1 minute read
Panwascam Badas Diadukan ke Bawaslu
Kediri, Memorandum Dugaan manipulasi hasil nilai rekrutmen Panwas Kelurahan/Desa (PKD) di Desa Blaru, Kecamatan Badas, terus bergulir. Mohammad Karim Amrulloh selaku kuasa hukum salah satu pendaftar, bahkan mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Kediri untuk klarifikasi, Minggu (5/2).
Kedatangan pengacara senior itu disambut Ahmad Najib, staf bawaslu. Mohammad Karim bertindak selaku penerima kuasa yang diberikan Muchammad Nurbianto, dengan nomor pendaftaran PKD, BDS-002, warga Dusun Bancangan RT 03/RW 14 Desa Blaru. “Kehadiran kami untuk mengajukan keberatan atas pengumuman hasil PKD terpilih di Desa Blaru. Untuk itu melalui bawaslu, saya meminta pertanggungjawaban atas kinerja Panwaslu Kecamatan
Advertisement
Badas,” jelasnya. Dua tuntutan disampaikan kepada Panwaslu Badas. Pertama, bertindak adil, transparan, jujur, dan obyektif serta menjunjung kode etik penyelenggara. Khususnya dalam menjalankan tes Wawancara terhadap peserta tes PKD dan merevisi hasil jika ternyata ditemukan kesalahan terhadap PKD terpilih. “Poin kedua, memberikan penjelasan, informasi nilai asli, dan rekaman video sebagai pembanding dengan peserta lain saat pelaksanaan wawancara yang digelar pada 31 Januari 2023 itu,” tambahnya. Dikonfirmasi, Ketua Ba- waslu Kabupaten Kediri Sa’idatul Ummah menjelaskan sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. “Hal itu kewenang- an dari panwaslu kecamatan (panwascam), dan surat juga sudah masuk ke Panwascam Badas,” jelasnya. (mon/epe)
Kejaksaan Luncurkan OM JAK di Ajang CFD Jalan Dhoho
Kediri, Memorandum Warga Kota Kediri punya alternatif lain jika ingin berkonsultasi tentang hukum. Yakni dapat mendatangi gerai
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri di lokasi Car Free Day (CFD) Jalan Dhoho. Layanan itu resmi diluncurkan, Minggu (5/2). Rencananya, dijadwal minggu pertama dan ketiga setiap bulan.
Program Obrolan Menarik Jaksa Menjawab (OM JAK) itu, melibatkan tim intelijen kejaksaan dan dipimpin langsung Kasi Intelijen Harry Rachmat. “Kegiatan ini merupakan bentuk kejaksaan turun kepada masyarakat untuk memberi- kan penyuluhan hukum dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk bertanya kepada jaksa terkait permasa- lahan hukum yang dihadapi,” ucapnya. Seperti, permasalahan sengketa tanah, KDRT, dan
