Koran Memorandum Edisi 27 Oktober 2022

SURAT Kabar Harian (SKH) Memorandum merupakan koran harian berkantor pusat di Surabaya. Dalam perjalanannya, sangat konsisten dalam pemberitaan kriminal dan hukum.

Karakter Kepercayaan

Surabaya, Memorandum

penuntut umum (JPU) menghadirkan enam

barang

Pengadil-

Tak Percaya Gosip

Kabar perceraian Reza Arap

Wendy Walter membuat nama diva Indonesia,

ikut terseret. Rossa disebut-sebut

selingkuhan

“Tadi korban kali pertama

dan juga dibantu beberapa warga lain,” kata salah satu petugas

di lokasi kejadian. Sementara itu, Nanang, salah satu warga yang turut membantu proses evakuasi

lokasi menuturkan, kejadian

Bratang

Keenam saksi yaitu

(26/10).

negakan

Belas Kasih

Surabaya, Memorandum

Perkembangan kasus perusakan lahan di Tambak Medokan Ayu Utara masih belum jelas statusnya. Hingga kini penyidik Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya belum menetapkan tersangka.

Sedangkan Lurah Medokan

Ayu jawabannya sama saja katanya masih mempelajari status kepemilikan tanah. Dan meminta pemilik lahan Istarudi bersabar.  Keadaan itu, membuat Istarudi geram dan menemui langsung Lurah Medokan Ayu Asep ke kantornya untuk minta pertanggungjawaban sampai kapan lurah mempelajari buku desa tersebut.  Sementara itu, pemilik lahan Istarudi mengatakan, usai menghadap Lurah Medokan Ayu untuk minta pertanggungjawaban sam-

“Maaf Kanjeng Ibu, kalau boleh, mbok jangan

kata Burhan mengu-

pai kapan pihak kelurahan mempelajari status kepemilikan lahan. Namun, masih kata Istarudi, jawaban lurah tidak memuaskan dan mengaku masih mempelajari dan berharap bersabar. Selain itu, pihak kelurahan akan konsultasi (mediasi) dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat Medokan Ayu untuk mengetahui status legal lahan.

“Rencana dalam minggu-

siapa pun calon yang diajukan ibunya.

ini ibunya

-benar kecewa.

rasakan

Maia

Kombespol Dirmanto

Bocah Bratang Kalisumo Tewas Tenggelam

Jenazah

dievakuasi

Sungai

Hari Keti

Apotek

Masih Ditemukan Sirop Dilarang Edar

Sidoarjo,

Arthiyani Putri Dita, Koordinator Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Sidoarjo mengatakan, tim menjaga komitmen dan mutu kepada masyarakat untuk menyampaikan edaran Kemenkes.

Selama tiga hari sidak, sudah tidak menemukan apoteker memperjualbelikan obat jenis sirop larangan tersebut.

“Memang masih ada apotek mengarantina obat itu, tapi sudah tidak diperjualbelikan. Pihak apotek akan mengembalikan

ke distributor,” kata Arthiyani di salah satu apotek di Krian, Rabu (26/10).

Arthiyani menjelaskan, sebenarnya lima jenis obat sirop tersebut adalah jenis yang paling banyak di cari oleh masyarakat.

Karena ada edaran dari Kemenkes, pihak bekerjasama dengan polisi dan IAI untung memberikan imbauan ke apotek-apotek di seluruh Sidoarjo.

“Kami mengimbau agar semua apotek di Sidoarjo mematuhi edaran Kemenkes ti-

dak menjual belikan lima obat sirop yang ditarik peredaran oleh BPOM,” jelas Arthiyani.

Sementara itu, Kanit Tipiter Satreskrim Polreata Sidoarjo Iptu Rizal Bogra mengatakan, pihaknya bersama Dinkes dan IAI akan terus mengimbau apetek agar mematuhi edaran Kemenkes.

“Tadi bukan hasil temuan, memang sesuai anjuran pemerintah bahwa obat-obat sirop itu dikarantina. Kemudian akan dikembalikan ke distributor,” kata Rizal.

Ia menambahkan, sesuai edaran yang terbaru dari Kemenkes lima obat tersebut harus dikarantina. Kebetulan salah satu apotek di Sidoarjo ini melalui karantina

obat sirop tersebut.

“Jadi sidak ini bukan menemukan obat sirub tersebut, memang apotek sedang mengkarantina obat sirop yang dicabut peredaran nya oleh BPOM,” tandas Rizal.

Sekedar diketahui, larangan peredaran obat sirop anak itu karena mengandung zat kimia EG dan DEG melebihi batas aman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sidak itu rutin dilakukan untuk mengawasi peredaran obat sirop anak yang dilarang. Sebab obat-obatan itu diduga menyebabkan merebaknya kasus gagal ginjal akut progresif atau atypikal acute kidney injury (AKI) di Indonesia. (bwo/jok/mik)

2 Kepengurusan LIRA Sidoarjo Diakui Bakesbangpol

Sidoarjo, Memorandum

Perpecahan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) di tingkat pusat, berdampak pada kepengurusan di bawah. Di Sidoarjo, ada dua kepengurusan yang mendaftarkan legalitasnya di Bakesbangpol Sidoarjo.

LIRA Sidoarjo pimpinan HM Nizar lebih awal mendaftarkan legalitas LSM-nya ke kantor Bakesbangpol sekitar dua bulan lalu, tepatnya Kamis  (18/8).

Bupati LIRA Sidoarjo HM Nizar yang juga anggota DPRD Sidoarjo dari Fraksi Golkar dikuati oleh H Anang Siswandoko sebagai dewan penasehat LIRA dari anggota DPRD Sidoarjo Fraksi Gerindra.

“LIRA di tingkat pusat memang pecah jadi dua. LIRA saya menganut pimpinan Andi Saprani. LIRA satunya pimpinan Yusuf  Rizal,” kata HM Nizar saat dikonfirmasi, Selasa (25/10) malam.

Menanggapi ada LSM LIRA lain mendaftarkan keabsahannya di Bakesbangpol Selasa (25/10), HM Nizar menduga pasti ada tambahan nama yang menjadikan supaya berbeda dengan LSM LIRA miliknya.  Sementara itu, Hasan selaku Humas LSM LIRA Sidoarjo yang mendaftarkan ke Bakesbangpol

pada Selasa siang (25/10) menyatakan ada perbedaan antara LIRA pimpinan HM Nizar dan LIRA pimpinan Winarto.

Perbedaannya, LIRA miliknya terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) AHU nya sebagai LSM LIRA. Sedangkan LIRA pemimpinan HM. Nizar hanya LIRA.

“Kami tadi mengundang Kepala Bakesbangpol Sidoarjo, H Mustain Baladan yang diikuti dua anggota dewan H Choirul Hidayat dan H Tarkit sebagai narasumber untuk memberikan pencerahan kepada pengurus dan anggota kami saat

pembukaan kantor kami di Ruko Pasar Modern Sidodadi, Kecamatan Candi,” kata Hasan, yang juga berprofesi sebagai Lawyer itu.

Momen tersebut juga digunakan untuk mendaftarkan memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar)  LSM LIRA Sidoarjo di Bakesbangpol. Agar ormas LSM LIRA Sidoarjo diakui keabsahannya untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai LSM di Kabupaten Sidoarjo.

Aktifitas LSM LIRA Sidoarjo besutan Yusuf Rizal ini kata Hasan, akan bergerak melakukan kontrol sosial, melakukan pendampingan

perkara dan juga untuk menyoroti korupsi yang menggunakan uang rakyat atau pemerintah.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Sidoarjo H Mustain Baladan mengatakan, pihaknya sebagai pejabat pemerintahan kabupaten yang mengurusi dan mencatat keberadaan LSM atau ormas di Sidoarjo tidak bisa menolak undangan dari LSM LIRA Sidoarjo pimpinan Bupati LIRA Winarto.

“Keduanya saya lihat sah. Karena terdaftar keduanya terdaftar di Kemenkumham. Dan sama-sama punya AHU. Namun yang lebih awal mendaftar adalah LIRA pimpinan M Nizar. Meski begitu, kita juga tidak bisa menolak ada LIRA lagi yang mendaftar karena sama-sama punya AHU dari Kemenkumham,” jelas Mustain.

Namun, ada yang berbeda antara LIRA M Nizar dengan LIRA Winarto tambah Mustain Baladan. Yang membedakan akte AHU Kemenkumham, LIRA M Nizar hanya tertulis LIRA. Sedangkan LIRA Winarto ada tulisan LSM.

