Koran Memorandum Edisi 22 Juli 2022

memorandum.co.id

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022

memorandumredaksi@gmail.com

HARGA Rp 5.000,-

Hati Nurani Jadi Dasar Penegakan Hukum Baca Halaman 7 FOTO: MEMORANDUM/JAKA

Kajati Jatim Mia Amiati melakukan rilis capaian kinerja.

Oleh: Arief Sosiawan

KEJATI JATIM TANGKAP 10 BURON, TETAPKAN 11 TERSANGKA KORUPSI

Perkuat Sinergi Ciptakan Kamtibmas Jatim Baca Halaman 7

DIRIKAN RUMAH RJ TERBANYAK SE-INDONESIA

Surabaya, Memorandum Rumah restorative justice (RJ) menjadi prestasi gemilang bagi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur di Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke62. Hingga saat sudah ada 184 rumah restorative justice (rumah RJ) yang sudah terbentuk di seluruh wilayah se-Jatim. Mulai dari kabupaten, hingga kota sekalipun.

Bergerak Bersama Pulihkan Ekonomi Baca Halaman 8

Seperti yang dikatakan Kajati Jatim Mia Amiati dalam rilis capaian kinerja semester I 2022. Di

mana sudah ada 74 perkara yang sudah selesai.  Bersambung ke halaman 19 

Mata Hati

Kejari Tanjung Perak Bongkar Korupsi Bank Pemerintah

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil menyelamatkan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya senilai Rp 69 miliar lebih. Aset tersebut berupa tanah di Kecamatan

FOTO: MEMORANDUM/JAKA

 Bersambung ke halaman 19 

Kajari Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi (tengah) menyampaikan capaian kinerja semester satu 2022.

Kejari Surabaya Selamatkan Aset Rp 1,8 Triliun KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Surabaya memaparkan capaian kinerjanya dalam semester 1 2022. Salah satu hasil yang paling menonjol yaitu penyelamatan aset Pemerintah Kota (Pemkot)

Surabaya senilai Rp 1,8 triliun oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Menurut Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Danang  Bersambung ke halaman 19 

Pemimpin Redaksi

Keadilan, di Manakah?

H

ARI ini, Jumat 22 Juli 2022, hari bahagia buat insan kejaksaan setelah 62 tahun institusi yang menaungi kerja para jaksa lahir di bumi nusantara. Meski begitu, akibat perkembangan zaman, era kelahiran tak sebanding dan sebaik era digitalisasi yang kini orang lebih suka menyebut era four point O alias 4.0.

Yang pasti perbedaan selalu ada di setiap era. Terutama pada kebijakan pimpinan institusi dan profesionalisme kinerja para jaksa dalam penegakan hukum. Artinya, institusi yang bertugas sebagai penuntut, penuduh, pendakwa, penggugat, dan oditur ini bakal selalu memiliki tantangan di era-era berikutnya.

Tegasnya, secara kelembagaan jaksa (kejaksaan) yang memiliki nama lain Adhyaksa, memiliki tugas utama menuntut dan mendakwa dengan pasal-pasal terhadap siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

Alhasil, kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, memiliki nilai strategis dalam kehidupan bernegara. Pun memiliki fungsi penting dalam kehidupan bersosialisasi antarrakyat hingga tatanan hidup semakin baik dengan saling menjaga kehormatan rakyat

Kajari Surabaya Danang Suryo Wibowo (tiga dari kiri) beserta para kasi ketika jumpa pers.

Digitalisasi Penegakan Hukum Baca Halaman 16

-

Meng, ribuan aset pemprov belum bersertifikat.

-

Artinya tidak berpendidikan.

Belum bisa disekolahkan!

Si Mameng (Pegawai Pegadaian)

FOTO: MEMORANDUM/JAKA

 Bersambung ke halaman 19 

Keadilan RestoraƟf Bagi Penyalahguna NarkoƟka

Komitmen dan Ijtihad Kejaksaan dalam Rangka Memanusiakan Manusia Semakin meluasnya peredaran narkoba di Indonesia ditanggapi dengan kinerja apik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Wujud keseriusan Korps Adhyaksa tersebut dengan cara meresmikan Pusat Terapi dan Rehabilitasi NAPZA Mitra Adhyaksa di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

KEPALA Kejati Jawa Timur Dr Mia Amiati SH MH menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-ting-

ginya kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu pembentukan pusat terapi dan rehabilitasi tersebut.

“Selaku pimpinan Kejati Jawa timur saya sangat mengapresiasi seluruh jajaran stakeholder, khususnya Gubernur Jawa Timur Hj Khofifah Indar Parawansa, dalam pembentukan pusat terapi dan rehabilitasi NAPZA yang telah ada saat ini,” kata Kajati Jatim Mia Amiati kepada Memorandum, Selasa (19/7).

Dr Mia Amiati SH MH

Menurut Kajati Jatim, seluruh negara dan masyarakat internasional masih menghadapi musuh bersama (common enemy), yaitu penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam laporan terbarunya menyebutkan sekitar 275 juta orangdi seluruh dunia menggunakan narkoba

PENERBIT: PT. Memorandum Sejahtera  SIUPP: No. 098/SK/Menpen SIUPP/A6/1986  PELAYANAN IKLAN-PEMASARAN: 031-8275390  REDAKSI: 031-8275390  FAX: 031-8291078  LAYANAN PENGADUAN KORAN & IKLAN:

pada 2020.

“Antara tahun 2010-2019, jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 2 persen. Sementara secara global, jumlah pengguna narkoba diperkirakan akan meningkat 11 persen sampai tahun 2030,” ungkapnya.  Bersambung ke halaman 19 

081-2325-2205

memorandum.co.id

KOTA SURABAYA

memorandumredaksi @gmail.com

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022 HALAMAN 2

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

KOTA SURABAYA Fasilitas Kesehatan Tidak Ideal

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022 HALAMAN 3

Surabaya, Memorandum Fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Surabaya dinilai legislatif masih belum memadai. Hal ini kemudian berdampak pada pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo mengungkapkan, salah satunya fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) puskesmas, yang masih minim jumlahnya.

Cahyo lantas mendorong Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya untuk menambah fasyankes. Salah satunya dengan memanfaatkan aset pemkot yang tertidur. Sebab, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 tahun 2016 bahwa terdapat rasio yang digunakan untuk mengukur pelayanan kesehatan. Dan saat ditinjau, jumlah puskesmas di Surabaya masih jauh dari kata ideal.

“Rasio puskesmas terhadap penduduk adalah 1 banding 16.000. Maka jika jumlah penduduk Surabaya mengacu pada data BPS tahun 2021 sebesar 2.880.284 jiwa, maka idealnya jumlah puskesmas di Surabaya adalah 180 puskesmas. Tetapi faktanya, saat ini jumlah puskesmas di Surabaya baru 63. Ini masih jauh dari jumlah yang ideal,” kata Cahyo, Kamis (21/7).

Selain minimnya jumlah puskesmas, sebaran rumah sakit (RS) di Surabaya juga tidak merata. Cahyo menjelaskan, saat ini ada sekitar 37 RS. Sebarannya masih belum merata.

Kebanyakan ada di wilayah Surabaya Pusat.

“Idealnya, sebaran RS bisa dilakukan secara merata, minimal terdapat 1 RS pemerintah di tiap wilayah,” kata politisi muda PKS ini.

Tidak hanya itu, Cahyo menegaskan, jumlah tenaga kesehatan (nakes) seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain juga perlu di-

tingkatkan. Cahyo lantas mendorong pemkot untuk menambah faskes dibarengi dengan rekruitmen nakes.

“Kami mendorong pemkot untuk terus berupaya dalam meningkatkan sarana kesehatan. Pemkot bisa melakukan optimalisasi aset berupa gedung dan lahan untuk dikaji. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan warga, terutama fasilitas kesehatan seperti puskesmas, RS, ataupun laboratorium kesehatan,”

ujar Cahyo.

Ketua Fraksi PKS ini mengatakan, sudah semestinya pemenuhan faskes oleh pemkot dilakukan melalui upaya kesehatan secara terpadu, berkesinambungan, paripurna, dan berkualitas. Dengan begitu, dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. (bin/ono)

“

“Idealnya, sebaran RS bisa dilakukan secara merata, minimal terdapat 1 RS pemerintah di tiap wilayah,”

Cahyo Siswo Utomo Anggota Komisi D DPRD Surabaya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengecek salah satu puskesmas beberapa waktu lalu.

Bangun RS, Digitalisasi Sistem Antrean dan Rujukan SEMENTARA itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, untuk memberikan pelayanan yang optimal, pihaknya akan melakukan percepatan pelayanan kesehatan di puskesmas.

Salah satunya yakni, dengan merubah sistem perubahan layanan antrean, rekam medis, dan layanan rujukan menjadi serba online. Eri mengatakan, dengan adanya perbaikan pada sistem pelayanan secara digital, maka pelayanan kesehatan tidak memerlukan waktu lama.

“Pelayanan menjadi lambat karena masih dikerjakan secara manual.

Dinas Kesehatan Kota Surabaya akan

memperbaiki hal ini, mulai dari diagnosa pasien, rekam medis, sampai pengambilan obat resep dokter. Semua bisa dilihat melalui satu formulir online yang diisi oleh tenaga kesehatan,” kata Eri Cahyadi.

Dengan adanya percepatan pelayanan di fasilitas kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan lainnya bisa mempermudah para pasien yang akan meminta rujukan ke rumah sakit.

Nantinya, berkas rujukan dan rekam medis akan dikirim secara online ke rumah sakit yang dituju.

“Dengan demikian, pasien tidak perlu membawa berkas dan bisa lang-

sung menuju ke rumah sakit. Maka tenaga kesehatan di rumah sakit bisa langsung melihat data dan keluhan atau diagnosa pasien hingga keaktifan kartu BPJS. Jadi tidak mempersulit pasien, karena Kota Surabaya sudah bekerja sama melalui program UHC,” ujar dia.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan membuat SOP untuk seluruh rumah sakit milik pemkot. Tujuannya untuk menyempurnakan kinerja pelayanan kesehatan di Kota Pahlawan.

“Jadi ada pembaruan sistem dan percepatan pelayanan kesehatan. Nanti kami juga akan menambahkan fasilitas penunjang percepatan pelayanan,”

ungkap dia.

Di sisi lain, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pemkot Surabaya akan melakukan sosialisasi terkait teknis ruang tunggu antrean bagi para pasien. Nantinya, apabila pasien sudah melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi/website Simpus, maka pasien diharapkan datang 30 menit sebelum waktu pemeriksaan.

Sedangkan Kepala Dinkes Surabaya Nanik Sukristina menambahkan, untuk melakukan pemerataan pembangunan RS, pada 2022 ini, pemkot

berencana mulai melaksanakan pembangunan RS baru di kawasan Surabaya Timur. Rumah sakit yang bakal dibangun di lahan sekitar 7000 meter persegi itu, berada di kawasan Middle East Ring Road (MERR) Gunung Anyar Surabaya. rencananya RS Gunung Anyar itu akan dibangun Tipe B. Artinya, RS tersebut mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis luas dan subspesialis terbatas. “Rencananya mungkin sekelas RSUD Dr Soewandhie dan RSUD Dr Bhakti Dharma Husada.

Karena kita rencanakan Tipe B,” kata Nanik. (bin/ono)

DPRD Kota Surabaya Apresiasi Aplikasi ASSIK

AH Thony: Gempur Budaya Nganggur WAKIL Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony mengapresiasi program ASSIK (Arek Suroboyo Siap Kerjo) yang digagas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemkot Surabaya. Politisi Partai Gerindra itu berharap aplikasi berbasis website link and match yang mempertemukan pencari kerja dan perusahaan yang mencari karyawan tersebut bisa menekan angka pengangguran di Kota Pahlawan.

AH Thony pun menyebutkan bila angka pengangguran di kota Surabaya cukup besar di tahun 2020, yakni sekitar 1,9 persen ekuivalen 150.000 orang. Pun di tahun 2021 ada peningkatan mengingat masa pandemi.

“Kontribusi ini kita memprediksi kalau itu bisa tembus dari 9 menuju 12 ini prediksi saya maka dipastikan akan ada 250 ribuan.

Tetapi dari statistik justru ada penurunan ini dalam logika kami masih belum nyambung bahwa di saat pandemi kok tiba tiba ada penurunan jumlah pengangguran,” ungkapnya.

Di satu sisi pihaknya juga melakukan riset sendiri dengan sampling yang tidak lebih

dari 40 responden itu mendapatkan respons dari masyarakat bahwa pengangguran itu menjadi persoalan utama selain persoalan ekonomi.

“Terhadap hal ini saya merasa perlu ada perhatian yang lebih serius terhadap persoalan ini dalam rangka mengatasi persoalan di masyarakat, sehingga kita mendorong kepada pemerintah kota Surabaya membuat formulasi kebijakan yang lebih sistematis dan kita bersyukur pemkot sudah melakukan langkah yang saya pikir tepat dan mendasar yaitu menyediakan aplikasi ASSIK ini,” tambahnya.

Perlu diketahui juga bila aplikasi ini mempertemukan antara pencari kerja dengan lapangan kerja (perusahaan) atau pihak yang membutuhkan tenaga kerja, tetapi di sisi lain aplikasi ini juga bisa dipakai sebagai media untuk memantau bahwa sampai berapa jauh animo masyarakat memanfaatkan aplikasi ini dan animo masyarakat dalam mengejar lapangan kerja.

Sekadar informasi, dari waktu peluncuran hingga sekarang sedikitnya ada se-

kitar 8.000 masyarakat pencari kerja yang menggunakan aplikasi ASSIK ini. Angka ini memang sudah cukup besar kalau kita melihat peluncurannya sampai pada sekarang.

Tetapi kalau kita komparasikan dengan jumlah pengangguran yang tadi ada maka masih belum sampai 1 persen. Karena penganggurannya ada sekitar 150 ribuan bahkan sampai 200 ribuan lebih.

Hanya saja, yang juga menjadi pertanyaan Thony, pihaknya juga ingin mencari tahu kenapa masyarakat tidak banyak yang mengakses aplikasi ini. Dari analisa Thony, ada beberapa hal yang bisa dipahami, di antaranya ada masyarakat yang mencari kerja tanpa menggunakan aplikasi ASSIK tapi melakukan pendekatan-pendekatan langsung ke perusahaan.

Bisa juga ada yang memanfaatkan lapangan-lapangan kerja informal atau usaha-usaha informal yang itu juga bisa menjadi solusi. Bahkan mereka bisa melakukan pencarian lapangan kerja melalui instansi-instansi lain. “Mengingat dari dinas-dinas lain tentu juga memberikan kesempatan

terhadap lowongan-lowongan pekerjaan seperti ini,” tegas Thony.

Yang juga menjadi pemikiran AH Thony, ia berharap dari adanya aplikasi ASSIK ini bisa dilakukan revitalisasi, konkretnya lebih dipakai sebagai bahan untuk menganalisis lebih dalam. Pihaknya juga menduga dari jumlah besaran tadi ada faktor animo masyarakat yang rendah terhadap lapangan kerja atau dibukanya aplikasi ini.

“Saya menduga ada masyarakat yang sudah terjebak dalam budaya nganggur, yang patut diduga juga sudah sangat subur dan masyarakat juga terjebak dalam zona nyaman tidak bekerja,” katanya. Sehingga Thony juga meminta kepada pemkot untuk mencoba menerapkan paradigma pembangunan berbasis pada kebudayaan.

Sehingga budaya nganggur harus digempur dengan cara seperti apa, maka membuat sebuah motivasi-motivasi bahwa menganggur itu tidak keren, aras-arasen itu tidak mbois. “Dengan begitu masyarakat akan dalam tanda kutip tidak tersinggung tetapi tersadar bahwa kalau mereka menjadi

pengangguran, maka akan menjadi beban dari pihak lain maka angka ketergantungan menjadi tinggi,” paparnya.

“Dengan solusi menggempur budaya nganggur ini saya pikir sebuah langkah atau slogan yang cukup revolusioner itu perlu digelorakan sampai kepada tingkatan-tingkatan bawah dan kemudian tentunya harus diikuti dengan inovasi-inovasi,” cetusnya.

Tidak hanya pemkot tapi semua pihak harus memikirkan bagaimana lapangan kerja itu menjadi bagian daripada ekosistem kehidupan masyarakat sehingga mereka terlibat semuanya tidak ada yang tersisa. Dan menjadi bagian dari produktivitas dari kota ini.

Terkait aplikasi tersebut, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemkot Surabaya, Dodot Wahluyo menyebut pihaknya telah menyosialisasikan hingga ke tingkat kecamatan. “Koordinasi di tingkat kecamatan itu dengan didampingi Kasi Kesra dan kita tentu terus mendorong paradigma pembangunan berbasis budaya,” ungkapnya. (*/yok/ono)

Zonasi Kelurahan dan Libatkan Dinas Kebudayaan

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya AH Thony melihat langsung aplikasi ASSIK di Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

TERKAIT masalah pengentasan entasan hony pengangguran, AH Thony rus menyebut bila pemkot harus ai bisa memposisikan sebagai a regulator yang baik serta membuat regulasi-regulasi yang tepat. Thony pun juga mencetus regulasi penyelesaian angka pengangguran berdasarkan zonasi. an Hal itu perlu ditekankan gan karena orang bekerja dengan empat lokasi yang jauh dari tempat epada cost tinggal itu berimplikasi kepada yang harus dikeluarkan makin tinggi dan itu sangat tidak efisien. “Maka klaster-klaster kelurahan (perusahaan yang ada di sekitar kelurahan) supaya sedapat mungkin bisa menyerap tenaga kerja di lingkungan kelurahan yang bersangkutan. Dan tentunya warga masyarakat harus menyesuaikan kemampuan mereka dengan lapangan kerja yang ada,” ungkap Thony.

Jangan kemudian perusahaan dituntut untuk menyesuaikan kemampuan masyarakat, tetapi masyarakat menyesu-

“Den “Dengan solusi menggempur budaya nganggur ini saya pikir sebuah langkah atau slogan yang cukup revolusioner itu perlu digelorakan sampai kepada tingkatan-tingkatan bawah dan kemudian tentunya harus diikuti de dengan inovasi-inovasi”

“

AH Thony Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

aikan lapangan kerja, sehingga perlu ada pelatihan-pelatihan dalam rangka untuk menyelesaikan disparitas keahlian yang dimiliki oleh masyarakat.

Wujud dari menggempur budaya nganggur itu bisa dilakukan dengan sebuah tradisi masyarakat bahwa hilangkan

budaya aras-arasen. Menurut Thony, sebelum mereka keluar dari rumah lakukan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah di rumah.

Karena persoalan ini menyangkut pada revolusi budaya, maka dinas kebudayaan perlu mengambil peran yang besar atas paradigma pembangunan berbasis kebudayaan yang kami tawarkan itu. Kemudian langkah-langkah apa yang harus ditempuh maka merubah pola gaya hidup masyarakat yang tidak produktif menjadi produktif.

Dalam hal ini pemkot bisa mengajak kampus-kampus untuk melakukan riset, pendekatan dan program apa yang dibutuhkan sehingga bisa dirumuskan sebuah langkah-langkah yang detail dan tentunya itu membutuhkan sebuah penganggaran.

“Kita siap memberikan support untuk riset tentang hal itu dan gerakan tentang menggempur budaya nganggur ini. Supaya nanti kalau itu semuanya produktif maka beban kota akan semakin ringan dan kita akan semakin cepat menjadi kota yang take off dari persoalan ekonomi sosial yang selama ini masih menjadi PR besar di kota Surabaya,” tutup Thony. (*/yok/ono)

FOTO-FOTO: MEMORANDUM/BINTANG

Penduduk 2,8 Juta, Metropolis hanya Punya 63 Puskesmas

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

POLISI KITA Antisipasi PMK, Polsek Purwoasri Cek Ternak serta Kandang Kediri, Memorandum Anggota Polsek Purwoasri, Polres Kediri melaksanakan kegiatan pengawasan di kandang sapi, Kamis (21/7). Pengecekan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi mewabahnya virus penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap ternak.

Kapolsek Purwoasri AKP IrfanWidodo mengatakan pengecekan itu memastikan kandang sapi bebas dari wabah PMK dan terhindar dari ternak. “Sudah di cek langsung pihak dokter hewan. Dan hasilnya tidak ditemukan (PMK),” kata Irfan.

Kapolsek menjelaskan, jika pihaknya juga memberikan imbauan kepada pemilik sapi (peternak). “Kami meminta masyarakat untuk lebih mawas diri dengan ternak piaraan yang ada di rumah. Jika mengalami tanda-tanda bahwa hewan tersebut sedang sakit, silakan dibawa ke dinas peternakan untuk di periksa lebih lanjut,” tuturnya. (iku/nov)

Unit Reskrim Polsek Manyar Bekuk Maling Spesialis Warung

Dikejar Warga dan Polisi, Motor Terduga Pelaku Terjatuh Gresik, Memorandum M Maulana (39), warga Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan hanya tertunduk lesu di hadapan penyidik Unit Reskrim Polsek Manyar. Ia ditangkap polisi dan warga usai mencuri di rumah makan seafood di Jalan Panggang, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Selasa (19/7) pagi.

Petugas memantau ternak dan kandang milik warga sebagai langkah pencegahan PMK di wilayah hukum Polsek Purwoasri.

JUMAT WAGE, JULI 2022 22 JU HALAMAN 4 - 17 HALAMA

Pria pengangguran itu me melancarkan aksinya pada pagi buta.

Sekira pukul 04.00, Maulana menyatroni rumah makan itu untuk mengincar tas milik Hadi Suroso.

Apes bagi terduga pelaku, aksinya diketahui saksi, Nur Ashari yang datang setelah menunaikan salat.

Ashari melihat Maulana mengam-

bil tas milik korban yang berisi HP serta uang Rp 1,3 juta.

Saat itu, korban yang sedang beristirahat. Terduga pelaku datang dengan cara mengendapendap sehingga korban tidak mengetahui. Usai Maulana menggasak tas, saksi spontan berteriak maling. Karena kaget, pria itu ber-

usaha melarikan diri dengan menaiki motor matic L 2411 CE yang dikendarai rekannya berinisial R. Teriakan korban ternyata terdengar warga sekitar dan anggota Polsek Manyar yang sedang patroli.

Alhasil, aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi hingga akhirnya motor terduga pelaku terjatuh. Maulana berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sedangkan R berhasil kabur dengan bersembunyi di semak-semak dan masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Terduga pelaku langsung kami bawa ke Mapolsek Manyar bersama barang bukti berupa satu unit Beat nopol L 2411 CE, beserta

Maulana diapit petugas bersama barang bukti yang dicuri di Jalan Panggang, Desa Suci.

STNK, HP dan uang Rp 1,3 juta.

Untuk DPO, identitasnya sudah kami kantongi dan masih dilakukan pengejaran,” kata Kapolsek Manyar AKPWindu Priyo Prayitno, Kamis (21/7).

Sementara itu, Kanitreskrim Iptu Joko Supriyanto mengungkapkan bahwa Maulana merupakan spesialis pencuri HP, tas, dan barang berharga lainnya. Terduga pelaku kerap menyasar sejumlah warung. Dia beraksi saat korban lengah. “Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku sudah ditahan di tahanan Mapolsek Manyar,” tutupnya. (and/har/nov)

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro meninjau pelaksanaan vaksinasi booster di Pos P1 Waru sebagai upaya pembentukan herd immunity.

Animo Masyarakat Tinggi, Polresta Sidoarjo Intensifkan Vaksinasi Booster

Sidoarjo, Memorandum Melihat perkembangan Covid-19 saat ini membuat masyarakat sedikit cemas. Varian baru Covid banyak ditemukan di luar negeri. Oleh karena itu, Polresta Sidoarjo kembali gencarkan vaksinasi Covid terutama dosis tiga (booster).

Rabu (20/7) bertempat di

Pos P1 Waru, Kapolresta a Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro meninjau pelaksanaan vaksinasi booster dosis tiga. Vaksin yang disediakan Urkes Polresta Sidoarjo itu banyak diserbu masyarakat.

“Untuk stok alhamdulillah masih tercukupi, hari ini kami

s siapkan stok sebanyak lima ratus dosis vaksin,” jelas Kusumo.

Tingginya peminat disebabkan sadarnya masyarakat akan pentingnya herd immunity dan semakin banyaknya varian Covid yang menyebar, serta karena vaksin dosis tiga menjadi syarat untuk

melakukan perjalanan jarak jauh.

Gerai vaksin Polresta Sidoarjo mencakup seluruh Kabupaten Sidoarjo, terutama daerah yang berbatasan dengan kabupaten dan kota lain. “Kita akan keliling ke daerah yang ada di Sidoarjo terutama daerah yang berbatasan dengan kabupaten lain,” tandas kapolresta. (jok/nov)

Tangkal PMK, Polsek Ngoro Kawal Penyemprotan Hewan Mojokerto, Memorandum Antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Mojokerto, Polsek Ngoro, Polres Mojokerto melakukan penyemprotan disinfektan ke ternak milik warga di Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Rabu (20/7).

Giat itu dilakukan bersama muspika dan petugas badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) setempat.

Kapolsek Ngoro Kompol Subiyanto mengatakan, penyemprotan dimulai pukul 10.00 di kandang hewan Dusun Sumberbendo, Desa Lolawang.

Sedikitnya ada tiga pemilik ternak yang telah dilakukan peyemprotan. “Kebetulan sapi di wilayah Desa Lolawang

Murid baru TK Kemala Bhayangkari Soko mendapat edukasi dan pengarahan dari Briptu Fitriama Lusi dan Briptu A’yunin tentang tugas-tugas polisi.

