memorandum.co.id












memorandum.co.id
Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk terus mendorong upaya peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia-Amerika Serikat, serta komitmen terus mendorong peningkatan tataran
global saat ini, Di mana semua negara harus mengedepankan kerja sama yang lebih erat di dalam menciptakan keseimbangan, kemakmuran, dan pembangunan yang berkeadilan, terutama di kawasan Indo-Pacific.
“Menindaklanjuti apa yang sudah disepakati pada IPEF Ministerial Meeting di Los Angeles beberapa waktu lalu, Pemerintah Indonesia menyampaikan kesiapan dan menegaskan komitmennya untuk mengikuti selu-
ruh Pilar IPEF,” ujar Menko Airlangga. Hal tersebut disambut positif oleh Ambassador Tai dan menyampaikan terima kasih serta apresiasi yang tinggi atas engagement dan keterlibatan Indonesia yang serius dan terbuka guna mendorong hasil konkret dari kerjasama di IPEF.
Dengan kerangka kerja sama ini, harapan Airlangga, seluruh negara di kawasan Indo-Pacific bisa tumbuh bersama dan menjadi lebih kuat. IPEF akan mengedepankan konektivitas dan integrasi ekonomi berbasis luas yang tangguh, di kawasan Indo-Pasifik.
Dalam kesempatan ini juga dibahas mengenai peluang kerja sama Indonesia-Amerika Serikat di sektor industri, khususnya yang terkait dengan industri Semikonduktor, dan juga perkembangan penyelesaian beberapa isu sengketa perdagangan Indonesia-Amerika Serikat di WTO (DS 478). Juga dibahas perlunya tetap mendorong skema kerja sama bilate-
ral Indonesia – AS dan juga kesepakatan agar Indonesia tetap mendapatkan fasilitas GSP dari Amerika Serikat.
Dari sisi perdagangan, nilai perdagangan Indonesia-Amerika Serikat pada 2021 tercatat sebesar USD37.04 miliar lebih besar jika dibandingkan pada 2020 sebelumnya yang sebe-
sar USD27.20 miliar. Pada periode Januari hingga Juli 2022, nilai perdagangan sebesar USD23.95 miliar atau meningkat 21,94 persen dari periode yang sama setahun sebelumnya yang sebesar USD19.64 miliar.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga kembali menyampaikan
perlunya dukungan Amerika Serikat pada pelaksanaan KTT G20 di November 2022 agar tercapai konsensus dalam Leaders’ Declaration. Ambassador Tai menyampaikan, konsensus di G20 sangatlah penting walau saat ini pertemuan KTT G20 berlangsung pada saat sulit karena pengaruh dinamika geopolitik global. Keduanya bersepakat, sebaiknya G20 lebih fokus ke solusi masalah-masalah ekonomi dan keuangan dunia dan tidak mengedepankan permasalahan geopolitik.
Ambasador Tai juga menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia yang mengambil tanggung jawab besar dalam kepemimpinan pada Presiden G20 Tahun 2022. Berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, diharapkan akan menjadi oportuniti dan peluang dalam membangun kerjasama multilateral yang lebih baik, dan mampu berkontribusi besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan global. (asw/nov)
Maling apes itu, dialami Misbahul (20), warga Jalan Simokerto. Bahkan, ia masih dirawat di RSUD dr Soetomo karena terluka parah di kepala, wajah, dan sekujur tubuhnya. Sedangkan kedua temannya lolos warga ditetapkan pencarian orang (DPO). Sementara itu, sekuriMemorandum pencuri menyatroni Stasiun Kota Jalan Pecindilan 66, Rabu (21/9) sekitar pukul 21.30. Sialnya, satu dari tiga terduga pelaku berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan massa.
Surabaya, Memorandum
Edhi Susanto dan istrinya, Feni Talim, dua oknum notaris pidana
penjara. menyatakan
(bukan nama sebenarnya) terpaku memandangi layar HP-nya. Sudah tiga hari pesan itu tersimpan di memori. Ada yang mengganjal hatinya terkait pesan WA tadi. WA dari Perempuan yang
Sidoarjo, Memorandum
Teka-teki siapa pelaku kekerasan fisik terhadap MTF (17 tahun), pemuda asal Sulawesi Selatan yang merupakan murid sekolah Insan Cendekia Mandiri (ICM), Sarirogo, Sidoarjo, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, terungkap.Disampaikan Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan, pelaku pengeroyokan hingga mengakibatkan meninggalnya murid di sekolah tersebut
adalah rekan korban. Mereka adalah SJ (17 tahun) asal Gresik, MM (18 tahun) asal Yogyakarta dan MKM (17 tahun) asal Tulungagung. Ketiganya kesal terhadap korban karena tidak mengakui perbuatannya, yakni diduga mengambil uang yang hilang di asrama sekolah.“Dari keterangan salah satu pelaku, sempat mengetahui perbuatan yang dilakukan korban dan sudah melaporkannya ke pihak pengurus sekolah namun terlalu lambat mer-
espon. Sehingga membuat ketiga pelaku kesal lalu mengajak ngobrol korban, hingga terjadilah perselisihan berupa kekerasan fisik yang menyebabkan korban meninggal dunia,” jelas Kapolresta Kusumo Wahyu Bintoro, Selasa (20/9).