“Ini yang membedakan dari kedua LIRA itu. Untuk logonya, juga ada perbedaan,” kata Mustain Baladan. (dar/jok/mik)

Colt Diesel Tabrak Kontainer, 2 Sopir Terluka

Sidoarjo, Memorandum Kecelakaan lalu lintas melibatkan truk kontainer dan truk colt diesel terjadi di Jalan Raya Surabaya–Mojokerto, tepatnya di Jalan Raya Gilang, Taman, Sidoarjo, Rabu (26/10) pagi.

Diduga, kejadian ini akibat dari kelalaian sopir kontainer yang berhenti melakukan perbaikan tanpa memasang tanda segitiga pengaman.

Truk colt diesel Mitsubishi dengan Nopol AG 8605 YH yang dikendarai Diky Riswanda Putra (27), warga Jalan Jambu, Gang Kepuh, Boyolangu, Tulungagung, menabrak bagian belakang kontainer ."Akibatnya, kabin truk colt disel penyok," ujar Kanit Gakkum, Satlantas Polresta Sidoarjo Iptu Ony Purnomo.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Polisi memastikan jika kecelakaan itu diduga akibat truk kontainer dengan Nopol L 9552 UJ yang dikemudikan Agus Dwimarjianto, 57 tahun, warga Jagiran Barat, Tambak sari, Surabaya, berhenti di jalan lajur kanan arah Barat ke Timur, untuk melakukan perbaikan, tidak memasang segitiga pengaman. Sehingga saat bersamaan, truk colt diesel yang melaju dari arah yang sama akhirnya menabrak belakang kontainer

yang terpakir.

"Truk kontainer ini berhenti berhenti melakukan perbaikan di lajur kanan, karena rem roda belakang kanan truknya lengket," ujar Ony.

Akibat peristiwa ini, dua pengemudi truk tersebut beserta seorang kenek colt disel, Arif wibowo (21), warga Tugu Sendang,Tulungagung, mengalami luka memar dan dilarikan ke Rumah Sakit Siti Khodija, Taman, untuk mendapatkan perawatan medis.

Meski tidak ada korban jiwa, imbas dari kecelakaan ini, jalan utama Surabaya-Mojokerto sempat mengami kemacetan yang cukup panjang. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di mako unit laka Satlantas Polresta Sidoarjo. (bwo/jok/mik)

LIRA pimpinan HM Nizar dan LSM LIRA pimpinan Winarto foto bersama Kepala Bakesbangpol Sidoarjo Mustain Baladan.

Petugas mengevakuasi truk yang ringsek.

Tim gabungan mengamati kemasan sirop di salah satu apotek.

Kenaikan Insentif KSH Perlu Diaudit

Harus Ada Skala Prioritas

Bila ditotal menyedot sekitar Rp165 miliar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Angka yang cukup fantastis. Rencana menaikkan insentif KSH menjadi kebijakan yang kurang prioritas. Mengingat, banyak sektor lain yang perlu perbaikan. Karena itu, harus ada audit jika insentif bagi KSH benar-benar naik tahun depan. Menilik ini, Komisi A DPRD Surabaya cukup menyayangkan. Sebab kekuatan belanja pada 2023 digunakan untuk hal yang kurang prioritas. Menurut dewan, Metropolis masih

menyimpan banyak masalah. Karena itu, penggunaan anggaran semestinya untuk kepentingan rakyat. Semisal, menangani persoalan banjir di permukiman. Atau mengentaskan masalah pengangguran dan kemiskinan.

“Menaikkan insentif Kader Surabaya Hebat itu tidak masuk ke dalam skala prioritas. Apa yang dilakukan Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya ini tidak selaras dengan perintahnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang meminta agar setiap rupiah di APBD digunakan untuk skala prioritas

halaman

Bersambung

Menaikkan insentif Kader Surabaya Hebat itu tidak masuk ke dalam skala prioritas. Apa yang dilakukan Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya ini tidak selaras dengan perintahnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang meminta agar setiap rupiah di APBD digunakan untuk skala prioritas saja.

Masih Banyak Program Kerakyatan “

KEBIJAKAN naiknya honor Kader Surabaya Hebat (KSH) dinilai pengamat politik dan kebijakan publik sebagai salah satu upaya Pemkot Surabaya untuk membuat mereka semangat. Namun masih banyak program jangka panjang yang dibutuhkan warga kota.

Pernyataan ini disampaikan pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dr Moch Mubarok Muharam, Rabu (26/10). Ia menyebutkan, biasanya memasuki tahun politik, banyak kebijakan populis dari kepala daerah.

ekkota Kita

Harus Pintar

Merakyat

Harapan terhadap sosok sekretaris kota (Sekkota) Surabaya terus disampaikan warga kota. Sekkota definitif harus mumpuni. Karena jabatan tersebut memiliki posisi tertinggi di aparatur sipil negara (ASN) Kota Surabaya. Apalagi Sekkota juga berperan sebagai pengelola anggaran.

Tokoh masyarakat Surabaya, H Muhammad Sunar menyampaikan, proses seleksi atau open biding harus dilalui. Upaya itu untuk menentukan Sekkota yang layak. Meski keputusan akhir tetap menjadi preogatif wali kota.

“Sebagai warga kota dan tokoh masyarakat, kami ingin menyampaikan sosok ideal sebagai Sekkota. Saya yakin Wali Kota Eri Cahyadi juga membutuhkan masukan dan saran dari warga kota,” terang Abah Sunar.

Tokoh asal Kecamatan Jambangan ini menyebut, Sekkota harus diisi pejabat yang pintar, jujur dan memiliki komitmen tinggi, serta berpihak pada masyarakat Surabaya.

“Bisa dirasakan dan dekat dengan masyarakat. Komitmen membela masyarakat Surabaya,” tutur dia.

Abah Sunar menyebutkan, posisi Sekkota Surabaya nantinya akan menjaga wajah kota dengan baik. “Sekkota tidak ubahnya seperti sepasang suami-istri. Karena itu harus ada cemistry dengan wali kota,” urai dia.

Sekkota juga diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan wali kota. Apalagi Kota Surabaya menjadi ibu kota Jawa Timur. Surabaya juga menjadi penyangga kabupaten/kota lainnya di Jatim.

Abah Sunar menambahkan, jabatan Sekkota harus diisi pejabat mumpuni. Karena jabatan Sekkota sangat berat. “Sekkota harus mampu merumuskan kebijakan wali kota,” terang dia.

Kebijakan Sekkota

Surabaya, Memorandum

Asosiasi Pedagang Ayam Pasar

Tradisional Jawa Timur (APAPaT-Jatim) mendorong warga Jawa Timur menyukseskan G20 yang forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU).

G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Event ini telah berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga akhir November 2022. Puncaknya, kegiatan ini akan dilakukan di Bali.

Gerakan moral ini, dilakukan dengan aksi turun jalan di tengah Kota Surabaya.

Asosiasi Pedagang Ayam Pasar

Tradisional Jawa Timur (APAPaT-Jatim), mengadakan aksi turun jalan di Jalan Polisi Istimewa, Rabu (26/10).

Ketua Asosiasi Pedagang Ayam Pasar Tradisional, Moch Faisal Akbar mengatakan, sebagai bagian dari warga Jawa Timur, APAPaT mendukung dan menyukseskan acara G20 yang

masyarakat. Kare-

Doktor politik alumnus FISIP Unair ini menjelaskan, warga kota harus merasakan kebijakan itu secara jangka panjang. “Warga kota harus bisa merasakan kebijakan itu secara jangka panjang,” tutur Mubarok.

Dr Mubarok melanjutkan, di tahun

politik, kepala daerah membuat kebijakan populis yang bersentuhan dengan rakyat. Kebijakan-kebijakan itu nantinya makin menguatkan image seorang kepala daerah.

“ Artinya, kepala daerah akan berusaha indah di mata warga. Berusaha selalu

mendekatkan diri dengan warga dan berusaha untuk selalu menyenangkan hati warga,” urai dia.

Kata Mubarok, harapannya jelas, kepala daerah dan tim pengusung berharap meraih simpati dari warga. Simpati itu semakin hari semakin bertumbuh

M Machmud Anggota Komisi A

dan pada akhirnya mengerucut kepada rasa sayang kepada kepala daerah yang bersangkutan.