Polsek Soko Kenalkan Fungsi Kepolisian di TK Kemala Bhayangkari Tuban, Memorandum Polsek Soko melaksanakan sosialisasi kepada anak-anak usia dini di TK Kemala Bhayangkari Sokosari, Kamis (21/7).

Briptu Fitriama Lusi dan Briptu A’yunin didapuk sebagai pengarahan atau sosialisasi terhadap anak-anak TK Kemala Bhayangkari Dalam giat sosialisasi murid

baru TK Kemala Bhayangkari Soko diberikan pengenalan fungsi kepolisian, tugas-tugas polisi lalu lintas, pengenalan disiplin lalu lintas dengan menampilkan rambu-rambu, serta penanganan laka lantas secara teori.

Kapolsek Soko Iptu Khoirul Amad menjelaskan, kegiatan ini bertujuan di samping edukasi awal terhadap anak usia dini,

juga menanamkan sikap disiplin terhadap anak. “Sehingga pada saatnya nanti mereka sudah cukup umur dalam berkendara tertanam sikap disiplin dalam berkendara dan mentaati peraturan lalu lintas,” tutur Khoirul.

Disamping itu pula, imbuh kapolsek kegiatan positif ini juga menghilangkan kesan tampang polisi yang ditakuti anak-anak

dan menjadikan polisi adalah sahabat anak yang siap melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

“Respons yang baik dari para guru dan siswa saat pelaksanaan sosialisasi serta mendapatkan masukan dari para guru agar kegiatan ini dijadwalkan secara berkesinambungan,” pungkas Khoirul. (top/har/nov)

Galakkan Siskamling, Polsek Blega Rajin Sosialisasi Kandani dari Desa ke Desa Bangkalan, Memorandum Baru sepekan Kapolres Bangkalan AKBPWiwit Ari Wibisono SH SIK MH menapaki karirnya di Bumi Sholawat dan Dzikir, tapi program anyar mulai digulirkan mantan Kapolres Pacitan ini.

Salah satunya, Wiwit mulai meluncurkan program baru bertajuk Kandani (komunikasi anda kepada polisi) guna meningkatkan stabilitas kamtibmas dan kondusifitas daerah.

Terutama di wilayah hukum 17 polsek jajaran.

“Amanah dari Bapak Kapolres, program Kandani ini harus mulai aktif disosialisasikan dari desa ke desa,” kata Kasihumas Iptu Suscipto SH, Kamis (21/7).

Salah satu targetnya adalah lebih menggalakkan rutinitas giat siskamling di lini perdesaan guna manjaga stabilitas kamtibmas. Terutama dari gangguan aksi 3C yakni curat, curas, curanmor dan perilaku tak senonoh lain yang berpotensi mengganggu kemanan lingkungan.

Amanah itu mulai direspons dengan sigap oleh Kapolsek Blega Iptu Syamsuri SH. Seperti Selasa dan Rabu (20/7) malam, Syamsuri memberikan tugas kepada Aipda Akbar Ms, Briptu Rosihul Ulum, dan Bhabhinamtibmas untuk

Kasatlantas Polres Bojonegoro AKP Rizal Nugraha Wijaya ikut memberikan imbauan kepada pengguna jalan dengan memakai papan pamflet demi terciptanya kamseltibcarlantas.

Satlantas Polres Bojonegoro Imbau Pengendara Motor Tertib Berlalu Lintas di Perempatan TL Desa Sumbang

Tekan Fatalitas Korban Laka Lantas

Bojonegoro, Memorandum Untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya, Satlantas Polres Bojonegoro mengajak masyarakat untuk menjaga keselamatan dalam berkendara.

Seperti halnya yang dilakukan Kasatlantas AKP Rizal NugraWijaya beserta anggotanya memberikan

imbuan tertib berlalu lintas dengan menggunakan papan pamflet kepada pengendara motor, saat melintas di perempatan traffic light (TL) Desa Sumbang, Kecamatan Kota Bojonegoro, Kamis(21/7).

Rizal mengatakan, dengan memberikan imbauan tertib berlalu lintas ini, sebagai upaya satlantas

menekan angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di jalan raya dalam wilayah hukum Polres Bojonegoro.

Imbuh Rizal, dengan mengedepankan upaya mengedukasi, sosialisasi secara humanis kepada masyarakat, agar senantiasa meningkatkan kepatuhan tertib

berlalu lintas di jalan raya.

“Kegiatan seperti ini bentuk upaya Satlantas Polres Bojonegoro menekan angka kecelakaan dengan imbauan tertib berlalu lintas maka kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara dapat meningkat,” kata kasatlantas.

Rizal mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama mentaati aturan tertib berlalu lintas di jalan raya, sebagai ikhtiar dalam menekan fatalitas korban laka lantas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

“Semoga apa yang kami lak-

sanakan ini menjadi ikhtiar untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati dalam berkendara, mari bersama-sama kita patuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan kita semua. Hati-hati saat melintas kawasan rawan laka dan jalur padat arus lalu lintas,” harapnya. (top/har/nov)

Pandemi Melandai, Polres Lumajang Konsisten Terapkan 5M

Tim Pamor Keris Polres Blitar memberi imbauan ke masyarakat agar tetap menerapkan prokes. Petugas juga membagikan masker jika mendapati warga tidak memakainya.

Anggota Polsek dan Koramil Blega menyambangi poskamling di Kampung Ba’eler, Desa Blega serta meminta warga rutin menggelar siskamling di lini perdesaan guna manjaga stabilitas kamtibmas.

menyisir poskamling di beberapa perkampungan Desa Blega.

“Salah satunya, kami bersama babinsa dan beberapa rekan dari koramil, nyambangi poskamling di tepi jalan Kampung Ba’eler di Desa Blega,” tutur Akbar.

Sesuai perntah kapolsek, beberapa pesan terkait upaya peningkatan kamtibmas disampaikan kepada beberapa warga yang berada di gardu poskamling.

Dalam konteks ini, Akbar, Rosihul, bhabhinkamtibmas,

dan banbinsa secara bergilir mengedukasi warga di poskamling. Di antaranya mengajak warga Kampung Ba’eler lebih rutin dan aktif malakukan giat ronda malam dengan memanfaatkan poskamling.

“Kami ingatkan warga, menjaga kamtibmas guna menjaga kondusifitas wilayah, terutama untuk menangkal potensi terjadinya 3C. Merupakan tanggung jawab bersama TNI, Polri, bersama masyarakat,” tutur Akbar.

Tujuannya, lanjut Akbar, agar stabilitas keamanan kam-

pung, serta kenyamanan warga bisa terjaga dari waktu ke waktu.

Diingatkan pula, jika ada pergerakan mencurigakan dari orang tak dikenal yang berpotensi bakal melakukan 3C atau transaksi narkoba, peronda di poskamling segera melaporan kepada petugas SPKT di mapolsek. ”Untuk itu, kami juga berikan nomor HP kami, bhabinkamtibmas dan petugas SPKT di mapolsek untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu dapat segera menghubungi,” tandas Akbar. (ras/nov)

Polres Blitar Tingkatkan Kedisiplinan dengan Pamor Keris Blitar, Memorandum Kapolres Blitar AKBP Adhitya Panji Anom SIK melalui Kasihumas Iptu Udiyono berkomitmen secara masif dalam menegakkan protokol kesehatan (prokes).

Apalagi di situasi yang masih rawan terjadi Covid-19 sampai saat ini, maka anggota Polres Blitar secara kontinyu bersama tim gabungan melaksanakan giat patroli motor penegakan protokol kesehatan (pamor keris), dengan

mengimbau dan mengajak masyarakat untuk selalu disiplin mematuhi prokes.

Seperti yang dilaksanakan personel di Jalan Wlingi, Kamis (21/7).

Kegiatan pamor keris pada siang hari itu dipimpin Iptu C Rudy SH selaku perwira pengendali (padal).

Rudy menyampaikan, pamor keris dilaksanakan secara masif oleh anggota gabungan dari TNI-Polri, dan instansi pemerintah secara bersinergi guna mendisiplinkan

masyarakat untuk melaksanakan prokes dengan baik dan benar.

Tujuannya, imbuh Rudy, dapat mencegah penyebaran Covid-19 dengan mengambil langkah membagikan masker kepada masyarakat yang dijumpai ketika tidak menggunakan masker. “Kami juga memberikan edukasi kepada warga untuk selalu mematuhi prokes dan menerapkan pola hidup sehat agar bisa terhindar dari penyebaran Covid-19,” bebernya. (iku/nov)

Lumajang, Memorandum Meski pandemi Covid-19 di Jatim telah melandai, penerapan 5M masih tetap dilakukan. Seperti yang dilakukan Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan SIK yang menginstruksikan polsek jajaran agar memberi imbauan ke masyarakat.

Bukan tanpa alasan. Dengan konsistensi itu, Dewa berharap virus yang melanda di Indonesia itu benar-benar punah. “Kami meminta polsek jajaran untuk mengimbau masyarakat melalui

operasi yustisi,” kata Dewa, Kamis (21/7).

Kapolres menyebut, pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan dengan patroli kewilayahan ini juga dalam rangka mengimplementasikan Imendagri nomor 29 tahun 2022 terkait PPKM Level 1.

“Dalam pencegahan dan penanggulangan serta memutus rantai Covid-19 serta harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat) di wilayah hukum Polsek Pronojiwo

dan polsek lain,” imbuh alumnus Akpol 2001 itu.

Dalam kegiatan operasi ini, selain memberi imbauan agar menerapkan 5M, polisi juga tak lupa memberikan imbauan untuk ikut berpartisipasi menjaga situasi kondusif.

“Jika semua sudah diterapkan oleh seluruh warga, maka akan tercipta wilayah menjadi Kabupaten Lumajang atau Kecamatan Pronojiwo menjadi zona hijau penyebaran Covid-19,” pungkas Dewa. (fdn/nov)

Anggota Polsek Pronojiwo memberi imbauan ke warga tentang pentingnya 5M dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

sehat-sehat. Dan untuk antisipasi agar tidak tertular PMK maka petugas bergerak cepat melakukan penyemprotan,” terang Subiyanto.

Lebih lanjut dikatakan dia, secara keseluruhan untuk antisipasi PMK, Pemkab Mojokerto juga melaksanakan vaksinasi hewan serta melakukan penyemprotan disinfektan. Antusipasi juga dilakukan petugas dengan cara melakukan penyekatan jalur pengiriman ternak di jalan raya masuk ke wilayah Kabupaten Mojokerto. “Petugas rutin melakukan penyekatan di Jalan Raya Ngoro yang merupakan pintu masuk wilayah Mojokerto,” pungkas kapolsek. (no/nov)

Personel Polsek Ngoro mengawal petugas melakukan penyemprotan disinfektan pada ternak di Desa Lolawang untuk mengantisipasi PMK di Kabupaten Mojokerto.

Kapolsek Dagangan Hadiri Lokakarya Mini Percepatan Penurunan Stunting Madiun, Memorandum Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo SIK melalui Kapolsek Dagangan AKP Dwi Heroe Santoso SH menghadiri rapat lokakarya mini percepatan penurunan stunting tingkat Kecamatan Dagangan. Acara itu bertempat di aula kecamatan, Kamis (21/7) Di kegiatan tersebut dihadiri 35 orang di antaranya Kapolsek Dagangan, camat, danramil, kepala UPT, Kepala UPT Jetis, Kepala KUA Dagangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dan Kader Desa se-Kecamatan Dagangan.

Dalam lokakarya mini itu dibahas tentang perkembangan kesehatan di lingkungan

Kapolsek Dagangan AKP Dwi Heroe Santoso bersama camat, danramil, dan kepala UPT mengikuti kegiatan lokakarya mini perihal penurunan stunting tingkat Kecamatan Dagangan.

masyarakat Kecamatan Dagangan dan aksi kovergensi

percepatan penurunan stunting (kondisi gagal tumbuh

pada anak balita).

Sementara itu, Kapolsek Da g a n g a n m e n g a t a k a n , peserta lokakarya mini percepatan penurunan stunting ini tentunya didorong untuk bekerja sama dan berkomitmen menurunkan angka stunting di wilayah Kecamatan Dagangan.

Karena akselerasi penurunan dan pencegahan stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah di sektor kesehatan. “Setelah adanya pertemuan ini nantinya masyarakat menyadari bahwa pentingnya peningkatan kesehatan melalui perilaku hidup sehat demi menciptakan masyarakat sehat dan mandiri,” kata Dwi. (iku/nov)

WANI RESTORATIVE JUSTICE WIBAWA - AKUNTABEL - NETRAL - INTELEKTUAL

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022

memorandum.co.id

HARI BHAKTI ADHYAKSA 2022

HALAMAN 5

memorandumredaksi@gmail.com

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur DR Mia Amiati SH MH

Hadirkan Keadilan Hukum untuk Semua Dilandasi Hati Nurani Masih ada beberapa kalangan yang memandang bahwa hukum bagaikan pisau yang hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas dimana hal ini menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat para pencari keadilan.

Hal ini dikarenakan penegakan hukum pidana cenderung mengedepankan aspek kepastian hukum dan legalitas formal, daripada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr Mia Amiati S.H., M.H. saat menjadi keynote speaker dalam seminar Webinar Penerapan Restorative Justice Dalam Kerangka Penegakan Hukum Yang Humanis Oleh Kejak-

saan RI yang digelar secara hybrid di Gedung Sasana Adhyaksa Kantor Kejati Jatim, Kami (14/7/2022).

Banyak kasus yang mencederai rasa k keadilan masyarakat seperti kasus Nenek Minah yang divonis satu bu bulan dan 15 hari penjara dengan masa percobaan selama tiga bulan karen karena mencuri tiga buah kakao, Kake Kakek Samirin yang divonis dua bulan dan empat me hari penjara karena mencuri getah 17.0 karet seharga Rp 17.000, Nenek ya divonis Saulina Boru Sitorus yang satu bulan dan 14 hari kurungan poh karena menebang pohon durian milik kerabatnya, Nenek Rasminah bu yang divonis empat bulan 10 hari penjara karena mencuri piring dan m bumbu dapur milik majikannya, didakw mencuri Nenek Asyani yang didakwa tujuh batang pohon jati da dari lahannya sendiri.

Kajati Jatim perem perempuan pertama menyebutkan fenomena penegakan huku hukum tersebut akhirnya mem membuahkan suatu pertan pertanyaan, apa yang salah d dengan penegakan h hukum di Indonesia? Seolah penegakan h hukum tidak bermanf bermanfaat sesuai dengan fungsinya, m yakni memberikan am dan darasa aman men pat menyelesaikan masal masalah secara adil.

“S “Salah satu penyebabnya adal adalah penegaka hukum gakan yang tidak human Dalam manis. arti, selama ini seol berlaku seolah man manusia untuk huku hukum, bukan hukum untuk manusia, sehingga kea rasa keadilan bagi masyar masyarakat telah terabaika Humaterabaikan. nisme atau perasaan humanis sangat dibutuhk butuhkan dalam pene penegakan huk u m ,” u j a r Wanita kelahiran Jakarta, 57 tahun silam.

Menurut Mia Amiati, pene- gakan huhum kum secara humanis selain k berpegang pada kodrati mam nusia juga harus memandang lingkungan budaya yang me-

liputi masyarakat tersebut (kearifan lokal).

Hal ini dikarenakan perilaku hukum masyarakat dipengaruhi oleh kebiasaan, adat, budaya yang telah membentuk kehidupannya, sehingga aparat penegak hukum dalam memproses suatu kasus atau perkara harus menggunakan hati nurani.

Dengan hati nurani maka akan dapat menentukan nilai etika dan moral untuk menghindari penerapan pasal- pasal peraturan perundang-undangan secara kaku, yang akhirnya justru tidak memberikan keadilan yang semestinya. Selain itu, penegakan hukum secara humanis juga harus mendasarkan pada perkembangan kehidupan sosial masyarakat.

“Penegakan hukum yang humanis harus mempertimbangkan keadilan dari dua aspek, yaitu aspek pelaku dan aspek korban.

Selama ini hukum pidana hanya berfokus pada pelaku kejahatan dan mengabaikan hak-hak korban,” ujar mantan Kajati Riau.

Seiring dengan berkembangnya permasalahan perkara pidana di Indonesia, maka sangat diperlukan suatu bentuk penyelesaian yang lebih mengedepanan keadilan substansial. Keadilan substansial ini akan menjamin hak-hak para pihak, serta mengembalikan harmonisasi sosial di masyarakat.

“Sudah seharusnya peradilan dilakukan bukan hanya berpijak pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan,” ujar mantan Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Intelijen.

Contoh kasus Nenek Minah, Kakek Samirin, dan Nenek Rasminah menunjukkan lemahnya sistem penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Fenomena tersebut pada akhirnya membentuk sebuah statemen di masyarakat yaitu mahalnya keadilan bagi rakyat kecil.

Hukum yang sekarang dengan mudah diputarbalikkan dengan undang-undang, sehingga landasan penegakan hukum terkadang bukanlah keadilan tetapi undangundang. “Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan paradigma dalam penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan restorative,” ujarnya.

Sejak diterbitkannya PERJA no 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, banyak kalangan mengapresiasi adanya praktik keadilan restoratif . Dari model ini, pelaku kejahatan tidak harus meringkuk di penjara sebagai konsekuensi perbuatannya.

“Namun di sisi lain, keadilan restoratif juga tidak menghilangkan makna keadilan sama sekali. Ini unik karena dengan pendekatan keadilan restoratif, terjadi semacam rekonsiliasi dan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat,” imbuhnya.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut lahir dalam rangka memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum materiil dan formil yang belum mengatur penyelesaian perkara menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Kehadiran Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif ini, kata Mia Amiati diharapkan dapat lebih menggugah hati nurani para Jaksa sebagai pengendali perkara

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr Mia Amiati SH MH dalam suatu acara.

pidana (dominus litis) dalam melihat realitas hukum yang ada.

“Kejaksaan akan menghadirkan keadilan hukum yang membawa manfaat dan sekaligus kepastian hukum untuk semua pihak dengan dilandasi hati nurani,” tegasnya.

Penulis buku Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003 itu menambahkan, penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ternyata telah membuka harapan bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan yang bisa mengembalikan kedamaian dan harmoni di masyarakat yang telah terkoyak akibat adanya tindak pidana, karena penyelesaian perkara yang selama ini dilaksanakan melalui mekanisme sidang pengadilan ternyata dirasakan belum memberikan manfaat kepada masyarakat dan belum menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.

“Melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan.

Langkah ini menjadi pembuktian nyata bahwa penegakan hukum tidak hanya tajam ke bawah. Meskipun demikian, perlu juga untuk digarisbawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa,” ujarnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan mengistilahkan restorative justice sebagai sebuah jalan untuk mengharmonisasi tatanan di tengah masyarakat. A way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims and the offender (sebuah penyelesaian terhadap

Wakil Kepala Kejati Jatim Firdaus SH MH

Berikan yang Terbaik MENEMPATI jabatan sebagai Wakil Kepala Kejati Jatim, sudah barang tentu bagi Firdaus S.H., M.H, untuk terus mensupport dan memberikan yang terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kepada Memorandum, Firdaus menyampaikan bahwa pelaksanaan tugasnya yang utama yaitu membantu Kajati dalam membina dan mengembangkan organisasi dan administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lain.

“Saya juga turut membantu Kajati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kejaksaan Ne g e r i d i wilayah hukum Kejati Jatim,” ujar F i r daus saat ditemui di kantornya,

Selasa (19/7).

Wakil Kepala Kejati Jatim itu mengaku dirinya juga melakukan pemantauan evaluasi supervisi dan eksaminasi penanganan perkara.

Dan juga mewakili Kajati apabila berhalangan.

“Selain itu juga saya memberikan saran pertimbangan kepada Kajati dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi,” ujar Firdaus yang pernah menjabat sebagai Kajari Tigaraksa (Kejari Kabupaten Tangerang).

Lebih lanjut mantan Wakajati Sulteng ini menerangkan bahwa dirinya juga sebagai penanggung jawab pengelola data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi i n f o rmasi di lingkunga n Kejaksaan Tinggi Jatim.

perilaku pidana dengan cara mengharmonisasikan kebutuhan masyarakat, korban, dan pelaku).

Dalam konteks dunia hukum di Indonesia, keadilan restoratif juga menjadi semacam pemecah kebuntuan persoalan membludaknya jumlah narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan (LP).

Dengan mengedepankan aspek restorasi, penyelesaian perkara pidana tidak harus dilakukan hingga ruang persidangan.

Dengan demikian, pelaku-pelaku kejahatan tidak menambah sesaknya penjara, namun tetap menimbulkan efek jera.

“Penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif menjadi bagian dari komitmen dan ijtihad Kejaksaan untuk mengubah wajah peradilan dan penegakan hukum yang adil bagi semua masyarakat. Komitmen tersebut pun secara nyata dituangkan dalam regulasi yang mengatur pelaksanaan keadilan restoratif di lingkungan Korps Adhyaksa,” ujar Kajati Jatim yang ke-34.

Ditambahkannya, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan persyaratan yang cukup ketat yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis), tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 dan adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban.

Selain itu, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui ekspose/gelar perkara yang dilakukan bersama Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Jampidum.

“Terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini, sejak bulan Januari sampai bulan Juni 2022, kita telah melaksanakan sebanyak 74 perkara, dan telah membentuk Rumah Restorative Justice sebanyak 184 se-Jawa Timur, yang terbanyak se-Indonesia,” pungkasnya. (jak/gus)

“Dan juga mempunyai tugas pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi serta bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi,” terangnya.

Pelaksanaan tugas lain yang diembannya, Firdaus menyebut dirinya juga diberi tugas untuk mengendalikan pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana umum.

“Kami juga mendukung penuh pelaksaan program program prioritas yang dilaksanakan oleh Ibu Kajati terkait dengan pelaksanaan penghentian perkara untuk memperoleh keadilan dengan Restorative Justice , pendirian rumah Restoratif justice dan Balai rehabilitasi Napza,” pungkasnya. (jak/gus)

WANI RESTORATIVE JUSTICE WIBAWA - AKUNTABEL - NETRAL - INTELEKTUAL

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022

memorandum.co.id

HARI BHAKTI ADHYAKSA 2022

HALAMAN 6

memorandumredaksi@gmail.com

Asisten Intelijen Kejati Jatim Zulbahri SH MH

Asisten Pidana Umum Kejati Jatim Sofyan S SH MH

Tangkap 10 DPO

118 Perkara Diselesaikan Melalui Restorative Justice

Bidang Intelijen Kejati Jatim mencatat capaian kinerja cukup fenomenal pada 2022. Sebab, sebanyak 10 orang dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO) berhasil diamankan Tim Tangkap Buronan (Tabur).

Menurut Asisten Intelijen (Asintel) Zulbahri SH., MH, kesepuluh DPO tersebut ditangkap dalam kurun waktu satu semester atau selama 6 bulan. Para DPO tersebut antara lain yaitu Koko Sandoza Fritz, Hardi Hermawan, Agustinus Tri SIWI Roy Cahyoko, Rali Sugiarto, Muridun Biniono Ikhsan, Panca SamSam tang, Amir Djowito, Budiono askoro, dan AS Bin WW. bodo Suwardi, Dery Bagaskoro, ejati DKI, Hardi “Koko DPO dari Kejati gah, Agustinus Kejati Kalimantan Tengah, arat, Rali DPO DPO Kejari Sumatera Barat, dun DPO KeKejari Lamongan, Muridun esik, Budiono jati Aceh, Amir Kejari Gresik, PO Kejari Batu, dan Panca Sambodo DPO Derry DPO Kejari Kab Madiun, dan AS au,” kata Asintel DPO Kejari Lubuk Linggau,” orandum, Selasa Zulbahri kepada Memorandum, (19/7). but, Selain capaian tersebut, sambung Asintel, satu keran giatan pengawasan aliran akepercayaan berupa rasi pat tim pakem Provinsi h Jawa Timur juga sudah dilakukan.

“Pengawasan terhadap aliran kepercayaan Penghayat Buddo Jawi Wisnu dilakukan dengan mengadakan rapat tim Pakem Provinsi Jatim,” imbuhnya.

Un t u k k e g i a t a n Jaksa Masuk Sekolah (JSM), bidang intelijen sudah melakukan dua

kegiatan di SMKN 6 dan SMKN 12 Surabaya. Di sekolah pertama dilaksanakan pada 21 Februari 2022 dengan materi Cyber Bullying.

“Sedangkan di SMKN 12, dilaksanakan pada 22 Februari 2022 dengan materi yang sama,” ucap Zulbahri.

Kegiatan lain yang juga sudah dilaksanakan dalam program Jaksa Menyapa sebanyak 3 kegiatan. Menurut Asintel, dalam kegiatan tersebut materi pertama tentang perdata dan tata usaha negara pada 24 Februari 2022. Materi kedua tentang Restororative Justice pada 21 April 2022.

Sedangkan materi ketiga tentang Tindak Pidana Korupsi. “Semu “Semua kegiatan tersebut kami laksanakan di RRI Surabaya,” ujarnya.

Sementara tterkait pengamanan pembangunan strategis, Zulbahri menyebutkan a ada sebanyak 31 kegiatan. Diantaran Diantaranya yaitu rehabilitasi bangunan kawasa kawasan pusaka Benteng Pendem Kabupate Kabupaten Ngawi. Nilai kegiatannya Rp 67.136.975.000.

“Dan jjuga pengembangan Rum Rumah Sakit Jantung Sura Surabaya dengan nilai keg kegiatan Rp 95 miliar,” un ungkapnya.