Pada saat kejadian tersebut, Senin (12/9/2022) malam, korban yang tak sadarkan diri oleh petugas kesehatan sekolah dibawa ke RSUD Sidoarjo untuk mendapatkan tindakan medis, dengan menjalani operasi pada kepala bagian belakang.Selanjutnya pada Selasa (13/9) sekitar pukul 16.00, korban dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini dilaporkan oleh kakak korban ke Polresta Sidoarjo.
“Sesuai dengan hasil visum meninggalnya korban disebabkan karena pendarahan pada otak. Luka tersebut disebabkan karena kekerasan tumpul atau kerusakan organ vital bagian otak,” terang Kusumo Wahyu Bintoro. (bwo/jok/mik)
Sidoarjo, Memorandum
Perampokan uang sebesar Rp 30 juta di sebuah minimarket di Jalan Raya Pulungan, Sedati, Sidoarjo, dengan menodongkan pistol pada kasir yang sempat meresahkan warga, diungkap.
beraksi di Sidoarjo, tak berkutik saat diringkus di kosannya daerah Sidotopo, Kenjeran, Surabaya.Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro mengungkapkan, aksi yang sempat meresahkan ini, jajarannya tak butuh waktu lama untuk men-
gungkapnya.“Aksipertama pelaku di SPBU Jenggolo beberapa waktu lalu dan merampas uang petugas SPBU senilai Rp 600 ribu. Kemudian yang terbaru dia beraksi di minimarket Sedati,” jelas Kapolresta Kusumo, nakanPelakukemarin.inimenggu-pistolmainanun-
tuk menakuti para korbannya. Terduga pelaku ini juga sempat melakukan aksinya di Surabaya. “Kalau untuk senjatanya, itu palsu. Senjatanya merupakan miniatur pistol yang fungsinya sebagai korek api. Sekarang pelaku masih dikembangkan di Surabaya,” pungkasnya. (jok/mik)
Petugas menginterogasi terduga pelaku perampokan. Dianiaya Teman hingga Tewas Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro menunjukkan barang bukti. Murid Jadi TersangkaWarga yang bermukim di Jalan Kedurus 1 hingga Kedurus 1A, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, mengeluhkan keberadaan kelab malam dan rumah karaoke Alexa. Pasalnya, tempat usaha resto dan diskotek itu menimbulkan suara bising sehingga membuat warga tak bisa tidur dengan nyenyak.
Hendro, ketua RT 2/RW 1 Kedurus mengatakan, wilayah yang paling terdampak suara bising Alexa ada di RT 2 dan RT 5. Sebab paling dekat dengan bangunan. Kondisi ini dikeluhkan warga sejak Januari 2022. Dan sampai saat ini, kelab malam Alexa masih menimbulkan kebisingan dan mengganggu ketenteraman kampung.
“Jadi ketika malam orang mau tidur itu terdengar suara dentuman musik. Dum, dum, dum, begitu. Kencang sekali. Bahkan dentumannya itu bisa menggetarkan jendela rumah milik warga yang
ada di gang,” kata Hendro saat hearing di Komisi D DPRD Surabaya, Kamis (22/9).
Selain kebisingan, juga timbul masalah sosial. Seperti, kerap terjadi perkelahian di kampung, parkir liar di rumah warga, muntah hingga kencing sembarangan. Dan tak jarang, gang Kedurus 1 menjadi saksi sepasang suami-istri terlibat
“Selaincekcok.masalah bising, adanya masalah sosial yang timbul juga sangat mengganggumi-istrasalah
KETUA Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menegaskan, permasalahan antara warga Kedurus dengan pihak Alexa telah diakomodir. Tuntutan warga hanya satu. Yakni, tak ada suara bising yang dapat mengganggu ketenteraman warga. Karena itu, disepakati dalam 3 pekan, kelab malam Alexa harus menuntaskan tuntutan warga.
“Ada 9 poin kesepakatan seperti yang tertuang dalam rapat audiensi di Kelurahan Kedurus. Keseluruhan poin kesepakatan tersebut harus ditindaklanjuti dengan deadline waktu 3 pekan,” tegas
Komisi D DPRD Surabaya Siti Maryam menambahkan bahwa keberadaan Alexa diakuinya memang sangat meresahkan warga sekitar. Kebetulan, kediaman politisi PDI-P ini ada di
Sinergitas dengan media terus dijalin Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad). Salah satunya dengan acara sarasehan Pusterad dengan Media Massa TA 2022 di Hotel Kimaya, Jakarta Barat, Kamis (22/9). Dengan acara tersebut, diharapkan kerja sama yang baik dengan media terus dipelihara.
seberang Alexa. Terpisah Jalan Raya Mastrip. Karena itu, dia memahami perasaan warga yang marah atas suara bising yang ditimbulkan Alexa.