Meski begitu, Mubarok mengingatkan warga Metropolis harus lebih cerdas. Mereka harus mendukung kebijakan

halaman

Komisi D Usulkan Kenaikan Honor

Untuk Guru TPA, Sekolah Minggu, dan Bunda PAUD

Surabaya, Memorandum

Guru Taman Pendidikan Alquran (TPA/ TPQ), guru sekolah minggu, bunda PAUD PPT (Pos PAUD Terpadu), dan guru TK mempunyai peranan penting dalam membangun karakter anak-anak di Surabaya. Oleh karena itu, Komisi D DPRD Surabaya mengusulkan agar honorarium mereka dinaikkan pada 2023 nanti.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah, usulan menaikkan honor ini sebagai wujud apresiasi Pemkot Surabaya kepada guru TPA/TPQ, guru sekolah minggu, bunda PAUD PPT dan guru TK, yang telah bersama-sama membangun anak-anak yang berkarakter kuat dan religius.

“Kenaikan honorarium ini harapannya turut bersama-sama dengan pemkot untuk pembentukan karakter anak-anak, apalagi beberapa waktu yang lalu wali kota sudah menginfokan tidak lagi ada PR (pekerjaan rumah) sekolah,” ujar Khusnul saat dihubungi, Rabu (26/10).

Dalam Rancangan APBD 2023, lanjut Khusnul, honor untuk guru TPA/TPQ, guru sekolah minggu, bunda PAUD PPT yang jumlahnya sebanyak 12 ribu orang ini, akan dinaikkan sebesar Rp100 ribu. Saat ini honornya sebesar Rp500 ribu. Sehingga nanti akan menjadi Rp600 ribu tanpa dipotong PPN. Sedangkan untuk guru TK, yang sebelumnya Rp300 ribu akan menjadi Rp 400 ribu.

Selama ini, kata Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini, pelajaran agama di pendidikan formal waktunya sangat terbatas. Yakni, hanya dua jam dalam sepekan. Hal itu dirasa kurang dalam pendalaman pendidikan agama.

“Nah, untuk mengisi kekurangan itu, anak-anak kita mengaji sendiri di masjid atau musala yang diasuh guru TPA/TPQ. Jadi sudah sangat tepat jika Pemkot Surabaya menaikkan honor guru TPA/TPQ, guru sekolah minggu, bunda PAUD PPT, dan guru TK,” ujarnya.

Sementara terkait dengan pendalaman karakter siswa sebagai pengganti PR sekolah, lanjut Khusnul, tidak hanya mengaji saja. Namun juga bisa dengan penguatan ekstrakurikuler dalam pemenuhan bakat-minat anak. (bin/ono)

Kenaikan honorarium ini harapannya turut bersama-sama dengan pemkot untuk pembentukan karakter anak-anak, apalagi beberapa waktu yang lalu wali kota sudah menginfokan tidak lagi ada PR (pekerjaan rumah) sekolah.

Patriot Garuda Nusantara Dukung G20

Surabaya, Memorandum

Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali jadi ajang megah dan mendapat apresiasi berbagai pihak. Tak hanya Pemerintah dan otoritas terkait dibuat sibuk, dukungan juga muncul dari organisasi masyarakat (ormas) Patriot Garuda Nusantara (PGN).

Puluhan anggota PGN menggelar aksi damai di depan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Dalam aksi damai itu, para anggota tak hanya menyuarakan yel-yel dukungan G20. Mereka juga membekali diri dengan belasan poster bertuliskan G20 di Bali.

di laksanakan di Bali, November 2022.

Sementara ketua APAPaT JATIM Faisal dalam orasinya juga mengajak para pedagang dan anggota untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, karena Indonesia sebagai tuan rumah dalam G20.

Faizal mengingatan, dukungan terhadap G20 dengan melakukan aktivitas sehari-hari. “Kita terus bisa berdagang setiap hari, apalagi dalam pertemuan G20 juga dibahas tentang

Ketua PGN Jatim Purba Laksana Siswanto mengatakan, jika dukungan terhadap G20 yang digelar di Bali bukan tanpa alasan. Menurutnya, G20 itu bisa secara otomatis menumbuhkan perekonomian yang ada di Pulau Dewata pasca penyebaran Covid 19.

“Bentuk dukungan kami ini, menjaga dan mengawal serta mem-

berikan edukasi kepada masyarakat di Jawa Timur untuk bersama-sama bahu membahu untuk suksesnya G20 yang diadakan Presiden Jokowi,” kata Purba, Rabu (26/10)siang.

Pantauan di lokasi, puluhan peserta aksi damai itu juga mayoritas mengenakan pakaian adat Bali. Hal itu, kata Purba, guna menghargai adat

istiadat tempat dimana pelaksanaan G20 digelar. “Kita semua ingin menghormati adat Bali,” imbuh dia. Purba meyakini, dengan suksesnya G20 di Bali, akan meningkatkan atau menarik devisa dan majunya UMKM di Bali. “Tentu meningkatkan

Khusnul Khotimah Ketua Komisi D DPRD Surabaya

H MUHAMMAD SUNAR

KhusnulKhotimah

Bunda PAUD, guru TPA dan sekolah minggu bakal mendapatkan kenaikan honor tahun depan.

Surabaya, Memorandum Pada 2023 mendatang, dipastikan insentif 27.412 Kader Surabaya Hebat (KSH) akan naik. Semula Rp 400 ribu, naik menjadi Rp500 ribu per bulan. Selain itu, para kader juga akan diberikan atribut atau seragam.

Wali Kota Eri Cahyadi bersama Kader Surabaya Hebat (KSH).

Ngaku Bisa Tutup Kasus, Penipu Diringkus

Abdur diduga menipu dan menggelapkan uang milik Foni Oktavia Diansari (25), warga Sumenep. Ditangkapnya Abdur Rahem berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/402/VIII/2022/SPKT/ POLRES PAMEKASAN/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 3 Agustus 2022.

Kasi Humas Polres Pamekasan, AKP Nining Dyah mengatakan, dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan AR terhadap Foni ini terjadi di depan rumah Kos, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Pamekasan pada Rabu (29/6) sekira pukul 15.21 lalu.

Mulanya berawal dari tawaran AR terhadap Foni yang menjanjikan akan membantu permasalahan yang sedang dialami korban di Polres Pamekasan.

Saat itu, AR meminta uang terhadap Foni sebesar Rp 10 juta dengan alasan akan diberikan kepada Kasatreskrim dan Kanit Idik yang menangani permasalahan korban.

“Saat itu korban memiliki

permasalahan di Satreskrim Polres Pamekasan dengan status terlapor. Sehingga dengan adanya momentum tersebut disalahgunakan oleh AR dan meminta sejumlah uang terhadap korban,” kata AKP Nining Dyah, Rabu (26/10).

Penuturan AKP Nining Dyah, sewaktu itu korban tergerak hatinya dan menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta terhadap AR.

Uang puluhan juta itu oleh korban ditransfer ke rekening atas nama Mohammad Sueb Sanjani.

Kata AKP Nining, korban menyadari merasa tertipu ketika Polres Pamekasan Pamekasan masih mengirimkan surat undangan klarifikasi terkait permasalahannya. Kemudian korban menceritakan hal tersebut kepada penyidik Polres Pamekasan.

“Penyidik telah mengklarifikasi kepada saksi korban, bawah penyidik Polres Pamekasan tidak pernah meminta apapun kepada AR,” ungkapnya.

Bazar

Pamekasan, Memorandum

Sumenep, Memorandum

Tiga orang ditangkap anggota Satreskoba Polres Sumenep karena diduga sering transaksi narkoba dan pesta sabu, Selasa (25/10) sore.

Ke-tiga terduga pelaku asal Su-menep yang ditangkap adalah JR (48) warga Paddusan, T (43) warga Ares Temor, dan TR (43) asal Marengan Daya.

Kapolres Sumenep AKBP Edo Satya Kentriko mengatakan, penangkapan tiga orang ini berdasarkan informasi masyarakat. Pasalnya, warga melaporkan jika di wilayah Desa Bangkal, Kecamatan Kota, sering dijadikan tempat transaksi barang haram.

“Setelah A1 para tersangka yang berada di sebuah rumah kita lakukan penggerebekan disertai pengeledahan. Di dalam kamar, ada dua orang,” kata Kapolres AKBP Edo Satya Kentriko, Rabu (26/10).  Di lokasi penggerebekan ditemukan sejumlah barang bukti (BB) salah satunya sabu-sabu. JR mengakui BB yang ditemukan hasil transaksi dengan tersangka TR diduga sebagai kurir.  Dari keterangan keduanya aparat kepolisian langsung melakukan pengembangan kasus. Tidak membutuhkan waktu lama, sekitar pukul 15.30 TR ditangkap di gang menuju rumahnya di Dusun Patenongan, Desa Parsanga, Kecamatan

Bazar murah diprakarsai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) memeringati HUT ke-492 Pemkab Pamekasan, berjalan sukses.