Sedangkan untuk pe penyelidikan ekonom moneter, Zulbahmi r menyampaikan ri a 8 kegiatan. Adaada p pun dari kegiatan tersebut yaitu satu kasus dilimpahkan ke pidana khusus.

“Dua dihentikan dan 5 proses puldata,” pungkasnya. (jak/gus)

KERANGKA pikir filsafati yang menjadi manfaat model penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, terus diimplementasikan terhadap suatu perkara pidana pada saat ini.

Namun, tidak semua perkara dengan mudah dihentikan begitu saja.

Menurut Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sofyan S SH., M.H, untuk disetujuinya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tentunya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

“Dasar penghentian keadilan restoratif ada empat. Pertama yaitu Sila Kedua Pancasila yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama di muka hukum. Kedua yaitu Sila Keempat dimana keadilan yang diperoleh melalui musyawarah mufakat dalam penyelesaian suatu masalah, Pasal 139 dan 140 ayat (2) KUHAP serta Perja Nomor 15 tahun 2020,” kata Aspidum Sofyan kepada Memorandum, Selasa (19/7).

Untuk perkara yang tidak dapat dihentikan, sambung Aspidum, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakilnya, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

“Selain itu juga tindak pidana yang diancam pidana minimal, lingkungan hidup dan korporasi,” imbuhnya.

Asisten Pembinaan Kejati Jatim Transiswara Adhi SH MHum

17 Kejari Raih Predikat WBK/WBBM CAPAIAN kinerja Bidang Pembinaan Kejati Jatim juga tak kalah mentereng disbanding bidang lain.Tercatat sebanyak 17 satuan kerja (kejaksaan negeri) di wilayah Kejati Jatim telah meraih predikatWilayahBebasKorupsi(WBK)danWilayahBirokrasi BersihdanMelayani(WBBM).

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Pembinaan (Asbin) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, TransiswaraAdhi SH., M.Hum. Pada tahun 2021, pembangunan zona integritas dalam rangka reformasi birokrasitahun 2021 telah menghasilkan 4 satuan kerja berhasil meraihWBK. Empat satuan kerja tersebutyaitu,KejariKotaMadiun,KejariNganjuk,KejariKotaKediridanKejariBatu.

“Pada tahun 2022 ini, bidang pembinaan melakukan asistensi insentif pembangunan Zona Integritasbagi Kejari Kota Malang dan Kejari Kabupaten Malang untuk berhasil meraih WBK,” tutur AsbinTransiswarakepadaMemoran-

dum,Selasa(19/7).

Pada 2018, dua satuan kerja yang meraih predikat WBK yakni Kejari Surabaya dan Situbondo. Danpada 2019, tujuh ikat WBK yaitu Kejati satuan kerja yang memperoleh predikat amongan, JemJatim, Kejari TanjungPerak, Kejari Lamongan, ber, Sampang, Bangkalan dan Kota Mojokerto. tamakalSementara untukpredikatWBBM,pertamakalinyadiraiholehKejariSurabaya. eberkan Lebih lanjut Transiswara membeberkan ali berpada2020, tujuh satuan kerja kembali aranya hasil menyabetpredikat WBK. Diantaranya inggo, yaitu Kejari Bojonegoro, Kota Probolinggo, n dan Tulungagung, Magetan,Ngawi, Pacitan ntuk Kabupaten Madiun. “Sedangkan untuk aMopredikatWBBM diraih oleh Kejari KotaMogus) jokertodanJember,” tandasnya.(jak/gus)

Asisten Pid Pidana Khusus Kejati Jatim Riono Budi Santoso SH MH

Tetapkan 11 Tersangka Kasus Kredit Fiktif BIDANG Pidana Khusus Kejati Jatim mencapai torehan me kinerja cukup memuaskan dalam kurun waktusemest ini. Sebanyak 11 orang yang satu semester terlibat dalam d kasus korupsi di bank pemerin pemerintah, berhasilditetapkansebagaitersan gaitersangka.

Asist AsistenPidanaKhusus(Aspidsus) KejatiJa KejatiJatim,RionoBudiSantosoSH.,MH,meng H,mengatakan4orangditetapkan sebaters gai tersangka perkara dugaan korupsi pemb pemberian kredit di Bank Daerah Caban CabangSyariahSidoarjo.

“4 perkara tersebut merupakan pega pegawai bank daerah tersebut,”

beber Aspidsus Riono Budi SantosokepadaMemorandum,Selasa(19/7).

Kemudian, sambung Asipidsus, perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit yangtidaksesuaidenganprosedurdiBankDaerahCabangJembertahun2015.

Lebih lanjut, Riono menyebutkan untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi yang baru sajaditetapkan 4 orang tersangka dimana dua diantaranya adalah pimpinan bank dan analis kredit dibankdaerahcabangBatu.

“Perkaranya yaitu dugaan korupsi dalam proses pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppreskepadaperusahaanswastaolehbankdaerah cabangBatutahun 2020,” tandasnya.(jak/gus)

Sedangkan syarat prinsip yang harus dipenuhi menurut Aspidum yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kemudian tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

“Serta tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 2,5 juta dan adanya perdamaian yang disetujui oleh korban dan tersangka,” jelasnya.

Sementara untuk mekanisme permohonan dilakukan penghentian penuntutan perkara, Sofyan menerangkan bahwa awal melalui Kejaksaan Negeri yang dimohonkan kepada Kejaksaan Tinggi untuk dievaluasi.

Apabila dinilai memenuhi syarat akan diteruskan kepada Kejaksaan Agung

melalui Jaksa Muda Pidana Umum (Jampidum).

“Setelah proses tersebut, maka akan digelar ekspos dengan Jampidum yang dihadiri pihak Kejari dan Kejati. Jika disetujui, maka perkara tersebut akan dihentikan penuntutannya. Jika tidak, akan diterbitkan keputusan agar perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” terangnya.

Sedangkan terkait data penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, Sofyan menyebutkan ada 89 perkara yang diusulkan pada 2022. Sementara pada 2021 ada 18 perkara dan pada 2020 diusulkan 38 perkara.

“Sebanyak 38 perkara yang diusulkan pada 2020 disetujui 29 ditolak 9 perkara. Di tahun 2021 dari 18 perkara disetujui 9 ditolak 9 perkara. Untuk di tahun 2022, sebanyak 89 perkara yang diusulkan 80 disetujui ditolak 9 perkara,” bebernya.

Saat ini, kasus menonjol yang sedang ditangani Pidum Kejati Jatim diantaranya kasus pencabulan yang terjadi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) dan di pesantren Jombang. Selain itu perkara pembunuhan mahasiswa Universitas Brawijaya.

Sementara itu, untuk Balai rehabilitasi di Jatim, Aspidum menyebutkan ada 17 unit, sesuai Perja Nomor 18 tahun 2021. “Dan juga mendapat penghargaan dari Gubernur Khofifah Indar Parawangsa terkait rumah RJ,” ujarnya. (jak/gus)

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jatim I Gede Putu Astawa SH MH

Selamatkan Keuangan Negara Rp 202 M BIDANG Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jatim berhasil melakukan penyelamatan dan pemulihan uang negara bernilai ratusan miliar Rupiah.

Hal tersebut disampaikan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) I Gede Putu Astawa S.H., M.H kepada Memorandum. Menurutnya, dalam perkara perdata terdapat 8 Memorandum of Understanding (MoU).

“Untuk SKK Litigasi, pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sebanyak 12 perkara. Tingkat banding (Pengadilan Tinggi) 1. Sementara untuk Kasasi (Mahkamah Agung) dan Peninjauan Kembali nihil. Sedangkan Asd untuk SKK Non Litigasi, sambung Asdatun, pihaknya menerima 632 perkara,” beber I Gede Putu Astawa.

Lebih lanjut I Ged Gede Putu menekeu rangkan bahwa keuangan negara diselam yang berhasil diselamatkan pihaknya 212.785.260 sebesar Rp 212.785.260.748.

“Sedangkan pemulihan keua keuangan negara sebesar Rp 3.465.531.97 3.465.531.974,” ungkapnya.

Asdatun kemudi kemudian menyampaikan terkait adanya pertimbangan hukum yang terdiri pen pendapat hukum (Legal Opinion), p pendampingan hukum (Le (Legal Assistance), audit hu hukum dan tindakan h hukum lainnya (konsoli (konsolidasi, mediasi, fasilitasi fasilitasi) dan pelayanan huku hukum gratis.

“L “Legal opinion ada 6 6, Legal Assistance 21, Legal Audit nihil nihil, Tindakan Hukum Lainnya 2 dan pel pelayanan hukum gra gratis sebanyak 26 tandasnya.

26,” (ja (jak/gus)

Asisten Pengawasan Kejati Jatim Edi Handojo SH MH

Tindak Tegas Jaksa Nakal BIDANG Pengawasan Kejati Jatim telah menyelesaikan 39 laporan pengaduan (lapdu) masyarakat dalam periode satu semester di 2022.

Sementara, untuk lapdu yang ditindaklanjuti dengan klarifikasi sebanyak 13 laporan.

Hal tersebut disampaikan Asisten Pengawas (Aswas) Kejati Jatim, Edi Handojo SH., MH terkait capaian kinerja bidang yang dipimpinnya tersebut. “Dari 13 Lapdu dengan tindak lanjut klarifikasi itu berasal dari 11 satuan kerja terlapor,” ungkap Aswas Edi Handojo kepada Memorandum, Selasa (19/7).

Sedangkan untuk Lapdu di tingkat klarifikasi yang diteruskan ke tingkat inspeksi kasus di periode yang sama, Edi menyebutkan ada dua

satuan kerja terlapor. “Dua kasus naik tingkat ke inspeksi kasus,” ujarnya.

Terkait dengan penyelesaian 39 Lapdu masyarakat, Edi mengungkapkan bahwa sebanyak 23 laporan sudah dilimpahkan ke bidang teknis dan 10 laporan lagi dihentikan.

“Untuk inspeksi kasus dalam hal ini Lapdu masyarakat tersebut terbukti sebanyak 2 laporan. Sedangkan sisanya, 4 laporan masih dalam proses,” ungkapnya.

Kemudian Edi menjelaskan bahwa setelah penyelesaian Lapdu tersebut maka akan ada penjatuhan hukuman berdasarkan 3 kategori.

Yaitu berdasarkan golongan, jenis hukuman dan jenis perbuatan.

“Dari golongan lll, Tata Usaha 1 orang dan Jaksa 4 orang. Sedangkan golongan lV ada 1 orang. Lalu dari jenis hukuman ringan, Tata Usaha 1 orang dan Jaksa 1 orang. Hukuman sedang, Tata Usaha 1 dan Jaksa 4 orang. Untuk yang berat sebanyak 3 Jaksa. Kalau jenis perbuatannya, penyalahgunaan wewenang dari Jaksa 5 orang. Sedangkan Tata Usaha 1 orang melakukan perbuatan tercela,” bebernya.

Saat disinggung dasar yang menentukan ringan, sedang dan berat tuntutan bagi terlapor, Edi menyebutkan dari peraturan pemerintah (PP). “Dasarnya PP Nomor 94 Taun 2021 perubahan atas PP Nomor 53 Tahun 2020 tentang disiplin pegawai negeri sipil,” ucapnya.

Untuk meningkatkan pengawasan melekat (waskat) dan mencegah adanya pelanggaran asan Kejati Jatim medisiplin, Bidang Pengawasan ksi Umum, lakukan kegiatan Inspeksi si KhuPemantauan dan Inspeksi hadap sus serta pemantauan terhadap KPN/ kepatuhan pelaporan LHKPN/ LHKASN. adu“Untuk laporan pengaduoran an selain diterima dari laporan tertulis baik lewat surat atau lalui datang langsung juga melalui site aplikasi e-lapdu pada website askejati-jatim.go.id,” tandasnya. (jak/gus)

WANI RESTORATIVE JUSTICE WIBAWA - AKUNTABEL - NETRAL - INTELEKTUAL

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022

memorandum.co.id

HARI BHAKTI ADHYAKSA 2022

HALAMAN 7

memorandumredaksi@gmail.com

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Kapolda JaƟm Irjenpol Nico Afinta

Hati Nurani Jadi Dasar Penegakan Hukum

Perkuat Sinergi Ciptakan Kamtibmas Jatim

HATI nurani dan penegakan hukum menjadi semangat menjaga keadilan di Jawa Timur. Kejaksaan Tinggi Jatim memberikan fasilitas Rumah Restorative Justice, sebagai wujud kepastian hukum kepada semua pihak dengan mengedepankan hati nurani.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap keberadaan ratusan Rumah Restorative Justice di Provinsi Jawa Timur dapat membawa manfaat dan kepastian hukum untuk

semua pihak.

Karena itu pula, Gubernur Kh Khofifah memberikan Anugerah Tanda Kehorm Kehormatan Jer Basuki Mawa Beya Emas pada Kaja Kajati Jatim Dr Mia Amiati. Penganugerahan ta tanda kehormatan itu diberikan langsung Gubernur Khofifah saat peresmian Rumah Ruma Restorative Justice di Fakultas Hukum Unair Surabaya.

Kajati Jatim dinilai san sangat gencar dalam mendirikan Rumah Res Restorative Justice (RJ). Kurang dalam setahun k kepemimpinannya, sebanyak 184 Rumah RJ ttelah berdiri di seluruh wilayah Jawa Timur.

“Jumlah Rumah RJ di Jatim adalah yang terbanyak di Indonesia. Ini san sangat luar biasa di tengah upaya menggunakan hati nurani sebagai dasar pertimbangan da dalam setiap proses penuntutan hukum serta kea keadilan hukum,” ujarnya.

Khofifah menyeb menyebut keberadaan Rumah RJ dapat memenuhi harapan masyar masyarakat untuk menjangkau ra rasa keadilan yang lebih kua kuat, dekat, murah dan cepat.

“Omah R Rembug Adhiyaksa di FH Una Unair ini menjadi bagian pent penting, dan sangat memungki memungkinkan bukan hanya bag bagi yang sedang mengalam mengalami masalah hukum , nam namun juga dapat dijadikan sebagai rujukan masyarak masyarakat untuk melakuk melakukan konsultasi hukum,” kata Khofifah.

Deng Dengan adanya fasilitas tersebut, diharap diharapkan pula dapat mencip menciptakan keharmonisan d dan kedamaian dalam m masyarakat.

Melalu pendekatan Melalui RJ, dimungkinkan dim pula penyel penyelesaian beberapa perkar pelanggarperkara huk an hukum (pidana umum ringan) dapat dilaku dilakukan tanpa harus samp ke pengadilsampai (d an. (day/gus)

SEJAK menjabat sebagai Kapolda Jawa Tienpol Nico Afinta sudah banyak mur, Irjenpol akan hubungan baik dengan merasakan aan Tinggi Jatim. Terutama Kejaksaan untuk bersama-sama menjalankan nerja yang saling berkesinamsatu kinerja n. bungan. n Nico menilai, selama ini Irjen kinerja Kejaksaan sangat baik. Hal itu epas dari rutinnya saling bertak terlepas ikasi dan berkordinasi antara komunikasi kedua pihak tersebut. Menurutnya, ian dan Kejaksaan merupakan Kepolisian gian yang tidak bisa terpisahkan satu bagian dalam satu bagian. nt tersebut tidak lain adalah IntePoint grated Criminal Justice System. ian dan Kejaksaan Kepolisian wajib menciptakan dan ga keamanan menjaga ban untuk ketertiban akat Jatim. masyarakat aat ini Meski saat mi di pandemi elah Jatim telah dai, tak melandai, mengu-rangi sedikitpun semangat menegakkan hukum.. u“Hun bungan ngat baik. kita sangat Hanya berbeda proses saja. iasanya penyerahan Dulu biasanya ang secara langsung. dan sidang Saat ini,, kita memanfaatkan ogi untuk proses peteknologi n hukum atau sidang negakan secara virtual,” kata alumni mi Kepolisian (Akpol), Akademi u.

1992 itu.

Di hari Adhyaksa ke 62 o sangat mengapini, Nico resiasi kinerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang

sangat profesional dalam menjalankan tugas.

“Saya ucapkan selamat hari Adhyaksa untuk kejaksaan di seluruh Jawa Timur.

Semoga semakin sukses dan semakin maju kedepannya,” tegas Nico.

Mantan Kapolda Kalimantan Selatan itu mengaku, sinergi yang selama ini terjalin sudah tak bisa diragukan.

Namun, ia juga mengingatkan untuk terus meningkatkan kinerja dan profesionalisme menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Sementara itu, dalam memperingati hari Adhyaksa ke- 62 ini, dia berharap sinergitas yang terjalin ini semakin meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dalam hal penegakan hukum.

Hal itu, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Jatim terkait penegakan hukum.

“Hal tersebut mudah-mudahan juga mengedukasi masyarakat untuk semakin taat hukum.

Dan secara tidak langsung, bisa meningkatkan kondusifitas keamanan dan ketertiban di Jawa Timur,” pungkas jenderal dua bintang di pundak kelahiran Dukuh Kupang Surabaya itu. (fdn/gus)

WANI RESTORATIVE JUSTICE WIBAWA - AKUNTABEL - NETRAL - INTELEKTUAL

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022

memorandum.co.id

memorandumredaksi@gmail.com

HARI BHAKTI ADHYAKSA 2022

HALAMAN 8

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto

Bergerak Bersama Pulihkan Ekonomi DI Usia 62 tahun menjadi tantangan baru bagi korps Adhyaksa yang merayakan hari jadinya tahun ini. Terutama pascapandemi Covid-19, semua institusi maupun lembaga mulai bergerak mengembalikan ekonomi yang sempat terpuruk.

Memang itu semua tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri untuk membangun perekonomian rakyat.

Tapi dengan sinergitas dan kebersamaan, upaya membangkitkan kembali perekonomian itu akan mudah terwujud.

Seperti yang dilakukan Kodam V/ Brawijaya bersama Forkopimda Jatim ketika menghadapi pandemi Covid-19.

Saling bergandengan tangan dan berjibaku bersama-sama bersama stakeholder dan rakyat tanpa mengenal lelah, sehingga perekonomian bisa merangkak semakin membaik.

Termasuk di bawah tongkat komando Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc, sinergitas juga dilakukan dengan kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Saling silaturahmi dilakukan pimpinan tertinggi masing-masing institusi untuk bisa bersama-sama membangkitkan perekonomian di Jatim.

“Sesuai tagline Hari

Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-62 yaitu Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi, saya selaku Pangdam V/Brawijaya sangat mendukung,” ujar Mayjen TNI Nurchahyanto.

Mayjen TNI Nurchahyanto menambahkan, sikap humanis kepada masyarakat bisa membuat rasa nyaman ketika berhadapan dengan hukum.

“Saya melihat sekarang ini semua institusi mengedepankan humanis ketika bertemu masyarakat. Ini juga kami tekankan kepada semua personel Kodam V/ Brawijaya,” tegas Mayjen TNI Nurchahyanto.

Disinggung terkait rumah restorative justice yang dilakukan kejaksaan di seluruh Indonesia, Mayjen TNI Nurchahyanto yang mengikuti di beberapa pemberitaan sangat mendung. Terlebih di sana menyebutkan, bahwa rumah restorative justice sebagai wadah atau lembaga untuk penyelesaian suatu perkara pidana ringan di luar pengadilan melalui musyawarah dan mufakat yang disepakati korban, pelaku, dan didukung oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

“Ini sangat bagus. Keberadaan lembaga sebagai ruang untuk mengembalikan ke keadaan semula sebelum terjadinya suatu perbuatan tindak pidana ini dapat mencegah stigma negatif di tengah masyarakat,” pungkas Mayjen TNI Nurchahyanto. (fer/gus)

Wakil Ketua DPRD JaƟm Sahat Tua Simandjuntak

Kejaksaan Semakin Humanis Tapi Tegas PERINGATAN hari Bakti Adhiyaksa ke-62 tahun menjadi tonggak kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Karena itu, di tahun politik komunikasi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari peran Kejaksaan yang semakin humanis, dan tegas dalam penataan hukum.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simandjuntak menyampaikan, selamat peringatan hari Bakti Adhiyaksa ke-62 tahun. Wujud kepastian hukum terlihat korps Adhiyaksa dengan mengendepankan keadilan restoratif atau restorative justice.

“Rumah Restorative Justice ini sebagai kepastian hukum dan mendapat keadilan bagi masyarakat,” tegas dia.

Mewakili wakil rakyat Jawa Timur, Sahat Tua Simandjuntak menyampaikan, selamat kepada Kajati Jatim, Dr Mia Amiati yang sudah membangun Rumah Restorative Justice dalam waktu singkat. Bahkan terbanyak di seluruh Kejaksaan hingga saat ini.

“Selamat memperingati hari Adhiyaksa. Semoga

Kejaksaan Tinggi Jatim semakin humanis, ikut menciptakan suasana kondusif,” ujar Sahat Tua Simandjuntak.

Politisi Partai Golkar ini juga menyampaikan bahwa penataan ekonomi di Jawa Timur, juga memerlukan pandangan tetang kepastian hukum. Sahat menyebutkan di era pandemi yang kini mulai memasuki era endemi ini, Pemprov Jatim bersama Kejaksaan Tinggi Jatim, dan forkompimda mampu mendorong semangat Jatim Bangkit.

“Dimana mampu mendorong kepastian ekonomi, sehingga stakeholder di Jatim bisa mensupport kebangkitan di Jawa Timur. Diantaranya Kejaksaan Tinggi sebagai bagian dari pengacara negara memfasilitasi peranan proses pembangunan di Jawa Timur,” tutur dia.

Melalui konsolidasi dan konsultasi, harus mendapatkan dukungan. Termasuk adanya percepatan pembangunan bisa terlaksana dengan baik. “Upaya itu sangat sinergitas antara Kejaksaan Tinggi Jatim dengan Pemprov Jatim. Kami berharap sinergi positif ini juga terbangun di kabupaten dan kota di Jatim,” harapnya. (day/gus)

WANI RESTORATIVE JUSTICE WIBAWA - AKUNTABEL - NETRAL - INTELEKTUAL

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022

memorandum.co.id

HARI BHAKTI ADHYAKSA 2022

HALAMAN 9

memorandumredaksi@gmail.com

Berdayakan UMKM Menuju Pemulihan Ekonomi Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-62 tahun 2022 ini mengusung tema “Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi”. Dari sisi pemulihan ekonomi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berencana melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurut Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Danang Suryo Wibowo, S.H., LL,M., pemberdayaan UMKM tersebut merupakan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam rangka menuju pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan sebelumnya.

“Ja d i

selain pemulihan ekonomi melalui pemulihan keuangan negara, penyelamatan aset negara oleh Datun dan Pidsus, dari sisi kemasyarakatan yaitu dengan pemberdayaan UMKM tersebut,” ujar Kajari Surabaya, Danang Suryo Wibowo kepada Memorandum, Rabu (20/7).

Dijelaskan Kajari Danang, p e m b e rd a y a a n U M K M d i Indonesia merupakan salah satu

komitmen pemerintah. Sebab, UMKM merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Jadi penguatan UMKM bisa untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Kami optimistis apabila penguatan usaha mikro itu terjadi maka tak akan lama ekonomi kita akan segera kembali seperti sebelum pandemi Covid-19,” ujar Arek Suroboyo kelahiran 46 tahun silam.

Sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan arahan presiden tersebut, Danang menegaskan akan mengimplementasikannya dengan cara mengundang para pelaku UMKM di wilayah

hukumnya dalam peringatan HBA di kantor.

“Sebagai wujud pelaksanaannya akan saya undang beberapa pelaku UMKM dalam peringatan Hari Bhakti Adhyaksa,” ujar Danang yang pernah menjabat sebagai Kasi Datun Kejari Surabaya.

Sejatinya, kata Danang, pemberdayaan UMKM ini sudah dilakukan pihak Kejari Surabaya sebelumnya. Hal itu dibuktikan dengan pembagian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Be b e ra p a w a k t u l a l u , kami sudah melakukan pemberdayaan UMKM. Kami memberikan santunan berupa

sembako seperti minyak, gula dan lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahan sembako itu tidak kami beli dari swalayan besar atau grosir, namun kita beli dari toko-toko yang berada di pasar-pasar,” ungkap Danang yang juga pernah menjabat Kasi Pidsus Kejari Surabaya.

Untuk itu, mantan Kajari Sanggau ini berharap agar program pemulihan ekonomi dengan pemberdayaan UMKM bisa dilakukan oleh instansi lainnya. “Supaya percepatan ekonomi segera dapat kita rasakan sebagai sesama warga negara Indonesia yang kita cintai ini,” harapnya. (jak/gus)

Tangkap Tiga Terpidana BIDANG Intelijen Kejari Surabaya berhasil melakukan pengamanan eksekusi terpidana terhadap tiga orang terpidana. Mereka yaitu Musnaam SH, Hariman Prayogo, dan Ali Shodiqin.

Capaian kinerja tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Khristiya Lutfiasandhi kepada Memorandum. “Ketiga terpidana diamankan dalam kurun waktu satu semester pada 2022,” beber Khristiya saat ditemui di ruangannya, Rabu (20/7).

Selain itu, Khristiya menjelaskan bahwa bidang yang dipimpinnya telah

melakukan 7 kegiatan penyelidikan. “1 kegiatan dilimpahkan ke Seksi Tindak Pidana Khusus, 1 kegiatan masih dalam pelaksanaan dan 5 kegiatan sudah dilaksanakan,” jelas pria kelahiran Madiun, 42 tahun silam.

Lebih lanjut Kasi Intel menyebutkan telah melaksanakan perintah tugas sebanyak 5 kegiatan, 4 diantaranya sudah dilaksanakan secara puldata dan pulbaket. “Satu sudah ditingkatkan ke penyelidikan,” ujar mantan Kasi Pidsus Kejari Bangka Belitung.

