Taufi qurrahman (mantan Bupati Nganjuk

MABUK, OKNUM SATPOL PP BAKUHANTAM DI AREA RUMAH KARAOKE ZONA Wali Kota Tidak Tegas, Ada Apa?

Surabaya, Memorandum

Akibat bakuhantam yang dilakukan oknum anggota satpol PP dengan pihak keamanan usai mabuk di rumah karaoke Zona, Jalan Kapasari, beberapa waktu lalu, membuat DPRD Kota Surabaya geram. Sehingga wakil rakyat ini mendesak Wali Kota Eri Cahyadi mengambil sikap tegas.

Untuk mengetahui pokok permasalahan tersebut, dewan menggelar hearing dengan mengundang berbagai pihak, dan dalam pertemuan tersebut banyak hal yang disorot oleh dewan. Bukan hanya soal indisipliner oknum satpol PP yang dinilai sudah keterlaluan. Namun rekreasi hiburan umum (RHU) yang nekat buka, disebut mokong dan harus ditindak.

“Ini sudah sangat keterlaluan, satpol PP itu sering ngobrak-ngobrak pedagang kecil, PKL sampai rumah makan, dan mal diminta tutup dan nurut. Sementara, dibalik semua ini ada oknumnya yang justru masuk di rumah hiburan, di mana saat PPKM dilarang buka. Ini kan pelanggaran luar biasa sebagai penegak perda,” tegas anggota Komisi A M Machmud, Senin (30/8). Sehingga legislator dari Fraksi Demokrat-Nasdem ini menilai, oknum satpol PP tersebut layak diberi hukuman. Tidak hanya itu saja, pengusaha hiburan juga harus diberikan sanksi yang terukur.

“Saya minta wali kota harus memberikan sanksi yang tegas pada pengusaha ini. Tutup RHU tersebut. Apalagi setelah dicek RHU tersebut tidak ada izinnya. Lah, yang ada izinnya saja tutup, apalagi ini. Tutup saja seterusnya!” lanjut Machmud.

Machmud menjelaskan, RHU tersebut sudah 4 tahun tidak mengantongi izin usaha. Sehingga Machmud mendesak jangan diberi ampun. Pengusaha mokong seperti ini tidak layak mendapat kelonggaran.

“Jadi kasihan saya sama wali kotanya. Pagi, siang, malam terus berusaha mengoptimalkan PPKM. Tapi di satu sisi pengusaha yang mokong seperti ini dibiarkan. Kami akan terus mengamati. kafe Zona itu buka apa enggak nanti. Akan kami kawal,” tuturnya.

Wali Kota Eri Cahyadi juga diingatkan, agar kasus ini dijadikan pelajaran. Izinnya agar jangan diobral kepada pengusaha tersebut. Bahkan didesak jangan diberikan izin. “Izin jangan dikasih untuk pengusaha ini. Saya minta wali kota untuk tegas, jika wali kota tidak tegas, ada apa?” pungkasnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan, terkait kejadian fatal tersebut, tim dari pihaknya sudah ditunjuk menjadi tim periksa dari PPNS yang dia ketuai sendiri.

“Saat ini sedang dalam proses. Sedang memanggil saksi-saksi dan juga staf yang bersangkutan akan kami dalami lagi. Kemarin sudah kita periksa cuma kita masih perlu beberapa penjelasan yang nantinya kita luruskan,” kata Eddy.

Dalam kasus ini, masih menurut Eddy, pihaknya akan mengundang inspektorat, BKD dan badan hukum, untuk menggelar rapatkan. “Prosedur berikutnya yakni laporan ke wali kota dan kita rumuskan juga masukan dari inspektorat dan BKD termasuk pelanggaran pasal berapa,” imbuhnya lagi.

Terkait dengan tindakan tegas terhadap RHU yang melanggar, Eddy menyebut belum menemukan pelanggaran. Bahkan pemilik RHU Zona sudah diperiksa.

“Kemarin hasil yang kita dapat RHU tersebut tidak buka. Artinya tim satgas ketika mengecek RHU itu tidak beroperasi, maka tidak ditemukan adanya pelanggaran. Tapi kalau mereka ketahuan buka akan kita proses sesuai PP Nomor 67. Kita tutup dan kita segel,” tegasnya.

Sejauh ini tidak ada pelaporan polisi yang masuk dari kejadian pertikaian tersebut. Disinggung soal izin, Eddy mengaku siap memantau RHU tersebut. “Yang tidak ada izin ya tidak boleh buka. Yang punya izin saja tidak boleh buka kok, apalagi yang tidak punya izin,” cetusnya.