Kegiatan diikuti 50 produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Lapangan Nagara Bhakti Mandhapa Ageng Ronggo Sukowati mulai 21-24 Oktober itu, membuat masyarakat antusias hadir.

“Barang yang dipasarkan seperti bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga, membuat masyarakat yang datang merasa senang,” ujar Analisis Pengawas Perdagangan Disperindag, Harsiah Budi Bahtiar, Senin (24/10).

Ia menambahkan, barang yang dipasarkan antara lain sabun cuci penggaruk intinya kebutuhan rumah tangga serta produk produk makanan lainnya.

Untuk harganya, masih kata Harsiah, di bawah harga pasaran. Ada juga batik,

Bangkalan, Memorandum

Siklus musim hujan dibarengi cuaca ekstrem yang mulai menggejala di Kabupaten Bangkalan, disikapi jajaran Polsek Kwanyar.

Apalagi, hujan lebat dibumbui tiupan angin kencang, dan kilatan petir sudah merata di 18 kecamatan. Termasuk di perairan Selat Madura.

Kapolsek Kwanyar Iptu Moh Mansur, dalam beberapa hari ini meminta personel rajin sambangi perkampungan nelayan di kawasan desa pesisir.

Rabu (26/10 ) pagi, Iptu Moh Mansur dan beberapa anggota menyambangi perkampungan nelayan di kawasan pesisir Desa Batah Barat dan Kwanyar Barat. Di dua Desa ini, ada ratusan nelayan yang kesehariannya berburu ragam biota laut di Selat Madura.

Terlebih, setidaknya dalam sepekan terakhir ini, cuaca ekstrim berupa hujan lebat, tiupan kencang angin Barat, serta gelombang tinggi, mulai kerap mewarnai Selat Madura. Termasuk laut di sekitar Kecamatan Kwanyar.

Karenanya, ketika nyambangi perkampungan nelayan secara door to door sistem (DDS) di Desa Batah Barat dan Kwanyar Barat, Iptu Moh Mansur dan beberapa anggota rajin mengedukasi para nelayan tentang bahaya cuaca ekstrim.

BBM sedang menurun. Kegiatan ini sangat membantu,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, adanya bazar ini, antusias warga Pamekasan sangat luar biasa. Masyarakat merasa sangat antusias  terhibur dengan adanya bazar murah.

Dari informasi yang dihimpun, bazar tersebut melibatkan UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Pamekasan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bank Jatim, UMKM binaan Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Pamekasan, serta UMKM secara umum.

Kepala Dinas Koperasi Pamekasan Muttaqin berharap, kegiatan ini sangat membantu masyarakat.

“Mudah-mudahan masyarakat Pamekasan sangat terbantukan dan juga para pelaku ekonomi menjadikan perekonomiannya tambah normal dan meningkat,” harap Muttaqin. (sjk/mik)

“TR mengakui

kepada JR. Kami juga

rumah

“Kegiatan serupa rutin kami lakukan setiap kali musim hujan tiba,” tandas Iptu Moh Mansur, kemarin.

Tujuannya, personel polsek sebagai pengemban amanah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, berkewajiban untuk mengingatkan para nelayan agar lebih awas dan waspada dalam menyikapi bahaya cuaca ekstrim.

Kepada komunitas kaum nelayan, baik per-kelompok maupun individu, personel Polsek, mengingatkan beberapa potensi ancaman bahaya itu. Diantaranya, jika gumpalan mendung hitam pekat bergelayut di sekitar perairan Kecamatan Kwanyar, disarankan sebaiknya para nelayan tidak usah nekad melaut.

“Fenomena alam seperti itu, merupakan isyarat bakal terjadi hujan badai, sambaran petir, gelombang tinggi dan arus deras. Makanya tak usah melaut dulu. itu berbahaya. Atau berpotensi terjadi kecelakaan laut,” beber Iptu Moh Mansur.

songkok, boneka, makanan, camilan, dan produk olahan lainnya dipasarkan. “Apalagi sekarang ekonomi masyarakat pasca Covid-19 dan juga kenaikan

Syukurlah, kehadiran personel polsek, termasuk edukasi soal seluk-beluk bahaya cuaca ekstrem, diterima dan dicerna dengan baik oleh komunitas

nelayan di Desa Batah Barat dan Batah Timur. (ras/mik)

Akibat dugaan penipuan yang dilakukan AR tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 10 juta. Sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pamekasan guna

penyelidikan lebih lanjut. Sementara ini, AR bakal

dikenai pasal 378 KUHP atau 372 KUHP.

Terduga pelaku Abdur Rahem dikawal polisi usai ditangkap.

Pamekasan, Memorandum

Satreskrim Polres Pamekasan, meringkus Abdur Rahem (37), warga Desa Bicorong, Kecamatan Pakong. Ia ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan

Bupati H Baddrut Tamam bersama rombongan mengunjungi stan disperindag.

Bupati Sambut Positif Seminar PWI Tulungagung

Tulungagung, Memorandum

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tulungagung menggelar seminar interaktif bertema Di Balik Fenomena Kenaikan Harga BBM di Narita Hotel, Rabu (26/10). Seminar tersebut dihadiri Bupati Maryoto Birowo bersama perwakilan Forkopimda Tulungagung, serta sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Ketua PWI Tulungagung Wiwieko Dharmaidiningrum mengatakan, tema dalam seminar ini diambil karena pascakenaikan harga BBM bersubsidi pada September 2022 lalu muncul gejolak di masyarakat.

Oleh sebab itu, di seminar kali ini pihaknya juga mengundang perwakilan mahasiswa, perwakilan ojek online, hingga pengusaha jasa ekspedisi di Tulungagung.

“Kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi perbincangan yang masih hangat. Itu makanya kita hadirkan narasumber dari Pertamina, akademisi, dan kabag perekonomian sebagai wakil pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Eko, sapaan akrab Wiwieko menjelaskan, melalui tema ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan dan pencerahan tentang kenaikan harga BBM bersubsidi.

Tidak hanya itu saja, sebab aspirasi dari masyarakat dan akademisi diharapkan juga mampu memberikan masukan bagi Pertamina dalam mengambil kebijakan maupun keputusan.

“Semoga seminar kali ini bisa memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah tentang realitas dan idealitas pasca kenaikan harga BBM bersubsidi,” ucapnya.

Sementara Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menyampaikan, naiknya harga BBM

PN

Jember, Memorandum

Puluhan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Jember melakukan pembelajaran di luar sekolah tentang perkara perlindungan dan penegakan hukum serta peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Kantor Pengadilan Negeri Jember.

Sejumlah 76 siswa-siswi Kelas XII

bersubsidi merupakan imbas kenaikan harga minyak dunia akibat beberapa kejadian global, termasuk ketegangan Rusia-Ukraina.

“Salah satu sebabnya memang karena ada perang antara dua negara itu. Selain karena ada sebab pemicu lain,” ungkapnya.

Bupati Maryoto menyebut, Pemkab Tulungagung juga sudah berupaya menganggarkan 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebagai upaya untuk pengaman jaring sosial dampak kenaikan BBM bersubsidi.

“Kita alokasikan itu sesuai aturan pemerintah,” terangnya.

Bupati berharap, seminar kali ini bisa memberikan hasil yang akademis. Itu mengingat narasumber dan undangan yang hadir memiliki background akademis. “Semoga mendapat manfaat positif bagi masyarakat Tulungagung. Kami harapkan bisa mengharapkan sesuatu yang ilmiah juga dalam hal ini,” pungkasnya. (fir/mad/lis)

Kapolres

Malang, Memorandum

Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana terus menjalin sinergi dan komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat di Malang Raya. Kali ini, menggelar Dialog Bersama Mahasiswa (Diagram) untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, di Rupatama Mapolres Malang, Selasa (25/10).

Hadir dalam pertemuan ini sebanyak 14 orang mahasiswa perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), di antaranya BEM UMM, PMII Cabang Malang, GMNI Komisariat Al-Qolam, IMM Malang Raya, HMI Cabang Malang, BEM Unira, BEM Al-Qolam dan BEM STIT Ibnu Sina.

Kapolres memperkenalkan diri sebagai warga baru yang menjadi pucuk pimpinan di Polres Malang. “Pada kesempatan ini sekaligus saya memperkenalkan diri. Saya resmi bertugas di Polres Malang sejak 10 Oktober kemarin,” kata AKBP Putu Kholis Aryana.