Untuk penerangan hukum, Khristiya mengungkapkan ada 6 kegiatan. Diantaranya yaitu di SMKN 6 Surabaya, di aula Kantor Kecamatan

Ta n d e s , d i aula Kantorr Kecamatan Sambikerep, Benowo, Pakall dan Bubutan. ra Sementara untuk Jaksa hristiya Menyapa, Khristiya Kepala Seksi Intelijen kan menyampaikan Khristiya Lutfiasandhi ada 2 kegiatan di RRI. “Temanya yaitu Restorative Justice (RJ) dan Mafia Tanah,” tandasnya. (jak/gus)

Selesaikan 7 Perkara melalui Restorativee Justice

Kajari Surabaya Danang Suryo Wibowo S H LL M.

Musnahkan BB Sabu 1,5 Kg BIDANG Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Surabaya telah melaksanakan proses pengajuan taksasi harga d a r i barang bukti 110 mobil dan ha tindak motor hasil pidan umum. pidana Hal itu dis disampaikan K Kepala Seksi P Pengelolaan B Barang Bukti d Barang dan R Rampasan (K BB) Rizal (Kasi Pr Pradatha saat me menguraikan capa capaian kinerja dalam semester l 20 2022.

Kepala Seksi Pengelolaan “Kami sudah Barang Bukti dan Barang melaksanakan Rampasan Rizal Pradatha S H pengembalian Barang Bukti (BA-20) sebanyak 102. Dan yang belum dikembalikan per 15 Juli 2022 sebanyak 731,” ungkap Kasi BB Rizal Pradtha kepada Memorandum, Rabu (20/7).

Selain capaian kerja tersebut, Rizal menyampaikan telah melakukan pemusnahan barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) periode Maret hingga Juli 2022.

“Sebanyak 213 unit HP, 5 buah senjata tajam, 1 buah senjata api, dan 197 lembar uang palsu,” bebernya.

Sedangka pemusnahan barang bukti narkoba, Rizal mengatakan terdiri dari 1.476,671 gram sabu, ganja 432,031 gram, ekstasi (gram) 21,65 gram, ekstasi (labfor) 97,23 gram, LL (butir) 68.110, LL (labfor) : 6.508 butir dan 861,788 gram, pil happy five 1,621 gram.

“Selain itu ada 2.000 pil logo Y, pil ineks 59,383 gram, tembakau gorila 5,37 gram, Riklona 57 butir dan alprazolam calmlet dumolid sebanyak 55 butir,” tandasnya. (jak/gus)

BIDANG Pidana Umum Kejari Surabaya berhasil menyetorkan uang ke kas negara sebesar Rp 2.081.371.500 yang berasal dari uang rampasan.

Selain itu, bidang Pidum juga telah melaksanakan Restorative Justice (RJ) sebanyak 7 perkara.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Farriman Isandi Siregar S.H.,M.Hterkaitcapaiankinerja selama satu semester di 2022.

“Kami sudah mempunyai rumah RJ sebanyak 3 tempat.

D i Kelurahan Sukomanunggal, Lontar dan Universitas Airlangga,” tutur Kasi Pidum Farriman kepada

Peningkatan Kualitas Pembinaan Kepegawaian 70 Persen BIDANG Pembinaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dalam capaian kerjanya semester pertama me 2 0 2 2 berhasil meningkatkan realisasi dan pelaksa pelaksanaan anggaran yang efekt optimal dan tepat efektif, wak waktu.

Menurut Kepala S Bagian Pembinaan Sub ( (Kasubagbin) Dr. Luvy I Indriastuti S.H., MH, i indikator capaian k kinerja bidangnya yaitu p pemberian hak-hak (gaji dl pegawai tepat waktu dl) tere terealisasi sebesar Rp 65 perse Sedangkan terbayarnya persen. biaya operasional masingKepala Sub Bagian Pembinaan masing bidang sebesar 70 Dr. Luvy Indriastuti SH MH. persen.

“Selain itu juga, terbayarnya honor, ATK, barang cetakan dan penggandaan, rapat, jamuan tamu dan perjalanan dinas sudah terealisasi 70 persen dan terbayarnya upah pihak ketiga serta tersedianya peralatan kebersihan 65 persen,” tutur Luvy Indriastuti kepada Memorandum, Rabu (20/7).

Sasaran strategis berikutnya menurut Luvy yaitu meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Penyetoran PNBP kita semakin bertambah sebesar 85 persen. Itu terdiri dari denda, tilang, rampasan dan ongkos perkara,” ungkapnya.

Lebih lanjut Luvy menjelaskan bahwa sasaran strategis yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Kejari Surabaya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Ada tiga hal dalam sasaran strategis tersebut. Pertama, peningkatkan pelayanan administrasi terkait dengan manajemen kepegawaian sebesar 80 persen. Kedua, pengembangan organisasi dan tata laksana serta pengolahan data pemantauan dan penilaian kinerja pembinaan sebesar 70 persen.

“Serta peningkatan kualitas pembinaan kepegawaian meliputi jenjang karir dan kepangkatan sebesar 70 persen,” pungkasnya. (jak/gus)

Memorandum, Rabu (20/7).

Untuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara yang masuk ke bidang Pidum, Farriman menyebutkan total mencapai 788 perkara. Jumlah tersebut dari Oharda 365 perkara, Kamnegtibum 71 perkara, dan narkotika 352 perkara. “Yang sudah dilimpahkan atau sudah P21 tahap ll sebanyak 714 perkara,” ungkapnya.

Sementara untuk pelayanan tilang bulan Januari sampai Juni 2022, sambung Farriman sebanyak 92.254 pelanggar dengan jumlah denda sebesar Rp 2.769.510.000 dan biaya perkara Rp 50.254.000.

“Jumlah yang sudah terbayar

sebanyak 44.639 perkara, dan disetorkan ke kas negara sebesar Rp 2.446.350.000 sedangkan biaya perkara sebesar Rp 44.639.000,” imbuhnya.

Sedangkan untuk pelanggar Tindak Pidana Ringan menurut Farriman sebanyak 395, denda perkara Rp 37.655.000 dan biaya perkara Rp 790.000.

“Untuk jumlah yang sudah membayar sebanyak 395 perkara, denda yang sudah masuk ke Kas Daerah sejumlah Rp 37.655,000 dan biaya perkara disetor Ke Kas Negara sejumlah Rp 790.000, “ ungkapnya.

Sedangkan jumlah Setoran Denda Non Tilang ke Kas Negara sebesar Rp 16.000.000. “Itu jumlah sejak Januari

Tangani 16 Perkara Tindak Pidana Korupsi BIDAN Pidana BIDANG Khusus Kejari Sura Surabaya saat ini ten tengah menangani 16 perkara tindak p pidana korupsi.

D 16 perkara Dari t tersebut, s sebanyak e enam perkara m masih tahap pe penyelidikan dan 10 perkara sudah naik ke tingkat penyi penyidikan.

Demikian Kepala Seksi Pidana Khusus Ari disampaikan Prasetya Panca Atmaja SH MH. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Ari Prasetya Panca Atmaja SH., MH saat ditemui di kantornya.

Untuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang masuk ke pihaknya, Ari menyebutkan sebanyak 11 perkara tindak pidana korupsi.

“Yang sudah tahap l sebanyak 3 perkara dan tahap ll ada 9 perkara. Sedangkan yang P21 ada 3 perkara,” ungkapnya.

Sementara upaya hukum dan eksekusi, Ari mengatakan ada 2 perkara yang saat ini dalam tingkat banding. “Dan 1 perkara dalam tingkat kasasi,” tandasnya.

Selain itu, Bidang Pidana Khusus juga telah melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp17 miliar. Rinciannya, Rp12 miliar perkara atas nama Putu Harry Sasmita dan Rp 5 miliar atas nama Nur Chalifa. Sedangkan uang pengganti Rp 132.000.000. (jak/ gus)

Kepala Seksi Pidana Umum Farriman Isandi Siregar SH MH.

sampai dengan Maret 2022,” pungkasnya. (jak/gus)

Selamatkan Keuangan Daerah Rp 1,8 T BIDANG Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Surabaya pen berhasil melakukan penyelamatan aset/keuangan se daerah sebesar Rp 1.830.169.755.755 pe dan pemulihan keuangan daerah sebe Rp 10.140.672.912. sebesar Penyelamatan aset/ ke keuangan daerah tersebut d diantaranya berasal dari P Pasar Turi yang asetnya m mencapai Rp 1.5 triliun serta a lainnya. Sedangkan aset p pemulihan keuangan daerah te tersebut diantaranya berasal da BPJS, PT Pegadaian, dari BPK dan lainnya.

BPKPD “Pemulihan Keuangan Daerah yang berhasil Kepala Seksi Perdata dan Tata kami lakukan sebesar Rp Usaha Negara Arie Chandra 10 miliar lebih sedangkan Dinata Noor SH MH. penyelamatan aset sebesar Rp 1,8 triliun,” ungkap Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Arie Chandra Dinata Noor, S.H., M.H., kepada Memorandum, Rabu (20/7).

Selain itu, Bidang Datun Kejari Surabaya juga telah melakukan Memorandum Of Unsderstanding (MoU) dengan 11 stake holder, diantaranya Pemkot Surabaya, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM Surabaya serta beberapa perusahaan lainnya.

Lebih lanjut Arie mengatakan untuk bantuan hukum pihaknya menangani litigasi Tata Usaha Negara sebanyak 6 perkara, Perdata 23 perkara, uji materiil 1 perkara.

“Yang uji materiil sudah Inkracht dengan putusan majelis hakim menyatakan permohonan dari pemohon mengenai keberatan terhadap Perda Kota Surabaya melalui uji materiil, dinyatakan tidak dapat diterima,” ungkap pria kelahiran 38 tahun lalu.

Sementara untuk non litigasi, kata Arie, sebanyak 633 permohonan. Permohonan tersebut terdiri Pendapat Hukum (LO), Pendamping Hukum (LA). (jak/gus)

WANI RESTORATIVE JUSTICE WIBAWA - AKUNTABEL - NETRAL - INTELEKTUAL

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022

memorandum.co.id

HARI BHAKTI ADHYAKSA 2022

HALAMAN 10

memorandumredaksi@gmail.com

Kajari Tanjung Perak Surabaya dan para kasi bidang.

Penegakan Hukum Humanis Demi Pemulihan Ekonomi Indonesia menasbihkan dirinya negara hukum (rechtstaat). Pemerintah selaku pemegang kekuasaan tertinggi, berupaya mengatur seluruh aspek dalam kehidupan warga negaranya melalui produk hukum. Termasuk aspek perekonomiannya.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ta n j u n g P e r a k Surabaya, I Ketut K a s n a D e d i S.H., M.H., peranan h u k u m d a l a m pembangunan ekonomi suatu

Kajari Tanjung Perak Surabaya, I Ketut Kasna Dedi S.H., M.H.

bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya.

“Sangat jelas, jika kondisi hukum suatu

efekt maka pembangunan bangsa itu efektif, ekonomi pun akan mudah untuk N dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika mam berperan secara efektif, hukum tidak mampu dipa maka dapat dipastikan akan berdampak p buruk terhadap pembangunan ekonomi,” Tanjun Perak I Ketut Kasna Dedi ujar Kajari Tanjung Memo itu kepada Memorandum, Rabu (20/7).

Kondisi ini, sambung Kasna, tentu pul bagi Indonesia sebagai saja berlaku pula y sebuah negara yang sedang giat-giatnya pe melakukan pembangunan ekonomi.

In Apalagi, tatkala Indonesia menyatakan diri konstitusin sebagai negara hukum. dalam konstitusinya ters “Dari sini tersirat pula bahwa Indonesia hu menghendaki hukum diharapkan dapat berfungsi. De Dengan berfungsinya, maka pembang pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk direalisasikan,” imbuhn imbuhnya.

Lebih lanjut Kasna menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi nasion dalam pencapaiannya nasional tidak terlepas dari peran sektor huku Tidak dapat disangkal hukum. me memang ada tuntutan bidang ek ekonomi terhadap bidang h hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

“Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh t terhadap kegiatan ekonomi se sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fun fungsinya berisi petunjuk tingk laku manusia, alat untuk tingkah menyele menyelesaikan konflik dan alat re untuk rekayasa sosial ekonomi,” katanya katanya.

Sel itu, positivisme hukum Selain berpa berpandangan bahwa hukum h itu harus dapat dilihat dalam kete ketentuan undang-undang, kar karena hanya dengan itulah ket ketentuan hukum itu dapat di diverifikasi.

“Adapun yang d luar undang-undang di t tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum,” ucap Kasna.

Mantan Kajari Penajam Paser Utara itu menegaskan bahwa hukum harus

Eksekusi Dua Terpidana Status DPO BIDANG Intelijen Kejari Tanjung Perak berhasil mengeksekusi dua orang terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Mereka adalah Imam Santoso dan Hendra Sihombing.

“DPO Imam dieksekusi di Jalan Dharma Hu Husada Surabaya, kalau DPO atas nama He Hendra, kami melakukan penjemputan d Manado, Sulawesi Utara. Hal itu berkat di a adanya kerjasama antara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara,” tutur Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Putu Arya W Wibisana S.H., kepada Memorandum, R Rabu (20/7).

Selain capaian tersebut, Putu menjelaskan bahwa bidang yang Kepala Seksi Intelijen Putu dipimpinnya telah melaksanakan 4 kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS), Arya Wibisana S.H. khususnya di bulan Mei 2022.

“Pelaksanaan JMS telah dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan yaitu di SMPN 07, SMPN 26, SMPN 08 dan SMPN 02 Surabaya,” jelasnya.

Sementara untuk kegiatan Penerangan Hukum Putu menyampaikan sudah melaksanakan pada bulan Juni 2022 yang bertempat di Kantor Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal.

“Sedangkan untuk pelaksanaan Jaksa Menyapa telah dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan, yaitu pada bulan Mei dan Juni 2022 bertempat di RRI Pro 1 FM, Jalan Pemuda No. 82-90 Kota Surabaya,” tandasnya. (jak/gus)

dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa fokus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiolgi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum.

“Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum,” tegasnya.

Satu hal terpenting menurut Kasna, yaitu terkait kepastian hukum yang tentunya sangat berdampak pada roda ekonomi Indonesia. Suatu aspek perlu diatur melalui hukum untuk menjadikannya sah dan legal, atau dengan kata lain suatu hal tersebut tidak melanggar hukum.

“Dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi,” ungkapnya.

Dengan demikian kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

Sementara terkait kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi, sudah tentu berjalan segaris dengan teori positivisme.

Dalam teori tersebut, menghendaki bahwa suatu negara yang dikuasai oleh suatu pemimpin yang dalam hal ini pemerintah, harus mampu menciptakan produk hukum untuk kemudian hadir sebagai pedoman dalam pelaksanaan segala aspek kehidupan bernegara.

“Sektor ekonomi yang merupakan salah satu sektor yang paling berpengaruh, sangat memerlukan kehadiran hukum,” bebernya.

Perkembangan ekonomi yang berjalan pesat seiring dengan perkembangan teknologi, harus juga diiringi dengan peraturan maupun regulasi yang adaptif dan mengikuti perkembangan ekonomi.

“Suatu produk hukum yang diciptakan oleh penguasa sangat diperlukan, terlebih lagi jika produk tersebut dapat mengatur masa depan sektor ekonomi,” kata Kasna.

Untuk itu Kasna menyampaikan hukum harus ditegakkan demi pemulihan ekonomi yang sempat terpuruk karena wabah pandemi Covid-19. Tentu saja, dalam penegakan hukum tersebut harus melalui cara yang humanis.

“Demi pemulihan ekonomi yang cepat, dalam penegakan hukumnya dengan cara yang lebih humanis,” tandasnya. (jak/gus)

Selamatkan Uang Negara Rp 54 M BIDANG Pidana Khusus Kejari Tanjung Perak mencatat capaian kerja fantastis dengan g melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 54 miliar. an Capaian kinerja tersebut disampaikan asi oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi H Pidsus) Mochammad Ali Rizza SH., MH kepada Memorandum.

“Total uang negara yang berhasil diselamatkan oleh Pidsus Kejari Tanjung Perak yaitu sebesar Rp 54 g miliar lebih. Rinciannya yaitu uang B tunai Rp 200.834.000, 2 Sertifikat HGB rta dengan nilai pasar Rp 2.357.100.000 serta 32 Sertifikat HGB dengan nilai pasar Rp 51.584.375.000,” kata Kasi Pidsus Kepala Seksi Pidana Khusus Mochammad Ali Rizza S.H., M.H Ali Rizza, Rabu (20/7).

Lebih lanjut Ali Rizza mengatakan bahwa penyelamatan keuangan negara tersebut terkait dua kasus korupsi berupa pemberian kredit.

Pertama yaitu pemberian kredit KPR dengan kerugian negara sebesar Rp. 3,5 miliar.

“Kedua yaitu kasus pemberian kredit oleh bank pemerintah juga dengan kerugian negara sebesar Rp 60.178.180.725,18,” tandasnya. (jak/gus)

Pulihkan Keuangan Negara Rp 69,5 M BIDANG Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Tanjung Perak Surabaya dalam semester pert pertama 2022 ini telah berhasil melakukan p pemulihan atau p penyelamatan keuangan n e g a r a senilai Rp 6 69.518.091.485.

Menurut Kepala Seksi Per Perdata dan Tata U s a h a Negara Kepala Seksi Perdata dan ( K a s i Tata Usaha Negara Rollana Datun) Mumpuni S.H., M.H.

Rollana Mumpuni SH., MH, total pemulihan atau penyelamatan keuangan negara tersebut dari dua aset aset Pemerintah Kota Surabaya.

“Jumlah itu berasal dari dua aset Pemkot (Surabaya) yakni di Kecamatan Tenggilis seluas 17.700 M2 , senilai Rp 53.872.562.

354 dan di Kecamatan Pakal seluas 13.390 M2 senilai Rp 15.358.330.000,” ungkap Kasi Datun Rollana kepada Memorandum, Rabu (20/7).

Selain itu, Rollana menyampaikan telah melaksanakan bantuan hukum sebanyak 162 SKK, pendapat hukum 3, pelayanan hukum 13 dan pendampingan hukum 60 pekerjaan. “Dari pendampingan hukum, sebanyak 60 pendampingan dengan nilai anggaran pekerjaan sebesar Rp 341.653.730.943,” ujarnya. (jak/gus)

Denda Hasil Pidana Korupsi Rp 250 Juta BIDANG Pembinaan Kejari Ta n j u n g P e r a k b e r h a s i l menghimpun dana dari n Penghasilan Negara Bukan p Pajak (PNBP) sebesar Rp 224.815.000 yang berasall u dari denda pelanggaran Lalu Lintas (Lalin) selama semester pertama 2022 ini.

Pendapatan lainnya yakni dari uang sitaan tindak pidana u lain yang telah diputus atau ar ditetapkan pengadilan sebesar Rp 26.657.000. apatan “Sedangkan untuk pendapatan yang didapatkan dari denda hasil

tindak pidana korupsi sebesar Rp 250 juta,” ungkap Kepala Sek Seksi Pembinaan Cyrilus Iw Iwan Santosa R, SH kepada M Memorandum, Rabu (20/7).

Sementara untuk p pendapatan dari hasil ttindak pidana lainnya, Cyrilus menyampaikan telah memperoleh hasil Rp 66 juta. (jak/gus) K Kepala Seksi Pembinaan Cy Cyrilus Iwan Santosa R, S.H.

Tangani Pembunuhan Sadis Manukan Tama BIDANG Pidana Umum Kejari Tanjung Perak saat ini sedang menangani kasus pembunuhan di Manukan Tama dengan terdakwa Nurhuda. Kasus ini sempat viral di jagad maya lantaran terdakwa melakukan pembunuhan dengan sadis.

Saat ini, kasus pembunuhan tersebut sedang a berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa dihadirkan jaksa penuntut umum lantaran memiliki gangguan pendengaran.

Menurut Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Hamongana Parsaulian S SH, perkara yang masuk ke pihaknya sebanyak 525. Untuk perkara yang di restorative justice (RJ) ada 1. Sedangkan perkara narkoba yang divonis rehabilitasi ada 3. k “Perkara yang paling banyak kita tangani yaitu tindak ara. pidana orang, harta dan denda (Oharda) yaitu 181 perkara.

Disusul dengan perkara narkoba sebanyak 172 perkara,” ungkap Kasi Pidum Hamonangan Kepala Seksi Pidana Umum kepada Memorandum, Rabu (20/7).

Hamonangan Parsaulian S, S.H. Lebih lanjut Hamonangan mengatakan ada tiga perkara yang telah melakukan pembayaran denda. “Total jumlah yang sudah dibayar sebesar Rp 66 juta,” tandasnya. (jak/gus)

Sita 11 Kg Sabu dan 30 Ribu Butir Pil Dobel L BIDANG Barang Bukti dan (20/7).

Barang Rampasan Kejari Tanjung Capaian kinerja lainnya, Perak Surabaya berhasil sambung Didik, dari perkara p mengumpulkan barang bukti pelanggaran Undang-undang ika Kes dari tindak pidana narkotika Kesehatan telah disita puluhan 70 rib pil dobel L. “Barang bukti yang terdiri dari 11.070 ribu il yan disita dari tindak pidana gram sabu dan 12 butir pil yang ri ekstasi. Jumlah tersebut dari UU Kesehatan sebanyak k.

3 331 perkara yang masuk.

30.728 butir pil dobel L dari a Selain itu, ada 7 perkara 4 perkara,” imbuhnya. tindak pidana pelanggaran Se d a n g k a n u n t u k p Undang-undang Darurat perkara tindak pidana k nomor 12 tahun 1951. keamanan dan ketertiban “Sebanyak 7 perkara,, umum (Kamtibum) il di barang bukti yang berhasil didapatkan barang bukti ah yan terdiri dari kertas rekapan disita terdiri dari 3 buah yang togel bolpoint, kartu ATM, buku senjata api (Senpi) dan 7 buah togel, senjata tajam (Sajam) jenis tabungan, handphone, Kepala Seksi Barang Bukti dan pisau dan clurit,” beber Kasi kartu remi, kartu Kepala Seksi Barang Bukti Barang Rampasan Didik Kurniawan domino dan lain-lain.

W, S.H. dan Barang Rampasan “Barang bukti tersebut (Kasi BB) Didik Kurniawan didapatkan dari 62 W, S.H., kepada Memorandum, Rabu perkara,” tandasnya. (jak/gus)

WANI RESTORATIVE JUSTICE WIBAWA - AKUNTABEL - NETRAL - INTELEKTUAL

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022

memorandum.co.id

memorandumredaksi@gmail.com

HARI BHAKTI ADHYAKSA 2022

HALAMAN 11

Optimalkan Pendapatan Asli Daerah

Kejari-Pemkab Gresik Bentuk Satgas PAD Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus kerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dan instansi terkait. Korps Adhyaksa menginisiasi pembentukan Satgas PAD. Satgas ini bakal mendorong penyerapan pendapatan daerah dari berbagai sektor.

Salah satu upaya Kejari Gresik adalah mendorong optimalisasi PAD dari sektor perhotelan, restoran dan reklame. Termasuk menyasar sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ini dilakukan untuk mendongkrak PAD yang masih lesu di semester I tahun anggaran 2022.

“Saat ini, salah satu fokus kami adalah bersinergi bersama Pemkab Gresik untuk mengoptimalkan PAD,” kata Kajari Gresik Muhammad Hamdan S. Hingga Juni 2022, serapan PAD di Kota Pudak baru di angka 41 persen.

Untuk itulah dibentuk Satgas PAD guna percepatan serapan pemasukan daerah.

Dikatakan, sejumlah perusahaan di Gresik menunggak pembayaran pajak daerah lantaran pandemi Covid-19. Mengingat kondisi yang telah melandai, upaya percepatan PAD perlu dilakukan. Pihaknya akan memfasilitasi komunikasi dengan wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban membayar tanggungan pajaknya.

“Dipetakan dulu, sektor – sektor

Kajari Gresik Muhammad Hamdan S dan Ketua IAD Gresik Idar Hamdan saat anjangsana purnaja.

mana yang potensial dan mengalami kendala. Misalnya perusahaan yang belum membayar PBB, kami akan panggil untuk kemudian diingatkan agar segera membayar kewajibannya. Baik perusahaan swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dilakukan hal yang sama,” tegasnya.

Kasus lain, misalnya ada reklame yang belum membayar pajak. Pihaknya akan melakukan penindakan bersama instansi lain terkait, dalam hal ini Satpol PP. Jika tidak membayar tanggungan, akan dilakukan tindakan tegas. “Sinergi semua pihak. Satgas PAD juga berisi tim

dari instansi lain. Seperti kepolisian, TNI dan OPD terkait,” tukasnya.

Di Kejari Gresik sendiri, seluruh jajaran dikerahkan dalam tugas ini. Mulai Seksi Intelijen, Seksi Pidana Khusus, Seksi Pidana Umum hingga Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Langkah ini sebagai komitmen Korps Adhyaksa membantu daerah dalam optimalisasi PAD. Upaya Kejari Gresik pun kian menampakkan hasil. Sejauh ini, total PAD yang terfasilitasi masuk ke KAS daerah sebesar Rp 2.131.609.199. Sementara dalam progres sebesar Rp 1.924.406.396.

Jumlah tersebut bakal terus bertambah

Kepala Kejari Gresik Muhammad Hamdan S dan Ketua IAD Gresik Idar Hamdan saat bakti sosial HBA di Panti Asuhan Nurul Ulum

ing dengan upaya – upaya percepatseiring an yang dilakukan.

