Koran Memorandum Edisi 3 Februari 2023

Surabaya, Memorandum

Beredarnya isu penculikan anak di media sosial (med-

Shandy Aulia

Poni

Shandy Aulia belum lama ini mengubah gaya rambutnya.

Dia sengaja memilih poni di depan untuk penampilan barunya.

Melalui akun media sosialnya, Shandy Aulia pun kerap kali membagikan potretnya dengan gaya rambut barunya itu. Melihat kecantikan sang artis, netizen pun menyebutnya awet muda bak anak SMA.  Bersambung ke halaman 2

SAKSIKAN TAYANGAN SAKSIKAN POLISI KITA, DUNIA KRIMINAL, DAN KOTA KITA DI

MEMORANDUMTV

- Meng, sidang Kanjuruhan, dua saksi polisi cabut BAP.

- Bukan cabut BAB kan?

PENYELUNDUPAN HARLEY DAVIDSON RP 2 MILIAR

BUKAN IMPORTIR RESMI

Surabaya, Memorandum Digagalkannya penyelundupan motor gede (moge) Harley Davidson senilai Rp 2 miliar atas informasi Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI, karena bukan importir resmi yang ditunjuk oleh Harley Davidson Amerika Serikat (AS).

Seandainya ada yang terlibat penyelundupan atau yang dilakukan di luar komunitas maka proses hukum akan kita serahkan ke pihak kepolisian dan berwenang.

INDRA IRAWAN RIMBA

Ketua HDCI Surabaya

Kanwil DJBC Jatim I monitor terkait hal tersebut. Barang tersebut sekarang berstatus BDN.

UNTUNG BASUKI Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim I

Luka Sayat di Leher

Surabaya, Memorandum

Warga Simo Gunung Barat Tol Gang 2 A nomor 67, Sukomanunggal, digegerkan dengan tewasnya salah satu penghuni kontrakan, Kamis (2/2). Korban, Pasri ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Jasad wanita 51 tahun itu kali pertama ditemukan Suharsono (52), suaminya yang baru pulang kerja dalam kondisi telentang dengan berlumur darah di lantai kamar tidur.

Tak hanya itu, juga ada luka sayat di leher depan dan belakang, serta bekas cakaran di wajah dan dada.

“Saya pulang kerja setengah empat sore. Kondisi pintu tertutup gini. Tak dodok (ketuk) tidak ada jawaban,

 Bersambung ke halaman 2

Sidang Kanjuruhan

Dua Saksi Polisi Cabut BAP

Surabaya, Memorandum

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menggelar sidang kasus Kanjuruhan, Kamis (2/2). Kali ini ada 60 saksi dari kepolisian yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabagops Polres Malang

 Bersambung ke halaman 2

Derita si Can k Nikah namun Bertahan dalam Keperawanan (1)

Si Mameng (Dokter wasir)

Ketiga terdakwa menuju ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Berkenalan dengan Pemuda Lulusan Al-Ashar, Kairo

“Eman-eman kalau sampai jatuh lagi ke pelukan lelaki yang salah,” gumam Win, pengacara yang biasa Memorandum temui di sekitar Pengadilan Agama (PA) Surabaya, beberapa waktu lalu.

“Siapa?” tanya Memorandum “Dia,” kata Win di kantornya.

“Dia siapa?” Win lantas memberi isyarat dengan menolehkan kepala ke kanan, ke arah seorang perempuan berhijab syar’i yang duduk di sofa membelakangi kami. Mendengar suara kriyet jendela

dibuka, dia pun refleks menoleh. Subhanallah … wajahnya terlihat amat cantik. Mulus dan glowing banget. Usianya berkisar 22-24 tahun. Menyadari ada yang memperhatikan, perempuan tadi segera menunduk dan membalikkan badan.

 Bersambung ke halaman 2

 Bersambung ke halaman 2

Pemkab Sukses

Turunkan

Pamekasan, Memorandum Pemerintah Kabupaten Pamekasan, berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin. Menurutnya, kerja sama dalam menekan angka stunting telah dilakukan oleh semua stakeholder. Salah satunya adalah tim penggerak PKK yang memiliki kader hingga tingkat desa. “Kalau selama ini Kabupaten Pamekasan terkenal jumlah stuntingnya mencapai 38 koma sekian persen dari jumlah penduduk, sekarang tinggal 8 persen. Ini perubahan luar biasa. Penduduk Pamekasan semakin sehat, dan normal,” ujar wabup, Kamis (2/2).

Untuk bisa mempertahankan hal itu, tentu memerlukan kerja extra ordinary dalam usaha menekan angka penderita stunting sebagaimana rilis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut. Para petugas kesehatan dan sejumlah pihak terkait lainnya turun langsung agar penderita penyakit ini dapat ditekan dengan baik.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ini mengungkapkan, setelah adanya rilis angka stunting di daerahnya tinggi, pihaknya terjun langsung kepada masyarakat, meskipun kenyataannya fakta di lapangan tidak sesuai dengan data dari pemerintah pusat tersebut.

“Setelah kami turun tidak sebanyak itu lah, dimana masyarakat Pamekasan jumlah stuntingnya sampai angaka segitu,” tandasnya.

Dia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bergandengan tangan untuk meminimalisir penderita stunting, mengingat pencegahan terhadap penyakit ini harus dilakukan sejak hamil dengan memakan makanan sehat dan asupan gizi yang cukup.

“Masyarakat Pamekasan saya kira sudah tahu semua (caranya menekan angka stunting,red). Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting dalam waktu lima tahun ke depan,” sahutnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting

diantaranya adalah memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, memperhatikan pola makan dengan mengomsumsi jenis makanan beragam dan seimbang, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita.

Lalu mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak, menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga, memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil.

Serta  menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak, melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan imbauan IDAI.

Dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dengan anggaran yang tersedia untuk menangani stunting tersebut diharapkan kasus stunting di Indonesia menurun, dengan target 14% di tahun 2024. “Saya sampaikan terima kasih kembali atas kerja kerasnya. Ini buah hasil kerja keras kita semua,” tutup Fattah Yasin. (sjk/mik)

Bangkalan, Memorandum Gagasan baru terus dikembangkan Pemkab Bangkalan untuk menyikapi laju pemekaran industrialisasi pasca beroperasinya Jembatan Suramadu. Di antaranya, pemkab melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) berencana membangun dua rumah sakit (RS) tipe D.

Salah satunya, akan di bangun di jalur timur. Tepatnya di Kecamatan Blega yang berbatasan dengan Kabupaten Sampang. Kebutuhan dana untuk membangun RS tipe D itu, bahkan sudah diusulkan pemkab ke pemeritah pusat melalui Kementerian Kesehatan.

“Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 58 miliar,” kata Kepala Dikes Bangkalan, H Sudiyo, Skep Ns MM, Kamis (2/1).

Plafon dana senilai itu sudah menjadi satu paket dengan sarana-prasana (sarpras) penunjangnya. Termasuk kelengkapan alat kesehatan (alkes) yang dibutuhkan.

Jika disetujui pusat, Yoyok—

sapaan akrab kadinkes, optimis start awal pembangunan rumah sakit itu diprediksi mulai bisa digarap paruh atau akhir tahun 2022 nanti.

Tujuannya, selain untuk meningkatkan kesejahteraan dan derajad kesehatan rakyat, juga diniati untuk mengantisipasi ledakan kebutuhan layanan kesehatan pasca pemekaran industrialisasi.

Bahkan, jika pembangunan RS di Blega direstui pusat dan sudah rampung digarap, Dinkes sudah berancang-ancang untuk menindak lanjuti obsesi gedenya. Yakni berencana membangun RS type D serupa di jalur Utara.

“Untuk rencana ini, OPD

terkait di Pemkab bersama kami (Dinkes) masih mencari lahan yang strategis,” ungkap Yoyok. Ada kemungkinan, lokasinya akan ditempatkan di Kecamatan Tanjung Bumi. Juga berbatasan dengan Kabupaten Sampang. Dengan demikian, jika kedua rencana skala besar itu benar-be-

nar terwujud, ke depan Pemkab Bangkalan akan memiliki tiga rumah sakit plat merah cukup representatif.

Untuk sementara, Pemkab baru memiliki RSUD Syamrabu yang kini sudah menyandang RS tipe B. Lokasinya ada di jalur tengah, tepatnya di jantung Kota Kota Bangkalan.

Menurut Yoyok, kiat Pemkab untuk membangun dua RS tambahan itu bukan tanpa pertimbangan yang logis dan mendasar. Diantaranya, selain untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, juga diproyeksikan untuk menjawab tantangan masa depan Kabupaten Bangkalan. Utamanya tantangan dibidang layanan kesehatan.

Yoyok menjelaskan, untuk beberapa tahun ke depan, Kabupaten Bangkalan diprediksi bakal menjadi ladang dan jujukan strategis bagi kalangan investor, baik PMDN (Pemilik Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Pemilik

Modal Asing).

Penegasan itu terkait dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 yang mengamanatkan Kabupaten Bangkalan, Malang dan Kota Surabaya masuk dalam koridor Wilayah Pembangunan Strategis (WPS) 13 di Jawa Timur. Menyikapi hal itu pemkab sudah menyediakan hamparan lahan cukup luas untuk ladang investasi. Diantarnya lahan seluas 320 ha untuk pemekaran kawan industri dengan estimasi nilai investasi Rp 17,5 triliun. Juga tersedia lahan 115 ha untuk pengembangan pemukiman dengan nilai investasi Rp 2,86 triliun.

Kemudian Lahan seluas 62 ha juga untuk kawasan bisnis/ CDB dengan nilai ivestsai Rp 2,15 triliun, lahan seluas 40 ha untuk Rest Area dengan nilai investasi Rp 618 miliar, serta ketersediaan lahan 20 ha untuk kawasan wisata pesisir pantai dengan estimasi nilai investasi Rp 663 miliar. (ras/mik)

Wacana Bupati Aktifkan Jalur KA Madura Direspons Pemerintah Pusat

Sumenep, Memorandum Beberapa waktu lalu, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi, meminta pemerintah pusat reaktivasi kembali jalur kereta api (KA) Madura. Pernyataan bupati tersebut mendapat respons Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah.  Wacana untuk kembali membuka jalur KA Madura mendapat tanggapan serius. Hal itu tertuang dalam pembicaraan antara Said Abdullah dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Pembicaraan tersebut sudah sampai ke level nasional bahkan pemerintah pusat mulai melakukan komunikasi dengan pihak investor untuk membangun kembali jalur kereta api yang pernah ada di Madura.

Sepertinya keinginan itu bakal terwujud sebab pernyataan ketua banggar keturunan Sumenep Madura menyebut akan ada investor dari Jepang tertarik untuk kembali membangun kereta api Madura.

“Insyallah akan ada investor dari Jepang untuk rel keret api Madura dalam satu tahun dua tahun ini per-

caya,” kata Ketua Banggar DPR RI

MH Said Abdullah saat berkunjung ke Sumenep bersama Sri Mulyani Menteri Keuangan (Kemenkeu RI), Kamis (2/1).

Pernyataan Bupati Sumenep Ahmad Fauzi sebelumnya, kembali membangun KA Madura merupakan keinginan masyarakat sebagai alternatif apabila pemerintah pusat membatalkan wacana  membangun jalan tol Trans-Madura. Saat sekarang, Madura membutuhkan infrastruktur transpor-

tasi yang memadai sebagai penunjang meningkatkan perekonomian. Seandainya jalur kereta masih beroperasi, banyak komoditas yang diangkut dari Madura ke Surabaya maupun Jawa Timur (Jatim).

Dan potensi kekayaan yang ada di Madura mampu menjadi penopang target swasembada pangan nasional yang dapat dimanfaatkan komoditas, seperti garam, gula, jagung, dan daging sapi. (uri/mik)

RI Sri Mulyani

Berikan Kuliah Umum di STKIP PGRI Sumenep

Sumenep, Memorandum

Menteri Keuangan RI Sri

Mulyani dan Ketua Banggar DPR

RI MH Said Abdullah serta sejumlah pejabat Kementerian Keuangan, mengunjungi STKIP PGRI Sumenep, Kamis (2/2).

Sri Mulyani memberikan kuliah umum tentang ketahanan ekonomi dalam persepektif lokal, nasional, dan global. Sementara Said Abdullah menjadi tamu kehormatan kampus Taneyan

Lanjhang tersebut.

Ketua STKIP PGRI Sumenep, Asmoni menyampaikan sejumlah harapan kepada dua tokoh nasional tersebut. Salah satunya, ia meminta sentuhan pembangunan untuk menambah sarana prasarana kampus.

Menurut Asmoni, selama ini

STKIP PGRI Sumenep, tidak lepas dari bantuan para pejabat tinggi yang ada di pemerintah pusat. Sehingga ia berharap kampus STKIP mendapat perhatian khusus dari

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, termasuk MH Said Abdullah. “Selama ini kampus STKIP PGRI Sumenep sudah banyak dibantu oleh ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Buya MH Said Abdullah. Semoga saja dengan kedatangan MH Said Abdullah dan Sri Mulyani, ada mimpi luar biasa yang bisa ditinggalkan di kampus ini,” harap Asmoni. Pihaknya juga mengungkapkan harapannya yang dicita-citakan sejak bertahun-tahun. Ia memohon keinginannya itu bisa diperhatikan oleh pemerintah

pusat melalui MH Said Abdullah dan Sri Mulyani.

“Harapan terbesar kami, semoga STKIP PGRI Sumenep dapat berubah menjadi Universitas, karena impian ini sejak lama kami dambakan. Kami juga bermimpi punya Auditorium,” imbuh dia.

Asmoni juga mengenalkan mahasiswa STKIP PGRI Sumenep yang rata-rata dari kepulauan dengan latar belakang ekonomi menengah. “Semoga ke depan dapat menjadi perhatian dari pemerintah pusat,” pungkas dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam sambutannya mengaku sangat bangga dan merupakan kehormatan  bisa mengisi kuliah umum di STKIP PGRI Sumenep tentang

keuangan yang sangat penting di dunia bahkan di Indonesia.  “Moga mahasiswa makin pintar, humble dan menjadi Indonesia. Meski nanti melanjutkan kuliah di luar negeri jangan lupakan keindonesiaannya,” ujar dia. Menurut Sri, situasi perekonomian dan tantangan Indonesia terus berubah. Ada perubahan yang bisa diprediksi sehingga bisa ditangani dengan baik, ada juga perubahan yang tidak bisa diprediksi.  “Itu membutuhkan respon mental yang baik untuk menghadapi semuanya. Misalnya pandemi Covid-19 yang sebenarnya kita prediksi tapi tidak tahu bentuknya dan dari mana,” terang Sri Mulyani mengawali materi kuliah umumnya. (aan/mik)

PENGUMUMAN: (Tentang Sertipikat hilang) Nomor: HP.02.04/198/300-35.80/I/2022 Jl Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya, telp (031)3531476, fax (031)3531477

& NOMOR HAK

HAK MILIK

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II PROVINSI JAWA TIMUR

ATAS NAMA TANGGAL PEMBUKUAN LETAK Tanah a. JALAN b. DESA/KEL. c. KEC.

Dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (Tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Surabaya, 24 JAN 2023

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II PROVINSI JAWA TIMUR

PENGUMUMAN: (Tentang Sertipikat hilang) Nomor: HP.02.04/199/300-35.80/I/2022 Jl Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya, telp (031)3531476, fax (031)3531477

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa: No NAMA ALAMAT PEMOHON

HAK ATAS TANAH JENIS & NOMOR HAK TERDAFTAR ATAS NAMA TANGGAL PEMBUKUAN LETAK Tanah a. JALAN b. DESA/KEL. c. KEC. KETERANGAN NIB

1 Hak Guna Milik No. 1359 Luas: 34 m2

- Surat Pernyataan di Bawah Sumpah / Janji Tanggal 09 Januari 2023. - Surat Keterangan Tanda Lapor Polisi tanggal 03 Juni 2022 Nomor: TLB/B/57B/ VI/2022 / Jatim Restabes Sby/Sek Mulyorejo, dari Kepolisian Daerah 06-08-2020

TJAN SAUW BENG 02590a.b. Alun Alun Contong c. Bubutan Jawa Timur Resor Kota Besar Surabaya Sektor Mulyorejo Jalan Labansari No. 28-A Surabaya.

Dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (Tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Surabaya, 24 JAN 2023

HAK GUNA BANGUNAN 2023 TBL DR. WIDJAJA INDRACHAN (WIE YING, SPOG Jl. Pramban Kulon II/8 Surabaya 1 Hak Guna Milik No. 5191 Luas: 300 m2 WIE YING TJENGYI 03235a. Kertajaya Indah Blok F No. 535 b. Mojo c. Gubeng - Surat Pernyataan di Bawah Sumpah / Janji Tanggal 06 Januari 2023. - Surat Keterangan Tanda Lapor Polisi tanggal 03 Juni 2022 Nomor: TLB/B/57B VI / 2022 Jatim Restabes Sby/Sek Mulyorejo, dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Resor Kota Besar Surabaya Sektor Mulyorejo Jalan Labansari No. 28-A Surabaya.Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa: No NAMA ALAMAT PEMOHON HAK ATAS TANAH JENIS & NOMOR HAK TERDAFTAR ATAS NAMA TANGGAL PEMBUKUAN LETAK Tanah a. JALAN b. DESA/KEL. c. KEC. KETERANGAN NIB PENGUMUMAN: (Tentang Sertipikat hilang) Nomor: HP.02.04/195/300-35.80/I/2022 Jl Krembangan Barat Nomor 57 Surabaya, telp (031)3531476, fax (031)3531477 KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II PROVINSI JAWA TIMUR Surabaya, 24 JAN 2023 Dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (Tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi. TBL 2023 HAK MILIK

BIRO MADURA RAYA MELIPUTI: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. KABIRO: Herry Sunaryo. WAKABIRO: Sujak Lukman REPORTER: Syamsul Arief, Syamsuri, Ainul Anwar. HP: 085333446262, 08113406262.

Kepala Dinkes Bangkalan H Sudiyo SKep Ns MM

TULUNGAGUNG-TRENGGALEK

Tiga Anggota Polres

Tulungagung Naik Pangkat

Tulungagung, Memorandum

Kapolres Tulungagung, AKBP Eko Hartanto memimpin upacara korps raport kenaikan pangkat pengabdian anggota Polri TMT, 1 Februari 2023. Kegiatan sekaligus pemberian ucapan ulang tahun kepada personel polres dan polsek jajaran Polres Tulungagung periode bulan Januari 2023.

Tiga anggota polisi yang naik pangkat pengabdian yaitu Iptu Masrikah menjadi AKP, Aiptu Edy Sanyoto menjadi Ipda, dan Aiptu Nonot Mulyoto menjadi Ipda.

Hadir dalam kegiatan itu, wakapolres, PJU polres, para kapolsek jajaran, para perwira, seluruh anggota Polri dan ASN PolresTulungagung, serta pengurus Bhayangkari Cabang Tulungagung.

Kapolres AKBP Eko Hartanto mengucapkan, selamat atas kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi ini. Kenaikan pangkat pengabdian ini merupakan wujud perhatian serta penghargaan dari institusi Polri kepada anggotanya yang telah bertugas dengan baik. Kenaikan pangkat pengabdian bukan merupakan keharusan, namun merupakan hasil penilaian dan prestasi serta kinerja personil yang menunjukkan kesungguhannya dalam bertugas.

“Kenaikan pangkat bukan hak anggota saja, bukan dimaknai sekedar tahapan waktu, kenaikan pangkat dimaknai

dengan apresiasi, penghargaan, dedikasi dan kinerja,” ujar AKBP Eko Hartanto. Menurut kapolres, meraih semua itu perlu perjuangan dan kerja keras, serta ketekunan dan syarat lain selama bertugas juga harus dipenuhi. Termasuk tidak memiliki catatan negatif selama bertugas. “Pangkat baru yang sudah diraih tidak lepas dari upaya perjuangan kerja keras, doa dan dukungan keluarga,” sambungnya. Kapolres Eko mengingatkan, kenaikan pangkat tidak hanya sekedar penghargaan, namun juga amanat dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. “Saya berharap dengan pangkat yang baru lebih dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, lebih semangat, lebih profesional dan berprestasi, selalu meningkatkan kinerja. Laksanakan tugas sesuai tugas wewenang tanggungjawab (TWT) dan dengan tulus ikhlas,” pungkasnya. (fir/mad/day)

Menkes Budi Gunadi Kagum

Tulungagung, Memorandum Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi berkunjung ke RSUD dr Iskak Tulungagung, Kamis (2/2). Kedatangan Menkes Budi Gunadi disambut Direktur dan manajemen RSUD dr Iskak dan Forkopimda Kabupaten Tulungagung.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi diajak mengunjungi sejumlah fasilitas layanan di rumah sakit terbaik tersebut. Seperti layanan Public Safety Center (PSC), kemudian Cathlab, kemudian layanan IGD Redzone, serta beberapa penerapan aplikasi manajemen lainnya. Dalam kesempatan itu, Menkes Budi Gunadi merekam dan mengabadikan penerapan aplikasi PSC yang sudah diterapkan di rumah sakit ini. Menteri Budi Gunadi menyampaikan kekagumannya dengan fasilitas layanan yang sudah diterapkan di rumah sakit ini. Termasuk penerapan PSC yang sudah terintegrasi dengan fasilitas kesehatan lain di tingkat puskesmas.

“Saya menyaksikan sendiri penerapan aplikasinya, dan itu mengagumkan. Aaya datang ke sini untuk memastikan pelayanan yang diberikan rumah sakit ini kepada masyarakat. Karena kabar yang saya terima, rumah sakit ini sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan,” ujarnya.

Budi mengakui, penerapan kegawatdaruratan yang telah diterapkan di RSUD dr Iskak Tulungagung bisa menjadi contoh untuk rumah sakit lain di Indonesia. “Tentu bisa diadopsi dan akan kami sampai-

kan kepada bapak presiden, kalau kemarin kita ambil contoh pengentasan stunting terbaik di Sukabumi, bisa jadi nanti pelayanan di rumah sakit ini akan kita sampaikan kepada bapak Presiden,” jelasnya. Sementara itu, Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung, Supriyanto

menyampaikan dalam pemaparan, bahwa penerapan aturan yang tepat di rumah sakit ini menjadi alasan terciptanya sinergi yang berkesinambungan dalam penanganan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. “Karena semuanya taat pada aturan yang telah dibu-

at. Jadi di sini tidak kita temukan masalah - masalah seperti alat ini baru bisa dipakai oleh bagian ini mulai jam sekian, itu kita tidak ada di sini, yang sama-sama kita junjung itu aturan yang telah dibuat dan diimplementasikan bersama,” paparnya. (fir/mad/day)

MAGETAN

Pedagang Minta Pemkab Sediakan Area Relokasi

Pasalnya, mereka mengaku

kesulitan mencari tempat jualan, jika harus diminta pindah ketika

PPU akan dirubah oleh Pemkab

Magetan.

“Cari tempat buat dagang lagi susah, kalau bisa sediakan tempat diarea disini, tempatnya khan lumayan strategis dekat terminal,” kata Atik Fatmawati (38), salah satu pedagang di PPU Maospati, Kamis ( 2/2).

Dibeberkan Atik, jika dirinya sudah tiga tahun lebih jualan di PPU

Maospati, pun harus mengeluarkan biaya sewa Rp 3.000.000 untuk ruko yang ditempatinya. “Pertahun saya ini tiga juta, ke yang pertama menyewa ini, “ jelasnya. Disisi lain, Ibut Setiawan (33) yang juga jualan di PPU Maospati, meminta pemerintah untuk menyediakan lokasi berdagang jika

wacana perubahan PPU Maospati

menjadi bangunan lain. “Mintanya dibuatkan lokasilah, dimana atau bagaimana khan pasti ada struk-

turnya, “ungkap warga Desa Mrahu, Kecamatan Kartoharjo. Dibeberkan Ibut Setiawan, sampai saat ini belum ada komunikasi secara resmi dengan pengelola PPU Maospati, padahal dirinya harus menyewa toko yang ditempatinya Rp 3 juta - Rp 4 juta rupiah pertahun. “Kalau dari sini sistemnya nyewa perorangan, setiap ruko itu ada yang punya sendiri-sendiri, “ pungkasnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Magetan, Sucipto, mengamini jika PPU bakal dirubah konsep. “Dulu memang akan dibuat RTH, namun saat ini akan dibuat area jajanan rakyat, “ jelasnya. Sucipto mengaku belum bisa membeber banyak terkait perubahan konsep PPU Maospati kedepan, karena masih mengurus anggaran tingkat pusat. “Kami belum dapat memberikan keterangan resmi, karena masih mengurus ke kementerian,” pungkasnya. (rik/day)

Magetan, Memorandum Operasi beras murah Dinas Perindustrian dan Perdagangan ( Disperindag) Kabupaten Magetan di Pasar Maospati diserbu warga, Kamis ( 2/2). Tidak kurang 10 ton beras dibagikan.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Kabupaten Magetan, Suwarno mengatakan, sebanyak 10 ton beras terbagi dalam kemasan 5 kilogram yang dihargai Rp 42.000 perbungkusnya diborong warga. Sementara harga beras di pasaran dipatok Rp 12 ribu perkilogramnya.

“Kegiatan ini dalam rangka operasi pasar beras, untuk membantu masyarakat dalam penstabilan harga beras. “ kata Suwarno, Kamis (2/2). Sebenarnya perorang dijatah 2 kemasan. Namun banyak dijumpai mereka memborong beras murah tersebut. “Seharusnya tidak boleh, tapi mungkin kebutuhan para masyarakat banyak, “ungkap Suwarno. Berdasarkan pantauan Disperindag Magetan, harga beras saat ini dipasaran dipatok Rp 12.000 perki-

logram. Tidak heran jika masyarakat rela mengantri panjang untuk mendapatkan beras murah tersebut. “Kita beroperasi di 15 pasar, ini sudah yang kelima dan akan kita teruskan ke 10 pasar lagi, “ imbuh Kabid Perdagang-

an Disperindag Magetan tersebut.

Sementara itu, Siti Aisyah (65) salah satu pembeli beras murah mengaku sangat tertolong dengan adanya operasi pasar beras murah tersebut. “ Senang, karena harga jauh lebih

murah daripada di pasaran,”katanya. Siti menambahkan, dirinya bakal mengantri lagi untuk mendapatkan beras tersebut, “Mau mengantri lagi, karena keluargaku banyak, “ pungkasnya. (rik/day)

AKBP Eko Hartanto memberikan selamat kepada anggota yang naik pangkat.

dr Supriyanto (kiri) mendampingi Menkes bersama Forkopimda Tulungagung.

Terabas Traffic Light Simpang Empat Kediri Mall

Luxio Cabut Nyawa Pengendara Vario

Kediri, Memorandum

Arif Abdur Rohman (49), warga Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota meninggal dengan luka parah di kepala. Ia menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Simpang Empat Kediri Mal, Kelurahan Banjaran, Rabu (1/2) malam. Nasib tragis korban dialami setelah ditabrak Daihatsu Luxio yang nekat menerobos traffic light

Kanitgakkum Satlantas Polres

Kediri Kota Ipda Wina Nurwarida mengatakan, peristiwa berawal ketika Daihatsu Luxio nopol AE 1032 VR yang dikemudikan Marjumain (48), warga Desa Pujeran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo melaju dari utara. Di saat bersamaan, korban

mengendarai Honda Vario 125 nopol AG 4097 AU, melaju dari timur.

“Saat itu lampu lalu lintas sedang menyala hijau pengendara Honda Vario berjalan lurus. Mobil warna putih diduga menerobos lampu lalu lintas yang menyala merah ke selatan,” jelasnya kemarin.

Kerasnya benturan membuat motor dan pengemudinya terhempas. Korban diketahui mengalami luka parah di bagian kepala sehingga meninggal di lokasi. Warga yang menyaksikan peristiwa itu langsung melapor ke Polres Kediri Kota.

Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), Marjumain diduga ceroboh dengan menerabas traffic light yang sudah menyala merah. “Korban dievakuasi ke RSUD Kota Kediri. Sedangkan pengemudi mobil berikut dua kendaraan yang terlibat kecelakaan kami amankan ke Satlantas Polres Kediri Kota,” tandasnya. (mon/epe)

Minyak Subsidi Langka

Penjual Naikkan Harga Eceran

Kediri, Memorandum Penjualan minyak subsidi pemerintah merek Minyak Kita terpantau langka di Pasar Tra-

disional Kota Kediri. Imbasnya, sejumlah pedagang menjual melebihi HET (harga eceran tertinggi) Rp 14.000 per liter.

