Legislatif Gencarkan Sosialisasi 2 Perda Baru

Gresik, Memorandum

Anggota DPRD Gresik menggencarkan sosialisasi dua peraturan daerah (perda) baru dengan turun di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Apalagi, perda tersebut memiliki kaitan erat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dua regulasi baru itu yakni Perda

1/2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Serta Perda

7/2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. “Dalam beberapa hari ini seluruh anggota turun ke masyarakat melakukan sosialisasi perda yang baru digedok pada 2022 lalu,” ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan kemarin. Politisi PDI-P itu menekankan pada perda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. Khususnya di wilayah kecamatan yang banyak terdapat industri padat karya. Seperti di Kecamatan Menganti, Driyorejo, Manyar, dan wilayah lainnya. “Pada aturan baru ini, perusahaan wajib mengakomodir 60 persen kebutuhan tenaga kerja dari warga lokal,” ungkapnya. Kemudian, pada aturan ini juga ada kewajiban bagi perusahaan agar mempekerjakan penyandang disabilitas. Minimal satu persen dari jumlah kebutuhan lowongan kerja yang dibuka. “Mari ikut mengawal, kami mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama memahami aturan baru tersebut,” bebernya. Hal serupa disampaikan anggota Komisi II DPRD Gresik M Syahrul Munir di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar. Politisi muda itu menyebut, sektor ketenagakerjaan masih menjadi bagian dari sederet problem di tengah masyarakat. Termasuk standar kompetensi yang diterapkan oleh perusahaan. Sedangkan Perda 1/2022 tentang

Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, khusus menyasar masyarakat pesisir. Baik di wilayah pantai utara maupun di Pulau Bawean. Problematika di kalangan nelayan menjadi atensi serius legislatif lantaran menjadi mayoritas mata pencaharian masyarakat.

Seperti dilakukan legislator Lutfi

Dhawam, Musa, dan Bustami di Bawean. Kemudian Hamzah Takim, Achmad Ubaidi, dan Lilik Hidayati di wilayah pesisir. Mereka menekankan substansi serupa bahwa regulasi baru tersebut mengakomodir kepentingan nelayan yang harus diketahui masyarakat.

Musa, anggota DPRD dari Bawean mengatakan, Perda 1/2022 sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam memastikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Sebelum adanya perda tersebut, pihaknya kerap dikeluhi maraknya nelayan luar daerah yang beraktivitas menggunakan jaring cantrang.

“Perda ini untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan kapasitas dan penguatan kelembagaan nelayan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan,” sebutnya. Selain itu, juga mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, dan memberikan dukungan dalam rangka perlindungan hukum dan keamanan di laut sesuai kewenangan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan. (and/har/epe)