“Artinya ini sudah Rp 4 miliar lebih. mlah tersebut dari PBB beberapa peruJumlah aan. Jadi kami mendapat laporan ada sahaan. usahaan menunggak pembayaran perusahaan ak daerah. Selanjutnya kami mepajak nggil pihak perusahaan dan manggil ngingatkan untuk membamengingatkan yar kewajiban pajak ke daerah. hirnya membayar,” tegas Akhirnya ntan Kepala Kejari Tanah mantan mbu.

Bumbu.

Hamdan optimis, pihaka bisa berkontribusi lebih nya am mengoptimalkan dalam D Kabupaten Gresik.

PAD nyak sektor yang saat Banyak ini sudah dalam bidikan.

Ia mengimbau para wajib ak untuk segera mepajak nuhi tanggungannya menuhi pada daerah. Sebab, kepada ak tersebut juga akan pajak mbali untuk pembakembali unan daerah. ngunan Pendapatan daerah ini njadi tolak ukur alokasi menjadi ggaran tahun mendatang. anggaran a tidak optimal, alokasi Jika un 2023 bisa – bisa turun. tahun erti diketahui, tahun 2022 Seperti ini target PAD Gresik sebesar Rp 1,17 triliun. “Sinergi terus mi kuatkan untuk mencakami pai target tersebut. Kalau bisa ningkat, bahkan melebihi meningkat, get,” pungkasnya. (and/ target,” /gus) har/gus)

Warna-Warni Hari Bhakti Adhyaksa ke 62 dan HUT IAD XXII MEMPERINGATI Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke- 62 dan HUT Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) XXII, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menggelar berbagai kegiatan sosial. Dari bakti sosial di panti asuhan, anjangsana purnaja hingga donor darah.

Sesuai tema HBA ke-62, Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi, Kejari Gresik menggelar serangkaian kegi g atan sosial kegiatan y ya ng b ergu er g na gu yang berguna b ba agi g m gi asya asya yara r ka ra at. t. bagi masyarakat.

IIni In ni di dipi p li pi lih se lih seb bag baga ba ga ai dipilih sebagai

Kepala Kejari Muhammad Hamdan S dan Ketua IAD Gresik Idar Hamdan saat donor darah memeringati HBA

perwujudan rasa syukur atas berkah dan rezeki serta amanah yang diberikan Allah SWT. “Alhamdulillah, kami masih diberikan kesehatan dan rezeki sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan berbagi. y dengan g Yayasan y Salah satunya Panti Asuhan Yatim Piatu Nurul Ulum,” ujar Kajari Gresik Muhammad Hamdan S.

ni Menurutnya, kegiatan sosial ini ni membawa pesan bahwa saat menjalani ng kehidupan bermasyarakat harus sering as. melihat ke bawah bukan hanya ke atas. an Sehingga akan tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. j g sebagai g p gak “Menjalankan tugas penegak hukum pasti ada yang suka dan tida ak tidak suka. Sehingga kita dituntut menjalanka an menjalankan tugas secara profesional. Semoga denga an dengan

adanya kegiatan bakti sosial ini dapat membantu dan meringankan beban adik-adik panti asuhan,” jelasnya. y Hamdan juga mengungkapkan bakti sosial dan ajangsana purna jaksa dan pegawai kejaksaan ini merupakan salah satu program Jaksa Agung RI dalam rangkaian keg gi atan HBA tahun 2022 giatan dengan tema bertajuk Kepa p stian Hu H kum, m, H m, uKepastian Hukum, Huma nis ni is M enu n juP P emulih lih ihan n manis Menuju Pemulihan Ekonom omii. ((and/har) and/harr) Ekonomi.

Kepala Kejari Gresik Muhammad Hamdan S

WANI RESTORATIVE JUSTICE WIBAWA - AKUNTABEL - NETRAL - INTELEKTUAL

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022

memorandum.co.id

HARI BHAKTI ADHYAKSA 2022

HALAMAN 12

memorandumredaksi@gmail.com

Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto

Melakukan Kajian dan Telaah Terhadap Proyek Strategis Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 BUPATI Mojokerto telah menetapkan 10 proyek strategis daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/ 158/ HK/ 416-012/ 2022 tentang Paket Strategis Tahun Anggaran 2022, yang ditindak lanjuti dengan permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Daerah oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto perihal Permohonan Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah.

Sesuai dengan informasi tersebut selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono, S.H, M.H memerintahkan tim untuk membuat telaah dan kajian terhadap 10 proyek tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan inventarisasi potensi ancaman yang timbul dan proyeksi mencegah timbulnya perbuatan melawan hukum.

Namun demikian, sampai dengan saat ini tim masih dalam proses melakukan kegiatan pengamanan dan penggalangan terhadap proyek tersebut sebagaimana petunjuk pimpinan, Tim PPS Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto juga diminta melibatkan pihak-pihak terkait guna mendukung kegiatan tersebut, yaitu Jaksa Pengacara Negara, Jaksa Penyidik, dan APIP serta pihak lainnya.

“Bahwa PPS merupakan bagian dari peran Intelijen Penegakan Hukum atau Intelijen Yustisial dalam melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan strategis.;” terang Kajari.

Pejabat utama Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto foto bersama Kajari.

Lebih lanjut dikatakannya, PPS memiliki semangat untuk mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur sesuai program prioritas, strategis, penunjang prioritas, penunjang strategis, atau prioritas/ strategis lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang mewujudkan kebijakan penegakan hukum yang salah satunya melalui pendekatan pencegahan, dan penindakan yang saling sinergis, komplementer, terintegrasi, dan proporsional dalam memberantas suatu tindak pidana yang terkait dengan pembangunan tersebut.

Selain itu Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus turut serta dalam menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melin-

Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto di Jalan RA Basuni Mojokerto.

dungi kepentingan masyarakat.

Dengan demikian diharapkan seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai maka Tim PPS Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto secara profesional dapat melakukan penghentian pengamanan sehingga

at diserahkan kepada selanjutnya dapat g lebih berwenang, pihak terkait yang ya Jaksa Penyidik yaitu salah satunya ana Khusus untuk Seksi Tindak Pidana ditindak lanjuti. Sehingga tercapai m yang berhati penegakan hukum ana perintah dan nurani sebagaimana ung Republik Indonearahan Jaksa Agung ejaksaan Tinggi Jawa sia dan Kepala Kejaksaan Timur.(war/adv)

Kajari Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono SH MH

5 Kasus Diselesaikan dengan Restorative Justice, Plt Kajari Tulungagung: Bukti Hukum yang Adil dan Beradab Prosesi peresmian RRJ.

Kejari Malang Optimalkan 33 Rumah Restorative Justice KEJARI Kabupten Malang hingga Juli 2022 ini elah mendirikan 33 Rumah Restorative Justice telah RRJ) di wilayah Kabupaten Malang. RRJ merupa(RRJ) kan tempat untuk menyelesaikan perkara indak pidana di luar pengadilan yang tindak mengedepankan asas musyawarah antara korban dan pelaku dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp ,5 juta dan pelakunya bukan 2,5 eorang residivis. seorang Sebanyak 33 RRJ ini diresmikan oleh Kajati Jatim Dr Ami Aminati S.H., M.H. Jumlah RRJ di Kabupaten Malang ini merupakan terbanyak di Jawa Timur.

“Perkara yang sudah diselesaikan melalui RRJ ini ada 3 perkara, yaitu perkara yang menimpa Baidowi, Agus Hariono dan Agus Sunkowo,” kata Kajari Kabupaten Malang Dr Diah Yuliastuti S.H., M.H. Data Kejari Kabupaten Malang menyebutkan elama periode selama anuari - Juni Januari 022, jumlah 2022, urat PemSurat beritahuan Dimuainya lainya Penyidikan

(SPDP) sebanyak 418 perkara, tahap I sebanyak 276 perkara, P-21 ada 207 perkara, tahap II sebanyak 150 perkara, P-31 ada 150 perkara, putasan sebanyak 307 perkara, eksekusi ada 307 perkara, banding 53 perkara, kasasi 81 perkara.

Kajari Kabupaten Malang Diah Yuliastuti menyampaikan perkara yang sudah mempunyai keputusan hukum tetap, barang buktinya sudah dimusnahkan. Ini dilakukan dalam rangkaian acara Hari Bakti Adhiyaksa ke-62.

Barang bukti yang dimusnahkan adalah 995,31 gram ganja, 9 paket ganja, sabu-sabu 187, 03 gram, obat-obatan berupa pil koplo dobel L sebanyak 19.858 butir, pil Y sebanyak 1.004 butir. “Barang yang dimusnahkan ada 31 macam jenis dari 289 perkara yang sudah mempunyai keputusan hukum tetap,” terang Diah. (kid/ari/gus)

Kajari Kabupaten Malang Dr Diah Yuliastuti SH MH

MEMPERINGATI Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) tahun 2022, Kejaksaan Negeri Tulungagung terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sejumlah rangkaian perayaan HBA juga dilakukan.

Mulai dari seminar dengan tema Restorative Justice (RJ) melalui pendekatan humanis demimewujudkan keadilan masyarakat, kemudian berkunjung ke panti asuhan yatim piatu di Tulungagung, ba melukis tingkat SMA. hingga lomba Ditemuii di sela-sela kegiatannya, Plt Kajari Tulungagung, Teguh Ananto mengatakan dalam HBA tahun 2022 ini, pihaknya berharap bisa semakin profesional dalam melaksanakan tugas dan kinerja, sa semakin baik dari tahun-tahun sehingga bisa a. sebelumnya. erharap untuk mampu meningkatkan “Kami berharap isme dalam melaksanakan tugas, kinerprofesionalisme ya meningkat dan menuju ke arah yang ja,khususnya lebih baik,” ujarnya, Sabtu (16/7/2022).

Teguh menjelaskan, salah satu bukti peningkatan profesionalitas instansinya adalah an kinerja dan nerapan RJ untuk 5 kasus. Teguh merinci dengan penerapan dari 5 kasus yang diselesaikan dengan RJ, 3 kasus merupakan perkara laka lantas, kemudian 1 kasus pencurian, dan 1 kasus penganiayaan. ir RJ yang kita terapkan itu yang peng“Terakhir dik kakak. Sudah kita selesaikan aniayaan adik unggu berkasnya saja. RJ itu tinggalmenunggu rget harus berapa banyak, tidak ada target us tersebut memenuhi selama kasus a akan kita proses RJ syarat, maka nya,” ucap Teguh.

Dirinya menjelaskan, penerapan RJ ini menggambarkan penerapan hukum yang as tajam ke atas danhumaniss ke bawah.

Sekaligus menggambarkan penerapan hukum yang adil b. dan beradab. au ada paradigma di masyara“Jadi kalau kat, hukum itu tajam ke bawah dan tumpul gan RJini kita tunjukkan kalau ke atas, dengan ajam ke atas dan humanis ke hukum itu tajam gkapnya. bawah,” ungkapnya.

Masih menurut Teguh, untuk menunjang kinerja Kejaksaan Negeri Tulungagung yani masyarakat, pihaknya badalam melayani

kal memaksimalkan hibah pembangunan gedung yang kembali diberikanoleh Pemkab Tulungagung di tahun 2022 ini.

“Ada hibah pembangunan gedung di roof top, itu yang akan kita manfaatkan untuk ruang kerja agarbisa semakin maksimal dalam bertugas,” pungkasnya. (fir/mad/gus)

Plt Kajari Tulungagung Teguh Ananto

WANI RESTORATIVE JUSTICE WIBAWA - AKUNTABEL - NETRAL - INTELEKTUAL

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022

memorandum.co.id

Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Jonahar

Jatim Sangat Pas Dipimpin Seorang Ibu yang Baik dan Rendah Hati “SELAMAT berulang tahun buat Korp Adhyaksa. Semoga selalu menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia,” ujar Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Jonahar, kemarin.

Dijelaskan oleh mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah ini, sinergitas yang terbangun cukup lama dengan kejaksaan, telah memberi warna baru khususnya penyelesaian persoalan pertanahan di Jawa Timur. Pasalnya, banyak program-program yang digagas BPN, sukses berkat campur tangan kejaksaan.

“Sinergi yang sudah terbangun dari tahun ke tahun sangat bagus.

Mulai sejak Pak Dhofir sampai dilanjutkan oleh Bu Mia, sudah terbangun dengan baik,” bebernya.

Dengan kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mia Amati, Jonahar merasa yakin terobosan-terobosan ‘Kepastian Hukum, Humanis Menuju Pemulihan Ekonomi’ di Jawa Timur akan semakin lebih baik.

“Kejati Jatim yang dipimpin seorang ibu yang baik dan rendah hati ini, saya yakin program-program yang digagas beliau akan berjalan bagus. Terutama restorative justice yang sedang digaungkan,” sambungnya.

Bagi Jonahar, ia mengenal sosok Kajati Mia Amiati memiliki kemampuan bekerja yang bagus. Jonahar merasakan saat sama-sama bertugas di Jawa Tengah.

“Beliau adalah teman saya waktu dinas di Jawa Tengah.

Waktu itu, saya jadi Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, beliu Asdatun di Kejati Jateng. Sinergi kita berhasil membela provinsi menyelamatkan aset di atas Rp 200 triliun. Sekarang di Jatim bertemu lagi, dan sama- sama hari ini tadi

Kakanwil BPN Jatim Jonahar didampingi Kakantah Surabaya I Kartono Agustiyanto dan Kakantah Surabaya II Lampri menerima penghargaan dari Kajati Jatim Mia Amiati atas penyelamatan aset miliaran rupiah milik Pemprov Jatim dan Pertamina di Kantor Kejati Jatim, Rabu (20/7).

(Rabu, 20 Juli) kami telah menyelamatkan aset kurang lebih Rp 68 miliar. Nanti, akan ada sekitar Rp 300 miliar yang akan kita selamatkan, aset Pemprov Jatim maupun aset pemkot/pemkab di Jatim. Jadi saya yakin, beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik,” ungkapnya.

Masih kata Jonahar, untuk meningkatkan sinergitas dalam menyelesaikan persoalan tersebut, dalam waktu dekat BPN Jatim akan membentuk satuan tugas (satgas) penyelesaian aset tanah atau satgas mafia tanah.

“Kebetulan saya diperintah oleh Pak Menteri Hadi Tjahjanto untuk membentuk satgas mafia tanah. Masalah Itu, sudah saya sampaikan ke Bu Kajati dan Bu Gubernur, dan beliau-beliau menyetujui. Dalam waktu dekat konsepnya akan saya serahkan, dan beliau ini yang akan menjadi pengarah,” urainya.

Sinergitas lain yang dibangun adalah program percepatan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) yang saat ini sedang menjadi prioritas di Jatim untuk

bisa dirampungkan tahun 2024.

Termasuk bekerja sama dengan kejaksaan-kejaksaan di kota dan kabupaten.

“Kami kemarin bersama Kepala Kantor Pertanahan Surabaya 1, Surabaya 2 , Kantah Malang, Kantah Mojokerto dan perwakilan lain sudah menghadap kepada Bu Kajati. Kami memang bekerja sama dalam program penyuluhan PTSL bersama-sama bapak dan ibu kajari. Paling tidak, ada penyuluhan bersama, sehingga tidak ditemukan sosialisasi atau penyuluhan yang menyimpang. Jadi kalau di BPN itu nol rupiah, jadi betul-betul nol rupiah,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Kanwil BPN Jatim, Rabu (20/7), telah mendapatkan penghargaan dari Kajaksaan Tinggi Jatim karena telah berhasil menyelamatkan aset milik Pertamina dan aset Pemprov Jawa Timur. Masing-masing aset Pemprov Jatim yang diselamatkan sebesar Rp 5 miliar dan aset Pertamina Rp 62 miliar berada di wilayah kerja Kantah Surabaya 1 dan Kantah Surabaya 2. (mik/gus)

memorandumredaksi@gmail.com

HARI BHAKTI ADHYAKSA 2022

HALAMAN 13

WANI RESTORATIVE JUSTICE WIBAWA - AKUNTABEL - NETRAL - INTELEKTUAL

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022

memorandum.co.id

HARI BHAKTI ADHYAKSA 2022

HALAMAN 14

memorandumredaksi@gmail.com

Kapolrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep Gunawan

Strong Partnership PENEGAKAN hukum yang dilakukan jajaran Kejaksaan nampaknya sudah mengedepankan sisi kemanusian sebagai kepastian hukum dengan tujuan hukum itu sendiri.

Yakni keadilan di tengah masyarakat melalui Restoratif Justice untuk mencapai ketertiban hukum.

Kapolrestabes Surabaya Kombespol Akhmad Yusep Gunawan mengatakan, hal itu sesuai tema Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 yaitu Kepastian hukum, humanis menuju pemulihan ekonomi. Karena hukum tak harus diselesaikan secara kekerasan dan di persidangan saja.

Menurut Yusep, Kejaksaan sudah memiliki Restoratif Justice sebagai salah satu kepastian hukum di mana antara tersangka dan korban di sini kemungkinan bisa mencapai kesepakatan damai. Yang tentunya harus didampingi penegak hukum bersifat humanis dalam mencapai kesepakatannya.

“Seperti dalam hal penyelidikan, penyidikan termasuk interogasi terhadap tersangka dan memberi keadilan bagi korban pihaknya memprioritaskan humanis dalam pelayanan,” kata Yusep.

Sebagai terobosan penanganan penegak hukum untuk mengumpulkan barang bukti dan pengakuan diri tersangka saat dilakukan interogasi hingga

menyesali kesalahan yang sudah dilakukannya.

Pengaruh ancaman pasal demi pasal menjurus ke pidana berdasarkan asas praduga tak bersalah ya yang menjadi prioritas utama mereka dalam upay upaya keras mereka berkorban berada dibaris d depan untuk mengungkap kasus pidana.

Setelah tercapai ketertiban hukum mengembalik tak lepas kemungkinan mengembalikan kepercayaan publik ke penegak hukum. huku terdepa Bahwa penegak hukum selalu terdepan, berbadan tegak lurus, berotot besar kuat, dan cerdas tentunya. “Dan hasilnya dari semua itu tentu akan berdampak pada pemulihan ekonomi,” ujar Yusep.

Yusep menyampaikan, diperlukan sinergitas tiga pilar TNI, Polri, Kejaksaan d dan pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid-19, percepatan vaksinasi, pemu pemulihan ekonomi nasional dan pengamanan Idul Fitri se serta jalur mudik.

“Untuk menjawab tantangan Kamtibma Kamtibmas di Jawa Timur dibutuhk dibutuhkan komunikasi, koordinakoordin ya si, dan kolaborasi yang d baik antar 3 pilar dan kompone seluruh komponen,” kata Yusep. bebera Ada beberapa ancaman yang dihada harus dihadapi yaitu ancaman ancam ideo perang ideoancam logi, ancaman bud perang budaya, ancaman ekono perang ekonoancam mi, dan ancaman covid-19.

“Sinergitas Kejaksaan-Polri dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional adalah penanganan Covid 19, setel setelah itu pandemi terkendali dan akhirnya iklim investasi terj terjaga,” ujar Yusep.

Sinergitas tidak hanya d di tingkat kota maupun provin provinsi tetapi harus sampai pada stro tingkat desa. Kunci dari strong penting partnership adalah pentingnya teamwork dalam melak melakukan kerjasama. (rio/gus)

Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Anton Elfrino Trisanto

Jaga Sinergitas KAPOLRES Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Anton Elfrino Trisanto menyampaikan hari ulang tahun (HUT) ke-62 Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) “Kami ucapan selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 tahun. Semoga di momen penting ini, kejaksaan semakin sukses,” kata Anton.

Sebagai institusi yang sama-sama sebagai aparat penegak hukum (APH), Kapolres Anton berharap sinergitas yang selama ini terbangun dapat terus terjaga.

Utamanya dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

“Sinergitas antara Polres Pealabuhan Tanjung dan kejaksaan (Kejaksaan Negeri Tanjung Perak) terjalin baik,” jelasnya.

Selain itu kolaborasi antara keduanya juga selalu berjalan dengan baik dalam berbagai bidang pena-

nganan kasus maupun komunikasi selama ini.

“Kolaborasi kejaksaan dan kepolisian terwujud dari kegiatan bersama dalam bingkai criminal justice system (CJS) dan komunikasi yang terbuka kedua instansi,” ungkapnya.

Disinggung sebagai institusi penegak hukum pandangan kepolisian terhadap institusi kejaksaan seperti apa, menurut kapolres, kejaksaan tidak dapat terpisahkan dengan polri.

“Karena kapolisian merupakan satu rangkaian dalam menegakkan hukum di Indonesia,” ujar Anton.

Sedangkan ditinjau dari sudut layanan maupun inovasi layanan hukum, termasuk restorative justice (RJ), kejaksaan sudah berjalan dengan bagus. “Sudah bagus,” pungkas kapolres. (alf/fer)

WANI RESTORATIVE JUSTICE WIBAWA - AKUNTABEL - NETRAL - INTELEKTUAL

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022

memorandum.co.id

Pakar Hukum Pidana Unair Taufik Rachman

memorandumredaksi@gmail.com

HARI BHAKTI ADHYAKSA 2022

HALAMAN 15

Akademisi Fakultas Hukum UB Fachrizal Afandi

Digitalisasi Restorative Restorative Justice Selaras Justice agar Lebih Transparan dengan Semangat Kejaksaan KEBIJAKAN Restorative Justice (RJ) telah mengubah wajah penegakan hukum menjadi lebih humanis. Kebijakan ini mulai menjadi branding dan primadona bagi aparat penegak hukum di kejaksaan.

Peraturan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga telah diterbitkan oleh Jaksa Agung dalam Peraturan Kejaksaan (Perja) 15/2020. Kebijakan ini lantas diapresiasi banyak pihak. Tak terkecuali, pakar hukum pidana dari Universitas Airlangga (Unair) Taufik Rachman SH LLM PhD. Menurut telaah Taufik, kebijakan RJ merupakan satu langkah maju. Dia menyebutnya sebagai suatu kebijakan yang re thinking. Artinya, kebijakan RJ harus terus dikem re-thinking. dikembangkan dan dilaksanakan lebih baik lagi ke depan.

“Keadilan restoratif (restorative justice) ini sudah diterapkan di banyak negara maju. Jadi dengan menerapkan keadilan restoratif ini, kita sudah berada di trek yang tepat.

Dalam hal ini kejaksaan, melalui Perja 15/2020 itu sangat adaptif terhadap kebutuhan di masyarakat,” ucapnya.

Taufik menjelaskan, kebijakan RJ merupakan tindakan diskresi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam konteks ini, apabila jaksa menilai bahwa suatu perkara tidak layak untuk naik ke pengadilan, maka dapat diterbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

“Karena itu, sampai sejauh mana kontrol tersebut dilakukan akan menentukan jawaban atas penerapan restorative justice dalam kerangka penegakan hukum yang humanis oleh kejaksaan,” paparnya.

Namun begitu, dia menilai penerapan RJ tak

sesederhana itu. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan.

Termasuk dalam pelaksanaan RJ yang bergantung pada kondisi masyarakat. Akan ada banyak perbedaan penerapan RJ untuk masyarakat di kawasan pedesaan dengan perkotaan.

Hal ini tak terlepas dari konsep RJ yang merupakan dari Indonesia, bukan modifikasi dari luar. Taufik menuturkan, hasil penelitian mengungkapkan bahwa RJ sudah ada di Indonesia sejak lama. Namun penamaannya berbeda dengan berbentuk variatif tergantung lokal konten.

Kemudian tumbuh dan menempel pada masyarakat tradisional yang sederhana.

Nah, ini yang menjadi PR bagi kejaksaan untuk “Nah, dapat menjalankannya dengan optimal. Karena, bentuk restorative justice yang ada di Indonesia ini sifatnya masih local content. Lantas saat dibawa ke masyarakat perkotaan atau modern apakah cocok, sebab ada perbedaan kultur. Ini yang harus dipikirkan kembali dan mengantisipasi bagaimana ke depannya. Ini tantangan untuk kejaksaan,” urai Taufik.

Adanya kebijakan RJ ini, Taufik berharap menjadi obat dewa yang memiliki khasiat. Dengan begitu, RJ juga diharapkan dapat berperan dalam menyembuhkan tumpukan perkara di pengadilan. Menyembuhkan gatal-gatal akibat overcrowded prisoners.

“Kita berharap penerapan RJ dapat membuat korban senang, pelaku bahagia, dan masyarakat tenteram. Sebab, dalam penerapannya RJ itu memperbaiki kerusakan karena tindak pidana dan memperbaiki hubungan. Untuk itu, pada saat menerapkan RJ jangan berbicara masalah hukum. Itu kuncinya,” tandasnya.

Di samping itu, lulusan Universitas Victoria Australia ini menyarankan agar RJ terus ditingkatkan. Termasuk digitalisasi RJ. Kemudian membuat pedoman RJ secara terperinci.

Tak kalah penting, kejaksaan harus menggeber pelatihan SDM yang akan memfasilitasi RJ. “Kalau bisa ada sistem digitalisasi RJ akan lebih baik, karena dalam pelaksanaannya nanti bisa jadi lebih transparan,” tuntas Taufik. (bin/gus)

DALAM peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-62, Kejaksaan mengusung spirit proses peradilan yang humanis. Semangat itu dilambungkan melalui optimalisasi kebijakan restorative justice (RJ). Karena itu, kejaksaan sangat getol dan konsen dalam penerapan p RJ ke depan.

Kebijakan RJ diklaim dapat mengubah wajah penegakan hukum menjadi lebih humanis. Hal ini disampaikan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi SPsi SH MH PhD. Menurut doktor lulusan Universitas Leiden Belanda ini, kebijakan RJ sangat selaras dan berkaitan dengan peran jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Sebab, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Fachrizal kemudian tertarik untuk menyoroti penerapan asas dominus litis dalam

konteks RJ. Terlebih, kebijakan RJ merupakan tindakan diskresi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam konteks ini, apabila jaksa menilai bahwa suatu perkara tidak layak untuk naik ke pengadilan, maka dapat diterbitkan Surat Ketetapan g Penghentian Penuntutan (SKP2).