“Ini (langka) sudah terhitung sekitar dua minggu mengalami kekosongan stok dari distributor. Stok yang tersedia di lapak saya diharga Rp 17.000 per liter,” kata Iwan, pemilik toko di Pasar Pahing Kota Kediri kemarin.

Ia membenarkan, kenaikan harga dikarenakan pedagang mengalami kekosongan stok.

Dia tak mengetahui alasan terjadi kekosongan stok di distributor. Padahal produk Minyak Kita menjadi pilihan utama pelanggannya. “Satu bulan bi-

BPPPKAD Kota Kediri Optimistis Pertahankan WTP Ke-8

asanya kami menghabiskan 20 bal Minyak Kita, masing-masing satu bal berisi 12 botol ukuran satu liter,” ucapnya. Mujiyati, pembeli asal Kecamatan Pesantren mengeluhkan kekosongan stok minyak subsidi itu. Apalagi posisinya sebagai pelaku UMKM keripik, tidak mungkin membeli minyak goreng non subsidi. “Pilihannya ya kita membeli minyak goreng curah yang segi harga lebih murah di banding yang non subsidi,” ungkapnya. (mon/epe)

Kediri, Memorandum Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri mengikuti kegiatan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2022 di salah satu hotel di Bandar Lampung, Kamis (2/2).

Dalam acara yang dibuka Dirjen Keuangan Daerah

Kemendagri Agus Patoni, BPPKAD Kota Kediri diwakili dua staf, Sarju Wihanarto dan Danang Yusuf. “Kegiatan ini diikuti sebanyak 470 orang peserta dari seluruh Indonesia,” terang Sarju Wihanarto dihubungi Memorandum

Sarju menjelaskan, kegiatan ini dalam rangka untuk persiapan penyusunan laporan keuangan yang berkaitan. Seperti neraca, batas waktu penyampaian BPK perwakilan daerah masing-masing,

PANTURA

maupun lainnya yang telah ditentukan. “Kalau Kota Kediri secara persiapannya harus optimis untuk mempertahankan WTP (wajar tanpa pengecualian),” paparnya. Sarju menampaikan, setiap tahun memang ada pemeriksaan dari BPK, lalu mengumumkan opini ke daerah. Sehingga

dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri tetap optimistis mendapatkan penilaian WTP ke-8 kalinya secara beruntun. “Harapan saya semoga laporan keuangan Kota Kediri akan tetap baik dan bisa diperiksa BPK perwakilan Jawa Timur,” harap Sarju Wihanarto. (adv/mon/epe))

Dinas Peternakan Gencar Disinfektan Kandang

Antisipasi Merebaknya Virus Pemicu PMK

Bojonegoro, Memorandum

Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro serta unsur terkait bersinergi melakukan berbagai langkah mengantisipasi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak. Targetnya, Bojonegoro terbebas dari kasus PMK.

Kepala Disnakkan Catur Rahayu menjelaskan, ada lima langkah antisipasi yang dilakukan. Yaitu penyekatan lalu lintas hewan, peningkatan biosecurity, pengobatan

terhadap hewan yang terkena PMK, serta komunikasi, edukasi, dan informasi (KIE) pada masyarakat dan vaksinasi PMK.  PMK merupakan penyakit

infeksius disebabkan Apthovirus yang bersifat akut dan menular antarhewan. Hewan yang rentan diserang yakni sapi, kambing, domba, kerbau, babi, dan hewan kuku genap lainnya. Karena itu, pemilik hewan ternak ini perlu memperhatikan gejala klinis PMK.

Di antaranya demam 39,41 derajat celcius, air liur berlebih dan berbusa, luka lepuh di lidah dan rongga mulut, pincang dan luka pada kaki tracak, tremor atau sulit berdiri, tidak mau makan, nafas cepat, produksi susu menurun. “Jika terdeteksi gejala tersebut segera menghubungi petugas

medik veteriner atau dokter hewan setempat agar dapat segera mengambil langkah dan tindak lanjut,” ucap Catur, Kamis (2/2).  Disnakkan, lanjut Catur, juga telah bekerja sama dengan unsur TNI, Polri, dan forkopimcam serta masyarakat untuk terus melakukan langkah-langkah antisipasi. Pencegahan dengan KIE misalnya. Dilakukan petugas teknis peternakan kecamatan melalui Radio Malowopati, dan sosial media.

Sementara dalam peningkatan biosecurity, disnakkan telah melakukan penyemprotan disinfektan di empat area. Di antaranya Pasar Hewan Balen, Pasar Hewan Sumberrejo, Pasar Hewan Padangan, dan kandang-kandang milik peternak.  “Kami juga melakukan penyekatan jual beli hewan ternak dari luar Bojonegoro utamanya di titik perbatasan. Seperti Kecamatan Baureno, Padangan, Margomulyo,

LOWONGAN WARTAWAN

Jalan rigid beton di Purwosari.

Tuntas, Jalan Cor

Purwosari Dioperasikan

Bojonegoro, Memorandum

Pembangunan rigid beton di Desa Donan, Kecamatan Purwosari selesai dikerjakan. Masyarakat banyak memberikan apresiasi tuntasnya proyek infrastruktur tersebut. Apalagi mempermudah akses menuju desa atau kecamatan lain.

“Alhamdulillah jalan sudah jadi, kami merasa senang, dengan jalan yang baik, aktivitas kami juga semakin baik,” ujar Sutanto, warga setempat. Kepala Desa (Kades) Donan Darmaji menyampaikan, proyek itu dimuali sejak tahun lalu. “Terima kasih atas kerja sama semua pihak, sehingga pembangunan berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

“Proyek rigid beton ini dikerjakan dengan alokasi anggaran dari BKKD (bantuan keuangan khusus desa) P-APBD 2022, sebesar Rp 1.377.050.220 dengan pelaksana pekerjaan CV Basmalah Mitra Sakti. Segala bentuk perawatan dan pemeliharaan masih menjadi tanggung jawab pihak pelaksana,” pungkasnya. (top/har/epe)

warga dimasifkan mengantisipasi lonjakan virus PMK.

Trucuk, dan Kasiman,” jelasnya.  Pihaknya mengimbau, peternak juga perlu mewaspadai jika

salah satu hewan ternak didapati gejala yang telah disebutkan di atas dan berada satu kandang.

Cepatnya penanganan mempengaruhi tingkat kesembuhan ternak. (top/har/epe)

WILAYAH LAMONGAN dan TUBAN

Persyaratan

* Laki-Laki /Perempuan

* Ijasah S1/Sederajat

*Diutamakan Yang Berpengalaman

Lamaran kirim ke : - skhmemorandum.86@gmail.com - hardy86ae@gmail.com

Atau kirim ke alamat : Biro Memorandum Gresik - Pantura

Graha Bunder Asri Jl. Emerald VI No 3, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik

Penyemprotan disinfektan ke kandang-kandang ternak

Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolres Kediri Kota.

Pemilik kios di pasar tradisional melayani pembeli yang hendak mencari minyak goreng subsidi.

Sarju Wihanarto foto di sela kegiatan persiapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang dihadiri utusan BPPPKAD kota/kabupaten se-Indonesia di Lampung.

GRESIK-PANTURA

Kejaksaan Kerja Ekstra Usut Dugaan Penyimpangan Hibah UMKM

Giliran Ketua Komisi II DPRD Gresik Diperiksa

Gresik, Memorandum

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik bekerja ekstra mengusut dugaan penyimpangan dalam penyaluran hibah pokir DPRD untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tahun anggaran 2022. Terbaru, tim pidana khusus meminta klarifikasi Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana, Kamis (2/2).

Kasi Pidana Khusus (Pidsus)

Kejari Gresik Alifin Nurahmana

Wanda mengatakan, Asroin

Widyana telah memberikan

klarifikasi terkait penyaluran hibah berupa barang melalui e-katalog Rp 17 miliar tersebut. Kendati demikian, pihaknya tidak merinci hasil pemeriksaannya.

“Pemeriksaan sudah selesai tadi. Kebetulan yang bersangkutan (Asroin Widyana, red) bisa hadir hari ini tadi. (Klarifikasi

yang diberikan, red) Seputar peran pengawasan dan pengawalan anggota dewan terhadap realisasi hibah barang,” beber Alifin Nurahmana Wanda. Pemeriksaan ini terkait penyaluran dana hibah pokir kepada 782 UMKM di Kabupaten Gresik. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19 miliar dalam APBD 2022, yang terserap hanya sebesar Rp 17 miliar. Namun, dalam realisasi penyaluran hibah melalui

Resmikan Gedung Baru Dewan, Bupati Harap Kinerja Meningkat

Bojonegoro, Memorandum

Gedung baru DPRD Kabupaten Bojonegoro diresmikan Bupati Anna Mu’awanah, Kamis (2/2). Rumah rakyat di Jalan Veteran Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro seluas 10,710 meter persegi itu, berdiri di atas lahan 1,7 hektare. Terdiri dari dua bangunan. Yakni kantor DPRD tiga lantai dan gedung paripurna dua lantai.

Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menyampaikan bahwa gedung baru DPRD merupakan rencana yang sudah lama digagas namun baru bisa terealisasikan sekarang.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro yang telah merealisasikan,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, bupati berharap dengan adanya gedung baru kinerja DPRD semakin bertambah baik. “Gedung baru dengan fasilitas yang memadai, bisa menambah fungsi aspirasi serta inspirasi, “ sebutnya. (top/har/epe)

Sekolah Heboh, Piton 5 Meter

Nangkring di Plafon

Gresik, Memorandum Ular piton sepanjang lima meter menggegerkan SMA Semen Gresik kemarin. Reptil itu tiba-tiba sudah menggeliat di plafon ruang kelas.

Kepala SMA Semen Gresik Khoirul Fauzi mengatakan, ular tersebut awalnya diketahui dari plafon yang pecah atau bolong. Nangkring di atas atap plafon sebelah kamar mandi sekolah.

Pihaknya langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) untuk melakukan evakuasi.

Kepala DPKP Gresik Agustin Halomoan Sinaga mengungkapkan, ada 9 personel damkar yang dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Tidak sampai 10 menit, hewan yang dikenal memiliki lilitan maut itu berhasil dievakuasi. “Dengan peralatan rescue yang dibawa, petugas damkar berhasil mengevakuasi ular piton sepanjang kurang lebih 5 meter itu dari atas plafon,” ungkapnya. Proses rescue sempat terkendala posisi ular yang ada di atas. Petugas terpaksa menjebol plafon lain agar bisa mendekatipiton jenis sanca kembang tersebut. Ular langsung dimasukkan ke dalam karung. (and/har/epe)

Petugas damkar mengevakuasi ular piton yang menggantung di plafon ruang kelas.

e-katalog tersebut diduga terjadi ketidaksesuaian. Dikonfirmasi, Asroin Widyana belum memberikan tanggapan. Bahkan sejumlah awak media yang menunggu di kantor legislatif hingga pukul 14.30 tidak ditemui. Sambungan telepon juga tidak mendapat jawaban dari politisi Partai Golkar tersebut.

Sebelumnya, Kepala Kejari Gresik Muhammad Hamdan S menegaskan bahwa dugaan penyimpangan hibah UMKM tersebut menjadi atensi jajarannya. Bahkan pihaknya menargetkan status puldata (pengumpulan data dan keterangan) bisa segera naik ke tahap penyelidikan dalam waktu dekat. ”Target kami minggu depan sudah

naik lidik (penyelidikan),” tegas mantan Kajari Tanah Bumbu tersebut.

Tim kejaksaan bakal bekerja maraton. Pihaknya berkomitmen menuntaskan kasus dugaan penyimpangan itu mengingat korbannya adalah pelaku UMKM yang notabene masyarakat kecil. “Makanya, secepatnya akan kami tuntaskan,” tuturnya (1/2) Sebelumnya, kejari telah memeriksa tiga orang dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindag (Koperindag) Gresik. Yakni kepala dinas Malahatul Fardah, sekretaris dinas Subhan, dan kepala bidang koperasi dan UMKM Fransiska Dyah Ayu Puspitasari. Mereka memberikan klarifikasi lebih dari tiga jam. (and/har/epe)

Investasi Tembus Rp 31,587 Triliun, Gresik Terbaik di Jawa Timur

Gresik, Memorandum

Kabupaten Gresik berhasil mencatatkan kinerja apik di sektor investasi sepanjang 2022. Tak tanggung-tanggung, nilai investasi yang masuk tembus

Rp 31,587 triliun. Atas capaian tersebut, Gresik memborong dua penghargaan sekaligus dalam Investment Award 2023 yang digelar Pemprov Jawa

Timur dan Bank Indonesia, Kamis (2/2).

Juara 1 dalam dua kategori disabet sekaligus. Yakni kategori kabupaten/kota pembina investasi daerah terbaik tahun 2022 dan kategori kabupaten/ kota kinerja investasi terbaik tahun 2022. Penghargaan diberikan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Bupati (Wabup) Aminatun Habibah.

“Ini merupakan suatu sinyal positif bagi iklim investasi di Kabupaten Gresik,” ujar Bu Min, sapaan akrab wabup usai menerima piagam penghargaan.

Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil inovasi dan kerja keras semua pihak. Utamanya dinas penanaman modal-pelayanan satu pintu (DPM-PTSP) dalam memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada para investor. Sehingga menarik investasi-investasi besar.

Ia berharap, semakin banyaknya investasi yang masuk memberikan efek positif di berbagai sektor. Salah satunya, mengurangi angka pengangguran. Tujuan akhirnya, mengurangi angka kemiskinan, atau kesejahteraan warga Gresik meningkat.

Moncernya kinerja investasi

ini tidak luput dari berbagai inovasi yang dilakukan DPM-PTSP dan dinas terkait lainnya. Antara lain adalah mempromosikan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Gresik. Promosi ini dilakukan dengan mengikuti pameran-pameran investasi seperti Apkasi Otonomi Expo (AEO 2022), East Java Investival (EJI 2022). Termasuk promosi melalui media sosial dan website resmi.

Ditambah lagi jaminan kemudahan dalam pelayanan perizinan seperti memberikan informasi mengenai tata ruang, dan konsultasi. Serta

melakukan bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi OSS RBA dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). DMP-PTSP juga selalu memantau dan mengawasi perizinan pelaku usaha. Selain itu, fasilitasi pelaksanaan penanaman modal kepada pelaku usaha. Utamanya fasilitasi terkait kendala yang dihadapi dalam merealisasikan investasinya. Hasilnya pun ciamik. Sepanjang 2022, total investasi yang masuk di Kabupaten Gresik mencapai total Rp 31,587 triliun. Tertinggi di Jawa Timur.