Kapolres atas nama jajaran Polres Malang memohon maaf atas kekhilafan, kekurangan dalam menjaga masyarakat terkait tragedi ‘Stadion Kanjuruhan’, Sabtu (1/10) lalu. Bersamaan, menyampaikan berduka cita, belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan pihaknya terus mendoakan, semoga almarhum dan almarhumah

husnul khotimah.

Selama ini, Polres Malang juga terus memberikan perhatian pada keluarga korban tragedi ‘Stadion Kanjuruhan’ dengan mengunjungi korban baik yang mengalami luka dan meninggal dunia.

“Kami juga menugaskan Tim Trauma Healing dari Urkes Polres Malang yang bekerja sama dengan RS Bhayangkara Hasta Brata Batu untuk penanganan pemulihan trauma yang dialami korban,” kata Kholis.

Sementara itu, Ketua HMI Cabang Malang La Rian Hidayat mengapresiasi silaturahmi ini dan diharapkan dapat bersinergi secara berkelanjutan dengan Polres Malang. Melalui forum ini diharapkan mendapatkan pembinaan terkait informasi yang diserap.

“Selamat datang Pak Kapolres, semoga

dibawah pimpinan Bapak, kinerja kepolisian kedepan bisa lebih baik dan bisa mengembalikan kepercayaan publik,” ucapnya. Pada sesi tanya jawab, banyak masukan dari mahasiswa yang hadir dalam Diagram tesebut. Di antaranya perwakilan PMII M Nur Rohman yang menyampaikan potensi konflik di Kabupaten Malang masih terbuka lebar. Di antaranya terkait perizinan galian C, pencemaran limbah sampah hingga peredaran rokok ilegal.

Sementara itu, M Ulil Albab, dewan mahasiswa Al-Qolam menyampaikan perlunya membangun kebaikan institusi kepolisian. “Saya harap temen-temen aliansi BEM terus bersinergi dengan kepolisian. Tetap semangat, semoga ujian ini cepat berlalu,” ujarnya. (kid/ ari/lis)

IPA/IPS yang terbagi 10 kelompok di bawah guru pembimbing Tutik Istiqomah diterima langsung oleh Ketua PN Jember I Wayan Gede Rumega dan tiga narasumber Wakil Ketua PN Didit Pambudi Widodo, didampingi Totok Yanuarto dan Alfonsus Nahak di ruang sidang utama Cakra, Rabu (26/10).

“Kami sangat terbuka, baik ke-

pada siswa-siswi dan akademisi mahasiswa yang hendak belajar di Pengadilan Negeri Jember, tentang hukum dan proses hukum acara pidana maupun perdata akan kami terima,” kata Ketua PN Jember I Wayan Gede Rumega.

Sesuai permintaan dan waktu yang singkat, terang I Wayan Gede Rumega, tiga narasumber melakukan

pengenalan hukum acara dan tanya jawab. Perkara perlindungan dan penegakan hukum serta peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian.

Apa saja tugas-tugas para pegawai PN itu, lanjut I Wayan Gede Rumega, dalam melayani masyarakat untuk mencari keadilan dan pelayanan lainnya.

Sementara ketua koordinator guru pembimbing Tutik Istiqomah mengaku sangat terharu telah diterima

dengan pelayanan ramah dan senyum oleh hakim dan petugas PN Jember.

“Yang mana siswa-siswi SMAN 1 Jember setelah mengikuti pembelajaran sedikit tentang perkara perlindungan dan penegakan hukum serta peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, bisa menambah bekal penge-

tahuan para anak didik,” jlentrehnya. Menurut Tutik Istiqomah, yang sebelumnya belum memahami proses hukum acara, berkat ilmu yang disampaikan oleh tiga narasumber bisa memotivasi dan menyemangati para anak didik sebagai bekal melanjutkan pendidikan di jenjang masa depan. (adv/edy/lis)

Siswa SMAN

Puluhan siswa SMAN 1 Jember mendengarkan pemaparan di pengadilan negeri.

Bupati Maryoto memberikan sambutan.

Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana berfoto bersama usai berdialog dengan mahasiswa.

Cegah dan Tangani Stunting dengan GEBER

kan dan melakukan gerakan bersama, tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi bersama masyarakat mendongkrak menjadi kediri yang berbudaya,” ujar Sri Ilham Wahyu Subekti, Kepala Dinas Kominfo.

Acara dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Adi Suwignyo dan dihadiri Plt Kepala Dinas Sosial Dyah Saktiana, Kepala Dinas Kominfo, Camat Papar, Camat Purwoasri, Camat Plemahan, jajaran pendamping PKH serta KPM-PKH wilayah Papar, Purwoasri, dan Plemahan.

Pj Sekretaris Daerah Adi Suwignyo menerangkan bahwa kasus stunting sangat rentan pada masyarakat yang mengalami masalah sosial terutama kemiskinan. Oleh karena itu gerakan

pencegahan stunting akan terus didorong agar anak-anak cerdas dan dapat bersaing untuk menghadapi era ke depan.

Stunting merupakan salah satu ancaman dalam tumbuh kembang anak di Indonesia. Hal tersebut mempengaruhi prestasi dan daya pikir kemampuan di sekolah.

Acara ini dilaksanakan agar masyarakat mengerti penyebab maupun pencegahannya. Selain Program

Centing, acara kali ini GEBER juga di perkenalkan agar masyarakat lebih

Kediri, Memorandum

Dukungan terhadap kinerja kepolisian dilakukan Perkumpulan Pengemudi Online

Mereka melakukan aksi deklarasi damai Kami Masih Butuh Polisi di salah satu Ruko di Kota Kediri, Rabu (26/10). Puluhan pengemudi online ini berbaris memegang spanduk #Kami Masih Butuh Polisi.

Sekretaris Perkumpulan Pengemudi Online Suyanto mengatakan aksi ini sebagai bentuk dukungan kepada institusi kepolisian di tengah terpaan sejumlah kasus yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian, hingga berdampak menurunnya kepercayaan publik.

“Kita masih butuh polisi, karena kalau tidak ada polisi, pengamanan apapun tidak akan bisa berjalan.

Maling dan kejahatan bentuk apapun akan semakin merajalela,” katanya.

Beberapa bulan terakhir, institusi kepolisian diterpa masalah hingga citranya menurun. Suyanto menilai, serangkaian peristiwa yang terjadi pada korps seragam cokelat itu hanya dilakukan oleh oknum dan bukan institusi. Menurut Suyanto, tidak semua polisi seperti itu.

“Saya percaya tidak semua polisi seperti itu. Masyarakat harus memahaminya, itu hanya segelintir oknum,” tegas pria yang juga sekretaris Paguyuban Pengemudi Online ini.

Pun begitu dia mengacungi jempol kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan menindaktegas para oknum polisi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik maupun pidana.

Kediri, Memorandum

Bupati Hanindhito Himawan

Pramana mengukuhkan Duta Pancasila Kabupaten Kediri di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Selasa (25/20). Pihaknya mengingatkan akan bahaya radikalisme dan polarisasi.

Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito tersebut, bahaya radikalisme semakin meningkat. Sehingga peran Duta Pancasila yang berasal dari Purna Paskibra Kabupaten Kediri 2022 ini dirasa penting untuk menguatkan ideologi Pancasila.

“Kalau ideologi Pancasila ini hilang, maka yang terjadi di negara ini akan terpecah belah, terpolarisasi.

Karena bahaya radikalisme juga meningkat, cara pemerintah membentengi dari hal tersebut dengan memberikan edukasi ke sekolah-sekolah tentang ideologi Pancasila,” terang Mas Dhito.

Ideologi Pancasila ini, kata Mas Dhito, harus benar diterapkan oleh Duta Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “Harapannya bisa mengimplementasikan dan mengaplikasikan mengejawantahkan kepada masyarakat lebih luas bagaimana pancasila itu

sendiri,” katanya. Pada kesempatan tersebut, bupati yang gemar bervespa ini juga memberikan hadiah berupa dua buah

“Baru Kapolri ini saya mengacungi jempol, karena menindak tegas dan menahan semua oknum polisi yang melakukan kesalahan. Saya setuju itu, dan oknum polisi yang merusak citra lembaga kepolisian

harus diproses hukum,” kata Suyanto.

Ia berharap, kasus-kasus serupa tidak terjadi di Kota Kediri. Sejauh ini institusi kepolisian di Kota Kediri tidak bermasalah. Situasi Kamtibmas juga sangat kondusif. “Selama ini

Selain itu juga diberikan penghargaan kepada KPM PKH yang dengan kesadaran pribadi mengundurkan diri karena sudah merasa mampu. Salah satu penerima bantuan PKH yang mengundurkan diri tersebut menyatakan agar bantuan tersebut dapat bergantian serta lebih tepat sasaran dan tidak sepatutnya mendapatkan bantuan terus menerus.