“Jadi keadilan restoratif ini harus bisa menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan,” kata Fachrizal.

Pakar hukum ini lantas menyarankan agar kebijakan RJ semakin ditingkatkan. Dengan begitu dapat mengakomodir sesuai dengan harapan masyarakat.

“Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara ini bisa dilakukan dengan asas dominus litis jaksa. Sebab kejaksaan menganggap bahwa keadilan restoratif merupakan kewenangan yang melekat pada jaksa sebagai pengendali perkara pidana di tahapan praajudikasi,” tuntas Fachrizal. (bin/gus)

WANI RESTORATIVE JUSTICE WIBAWA - AKUNTABEL - NETRAL - INTELEKTUAL

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022

memorandum.co.id

HARI BHAKTI ADHYAKSA 2022

HALAMAN 16

memorandumredaksi@gmail.com

Digitalisasi Penegakan Hukum Kejaksaan terus berbenah. Di era serba digital ini Kejaksaan terus mengikuti perkembangan zaman. Maka dalam prioritas kerja Jaksa Agung diluncurkan program Kejaksaan Digital.

Oleh: Dr Didik Farkhan Alisyahdi SH MH Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan RI Seluruh adminitrasi penanganan perkara dan pelayanan publik di Kejaksaan dibuat secara online.

Bisnis proses penanganan perkara se Indonesia terekam di Case Management System (CMS) atau manajemen penanganan perkara.

Baik perkara pidana umum dan pidana khusus.

Data perkara di CMS ini yang telah dipakai dalam pertukaran di Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang digawangi di Menkopolhukam.

Dari data di CMS, masyarakat saat ini juga dapat mengikuti perkembangan penanganan perkara secara real time se-Indonesia.

Cukup akses di aplikasi CMS Publik dapat melihat tahapan penanganan perkara.

Program digitalisasi penegakan hukum juga dilakukan dalam perkara tilang. Pusat Daskrimti telah membuat aplikasi pelayanan tilang terintegrasi dengan Lembaga

Penegak Hukum (LPH) lain. Yaitu: e-tilang versi 2.0.

Aplikasi ini sudah mengakomodir gaya hidup zaman now.

Gaya hidup generasi Z, gaya anak muda yang simpel, digital, berbasis web dan anti ribet.

Bahkan ada yang menyebut, aplikasi e-tilang terbaru itu tergolong aplikasi kelas dunia. Penuh fitur kekinian. Terutama akses cara bayar tilang kini sudah terhubung channel financial technology (fintech). Seperti OVO, Gopay, Tokopedia, Bukalapak, Indomaret dll.

Inilah era baru. Era digital harus diikuti dengan pembayaran tilang melalui fintech. Dan seluruh uang/

dompet digital bisa dipakai bayar.

Kapan pun dimana pun bisa bayar tanpa harus datang.

E-Tilang Versi 2.0 sudah terintegrasi dengan aplikasi lain. Misal e-piutang. Jadi secara realtime diketahui siapa saja yang belum bayar tilang dan berapa piutang yang tertunggak.

Soal integrasi, e-tilang Kejaksaan ini juga sudah terintegrasi dengan sistem di Kepolisian. Jadi besaran nilai titipan di Kepolisian terintegrasi dengan sistem MPN G2 Kemenkeu (Modul penerimaan Negara Generasi Kedua).

Bukan hanya 40 satker, seluruh satker sebanyak 33 Kejati dan 430 Kejari serta Cabjari sudah siap tanda tangan digital.

Pelimpahan Berkas Perkara secara elektronik Kejaksaan sudah lama bercita-cita ingin proses pelimpahan perkara bisa dilakukan secara online. Berarti Berkas Perkara yang akan dilimpahkan sudah harus berupa data digital.

Cita-cita ini dituangkan dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 tahun 2020 tentang penggunaan Aplikasi CMS. Di point sepuluh diperintahkan agar penyidik me-

la lamp mpir irkan berkass p erkara dalam lampirkan perkara be ent ntuk uk digit tal. Ag gar selanjutnya bentuk digital.

Agar Jaksa da dapa patt me meli limp mpah a kan ke Pengdapat melimpahkan adilan secara a el elek ektr tron o ik. elektronik.

Bak gayung ber e sa samb mbut u . Ma M hkahk bersambut.

Mahkamah Agung rupanya puny nya a se sema ma-punya semangat yang sama. Punya pr rogram program sejenis. Di awal Juli 2022 ini telah d di luncurkan ap pli l kasi e-Berpadiluncurkan aplikasi du ((Elektronik E ektron El onik ik Berkas Ber erka kas Perkara Terp Te rpad rp a u)). Be B rart ra rti Ja Jaks ksa sebentar Terpadu).

Berarti Jaksa lagi la gii b isa is a me m l mp li mpah hka kan n perkara bisa melimpahkan seca se cca ara ra e lekt le ktro ktro oni nik. secara elektronik.

Saat Sa at iini n M ni ahma ah m ma ah Ag Agun ung un g Mahmamah Agung ko ola labo bora rasii dengan Keja aks k aa an kolaborasi Kejaksaan Agun Ag ung un g da dan n Kepolisian segera ak akan n Agung “m men enge geks kssekusi” aplikasi e-Berpak “mengeksekusi” d u. Pilot p roj o ect di enam propinsi. du. project Langk kah awal, sesuai tahapan Langkah di SPPT-T di TI d okumen perkara harus SPPT-TI dokumen ttanda ta and nda a tang ng gan d igit ig ital a . Kejaksaan tangan digital. ssebenarnya ebena narrny ya h anya d itarget untuk it hanya ditarget fo fo formulir ir P 21 u ntuk 40 0 Ke K jari pilot P21 untuk Kejari p roject.. project.

Tapii k arena CM CMS su sudah diintekarena gr grasikan gr nd engan n ap aplika kasi s persuratdengan aplikasi an Siped an de, ssaat aat in ni Ke K jak ksaan suSipede, ini Kejaksaan d da ah siap se eluru el uh fo uh or ormul lir perkara dah seluruh formulir di ditanda di ttangani an ngan ni seca c ra d ca i ital. ig secara digital.

H ebatnya ya la agi, b ag uk kan han nya Hebatnya lagi, bukan hanya 40 satker, 40 r, se eluruh ssatker at atker seluruh ssebanyak eba b nyak k 33 3 Ke ejati d an Kejati dan 4 30 Kejari ri sserta erta a Cab bjari 430 Cabjari ssudah udah sia ap ttanda anda d ta-siap n nga gan dig igital all. H ebat ngan digital.

Hebat b bu uka kan?(i (iku u/gus us) bukan?(iku/gus)

Dr Didik Farkhan Alisyahdi SH MH Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan RI.

Keadilan Restoratif, Patahkan Adagium Hukum Tajam ke Bawah BEBERAPA tahun lalu, viral beberapa kasus "receh" yang dibawa sidang oleh Jaksa. Seorang nenek dipidana karena mengambil beberapa buah kakao. Seorang kakek dipidana karena mengambil getah karet seharga 17 ribu rupiah.

Kasus tersebut tentu mencederai hati nurani masyarakat.

Bahkan kasus itu sea-

Nenek Minah

kan membenarkan pepatah, "hukum tumpul keatas dan tajam ke bawah". Atau hukum tidak pernah berpihak untuk kalangan bawah.

Pepatah itu memang saatnya harus dipatahkan. Kejaksaan harus berani membuat terobosan penegakan hukum yang membumi.

Sesuai rasa keadilan masyarakat.

Bukan hanya pendekatan "hukuman". Sedikit-sedikit pidana penjara.

Kejaksaan sebagai organisasi yang menangani 733 jenis tindak pidana harus mengutamakan keadilan masyarakat.

Harus berani progresif.

Maka lahirlah penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ).

Dengan RJ, kejaksaan akan mengembalikan kondisi masyarakat semula.

Artinya penyelesaian pidana tidak melulu bersifat retributif (pembalasan). RJ menj a d i solusi dalam

pen penyelesaian kasus pidana "ringan".

Kejaksaan pun telah mengeluark arkan sejumlah kebijakan. Salah sat satunya Peraturan Kejaksaan (Perja) No Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghen hentian Penuntutan Berdasarkan Ke if (Restorative Keadilan Restoratif Jus Justice). erkara bisa diTidak semua perkara sel selesaikan dengan RJ. Perja telah me ektif dan limitatif membatasi secara selektif tind pidana yang dapat apat diselesaikan tindak den dengan pendekatan RJ. Antara lain tind yang pertama a kali dilakukan. tindak Lal kerugian dibawah h Rp 2,5 2,5juta Lalu juta dan har ada kesepakatan an antara pelaku harus dan korban.

Perja ini otomatiss meminimalisir ove capacity Lapass yang menjadi over mo momok bagi Lapass di Indonesia.

Jug dapat meminimalisir malisir penyimJuga pan enuntutan serta pangan kekuasaan penuntutan me si sosial secara memulihkan kondisi lan akat. langsung di masyarakat. ksaan ini telah Kebijakan Kejaksaan me n publik tentang menjawab keresahan hu awah, namun hukum tajam ke bawah, tum g selama ini setumpul ke atas yang ola menjadi kelaziman. man. olah alah salah satu Peraturan ini adalah ino inovasi dari Jaksa Agung ST Burhan emberikan hanuddin untuk memberikan kep kepastian hukum bagi kalan iasa. langan masyarakat biasa.

Pol ini digaungkan n Policy

Jaksa Agung di level internasional.

Dalam acara bertema “Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System”.

Metode restorative justice dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Otomatis dengan restorative justice dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan.

Melihat capaian tersebut, pilar reformasi di tubuh Kejaksaan Agung kembali berdiri. Namun demikian, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawal kembalinya marwah kejaksaan.

Ada pesan Jaksa Agung Burhanuddin untuk para Jaksa saat launching Perja RJ. “Saya tidak menghendaki kalian melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat.

Ingat, rasa keadilan itu tidak ada dalam KUHP ataupun KUHAP

melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu!.”

Inti pesan itu bahwa dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum jaksa tidak boleh terjebak dalam terali kepastian hukum

dan keadilan prosedural semata.

Sehingga mengabaikan keadilan substansial yang sejatinya menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri. Perlu diingat bahwa Equm et bonum est lex legum (apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum). (iku/gus)

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

IKLAN

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022 HALAMAN 18

IKLAN PAS TANAH KAVLING CV. SETIA JAYA PROPERTY OPERLING KAVLING OPP Langsung angsuran 1.060.000 x 47 Bln surat langsung jadi !!!

Cukup KTP,KK,Domisili Surabaya- Sidoarjo Legalitas 100% Resmi Lok. Kavling Desa Pulung -Balong Panggang WA /Telp Kantor : 081232003191 08121710740

LOWONGAN DICARI OPERATOR SORSZ HEIDELBEREG & MESIN POTONG POLAR HUB. 085100617779.

LOWONGAN SOPIR TRONTON WINGBOX SIM B2 UMUM DOMISILI JATIM PENGALAMAN HUB: 081330994567.

DICARI SEGERA TUKANG SKRAP BESI. HUBUNGI : 031 3818600.

KEHILANGAN HILANG STNK YAMAHA 28D MIO HITAM, A/N KUNTI SUKMAWATI TRI. P, NOPOL: L-5198-QI, NOKA: M H 3 2 8 D 3 0 C B J 9 2152 8 , NOSIN: 28D2918219 D/A: KEDURUS 2/60 B RT.08/ RW.01 KEL KEDURUS SBY HILANG BPKB TOYOTA KIJANG INNOVA TH’2018 W-1241-DZ AN.PT PUSPETINDO D/A. RUKO MANYAR RAYA RESIRT BLOK A1 NO.7 DS SUKOMULYO MANYAR GRESIK. HLG STNK HND BEAT ‘2011 MERAH W-4790-NAP AN.LIILIAN ROSALINDA JL.YOS SUDARSO RT.09 RW.03 MEDAENG WARU SIDOARJO.

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT

HLG STNK HND NC12A1CF A/T ‘2013 L-4705-JO HITAM AN.M AINUL HURIN PASOPATI 45 SBY.

HLG BUKU KIR L.9046.VW/ SB.266401.K CARISSA JOVITA ANDRIANI JL.PURI WIDYA KENCANA K.1/15 SBY.

HILANG STNK P 2747 NC NK. 8737 NS. 8155 AN. RENI NUR CAHYANTI D/A DSN TUTUL AMBULU JBR

Kami selaku Kurator PT. RUKUN BERSAMA SENTOSA (DALAM PAILIT); RANGGA PRASETYA (DALAM PAILIT), yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 08/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, tanggal 23 April 2020, dan menunjuk Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Harta Pailit yang terbit melalui selebaran tanggal 7 Juli 2022,akan melakukan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang terhadap objek Harta Pailit dari :

HILANG STNK HONDA SCOOPY COKLAT HITAM W 6990 PR HERY SANTOSO BE, SH 085233439668.

HLG BUKU KIR L.9559.CR/ CD.021016814 JOLIJANTO RAHARIJO JL.PUCANG ANOM 1/20 SBY.

HILANG BPKB TOYOTA KIJANG INNOVA TH’2018 W-1246-DZ AN.PT PUSPETINDO D/A. RUKO MANYAR RAYA RESIRT BLOK A1 NO.7 DS SUKOMULYO MANYAR GRESIK.

HILANG STNK HONDA SCOOPY PUTIH W 6992 NCJ NUR LAILATUL ZULVIA 082233707418.

HLG BUKU KIR L.9881.US/ MTP.7522 HERI SUSANTO JL.SURABAYA.

HILANG STNK SPD MOTOR YAMAHA FINO L4306XW A/N: HENIK KUSMIATI D/A: KUPANG GUNUNG TIMUR 7/33.

HILANG STNK HONDA BEAT MERAH PUTIH W 3463 QC HARTINI 085746399343.

HLG BPKB AG.5930.EM AN.AGUS RIYADI DS. BLAWE KEC. PORWOASRI KEDIRI. HLG STNK AG.6950.EBC AN MUNTOYIB DS.BLARU KEC. BADAS KEDIRI. HLG BPKB L4668 SJ HONDA THN2018 LIEM VEE ING KEDONDONG KIDOL 3/3A SBY NOKA MH1KF2112JK038489 NSIN KF21E2038504 HLG BPKB L1921.

IZ TOYOTA THN 2000 SETIYO MURTINENGSEH BARATAJAYA 24 SBY NOKA M H F5 3A N 5 0Y 70 0 8 475 NOSIN 5AH971973.

HLG BUKU KIR TEMPELAN SB.211158.K DEDY CHANDRA JL.SURABAYA. HLG BUKU KIR TEMPELAN SB.125764.K DEWI DJAJAKUSUMA JL.SURABAYA. HLG BUKU KIR L.8000.

UE/SB.284859.K PT.FAJAT MULIA TRANSINDO JL.TANJUNG BATU 54 SBY.

HILANG STNK P 4693 IU NK. 9767 NS. 5964 AN. DENI GUSTI EFENDI D/A DSN KRAJAN PAKUSARI JBR HILANG BPKB NO 1262897J NOPOL P 6204 SA NK. 8194 NS. 8211 AN. EKA PUJI RAHAYU D/A PERUM BUMI MANGLI PERMAI KALIWATES JBR HILANG STNK P 6560 GU NK. 7537 NS. 5144 AN. ILTIQOUN NI’MAH D/A JL MANGGAR PATRANG JBR

HLG BUKU KIR L.8000.UV/ SB.236315.K PT.FAJAR MULIA TRANSINDO JL.TANJUNG BATU 54 SBY.

PT. RUKUN BERSAMA SENTOSA (DALAM PAILIT); RANGGA PRASETYA (DALAM PAILIT) 1.

Satu Paket Tanah beserta bangunan, Mesin, dan Kendaraan, dengan rincian : ¾ Dua puluh tiga Bidang Tanah dan Bangunan yang berada dalam Satu Hamparan,Terdiriatas : x SHM 1148, luas tanah 9.189 m2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. x SHM 1163, luas tanah 1.072 m2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. x SHM 755, luas tanah 2.920 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Minggiran, Kec. Papar, Kab. Kediri. x SHM 998, luas tanah 3.990 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Minggiran, Kec. Papar, Kab. Kediri. x SHM 1058, luas tanah 3.598 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Minggiran Kec. Papar, Kab. Kediri. x SHM 213, luas tanah 4.950 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Minggiran, Kec. Papar, Kab. Kediri. x SHM 313, luas tanah 1.500 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Minggiran, Kec. Papar, Kab. Kediri. x SHM 314, luas tanah 1.500 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Minggiran, Kec. Papar, Kab. Kediri. x SHM 1343, luas tanah 1.448 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. x SHM 549, luas tanah 1.556 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. x SHM 640, luastanah 1.159 M2, atasnamaRanggaPrasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. x SHM 535, luas tanah 4.032 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. x SHM 536, luas tanah 663 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. x SHM 537, luas tanah 2.720 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul (d/h Kec. Pagu), Kab. Kediri. x SHM548, luas tanah 3.040 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul (d/h Kec. Pagu), Kab. Kediri. x SHM 1279, luas tanah 1.655 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. x SHM 1282, luas tanah 1.914 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. x SHM 1382, luas tanah 1.240 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. x SHM 1374, luas tanah 4.620 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. x SHM 1378, luas tanah 1.983 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. x SHM 1360, luas tanah 454 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri. x SHM 483, luastanah 2.635 M2,atasnamaRanggaPrasetya, terletak di Ds. Bangsongan,Kec. Kayen Kidul(d/h Kec. Pagu), Kab. Kediri. x SHM 423, luas tanah 560 M2, atas nama Rangga Prasetya, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. KayenKidul (d/h Kec. Pagu), Kab. Kediri.

Semuanya berlokasi di Jl. Raya Minggiran (Jl. Raya Kertosono – Kediri) Desa Bangsongan dan Desa Minggiran, Kecamatan Kayen Kidul – Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

HILANG STNK P 3455 QF NK. 1172 NS. 5567 AN. DHIMAS SAWUNG PAMUNGKAS D/A PERUM JEMBER PERMAI SUMBERSARI JBR HILANG STNK B 2251 TIW NK. 2792 NS. 0108 AN. HENI SUMARSIH D/A CIPINANG MUARA JAKTIM

¾

Mesin dengan rincian : o 8 (delapan) unit mesin Wafer Flat, merk Jupiter Mitra Setia.Tahun 2005, 2013,2014 o 10 (sepuluh) unit Mesin Ball Mill merk Karya Jaya Teknik. Tahun 2013, 2014, 2015 o 7 (tujun) unit Mesin Wafer Stick, merk Wafer Stick Machine JMS. Tahun 2016. o 44 (empat puluh empat) Mesin Vertical Packaging Merk KJT 80 MCC dan China, tahun 2010, 2014. o 22 (Dua puluh dua) Mesin Vertical Horizontal merk KM3500, tahun 2010, 2012, 2014, 2016 o 1 (satu) Mesin Extruder stick merk Double screw inflating food machine, tahun 2010 o 1 (satu) Mesin Extruder pack merk 0460, tahun 2010 o 2 (Dua) Unit mesin Biskuit merk Evergrowing Machinery Company Limited Chinadan Dong Yang Korea, tahun 2017. o 1 (Satu) Unit Mesin Kacang shanghai, tahun 2011. o 1 (satu) Unit Mesin Taro, tahun 2011 o 1 (satu) Unit Mesin Auto Cup, merk CD-20C, tahun 2014. o 1 (satu) Unit Mesin jelly, merk meson jelly line, tahun 2014 o 1 (satu) Unit Mesin Enrober, merk DGSTM 1000ENR, tahun 2014. o 1 (satu) Unit Mesin Mesin Water Treatment, tahun 2011. o 1 (satu) Unit Mesin Mesin Potato Snack, tahun 2014.

Semuanya berlokasi di Jl. Raya Minggiran (Jl. Raya Kertosono – Kediri) Desa Bangsongan dan Desa Minggiran, Kecamatan Kayen Kidul – Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, ProvinsiJawa Timur.

HILANG STNK AA 6515 IT NK. MH 1 JM5118KK424475 NS. JM 51E-1426765 AN. HESTU AULIA MAHARANI D/A JL PERUM BUMI NUSANTARA KEC MERTOYUDAN MAGELANG

¾

13 (tiga belas) unit Kendaraan dengan rincian : o Satu unit Truck box Merk HINO/WU342R-HKMRJD3L/130MDLI,Tanda nomor kendaraan10081401, Plat Nomor; AG 9958 DC,Tahun Pembuatan 2012, Warna : HIJAU, Nomor Rangka : MJEC1JG43C5048609, Nomor Mesin : WO4DTRJ51649 o Satu unit Minibus merk Daihatsu/F650RV-GMRFJ(4X2)M/T, tanda nomor kendaraan K – 03255882, Plat Nomor : AG 1724 EF, Tahun 2013, Warna PUTIH, Nomor Rangka MHKV1AA1JDK008834, Nomor Mesin : DP82120. o Satu Unit Minibus merk Daihatsu Xenia, tanda nomor kendaraan J - 03043773 Plat Nomor : AG 1403 DK,Tahun : 2012, Warna : SILVER METALIK, Nomor Rangka : MHKV1AA2JCK012816, Nomor Mesin : DP68404. o Satu Unit Minibus merk Daihatsu Xenia, tanda nomor kendaraanK - 06645969 Plat Nomor : AG 1808 EJ,Tahun : 2014, Warna : SILVER METALIK, Nomor Rangka : MHKV1AA1JEK010476, Nomor Mesin : DP85249. o Satu Unit Minibus merk Daihatsu Xenia, tanda nomor kendaraanK– 06645887, Plat Nomor : AG 1317 EJ,Tahun : 2014, Warna : SILVER METALIK, Nomor Rangka : MHKV1882JEK008593, Nomor Mesin : MD24907. o Satu Unit Minibus merk Daihatsu Xenia,tandanomorkendaraanL – 05170903, Plat Nomor : AG 1239 EETahun : 2014, Warna : SILVER METALIK, NomorRangka : MHKV1AA1JEK013997, NomorMesin : DP92075. o Satu Unit Minibus merk Daihatsu Xenia, tanda nomor kendaraan L -05170904, Plat Nomor : AG 1226 EE,Tahun : 2014, Warna : SILVER METALIK, Nomor Rangka : MHKV1AA1JEK013672, Nomor Mesin : DP91390. o Satu Unit Minibus merk Daihatsu Xenia, tanda nomor kendaraan M – 02329895, Plat Nomor AG 1124 DT,Tahun : 2016, Warna : SILVER METALIK, Nomor Rangka : MHKV5AA2JGK003369, Nomor Mesin : DR02419. o Satu Unit Minibus merk Daihatsu Xenia, tanda nomor kendaraan M – 04877388, Plat Nomor AG 1324 DT, Tahun : 2016, Warna : SILVER METALIK, Nomor Rangka : MHKV5AA2JGK004493, Nomor Mesin : DR04228. o Satu Unit kendaraan merk DAIHASTU GRAN MAX, tanda nomor kendaraan L – 12402393, Plat Nomor : AG 1243 EV (d/h AG 1065 DR),Tahun : 2015, Warna : SILVER METALIK, Nomor Rangka : MHKV3BA3JFK037056, Nomor Mesin : K3MG24524. o Satu unit Kendaraan DAIHATSU PICK UP BOX, tanda nomor kendaraan L – 05171457, Plat Nomor : AG 8175 EDTahun : 2014, Warna : SILVER METALIK, Nomor Rangka : MHKP3BA1JEK092101, Nomor Mesin : MF40973, o Satu unit Kendaraan DAIHATSU PICK UP BOX, tanda nomor kendaraanL – 05171533, Plat Nomor : AG 8925 DF Tahun : 2014, Warna : SILVER METALIK, Nomor Rangka : MHKP3BA1JEK092087, Nomor Mesin : MF40962 o Satu unit Kendaraan DAIHATSU PICK UP BOX, nomor STNK No. STNK 12963541.C, Plat Nomor : AG 9612 BCTahun : 2014, Warna: PUTIH, Nomor Rangka : MHKP3HA1JEK090036, Nomor Mesin : MF37616.

Semuanya berlokasi di Jl. Raya Minggiran (Jl. Raya Kertosono – Kediri) Desa Bangsongan dan Desa Minggiran, Kecamatan Kayen Kidul– Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Kehilangan STNK R2 merk Yamaha tahun 2013 nopol W 3350 KP An. Endik Purwanto Da Tambakrejo Rt 012 Rw 003 Ds. Tambakrejo Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik

Objek lelang benda bergerak (Mesin dan kendaraan) dan Tidak bergerak (Tanah dan Bangunan)Semuanya berlokasi di Jl. Raya Minggiran (Jl. Raya Kertosono – Kediri) Desa Bangosan dan Desa Minggiran, Kecamatan Kayen Kidul – Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, ProvinsiJawa Timur.

Semuanya dijual satu paket dengan Nilai Limit sebesar Rp.173.649.779.000 ,Uang Jaminan sebesar Rp.52.094.933.700 2.

Sepuluh bidang tanah dan bangunan pabrik yang berada dalam satu hamparan,dengan bukti kepemilikan yang terdiridari, x SHM Nomor 507, lt. 307 m2,terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul (d/h Kec. Pagu), Kab. Kediri. x SHM Nomor508, lt. 1.020 m2,terletak di Ds. Bangsongan,Kec. Kayen Kidul(d/h Kec. Pagu), Kab. Kediri. x SHM Nomor 511, lt. 1.315 m2,terletak di Ds. Bangsongan,Kec. Kayen Kidul(d/h Kec. Pagu), Kab. Kediri. x SHM Nomor 510, lt. 1.180 m2,terletak di Ds. Bangsongan,Kec. Kayen Kidul(d/h Kec. Pagu), Kab. Kediri.