“Saya tidak bisa membayangkan. Rumah saya saja yang tepat berada di seberang Alexa itu masih terdengar, bagaimana dengan yang berhimpitan persis. Kasihan. Bahkan ada warga yang sampai jual rumah terus pindah,” tutur Maryam. Dia berharap, masalah ter-
sebut dapat segera tersolusi. Pihak Alexa diminta lebih serius dalam memperbaiki peredam suara. Dan tak kalah penting, ganti rugi terhadap jendela hingga atap rumah yang rusak harus“Sayadilakukan.jugaminta kepada satpol PP dan polisi untuk rutin patroli mulai pukul 00.00. Sebab rawan terjadi aksi tawuran. Khususnya jam-jam menjelang tutup, karena itu puncaknya mabuk,” tandasnya. (bin/ono)
Danpusterad Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa dalam sarasehan yang berlangsung di Hotel Kimaya, Jakarta Barat, mengatakan bahwa, kebersamaan dan silaturahmi antara teritorial dan awak media harus terus ditingkatkan.
“TNI perlu melakukan itu (kerja sama) dengan awak media karena peran madia massa sebagai sarana misi pembangunan nasional,” ujar Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa dalam sambutannya di acara sarasehan yang mengambil tema “Membangun Sinergitas Insan Teritorial dengan Media Massa Guna Mewujudkan Opini yang Sehat”.
MayjenTNITeguh Muji Angkasa menambahkan, berita media harus dari sumber tepercaya.
“Bukan opini dan bukan cipta kondisi tapi fakta. Sampaikan kepada publik. Sehingga masyarakat betul-betul menerima bukan karena
Pencairan beasiswa Pemuda Tangguh yang berkepanjangan hingga belum direalisasi oleh pemerintah kota Surabaya, terus mendapat sorotan dari Komisi
D DPRD Surabaya. Komisi yang membidangi masalah sosial, kesehatan, serta pendidikan tersebut mendesak agar pemkot tak menunggu lama mengingat beasiswa itu juga sangat dinanti oleh siswa calon
Ketuapenerimanya.KomisiDKhusnul Khotimah menegaskan jika proses beasiswa ini sudah cukup lama. Sementara, peserta yang dinyatakan lolos sudah melakukan daftar ulang untuk verifikasi pada gelombang pertama. “Kami dari komisi D mendesak pemkot untuk segera mencairkan beasiswa tersebut. Kalau bisa bulan ini sudah tuntas,”
ungkap politisi PDI-P ini.
Berdasar informasi yang dihimpun, pada gelombang pertama pendaftaran beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya terdapat sekitar 5 ribu yang mendaftar. Dari jumlah itu, yang dinyatakan lolos sebanyak 1.421 siswa.
Kemudian setelah dilakukan daftar ulang untuk verifikasi data di Gelanggang Remaja Surabaya, yang mengikuti sebanyak 900-an pendaftar. Ia menyebutkan, target penerima beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya tahun 2022 ini sebanyak 13.415 siswa.
“Jika melihat jumlah pendaftar gelombang pertama dan kedua, sepertinya sulit terpenuhi. Sehingga Komisi D DPRD Surabaya akan melakukan evaluasi,” ujarnya. Ia menyampaikan, pendaftaran gelombang kedua ditutup pada 7
September 2022, dengan jumlah pendaftar sebanyak 2.513 pelajar. Jumlah itu belum dilakukan verifikasi, sehingga jumlahnya bisa berkurang.“Informasi yang saya dapat, untuk gelombang kedua ini masa pendaftarannya diperpanjang lagi hingga 14 September. Dengan begitu jumlah pendaftarnya akan semakin banyak,” ungkapnya. Ia pun berharap, melalui beasiswa ini pemkot mampu melakukan sosialisasi yang lebih masif lagi.
“Saya berharap program beasiswa ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para siswa SMA/SMK/MA dan sederajat,” tuturnya. Lebih dari itu Khusnul meminta agar pelajar yang dinyatakan lolos menerima beasiswa diumumkan secara terbuka. (*/yok/ono)
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah.
Rapat dengar pendapat masalah kebisingan Komisi Surabaya. Sistem Manajemen Anti Penyuapan akan membuat usaha PLN menjadi lebih lincah, lebih efektif dan lebih optimal dalam menjalankan aspirasi lain. Sesuai arahan Direktur Utama, Darmawan Prasodjo, pada Hari Antikorupsi Sedunia Desember 2021, menyatakan secara publik bahwa sejalan dengan upaya pencegahan terjadinya konflik kepentingan, maka semua personel PLN dan mitra bisnis harus menerapkan 4 NO’s yaitu No Bribery (hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan), No Kickback (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya), No Gift (hindari/menolak
direkayasa dan memang itu yang terjadi,” urai Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa. Sementara itu, dalam kegiatan ini, pihak Pusterad menghadirkan tiga narasumber.
Yaitu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo
penerimaan/ pemberian hadiah atau gratifikasi berkomitmen yang sama dalam menjalankannya.
Tim Kepatuhan PLN UIP JBTB juga menyampaikan secara mendalam pemahaman serta dasar yang digunakan dalam penanaman budaya integritas ini.
General Manager PLN UIP JBTB, Muhammad Ramadhansyah menyatakan, giat ini merupakan agenda tahunan yang pasti dilaksanakan setidaknya dua kali dalam satu tahun dan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan kepahaman antara PLN dan Mitra kerja sehingga tercipta iklim kerja yang baik dan jauh dari tindak yang berlawanan dengan SNI ISO 37001:2016.
