PERS SEBAGAI AKSELERATOR PERUBAHAN SELASA LEGI, 9 FEBRUARI 2021
memorandum.co.id
HALAMAN 13
memorandumredaksi@gmail.com
Memorandum S
Oleh: Dahlan Iskan
aya perkirakan ekonomi akan menggeliat lagi setelah bulan September 2021 ini. Mengapa? Saya anggap program vaksinasi ini akan sukses. Jatim harus paling sukses. Gubernur beserta seluruh jajaran beliau harus memastikan vaksinasi di Jatim tidak mengalami kendala. Segala kemungkinan hambatan harus diatasi. Apa saja yang bisa menghambat harus sudah diketahui sekarang. Katakanlah Februari-Maret ini dialokasikan untuk vaksinasi tenaga kesehatan, polisi dan tentara. Dan pejabat-pejabat yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Lalu bulan April nanti untuk vaksinasi
lansia. Satu bulan selesai. Jangan sampai meleset. Terutama di Jatim. Bagaimana mengatur agar semua lansia bisa divaksinasi di bulan April itulah pekerjaan penting saat ini. Agar di bulan Mei nanti vaksinasi sudah bisa dilakukan untuk masyarakat umum. Jatim harus berusaha agar dalam empat bulan bisa menyelesaikan vaksinasi untuk masyarakat umum. Mungkin jumlahnya mencapai 20 juta orang. Atau berapa pun. Pokoknya harus sukses. Sukses vaksinasi di Jatim begitu pentingnya. Melebihi provinsi lain. Itu karena Jatim menjadi solo guru ekonomi nasional. Padahal tanpa melewati pandemi mustahil ekonomi bisa dibangun.
Walhasil, fokus Pemda Jatim dan kita semua adalah dua: Pertama, sukses vaksinasi. Kedua, sukses konsolidasi restrukturisasi ekonomi. Untuk point kedua itu baiknya Gubernur Jatim segera berkoordinasi dengan Bank Indonesia Jatim. Agar peta penyelesaian restrukturisasi utang perusahaan di perbankan bisa segera diselesaikan. Ekonomi tidak jalan kalau perusahaan masih belum bisa menyelesaikan persoalan utang bank. Mau diapakan utang tidak lancar itu. Pemerintah sudah menggariskan kebijakan di bidang ini. Jatim harus bisa memastikan
penyelesaiannya. Jangan harap ekonomi bisa bangkit kalau soal utang perusahaan yang terganggu pandemi ini belum diselesaikan. Saya berharap soal ini sudah harus selesai di bukan Juli 2021. Dengan demikian, begitu vaksinasi selesai, kita semua bisa bergerak. Jangan sampai kita baru memikirkan itu ketika seharusnya kita sudah bisa lari. Saya kira inilah sumbangan media seperti Memorandum di Hari Pers Nasional tahun ini. Bagaimana media ikut menggerakkan, mengobrol dan menyukseskan jalannya vaksinasi. Selamat Hari Pers Nasional 2021. Semoga Hari Pers Nasional tahun depan sudah berbeda situasinya. Bisa lebih gembira. Lebih bahagia. (*)
Bangkit Bersama Pers Pandemi Covid-19 selama setahun ini sangat berdampak pada perekenomian rakyat. Tidak dapat dipungkiri jika perekonomian di Jawa Timur menurun sejak pandemi. Sejumlah upaya pun sudah dilakukan pemerintah serta Forkompimda Jatim untuk membuat persoalan tersebut segera teratasi. Untuk itu, pers sebagai pilar keempat dari demokrasi ini juga mempunyai peranan penting memberikan informasi kepada masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 untuk memulihkan perekonomian dan bangkit kembali. Pemerintah pun bersinergi dan turut andil dalam mengangkat perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan selama pandemi yang berjalan hampir setahun tersebut. Di tengah pandemi ini, pendapatan masyarakat pelaku usaha kecil seperti UMKM sangat terpengaruh. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat meninjau Kampung Tangguh Semeru (KTS) Desa Ngale mengatakan, kebersamaan dalam pelaksanaan kampung tangguh juga berhasil menciptakan empathy building dan social bonding untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. “Masyarakatnya proaktif menyiapkan lumbung pangan untuk mengantisipasi ketahanan pangan. Dari KTS ini akan mengubah perilaku masyarakat menjadi sehat sehingga ekonomi juga akan sehat,” katanya. Forkopimda Jatim sendiri, selama Covid-19 ini terus memberikan support dan motivasi kepada
masyarakat dengan harapan agar di masa pandemi ini perekenomian tidak terpuruk. Dikatakan Kapolda Jatim Irjenpol Nico Afinta melalui Kabidhumas Kombespol Gatot Repli Handoko, pemerintah dan stake holder terkait berharap media massa bisa menyajikan informasi yang kreatif dan inovatif. Terlebih dalam hal ekonomi masyarakat serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). “Dengan informasi kreatif dan inovatif yang diolah menjadi pemberitaan positif, membuat mereka (masyarakat, red), menjadi semangat untuk bangkit dari menurunnya perekonomian,” katanya. Bahkan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto Suharyanto juga berharap pers bisa menjalankan fungsinya semaksimal mungkin, dengan tujuan bisa memulihkan dan meningkatkan perekonomian menuju normal baru. “Seperti pers menjalankan fungsi monitoring, artinya pers harus memberikan informasi kepada masyarakat tentang masalah-masalah publik, seperti kebijakan pejabat, masalah pembangunan, program, dan kebijakan pemerintah,” papar Suharyanto. Tidak kalah penting, menurut Suharyanto yakni fungsi mendidik, di mana pers harus menyampaikan informasi yang berperan
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto dan Kapolda Jawa Timur Irjenpol Dr Nico Afinta, serta didampingi pejabat utama (PJU) Polda Jatim mengunjungi KTS (Kampung Tangguh Semeru) di Desa Ngale, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.