Sedangkan pemilik RHU Zona, Heri Kuncoro menceritakan, awalnya dia dimintai tolong oleh salah satu instansi untuk membuka salah satu room di tempat usahanya tersebut pada minggu lalu. Namun tak terduga, pukul 04.00 terjadi aksi kekerasan di lokasi.

“Instansi itu minta tolong, katanya, tolong ini ada tamu dari luar pulau supaya dijamu. Pada saat itu kita tutup. Tapi karena pertemanan, okelah silakan saja untuk satu room. Pas pukul 04.00 ada kejadian, oknum instansi tersebut berkelahi dengan salah satu warga,” beber Heri.

Disinggung soal izin usahanya, bos Rasa Sayang Group ini mengatakan sudah ada upaya mengurus izin usaha RHU Zona namun belum terealisasi. Untuk RHU yang lain seperti Blue Fish dan sebagainya sudah mengantongi izin TDUP (tanda daftar usaha pariwisata).

“Kita sudah ada upaya mengurus tapi ditolak. Sebelumnya Zona ada di Jalan HR Muhammad tapi kemudian pindah. Kalau dulu ada izinnya, pindah tempat butuh izin lagi. Kita sudah proses. Bahkan Rasa Sayang Group patuh membayar pajak, kok,” jelasnya.(mg3/tyo)

Rumah Karaoke Zona di Jalan Kapasari.

FOTO-FOTO: MEMORANDUM/BINTANG

Instansi itu minta tolong, katanya, tolong ini ada tamu dari luar pulau supaya dijamu. Pada saat itu kita tutup. Tapi karena pertemanan, okelah silakan saja untuk satu room. Pas pukul 04.00 ada kejadian, oknum instansi tersebut berkelahi dengan salah satu warga.

HERI KUNCORO

Pemilik RHU Zona Saya minta wali kota harus memberikan sanksi yang tegas pada pengusaha ini. Tutup RHU tersebut. Apalagi setelah dicek RHU tersebut tidak ada izinnya. Lah, yang ada izinnya saja tutup, apalagi ini. Tutup saja seterusnya!

M MACHMUD

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya

Saat ini sedang dalam proses. Sedang memanggil saksi-saksi dan juga staf yang bersangkutan akan kami dalami lagi. Kemarin sudah kita periksa cuma kita masih perlu beberapa penjelasan yang nantinya kita luruskan.

EDDY CHRISTIJANTO Kasatpol PP Surabaya

Pelaku usaha UMKM makin terpuruk dengan adanya pemberlakuan PPKM.

FOTO: ISTIMEWA

14,5 Juta UMKM Ja m Terdampak Covid-19 Pemprov Harus Ambil Langkah Konkret

Surabaya, Memorandum

Di Jatim terdapat sekitar 14,5 juta unit usaha mikro kecil menengah (UMKM) terdampak Covid-19. Untuk itu DPRD Jatim berharap agar pemerintah provinsi (pemprov) harus mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan UMKM yang terpuruk ini.

“Harusnya ada satu terobosan penting yang bisa menjadi solusi persoalan yang dihadapi UMKM sekarang. Saat PPKM mobilisasi orang dibatasi, solusinya orang beralih pada online,” papar Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad, Senin (30/8).

Menurutnya, untuk provinsi sebesar Jatim dengan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2019 atau pada situasi normal mencapai Rp 2.352,43 triliun, harusnya ada pemihakan terhadap UMKM.

Dipaparkan Sadad, data BPS menunjukkan peran UMKM sangat besar dalam mendongkrak perekonomian Jawa Timur. Menurut Sadad, beberapa laporan menunjukkan sampai 60-70 persen PDRB itu dari UMKM. Dan saat pandemi Covid-19, yang sangat terpukul di sektor UMKM.

“Harusnya ada pemihakan jelas dari pemprov terhadap UMKM, ini salah satunya dengan menginisiasi salah satunya marketplace yang didesain, diinisiasi, dilatihkan pada UMKM dengan mengefektifk an seluruh OPD yang ada,” tegas Ketua Gerindra Jatim ini.

Sadad mencontohkan, memaksimalkan dinas koperasi dan UMKM yang memiliki berbagai macam paket pelatihan yang mengarah ke pemasaran, produksi, penguatan kelembagaan, akses pemodalan.

“Salah satunya pemasaran, materi itu harus masuk. Sehingga mereka terbuka dan harus marketplace yang memang dibuat oleh Jatim, yang khas Jatim!” ungkapnya.

Dengan begini pelaku UMKM Jatim bisa merasa ikut memiliki, tidak menjadi tamu atau orang lain. “Jadi naif! apa yang didengungkan recovery ekonomi.

