Ratusan ASN Kabupaten Madiun Pensiun di 2023

Madiun, Memorandum

Sebanyak 450 Aparatur Sipil Negara (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun akan pensiun di 2023. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi jumlah ASN yang dimiliki Pemkab Madiun.

ASN yang pensiun ini didominasi tenaga pendidik dan mereka yang batas usianya menjadi ASN berakhir pada periode Januari hingga Desember 2023.

“Tahun 2023 ada 450, paling banyak Dinas Pendidikan dari tenaga guru kelas, kepala sekolah, mulai TK, SD hingga SMP,” ungkap Kepala BKD

Kabupaten Madiun Heru Kuncoro. Sementara, pada 2022 lalu terdapat 495 ASN yang telah pensiun. Dua di antaranya mengajukan pensiun dini lantaran sakit, sehingga merasa tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya.

“Satu pemberhentian dengan hormat sebagai ASN dengan hak pen-

Madiun Mulai Perekaman KTP-E

Pemilih Pemula di Madiun Capai 14 Ribu

Madiun, Memorandum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun mulai perekaman data KTP elektronik (KTP-E) bagi calon pemilih pemula untuk Pemilu 2024.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Madiun Sigit Budiarto mengatakan, pada 2023 pihaknya memiliki target perekaman KTP-E terhadap pemilih pemula yakni mereka yang menginjak usia 17 tahun sebanyak 9.000 orang. Dan sekitar 5.000 orang di 2024 sampai hari pelaksanaan Pemilu.

“PR di tahun 2023 sekitar 9.000 pemilih pemula, sampai tahun 2024 pemilu ada 14.000,” ungkapnya.

Saat ini pihaknya tengah memaksimalkan pendataan ulang melalui data base yang nantinya bakal dilakukan verifikasi dan validasi data oleh petugas registrasi desa.

Selanjutnya perekaman secara massal di 15 kecamatan, pelayanan mobile dengan jemput bola ke desa-desa, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan SMA/SMK/ MA dan pondok pesantren untuk melakukan perekaman pemilih pemula di usia 17 tahun.

“Ini sudah kita mulai masuk sekolah, pondok pesantren dan perguruan tinggi yang ada di kabupaten,” katanya.

Saat ini Dispendukcapil memiliki satu mobil pelayanan keliling untuk mendukung perekaman secara jemput bola. Rencananya, di perubahan anggaran 2023 bakal mengajukan penambahan mobil pelayanan keliling satu hingga dua unit yang disiagakan pada hari libur, malam minggu, dan tempat-tempat keramaian untuk mendekatkan pelayanan sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan dokumen kependudukan.

“Saat ini mobil layanan ada satu tapi bukan menjadi sebuah kendala, karena melalukan perekaman kesekolah tanpa mobil layanan juga bisa tinggal mengangkat peralatan ke lokasi,” pungkasnya. (dry/lis) pemohon dokumen kependudukan di desk Dispendukcapil Mal Pelayanan Publik Kabupaten Madiun. siun sudah mencapai usia dan masa kerja. Satu pemberhentian dengan hormat sebagai ASN dengan tanpa hak pensiun karena belum mencapai usia dan masa kerja,” bebernya. Agar tetap bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dinas dalam menyelesaikan pekerjaan, selama ada kekosongan pegawai pihak dinas mengambil jalan dengan memanfaatkan pegawai yang ada sembari menunggu penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Sementara memaksimalkan

Outbound pegawai yang ada di masing-masing OPD untuk mengisi kekurangan tenaga yang ada karena tidak boleh ada pengangkatan tenaga honorer sesuai regulasi,” imbuhnya.

Hingga saat ini penerimaan PPPK untuk 337 formasi guru 337 masih berproses, serta 128 formasi tenaga kesehatan dengan 299 pelamar dan 124 lulus, 18 formasi tenaga teknis dengan 70 pelamar dan 26 di antaranya memenuhi syarat.

“Paling banyak guru dan tenaga kesehatan sebagai prioritas pusat. Kalau jumlah ASN sampai saat ini dan PPPK ada 6.907 orang,” pungkasnya. (dry/lis)

Polsek Kasreman Ingatkan Guru

Ngawi, Memorandum Petugas Polsek Kasreman mengingatkan para guru pendamping agar menjaga keselamatan siswa saat outbound di tempat wisata Pemandian Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Ahad (5/2).

Para siswa yang menggelar outbound sekaligus berlibur itu dari SDN 1 Mrahu Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Magetan. Kapolsubsektor Kasreman Ipda Harly turun langsung ke lapangan memberikan imbauan. “Kami mengimbau kepada guru pendamping agar selalu mengawasi dan selalu cek keberadaan murid-muridnya,” kata Ipda Harly. Selain itu, pihaknya mengajak para siswa agar selalu menjaga kebersihan dan jangan berbuat hal-hal negatif yang bisa merusak tempat wisata, jaga kekompakan dan jangan terlepas dari rombongan.