“Sebelumnya saya sudah pernah mendapatkan bantuan PKH dalam beberapa tahun kemudian saya kumpulkan untuk menjadi modal usaha. Alhamdulillah sekarang usaha potong rambut sudah berkembang dan bisa

menambah usaha angkringan, saya sudah merasa cukup dan mampu,” ucap Inaryo Hadi dari Dusun Kemiri, Desa Pehkulon Kecamatan Papar. Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat dengan banyaknya warga yang hadir. Selain itu, untuk memeriahkan acara diadakan beberapa lomba seperti fashion show, lomba gosok gigi dan lomba daur ulang. Pada perlombaan daur ulang, warga dibagi dalam beberapa kelompok dan kegiatannya didokumentasikan melalui foto dan video.

Di lokasi tersebut juga terdapat produk-produk unggulan UMKM Kabupaten Kediri yang dikenalkan kepada pengunjung yang hadir. Masyarakat juga dapat memberi masukan dan saran pada pelaku UMKM berkaitan dengan kualitas produk yang di pasarkan. (*/mon/lis)

handphone dan beasiswa kuliah. Mas Dhito mengatakan, perhatian terhadap tidak hanya berhenti saat pengukuhan ini. Bahkan orang nomor satu

di Kabupaten Kediri ini memberikan nomor handphone pribadinya kepada 76 duta pancasila tersebut.

“Di akhir acara, saya meninggal-

(kepolisian) di Kota Kediri tidak ada masalah, aman-aman saja. Jangan sampai terjadi di Kota Kediri,” tandas Suyanto.

Suyanto menambahkan, pihaknya akan mendukung semua langkah

Duta

kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat. “Kita akan terus mendukung tugas kepolisian dalam penegakan hukum di Negara ini,” pungkas Yanto. (*/mon/lis)

kan nomor telepon saya. karena saya ingin teman-teman ini kita berikan saat acara ini saja. Misalkan contoh nanti ada yang mau melanjutkan

sekolah tapi terkendala biaya, nanti akan kita bantu,” tuturnya.

Senada dengan Mas Dhito, Plt Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin menjelaskan penguatan ideologi Pancasila kepada pemuda khususnya pelajar ini dapat memperkuat kecintaan terhadap bangsa dan negara. Sehingga nantinya diharpkan dapat menularkan ideologi ini kepada lingkungannya masing-masing.

“Mereka mempunyai dasar-dasar ideologi pancasila sebagai sumber hukum dan pegangan hidup dan ideologi, bagi mereka yang sudah teruji melalui pembekalan dan pelatihan, semoga bisa menjadi bekal untuk kehidupan mendatang” kata Solikin. Materi yang diberikan, lanjutnya, mulai dari ideologi pancasila, motivasi, sampai dengan pengembangan diri. Materi tersebut telah diberikan pula semenjak duta pancasila ini masih mengikuti seleksi dan pelatihan menjadi Paskibra Kabupaten Kediri.

“Kita dorong melalui pengembangan sebagai kader-kader Duta Pancasila. Utamanya mengenai kemandirian,” pungkasnya. (adv/mon/lis)

peduli dengan kebersihan diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya. “Sesuai dengan misi Bupati Kediri,

pengembangan sosial, budaya dan olahraga dan kreativitas pemuda, PKH sudah berkreasi mengembang-

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berfoto bersama usai pengukuhan Duta Pancasila.

Pj Sekda Adi Suwignyo mengikuti acara Geber Centing di Desa Pehkulon, Papar dengan memberi semangat para kader PKH yang dilibatkan dalam penanganan stunting

Remaja

Dikepruk Kunci Ring, Polisi Buru PelakuBuru

Mojokerto, Memorandum

Peristiwa penganiayaan dialami seorang remaja di Taman Hutan Kota Mojokerto, Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon. Kepala korban dikepruk kunci ring hingga mengalami luka serius. Polisi kini mengejar

yang diduga lebih dari lima

Aksi penganiayaan tersebut dialami WD (16), warga Kesamben, Kabupaten Jombang pada Selasa (25/10) malam. Korban kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi juga menunggu kondisi korban membaik

Jombang, Memorandum

Warga Dusun Kemodo Selatan, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung dihebohkan dengan penemuan seekor ular sanca sepanjang sekitar 4 meter di teras rumah Soim (43). Teka-teki raibnya ternak warga pun terkuak.

Soim mengatakan, sanca itu sebelum memasuki teras sempat menelan ayam miliknya. “Tadi juga sempat makan ayam empat ekor,” katanya, Rabu (26/10). Diduga, sanca itu keluar dari hutan dekat dusun untuk mencari makan.

Mengetahui ada hewan melata besar di teras rumah, Soim segera melapor ke perangkat desa yang diteruskan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Mojoagung, Kabupaten Jom-

untuk dimintai keterangan. Termasuk motif penganiayaan dan pelakunya.

Kesaksian warga sekitar, sebelum ditemukan tergeletak tak sadarkan diri, warga sempat mendengar keributan disusul

teriakan minta tolong dari area air mancur Taman Hutan Kota, sekitar pukul 20.30. Setelah didatangi warga, segerombolan pemuda kabur meninggalkan WD tergeletak dengan wajah berlumuran darah. “Ada sekitar enam orang yang langsung pergi berboncengan motor,” kata Wagiman, salah seorang warga yang turut mengevakuasiWD kemarin. Kondisi korban, terang Wagiman, sudah tergeletak dengan luka di wajah. Diduga korban dianiaya dengan besi kunci ring yang tertinggal di lokasi. “Tadi katanya ada juga yang bawa gir besi.

Tidak tahu siapa yang memukul dan penyebabnya apa,” tuturnya. Warga bergegas meminta bantuan PMI Kota Mojokerto mengevakuasi korban ke RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo. Sebagian, melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Prajurit Kulon yang segera menerjunkan personel ke TKP. Kejadian itu juga menjadi atensi Satsabhara Polres Mojokerto Kota yang datang ke taman. Usai mendapatkan perawatan, korban bersama keluarga diminta untuk membuat laporan ke Polres Mojokerto Kota terkait dugaan penganiayaan yang di-

alaminya.

Kapolsek Prajurit Kulon Kompol M Sulkan membenarkan adanya dugaan aksi

penganiayaan terhadap anak di bawah umur di wilayahnya. “Karena masih di bawah umur, kami arahkan (korban) membu-

at laporan ke Polres Mojokerto Kota, untuk motif penganiayaan kita juga masih mendalami,” tandasnya. (no/war/epe)

bang. “Setelah itu petugas Pos Damkar Mojoagung datang dan mengevakuasi ularnya,” tukasnya. Staf Pos Damkar Mojoagung, Mukhlisin membenarkan laporan hewan liar masuk permukiman. Ia mengungkapkan, ular sempat melawan ketika hendak ditangkap. “Betul,

tadi sempat kesulitan. Soalnya itu ular liar (bukan peliharaan, red),” ungkapnya.

Mukhlisin menerangkan, setelah ditangkap bobot ular sekitar 20 kg. Agar tidak mengganggu warga, ular tersebut lantas dievakuasi ke Pos Damkar Mojoagung. (wan/war/epe)

Mojokerto, Memorandum

Pendataan lapangan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022 telah memasuki hari ke-10 sejak dimulai 15 Oktober 2022. Kepala BPS Kota Mojokerto Mimik Nurjanti, meminta kerja sama warga dalam menyukseskan program nasional tersebut.

“Harapan kami warga Kota Mojokerto dapat menerima dan menjawab pertanyaan dari petugas kami dengan jujur dan apa adanya,” ujarnya kemarin.

Mimik menjamin kerahasiaan data hasil regsosek. “Warga tidak perlu khawatir, kerahasiaannya dijamin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,” tambahnya.

Mojokerto, Memorandum

Jelang relokasi PKL di Jalan KH Nawawi, Jalan Residen Pamudji, dan Jalan HOS Cokroaminoto, pimpinan DPRD Kota Mojokerto meminta pemerintah kota (pemkot) melakukan pendekatan persuasif dengan pedagang.

Pimpinan legislatif tersebut juga menyodorkan beberapa rekomendasi kepada pemkot untuk menjamin nasib 165 pedagang yang sedianya dipindahkan ke Pasar Rakyat Prapanca, Pasar Kliwon, dan Pasar Kranggan atau Rest Area Gunung Gedangan.