“PLN dan Mitra Kerja harus bersama-sama bersinergi dalam melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari. Diharapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini tumbuh menjadi Budaya Integritas yang mengakar dalam setiap insan. Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi PLN. Memerangi tindak korupsi, bukan hanya dengan penindakan namun juga dilakukan pencegahan yang dapat dilakukan dengan membangun sistem tata kelola yang lebih baik. Pelaksanaannyapun harus konsisten sehingga ini menjadi budaya yang turun temurun untuk dikembangkan baik di tubuh PLN maupun di Mitra Kerja,” ucapnya. (*/day/ono)
Usman Kansong, Sekjen SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Mohammad Nasir, dan Staf Ahli Bidang SDM dan Teknologi Kemenko Polhukam Mayjen TNI Burlian Sjafei Macan. Danpusterad Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa dan pejabat utama Pusterad bersama perwakilan wartawan Kodam V/Brawijaya. MEMORANDUM/FERRYFOTO: PLN menyelenggarakan giat Collective Action dengan mitra kerja untuk bersinergi menciptakan pemahaman mengenai sistem manajemen anti penyuapan. Surabaya, Memorandum Bersambung halaman Bersambung halaman SarasehanDPD RI mengusulkan evaluasi pelaksanaan penjabat (Pj) kepala daerah. Hal ini setelah jajaran pimpinan Panitia Perancang Undang Undang (PPUU)
DPD RI melakukan kunjungan kerja untuk menginventarisasi usul Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2023 untuk wilayah Jawa Timur.
Wakil Ketua PPUU DPD RI, Muhammad Afnan Hadikusumo mengatakan, saat itu DPD RI tidak diikutkan dalam pembahasan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Seperti terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Ia menyebutkan, pengangkatan penjabat (pj) Plt kepala daerah dari sisi legitimasi politik itu lemah. “Maka menimbulkan persoalan, dimana Pj, Pjs, plt tidak boleh melakukan kebijakan yang strategis. Ini persoalan disaat butuh kebijakan strategis,” kata Muhammad Afnan Hadikusumo.AfnanHadikusumo asal dapil Jogjakarta ini menyebutkan, dirinya memerima banyak masukan dari kabupaten/
kota di AfnanJatim.Hadikusumo menambahkan, usulan dari pemerintah daerah akan disampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI. Menjadi kendala proses pembahasan revisi undang-undang memerlukan waktu panjang. Karena tidak bisa diselesaikan dalam waktu dua atau tiga bulan.
“Pengalaman kami revisi undang-undang bisa satu tahun lebih. Apalagi saat ini sudah mendekati Pemilu,” uraiAfnandia. Hadikusumo menerima beberapa masalah yang muncul dan dibahas. Karen masa jabatan kepala daerah bisa kurang dari lima tahun. Dimana nanti jelang Pilkada serentak akan ada banyak sekali kepala daerah yang habis masa jabatannya dan diisi oleh seorang penjabat. Di Jatim akan ada 18 daerah yang
akan melakukan pemilihan kepala daerah. Masa satu daerah dipimpin oleh Pj hingga ada kepala daerah baru rentangnya cukup lama.
Karena itu, permintaan undang-undang harus ditinjau ulang, karena dengan penunjukan Pj dengan rentang waktu yang cukup lama menjadi permasalahan tersendiri. Apalagi kewenangan Pj terbatas oleh aturan, tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan dan keputusan strategis.
“Memang kita waktu itu tidak diikutsertakan saat membahas undang undang tentang pemilihan kepala daerah. Nah, ini masukan dari daerah dimana sangat dirasakan di daerah bahwa pengangkatan pjs plt kepala daerah itu dari sisi legitimasi politi lemah,” ucapnya.(day/ono)
kenyamanan, keamanan, dan ketertiban di kampung. Warga sangat ketakutan bila terjadi perkelahian. Dan itu tidak sekali saja terjadi, tetapi sering,”
Sedangkanurainya.Suhartini, warga yang bermukim persis di belakang bangunan Alexa merasa sangat terganggu. Setiap malam, dentuman musik menggema keras. Bahkan, kaca jendela rumah miliknya sampai pecah. Dirinya pun mendesak agar suasana kampung dikembalikan sedia kala. Tidak ada suara bising diskotik. Bila tidak, maka warga meminta Alexa untuk ditutup total.
“Yang terpenting bagi kami ini bisa tidur dengan nyenyak. Bayangkan kalau ada keluarga kami yang sakit. Benar-benar zalim Alexa ini,” tutur perempuan sepuh ini.
Diketahui, sebelum mengadu ke dewan, warga telah bertemu sebanyak 10 kali dengan pihak Alexa. Kelurahan Ke-
durus turut andil dalam proses audiensi. Namun begitu, tidak pernah tersolusi. Alexa masih menimbulkan suara bising di kampung Kedurus 1 dan 1A. Hal ini semakin membuat warga resah.
Pertemuan terakhir terjadi pada 22 Juni 2022 di Pendopo Kelurahan Kedurus. Ada 9 poin kesepakatan. 8 poin sudah dipenuhi, akan tetapi satu poin tentang mengatasi kebisingan belum menemui titik temu. Permintaan warga satu, tidak ada suara bising yang ditimbulkan dari SementaraAlexa.itu, Nurdin selaku Humas Alexa menjelaskan bahwa pihaknya sedang berupaya mengatasi suara bising yang ditimbulkan. Peredam suara terus diperbaiki. Upaya terbaru, pekan ini pihaknya akan kembali melakukan perbaikan.“Berdasarkan hasil rapat atau notulensi di kelurahan, kita sudah memberikan semua yang diminta oleh warga.