“Kehadiran polisi di tempat wisata dalam menjaga kamtibmas diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung juga pedagang,” pungkasnya. (aa/lis)

Pemkot Madiun Siapkan Rp 2,5 M untuk Pupuk

Madiun, Memorandum Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mengalokasikan Rp 2,5 miliar untuk penyaluran pupuk subsidi dan nonsubsidi pada APBD 2023. Dari alokasi anggaran tersebut, untuk pupuk subsidi sekitar Rp 1 miliar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Madiun Muntoro

Danardono mengatakan, dari jumlah anggaran tersebut diketahui hanya mam- pu mencukupi 93 persen kebutuhan.

“Kalau dibilang cukup ya masih kurang lah,” kata dia saat dikonfirmasi, Ahad (5/2) kemarin.

Lebih lanjut ia memaparkan, alokasi pupuk tahun ini sebanyak 689 ton untuk urea dan 314 ton phonska. Tiap hektare (ha) mendapat jatah 2,55 kuintal urea dari kebutuhan 2,75 kuintal. Dan untuk pupuk phonska 1,55 kuintal per ha dari

Sosialisasi Perda 13 Tahun 2013 kebutuhan 2,50 kuintal.

“Kalau total lahan di Kota Madiun ada 894 ha. Dan hampir semua ditanami padi,” ungkapnya.

Dengan adanya pupuk subsidi, Muntoro berharap musim tanam perdana di tahun ini membawa hasil yang baik. Sebab, musim tanam sebelumnya terbilang mengecewakan, karena terserang hama wereng, sehingga hasilnya pun turut anjlok.

“Rata-rata hasil panen 7,10 ton. Sayang tahun kemarin hancur gara-gara hama wereng sama kerdil rumput. Turun jauh di 6,35 ton,” tuturnya. Sementara itu, anggaran pupuk nonsubsidi sejumlah Rp 1,5 miliar. Jumlah ini terbagi dua, yakni Rp 757 juta untuk NPK, yang Rp 771 juta untuk pupuk hayati. (rap/adi/lis)

Wakil Ketua DPRD Ngawi Jelaskan Kewajiban dan Sanksi Bagi Pengembang

Ngawi, Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2013 tentang penyediaan lahan, prasarana lingkungan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial oleh pengembang di Kabupaten Ngawi.

Wakil Ketua DPRD Ngawi Khoirul Anam Mukmin menyampaikan, Perda 13/2013 sebagai payung hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menyusul pesatnya pembangunan dan tuntutan masyarakat terhadap penyediaan lahan, prasarana lingkungan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

“Dalam Perda ini, pengembang wajib menyiapkan lahan yang siap dibangun yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan perumahan horisontal, perumahan vertikal, ruko, fasilitas komersial perdagangan, dan perkantoran,” katanya saat melaksanakan sosialisasi di Desa Simo, Kecamatan Kendal.

Selain penyiapan lahan, jelas Khoirul Anam Mukmin, hal yang penting pengembang juga harus menyiapkan administrasi perizinan. Meliputi perizinan prinsip, perizinan lokasi, perizinan peruntukan, dan pengadaan lahan. Dan untuk kriteria kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin peruntukan penggunaan lahan, yakni kegiatan pemanfaatan lahan berdampak minimal pada fungsi pelayanan skala blok peruntukan dalam dokumen RDTR dan RTRW adalah PPK (Pusat Pelayanan Kawasan), kegiatan pemanfaatan memiliki risiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

Kemudian bangunan umum berdampak terhadap aktivitas wilayah secara luas meliputi lalu lintas, estetika wilayah, lingkungan hidup atau aktivitas wilayah lainnya dan besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garuis Sempadan Sungai (GGS), Garis Sempandan Bangunan (GSB), dan Kaidah Arsitektur Wilayah bagi bangunan umum dengan luasan lahan minimal 5.000 meter persegi.

Di samping itu, pengembang yang melaksanakan kegiatan pemanfataan lahan sesuai dengan izin yang telah diterbitkan wajib menyampaikan laporan kemajuan pekerjaannya secara periodik kepada bupati melalui SKPD, selambat-lambatnya dengan jangka waktu satu tahun terhitung setelah diterbitkan izin oleh bupati.

“Dan apabila pengembang tidak melaksanakan kegiatan tersebut, maka izin yang telah diterbitkan akan batal dengan sendirinya,” paparnya.

Sedangkan untuk pembangunan perumahan horisontal, lanjut Khoirul Anam Mukmin, pengembang wajib menyediakan di antaranya taman, ruang terbuka hijau, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, fasilitas umum, prasarana lingkungan, fasilitas penerangan jalan umum, jalan, drainase, air bersih, resapan air, dan tempat pembuangan sampah sementara.

Kendati demikian, pemanfaatan lahan fasilitas umum dan prasarana lingkungan ditetapkan maksimal sebesar 60 persen dari luas lahan yang disetujui untuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan prasarana lingkungan.

Sedangkan peruntukan lahan fasilitas sosial ditetapkan minimal sebesar 15 persen dari luas lahan yang disetujui untuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan prasarana lingkungan.

“Apabila ada yang melangggar terhadap Perda ini, maka diancam hukuman selama tiga bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50 juta,” pungkasnya. (adv/dprd/lis)