politik
METRO RIAU sElAsA, 11 mei 2021
5
Petugas Pemungutan Suara Ulang (PSU) di salah satu TPS di Kecamatan Tambusai Utara mengikuti prokes pencegahan Covid-19 saat menjalankan tugasnya. PSU Rohul dilakukan di 25 TPS yang semuanya terletak di Kecamatan Tambusai. (foto: Diskominfotik)
MK Terima Gugatan Hasil PSU Pilkada Rohul
PEKANBARU - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengumumkan rekap Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Rohul atau pasca tindaklanjut putusan MK sebelumnya. “MK telah bersurat ke KPU RI Nomor 222 tahun 2021 yang pada intinya memberitahukan ke KPU bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan pengajuan Perselisihan hasil pemilihan pasca putusan MK, dan akan memeriksa permohonan tersebut,” ujar Komisioner KPU Riau Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM Nugroho Noto Susanto, beberapa waktu lalu. Adapun jadwal pemeriksaan akan diberitahu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi, saat ini baru pengumuman bahwa permohonan gugatan diterima dan akan berlanjut. “KPU masih menunggu kapan jadwal pemeriksaan permohonan yang disampaikan pemohon,”ujarnya. Di Riau lanjut Nugi sapaan akrabnya, dua PSU yang digelar, di Inhu sudah ditetapkan pasangan calon terpilih tanpa ada gugatan. “PSU di Rokan Hulu masih belum ditetapkan
paslon terpilih karena masih menunggu proses sengketa hasil pemilihan pasca Putusan MK di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya. Sebagaimana yang diumumkan MK dua gugatan dilaporkan Paslon Hamulian-Sahril Topan (Hartop) dan Paslon Hafith-Erizal. Mereka menggugat KPU sebagai penyelenggara. Pecah Kongsi Pasangan Hafith SyukriErizal pecah kongsi setelah menyampaikan gugatan ke MK terkait hasil PSU Pilkada Rohul. Pasca pelaksanaan PSU di Pilkada Rokan Hulu (Rohul), ternyata masih banyak hal yang menarik, karena pertarungan tiga Paslon belum usai. Setelah sebelumnya pasangan Hamulian-Topan (Hartop) buat gugatan ke MK, Paslon Hafith-Erizal juga menyampaikan gugatan. Hanya saja setelah berkas gugatan masuk ke MK, pasangan Hafith-Erizal yang diusung PKB dan PAN ini pecah kongsi di tengah jalan.
Nasdem Riau Fokus Rekrut Kader Baru PEKANBARU Penguatan in- Setelah meraih frastruktur parhasil yang terbitai, e-KTA, kelang bagus pada mudian stratePilkada 9 daerah gi pemenantahun 2020 lalu, gan menghadaPartai Nasdem pi 2024 yang Provinsi Riau akan datang,” mulai memkata Edi Satria, Edi Satria fokuskan diri Senin (10/5). untuk menatap PemiEdi mengatakan, elu serentak 2024. Seba- KTA saat ini sedang digaimana diketahui, pada galakkan. Merekrut setahun 2024 nanti, event banyaknya kader tanpa Pemilu, Pilkada, dan Pil- administrasi yang rumit. pres akan digelar dalam “Jadi e-KTA ini musatu tahun yang sama. lai dari kabupaten/kota Sekretaris DPW Nas- sampai ke DPW Provinsi dem Riau, Edi Satria bisa bagi calon kader mengatakan bahwa dalam yang ingin mendaftar. waktu dekat pihaknya Bagi yang berminat berakan mengadakan Rapat sama perahu Nasdem, Koordinasi Wilayah (Ra- gampang buatnya, kita korwil) dengan beberapa ingin rekrut sebanyak agenda utama. banyaknya kader untuk “Rakorwil ini akan persiapan tahun politik ada beberapa agenda. 2024,” tukasnya. (mr/sri)
Awalnya keduanya secara resmi dalam bukti terima laporan ke MK memasukkan gugatan karena keberatan hasil PSU yang digelar di 25 TPS di kawasan perusahaan PT Torganda itu. Tiba-tiba keluar lagi surat klarifikasi dari calon wakilnya Erizal yang mengatakan tidak ikut dalam gugatan tersebut dan tidak
pernah memberikan kuasa kepada pengacara sebagaimana yang tertera dalam laporan gugatan tersebut. Hafith Syukri saat dikonfirmasi terkait itu, menjawab dengan santai, menurutnya semua sedang berproses dan berjuang di Mahkamah Konstitusi. “Sedang diupayakan di MK,” ujarnya.