Tapi memang untuk kebisingan suara masih belum teratasi. Makanya, peredam ini terus kita perbaiki. Daya redam bahkan sudah kita lapisi tiga kali. Bahkan malam ini, juga akan kita lakukan perbaikan kembali,” terang Nurdin. Adapun yang sudah diintervensi oleh Alexa di antaranya seperti pemasangan portal dan pagar di depan Gang Kedurus 1, pemasangan CCTV di sekitar gang, pemasangan penerangan jalan, perbaikan pos kampling, menyediakan sekuriti untuk menjaga portal, dan menyediakan toilet portable.
“Untuk jam operasional, sesuai kesepakatan bersama warga dan mengacu pada Perda, maka kita buka hanya sampai pukul 02.00. Selain itu, kita juga berinisiatif memberikan bantuan materiil Rp 500 ribu per KK. Itu yang kita usulkan. Nantinya kita berikan ke-11 keluarga yang terdampak,” papar Nurdin. (bin/ono)
Usman Kansong mengatakan, literasi informasi dan media sangat penting. Sebab di Indonesia hanya 32 persen yang memiliki ‘information hygiene’ yang baik.
“Sehingga literasi informasi dan media juga literasi sains sebagai usaha prioritas untuk menangani disinformasi,” jelasnya. Tambah Usman, tren berita hoax pada 2018-2022, lanjut Usman, modal
penting bagi media adalah bagaimana menampilkan berita-berita NKRI kita, karena media ini dipercayai masyarakat.
“Sarasehan yang digelar Pusterad ini sangatlah tepat dan benar. Mengingat media ini sangat dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya.Sedangkan Sekjen SMSI Mohammad Nasir menambahkan, bahwa selaras de-
ngan perjuangan melaksanakanNKRIkode etik jurnalistik mendukung“WartawanNKRI.Indonesia dalam membuat berita tidak boleh diskriminatif, memecah belah, bohong, dan menjunjung tinggi kebersamaan. Dukungan pemberitaan berita-berita yang memberikan semangat,” ujarnya. (fer/ono)
BangunPemerintah Desa (Pemdes) Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, melaksanakan rapat pleno PKK di tingkat desa, Kamis (22/9). Dalam rapat ini pihak pemdes menekankan akan pentingnya penurunan dan pencegahan stunting di desa
“Kegiatansetempat.ini
juga membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di desa, khususnya stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di desa,” kata Kepala Desa Pelem Ali Sukron. Acara yang dihadiri Camat Pare, Kepala Desa (Kades) Pelem, Pendamping Desa, Ketua
Perkara korupsi ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya atas nama terpidana Krisna Setiawan dan Sunartis yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).
“Tersangka M dan AG dilakukan penahanan di Rutan Kediri selama 20 hari ke depan. Secepatnya akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan,” Ujar Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Roni.
Menurut Roni, penahan terhadap tersangka M berdasarkan Surat Perintah Penahanan tahap Penyidikan Nomor : Print - 23/M.5.45/Fd.1/09/2022 tanggal 22 September 2022 dan Tersangka AG sebagaimana Surat Perintah Penahanan tahap Penyidikan Nomor: Print - 22 /M.5.45/Fd.1/09/2022 tanggal 22 September
Kediri, Memorandum
Dua pengendara dan seorang penumpang motor mengalami luka-luka usai kecelakaan lalu lintas di jalan Desa Kedungmalang, Kecamatan Papar, Rabu (21/9). Kecelakaan tersebut melibatkan motor Yamaha Vixion AG 5018 EBN dengan Honda CBR AG 3678 VBN.
2022 atas perkara Dugaan Penyimpangan Penggunaan atau Pengelolaan Anggaran di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik TA 2019.
“Perbuatan kedua tersangka M dan AG telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri lebih kurang Rp 1.183.336.472,73,” terang Roni
Nilai tersebut, lanjut Roni, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019 No. 700/299/418.11/2021, tanggal 12 Oktober 2021. (kal/mon/lis)
paikan kepada masyarakat yang mengikuti rapat, seperti kepada ibu dan bapak untuk mengatasi stunting ini,” ujarnya.
Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penurunan stunting yakni PMT untuk ibu hamil yang terbatas, sarana prasarana, kedatangan balita yang kurang, SDM kader Posyandu/BKB kurang, insentif kader yang minim, penyuluhan posyandu, gizi buruk, penguatan kapasitas posyandu kader.
“Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan wajib menjadi kegiatan Prioritas di 2023,” pungkasnya. (kal/mon/lis)
Kanitgakkum Satlantas Polres Kediri Ipda Heru Prasetyo dikonfirmasi menjelaskan, jika insiden tersebut berawal ketika motor Honda CBR AG 3678 VBN berjalan dari timur ke barat. Sedangkan motor Yamaha Vixion AG 5018 EBN berjalan dari barat ke timur.
“Saat di lokasi, motor Yamaha Vixion AG 5018 EBN berjalan terlalu ke kanan bertabrakan dengan Honda CBR AG 3678 VBN, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas,” katanya, Kamis (22/9).