Plt Kepala DPM-PTSP Reza Pahlevi, mengaku bersyukur dengan capaian ini. Dirinya berharap dengan diraihnya dua penghargaan mampu mendongkrak trust investor. “Kita tidak akan berhenti disini, strategi sudah kita siapkan agar prestasi ini tetap ada di tangan Kabupaten Gresik, dan kita juga menginginkan prestasi serupa pada tingkat nasional,” tukasnya.

Ke depan, langkah baru DPM PTSP Gresik bakal melakukan kajian mendalam mengenai potensi di wilayah Pulau Bawean. Langkah ini tentunya

juga tetap dibarengi dengan strategi jemput bola dalam pendampingan kepada kelompok usaha/asosiasi, serta penguatan digitalisasi teknologi informasi. (and/har/epe)

Komisi I DPRD Gresik Rekomendasikan Peningkatan Layanan Publik

Gresik, Memorandum Komisi I DPRD Gresik merekomendasikan perbaikan dan peningkatan pada layanan publik milik pemerintah kabupaten (pemkab). Hal ini seiring dengan rendahnya indeks pelayanan publik (IPP) berdasarkan hasil penilaian dari Ombudsman RI. Ditambah lagi, keluhan langsung masyarakat yang diterima selama reses wakil rakyat. Sejumlah rekomendasi disampaikan Komisi I saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Kamis (2/2). Antara lain peningkatan infrastruktur dan perbaikan di sisi sumber daya manusia (SDM).

Ketua Komisi I Much Zaifudin mengatakan, permasalahan layanan publik justru terjadi pada sarana dan prasarana yang sangat mendasar. Di mana semestinya sudah harus dituntaskan eksekutif. Seperti kesulitan mencari tempat parkir saat mengakses layanan publik dan sikap petugas yang tidak mencerminkan standar pelayanan. “Sehingga harus

ada pengawasan dan kontrol dari pimpinan kepada jajarannya. Ini penting dalam rangka peningkatan layanan publik,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Problem sarana prasarana serta sikap petugas saat melayani masyarakat harus menjadi catatan serius untuk segera diselesaikan. Termasuk sorotan terkait buruknya sistem pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Baik secara online maupun laporan langsung. “Padahal itu sangat

penting, jika dikelola dengan baik, (keluhan masyarakat, red) justru menjadi strategi bagi institusi untuk melakukan perbaikan pelayanan. Sehingga kami dorong untuk lebih responsif,” tutupnya. Setidaknya ada empat catatan penting usai RDP. Yakni, OPD maupun biro organisasi tata laksana ortala) bertanggungjawab terhadap dimensi input kompetensi layanan publik. Selanjutnya, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar dan berkebu-

tuhan khusus untuk dipenuhi dan dioptimalkan. Kemudian, harus terdapat ruang dan petugas khusus untuk penanganan pengaduan. Dan terakhir, petugas frontliner harus ramah dan responsif.

Pelayanan dasar itu meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Harus ada standar pelayanan

yang jelas untuk mewujudkan layanan prima masyarakat. Hal serupa ditegaskan anggota Komisi I Hudaifah. Pihaknya berharap jajaran OPD bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam trimester pertama tahun anggaran 2023. Terutama, sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 2/2018. “Yang menerangkan bahwa ada beberapa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,” tegasnya. (adv/and/har/epe)

Kajari Gresik Muhammad Hamdan S didampingi Kasi Pidsus Alifin Nurahmana Wanda memberikan keterangan kepada media dan Ketua Komisi II Asroin Widyana (inset).

Anggota Komisi I Miftahol Jannah dan Hudaifah saat RDP.

Wabup Aminatun Habibah dan Plt Kepala DPM-PTSP Gresik Reza Pahlevi mengapit Gubernur Khofifah Indar Parawansa usai penyerahan penghargaan.

Bupati Anna Mu’awanah meresmikan gedung baru DPRD Bojonegoro.

RDP Komisi I dengan sejumlah OPD Pemkab Gresik.

Zonasi Bikin Orang Tua Deg-degan

Kembalikan PPDB ke Sistem Lama

Surabaya, Memorandum

Seperti halnya SMP, zonasi untuk SMA Negeri di Surabaya juga menjadi masalah tersendiri. Bayangkan, di Surabaya hanya ada 22 SMA Negeri. Jelas tidak bisa menampung lulusan SMP Negeri yang jumlahnya mencapai 18 ribu. Tidak meratanya SMA Negeri di Surabaya harus dicari solusinya. Sebab, Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, pendidikan wajib di Surabaya harus 12 tahun.

SEBARAN SMA DI KECAMATAN SE-SURABAYA

Kecamatan Rungkut

14 Perum YKP IV Blok KK, Jalan Raya Tenggilis Mejoyo SMAN 17 Jalan Rungkut Asri Tengah, Rungkut Kidul

Kecamatan Gayungan SMAN 15 Jalan Dukuh Menanggal Sel. No.103, Dukuh Menanggal SMKN 3 Jalan Ahmad Yani No.319, Dukuh Menanggal

Kebanyakan, orang tua ingin menyekolahkan anak mereka ke sekolah negeri. Disamping gratis, sekolah negeri juga menjadi gengsi tersendiri. Tapi, zonasi bisa membuat harapan orang tua

banyak yang kandas. Sebab, SMA Negeri di Surabaya sebarannya tidak merata. Sri Sayekti salah satu orang tua yang dibuat was-was dan deg-degan ketika memasukkan anaknya ke SMA Negeri. Kebetulan, Sri tinggal di Lidah Kulon. Sedangkan SMA Negeri terdekat adalah SMAN 13 di Jalan Lidah Wetan. Tapi, jarak sekolah dengan rumah yang tidak sampai 1,5 km justru menjadi masalah. “Anakku ada di urutan ketiga paling bawah jelang detik-detik terakhir penutupan pendaftaran,” ungkap Sri. Deg-degan campur khawatir menjadi satu. Sri akhirnya pasrah dan hanya bisa

No. 26, Petemon SMKN 4 Jalan Kranggan No.81-101

Kecamatan Tambaksari SMAN 4 Jalan Mayjen Prof D. Moestopo No.4, Pacar Keling, Kec. Tambaksari

Kecamatan Semampir SMAN 8 Jalan Sultan Iskandar Muda No.42, Ujung Kecamatan Sukolilo SMAN 20 Jalan Medokan Semampir Indah No.119, Medokan Semampir Kecamatan Wonocolo

Kecamatan Tenggilis Mejoyo SMAN 16 Jalan Raya Prapen No.59, Panjang Jiwo

Kecamatan Jambangan SMAN 18 Jalan Bibis Karah Sawah 1 No. 9, Karah

Kecamatan Kenjeran SMAN 19 Jalan Kedung Cowek No. 390, Tanah Kali Kedinding

Kecamatan Wiyung SMAN 22 Jalan Balas Klumprik No.22, Balas Klumprik, Kec. Wiyung

Kecamatan Wonokromo SMKN 1 Jalan SMEA No.4, Wonokromo Kecamatan Gubeng SMKN 5 Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.167-169

Kecamatan Wonocolo SMKN 6 Jalan Margorejo No.76, Margorejo

Kecamatan Bubutan SMKN 7 Jalan Pawiyatan No.2, Bubutan

mendoakan yang terbaik untuk anaknya.

“Alhamdulillah anakku akhirnya masuk

SMAN 13 meski pun ada di urutan ketiga dari bawah,” ungkap Sri.

Namun, dia mengaku kasihan dengan tetangganya. Sebab, jarak rumah mereka hanya dibedakan RT namun

Ada Kecamatan yang Punya Enam SMA Negeri

DENGAN 31 Kecamatan, Surabaya ternyata hanya mempunyai 22 SMA Negeri. Ironisnya, sejak tahun 1995, tidak ada pembangunan SMA Negeri baru di Metropolis. Menjadi masalah karena tidak semua kecamatan terdapat SMA Negeri. Karena itu, sistem zonasi sebenarnya tidak sesuai dengan jumlah

DPRD Surabaya Peduli Pengelolaan Sampah di Masyarakat

WAKIL Ketua DPRD Kota Surabaya Laila

Mufidah memberikan perhatian khusus terkait sistem pengelolaan sampah di Kota Pahlawan. Ini setelah dalam jaring aspirasi masyarakat (reses) yang digelar pekan ini, politisi PKB itu mendapat banyak curhatan warga terkait sampah dan permasalahannya.

Temuan itu ketika Laila menggelar reses di kampung Tenggilis, di wilayah Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Pada dasarnya, seluruh warga mengimpikan lingkungan bersih dan nyaman dengan pengelolaan sampah yang baik. Di satu sisi, alur sampah juga bisa lancar serta tidak menumpuk, hingga sampai di tempat pembuangan akhir Benowo.

Sampah dari seluruh warga kampung

tidak terhambat dibawa ke tempat pembuangan sementara (TPS) di kelurahan tersebut. Dari TPS ini bisa segera dibawa ke TPA. Namun kelancaran pengangkutan sampah tersebut muncul masalah. Bahkan persoalan ini sudah cukup lama. “RW curhat karena petugas penarik gerobak sampah kampung mengeluh ada semacam pemberlakuan tarif gerobak sampah ke TPS,” kata Laila, Kamis (2/2).

Saat menggelar reses di wilayah tersebut, Laila terus mendapat keluhan warga soal

pengelolaan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Warga sudah berpartisipasi dengan menyediakan tempat sampah rumah dan membayar iuran sampah.

Tiap KK berlaku iuran sampah. Iuran ini untuk pengelolaan sampah tingkat kampung. Di antaranya yang utama adalah untuk membayar petugas penarik gerobak sampah dari rumah-rumah warga. Dari tempat sampah rumah diangkut gerobak menuju TPS.

Setiap KK rata-rata membayar Rp 10.000 per bulan. Itu untuk memberi honor petugas penarik gerobak sampah di kampung. Setiap petugas berhak atas honor antara Rp 1 juta - Rp 1,5 juta per bulan. Namun petugas gerobak ini dihadapkan pada persoalan di TPS.

Menurut Laila, partisipasi warga untuk lingkungan kampung itu sudah baik. Selain gotong royong warga juga kebersamaan demi kepentingan bersama. Namun yang membikin kaget adalah ada dugaan oknum yang memanfaatkan alur sampah dari petugas gerobak ke TPS untuk keuntungan pribadi. RW di Tenggilis menyampaikan bahwa ada tradisi kurang baik untuk pengelolaan sampah. Ada dugaan pungli dengan menerapkan tarif agar gerobak sampah diangkut ke truk sampah. Oleh oknum truk pengangkut, sampah gerobak diangkut kalau memberi tips.

Besarannya Rp 30.000 per gerobak.

“Semula

SMA Negeri di Surabaya. Sebaran SMA tidak merata menjadi problem. Di Kecamatan Genteng misalnya. Jumlah SMA Negeri justru paling banyak yaitu enam sekolah. Antara lain, SMAN 1 Jalan Wijaya Kusuma, SMAN 2 Jalan Wijaya Kusuma, SMAN 5 Jalan

Bersambung ke halaman 10 Bersambung ke halaman 10

Laila Mufidah: Hapus Dugaan Praktik Pungli dan Maksimalkan Fungsi Pengawasan

Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan sudah bertanggung jawab atas pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Apakah ada pihak ketiga yang ikut mengelola sehingga memberlakukan tradisi kurang baik tadi.

Kembali Laila menegaskan bahwa DLH harus bertanggung jawab atas pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Pemerintah harus hadir dalam memberikan layanan sampah tanpa perlu lagi ada tambahan biaya apa pun yang dipungut dari warga.

Ketua Perempuan Bangsa Surabaya ini mendesak agar pengelolaan sampah di Kota Surabaya dilakukan dengan baik dengan berorientasi pada layanan kepada masyarakat. Apalagi semua pegawai dan petugas dari DLH termasuk yang outsourcing juga sudah mendapat gaji dan honor.

Yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan dan pengawasan dari dinas terkait. Apalagi setiap TPS diyakini ada pegawai DLH yang bertanggung jawab. Pengawasan diperlukan untuk menjadikan tugas menjadi penuh tanggung jawab agar praktik dan tradisi kurang baik dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya tidak terjadi. (*/yok/ono )

Perhatikan Ketercukupan TPS di Tiap Kelurahan

WAKIL Ketua DPRD Surabaya Laila Mufi dah menyebut bahwa yang mendesak untuk disegerakan adalah keberadaan TPS di setiap wilayah harus representatif. Keluhan warga selama ini TPS kerap menumpuk.

Kalau TPS tidak cukup menampung buangan sampah rumah tangga beberapa kelurahan tidak usah dipaksakan. Ketercukupan TPS di setiap kelurahan harus dipikirkan. Apalagi jumlah penduduk akan semakin bertambah dalam satu kelurahan.

“Paling ideal sebenarnya satu kelurahan satu TPS. Kalau terpaksa untuk beberapa kelurahan, sirkulasi sampah untuk diangkut ke TPA bisa disegerakan dengan kapasitas angkut maksimal. Sambil memikirkan aset Pemkot di kelurahan untuk TPS,” kata Laila. Perempuan berhijab ini menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah jauh lebih mendesak. Terutama sirkulasi dan kelancaran pengangkutan sampah dari

rumah-rumah ke TPS dan dari TPS ke TPA. Dia tidak ingin lagi menemukan praktik pungli berkedok apapun dalam pengelolaan sampah.

Pimpinan DPRD ini mengapresiasi kinerja para petugas kebersihan. Terutama warga yang mau menjadi penarik gerobak sampah. Tidak semua warga mau bergelut dengan sampah dengan menarik gerobak sampah dari rumah-rumah ke TPS.