SHM Nomor 536A, lt. 1.005 m2, terletak di Ds. Bangsongan,Kec. Kayen Kidul(d/h Kec. Pagu), Kab. Kediri. x SHM Nomor 403, lt. 2.165 M2, terletak di Ds. Bangsongan,Kec. Kayen Kidul(d/h Kec. Pagu), Kab. Kediri. x SHM Nomor 1104, lt. 146 m2,terletak di Ds. Bangsongan,Kec. Kayen Kidul(d/h Kec. Pagu), Kab. Kediri.

SHGB Nomor 8, lt. 127 m2, terletak di Ds. Bangsongan,Kec. Kayen Kidul(d/h Kec. Pagu), Kab. Kediri. x x SHM Nomor 148, lt. 1.030 m2, terletak di Ds. Bangsongan,Kec. Kayen Kidul(d/h Kec. Pagu), Kab. Kediri x SHM Nomor 1180, lt. 654 m2, terletak di Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul (d/h Kec. Pagu), Kab. Kediri Semuanya tertulis atas nama Rangga Prasetya, berlokasi di Jl. Raya Minggiran (Jl. Raya Kertosono – Kediri) No.38, Desa Bangsongan dan Desa Minggiran, Kecamatan Kayen Kidul , Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur.

Harga limit sebesarRp. 24.960.220.000 ,- Uang Jaminan sebesarRp. 7.488.066.000.

STNk R4 merk Toyota Avanza tahun 2017 nopol S 1420 JL An. Ulyatul Hasanah Da Ds.Kesambi Rt 04 Rw 02 Kec. Pucuk Kab.Lamongan

HILANG BPKB MBL TOYOTA DYNA TH’ 2012 S-9305-UR AN.SUKARI D/A.PANDAN SILI RT.04 RW.06 MJKT.

3.

Satu Bidang tanah bangunan dengan SHM Nomor 2869, lt. 240 m2, atas nama Rangga Prasetya, berlokasi di Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur. Harga limit sebesarRp. 1.867.600.000, Uang Jaminan sebesar Rp. 560.280.000.

4.

Satu Bidang tanah bangunan dengan SHM Nomor 948, lt. 2.940 m2, atas nama Rangga Prasetya, berlokasi di Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur. harga Limit Rp. 15.155.920.000 ,Uang Jaminan Rp. 4.546.776.000.

5.

Satu Bidang tanah bangunan denganSHM Nomor3789, lt. 126 m2, atas nama Rangga Prasetya, Ds. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur. harga Limit Rp. 1.003.610.000 ,Uang JaminanRp. 301.803.000.

6.

Satu Bidang tanah bangunan dengan SHM Nomor 3793, lt. 145 m2, atas nama Rangga Prasetya, berlokasi di Ds. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur.

Harga Limit Rp. 1.238.520.000 ,Uang Jaminan Rp. 371.556.000.

7.

Satu Bidang tanah bangunan dengan SHM Nomor 3631, lt. 164 m2, atas nama Rangga Prasetya, berlokasi di Ds. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur.

Harga Limit Rp. 1.685.090.000 ,Uang Jaminan Rp. 505.527.000.

8.

Dua bidang tanah dan bangunan yang berada dalam satu hamparan, dengan SHM Nomor341, lt. 883 M2, dan SHM Nomor 342, lt. 587 m2, semuanya atas nama Rangga Prasetya,berlokasi di Ds. Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur.

Harga Limit Rp. 5.455.230.000 ,Uang Jaminan Rp. 1.636.590.000.

Persyaratan : 1. Calon Peserta lelang mendaftar dan mengaktifkan akun pada website https://www.lelang.go.id 2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.

3. Tata cara Penyetoranuang jaminan lelang sebagai berikut : a.

Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal uang jaminan yang dipersyaratkan. b.

Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang c.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang 4. Obyek Lelang dijual apa adanya“as is” dan “where is”. Peserta Lelang dianggap mengetahui obyek lelang yang ditawar berikut keadaannya, segala cacat/kekurangannya, dan segala resiko, kewajiban yang timbul atas transaksi lelang dan/atau kepemilikan atas obyek lelang dimaksud,sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Malang dan Kurator PT. Rukun Bersama Sentosan (Dalam Pailit); Rangga Prasetya (Dalam Pailit).

5. Aanwizjing akan dilakukan pada hari Jum’at, 29 Juli 2022, Pukul 11.00 - 12.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Minggiran (Jl. Raya Kertosono – Kediri) Desa Bangsongan dan Desa Minggiran, Kecamatan Kayen Kidul– Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri 6. Asli Bukti Kepemilikan dalam penguasaan kreditur separatis.

HILANG STNK SPD MTR HONDA TH’2017 L-2030NC AN.MOH SOFIALI NS.JBP1E148 7129 NK.MH1JBP117HK492423.

Pelaksanaan Lelang :

HERBA SEX

Cara Penawaran Pelaksanaan

Closed Bidding (dengan mengakses https://www.lelang.go.id) Jum’at, 5 Agustus 2022

Waktu Penawaran

Pukul 14.00 Waktu server aplikasi lelang (sesuai WIB)

Pelunasan Harga Lelang

5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Bea Lelang Pembeli Tempat Lelang

Khusus untuk Lot 1 sebesar 3%, untuk Lot 2-8 sebesar 2 % (dua persen) dari harga lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang Jl. S. Supriadi No. 157, Kota Malang Informasi Lebih lanjut : 081283783222 (Tim Kurator) Jakarta, 22 Juli 2022

VIAGRA - CIALIS • Hammer of Thor • Titan Gel / Levitra • Lintah Oil Papua • Procomil Spray • Vacum Penis

PIJAT KEBUGARAN Kalau Anda Lagi Di Surabaya.

Anda Butuh Teman dan Pijat.

Telp SELIN 087756032906.

• Big Penis/Vimax • Kondom Silikon • Vibrator/Vagina • Maximum/Maxman • Perangsang DLL

SIN-YE HARMONIS Jln. Pandegiling No. 332 SBY (depan SD Khadijah)

No. Hp./WA: 081332906646

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

3(1*8080$1 .('8$ /(/$1* (.6(.86, +$. 7$1**81*$1

5$/$7 3(1*8080$1

%HUGDVDUNDQ SDVDO 88 +DN 7DQJJXQJDQ 1R WDKXQ 37 %DQN 5DN\DW ,QGRQHVLD 3HUVHUR 7EN .DQWRU &DEDQJ 6DPSDQJ DNDQ PHODNVDQDNDQ /HODQJ +DN 7DQJJXQJDQ GHQJDQ SHUDQWDUD .DQWRU 3HOD\DQDQ .HND\DDQ 1HJDUD GDQ OHODQJ .3.1/ 3DPHNDVDQ PHODOXL ( $XFWLRQ WHUKDGDS 12

1$0$ '(%,785

$KPDG +DVXQ

&9 .DU\D 3UDWDPD

&9 .DU\D 3UDWDPD

1D¿DWXO 0XGL¶DK

2%-(. /(/$1* 7DQDK GDQ %DQJXQDQ 6+0 1R /7 0 -'V 0DVDUDQ .HF %DQ\XDWHV .DE 6DPSDQJ $Q 0RK +DVXQ 7DQDK GDQ %DQJXQDQ 6+0 1R /7 0 -O 0DNERHO .HO 3RODJDQ .HF 6DPSDQJ .DE 6DPSDQJ $Q $EGXO $]LV 7DQDK GDQ %DQJXQDQ 6+0 1R /7 0 -O 0DNERHO .HO 3RODJDQ .HF 6DPSDQJ .DE 6DPSDQJ $Q $EGXO $]LV 7DQDK GDQ %DQJXQDQ 6+0 1R /7 0 'HVD .DUDQJ 3HQDQJ 2ORK .HF .DUDQJ 3HQDQJ .DE 6DPSDQJ $Q 1D¿DWXO 0XGLDK

+$5*$ /,0,7

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

8$1* -$0,1$1

5S

5S

5S

5S

5S

5S

5S

5S

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¿NDVL SDGD ZHEVLWH KWWSV ZZZ OHODQJ JR LG 6\DUDW GDQ NHWHQWXDQ VHUWD WDWD FDUD PHQJLNXWL OHODQJ GDSDW GLOLKDW SDGD DODPDW ZHEVLWH GLDWDV 3HODNVDQDDQ /HODQJ &DUD 3HQDZDUDQ

%DWDV $NKLU 3HQDZDUDQ 3HPEXNDDQ 3HQDZDUDQ 3HQHWDSDQ 3HPHQDQJ 3HOXQDVDQ +DUJD /HODQJ

%HD /HODQJ 3HPEHOL 7HPSDW 3HODNVDQDDQ

&ORVH %LGGLQJ 'HQJDQ PHQJDNVHV KWWSV ZZZ OHODQJ JR LG -XPDW $JXVWXV 3XNXO :,% ZDNWX VHUYHU -XPDW $JXVWXV 3XNXO :,% ZDNWX VHUYHU

3DOLQJ ODPEDW OLPD KDUL NHUMD VHWHODK SHODNVDQDDQ OHODQJ DSDELOD SHOXQDVDQ PHOHZDWL KDUL NHUMD PDND SHQXQMXNDQ VHEDJDL SHPHQDQJ OHODQJ GLEDWDONDQ GDQ XDQJ MDPLQDQ PDVXN NH NDV 1HJDUD GXD SHUVHQ GDUL KDUJD OHODQJ .3.1/ 3DPHNDVDQ -/ 6WDGLRQ 1R 3DPHNDVDQ

6DPSDQJ -XOL

.$1&$ %5, 6$03$1* https://infolelang.bri.co.id

.3.1/ 3$0(.$6$1 https://www.lelang.go.id

SEMPURNA

AUCTION S U R A B A Y A

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

SEMPURNA

AUCTION S U R A B A Y A

Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui iklan harian Memorandum tanggal 12 Mei 2022.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Thn 1996 dan Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Thn 1999, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. akan melakukan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo melalui Jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Sempurna, Regional Surabaya terhadap barang-barang jaminan debitur atas nama PT. Jaya Remaja Hosana, berupa: 1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHGB No. 05/Bugullor seluas 1.395 m², tercatat atas nama Perseroan Terbatas, “PT. JAYA REMAJA HOSANA” berkedudukan di Kota Surabaya Akta Pendirian tanggal 20-12-2000 Nomor : 11, yang terletak di Kelurahan Bugullor, Kecamatan Panggungrejo, Kotamadya Pasuruan, Propinsi Jawa Timur.

(Harga Limit : Rp. 3.450.532.550,- / Uang Jaminan : Rp. 1.000.000.000,-) 2. Mesin Injection Hai Tian 360 Ton tahun 2016 – Commercial Invoice No. 00130520 Tanggal 20-12-2016, yang berlokasi di Kelurahan Bugullor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur.

(Harga Limit : Rp. 224.864.100,- / Uang Jaminan : Rp. 70.000.000,-) 3. Mesin Injection Hai Tian 550 Ton tahun 2017 – Commercial Invoice No. 02350720 Tanggal 26-03-2017, yang berlokasi di Kelurahan Bugullor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur.

(Harga Limit : Rp. 85.448.500,- / Uang Jaminan : Rp. 26.000.000,-) Deskripsi Persyaratan Lelang : 1.Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website www.lelang.go.id 2.Memilih Objek lelang pada bank yang akan diikuti pada website di atas; 3.Menyetor uang jaminan lelang pada bank melalui virtual account yang diperoleh melalui website di atas setelah memilih dan mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang dipersyaratkan; 4.Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang; 5.Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang; 6.Bagi peserta lelang yang ingin mengikuti lelang dianggap mengetahui kondisi objek lelang apa adanya (kondisi ’’as is’’).

Peserta lelang yang wanprestasi uang jaminannya akan disetor seluruhnya ke kas Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak setelah penunjukkannya sebagai pembeli dibatalkan oleh pejabat lelang.

7.Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab Pembeli sepenuhnya.

8.Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Sempurna Regional Surabaya, dan/atau KPKNL Sidoarjo.

9.Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi Android melalui play store pada smartphone dengan nama Lelang Indonesia atau pada alamat website sebagai berikut : https://play.google.com/store/ apps/detail?id=go.id.lelang 10.Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 1. Cara Penawaran : Closed Bidding 2. Pelaksanaan Lelang : Jumat, 29 Juli 2022 3. Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 Waktu Server (sesuai WIB) 4. Alamat Domain : www.lelang.go.id 5. Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo Jl. Erlangga Nomor 161, Sidoarjo 6. Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran 7. Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 8. Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang (untuk Lot 1) 3% dari harga lelang (untuk Lot 2 & Lot 3) 9. Informasi Lebih Lanjut : PT. Balai Lelang Sempurna, Regional Surabaya Telp. (031) 30 000 369 / 081 35 35 35 769

SEMPURNA

AUCTION S U R A B A Y A

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

SEMPURNA

AUCTION S U R A B A Y A

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Thn 1996, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo melalui Jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Sempurna, Regional Surabaya terhadap barang jaminan debitur atas nama Jap Sri Juniati berupa : 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sesuai SHM No. 660/Masangan Kulon seluas 88 m², tercatat atas nama Tjoa Thian Hoo, yang terletak di Perumahan Griya Bhayangkara Blok A4 No. 8, Desa Masangan Kulon, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

(Harga Limit : Rp. 316.000.000,- / Uang Jaminan : Rp. 150.000.000,-) Deskripsi Persyaratan Lelang ; 1.Memiliki akun yang telah terdaftar dan terverifikasi pada website www.lelang.go.id 2.Memilih Objek lelang pada bank yang akan diikuti pada website di atas; 3.Menyetor uang jaminan lelang pada bank melalui virtual account yang diperoleh melalui website di atas setelah memilih dan mengikuti objek lelang sebesar nominal uang jaminan yang dipersyaratkan; 4.Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang; 5.Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang; 6.Bagi peserta lelang yang ingin mengikuti lelang dianggap mengetahui kondisi objek lelang apa adanya (kondisi ’’as is’’).

Peserta lelang yang wanprestasi uang jaminannya akan disetor seluruhnya ke kas Negara sebagai penerimaan Negara bukan pajak setelah penunjukkannya sebagai pembeli dibatalkan oleh pejabat lelang.

7.Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab Pembeli sepenuhnya.

8.Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Sempurna Regional Surabaya, dan/atau KPKNL Sidoarjo.

9.Lelang juga dapat diikuti dengan mengunduh aplikasi portal lelang Indonesia versi Android melalui play store pada smartphone dengan nama Lelang Indonesia atau pada alamat website sebagai berikut : https://play.google.com/store/ apps/detail?id=go.id.lelang 10.Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.

Deskripsi Pelaksanaan Lelang : 1. Cara Penawaran : Closed Bidding 2. Pelaksanaan Lelang : Jumat, 05 Agustus 2022 3. Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 Waktu Server (sesuai WIB) 4. Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo Jl. Erlangga No. 161, Sidoarjo 5. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran 6. Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 7. Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang 8. Informasi Lebih Lanjut : PT. Balai Lelang Sempurna, Regional Surabaya Telp. (031) 30 000 369 / 081 35 35 35 769

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

&ORVHG %LGGLQJ GHQJDQ PHQJDNVHV https://www.lelang.go.id -XPDW $JXVWXV 3XNXO :,% ZDNWX VHUYHU 6HWHODK EDWDV DNKLU SHQDZDUDQ OLPD KDUL NHUMD VHWHODK SHODNVDQDDQ OHODQJ GXD SHUVHQ GDUL KDUJD OHODQJ .3.1/ 6XUDED\D -OQ ,QGUDSXUD 1R 6XUDED\D

3(1*8080$1 .('8$ /(/$1* (.6(.86, +$. 7$1**81*$1 0HQXQMXN 3HQJXPXPDQ 3HUWDPD /HODQJ (NVHNXVL +DN 7DQJJXQJDQ PHODOXL VHOHEDUDQ WHPSHODQ SDGD WDQJJDO -XOL GDQ EHUGDVDUNDQ 3DVDO 88 +DN 7DQJJXQJDQ 1R 7K 37 $QXJHUDK %XDQD &HQWUDO 0XOWL¿QDQFH EHUNDQWRU GL -O 5 7XPHQJJXQJ 6XU\R 0DODQJ DNDQ PHODNVDQDNDQ OHODQJ GHQJDQ SHUDQWDUD .DQWRU 3HOD\DQDQ .HND\DDQ 1HJDUD GDQ /HODQJ .3.1/ 6LGRDUMR WHUKDGDS EDUDQJ MDPLQDQ PLOLN GHELWXU SHQDQJJXQJ KXWDQJ VHEDJDL EHULNXW 'HELWXU

6XWRQR

2EMHN /HODQJ /LPLW /HODQJ 6HELGDQJ WDQDK EHULNXW EDQJXQDQ \DQJ EHUGLUL GLDWDVQ\D GHQJDQ 6+0 1R WHUOHWDN GL 'HVD 0XO\RUHMR .HFDPDWDQ .UDWRQ .DEXSDWHQ 3DVXUXDQ 3URSLQVL-DZD 7LPXU VHWHPSDW 5S GLNHQDO GHQJDQ -O 5D\D :DUXQJGRZR 6LGRJLUL 5W /XDV P D Q 6XWRQR

8DQJ -DPLQDQ

5S

.HWHUDQJDQ 3HQ\HWRUDQ XDQJ MDPLQDQ OHODQJ GLWXMXNDQ NH QRPRU 9LUWXDO $FFRXQW 9$ PDVLQJ PDVLQJ SHVHUWD OHODQJ 1RPRU 9LUWXDO $FFRXQW 9$ DNDQ GLEDJLNDQ VHFDUD RWRPDWLV GDUL DSOLNDVL NHSDGD PDVLQJ PDVLQJ SHVHUWD OHODQJ VHWHODK PHQJLNXWL SURVHV SHQGDIWDUDQ 3HVHUWD OHODQJ GLZDMLENDQ PHQ\HWRU XDQJ MDPLQDQ GHQJDQ MXPODK QRPLQDO \DQJ GLVHWRUNDQ KDUXV VDPD GHQJDQ MDPLQDQ \DQJ GLV\DUDWNDQ GDODP SHQJXPXPDQ OHODQJ GDQ GLVHWRUNDQ VHNDOLJXV EXNDQ GLFLFLO SDOLQJ ODPEDW VDWX KDUL NDOHQGHU VHEHOXP SHODNVDQDDQ OHODQJ 6HJDOD ELD\D \DQJ WLPEXO VHEDJDL DNLEDW PHNDQLVPH SHUEDQNDQ PHQMDGL EHEDQ SHVHUWD OHODQJ 3HUV\DUDWDQ /HODQJ 0HPLOLNL DNXQ \DQJ WHODK WHUYHUL¿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¿QDQFH ,QIRUPDVL OHELK ODQMXW GDSDW GLSHUROHK SDGD 37 $QXJHUDK %XDQD &HQWUDO 0XOWL¿QDQFH EHUNDQWRU GL -O 5 7XPHQJJXQJ 6XU\R 0DODQJ WHOS ID[

6<$5$7 6\DUDW GDQ NHWHQWXDQ VHUWD WDWD FDUD PHQJLNXWL OHODQJ GDSDW GLOLKDW SDGD PHQ~ ³7DWD &DUD GDQ 3URVHGXU´ GDQ ³3DQGXDQ 3HQJJXQDDQ´ SDGD DODPDW ZHEVLWH WHUVHEXW 0HPLOLNL DNXQ \DQJ WHODK WHUYHUL¿NDVL SDGD ZHEVLWH https://www.lelang.go.id 2E\HN /HODQJ GLMXDO DSD DGDQ\D ³$V ,V´ GDQ VHJDOD UHVLNR \DQJ WLPEXO WDQJJXQJ MDZDE 3HPHQDQJ /HODQJ 3HVHUWD OHODQJ GLDQJJDS WHODK PHQJHWDKXL NRQGLVL REMHN OHODQJ VHKLQJJD 3HODNVDQDDQ /HODQJ DSDELOD DGD VXDWX KDO \DQJ *XJDWDQ SHPEDWDODQ SHQXQGDDQ SHODNVDQDDQ OHODQJ Agus Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ir Arief Sosiawan MM. Redaktur Pelaksana: TriWHUMDGL Haryoko S Sos. Redaktur Pelaksana Online: Supriyadi SE. Redaktur Senior: Ahmad SyaikuClosed SH bidding MH. Redaktur &DUD SHQDZDUDQ 0HODOXL $SOLNDVL /HODQJ ,QWHUQHW FDUD WHUWXWXS WHUKDGDS REMHN OHODQJ WHUVHEXW GLDWDV SLKDN SLKDN \DQJ EHUNHSHQWLQJDQ SHPLQDW OHODQJ WLGDN Komisaris: Website: Fatkhul Aziz SS. Redaktur Bahasa: Yuli Setyo Budi. Redaktur: Sujatmiko, Moch Syaifuddin SS, Ferry Ardi Setiawan ST, Novi Triawan $ODPDW GRPDLQ S Sos, Muchlis Darmawan S Sos, Hendradi Prayogo, Rahmat Hidayat ZZZ OHODQJ JR LG GLSHUNHQDQNDQ PHODNXNDQ WXQWXWDQ NHSDGD .3.1/ 6XUDED\D GDQ 6DXGDUD +DU\RQR Prof Dr Mangestuti S Sos, Eko Yudiono S Sos. Staf Redaksi Surabaya: Oskario Udayana 1RPLQDO MDPLQDQ \DQJ GLVHWRUNDQ NH UHNHQLQJ 9$ SH, Faishal Danny Nurdiansyah, Muhammad Alfi n Alfiansyah, Alif Bintang+DUL Timur H Ali S I Kom, -XPDW Jaka Santanu Wijaya. Sidoarjo: Budi Joko San9LUWXDO $FFRXQW KDUXV VDPD GHQJDQ 1RPLQDO $JXVWXV toso SPd SH. Gresik-Tuban-Bojonegoro: Supardi Hardy SH. Mojokerto: Muhammad Anwar. Pasuruan: Rosik. Probolinggo: Nur Wahyudi. 7DQJJDO Jember: Edi Winarko.

Lumajang: Ani Fauzyah, Tulungagung: AhAgil MS Apt MDPLQDQ \DQJ GLV\DUDWNDQ %DWDV DNKLU SHQDZDUDQ :,% ZDNWX VHUYHU -DPLQDQ KDUXV VXGDK HIHNWLI GLWHULPD ROHK .3.1/ 6XUDED\D VHODPEDW ODPEDWQ\D KDUL Syaiku mad Rifai. Madura: Herry Sunaryo. Malang: M Ariful Huda MPd. Manajer Umum dan HRD: Ahmad Nurzaman. Manajer Iklan:VDWX Ahmad SH MH. Manajer Bisnis dan Pengembangan: Herry Sunaryo 3HQHWDSDQ SHPHQDQJ 6HWHODK EDWDV DNKLU SHQDZDUDQ Direktur Utama: NDOHQGHU VHEHOXP SHODNVDQDDQ OHODQJ SH MH, Wakil: M Yunus. Kepala Pra Cetak: Irfan H. Ali. Perwajahan: Subakir, Jufri,\DQJ Ihyak Ulumudin, Andi Ega, Nanang AB, Risa3HOXQDVDQ KDUJD OHODQJ Yudiana. Grafis: Abdul Aziz. Sekretaris Redaksi: Dian Maulida S OLPD KDUL NHUMD VHWHODK SHODNVDQDDQ OHODQJ 3HVHUWD /HODQJ Moh GDSDW Farid PHOLKDW Al EDUDQJ GLOHODQJ VHMDN SHQJXPXPDQ LQL WHUELW ,QIRUPDVL Choirul Shodiq SH MH M. Alamat Perusahaan: Jl. Ketintang Baru III No. 91, Surabaya . Fax Mutasi/Pemasaran: Surabaya, 22 Juli 2022 031-8275390; Telp Hotline: 031-8275391.

Redaksi: 031-827590, 031-8273759. Sirkulasi/ Iklan: 031-8276072.

Harga Langganan: Rp. 85.000,- Harga Eceran: Rp. 5.000,-/ OHODQJ GDSDW GLSHUROHK GHQJDQ PHQJKXEXQJL $KHQJ %HD /HODQJ 3HPEHOL GDUL KDUJD OHODQJ PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Surabaya, 22 J uli 2022 7HPSDW 3HODNVDQDDQ /HODQJ .DQWRU 3HOD\DQDQ .HND\DDQ 1HJDUD GDQ /HODQJ .3.1/ 6LGRDUMR Harga Iklan Pas: Iklan Hitam Putih: Rp.30.000/mm 6HJDOD ELD\D \DQJ WLPEXO VHEDJDL DNLEDW WUDQVDNVL SHUEDQNDQ VHSHQXKQ\D PHQMDGL WDQJJXQJ kolom, Spot Warna Hal 1: Rp.50.000/mm kolom, Spot Warna Hal 3: Rp.40.000/mm kolom. Spot Warna: Rp. 39.000,-/ mm kolom.

Kreatif Pemimpin Perusahaan: PT. eks.

Kantor kolom.

Wilayah 06 Surabaya Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp. 25.000,-/baris, Harga Iklan Sosial: Rp. 20.000,-/mm MDZDE SHVHUWD OHODQJ Kantor Wilayah 06 Surabaya Rp. 37.000,-/mm kolom. Kreatif Colour/advetorial: Rp.35.000,-/mmTTDkolom. Harga Iklan Kreatif/advetorial: BW Rp. 25.000,-/mm kolom.