Adapun pengendara motor Honda CBR AG 3678 VBN bernama Joko Sutrisno warga Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, mengalami luka bengkak di kepala. Sedangkan Nur Rohman, pengendara Yamaha Vixion AG 5018 EBN luka robek di kaki kiri.
Terakhir, Arik Santoso, penumpang motor Yamaha Vixion AG 5018 EBN, warga Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, luka bengkak di kaki kiri. “Ketiganya dilarikan ke RSKK Pare,” imbuh Heru. (kal/mon/lis)
Kediri, Kediri memastikan mulai menutup dan membangun Jembatan Bandar Ngalim (JBN) pada 25 September 2022 hingga 25 Oktober 2023. Pembangunan jembatan selama setahun itu menghubungkan masyarakat timur dan barat sungai.
Proses penutupan dan pembangunan Jembatan Bandar Ngalim disampaikan dalam keterangan pers oleh Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang akrab disapa Mas Abu didampingi Sekkota Kediri, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala OPD Kota Kediri dan Kepala Dinas PUPR Kota Kediri.
Hadir juga perwakilan PT Bukaka Teknik Utama, Baja Titian Utama, Kasatlantas Polres Kediri Kota AKP Pandri Putra Pratama Simbolon, Kanit Turjawali Iptu Cahyo Widodo, Camat Mojoroto, Camat Pesantren, dan Camat Kota.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar kepada awak media mengatakan, selama proses pembangunan Jembatan Bandar Ngalim, maka arus lalu lintas di
Kota Kediri akan dialihkan dan dibuatkan info “Berbagaigrafisnya.pola dan skema dilakukan serta pemasangan rambu-rambu jalur alternatif dipasang di 26 titik simpang untuk memperlancar arus lalu lintas bagi pengguna jalan,” ucap Mas Abu saat jumpa pers di Cafe Up Normal, KamisMenurut(21/9).
Mas Abu bahwa jembatan yang sekarang ini di desain untuk dilewati saja, namun pada saat terjadi kemacetan jembatah menerima beban penumpukan kendaraan.
“Apalagi jembatan tersebut dibangun mulai 1973, sudah waktunya diperbaiki dan diperlebar. Dikhawatirkan akan terjadi putus atau rusak untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, maka sekarang ini kita perbaiki, “katanya.
Mas Abu juga meminta sebelum lebaran Jembatan Bandar Ngalim sudah selesai dan bisa dinikmati pengguna jalan saat lebaran nanti. Dan, untuk Jembatan Brantas lama hari ini sudah mulai dibuka, namun hanya kendaraan
roda dua dan pejalan kaki.
“Pengosongan area pembangunan Jembatan sudah dilakukan maka semakin cepat sehingga jembatan cepat selesai dan berdampak perekonomian masyarakat barat dan timur semakin membaik, “ imbuhnya.
Mas Abu sangat berharap dengan
pembangunan jembatan akan diperlebar dari semula 7 meter menjadi 13, 8 meter, serta bertambah menjadi 4 lajur untuk mengurangi kemacetan arus lalu
“Pembangunanlintas.
jembatan yang bersumber dari dana APBN diharapkan bisa berjalan lancar sesuai target bisa selesai setahun, sehingga sebelum lebaran sudah bisa kita gunakan,” harapnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri Didik Catur menjelaskan, pengalihan arus lalu lintas dampak pembangunan Jembatan Bandar Ngalim dilakukan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang masuk Kota Kediri.
“Kendaraan pribadi dan umum yang mengangkut barang akan ada peralihan arus lalu lintas dengan memasang rambu-rabu petunjuk jalan di 26 titik dan memasang area traffic control system (ATCS) agar tidak membingungkan penguna jalan, khususnya luar kota, “ MenurutkatanyaDidikperalihan arus agar tidak terjadi penumpukan kendaraan
dan pengguna jalan bisa memilih jalur alternative, sehingga kemacetan bisa terurai dan teratasi. “Kita juga memasang ATCS di Simpang Brawijaya dan menempatkan personel untuk mengurai beberapa titik rawan agar tidak terjadi kemacetan,” ucapnya.
Pihaknya, lanjut Didik, sudah menyosialisasikan kepada masyarakat dengan cara maping di beberapa titik rawan kepadatan kendaraan dan sudah memasang ATCS serta menempatkan 6 petugas dishub setiap hari guna memantauPengalihankamera.arus berdasarkan klasifikasi kendaraan pribadi dan angkutan barang dari arah Surabaya menuju Tulungagung bisa langsung masuk ke barat sungai Jalan Mangun Suparjan-Simpang Muning-Jembatan Wijaya Kusuma-Tulungagung.“Sedangkanbusdari Tulungagung menuju Surabaya melewati Jalan Perintis-Jalan Supersemar-Jalan Kapten Tendean-Jalan Imam Bachri-Totok Kerot-SLG Kediri-Jalan Soekarno Hatta-Jalan Pajang-Jalan Mataram-Jalan Iskandar
Muda-Simpang 4 Semampir belok ke utara menuju Surabaya,” urainya. Didik menambahkan, untuk terminal lama digunakan hanya untuk transit. Petugas hanya mencatat nomor kendaraan yang lewat dan menaikkan dan menurunkan penumpang. Selama proses pembangunan, nantinya kendaraan penumpang umum, terutama bis akan dialihkan ke Terminal Lama Kota Kediri yang berada di Jalan Kapten Tendean. “Terminal lama hanya sebagai terminal bayangan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang,” tutup Didik.