Rekomendasi itu di antaranya, mendorong dinas koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan (diskopukmperindag) menggratiskan restribusi pasar dan sewa stand selama tiga bulan berturut-turut. Tak hanya itu, OPD ini diminta berpromosi sebagai bentuk konsekuensi kebijakan baru pemkot tersebut.

Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto mewanti-wanti agar tim relokasi tidak menggunakan praktik kekerasan untuk mengusir PKL. “Usai melakukan sosialisasi ke pedagang maka tetap harus mengu-

tamakan cara persuasif,” terangnya, Rabu (26/10).

Meski menyadari bahwa keberadaan pedagang menyalahi aturan, namun politisi PDI Perjuangan yang akrab dipanggil Itok ini menganggap represif cara lama yang tidak lazim diterapkan saat ini. “Saya paham betul kasus ini. Para pedagang itu mengadu ke saya, dan mereka siap untuk direlokasi dan mereka khawatir kehilangan pelanggan, itu saja,” katanya. Lebih lanjut dikatakannya, asal ada jaminan dari pemkot ia optimis relokasi ini berhasil.

Senada diungkapkan wakil DPRD Kota Mojokerto Sony Basuki Rahardjo. “Kita harapkan tidak sampai ada tindakan represif. Pintu dialog harus tetap dibuka dengan mengakomodir usulan pedagang,” ucap Sony.

Politisi Golkar itu juga menekankan agar relokasi tak asal-asalan. Menurutnya, tempat relokasi tersebut semestinya disesuaikan dengan jenis dagangan PKL. “Seperti pasar buah yang ditempatkan di rest area , bagaimana pemda mengambil langkah yang tepat agar dagangan mereka laku sehingga tidak merugikan peda-

gang,” tandasnya.

Meski nampak tak sepaham dengan skema penempatan pedagang, Sonny yang juga ketua DPD Golkar Kota Mojokerto itu meminta agar pemkot menggencarkan promosi tempat baru tersebut. “Yang penting promosinya, jangan hanya sesaat saja. Harus kontinyu, pasang reklame, dan sebagainya,” katanya.

Ia mengatakan, semestinya tempat relokasi berdasarkan jenis produk yang dijual. “Bedakan jenisnya buahnya, kalau buah impor mungkin bisa ditempatkan di rest area. Kalau untuk konsumsi harian harusnya ada tempat khusus, ini harus diperhitungkan mestinya pasar umumlah,” imbuhnya.

Kepala Diskopukmperindag Ani Wijaya kepada sejumlah media massa mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi intensif dengan PKL untuk menemuka solusi terbaik. “Kita buka dialog bersama para pedagang dan akhirnya ada titik temu. Jadi ada 32 pedagang buah dari Kota Mojokerto maupun luar kota yang sebelumnya menolak pindah akhirnya bersedia direlokasi ke Rest Area Gunung Gedangan,” jelasnya. (adv/war/epe)

Sebagai informasi, data regsosek yang dikumpulkan antara lain kondisi perumahan, keterangan demografi setiap anggota keluarga, pendidikan, ketenagakerjaan, kepemi-

Jombang, Memorandum

DPRD dan Pemkab Jombang berkoordinasi untuk kembali membahas raperda yang akan dimasukan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2023. Dari eksekutif, rencananya usulkan empat raperda. Salah satunya, raperda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang pada 2020 gagal dibahas.

Kabag Hukum Pemkab Jombang Abdul Majid Nindyagung mengatakan, dua di antara raperda usulan pemkab, merupakan turunan Raperda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jombang. “Yakni LP2B dan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (Ripparda),” ujarnya kemarin.

Sedangkan satu turunan Perda Nomor 10 Tahun 2021 lain, yakni tentang renca-

likan usaha, kesehatan, keikutsertaan dalam program perlindungan sosial serta kepemilikan aset “Hasil dari kegiatan ini adalah basis data seluruh penduduk yang terdiri atas

profil, kondisi sosial, kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang nantinya akan dihubungkan dengan basis data lainnya sebagai dasar dari program perlindungan sosial dan pem-

Dikarenakan Perda RTRW sudah disahkan, saat ini difokuskan untuk membahas Perda LP2B. Dua raperda itu bahkan bersifat urgent untuk dilakukan pembahasan segera. Seperti Perda LP2B, untuk melindungi lahan pertanian. “Karena sekarang banyak lahan pertanian yang tergerus pembangunan baik industri atau untuk perumahan,” tegas Agung.

Ketua Bapemperda Muhamad Muhaimin mengatakan, untuk pembahasan Propemperda 2023

berdayaan masyarakat,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pendataan regsosek di Kota Mojokerto sudah mencapai 30 persen dari 18 kelurahan. (war/epe)

masih belum final. Terutama usulan raperda inisitaif. “Untuk yang partisipatis sudah final ada empat raperda dan tiga raperda kumulatif terkait dengan APBD,” tuturnya. Politisi PKB ini juga masih belum bisa memastikan dewan mengusulkan berapa raperda yang akan dimasukkan dalam Propemperda 2023 nantinya. “Nanti kami akan beri surat edaran ke alat kelengkapan dewan, komisi, dan fraksi karena sesuai tata tertib dapat mengusulkan,” ungkapnya. (wan/war/epe)

na pembangunan industri Jombang sudah disahkan tahun ini. “Memang Perda LP2B sempat dimasukkan Propemperda 2020 tapi batal dibahas karena perda ini mengacu pada Perda RTRW. Sedangkan Perda RTRW baru disahkan pada 2021,” katanya beberkan alasan batalnya pembahasan.

Sanca Pemakan Ayam Warga Ditangkap

Abdul Majid Nindyagung

Berkas Perkara Penistaan Agama P-21

Kejari Gresik Tunggu Pelimpahan Tahap 2

Gresik, Memorandum

Perkara penistaan agama yang menyeret nama anggota

DPRD Gresik bakal segera digelar di meja persidangan. Hal ini menyusul berkas perkara yang akhirnya dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.

Seperti diketahui, ada empat tersangka dalam perkara yang menghebohkan masyarakat tersebut. Yakni anggota DPRD Gresik Nur Hudi Didin Arianto, Arif Saifullah, Saiful Arif, dan Sutrisna alias Krisna. Berkas perkara dinyatakan P-21 setelah melalui proses yang cukup panjang, lebih dari empat bulan.

Setelah dinyatakan P-21, perkara yang dipicu pembuatan konten perkawinanan manusia dengan kambing itu akan segera dilimpahkan tahap 2. Yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik satreskrim Polres Gresik ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Gresik.  Kasi Pidum Kejari Gresik Ludy Himawan, membenarkan progres berkas perkara. “Tim JPU dari Kejari Gresik telah menyatakan berkas perkara penistaan agama, sudah dinyatakan sempurna atau P-21,”

terangnya, Rabu (26/10).

Ditambahkan Ludy, berkas telah diperiksa dan sempat dikembalikan ke penyidik Polres Gresik atas petunjuk JPU untuk dilengkapi. Setelah beberapa kali dikembalikan, akhirnya tim jaksa menyatakan berkas sempurna dan siap disidangkan.

“Selanjutnya, kami menunggu dari penyidik Polres Gresik untuk pelimpahan tahap dua yakni penyerahan tersangka dan barang bukti,” jelasnya.

Seperti diberitakan, di Pesanggrahan Keramat Ki Ageng, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, milik tersangka Nur Hudi Didin Ariyanto yang juga anggota Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Gresik, diadakan pernikahan antara seorang pria dengan seekor domba betina pada 5 Juni 2022. Rekaman pernikahan itu akhirnya viral di media sosial. (and/har/epe)

Komitmen

Gresik, Memorandum

Bojonegoro, Memorandum

Mendekati akhir tahun, pengerjaan revitalisasi trotoar di pinggir jalan protokol di kawasan terus dikebut. Pemkab sejak 2021 hingga 2022 merancang perbaikan trotoar di 19 titik. Untuk 2023, ada enam titik.

Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Iwan Maulana menjelaskan, rencana enam titik tahun depan di antaranya di Jalan Teuku Umar, Jalan Basuki Rahmat, Jalan KH Hasyim Ashari, Jalan Pemuda, Jalan Pahlawan, dan Jalan Dr Cipto.

“Untuk pengerjaan di 2022 sebanyak 12 titik akan dikebut pengerjaannya. Target akhir tahun ini tuntas,” ujar Iwan.  Untuk titik trotoar tahun ini, antara lain Jalan MH Thamrin (timur dan barat), Jalan KH Mansyur, Jalan Teuku Umar, Jalan Dr Cipto, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Untung Suropati, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Panglima Polim, dan trotoar Pasar Kota (utara dan barat).