Saat disinggung mengenai wakilnya Erizal yang mundur sebelum bertarung tersebut, Hafith Syukri pun menduga bila Erizal sudah menyerah. “Hands up dia kayaknya, saya juga nggak tau kenapa,” tutur Hafith. Sebelumnya, Paslon Hamulian-Sahril Topan menggugat dua Paslon yang berperkara sebelumnya untuk
didiskualifikasi MK. Kuasa Hukum Paslon Hartop, Asep Ruhiat menjelaskan materi gugatan kedua Paslon baik itu Paslon urut dua Sukiman - Indra Gunawan dan Paslon nomor tiga Hafith Syukri-Erizal terbukti sudah bersalah melakukan kecurangan, sehingga membuat Paslon nomor urut satu Hartop meng-
gugat dan meminta keduanya didiskualifikasi. “Terbukti melakukan kecurangan setelah proses MK Paslon urut 2 dan setelah PSU, dua-duanya juga melakukan kecurangan money politik dan keterlibatan ASN. Nomor satu merasa dikhianati karena Paslon dua dan tiga ada kecurangan,” ujar Asep Ruhiat. (mr/sri)
Ganjar, Prabowo dan Ridwan Kamil Capres Unggulan JAKARTA - Survei Indometer menunjukkan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Ridwan Kamil merupakan calon presiden unggulan. Dalam rentang waktu hampir 1 tahun, peta elektabilitas calon presiden dikuasai tiga tokoh tersebut. Temuan survei yang dilakukan Indometer menunjukkan Ganjar unggul dengan elektabilitas 19,1 persen, disusul Prabowo 17,4 persen dan RK 14,5 persen. “Mereka berpeluang diusung oleh koalisi partai-partai politik pada Pilpres 2024. Ketiganya jauh
mengungguli Sandi, Anies, maupun AHY,” kata Direktur Eksekutif Indometer Leonard SB dalam siaran persnya, Jumat (7/5). Elektabilitas ketiga tokoh mengalami fluktuasi atau naik turun. Tren elektabilitas Ganjar dan RK mengalami kenaikan, berpeluang untuk bersaing ketat. Sementara itu, kata dia, elektabilitas Prabowo yang cenderung stabil tetap memiliki peluang kuat untuk dicalonkan ketika nama-nama yang lain jauh berada di bawah, seperti
Sandiaga Uno, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Anies dan Sandi yang pernah berduet pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dalam 1 tahun terakhir terus menurun elektabilitasnya. Kini elektabilitas Sandi sebesar 6,1 persen, tipis di atas Anies 5,9 persen. AHY yang juga menjadi rival Anies-Sandi pada Pilkada DKI berada di bawah dengan elektabilitas 4,6 persen. Menurut Leonard, Sandi dan AHY lebih memiliki peluang kuat dibandingkan
Anies untuk diusung pada Pilpres 2024. Meskipun, sama-sama turun, tren penurunan elektabilitas Sandi tidak setajam Anies. Sementara itu, elektabilitas AHY cenderung meningkat dan berpeluang menyalip Anies. “Pasangan Sandi-AHY lebih realistis jika dibandingkan AniesAHY,” kata Leonard. Nama-nama lain yang bisa dipertimbangkan oleh partai-partai adalah Tri Rismaharini (4,4 persen) dan Erick Thohir (4,0 persen). Di deretan bawah ada Khofifah Indar Parawansa
(3,0 persen), Giring Ganesha (2,6 persen), Puan Maharani (1,3 persen), dan Mahfud MD (1,1 persen). Sisanya di bawah 1 persen, dan tidak tahu/tidak jawab 14,2 persen. Survei Indometer dilakukan pada tanggal 27 April sampai dengan 3 Mei 2021, melalui sambungan telepon kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar ± 2,98 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mr/sri)
Pengembangan SIPS
Bawaslu RI Minta Data Sengketa 2018 dan 2019 JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja meminta data putusan penyelesaian sengketa yang dilakukan Bawaslu baik di daerah maupun pusat pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dimasukkan dalam Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Selain untuk pemberian informasi ke publik, hal inimenurutnya juga bisa berguna bagi kalangan akademisi yang akan melakukan kajian hukum. “Nanti mungkin lebih bagus SIPS kita masukkan putusan dan permohonan (penyelesaian sengketa) (Pilkada) 2018 dan (Pemilu) 2019,” ucap Bagja dalam Foccus Group Discussion (FGD) identifikasi Kebutuhan Pengembangan SIPS di Jakarta, Minggu (9/5). Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu itu menjelaskan sejak SIPS diperkenalkan pada Desember 2019, data per-
mohonan dan putusan penyelesaian sengketa untuk Pilkada 2020 telah didigitalisasikan. Bahkan lebih jauh, dia juga berharap SIPS semakin diperkuat untuk Pemilihan Serentak 2024. SIPS untuk Pemilihan 2024 menurutnya sudah bisa dibuka pada tahun 2023. “Ini untuk kemudian diinformasikan ke publik agar orang tahu putusan mana yang bagus misalnya. Kemudian dengan dipublis itu akan bisa menjadi faktor bernilai bahwa kita telah melakukan banyak tugas dalam pemberian informasi kepada publik, seluruh perkara yang ada di daerah dan pusat,” paparnya. Bagja menekankan agar data yang dimasukkan di SIPS bisa dibuat lengkap sesuai dengan detail sengketanya. Nama pemohon, termohon, objek permohonan, dan putusannya harus dimasukkan secara lengkap serta nantinya bisa diunduh
oleh publik. “Sebenarnya putusan itu bisa menggambarkan bagaimana permohonan pemohon, bagaimana jawaban termohon dan bagaimana jawaban kesimpulan atau pertimbangan majelis,” papar lelaki jebolan Universitas Indonesia itu. “Kalau bagi sarjana hu-
kum kita biasa membuat analisis terhadap putusan itu pasti dipelajari permohonan pemohon seperti apa, jawaban termohon seperti apa dan pembuktiannya serta bagaimana majelis atau hakim itu berpihak, pada siapa kepada pemohon atau termohon atau mengkalkulasikan
keduanya,” imbuhnya. Selain itu, Bagja berharap dengan adanya SIPS itu bisa menjadi bahan evaluasi dan kritik dari masyarakat. Kedepan nanti juga akan ada indeks kepuasan masyarakat terhadap penggunaan SIPS dalam proses penyelesaian sengketa Bawaslu. (mr/sri)
anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja saat memberikan materi dalam Focus Group Discussion (FGD) identifikasi Kebutuhan Pengembangan SIPS di Jakarta, Minggu (9/5). (Foto: bawaslu.go.id)