Untuk diketahui, bawah perbaikan jembatan Bandar Ngalim sendiri akan menjadi kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali. PT Bukaka Inti Utama yang bertanggung jawab untuk pengerjaan proyek Jembatan Bandar Ngalim, juga telah melakukan sejumlah sosialiasi kepada masyarakat.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim. (kal/mon/lis)
TP PKK Pelem, dan semua anggota Pokja PKK berfungsi sebagai forum musyawarah antara kader kesehatan, PAUD, masyarakat desa, dengan pemerintah desa dan BPD setempat. Kades Pelem Ali Sukron menjelaskan jika untuk mengatasi anak yang termasuk dampak stunting tersebut, mulai dari pemberian makanan sampai asupan gizi. “Kita juga menyam- Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar memberikan keterangan. Kedua Kediri, Memorandum Dua tersangka kasus korupsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik TA 2019 berinisial M dan AG mulai ditahan, Kamis (22/9) kemarin. Korban mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kades Pelem Ali Sukron bersama Camat Pare memimpin rapat pleno di kantor desa.Rapat paripurna DPRD
Kabupaten Jombang memuat kesepakatan dengan eksekutif untuk mengesahkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (perda).Kendati menyetujui, beberapa fraksi tetap memberikan catatan. Seperti dari Fraksi Partai Golkar (FPG) yang mempertanyakan kategori lembaga kemasyarakatan yang masuk dalam lembaga peduli anak. “Karena definisi tersebut belum dimasukkan ke dalam organisasi masyarakat.
Maka jika diimplementasikan bakal terpaparpatremajamengantisipasiiniremang-remang.Mulaiberikanlahterkaitmintaolehakhir.membacakanAgungmasyarakat,”ketidaksinkronanmenimbulkanditengahujarRahmatSaputra,jubirfraksipandanganMasihdisampaikanAgung,fraksinyame-agarusulanmerekapengawasansejum-lokasiyangbisamem-dampaknegatif.kafe,hinggawarung“Upayaharusdilakukanuntukkenakalandisejumlahtem-tadi.Karenapotensidampaknegatif
Mojokerto, Memorandum
Hendra (30), warga Desa Kebonagung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto diringkus Tim Buser Satreskrim Polres Mojokerto Kota di Mojoanyar. Penangkapan itu menyusul kasus penganiayaan di depan minimarket Alun-Alun Mojokerto.
Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota AKP Rizky Santoso mengatakan, penganiayaan itu terjadi Rabu (21/9) malam ketika korban, HMR (22), warga Jalan Raya Pulorejo, Kecamatan Prajuritkulon, tengah bersantai di tempat kejadian perkara (TKP). “Setelah
menerima laporan insiden itu, kami segera melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap tersangka berinisial H (Hendra, Red) saat melintas di jalan,” bebernyaPenangkapankemarin. dilakukan tim yang dipimpin Aiptu Anom. Saat ini, kata Rizky,
terduga pelaku dibawa ke Mapolres Mojokerto Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. “Saat ini pelaku sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh penyidik. Untuk korban masih dalam perawatan medis di RSUD Kota Mojokerto,” ditifpatmembuatbalokseriusitu,tambahnya.AkibatpenganiayaanHMRmengalamilukadikepala.Pukulankayumembabibutakorbanmenda-perawatanintensif.Mo-cintaterlarangmencuatbalikaksikekerasanitu.
Korban diduga berselingkuh dengan istri Hendra. “Kami masih mendalami motif tersangka,” tutup AKPPenelusuranRizky. Memorandum, Hendra diketahui sengaja mencari keberadaan korban setelah memergoki hubungan istimewa dengan istrinya. Indikasi itu menguat melihat rekaman CCTV minimarket. Kendati banyak warga yang melerai, Hendra kalap bahkan sempat tertawa melihat korban tersungkur tak berdaya. (no/war/epe)
Ketenangan warga Dusun Sidokampir, Desa Budugsidorejo, Kecamatan Sumobito terusik dengan penemuan jasad bayi berkelamin laki-laki, Kamis (22/9). Bayi malang itu ditemukan penebang kayu di bantaran Sungai Ngotok Ring Kanal sekitar pukul 10.00.“Waktu memotong pohon, adik saya berteriak ada mayat-ada mayat. Kemudian saya hampiri ternyata benar, lalu kami lari untuk memberitahukan ke warga sekitar. Pertama kali ditemukan, tertelungkup di atas lumpur pinggir sungai,” tutur saksi mata, Heri KusworoKepala(35).Desa (Kades) Budugsidorejo Asmujiono mengatakan, temuan itu langsung dilaporkan ke polisi. Hasil olah TKP, ditemukan sejumlah luka pada jasad bayi. “Seperti bekas tanda luka memar di kepala. Untuk usia, diperkirakan lebih dari 3 tahun,” imbuhnya.Asmujiono memastikan, korban bukan warganya. Namun, dirinya sudah menginformasikan penemuan mayat tersebut ke desa sekitar. Khususnya yang dilewati aliran sungai. “Kalau warga kami dipastikan bukan, karena tidak ada yang mengenal. Mungkin dari luar, kami sudah koordinasi dengan kepala desa lain juga ini,” tandasnya. (wan/war/epe) Mencuat
Mojokerto, Memorandum Pengendara motor sport Kawasaki Ninja 250R bernopol S 5632 RS tewas setelah terlibat kecelakaan di Jalan Raya Desa Belahantengah, Kecamatan Mojosari. Korban tewas yakni Slamet Budi Santoso, warga Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal. Kanit Gakkum Satlantas Polres Mojokerto Iptu Wihandoko mengatakan, korban melaju dari barat. “Saat hendak mendahului mobil dan truk yang tidak diketahui identitasnya dari kanan, motor korban bersenggolan,”
bebernya, Kamis (22/9). Akibatnya, korban terjatuh. Nahas, dari arah berlawanan melaju truk yang juga tidak diketahui identitasnya sehingga korban tertabrak. Setelah kejadian, truk yang menabrak melarikan diri dengan kecepatan tinggi.
Dugaan penyebab kecelakaan, pengendara motor sport kurang konsentrasi terhadap situasi dan kondisi arus lalu lintas. “Pengendara motor meninggal dunia di TKP dan dievakuasi ke RSUD Mojosari,” pungkasnya. (no/war/epe)
mulai dari obat-obatan terlarang hingga minuman keras sangat terbuka lebar,” sambungnya.Termasuk yang juga disoroti oleh fraksi Golkar, yakni definisi sanksi terkait pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Sebab, hal ini merupakan salah satu indikator Kabupaten Layak Anak aspeklayananbertujuandanikasi.strukturpenyelenggaraanFraksi-PKB(KLA).menyorotiinsfra-pasiftelekomu-Secaraumum,per-itudiapresiasikarenamemenuhipe-dasarsalahsatuhakwarganegara.
Khususnya dalam mengakomodasi kebutuhan komunikasi yang aman dan nyaman. Namun, regulasi yang disahkan tetap harus selaras dengan terusperdakomitmenkat.alisasidalamyangimplementasiJombangmintaPKS-Perindoberlaku.perundang-undanganperaturanyangSedangkanjubirFraksiMustofa,me-komitmenPemkabsebagaibentuktigaperdadisahkan.Punjuga,pelaksanaansosi-kepadamasyara-“Kamimemintaagarmenjalankanyangdisahkanharusada.Demikianhalnya
Jombang, Memorandum Rencana pengesahan nikah (isbat nikah) yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang guna mengurangi tingginya pernikahan di bawah tangan (siri, red), terasa kurang gaungnya. Menyusul masih maraknya pasangan memilih
nikah siri kendati jelas-jelas mengabaikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sekdakab)
isbat nikah. Seiring hal itu, kami merasa jika gaungnya pasti bakal kurang,” terang Arif, warga Perum Puri Astapada 1, Dusun Tambakberas, DesaTambakrejo, Kecamatan Jombang, Kamis (22/9).
Nada pesimis tadi lantaran di perumahan tempatnya tinggal, masih ada yang memilih nikah siri. Seperti yang dilakukan S (50), pria asal Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek. Ia menikahi Mdr (40), warga perumahan dengan siri. “Belakangan kami mengetahui jika prianya masih memiliki istri sah. Saat ini warga perumahan geger karena pernikahan siri itu,” ujarnya.
Apalagi, sebagai tetangga,
warga khawatir status MDR yang sebelumnya sudah ditinggal almarhum suaminya akibat pandemi Covid-19.
“Sebenarnya kami tidak mempersoalkan pernikahan. Karena status warga kami juga janda, setelah sang suami meninggal dunia akibat Covid-19,” jelasnya. Saat pelaksanaan ijab pada 17 Juli 2022, warga awalnya masih berpikiran positif jika hal itu dilakukan guna menghindari zina. Tapi sering berjalannya waktu, pengesahan nikah tidak kunjung dilakukan. Bahkan saat hal itu disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai bentuk empati. Tidak sekalipun
sosialisasi yang dilakukan, merupakan bagian dari komitmen tadi sehingga dapat menjadi maksimal,” rincinya. (adv/wan/war/epe)
diindahkan oleh keduanya. “Harus diakui jika mengesampingkan aturan, status istri menjadi lemah. Demikian halnya jika nantinya mereka memiliki anak, posisinya lemah di hadapan hukum,” terangnya.Seharusnya, lanjut Arif, SE yang ditujukan kepada 21
camat serta seluruh kepala KUA, semua pihak diminta berperan aktif memberikan kepastian hukum kepada warga. “Untuk memberikan kepastian hukum tadi, pernikahan harus tercatat dalam administrasi negara. Maka tidak berlebihan jika warga perumahan semakin gaduh
dengan pernikahan siri keduanya,”Sekdakabtandasnya.Agung Purnomo sebelumnya menegaskan, keluarnya SE selain bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak, juga untuk kepentingan tertib administrasi negara. Keluarnya SE sendiri
berangkat dari koordinasi dengan Pengadilan Agama (PA) Jombang. “Harus kami akui jika angka pernikahan siri di Kabupaten Jombang cukup tinggi. Sementara, dalam praktik nikah siri posisi perempuan dan anak sangat lemah di hadapan hukum,” jelasnya. (wan/war/epe)
Jombang, Memorandum Penangkapan terduga pelaku penganiayaan.