Tentunya, lanjut dia, revitalisasi trotoar tak lepas dari pengerjaan drainase sebagai upaya penanganan dan pengendalian banjir. Setelah saluran drainase dibersihkan, Iwan juga mengimbau perlu upaya bersama untuk menjaga kebersihan saluran drainase. Data DPKPCK, ada 213 pengerjaan revitalisasi drainase di 2022. Sementara 142 diantaranya pengerjaan telah 100 persen. (top/har/epe)

DPRD Gresik menunjukkan komitmennya dalam mengawal tenaga kerja lokal. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Regulasi ini mendorong tenaga kerja lokal bekerja di daerah sendiri, dalam sidang paripurna, Senin (24/10).

Seiring telah turunnya hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur dan selesainya penyelarasan antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD bersama Pemkab Gresik.

Ketua Bapemperda DPRD Gresik Khoirul Huda dalam laporannya, menyebutkan legislatif sudah melaksanakan rapat penyelarasan bersama Bagian Hukum Setda Gresik. Di mana Pemkab Gresik sesuai hasil fasilitasi diminta melakukan revisi/

perbaikan sesuai rekomendasi pemerintah provinsi.

“Penyesuaian/penyelarasan materi Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dengan materi Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya. Serta fokus penyusunan pedoman teknis pelaksanaan penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Gresik,” jelas politisi PPP tersebut, kemarin.

Selain Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, pihaknya juga mengesahkan dua perda lain. Yakni Perda Penyelenggaraan Kearsipan dan Perda tentang Perubahan atas Perda 18 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Di sisi lain usai penetapan tersebut, pemkab bakal segera menyusun perbup sebagai pedoman teknis pelaksanaan perda penyelenggaraan ketenagakerjaan. Utamanya mengatur

Gresik, Memorandum Realisasi investasi di Kabupaten Gresik menunjukkan tren positif. Kalender 2022 belum selesai, target investasi yang dicanangkan pemerintah pusat sebesar Rp 18 triliun sudah terlampaui. Mayoritas didominasi penanaman modal asing (PMA).

Kepala Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Gresik Reza Pahlevi menjelaskan, iklim investasi tahun ini berjalan baik. Hingga triwulan III, pihaknya sudah mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 20,7 triliun. Atau Rp 2,7 triliun melebihi target. “Alhamdulillah realisasi

teknis pelaksanaan kebijakan atas pemenuhan tenaga kerja lokal. Mulai dari koordinasi penempatan hingga fasilitasi calon tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kompetensi dan

Biang Banjir, TNI Bantu Warga

Perbaiki Tanggul Jebol

Gresik, Memorandum Tanggul jebol sepanjang 30 meter di Desa Cermen, Kecamatan Kedamean telah memicu banjir luapan Kali Lamong yang merendam ratusan rumah warga. Kemarin, tanggul tersebut mulai diperbaiki. Prajurit TNI dari Kodim 0817/Gresik dikerahkan membantu warga melakukan perbaikan.

Mereka melaksanakan karya bakti pembenahan tanggul yang jebol. “Personel TNI yangg terlibat kegiatan berasal dari koramil jajaran. Pembenahan dilakukan dengan pemasangan batang bambu sebagai tiang yang ditancapkan dengam menggunakan excavator milik Dinas PUTR Gresik,” kata Dandim 0817 Letkol Inf Ahmad Saleh Rahanar.

Tiang bambu tersebut kemudian dilapisi gedek bambu serta terpal untuk pelindung agar urukan tanah tidak gampang jatuh. “Kegiatan dilaksanakan sampai selesai, dan diperkirakan untuk tanggul hari ini sudah tertutup semua dan tinggal pemadatan,” tandas perwira menengah TNI dengan dua melati di pundak tersebut.

Selain membantu masyarakat memperbaiki tanggul yang jebol, anggota Kodim 0817 membantu menyalurkan bantuan sembako korban banjir Cermen. Sekaligus membantu masyarakat membersihkan rumah pasca bencana banjir yang menerjang pada 24 Oktober 2022 itu. Banjir sendiri telah surut. Warga lantas gotong royong membersihkan permukiman. (and/har/epe)

Personel Kodim 0817/Gresik membantu perbaikan tanggul jebol di Desa Cermen.

investasi di Kabupaten Gresik dari target Rp 18 triliun tahun

keterampilan kerja. “Kewajiban perusahaan untuk mengisi lowongan pekerjaanya paling sedikit 50 persen berasal dari tenaga kerja lokal juga harus disokong dengan

2022, triwulan ketiga sudah Rp 20,7 triliun. Masih ada triwulan terakhir,” katanya kemarin.

Pihaknya optimis masih ada penambahan lagi. Sebab perusahaan terus mengisi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Sebelumnya, Reza menyebut bahwa triwulan ketiga tahun 2022 realisasi investasi sebesar Rp 17 triliun. Ternyata itu hanya dari PMA saja. “Hitungan meleset, karena kemarin untuk PMDN (penanaman modal dalam negeri) memang belum dimasukkan,” imbuh mantan Kabag Humas Pemkab Gresik tersebut.

Ke depan pihaknya bakal

kebijakan bahwa Pemkab Gresik punya kewajiban memfasilitasi peningkatan kompetensi dan keterampilan kerja warga kita,” kata Bupati Fandi Akhmad Yani. (adv/and/har/epe)

terus mendorong perusahaan untuk mengupdate LKPM. Sebab itulah yang menjadi patokan realisasi investasi. “Penanaman modal itu tidak hanya mendirikan pabrik baru, tapi belanja modal juga termasuk. Misalnya sebuah perusahaan membeli mesin-mesin baru, itu juga masuk dalam LKPM,” tandasnya.

Dengan capaian tersebut, sejauh ini Kabupaten Gresik bertengger di peringkat pertama capaian realisasi investasi tertinggi di Jawa Timur. Menurutnya, capaian ini menjadi pertanda bahwa Gresik menjadi daerah ramah investasi. Serta layanan investasi berjalan optimal. (and/har/epe)

Gresik, Memorandum

Upaya menekan angka stunting di Kota Pudak terus digalakkan. Rabu (26/10), Pemkab Gresik bersama ratusan pelajar dari UPT SMPN 1 Gresik menggelorakan kampanye Gerakan Nasional Aksi Bergizi di Gedung Wahana Ekspresi Pusponegoro (WEP). Tujuannya menciptakan generasi anti stunting

Wakil Bupati (Wabup) Aminatun mengatakan, di Kota Pudak masih kerap ditemui kasus stunting pada anak-anak berumur di bawah 18 tahun. Untuk itulah perlu adanya pengendalian dan keikutsertaan

generasi muda dalam menurunkan angka stunting

“Di Kabupaten Gresik ini dari 100 anak yang berumur di bawah 18 tahun, 23 anak di antaranya terkena stunting Oleh karena itu harus diturunkan angkanya.Yang sekarang 24 persen menjadi 14 persen atau bahkan di bawahnya,” tegas wabup di hadapan ratusan siswa.

Stunting merupakan gejala kurang gizi atau gagal tumbuh yang dialami oleh anak-anak di bawah 18 tahun. Umumnya terjadi pada anak balita (di bawah lima tahun). Hal ini bisa disebabkan oleh orang tua yang masih muda atau fisiknya tidak sehat saat

kehamilan. Atau asupan nutrisi yang diterima tidak maksimal.

Melalui Gerakan Nasional Aksi Bergizi yang diinisiasi Kementerian Kesehatan secara serentak se-Indonesia ini, menargetkan 1.028 sekolah dengan estimasi peserta 1.395.000 orang untuk bersama-sama minum tablet tambah darah. Selain itu, mereka diajak ikut serta mengkampanyekan gaya hidup sehat.

“Jangan lupa, informasi stunting ini harus kalian sampaikan ke seluruh masyarakat terutama tetangga-tetangga kalian. Mulai sekarang harus membiasakan gaya hidup sehat dengan makan makanan bergizi,

berolahraga, minum vitamin dan tablet penambah darah,” tambah Bu Min, sapaan akrabnya.

Bu Min juga mengatakan, dalam pendistribusian tablet tambah darah, tidak akan berhenti di sini. Nantinya, seluruh lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren akan diberikan tablet tambah darah, khususnya kepada para perempuan. (and/har/epe)

Keempat tersangka di Rutan Mapolres Gresik.

Tetapkan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Rapat pengesahan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan beberapa waktu lalu.