positif dalam mengembangkan khazanah ilmu dan pengetahuan. “Informasi yang diberikan pers harus memberikan dampak positif, baik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik khalayak,” imbuh Suharyanto. Sedangkan Kepala Kejaksa-
an Tinggi Jatim DR Mohamad Dofir mengatakan bahwa sebagai Forkopimda Jatim selalu memberikan dukungan hingga tingkat bawah. Selain itu, tidak henti-hentinya Forkopimda Jatim terus menyosialisasikan protokol kesehatan
(prokes) kepada masyarakat. Seperti terus menggelorakan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas). “Kami tidak henti-hentinya terus menyosialisasikan prokes,” tegas Dofir.
Di harapkan insan pers terus berkarya dan bersinergi dengan pemerintah secara bersama-sama membangkitkan perekenomian di tengah pandemi Covid-19 ini. “Kita sama-sama berjalan dan membangkitkan ekonomi masyarakat,” harapnya. (*/lis)
Ketua PWI Provinsi Jatim Ainur Rohim
Pers sebagai Garda Depan Penanganan Covid-19 DI masa pandemi Covid-19, peranan media tidak terlepas dari regulasi yang mengatur Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Di mana secara umum, fungsi pers sendiri ada lima yaitu informasi, pendidikan, sosial kontrol, ekonomi bisnis, dan hiburan. Tentunya di masa pandemi ini yang paling ditekankan pemberian informasi kepada masyarakat. Jadi di sini fungsi edukasi yang ditonjolkan. Tentang Covid-19 seperti apa, bagaimana pencegahan, antisipasi yang dilakukan masyarakat atau apa yang harus dilakukan masyarakat ketika terpapar. “Itu yang kami kuatkan, karena ini (pandemi Covid-19) hampir setahun. Hal ini yang terus kami komunikasikan dan sosialisasikan kepada pers,” ujar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jatim Ainur Rohim. Tambah Ainur Rohim, jadi tidak berlebih-
an dikatakan pers juga berada di garda depan dalam penanganan masalah ini. “Menyangkut aspek pemberian informasi kepada masyarakat maupun proses melakukan pendidikan nonformal tentang Covid-19 dan seluk beluk yang melingkupinya,” jelasnya. Dalam kondisi saat ini, tambah Ainur Rohim, dinamika ekonomi juga menurun dan otomatis ada pengaruh kepada media massa. Cuma sampai sekarang belum ada kajian keilmuan yang menjadi pegangan kira-kira besarnya pengaruh seperti apa. “Eksistensi dan keberadaan media, ada beberapa media menghentikan operasi di tengah pandemi dengan pertimbangan ekonomi sulit, finansial yang tidak lagi mendukung internal perusahaan,” ujarnya. Lanjutnya, saat ini media berbasis kedaerahan dan mempunyai kantor pusat di daerah
yang hingga saat ini masih eksis dan survive untuk bertahan hidup. “Apa yang menyebabkan, kita yakin mampu menjalin sinergi yang baik dengan pemangku daerah. Aspek ekonomi berjalan terjadi perlambatan-perlambatan,” tambahnya. Tentunya konteks pemberitaan relasi dan stakeholder lain termasuk pemerintah terus berjalan cukup baik. Pengamatan PWI Jatim tidak ada polemik dan konflik antara media dengan pemerintah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten/kota. “Business to business masih berjalan, relasi business to business tetap berjalan kendati terjadi pengurangan. Yang kita harapkan 2021 tidak terjadi lagi, anggaran untuk media tidak terlalu besar dibandingkan kapastitas anggaran provinsi atau kabupaten/kota yang potensi penerimaan PAD yang tinggi. Atau pemprov
dan kabupaten/kota dengan struktur APBD besar,” tegas Ainur Rohim. Harapan ke depan, lanjut Ainur Rohim, ada simbiosis mutualisme polarelasi antarmedia dan stakeholder terkait. “Pemerintah butuh media untuk sosialisasi dan kampanye program dan kebijakan program. Media juga butuh pemerintah dalam konteks birokrasi dan sumber informasi penting, sekaligus konteks business to business antara perusahaan media dan pemerintah,” jelasnya. Kita tahu karena pemerintah berfungsi sebagai regulator maka memproduksi kebijakan dan berdampak kepada stakeholder yang lain terutama dunia usaha. “Ketika kebijakannya pro investasi dan dunia usaha, saya yakin level hilir akan berdampak positif pada media,” pungkas Ainur Rohim. (fer/lis)