DICETAK OLEH: PT. Temprina Media Grafi ka, Jl. Sumengko KM-O (UODQJJD 1R 6LGRDUMR 30-31 Wringinanom, Gresik; Didirikan oleh: KEMENTRIAN KEUANGAN YoyokKEMENTRIAN Khayatullah AMD SE Spot Warna: TTD 6XUDED\D -XOL KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR KPKNL SIDOARJO

SIUPP/A6/1986. Wartawan MEMORANDUM selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun0DODQJ -XOL dari narasumber.

H. Agil Pemohon H. Ali, Penerbit: PT. Memorandum Sejahtera, SIUPP: No. 098/SK/Menpen Pemohon KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR KPKNL SIDOARJO

+$5<212 .3.1/ 6XUDED\D

37 $QXJHUDK %XDQD &HQWUDO 0XOWL¿QDQFH

memorandum.co.id memorandumredaksi @gmail.com

HUKUM KRIMINAL

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022 HALAMAN 19

PUTUSAN SIDANG KDRT BOS HOTEL

Tuduhan Tak Terbukti, PH Pastikan Banding Surabaya, Memorandum Putusan 1 tahun yang dijatuhkan Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana kepada terdakwa perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), The Irsan Pribadi direaksi keras penasihat hukumnya, Philipus. Menurutnya, apa yang dituduhkan terhadap kliennya tidak terbukti.

Vonis yang dibacakan dalam sidang terbuka di Ruang Garuda Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (21/7) itu disebut Philipus tidak pas, kendati ada sejumlah fakta persidangan yang menyiratkan perihal KDRT yang dilakukannya.

“Yang dituduhkan pada klien kami itu tidak pas, pasal 45 (pasal 44 ayat 1 dan pasal 44 ayat 1 dan pasal 45 ayat 1 (UU

RI Nomor 23 tahun tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang dituduhkan pada klien kami itu tidak pas, maksimal itu adalah pasal 44 ayat 4, seperti pembelaan kita,” tuturnya.

Karena itu Philipus langsung mengajukan banding usai berdiskusi dengan kliennya.

“Kami banding yang mulia,” ujarnya. Menurutnya, korban

yakni CYW tak terbukti mengalami kekerasan psikis. Ia mengklaim, hal tersebut pula tak terbukti dalam persidangan.

“Dalam keadaan sadar penuh, bila dia stres atau dalam keadaan terguncang, dia tidak akan mengalami kesadaran penuh.

Harusnya, itu jadi pertimbangan hakim, makanya kami ajukan banding,” katanya.

Sementara, mendengar putusan itu, jaksa penuntut umum (JPU), Nur Laila langsung mengajukan banding. Mengingat, tuntutan yang dilayangkan pihaknya adalah 3 tahun. “Banding yang mulia,” ujar Laila.

Sebelumnya, JPU mendakwa Irsan telah menganiaya

istri dan anaknya di rumahnya kawasan Dharmahusada pada 12 Mei 2021. Saat itu, terdakwa tiba di rumah dan segera membersihkan diri di kamar mandi luar. Lantaran, di kamar ada 3 anaknya yang sedang tidur.

Tapi, Irsan tak terima usai melihat CYW mengambil smartphone-nya sendiri lalu merebutnya dengan cara mencengkram dan menarik lengan istrinya hingga memar. Mengetahui hal itu, anak pertamanya, yakni RD, berupaya melindungi ibunya dengan cara memukul Irsan.(jak/fer) Sidang putusan yang menghadirkan The Irsan Pribadi di Pengadilan Negeri Surabaya.

FOTO: MEMORANDUM/JAKA

Dirikan Rumah RJ Terbanyak se-Indonesia “Di Provinsi Jawa Timur memiliki rumah restorative justice jumlah terbanyak se-Indonesia dan ada beragam perkara pidana yang dapat diselesaikan yaitu 74 perkara (yang telah rampung),” ujar Mia Amiati, Kamis (21/7).

Selain itu, di bidang Intelijen mencatat capaian kinerja

cukup fenomenal pada 2022.

Sebab, 10 orang dengan status daftar pencarian orang (DPO) berhasil diamankan Tim Tangkap Buronan (Tabur). Kemudian menetapkan 11 tersangka kasus korupsi di bank milik pemerintah.

Dikatakan Mia Amiati, melalui bidang Perdata dan Tata

Sambungan dari halaman 1 Usaha Negara (Datun) berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 212 miliar.

Menurut Mia Amiati, penyelamatan keuangan negara tersebut berupa empat aset lahan dan rumah. Aset di Jalan Pemuda nomor 17 berupa lahan. Sementara di Jalan Ngagel Timur nomor 20, 36, 40 berupa

Kejari Tanjung Perak Bongkar Korupsi...

Tenggilis Mejoyo dan Kecamatan Pakal.

Demikian disampaikan Kajari Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi SH MH saat merilis capaian kinerja Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) semester satu periode Januari hingga Juli 2022 di peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-62 dan HUT ke-22 Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.

“Untuk aset tanah di Kecamatan Tenggilis Mejoyo seluas 17.700 meter persegi, senilai Rp.53.872.562.354. Sedangkan aset tanah di Kecamatan Pakal luasnya 13.390 meter persegi, nilainya Rp.15.358.330.000,” jelasnya, Kamis (21/7).

Menurut Kasna, sapaan akrab Kajari Tanjung Perak, permasalahan aset tersebut dimohonkan bantuan hukum non litigasi oleh Wali Kota Surabaya kepada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) selaku jaksa pengacara negara (JPN) sejak 2019.

“Dengan demikian, bagi siapapun yang memakai dan memanfaatkan tanah tersebut harus seizin dari Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Sementara itu, capaian kinerja Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Lanjut Kasna, pihaknya telah mengungkap dua kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang cukup fantastis.

Yakni kasus korupsi pemberian kredit KPR oleh Bank Mandiri area Surabaya Niaga tahun 2014 dan Pemberian kredit oleh Bank Jatim terhadap PT Hazel Karya Makmur di tahun 2014.

“Kalau kerugian negara dalam kasus kredit di Bank Mandiri sebesar Rp 3,5 miliar. Sedangkan

untuk kerugian negara pada kasus kredit Bank Jatim senilai Rp 60 miliar lebih,” bebernya.

Dalam kasus korupsi itu, Pidsus Kejari Tanjung Perak berhasil menyelamatkan kerugian negara dengan total Rp 54.142.309.000.

“Itu terdiri dari uang tunai dan 33 sertifikat,” jelasnya.

Sedangkan untuk Bidang Intelijen, ada tiga kegiatan yang telah dilaksanakan. Yakni jaksa masuk sekolah (JMS) sebanyak 4 kegiatan, 1 kegiatan penerangan hukum (Penkum) dan jaksa menyapa ada 2 kegiatan. “Untuk Tangkap Buron (Tabur) ada dua kegiatan,” terangnya.

Pada Seksi Pidana Umum (Pidum), lanjut Kasna, tindak pidana narkotika masih menjadi perkara yang mendominasi paling tinggi, yakni sebanyak 172 perkara.

“Yang direhabilitasi ada 3 perkara,” lanjutnya.

Sedangkan untuk tindak pidana lainnya, Seksi Pidum telah menghentikan penuntutan penuntutan kasus pencurian handphone yang dilakukan terdakwa Mas’ud Bin Lusin untuk memenuhi kebutuhan anaknya daftar sekolah.

“Penyelesaian perkara tersebut melalui restorative justice,” terang Kasna.

Sementara untuk Bagian Pembinaan, terdapat beberapa capaian pendapatan yang dihasilkan dari ongkos perkara, denda pelanggaran lalu lintas, denda hasil tindak pidana lainnya, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya, pendapatan hasil tindak pidana korupsi dan

Sambungan dari halaman 1 pendapatan uang sitaan tindak pidana lain yang telah diputus atau dietapkan pengadilan. “ To t a l n y a s e b e s a r R p 373.476.000,” jelas Kasna.

Untuk capaian kinerja Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan, terang Kasna, terdapat beberapa barang bukti dari berbagai perkara yang masuk ke seksi tersebut. Mulai dari Perkara Narkotika, UU Darurat, UU Kesehatan hingga perkara ketertiban umum (judi).

“Untuk perkara narkotika ada sebanyak 331 perkara dengan barang bukti 11.070 gram sabu dan 12 butir pil ekstasi.

Dan barang bukti tersebut sudah ada yang kami musnahkan karena perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap,” jelasnya.

Sedangkan barang bukti perkara UU Darurat terdiri dari 3 buah senjata api dan 7 buah senjata tajam jenis pisau dan celurit.

“Perkara UU Kesehatan ada 4 perkara dengan barang bukti terdiri dari 30.728 pil double L. Dan untuk perkara kejahatan umum ada 62 perkara, barang buktinya mulai dari rekapan togel, ATM, buku tabungan, kartu remi dan kartu domino,” urainya.

Capaian kinerja tersebut disampaikan Kajari Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi SH MH didampingi Kasi Intelijen Putu Arya Wibisana SHMH, Kasi Pidum Hamonangan Parsaulian S SH, Kasi Datun Rollana Mumpuni SHMH, Kasi Pidsus Mochamad Ali Rizza SH MH Kasubagbin Cyrilus Iwan Santoso R SH dan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Didik Kurniawan W SH. (jak/fer)

Kejari Surabaya Selamatkan Aset Rp 1,8 Triliun Suryo Wibowo, keberhasilan bidang yang dipimpin Kasi Datun Arie Chandra Dinata Noor tersebut berasal dari beberapa aset yang selama ini dikuasai pihak swasta.

“Aset terbesar yang berhasil diselamatkan yaitu Pasar Turi senilai Rp 1,52 miliar,” tutur Kajari Surabaya saat jumpa pers di kantornya, Kamis (21/7).

Selain itu, Danang mengatakan, bahwa bidang datun sukses menjalankan pemulihan keuangan daerah sebesar Rp 10.140.672.912,-.

“Pemulihan tersebut berasal dari BPJS Ketenagakerjaan Surabaya, dengan nilai total Rp 6.223.053.432,-; PT Pegadaian (Persero) Rp 25.052.174,-; BPKPD Rp 2.710.195.886,-; PT SIER

Puspautama Rp 75.000.000,-; Retribusi dan Partisipasi Dukuh Kupang Barat Rp 845.838.000,; dan Retribusi IPT Nginden Jangkungan Rp 261.532.912,-,” ungkap Danang.

Sementara itu, Arie menjelaskan, pihak Kejari Surabaya juga telah melakukan penandatanganan MOU dengan 11 stakeholder.

“Antara lain Pemkot Surabaya, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM Surabaya, PT Varia Usaha Beton, PT Pegadaian, PT KAI, PT SIER, dan Bank BJB,” ucapnya.

Lebih lanjut Arie mengatakan untuk bantuan hukum pihaknya menangani litigasi tata

Sambungan dari halaman 1

usaha negara (TUN) sebanyak 6 perkara, perdata 23 perkara, uji materiil 1 perkara.

“Yang uji materiil sudah inkracht dengan putusan majelis hakim menyatakan permohonan dari pemohon mengenai keberatan terhadap Perda Kota Surabaya melalui uji materiil, dinyatakan tidak dapat diterima,” ungkapnya.

Sementara untuk non litigasi, kata Arie, sebanyak 633 permohonan. Permohonan tersebut terdiri pendapat hukum (legal opinion/LO), pendamping hukum (legal assistance/LA).

“Pemulihan keuangan daerah BPJS Ketenagakerjaan Surabaya dan penyelamatan aset atau keuangan daerah,” tandasnya. (jak/fer)

rumah dan lahan.

“Nilai aset di Jalan Pemuda sebesar Rp 203.585.000.000,-. Sedangkan di Jalan Ngagel nomor 20 senilai Rp 1.871.959.891,-; nomor 36 senilai Rp 3.239.614.910,; dan nomor 40 senilai Rp 4.088.695.947. Dan untuk pemulihan keuangan negara sebesar Rp 3.465.531.974,-,” tuturnya.

Selain itu, Kajati Jatim menjelaskan, bahwa bidang yang dipimpin Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) I Gede Putu Astawa SH MH tersebut juga menangani perkara litigasi dan nonlitigasi.

“Untuk SKK Litigasi, pada tingkat pertama (Pengadilan

Negeri) sebanyak 12 perkara.

Tingkat banding (Pengadilan Tinggi) 1 perkara. Sementara untuk Kasasi (Mahkamah Agung) dan Peninjauan Kembali nihil.

Sedangkan untuk SKK Non Litigasi, pihaknya menerima 632 perkara,” imbuhnya.

Sementara itu, Mia menyampaikan terkait adanya pertimbangan hukum yang terdiri pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), audit hukum dan tindakan hukum lainnya (konsolidasi, mediasi, fasilitasi) dan pelayanan hukum gratis.

“Legal opinion ada 6 perka-

ra, legal assistance ada 21 perkara, legal audit nihil, tindakan hukum lainnya ada 2 perkara, dan pelayanan hukum gratis sebanyak 26 perkara,” tandasnya.

Terpisah, bidang Intelijen Kejati Jatim mencatat capaian kinerja cukup fenomenal pada 2022. Sebab, sebanyak 10 orang dengan status daftar pencarian orang (DPO) berhasil diamankan Tim Tangkap Buronan (Tabur).

Menurut Asisten Intelijen (Asintel) Zulbahri SH MH, kesepuluh DPO tersebut ditangkap dalam kurun waktu satu semester atau selama 6 bulan. Para DPO tersebut antara lain yaitu

Koko Sandoza Fritz, Hardi Hermawan, Agustinus Tri Siwi Roy Cahyoko, Rali Sugiarto, Muridun Bintang, Amir Djowito, Budiono Ikhsan, Panca Sambodo Suwardi, Dery Bagaskoro, dan AS. “Koko (DPO Kejati DKI), Hardi (DPO Kejati Kalimantan Tengah), Agustinus (DPO Kejari Sumatra Barat), Rali (DPO Kejari Lamongan), Muridun (DPO Kejati Aceh), Amir (DPO Kejari Gresik), Budiono dan Panca Sambodo (DPO Kejari Batu), Derry (DPO Kejari Kabupaten Madiun), dan AS (DPO Kejari Lubuk Linggau),” kata Asintel Zulbahri kepada Memorandum, Selasa (19/7). (jak/fer)

Keadilan, di Manakah? yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan fakta ini, (tak salah) jika kini institusi kejaksaan memiliki program Restorative Justice yang dibelakukan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Diharapkan, kehadiran program ini untuk mencapai keadilan di tengah masyarakat.

Sambungan dari halaman 1 Sehingga patut dibuatkan “satu” ruang atau tempat penyelesaian masalah dengan konsep perdamaian melalui musyawarah mufakat sebelum perkaranya masuk ke ranah penegak hukum.

Sayangnya aturan yang digunakan dalam program ini belum sepenuhnya “ramah hukum”, mengingat dilakukan hanya berdasarkan pendekatan nomi-

nal kerugian semata (kerugian di bawah Rp 2,5 juta yang dapat diproses, red) bukan nilai kriminalitas yang dilakukan pelaku kejahatan. Sehingga, muncul berbagai pertanyaan kritis terhadap program ini karena dinilai pilih-pilih kasus hukum.

Lantas kalau ada kejahatan pencurian dengan kerugian Rp 100 juta. Sejurus kemudian Rp 100 juta hasil pencurian itu

dikembalikan kepada pemilik dari pencuri, apa bisa diselesaikan dengan program restorative justice?

Tentu jawaban pertanyaan ini perlu dipikirkan kembali akibat konsep restorative justice belum banyak masyarakat yang memahaminya, meski dalam contoh kasus pencurian Rp 100 juta itu pastinya tidak ada yang dirugikan. (*)

Komitmen dan Ijtihad Kejaksaan dalam Rangka Memanusiakan Manusia Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia, sambung Kajati Jawa Timur, telah menjadi masalah serius serta memprihatinkan. Narkotika merupakan bentuk ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak.

“Tantangan kian berat manakala masih banyak mitos dan informasi keliru tentang narkotika. Ditambah lagi kondisi wilayah Indonesia yang berpotensi menjadi sasaran daya tarik para pengedar narkotika,” imbuhnya.

Lebih lanjut Kajati Jatim menjelaskan bahwa berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN), pada 2019 prevalensi pengguna narkoba di Indonesia sebesar 1,80 persen atau 3,41 juta jiwa. Sedangkan pada 2021 sebesar 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa.

“Artinya terjadi peningkatan sebesar 0,15 persen. Penyalahgunaan narkoba seperti halnya fenomena gunung es. Ini berarti jumlah penyalahguna yang nampak di permukaan lebih kecil dibanding dengan yang tersembunyi,” ucapnya.

Kajati Jatim juga menerangkan, bahwa WHO mencatat kasus yang tersembunyi di masyarakat, yaitu kasus yang termasuk dark number yang jumlahnya 10 kali lebih banyak daripada kasus yang tampak di permukaan.

“Penyalahgunaan narkoba pada masa pandemi Covid-19 justru meningkat. Orang yang stres akibat pandemi karena kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian akan dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba untuk ikut terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba,”

terangnya.

Di Jawa Timur sendiri, beber Kajati, data penanganan perkara tindak pidana narkoba selalu menonjol dibandingkan tindak pidana yang lain. Salah satu permasalahan penanggulangan narkoba yang masih dihadapi Indonesia saat ini adalah dilema penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba, yang mana pelakunya adalah korban.

“Banyak penyalahguna yang sejatinya merupakan korban (victim) dipenjarakan. Di satu sisi, hal ini tentunya menyebabkan penjara menjadi penuh (over capacity) yang didominasi oleh pelaku penyalahguna narkoba,” bebernya.

Untuk itu, penyalahguna yang merupakan korban sejatinya memerlukan penanganan fisik dan mental sebagai dampak buruk narkoba atau rehabilitasi. Penahanan penyalahguna narkoba akanmenambah daftar panjang penghuni lapas jika sistem rehabilitasi belum dilaksanakan dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkoba.

“Isu overcrowding ini telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang dituangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif,” katanya.

Oleh karenanya, masih kata Kajati, dibutuhkan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, salah

satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang penuntutan tersebut dilakukan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi.

Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan azas dominus litis dapat menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan,” ucapnya.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat victimless crime.

“Sehingga penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi, dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (doelmatigheid), serta mempertimbangkan azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, azaspidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), cost and benefit analysis, dan pemulihan pelaku,” jelasnya.

Selain itu, penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan keadilan restoratif, menjadi ba-

Sambungan dari halaman 1

gian dari komitmen dan ijtihad Kejaksaan dalamrangka memanusiakan manusia, khususnya bagi penyalahguna narkotika, untuk menjadi manusia yang lahir kembali, sehat jasmani dan rohani, menjadi warga negara Indonesia yang bermartabat.

“Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi di Negara Republik Indonesia, telah menerbitkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Azas Dominus Litis Jaksa,” terangnya.

Sementara itu, keadilan restoratif bagi penyalahguna narkotika menjadi bukti bahwa negara dan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap seluruh warga negaranya tak terkecuali bagi penyalahguna narkotika, yang perlu mendapatkan penanganan dan perawatan yang tepat dengan pemberian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

“Pembentukan Balai Rehabilitasi Adhyaksa merupakan bukti konkret dan wujud nyata kejaksaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika melalui perspektif keadilan restoratif untuk mencari penyelesaian yang adil dan penanganan yang terbaik yaitu menyembuhkan dan memulihkan kembali penyalahguna narkotika pada keadaan semula sebagai seorang manusia yang sehat dan mampu menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya,” tandasnya. (jak/gus/fer)

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Ir Arief Sosiawan MM. Redaktur Pelaksana: Tri Haryoko S Sos. Redaktur Pelaksana Online: Agus Supriyadi SE. Redaktur Senior: Ahmad Syaiku memorandum.co.id SH MH. Redaktur Website: Fatkhul Aziz SS. Redaktur Bahasa: Yuli Setyo Budi. Redaktur: Sujatmiko, Moch Syaifuddin SS, Ferry Ardi Setiawan ST, Novi Triawan S Sos, Muchlis Darmawan S Sos, Hendradi Prayogo, Rahmat Hidayat memorandumredaksi S Sos, Eko Yudiono S Sos. Staf Redaksi Surabaya: Oskario Udayana SH, Faishal Danny Nurdiansyah, Muhammad Alfin Alfiansyah, Alif Bintang Timur H Ali S I Kom, Jaka Santanu Wijaya. Sidoarjo: Budi Joko Santoso SPd SH. Gresik-Tuban-Bojonegoro: Supardi Hardy SH. Mojokerto: Muhammad Anwar. Pasuruan: Rosik. Probolinggo: Nur Wahyudi. Jember: Edi Winarko. Lumajang: Ani Fauzyah, Tulungagung: Ah@gmail.com mad Rifai. Madura: Herry Sunaryo. Malang: M Ariful Huda MPd. Manajer Umum dan HRD: Ahmad Nurzaman. Manajer Iklan: Ahmad Syaiku SH MH. Manajer Bisnis dan Pengembangan: Herry Sunaryo Direktur Utama: SH MH, Wakil: M Yunus. Kepala Pra Cetak: Irfan H. Ali. Perwajahan: Subakir, Moh Farid Al Jufri, Ihyak Ulumudin, Andi Ega, Nanang AB, Risa Yudiana. Grafis: Abdul Aziz. Sekretaris Redaksi: Dian Maulida S Choirul Shodiq SH MH M. Alamat Perusahaan: Jl. Ketintang Baru III No. 91, Surabaya . Fax Mutasi/Pemasaran: 031-8275390; Telp Hotline: 031-8275391. Redaksi: 031-827590, 031-8273759. Sirkulasi/ Iklan: 031-8276072. Harga Langganan: Rp. 85.000,- Harga Eceran: KAMIS PON, Rp. 5.000,-/ Kreatif 21 JULI 2022 Pemimpin Perusahaan: eks. Harga Iklan Pas: Rp. 25.000,-/baris, Harga Iklan Sosial: Rp. 20.000,-/mm kolom. Iklan Hitam Putih: Rp.30.000/mm kolom, Spot Warna Hal 1: Rp.50.000/mm kolom, Spot Warna Hal 3: Rp.40.000/mm kolom. Spot Warna: Rp. 39.000,-/ mm kolom.

Yoyok Khayatullah AMD SE Spot Warna: Rp. 37.000,-/mm kolom. Kreatif Colour/advetorial: Rp.35.000,-/mm kolom. Harga Iklan Kreatif/advetorial: BW Rp. 25.000,-/mm kolom. DICETAK OLEH: PT. Temprina Media Grafika, Jl. Sumengko KM 30-31 Wringinanom, Gresik; Didirikan oleh: HALAMAN 8 H. Agil H. Ali, Penerbit: PT. Memorandum Sejahtera, SIUPP: No. 098/SK/Menpen SIUPP/A6/1986. Wartawan MEMORANDUM selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari narasumber.

Komisaris: Prof Dr Mangestuti Agil MS Apt

JAWA TIMUR

memorandum.co.id

KOTA SURABAYA

Ketua KONI JaƟm M Nabil

KONI Jatim Segera Bersiap Menuju Porprov VIII KOMITE Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur segera bergerak mempersiapkan diri menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII 2023 di wilayah Sidoarjo Raya. Empat daerah jadi tuan rumah. Yakni Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Jombang.

Ketua KONI Jatim M Nabil mengaku, sementara waktu ini pihaknya masih melakukan evaluasi pelaksanaan Porprov VII yang digelar di Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang.

“Baru setelah itu kita akan melakukan kunjungan ke empat daerah. Secara informal sudah dengan ketua KONI empat daerah, tapi kita belum ke pemerintah daerah masing-masing. Insyaa Allah bulan ini evaluasi selesai, dan awal Agustus kita akan segera bergerak.

Pertama tentu bertemu dengan pemerintah daerah tuan rumah Porprov VIII,” ungkap Nabil.

Namun, Nabil mengaku cukup senang menyambut Porprov VIII 2023 ini. Pasalnya, kesiapan empat daerah menggelar event olahraga sudah lebih dari 50 persen, terutama yang ada di Sidoarjo. Sedangkan untuk tiga daerah lainnya mungkin hanya renovasi sedikit saja.

“Saya agak tenang karena tidak ak ada pembangunan venues baru di Sidaorjo, mungkin hanya

renovasi kecil untuk mempercantik saja. Kedua, kita ke tiga daerah untuk memastikan kelayakan venues,” sebutnya.

Selain itu, KONI Jatim juga berencana melakukan koordinasi dengan empat daerah terkait kesiapan proses pembukaan dan penutupan, serta pembagian venues yang relevan dengan daerah masing-masing.

Nabil juga mengatakan, jika ada beberapa aturan yang akan diubah dalam Porprov VIII nanti yang dibuat lebih lunak. Namun, itu masih akan dibahas dalam rapat evaluasi., Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebelumnya, sudah memutuskan tuan rumah pelaksana Porprov VIII Jawa Timur. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 188/439/KPTS/013/2022 tentang Penunjukan Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur VIII Tahun 2023, tertanggal 1 Juli 2022.

Selain Porprov VIII, KONI Jatim saat ini juga sedang bersiap untuk memulai Puslatda yang menurut rencana digelar Oktober 2022. Sebelum menggelar Puslatda tentunya banyak yang harus disiapkan terutama soal pola rekrutmen pelatih dan atlet yang bakal masuk Puslatda. (*/epe/gus)

memorandumredaksi @gmail.com

JUMAT WAGE, 22 JULI 2022 HALAMAN 20