Yang dilakukan kepala daerah dan wakilnya itu business as usual (berjalan seperti biasanya,red) seperti tidak ada krisis, seperti biasa-biasa saja. Seharusnya dilakukan langkah extra ordinary (luar biasa,red),” terang pria keluarga Ponpes Sidogiri ini.

Di masa pandemi ini hanya sektor teknologi informasi yang tidak terganggu. Karena saat pergerakan orang terbatas, cara daring menjadi pilihan utama.

“Saya yakin jika diarahkan dengan benar, OPD bisa menjalankannya. Mungkin karena tahapnya hanya sekadar bertahan hidup dalam pandemi dan langkah-langkah yang diambil sangat biasa, seperti tidak ada apa-apa, sehingga tidak muncul terobosan,” tegasnya.(day/tyo)

Minggu Depan PTM SD dan SMP Digelar

Surabaya, Memorandum

Minggu depan Pemkot Surabaya segera membuka pembelajaran tatap muka (PTM) bagi siswa SD dan SMP. Ini setelah pemkot berkoordinasi dengan seluruh pakar epidemiologi.

Namun, untuk PTM tersebut sekolah yang dimaksud harus lolos asesmen yang dilakukan oleh satgas Covid-19. “Minggu depan. Senin paling, kita siapkan dan lakukan asesmen juga. Yang sudah diasesmen dan dinyatakan lolos yang sudah bisa buka,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (30/8).

Tambah wali kota, syarat utamanya harus ada persetujuan dari wali murid. Sehingga pemkot tetap melakukan hybrid. “Ada dua, dilakukan secara langsung atau daring. Sehingga kalau orang tua tidak mengizinkan maka secara otomatis ya dilakukan secara daring,” jelas Cak Eri, sapaan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Untuk asesmen, tambah Cak Eri, tidak dilakukan secara tergesa-gesa. “Asesmen kemarin sudah berjalan. Yang sudah lolos asesmennya ya buka tapi dicek lagi,” tegasnya.

Disinggung apakah semua sekolah akan melakukan PTM, Cak Eri menegaskan hanya yang lolos asesmen saja. “Kalau asesmen tidak lolos, masak dibuka,” ujarnya.

Nantinya, saat PTM akan dilakukan 25 persen. “InsyaAllah awal 25 persen, nanti sambil jalan dan bertahap. Prokesnya tetap memakai masker, face shield, dan dibatasi jumlahnya,” tambahnya.

Soal siswa yang masuk apakah hanya yang sudah divaksin, Cak Eri menegaskan bahwa semunya.

“Ada SKB 4 menteri bahwa murid tidak perlu vaksin semua. Yang penting guru semuanya sudah tervaksin,” jelasnya.

Dan untuk seragam, lanjut Cak Eri, tidak ada paksaan membeli seragam dari sekolah. “Saya hari ini mau daring sama kepala SD dan SMP. Salah satu pesannya Tidak ada memaksa beli seragam, untuk SD dan SMP. Kalau memaksa ya berhadapan dengan wali kota,” pungkas Cak Eri. (fer/tyo)

FOTO: MEMORANDUM/FERRY

Eri Cahyadi

20 Wilayah Jatim Mulai Gelar Terbatas

PEMBELAJARAN tatap muka (PTM) terbatas untuk jenjang SMA/SMK dan SLB telah digelar di 20 kabupaten/kota di Jawa Timur yang wilayahnya masuk level 2 dan 3. Nantinya, secara bertahap wilayah lainnya akan menyusul disesuaikan dengan kondisi penurunan kasus Covid-19.

Wilayah yang sudah menggelar PTM yakni Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jember, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya. Sedangkan untuk Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan baru menyanggupi PTM untuk SMA dan SMK, akan menerapkan sistem yang sama per tanggal 1 September 2021.

Sementara Kabupaten Sampang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, serta Kabupaten Lamongan telah menyiapkan sekolahnya dari jenjang SD hingga menengah ke atas untuk bertatap muka.

Gubernur Jatim Khofi fah Indar Parawansa mengecek kesanggupan sekolah dalam mentaati peraturan PTM. Aturan tersebut diantaranya meliputi kapasitas kelas 50 persen, guru yang telah divaksin, 4 jam pelajaran , seminggu maksimal dua kali masuk, kesiapan satgas Covid-19 di tingkat sekolah, serta izin dari orang tua siswa.

Khofi fah Indar Parawansa memantau proses PTM jenjang SMA/SMK di SMK Negeri 7 Surabaya.