Namun Laila ikut terpukul saat mendapat laporan RW bahwa gerobak yang sudah didorong sampai ke TPS tidak juga diangkut. Antrean gerobak biasanya memanjang saat pagi. Ironisnya situasi ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu. “Kok ya tega memberlakukan tips bagi penarik gerobak sampah. Kalau tidak diberi tips sampah di gerobak dibiarkan. Kasihan, mereka adalah pahlawan lingkungan yang bikin kampung dan rumah warga bebas sampah,” kata Laila. Dia meminta agar praktik pungli itu dihentikan. Petugas penarik gerobak sampah itu bangun lebih pagi dan menyisir tempat-tempat sampah warga. Jerih payahnya demi lingkungan bersih harus dihargai. Bukan malah dibebani tips ke truk sampah sehingga pendapatan untuk keluarga terkurangi. (*/yok/ono)

saya menduga ada oknum yang melakukan praktik pungli. Tapi warga sudah detail mengaku bahwa harus ada tips kalau mau sampah gerobak cepat diangkut. Kalau

tidak, gerobak bisa nginap,” kata Laila. Politisi perempuan PKB ini tidak ambil pusing dengan istilah tips atau sogok atau pungli sekalipun. Itu maknanya juga sama.

Pimpinan DPRD ini menolak pungli bentuk apa pun. Sebab Pemkot Surabaya sudah mempunyai petugas yang memang khusus menangani pengelolaan sampah.

Laila Mufidah berbincang dengan para petugas kebersihan yang mengangkut sampah warga.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah.

Laila Mufidah sidak langsung di salah satu TPS kawasan Tenggilis Mejoyo.

Yusuf Masruh Kadisdik Surabaya.

Kapolda Pastikan Pengamanan Puncak Satu Abad Harlah NU Kondusif

Sidoarjo, Memorandum

Kapolda Jawa Timur

Irjenpol Toni Harmanto, melakukan pengecekan GOR Delta Sidoarjo, yang akan dijadikan lokasi Puncak Resepsi Harlah satu abad NU pada 7 Februari 2023 mendatang, Kamis (2/2) pagi.

Dalam pengecekan itu, Kapolda Toni didampingi

Wakapolda Jatim Brigjenpol

Slamet Hadi Supraptoyo

bersama Komandan Korem

084/Bhaskara Jaya Brigjen

TNI Terry Tresna Purnama beserta pejabat utama (PJU) Polda Jatim. “Hari ini kita kembali cek lokasi di lapangan langsung untuk melihat juga titik-titik nanti yang dibanjiri oleh massa. Kita berharap dapat berjalan maksimal pengamanan demi kelancaran dan kondusifitas acara,” kata Kapolda Jatim Irjenpol Toni Harmanto, kemarin.

Sementara itu, untuk jumlah personel pengaman yang nantinya akan disiagakan dalam pengamanan satu abad Harlah NU. Sekitar 4.907 personel, yang kemungkinan nanti juga akan bisa bertambah. Mel-

ibatkan Polri, TNI, Banser dan lainnya. “Nantinya untuk kawasan GOR Delta Sidoarjo, saat kegiatan puncak Harlah NU akan disterilkan,” lanjutnya. Sedangkan imbauan

Resepsi Harlah Satu Abad NU

bagi peserta yang nantinya hadir di Puncak Harlah satu abad NU 2023. Peserta yang penting mereka harus dalam kondisi fisik yang sehat kemudian membawa bekal minuman makanan yang cukup juga, khawatir

Bupati Keluarkan SE Seluruh Siswa Belajar di Rumah

Sidoarjo, Memorandum

Bupati Sidoarjo Ahmad

Muhdlor Ali mengeluarkan

Surat Edaran (SE) Nomor

065/715/438.1.3.1/2023

tentang Mekanisme Sistem

Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul

Ulama 1344 - 1444 H yang digelar pada 7 Februari di GOR Sidoarjo.

Dalam surat edaran

tersebut, juga menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meliburkan atau mengganti sistem belajar daring dari rumah kepada seluruh siswa SD dan SMP serta lainnya seperti TK dan PAUD.

Dari SE Bupati Sidoarjo itu selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pembelajaran yang ditujukan kepada pengawas, penilik, dan kepala satuan pendidikan agar mengganti belajar di rumah atau daring pada tanggal 7 Februari nanti. Sedangkan untuk satuan pendidikan wilayah Kecamatan Sidoarjo belajar dari rumah atau

belajar daring berjalan mulai dilakukan tanggal 6-7 Februari.

Dalam SE tersebut juga mengatur jam kerja pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Dimana pada tanggal 6 Februari nanti jam kerja akan diberlakukan

Work From Office (WFO) mulai pukul 07.30 - 13.00

Wib kemudian dilanjutkan

Work From Home (WFO)

3 jam mulai pukul 13.30 -  16.30 Wib khusus Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan lima hari kerja.

Sedangkan OPD dengan 6 hari kerja ditetapkan WFH selama 2 jam.

“Bagi pegawai yangWFH handphone harus aktif on call dan tidak boleh ke luar kota kecuali tugas kedinasan,” jelas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Pada hari H Puncak

Satu Abad NU tanggal

7 Februari semua OPD diberlakukan WFH, khusus petugas teknis lapangan seperti Dinas Perhubungan, Sat Pol PP,  Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas teknis lainnya yang terlibat langsung pada rangkaian

umum / LELANG MELALUI INTERNET (Closed Bidding) melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya atas harta pailit sebagai berikut LOT I

Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Rumah dengan Luas Tanah 300 m² dan Luas Bangunan ± 368 m² beserta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Komplek Perumahan Pakuwon Indah

Cluster Villa Bukit Regency III Jalan Bukit Lontar Jaya XXVI, Blok PE 12 No. 6, Kelurahan Lontar,

Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur sebagaimana SHM No. 5099 atas nama Nyonya

Liana Hertanto dan Johannes Adiseputro, Sarjana Ekonomi dengan harga limit harga jual

6.152.000.000,- (enam miliar seratus lima puluh dua juta rupiah

terendah sebesar Rp.

Uang Jaminan sebesar Rp. 1.845.600.000,- (satu miliar delapan ratus empat puluh lima juta

enam ratus ribu rupiah)

LOT II

Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Rumah kos dengan Luas Tanah 417 m² dan Luas

Bangunan ± 620 m² beserta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jalan Dukuh Kupang

Timur XA No. 20, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur sebagaimana

SHM No. 1289 atas nama Singgih Hertanto dengan harga limit harga jual terendah sebesar

Rp. 3.746.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah) Uang Jaminan

sebesar Rp. 1.123.800.000,- (satu miliar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu

rupiah) Lelang akan dilaksanakan pada

Hari Tanggal Lelang : Selasa, 21 Februari 2023

Alamat Domain : www.lelang.go.id

Batas Akhir Penawaran : 10:15 WIB (Waktu Server) Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Surabaya, Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran.

Pelunasan harga lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

SYARAT DAN KETERANGAN :

1. Objek lelang tersebut di atas dijual lelang dengan kondisi apa adanya as is dan kepada

peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang sehingga apabila dikemudian

hari terjadi permasalahan, pembatalan/penundaan lelang maka pembeli /peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan kepada KPKNL Surabaya/Tim Kurator PT. Cottonsari, Singgih Hertanto dan Liana Hertanto (Dalam Pailit) ;

2. www.lelang.go.id dan Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang dapat diperoleh melalui website tersebut dan besarnya uang jaminan harus sama dengan jumlah yang disyaratkan serta segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta

3. Uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, dengan mencantumkan nama terang peserta lelang dan objek lelang pada slip setoran

4. Harga lelang belum termasuk bea lelang pembeli (2% dari harga elang), pajak pembeli dan pajak lainnya yang kesemuanya menjadi beban Pembeli ;

5. Panduan tata cara mengikuti lelang dapat dilihat di domain www.lelang.go.id ; 6. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada Tim Kurator

acara Satu Abad NU. Bupati Gus Muhdlor menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan dan RSUD agar mengatur mekanisme

jalan seperti biasa melayani masyarakat umum, namun karena bertepatan dengan acara Satu Abad NU, tenaga medis

banyaknya massa sehingga ada kelangkaan untuk ketersediaan makanan dan minuman. Dalam pengecekan Kapolda Jatim bersama

084/Bhaskara Jaya di GOR

Sidoarjo tersebut, turut mendampingi Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro beserta pejabat utama dan kapolsek

jajaran.  “Kami dari Polresta Sidoarjo dan polsek jajaran #polrestasidoarjo  siap untuk melakukan pengamanan terbaik, un-

tuk berikan kenyamanan dan kelancaran acara satu abad Harlah NU,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro.(jok/mik)

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro mendampingi Kapolda Jatim Irjenpol Toni Harmanto meninjau lokasi satu abad Harlah NU.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

MOJOKERTO-JOMBANG

Iming-imingi Korban dengan Lowongan Kerja di Bandara Kediri

Habiskan Hasil Penipuan di Eks Lokalisasi

Jombang, Memorandum

Berdalih punya jalur khusus sehingga dapat memasukkan pencari kerja ke Bandara Kediri, sukses mengantar

Rosidi Zainul Rosi (41), warga Desa Kedawong, Kecamatan Diwek ke tahanan. Korban dimintai sejumlah uang yang ternyata untuk bersenang-senang di lokalisasi, sekaligus menyembunyikan diri sejak dipolisikan.

“Tersangka kami amankan ketika tengah berfoya-foya menghabiskan uang hasil kejahatannya di eks lokalisasi Guyangan Kabupaten Nganjuk,” ungkap Kapolsek Wonosalam

AKP Hariyono, Kamis (2/2). Perkara itu berawal ketika Rosi mendatangi rumah kenalannya, Soni (52), warga Desa Panglungan, Kecamatan Wonosalam pada 20 Desember

2022. Ia menawarkan lowongan pekerjaan di Bandara Kediri. “Karena sudah saling kenal, korban pun percaya,” cetus AKP Hariyono. Namun, lanjut kapolsek, korban diminta menyediakan uang Rp 8,5 juta. Dengan dalih agar kedua anak korban diterima. Tidak hanya itu, Rosi juga menyewa otor korban untuk mengurus pekerjaan yang dijanjikan. Setelah sepakat, selang sepekan korban mentransfer sebanyak tiga kali.

“Setelah mendapatkan uang

serta sepeda motor dengan akad disewa, tersangka justru menghilang. Demikian halnya, nomor seluler milik tersangka juga sudah tidak dapat dihubungi,” rinci mantan kasubbag Humas Polres Jombang tersebut. Curiga jadi korban penipuan, Soni pun melaporkan kasus itu Mapolsek Wonosalam pada 22 Januari 2023. Laporan itu langsung direspons dengan melakukan penyelidikan. Hingga didapat informasi jika jejak Rosi terendus di eks lokalisasi Guyangan. “Ditangkap ketika

pesta miras. Tersangka mengakui semua perbuatannya, dan mengaku jika semua uang sudah habis. Tinggal menyisakan motor korban,” tutur kapolsek. Kini, selain harus menjalani pemeriksaan intensif penyidik. Soni pun harus mendekam di tahanan Mapolsek Wonosalam. “Tersangka kami jerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan 372 KUHP tentang Penggelapan. Dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara,” tandas AKP Hariyono. (wan/war/epe)

Bapenda Tutup Paksa Reklame Nunggak Pajak

Mojokerto, Memorandum Gegara menunggak pajak, sedikitnya ada tiga reklame terancam ditertibkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto. Ketiga reklame tersebut berada di Jalan Raya Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Dua lainnya berada di sebuah rumah makan di Jalan Hasanuddin dan toko bangunan di Jalan Pemuda. Kepala Bapenda Mardiasih mengatakan, tin-

Rekaman CCTV Ungkap Aksi Pria Bertato Curi Handphone

Mojokerto, Memorandum Tidak butuh waktu lama Unit Reskrim Polsek Puri untuk menangkap Agus Purnomo (39), terduga pelaku pencurian handphone di depan Apotik WK Farmasi di Jalan Wijaya Kusuma, Desa Banjaragung, Kecamatan Puri. Warga Dusun Daleman, Desa Japan, Kecamatan Sooko tidak berkutik ketika ditunjukkan rekaman CCTV apotik ketika mencuri handphone Novi Ratna Dewi (37),

warga Jalan Garuda, Desa Banjaragung (30/1). Korban diketahui hendak beli obat di apotik namun lalai dengan meletakkan handphone-nya di dashboard motor. Kelalaian itu tak lepas dari perhatian Agus Purnomo, pengendara motor yang tengah melintas. Ia segera mengambil handphone korban dan kabur ke arah simpang Sooko. Namun, terduga pelaku tidak menyadari jika aksinya terekam CCTV. Rekaman itu yang

menjadi petunjuk penting polisi untuk meringkusnya saat asyik bermain pingpong di dekat rumahnya. Kanitreskrim Polsek Puri Ipda Suparno membenarkan pengungkapan kasus itu. “Barang bukti handphone masih belum terjual. Kami masih lakukan pengembangan barang kali ada korban lainnya. Kami jerat tersangka dengan Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara,” jelas Suparno. (no/war/epe)

dakan tegas itu diambil lantaran telah melanggar Peraturan Daerah (Perda)

Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. “Kami menempuh langkah tegas karena pemilik reklame tidak mengindahkan penagihan yang dilakukan petugas,” ujarnya, Kamis (2/2).

Piutang pajak reklame tersebut juga telah dimasukkan dalam surat kuasa khusus (SKK) yang dilimpahkan ke Kejaksaan Nege-

Jalin Kerukunan Umat Beragama, Pemkot Mojokerto Gelar FGD

Mojokerto, Memorandum

Jalin sinergitas antarumat beragama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto menggelar focus group discussion (FGD) di Ruang Saba Mandala, Kamis (2/2). Acara itu untuk membahas isu-isu strategis bidang ekonomi, sosial, dan budaya antarumat beragama yang dihadiri sekitar 75 peserta dari pimpinan dan pengurus enam unsur agama di Kota Mojokerto. FGD juga dihadiri Kepala Bakesbangpol M Ali Imron yang mewakili Wali Kota Ika Puspitasari, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Mojokerto KH A Faqih Usman, dan Kepala Kemenag Kota Mojokerto Abdul Rahman. M Ali Imron menyebutkan, FGD digelar untuk menjaga kerukunan umat beragama khususnya di Kota Mojokerto. “Serta menjaga kondusivitas antarumat jelang Pemilu 2024. Mari kita jaga bersama,” katanya. Dalam paparannya, KH A Faqih Usman mengatakan, pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan melalui peran dan partisipasi FKUB. “Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, rukun berarti baik dan damai, tidak bertentangan, bersatu hati, bersepakat itu suatu bentuk kerukunan dalam bermasyarakat,” sebutnya. Sementara Abdul Rahman menyampaikan, kemenag menyampaikan materi penguatan moderasi beragama yang tumbuh sedemikian masif dan semangat toleransi sebagai perwujudan kerukunan dan persatuan dalam keberagaman. “Moderasi beragama itu macam-macam. Jadi pandangan-pandangan beragama perlu didiskusikan biar ketemu supaya

keanekaragaman menjadi kerukunan. Intinya saling menghormati, saling memahami, dan toleransi agar tercipta kerukunan umat beragama,” bebernya.

“Moderasi beragama itu untuk mengendalikan agar dapat kita ambil spiritnya. Karena ada pada agama dan itu ada pada tradisi kita, serta untuk menjadikan masyarakat yang paham tentang agama dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing,” tutupnya. (adv/war/epe)

ri (Kejari) Kabupaten Mojokerto pada 2022 lalu. Akan tetapi, sebut Mardiasih, tunggakan pajak sekitar Rp 10 juta itu juga tak kunjung dipenuhi. “Akhirnya kita tutup bersama tim dari satpol PP dan DPMPTSP, karena upaya penagihan secara persuasif belum dipenuhi,” imbuhnya. Tindakan serupa juga dilakukan pada dua titik reklame di sebuah rumah makan di Jalan Hasanuddin dan toko bangunan

di Jalan Pemuda. Kedua reklame ditutup karena pemilik menunggak piutang pajak sekitar Rp 5-6 juta. “Kami tutup sampai wajib pajak memenuhi kewajibannya. Kalau be-

lum dipenuhi ya ditutup terus,” katanya. Jika terus membandel, Mardiasih mengatakan akan berkoordinasi dengan satpol PP untuk bongkar paksa. (adv/yep/war/epe)

Sejumlah pimpinan dan pengurus enam agama foto bersama usai mengikuti FGD di Bakesbangpol Kota Mojokerto.

Terduga penipu pencari kerja Rosidi Zainul Rosi diapit personel Polsek Wonosalam.

Reklame yang ditutup Bapenda Kabupaten Mojokerto karena menunggak pajak.

Agus Purnomo

Pelaksanaan FGD yang digelar untuk menjaga kerukunan umat beragama khususnya di Kota Mojokerto serta menjaga kondusivitas antarumat jelang Pemilu 2024.

MADIUN-NGAWI

Diresmikan Jokowi sejak Akhir 2021

Belum Semua

Kios Pasar Besar Ngawi Terisi

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPPTK)

Ngawi Yusuf Rosyadi menjelaskan, untuk pengelolaan pasar masih milik pemerintah pusat, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan hingga

kini Pemkab Ngawi masih belum menerima aset setelah dilakukan pembangunan.

Apabila nantinya sudah diserahterimakan, maka akan mengoptimalkan pasar ini. “Beberapa kios yang tutup di Pasar Besar Ngawi tersebut memang

belum terisi,” katanya, Kamis (2/2). Yusuf menambahkan, untuk saat ini Kementerian PUPR sedang merencanakan guna penyempurnaan Pasar

Besar Ngawi meliputi atap bangunan yang bocor, lampu, tampiasan juga pohon-pohon yang mati termasuk sistem e-parkirnya.

Untuk penyempurnaan pasar, ini bukan hanya pasar di Ngawi saja, tetapi juga daerah lain. “Target serah terima aset kemungkinan 2024 mendatang, karena menunggu hasil penyempurnaan selesai,” pungkasnya. (aa/lis)

Madiun, Memorandum

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun mencatat, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2022 mencapai 106,97 persen melebihi target ditetapkan.

“Penerimaan dari PAD Kabupaten

Madiun tahun 2022 sudah mencapai 106,97 persen atau Rp 353,2 miliar dari target Rp 330 miliar dari sejumlah sektor,” kata Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, Mohammad Hadi Sutikno, Kamis (2/2).

Di antaranya penerimaan dari pajak daerah mencapai 118 persen atau Rp 93 miliar dari target Rp 79 miliar. Salah satunya dari sektor PBB-P2 tercapai 102 persen atau Rp 25,7miliar dari target Rp 25 miliar.

Sisi lain, masih terdapat piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam kurun waktu tahun 2013-2023 sekitar Rp 8 miliar yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Bapenda untuk diselesaikan.

“Menyisir piutang lama saat ini menurunkan tim untuk melakukan penagihan door to door, masih menyisakan piutang Rp 8 miliar dalam kurun waktu mulai tahun 2013,” ungkapnya.

Selain berupaya melakukan penagihan langsung ke wajib pajak dari pintu ke pintu, tahun 2023 ini Bapenda berfokus pada pemutakhiran data dan penyisiran bidang wajib pajak.

Ditemui sejumlah kendala yang menyebabkan menumpuknya piutang

PBB P2 di antaranya terdapat sejumlah wajib pajak yang tidak menerima Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), wajib pajak berada di luar daerah, objek pajak tidak ada atau hilang tergerus bencana, pergantian kepemilikan objek pajak tanpa pemberitahuan ke desa

“Ada yang ganti pemilik nama ke orang lain tanpa pemberitahuan ke desa karena langsung ke notaris, ada luas yang tidak sama antara sertifikat dengan penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) jaman dahulu, sehingga kita lakukan pemutakhiran,” ujarnya.

Tercatat, sebanyak 440 ribu SPPT di Kabupaten Madiun. Satu bulan berjalan di tahun 2023, hingga saat ini tim pemutakhiran di lapangan telah menemukan Rp 56 juta tagihan yang terkendala.

“Yang terkendala sudah diketemukan Rp 56 juta masih kita lakukan verifikasi lapangan, nanti diverifikasi lagi oleh inspektorat, sedangkan penghapusan tagihan wewenang bagian keuangan,” bebernya.

Sutikno menambahkan, target pajak daerah Kabupaten Madiun pada 2023 ini naik menjadi Rp 87 miliar dari tahun sebelumnya hanya Rp 79 miliar. Meski demikian, target PAD justru menurun dari Rp 330 miliar menjadi Rp 280 miliar.

“Target PAD sementara turun Rp 280 miliar, karena pendapatan turun dari dua rumah sakit yang sebelumnya menjadi RS rujukan Covid-19, sekarang kasusnya melandai sehingga jumlah pasien ditangani juga turun,” imbuhnya. (dry/lis)

Ngawi, Memorandum

Gerbong mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi segera bergerak. Menyusul sejumlah pejabat telah menjalani assessment pada 6-8 Januari lalu.

Sekretaris Daerah Sodiq Triwidiyanto mengatakan, assessment untuk melihat pada pejabat yang di- assessment masih relevan di tempatkan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut atau perlu dilakukan rotasi. Sehingga hasil assessment tersebut menjadi pedoman perlu adanya evaluasi dengan pergeseran atau tidak.

Assessment dilakukan pada pejabat yang sudah satu tahun menjabat terhitung setelah dilantik pada 5 Januari tahun lalu. Hasil asessment sudah diberikan ke pak Bupati sebagai bahan pertimbangan,’’ jelas

Madiun, Memorandum Tumpukan sampah bambu menyumbat aliran Sungai Jerohan di Desa/Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Sampah yang tersangkut ini mengakibatkan aliran sungai terganggu, sehingga air meluap ke jalan dan permukiman.

Kepala Dusun Balerejo, Parji mengatakan, tumpukan bambrongan (sampah bambu) mulai nampak sekitar tiga pekan terakhir. Semakin hari semakin bertambah banyak lantaran aliran sungai yang deras dari hulu selalu membawa material sampah dan bambrongan hingga ngendon di bagian hilir.

“Jika tidak segera di tangani bakal berisiko pada rusaknya struktur bangunan jembatan,” katanya, Kamis (2/2).

Warga setempat merasa khawatir, jika tumpukan bambrongan tidak segera di tangani akan menggerus

Sodiq, Kamis (2/2).

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sum-

ber Daya Manusia Idham Karima mengatakan, bahwa saat ini ada dua jabatan eselon dua yang masih kosong. Yakni staf ahli administrasi umum dan staf ahli ekonomi dan pembangunan. Namun bukan berarti assessment dilakukan untuk mengisi dua jabatan yang masih kosong tersebut. “Nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melahirkan maupun lainnya,” katanya.

Adapun, delapan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yakni Staf ahli bidang kemasyarakatan, SDM dan keuangan Setda Wiwien Purwaningsih, Staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Setda Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Bonadi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kusumahadi Widjajanto.

Kemudian Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Wahyu Sri Kuncoro, Kepala Dinas Sosial Budi Santoso, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mohammad Sadli. Selain itu, ada tiga kepala dinas yang dilakukan evaluasi karena masa jabatan lebih dari lima tahun. Tiga kepala dinas tersebut yakni Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Yusuf Rosyadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabul Tunggul Winarno dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Setiyono. “Untuk pejabat yang sudah lima tahun itu dievaluasi kinerjanya nantinya apakah masih layak atau tidak maka semua diserahkan ke Bupati Ngawi,” pungkasnya. (aa/lis)

kontruksi bangunan dan merusak tiang penyangga jembatan penghubung antara Kecamatan Balerejo ke Pilangkenceng tersebut.

“Belum sampai meluap, tapi air sudah mulai menggerus bangunan yang baru, bisa-bisa hancur. Selain itu juga menimbulkan bau tidak

sedap karena material sampah yang ngendap,” katanya.

Petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo bersama pemerintah desa setempat mendatangi lokasi guna melakukan pembersihan menggunakan alat berat.

Jika tidak segera dibersihkan, pi-

Kota Madiun Jadi Tujuan Migrasi Urutan Ketiga

Madiun, Memorandum

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun mencatat, Kota Madiun memiliki angka migrasi masuk yang terbilang tinggi yakni mencapai 29,57 persen pada 2020, menduduki peringkat ketiga di Jawa Timur.

Sidoarjo menyumbang angka tertinggi migrasi masuk se-Jatim, mencapai 33,49 persen. Sementara itu, urutan kedua angka migrasi masuk disumbang Kota Surabaya sebanyak 30,04 persen.

Kepala BPS Kota Madiun Dwi Yuhenny mengatakan, itu artinya hampir sepertiga penduduk bukan asli dalam kota. Ini dibuktikan berdasarkan indikator sensus penduduk, yakni pendataan tempat tinggal dengan tempat lahir yang berbeda. Sehingga bisa dikatakan penduduk tersebut adalah imigran. “Jadi saat dilakukan pendataan, antara tempat tinggal saat ini berbeda dengan tempat lahir. Itu indikatornya,” kata dia

Kamis (2/2). Henny tak membeberkan secara pasti berapa angka persis jumlah imigran yang masuk ke Kota Madiun. Namun ia memberi-

kan bocoran penghitungannya, yakni jumlah penduduk total yakni 195.174 jiwa dikalikan dengan angka migrasi masuk, sehingga memperoleh angka 57.713 jiwa. “Kalau kota

semakin padat ya pasti, karena pertumbuhan penduduk selalu ada,” tutur dia. Dirinya juga menyebut, imigran yang berlarian ke Kota Madiun merupakan daerah karisidenan yang mengapit. Seperti Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan. “Mereka dari luar wilayahnya, kemungkinan paling banyak dari wilayah karisidenan Madiun,” ungkapnya. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Madiun, sektor perdagangan dan jasa menyumbang angka nomor satu. Kemudian disusul informasi komunikasi dan baru industri pengolahan. Menurut Henny, Kota ini memang cukup menjanjikan dari beberapa sektor tersebut. Sehingga penduduk pengapit lebih memilih mengadu nasib di wilayah perkotaan. (rap/adi/lis)

haknya khawatir akan berdampak fatal. “Bisa jebol juga karena pilar di bawahnya kecil. Di samping jembatan baru selesai pembangunan parapet dan bronjong pasti akan terganggu juga karena tekanan air,” kata Petugas Sarpras Sungai Tanggul BBWS Bengawan Solo, Nanang Arif Mustofa. (dry/lis)

Puluhan kios di Pasar Besar Ngawi nampak masih tertutup rapat lantaran sejak diresmikan hingga kini belum diserahterimakan oleh pemerintah pusat ke pemda setempat.

Ngawi, Memorandum Kios di Pasar Besar Ngawi (PBN) belum sepenuhnya terisi sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada Desember 2021 yang lalu.

Tumpukan sampah dari bambu terlihat menyangkut di jembatan Sungai Jerohan Desa/Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Peternak Koi Kabupaten Blitar Ekspor ke Malaysia

Blitar, Memorandum

Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan

Kabupaten Blitar, Toha mengatakan bahwa wilayahnya mempunyai potensi besar untuk ekspor ikan hias jenis Koi. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam rangka pembinaan kepada para peternak ikan hias jenis Koi yang akan di ekspor.

Toha juga memberikan dukungan akses pengembangan pasar untuk ikan hias jenis koi. Toha menegaskan, ekspor baru-baru ini dilakukan peternak ikan hias jenis Koi ke Malaysia. Jumlah yang diekspor cukup besar, yaitu sekitar 80 ekor ikan jenis Koi.

Peran ekspor tersebut tidak lepas dari pendampingan BKIPM Surabaya I.

Dengan adanya pendampingan tersebut supaya berhasil memenuhi persyaratan kesehatan dan mutu negara tujuan ekspor. Toha memberikan ruang lingkup yang cukup besar untuk BKIPM (Balai Karantina Ikan dan Pengendalian

Mutu Surabaya I.

Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I Suprayogi memaparkan

bahwa BKIPM Surabaya I memiliki fungsi strategis dalam mendukung kelancaran lalu lintas

Ekspor melalui Bandara Internasional Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. “Oleh karena itu, Kabupaten Blitar mempunyai kesempatan untuk melakukan ekspor ikan hias jenis Koi hampir 80 persen berasal dari Blitar,” ujarnya.

Adapun bentuk kerja sama antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dengan BKIPM Surabaya I adalah dinas membantu memberikan ruang bagi peternak ikan Koi supaya bisa tetap melakukan ekspor tersebut.

Sedangkan BKIPM Surabaya I memberikan pendampingan terhadap kesehatan dan mutu sesuai dengan negara yang dituju. (nus/lis)

Peternak memberikan pakan ikan Koi di kolam.

Dua Kursi Kepala OPD Kosong

Lumajang, Memorandum

Untuk mengisi

kekosongan Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama (JPTP) pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Pemkab

Lumajang kembali membuka

kesempatan bagi para ASN di lingkungan Provinsi Jatim yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan seleksi.

“Seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Lumajang yang kami buka saat ini, ada dua JPTP Perangkat Daerah di antaranya Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan,” kata Sekda

Agus Triyono, Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Lumajang di kantornya, Rabu (1/2).

Menurut Agus Triyono, seleksi JPTP di lingkungan Pemkab Lumajang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan lnstansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

Adapun pembukaan seleksi jabatan tersebut diumumkan melalui Surat

Pengumuman Nomor: 02/ PANSEL.JPT/I/2023 tentang Seleksi Calon Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

Adapun persyaratan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi terbuka tersebut, diharapkan berstatus sebagai ASN di lingkungan Provinsi Jatim. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma IV, serta memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pembina (IV/a).

Calon pendaftar juga sedang dan/atau pernah

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.

Rp.805.224,000,Rp.241.567.200,PELAKSANAAN LELANG : Cara Penawaran Closed Bidding dengan mengakses https://www.lelang.go.id Pelaksanaan Lelang Selasa 21 Februari 2023 Batas Akhir Penawaran Pukul 11 15 Waktu Server (WIB) Penetapan Pemenang Setelah batas akhir penawaran Pelunasan Lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Bea Lelang Pembeli 2 % dari harga lelang

Tempat Lelang KPKNL Surabaya, Jl.Indrapura No. 5 Surabaya

KETERANGAN:

Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan harus sudah diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

PERSYARATAN LELANG:

1. Memiliki AKUN yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website diatas.

2. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya as is dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.

3. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada

KPKNL Surabaya dan

PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Krian. Sidoarjo, 03 Februari 2023 PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Krian Keterangan hubungi: PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Krian, Jl. Imam Bonjol No.15, Krian Sidoarjo 031-8976144/8983877)

Pemkab Lumajang Buka Seleksi Pimpinan Tinggi Pratama

menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun, tidak pernah/tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana oleh aparat penegak hukum.

Kemudian, calon pendaftar masih berusia paling tinggi 56 tahun pada saat penetapan/ pelantikan, sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah,

dan membuat makalah dengan tema ”Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”, dengan sub tema berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dilamar.

Ia menambahkan, pendaftarannya dibuka mulai 1-8 Februari 2023 yang diumumkan melalui panel pengumuman di situs website resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang.

“Untuk informasi lengkap dan contoh surat lamarannya, sudah kami publikasikan melalui website resmi Pemkab

Lumajang yang beralamat di www.lumajangkab.go.id dan https://bkd.lumaiangkab.go.id Jadi, calon pendaftar bisa mengakses untuk mengunduh datanya pada link yang telah tersedia,” imbuh dia.

Agus Triyono berharap agar seleksi yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menghasilkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki integritas, dan keunggulan sesuai dengan kompetensi jabatan tersebut, guna mewujudkan masyarakat Lumajang yang hebat dan bermartabat. (ags/lis)

Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

Plafon Pendopo

Kelurahan Bugul Lor

Runtuh

Pasuruan, Memorandum

Hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir di Pasuruan, membuat banyak bangunan mengalami kerusakan. Kali ini atap plafon di Pendopo Kantor Kelurahan Bugul Lor runtuh, Kamis (2/1).

Plafon pendopo dengan ukuran 8x8 meter itu hanya menyisakan rangka kayunya saja. Di beberapa bagian terlihat kayu penyangga plafon juga terlihat rapuh.

Camat Panggungrejo, Suhermanto saat dihubungi Memorandum mengatakan, runtuhnya plafon terjadi sekira pukul 07.00. Beruntung saat kejadian, pegawai kantor Kelurahan masih sepi. Hanya terlihat petugas kebersihan saja. Sehingga tidak sampai terjadi korban.

Suhermanto mengatakan kondisi plafon di pendopo kantor Kelurahan Bugul Lor semuanya ambrol. “Iya. Runtuh semua. Tinggal rangka kayunya saja. Saya baru mendapat laporan dari kelurahan,” kata Suhermanto.

Kondisi cuaca yang ekstrim membuat semuanya waspada. Kondisi pendopo kantor kelurahan tersebut sebelum plafonnya runtuh terlihat tidak ada tanda-tanda akan runtuh.

Akibat kejadian runtuhnya plafon pendopo kelurahan tersebut, Camat Panggungrejo melaporkan kepada Dinas PUPR mengingat tidak adanya anggaran untuk perbaikan. “Sudah kita laporkan ke Dinas PUPR untuk meminta bantuan pembiayaan perbaikan. Kita sendiri tidak ada anggaran,” lanjutnya.

Untuk kelancaran kegiatan pelayanan di kantor kelurahan, petugas kebersihan dan staf langsung membersihkan puing-puing plafon yang terjatuh ke lantai. (kd/mh/day)

PASURUAN RAYA

Motor Bos Mebel Digondol Maling

Pasuruan, Memorandum Nasib kurang beruntung dialami Muhammad Sohib (36). Bos mebel dari Dusun Garsi, Desa Klinter, Kecamatan Kejayan, ini melaporkan kehilangan motor Honda, nopol N 5866 TCM, Selasa (31/1) sekira pukul 19.00.

Motor korban hilang saat diparkir di depan rumahnya. Karena kunci kontak masih menempel di sepeda. Dari rekaman Closed Circuit Television atau Kamera Televisi Sirkuit Tertutup (CCTV), terlihat pelaku pencurian menggondol motor korban. Pelaku langsung tancap gas melarikan diri ke arah utara. Sang pencuri tanpa susah payah harus merusak kunci kontak untuk membawa lari motor yang dicurinya.

“Hilangnya motor tersebut diketahui sekitar pukul 19.00,” terang Muhammad Sohib, Kamis (2/2). Disampaikan, Muhammad Sohib bahwa diperki-

Pasuruan, Memorandum Mencari pekerjaan susah. Tapi setelah dapat, malah mencuri barang milik perusahaanya bekerja. Perbuatan tidak menguntungkan ini, dilakukan 4 pekerja perusahaan minuman di Dusun Keciling, Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Keempat pekerja itu adalah AL (36), warga Surabaya; AS (34), warga Pandaan; FR (37), warga Beji; dan MMA (32), warga Beji. Keempatnya merupakan pekerja shift malam di perusahaan tersebut.

Aksi mereka terekam CCTV perusahaan.

Dianggap menyalahi aturan perusahaan, keempat pekerja ini dilaporkan ke Mapolsek Pandaan, Rabu (1/2) siang sekitar pukul 10.30. Keempatnya harus mempertanggungjawabkan perbuatan dihadapan

rakan motor hilang sekitar setengah jam sebelumnya. Karena kondisi lingkungan yang sepi. Sementara posisi rumah korban langsung berhadapan dengan jalan kampung tidak merepotkan maling untuk melakukan aksinya. Saat itu, pintu gerbang rumah tidak ditutup. “Karena masih sore gerbang tidak saya tutup. Posisi motor ada di dalam halaman dengan kunci kontak menempel,” tegas Sohib. Hilangnya motor di dalam halaman tersebut terekam jelas dari CCTV. Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Kejayan. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan korban serta saksi lainnya. “Anggota sudah mengecek

bahan penyelidikan,” te-

ke TKP. Beberapa alat bukti rekaman kamera CCTV sudah kita miliki untuk

4 Pekerja Pabrik Kompak Curi Kabel

Keempat terduga pelaku pencurian kabel milik perusahaan diamankan di Mapolsek Pandaan.

hukum. HRD PT CS2 Pola Sehat, Destrianus Tuwondila (32), menjelaskan keempat pekerja diduga melakukan kejahatan pencurian kabel di area perusahaan PT CS2 Pola Sehat. Perbuatan pelaku kedapatan dalam rekaman kamera CCTV. Sehingga petugas langsung mengamankan pelaku yang mencuri kabel listrik sepanjang 200

meter. Pelaporan dilakukan pada Senin (30/1) sore. Setelah mendapat laporan tersebut, unit reskrim bergerak langsung melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan saksi.

Di hadapan petugas, keempat pekerja menjelaskan, mereka bekerja shif malam, kompak memotong kabel listrik melalui bagian atas ruang genset. Hilangnya

kabel listrik di area dalam perusahaan sendiri baru diketahui, Senin (30/1) sekitar pukul 14.15. Dari empat pelaku itu, dua orang bertugas naik ke atas ruang genset melalui tangga yang sudah tersedia. Mereka dengan leluasa memotong kabel listrik jenis NYY berukuran 1x400 sepanjang 200 meter. Pemotongan kabel dengan menggunakan

PENGUMUMAN KEDUALELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PT. Bank Sahabat Sampoernaselakupemegang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996dengan jasa pra lelang PT. Balai Lelang Mahkota akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggunganmelalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surabaya terhadap barang jaminan milik DebiturCV. FORCON, berupa Tanah dan Bangunanberikut segala sesuatu yang berada diatasnya,SHGBNo.5691, Lt. 180m ,Lb. 178 m 2 an.SANTOSO atau ditulis SANTOSO SURYANTO RYANTO ditulis juga SANTOSO RYANTO, terletak di Royal Babatan X No. 14/B5-103, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, PropinsiJawa Timur (setempat dikenal Perum Royal Residence,Cluster Windsor Blok B5-103, kel.Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur). (Harga Limit Rp. 2.504.700.000,-/Uang jaminan Rp. 500.940.000,-).

Pelaksanaan Lelang akan diselenggarakan pada:

Hari Tanggal: Jum’at/ 17 Februari2023 Cara Penawaran: ClosedBidding (dengan mengakses url https://www.lelang.go.id)

Batas Akhir Penawaran: Pukul 09.20Waktu Server(sesuai WIB)

Penetapan Pemenang: Setelah batas akhir penawaran TempatLelang: KPKNL Surabaya. GKN Surabaya Lantai 5, Jl. Indrapura No. 5 Surabaya

Syarat –syarat lelang sebagai berikut:

1.Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website http://www.lelang.go.id.

2.Syarat, ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat di alamat website diatas.

3.Menyetor uang jaminan lelang ke nomor virtual account (VA) yang diperoleh melalui website di atas, nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account harus sama dengan nominal yang disebutkan dalam pengumuman lelang, dan setoran harus dilakukan sekaligusdan harus sudah efektifdi terima KPKNLpaling lambat 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

4.Wajib melakukan penawaran paling sedikit sama dengan limit.Uang jaminan yang telah disetor akan diperhitungkan dengan harga pembelian jika penawarnya ditunjuk sebagai pembeli,dan akan dikembalikan tanpa potongan apapunjuga jika penawarnya tidak ditunjuk sebagai pembeli.

5.Pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang(Pokok Lelang dan Bea Lelang sebesar 2%) dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang dan apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasidan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.

6.Objek lelang yang ditawarkan sesuai dengan kondisi apa adanya(as is), dengan segala konsekuensi biaya tertunggak, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.

7.Apabila karena suatu hal terjadi pembatalanlelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Surabaya, PT. Bank Sahabat Sampoernadan PT. Balai Lelang Mahkota.

8.Ketentuandan syarat-syarat lainnya akan ditentukan pada saat lelang.

9.Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di PT. Balai Lelang MahkotaTelp. (031-7327192).

IKLAN PAS

KEHILANGAN

KEHILANGAN

Hilang L.8077.UI/SB.269169.K/ PT.SUMBER URIP SEJATI/ JL.MARGOMULYO.63.SBY.

Hilang L.8076.UI/SB.269171.K/

PT.SUMBER URIP SEJATI/ JL.MARGOMULYO.63.SBY.

Hilang L.8981.UV/SB.201898.K/ DIAN SETIAWAN/JL.MARGOREJO

TANGSI.5/5.SBY.

Hilang W.8898.PI/LYLIA/JL.ARYO

BERBANGAH.184.SIDOARJO.

Hilang L.9979.VZ/SB.188133.K/

TJIPTO POERNOMO/

JL.SURABAYA.

Hilang TEMPELAN/DG.5494/JIPTO

POERNOMO./JL.SURABAYA.

Hilang L.9261.UE/ELNUSA

KEHILANGAN

Hilang L.8810.UB/PT.SINAR BETON PERKASA/JL.MARGOMULYO.44. BLOK.FF-66/6-A.SBY

Hilang

L.8239.UL/SB.84661.K/ LILIK SUMIATI/JL...SURABAYA.

gerinda. Kabel yang dipotong saat itu sedang tidak ada tegangan listrik. Maka dengan leluasa mereka memotong dan mengeluarkan hasil curiannya ke luar area perusahaan. “Mereka semua karyawan kita. Kasus ini sudah kita serahkan kepada pihak

kepolisian,” ujar Destrianus Tuwondila.

Kini terduga pelaku diamankan berikut barang bukti hasil kejahatan serta peralatan yang dilakukan untuk melakukan pencurian. “Tersangka beserta barang bukti sudah diamankan. Kita akan kembangkan setelah hasil penyelidikan selesai” terang Ipda Budi Luhur, Kanit Reskrim Polsek Pandaan. Kamis (2/2).

Akibat hilangnya kabel listrik tersebut, kerugian ditaksir mencapai Rp 80 juta. Keempat tersangka kini dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dan diancam dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. (kd/mh/day)

Sesuai SHM No.1026, Luas Tanah 72 M2 atas nama SUPINAH,terletak di Desa Sumput, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Rp.286.560,000,- Rp.85.968.000,-

PELAKSANAAN LELANG : Cara Penawaran Closed Bidding dengan mengakses https://www.lelang.go.id Pelaksanaan Lelang Selasa, 21 Februari 2023 Batas Akhir Penawaran Pukul 10.45 Waktu Server (WIB)

Penetapan Pemenang Setelah batas akhir penawaran Pelunasan Lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Bea Lelang Pembeli 2 % dari harga lelang Tempat Lelang KPKNL Surabaya, Jl.Indrapura No. 5 Surabaya

KETERANGAN: Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan harus sudah diterima oleh KPKNL paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

PERSYARATAN LELANG:

1. Memiliki AKUN yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website diatas.

2. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya as is dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti. 3. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan lelang terhadap barang jaminan tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata kepada KPKNL Surabaya dan PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Krian. Sidoarjo, 03 Februari 2023 PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Krian Keterangan hubungi: PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Krian, Jl. Imam Bonjol No.15, Krian Sidoarjo (031-8976144/8983877)

gas AKP Marti, Kapolsek Kejayan. (kd/mh/day)

Kondisi plafon Pendopo Kelurahan Bugul Lor yang ambrol.

Petugas dari Polsek Kejayan melakukan olah TKP.

JUMAT KLIWON, 3 FEBRUARI 2023

Operasi Pasar di Pakisaji

Disperindag Pasar Gerojok 15 Ton Migor

Malang, Memorandum Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindag Pasar) Kabupaten Malang terus melakukan operasi pasar minyak goreng (migor) curah murah, di Pasar Pakisaji, Kamis (2/2).

Operasi pasar murah ini untuk menekan kelangkaan migor, menjaga stabilitas harga dan yang paling utama menekan inflasi.

“Apabila sampai terjadi kelangkaan minyak goreng, otomatis pemerintah juga yang akan kebingungan. Oleh karena itu sebelum hal itu terjadi, kita sudah melakukan operasi pasar murah utamanya pada minyak goreng,” terang Kepala Disperindag Pasar Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi.

Operasi pasar di Pakisaji ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebelumnya, di pasar tradisional Karangploso danm Pasar Sumberpucung. Rencananya operasi pasar akan dilakukan pada 34 pasar tradisional sebagai antisipasi terjadinya kelangkaan migor yang berimbas pada melonjaknya harga yang berdampak pada terjadinya inflasi. “Alhamdulillah operasi pasar sudah yang ketiga kali, pertama di

Karangploso, kedua di Pasar Sumberpucung, sekarang di Pakisaji,” terang Mahila.

Untuk setiap lokasi, Mahila menyebutkan jumlah migor yang didistribusikan disesuaikan. Operasi

pasar yang pertama di Karangploso sebanyak 15 ton, di Sumberpucung sebanyak 11 ton dan di Pakisaji sebanyak 15 ton.

Selama 3 kali kegiatan ini migor yang telah terjual sebanyak 45 ton dari tiga operasi pasar yang telah dilakukan,” terangnya.

Sesuai rencana, operasi pasar murah untuk migor curah dilakukan secara merata di 34 pasar tradisional di Kabupaten Malang. Diharapkan, distributor dapat melakukan satu minggu sekali. Distributor tidak berani menyanggupi karena khawatir saat pelaksanaan tidak memiliki Domestic Market Obligation (DMO). Sehingga, Ketika barang tersedia langsung dilakukan

operasi pasar murah. “Alhamdullilah saat ini setiap 2 hari sekali,” ujar Mahila. Terpisah, pemilik toko migor

Toni yang tergabung dalam Kuda Group selaku distributor menyampaikan, pasokan migor sesuai jatah minyak goreng DMO. “Apabila kami mendapatkan jatah DMO pasti dilaksanakan semua, sesuai permintaan dari Perindag Pasar,” jelasnya. Tahun lalu, pihaknya juga melakukan operasi pasar minyak goreng curah murah pada setiap pasar di wilayah Kabupaten Malang. Untuk operasi pasar kali ini harganya dibawah HET (Harga Eceran Tertinggi). Dijual Rp 12.500/ liter dan Rp 14.000/ kg. (kid/ari/lis)

Sakit Hati, Bapak

Tembak Anak Tiri

Malang, Memorandum

Jajaran Satreskrim Polres Malang mengamankan lima tersangka percobaan pembunuhan terhadap Dian Anggoro (33), di kawasan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang.

Salah satu terduga pelaku Andi Hermanto (53), warga Desa Kedungwungu, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Andi diketahui bapak tiri korban.

Kasatreskrim Polres Malang Iptu

Wahyu Rizky Saputro menyampaikan, tragedi terjadi di wilayah Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Selasa (24/1) sekitar pukul 09.00.

“Korban megalami luka tembak pada leher kiri tembus belakang. Ditembak menggunakan senapan angin,” katanya saat rilis kasus ini, Rabu (1/2).

Tragedi ini dipicu oleh persoalan yang membuat tersangka sakit hati.

“Korban mempunyai banyak utang pada terduga pelaku, tapi yang paling membuat sakit hati, korban sering memaki bahkan sampai menganiaya ibunya yang juga istri terduga pelaku,” terangnya.

Malang, Memorandum Upaya kolaboratif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang membuahkan hasil dalam pengendalian inflasi di awal tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka inflasi bulan ke bulan (month to month) pada Januari 2023 sebesar 0,15 persen. Adapun inflasi tahun ke tahun (year to year/yty) sebesar 6,06 persen.

Secara komparatif angka inflasi bulan ke bulan Kota Malang merupakan yang terendah di Jawa Timur sekaligus di bawah angka nasional.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPS

Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini dalam agenda rilis berita resmi statistik, Rabu (1/2).

“Bulan ini (Januari) secara month to month Kota Malang inflasinya terendah di antara tujuh kota lainnya (yang menghitung inflasi) di Jawa Timur,” terang Erny.

Sejumlah catatan penting yang terjadi sepanjang Januari 2023 di antaranya adalah kebijakan kenaikan tarif cukai rokok pada 1 Januari dan kenaikan suku bunga acuan pada 19 Januari.

Selain itu adanya kebijakan penu-

runan harga bensin dan solar pada 3 Januari. Sementara sejumlah komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi diantaranya harga kontrak rumah, beras, cabai rawit, rokok kretek filter dan minyak goreng.

Atas kinerja inflasi bulanan tersebut Erny mengapresiasi peran

TPID Kota Malang yang dinilainya

senantiasa tanggap menindaklanjuti rilis data bulanan BPS dengan serangkaian kebijakan strategis yang berdampak positif.

“Luar biasa TPID Kota Malang benar-benar bekerja keras untuk pengendalian inflasi dan membuahkan hasil. Jadi sinergi yang harmonis antara TPID dan BPS. Dari data yang

kami rilis selalu direspon positif oleh TPID sehingga berdampak pada angka inflasi yang kami sampaikan,” katanya.

Tercatat sejumlah langkah pengendalian yang gencar dilakukan TPID Kota Malang, diantaranya melalui operasi pasar minyak goreng bersama Kementerian Perdagangan di sejumlah pasar rakyat.

Selain itu juga telah dilakukan intervensi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras oleh Bulog. Upaya lain yang berkontribusi positif adalah termasuk kebijakan menahan kenaikan tarif angkutan dan PDAM.

Terpisah, Wali Kota Sutiaji menyambut baik dan menyatakan kesiapan seluruh jajarannya untuk terus mengawal inflasi sesuai arahan Presiden Jokowi mencermati dinamika ekonomi global saat ini.

“Dalam berbagai kesempatan selalu saya tekankan, bahkan tidak hanya kepada jajaran TPID, tapi masyarakat juga kita ajak untuk turut berperan. Angka inflasi yang rendah ini tentu jadi bekal optimisme di tengah kewaspadaan yang wajib kita jaga terus,” terangnya. (*/ari/lis)

Buron 40 Hari, Pembunuh Ampelgading Ditemukan Gantung Diri

Malang, Memorandum

Sukarni (40), warga Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang ditemukan gantung diri di pohon kopi di desa setempat, Rabu (1/2).

Sukarni diduga sebagai pelaku

pembunuhan terhadap korban Linawati (34), warga Desa Lebakharjo, Kecamatan setempat, pada 18 Desember 2022 lalu.

Terhitung, Sukarni menjadi buronan Polres Malang selama 40 hari sejak kejadian pembunuhan Linawati.

Kasatreskrim Polres Malang Iptu Wahyu Rizky Saputro menyampaikan peristiwa orang gantung diri tersebut.

“Penemuan pertama oleh siswa SDN setempat, kemudian dilaporkan pada kepala sekolah diteruskan pada kepala desa dan dilanjut ke Polsek Ampelgading,” terangnya, Rabu (1/2).

Petugas yang mendatangi lokasi kejadian mengolah TKP dan evakuasi. Dari hasil visum dan beberapa bukti yang ditemukan di lokasi gantung diri, berupa belati yang selalu dibawa terduga pelaku. Dipastikan korban gantung diri tersebut adalah Sukarni, terduga pelaku pembu-

nuhan. Wahyu menceritakan, sehari sebelum penemuan mayat korban gantung diri, Satreskrim mendapatkan informasi dari warga mengenai lokasi persembunyian Sukarni.

Seketika, Senin (30/1), dilakukan penggerebekan pada sebuah goa tempat persembunyiannya, namun tidak membuahkan hasil. “Di dalam goa itu kita hanya menemukan tikar dan beberapa buah-buahan, berupa pisang, alpukat yang sudah matang dan ada yang masih mentah,” katanya. Keberadaan goa itu, lanjut Wahyu, lokasinya berada di balik bukit dan masih belum pernah dijamah warga setempat sehingga sangat aman untuk lokasi persembunyian.

“Karena lokasi yang tersembunyi berada di balik bukit dan lokasi sekitarnya curam,” imbuh Wahyu. Selang sehari, 31 Januari 2023, ada laporan penemuan orang gantung diri di belakang rumah dekat SDN setempat. Dari beberapa barang yang ditemukan di lokasi gantung diri, ditemukan belati yang ciri-cirinya sama persis dengan yang selalu dibawa Sukarni.

Namun untuk membuktikan kebenaran bahwa yang gantung diri itu terduga pelaku pembunuhan Ampelgading, pihak Polres Malang membawa jenazah ke RSSA untuk divisum.

“Dari hasil visum, ciri-ciri yang ada sama persis dengan Sukarni. Dan dari hasil visum juga menyebutkan tidak ada luka lain baik di dalam maupun luar tubuhnya,” tutur Wahyu. Apabila dilihat kondisinya sudah

lebam, Kasatreskrim Polres Malang menyampaikan dugaan pelaku gantung diri sekitar dini hari sekitar pukul 01.00. Diperkirakan terduga pelaku sudah mengetahui kalau tempat persembunyiannya bakal digrebek petugas, sehingga Sukarni nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pohon kopi yang berada di belakang rumah pamannya, dekat dengan SDN desa setempat. (kid/ari/lis)

Hasil penyidikan, terduga pelaku mengajak empat orang temannya untuk melancarkan aksinya. Penembakan didasari rasa sakit hati terhadap korban yang mempunyai utang pada terduga pelaku Rp 500 juta.

Dalam percobaan pembunuhan itu, korban tidak sampai meninggal dunia. Namun, setelah melakukan penembakan, lima orang terduga pelaku tersebut langsung kabur berpencar ke rumah masing-masing dan meninggalkan korban tergeletak

di tepi jalan.

Petugas yang melakukan penyelidikan peristiwa ini selanjutnya mengamankan pelaku. “Mereka yang kita amankan adalah Andi Hermanto, Katemi, Wandoyo, Sandi dan Trianto Yuliono di rumahnya masing-masing,” kata Wahyu. Kronologis kejadian, Selasa (31/1) sekitar pukul 08.00, korban yang sedang di rumah kontrakan didatangi dua orang, salah satunya Wandoyo yang dikenal korban.

Kedatangan mereka hendak menagih hutang pada korban, karena yang bersangkutan tidak memiliki uang, bermaksud membayar dengan sebuah truk fuso.

Saat hendak mengantar untuk melihat kondisi truk, korban dihadang oleh dua orang tersangka lainnya di Jalan Raya Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Di lokasi tersebut, terjadi perselisihan hingga korban ditembak. Pasalnya, korban tidak mau diajak oleh dua orang yang menghadang dengan menggunakan penutup muka.

Atas perbuatannya, tersangka Andi Hermanto yang menjadi otak pembunuhan ini dikenakan Pasal 340 KUHP Jo P asal 53 KUHP atau Pasal 353 ayat (2) KUHP. Sedangkan, tersangka Katemin, Wandoyo dan Sandi kena Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53, 55, 56 KUHP atau Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHP. Sementara, tersangka Trianto Yuliono dikenai pasal 340 KUHP Jo Pasal 53, 56 KUHP atau Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 KUHP. (kid/ari/lis)

Biaya Haji Bertahap

Malang, Memorandum Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof Muhajir Effendi mengusulkan, agar kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2023 dilakukan secara gradual atau bertahap.

Hal itu disampaikan Prof Muhajir Effendi saat melakukan monitoring stunting dan pengecekan penanganan kemiskinan ekstrem di Desa Puncang Songo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Ahad (29/01/23) lalu.

“Saya usulkan, kenaikannya gradual. Bertahap, jangan langsung serta merta seluruhnya. Jadi per tahun berapa dulu. Kalau dari 39 juta menajdi 69 juta, saya kira terlau tinggi,” terangnya saat ditanya wartawan.

Disinggung berapa idealnya, pria yang pernah menjabat sebagai menteri pendidikan ini menyebutkan di angka sekitar 50 an juta. Menurutnya, jika tidak ada kenaikan itu, bebanya terlalu berat. Disinggung apakah harus tahun ini, menurut Menko, bisa tahun ini atau dengan bertahap. Kalau menurut Menteri Agama,

kata Muhajir Effendi, dana itu bisa habis untuk 8 tahun ke depan, jika tidak ada kenaikan. Upaya kenaikan, supaya terjadi balance antara biaya yang seharusnya, dan yang harus dibayar oleh para jemaah. “Mudah maudahan dari DPR dan Kementrian Agama, ada langkah langka lebih arif lah, ada kompromi. Dan saat ini, masih belum di dok. Dengan bertahap, sampai ada balance. Karena kan untuk investasi, itukan diputarkan. Manfaatnya, bisa untuk menutup biaya ibadah haji,” pungkasnya.

Lebih lanjut, kata Muhajir Effendi, dana haji yang untuk investasi dengan kondisi saat ini tidak cukup. karena, masih kecil. Kewenangannya untuk investasi tidak boleh di sektor sektor yang beresiko tinggi. Saat ini, hanya bermain di sektor yang aman dengan resiko kecil.

Sebelumya, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, pemerintah mengusulkan Biaya Perjalaan Ibadah Haji (BPIH) 2023 sebesar Rp 69.193.733. (edr/lis)

KEPALA BIRO: M Ariful Huda. WARTAWAN: Edi Riawan, Mistiani, Ahmad Tauhid. PEMASARAN: Arif Suherman. TELP: 081334176539.

Operasi pasar minyak goreng di Pasar Pakisaji.

Wali Kota Malang Sutiaji saat mendampingi Menkeu Sri Mulyani mengunjungi Pasar Oro-oro Dowo Kota Malang, beberapa waktu lalu.

Polres Malang Iptu Wahyu Rizky Saputro didampingi Kasihumas Iptu Ahmad Taufik menunjukkan barang bukti yang diamankan.