleh Gakkum dan PHPL

Legenda

Milestone tercapai

Milestone sesuai jadwal

Milestone belum dimulai

Milestone baru atau diperbarui

ALUR KERJA — B

Capaian (Output)

3

Milestone tidak memungkinkan akibat Covid-19

Mendukung Pertumbuhan Usaha Kehutanan Berbasis Masyarakat (Growth in Community-Based Forest Enterprises)

Berkembangnya inkubasi bisnis dari usaha kehutanan berbasis masyarakat (CBFEs) yang membawa keuntungan ekonomi, lingkungan dan sosial untuk masyarakat melalui kemitraan bersama pemerintah, swasta dan masyarakat.

Juli – Desember 2020

Perjanjian kerjasama disepakati Perjanjian kerjasama disepakati Perjanjian kerjasama disepakati

Rencana bisnis untuk kerjasama MAP – CBFE dibangun Rencana bisnis untuk kerjasama MAP – CBFE dibangun Rencana bisnis untuk kerjasama MAP – CBFE dibangun Rencana bisnis untuk kerjasama MAP – CBFE dibangun

Capaian (Output)

4

CBFE siap melaksanakan uji coba (pilot) atau pengujian CBFE siap melaksanakan uji coba (pilot) atau pengujian

Satu kasus dari rantai nilai yang didukung oleh MFP4 dengan peran kepemimpinan yang inklusif untuk wanita dan anggota kelompok marginal

CBFE siap melaksanakan uji coba (pilot) atau pengujian

Terjadinya perbaikan kondisi pendukung (enabling condition) yang dapat melindungi, mempercepat, dan mereplikasi model-model kerjasama yang telah teruji dengan usaha kehutanan berbasis masyarakat.

Juli – Desember 2020

Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan kebijakan GESI di BLU (atau direktorat kementerian yang lain)

55

Menyusun laporan mengenai apa yang diperlukan untuk mendukung perkembangan Pelaku Akses Pasar, termasuk (a) di mana kementerian bisa menciptakan lingkungan pendukung, dan (b) ‘masa depan inkubasi’

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

56

MFP4 - IN INDONESIA

5

57

TIM MULTI-STAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME PHASE 4 (MFP4)

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Terry Green Palladium Project Director (PT)

Tri Nugroho Team Leader/ Programme Director

Clare Brogan

Tom Gegg

Technical Advisor (PT) EU Facilitation & Trade Promotion

Programme Coordinator-Management, Results, M&E, Communications

Lucas Woodward

Daniel Davies

Associate (PT) Operations

Manager (PT) Operations

Irene Ester

Junita Silalahi

Analyst Operations

Associate Operations

Iwan Wibisono Manager – Forest Governance & Policy

Dwi Nugroho

Geanisa Putri

Associate Forest Associate Forest Governance Governance & Policy & Policy

Melva Aruan

Nurwening Surat

Analyst Finance & Admin Assistant Operations

Analyst: Event & Travel Support

Noni Eko Rahayu Expert Forest Governance MOEF Secondee

Niken Dhita Larasati Gender Equality &

Christiani Sagala Analyst Communications, Coordination and M&E

Aripin office assistant

Operations & Grants

Forest Governance and Policy

International Communications

Workstream A 58

MFP4 - IN INDONESIA

TBC

Tiago de Valladares Pacheco

MOEF Co-Director

DFID UKCCU SRO/ Co-Director

Morten Rosse

Stuart Rowland

Andry Napitupulu

Senior Advisor (PT) Business Incubation

Advisor (PT) Business Incubation

DFID UKCCU Programme Officer

Hening Purwati

Evelyn Holland

Manager Stakeholder Engagement

Dati Fathimah Social Inclusion Specialist

Manager Business Incubation

TBC

Nita Roshita

Expert Community Forestry, MOEF Secondee

Associate: Stakeholder Engagement

Abindra Soemali

Agra Suryadwipa

Associate Project Developer

Associate Project Developer

Government Engagement

Analyst Project Developer

CBFE Business Incubation

Workstream B 59

Bhima Adhiguna Ganendra

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

Sumber foto: CIFOR Flickr https://www.flickr.com/photos/cifor/49666406586/ 60

MFP4 - IN INDONESIA

61

Laporan Perkembangan Tengah Tahun PO 8174 - Juli 2020

MULTI-STAKEHOLDER FORESTRY PROGRAMME PHASE 4 (MFP4) IN INDONESIA Laporan Perkembangan Tengah Tahun Januari - Juni 2020

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA