Koran Memorandum Edisi 21 Oktober 2022

Napi Kendalikan Driver Ojol Ngurir Narko

Sita 246 Gram Sabu dan 563

Butir Ekstasi

Surabaya, Memorandum

Seorang driver ojek online (ojol) di daerah Simokerto ditangkap

Tak Dianggap

Dian Sastrowardoyo merupakan salah satu aktris yang sangat jarang diterpa isu miring karena ia cukup tertutup dengan segala urusan pribadinya terutama menyangkut soal keluarga.

Selamat Datang Kapolda Jatim

Ciptakan Rasa Aman dan Nyaman

IRJENPOL Toni Harmanto ditunjuk Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menggantikan Irjenpol Nico Afinta sebagai Kapolda Jatim. Penetapan itu sesuai dari Telegram Rahasia (TR) Kapolri terbaru Nomor ST/2223/X/KEP./2022.

Sebelum ditunjuk menjadi Kapolda Jatim, Toni Harmanto menjabat Kapolda Sumatra Selatan (Sum-

sel) sejak Agustus 2021. Ketua MUI Jatim Prof Dr KH Ali Maschan Moesa menyambut dengan baik serta mengucapkan selamat datang kepada Irjenpol Toni Harmanto sebagai Kapolda Jatim yang baru. Dan berharap semoga dapat memimpin Jatim dengan penuh amanah sehingga Jatim tetap aman dan kondusif.

“Semoga kapolda yang baru amanah sebagai kapolda. Sehingga Jatim benar-benar aman, nyaman, tercipta masyarakat “Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo,” Jauh dan terhindar dari segala ujian marabahaya,” jelas Ali Maschan Moesa. Kemudian Ali Maschan Moesa

SIDANG PENJUALAN BARANG SITAAN SATPOL PP

TRANSAKSI DI KELURAHAN

Surabaya, Memorandum

Kasus penjualan barang sitaan satpol PP yang menyeret Ferri Jocom menjadi terdakwa atas kerugian Rp 500 juta bakal menyeret pihak lain yang terlibat.

Dalam isi dakwaan jaksa, bahwa mantan Kabid Pengendalian Ketentraman dan Penertiban Umum Satpol PP Kota Surabaya ini menggunakan ruang kerja Lurah Pradah Kali Kendal untuk transaksi menerima uang Rp 300 juta dari Sunadi (Cak Sun), Yateno (Yatno), M Mohammad S Hanjaya (abah Yaya), dan Slamet Sugianto (Sugi) yang dimasukkan tiga kardus kue.

Di mana kardus paling atas berisi kue, kardus tengah dan paling bawah berisi uang masing-masing Rp 150 juta.

Terkait hal itu, Lurah Pradah Kalikendal Hajar Sulist-

AKTRIS

yang sukses membintangi film Ada Apa dengan Cinta? tersebut baru-baru ini menceritakan hal mengejutkan soal dirinya yang

Pastikan Status Lahan

Surabaya, Memorandum

Penyidik Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya mendatangi lahan milik Istarudi di Tambak Medokan Ayu Utara, Kamis (20/10) siang. Kedatangan polisi itu dengan mengajak Sekretaris Lurah Medokan Ayu, Asep.  Tujuannya, penyidik tersebut mengecek langsung kondisi batas lahan yang dipagari, namun dirusak oleh orang suruhan

Saya tidak mengetahui soal transaksi itu, tetapi berdasarkan kesaksian sekuriti kecamatan, itu hampir semua ruangan pernah dipakai, termasuk ruangan saya. Karena Pak Ferri itu kan mantan Sekcam Dukuh Pakis. Sedangkan kantor kelurahan dan kecamatan jadi satu,”

Surabaya, Memorandum

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau dikenal Iwan Bule memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri dan Ditreskrimum Polda Jatim, Kamis (20/10). Iwan beserta wakilnya di PSSI, diperiksa sebagai saksi kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 133 orang.

Iwan Bule tiba di gedung Ditreskrimum Polda Jatim sekitar pukul 12.59, dengan didampingi oleh Ketua Asprov PSSI Jatim Ahmad Riyadh dan Wakil Ketua Asprov PSSI Jatim Amir Burhanuddin. Terlihat

juga, mereka dikawal empat bodyguard

“Hari ini saya memenuhi panggilan penyidik. Hanya datang saja nanti diperiksa. Mengikuti panggilan penyidik saja,” kata Iwan Bule seraya berjalan menuju gedung Ditreskimum Polda Jatim.

Iwan Bule mulai diperiksa sejak pukul 13.00 hingga pukul 18.00. Ia yang diperiksa lima jam bersyukur pemeriksaan sudah selesai. “Terima kasih hari ini saya telah mengikuti,

FARIDA

dari EG. Bahkan, penyidik sempat bertanya kepada Istarudi kenapa sampai dipagari.

Dengan tegas, Istarudi kemudian menjelaskan kepada penyidik,

bahwa sebagian tanahnya diklaim oleh EG. “Maka dari itu saya beri pagar,” jelas Istarudi.

Memo Ja

Ali Maschan Moesa

Farida tertegun. Diawasinya Bambang dan Kimpet. Pakaian mereka masih utuh. Demikian pula benges Kimpet yang biasanya merah menyala, tidak ada tanda-tanda bekas dicium atau mencium. Hatinya lega.

yono membenarkan bahwa kantor Kelurahan Pradah Ka-

Hajar Sulistyono Lurah Pradah Kalikendal

Bersambung ke halaman 11

Dian Sastrowardoyo

Ke ka Pagar Perlahan Makan Tanaman di Kamar si Sulung (4)

bergegas masuk kamar. Segera diperiksanya laci tempat menaruh duit.

berubah.

sedikit dari semula dia tinggal tadi.

dalamnya.

Walau begitu, Farida tidak tahu uang tersebut masih utuh atau berkurang. Sebab, terakhir dapat setoran, sore hari sebelumnya, dia belum sempat

halaman

siapa tahu duitnya ada yang jatuh, muncrat, terus ada yang nemu.

Terduga MFR diapit petugas Satreskoba Polrestabes Surabaya sambil menunjukkan barang bukti.

Widodo

Bersambung

halaman

Penyidik Datangi Tambak Medokan Ayu Utara

Diperiksa Lima Jam, Iwan Bule Dicecar 45 Pertanyaan

Terdakwa Ferri Jocom mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya secara online

FOTO: MEMORANDUM/FERRY

Bertekad Kembalikan Citra Polri

Kapolda Jatim Irjenpol Toni Harmanto bersama ketua Bhayangkari

Jawa Timur disambut

memasuki Mapolda Jatim.

Mochamad

Mapolda Jatim.

SIDOARJO

Salahgunakan Solar Subsidi, 3 Orang Dijebloskan ke Penjara

Sidoarjo, Memorandum

Tiga terduga pelaku penyalahgunaan solar bersubsidi diamankan anggota Satreskrim Polresta Sidoarjo, usai mengisi solar di SPBU di dua tempat berbeda.

Awalnya, polisi menangkap MS (50), warga Desa Trajeng, Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Ia ditangkap sedang mengisi solar di SPBU Aloha, Gedangan, Sidoarjo, Senin (03/10) dini hari.

Warga Sidoarjo Diajak Peduli dengan ODGJ

Sidoarjo, Memorandum

Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo melalui Pokja IV, membentuk Posyandu Jiwa sekaligus menyosialisasikan kepada masyarakat di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (19/10).

Kegiatan itu digelar dalam rangka memeringati Hari Kesehatan Jiwa se-Dunia 2022 yang jatuh setiap tanggal 10 Oktober. Even ini sebagai upaya untuk mengurangi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Ketua Bidang IV TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Adisti Syaf Satriawarman mewakili Ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo Sa’adah Ahmad Muhdlor menyampaikan, kesehatan mental menjadi isu besar dunia.

Isu tersebut menjadi perhatian besar untuk menyadarkan pentingnya membangun mental yang kuat dan sehat. Oleh karenanya  World Federation of Mental Health pada tahun 2022 ini mengangkat tema Kesehatan Mental dan Kesejahteraan sebagai Prioritas Global.

Tema tersebut lanjut Adisti bermakna kesejahteraan orang-orang dengan gangguan jiwa atau mental yang kurang beruntung tidak hanya ditanggung oleh pemerintah saja.

Tetapi juga masyarakat umum. Oleh karena itu siapa pun diminta peduli pada kesehatan mental apalagi pasca pandemi Covid-19 yang membuat banyak perubahan tatanan kehidupan masyarakat.

“Terkait dengan hal ini TP-PKK Sidoarjo menyelenggarakan Sosialisasi Pembentukan Posyandu Jiwa yang tidak lain ingin mengajak bersama-sama bergandengan tangan untuk tetap memberikan perhatian khusus kepada masyarakat dengan gangguan jiwa,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakan Adisti Posyandu Jiwa dibentuk sebagai wadah pelayanan pasien ODGJ. Selain itu dibentuk untuk mencegah dan mengurangi risiko seseorang mengalami gangguan jiwa dengan memberikan pengobatan terapi dan konseling serta diberikan keterampilan untuk bisa mandiri.

Ia sendiri melihat banyak menjumpai masyarakat dengan kondisi ODGJ. Oleh karenanya diharapkan nantinya Posyandu Jiwa akan hadir di setiap desa. Proses  pembentukan Posyandu Jiwa nantinya dapat melalui Pokja IV TP-PKK masing-masing wilayah serta kader Posyandu Jiwa. Proses pembentukan nantinya akan terus dipantau olehnya yang dibantu masing-masing desa.

“Pasca pandemi banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak bisa mengontrol pikiran dan mental mereka sehingga stress, untuk itu melalui Posyandu Jiwa akan disediakan terapi dan konseling agar seseorang dapat mengelola stresnya,”ucapnya.

Dalam sosialisasi tersebut mendatangkan  narasumber yang mumpuni di bidang kesehatan jiwa yakni dr. Liana Nurhayati dari RSUD Sidoarjo. Selain itu hadir sebagai narasumber Vivin Aulia Wati anggota PKK Desa Sambibulu Taman yang pernah menorehkan prestasi dalam bidang Kesehatan Jiwa/Posyandu Jiwa.

Dalam kesempatan itu dihadirkan mantan pasien ODGJ yang berhasil sembuh dan bangkit untuk bisa mandiri. Orang itu bernama Andri Masrum warga Perumahan Tenggulunan Mega Asri yang berhasil membuka usaha pembuatan kue donat di di desanya.(kri/jok)

Ia ditangkap dan diamankan dengan satu unit truk Nissan warna merah dengan Nopol L-8153-US yang digunakan untuk melancarkan aksinya.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap MS selaku pengemudi didapatkan keterangan bahwa solar bersubsidi yang diangkutnya tersebut dibeli secara mengecer dari beberapa SPBU dan nantinya akan dibawa ke gudang yang terletak di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan rencananyakan akan dijual kembali,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kamis (20/10) saat rilis di halaman

Mapolresta.

Dua pelaku lainnya yakni, SEP (45), warga Kelurahan Wonosari Lor Baru, Semampir Surabaya dan EJS (38), warga Putat Jaya, Sawahan, Surabaya. Keduanya ini ditangkap saat melakukan pengisian solar di SPBU Jalan Raya Balongbendo

Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, pada Jum’at tanggal (07/10) malam, dengan menggunakan kendaraan mini bus Toyota Hiace warna Silver dengan Nopol L7719 AA.

“Modusnya menggunakan kendaraan mini bus yang telah dimodifikasi tempat duduknya

dengan diisi 1 tandon. Selanjutnya pelaku telah melakukan pembelian dan pengangkutan BBM jenis bio solar bersubsidi di SPBU sebanyak 600 liter untuk dijual kembali,” ujar Kusumo.

Atas perbuatannya tersebut, masing masing terasangka dijerat Pasal 40 angka 9 UU RI No 11

tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 miliar. (bwo/jok/mik)

Bupati Ingatkan Pentingnya Peran Kades dalam Pembangunan

Sidoarjo, Memorandum

Struktur pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sidoarjo tahun 20222027, dikukuhkan di Hotel Aston Sidoarjo dihadiri Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Rabu (19/10).

Dalam sambutannya, Gus Muhdlor—sapaan akrab bupati—menyampaikan, pentingnya peran serta kepala desa sebagai salah satu kunci suksesnya program pemerintah di Sidoarjo.

“Forum ini juga menjadi salah satu wadah untuk saling berbagi edukasi, serta memberikan informasi antar sesama

pemerintah desa,” ujar Bupati Muhdlor.

Menurutnya, saling mengedukasi dan berbagi informasi dapat diwujudkan dalam banyak hal. Mulai dari optimalisasi pengelolaan BUMDES, hingga bagaimana caranya pengelolaan anggaran agar tepat sasaran.

“Termasuk transparansi anggaran dan sebagainya. Tentunya bila edukasinya di tingkat komunitas, saya yakin bisa lebih cepat menular pemahamannya,” jelasnya.  Ketua FKKD Sidoarjo Budiono mengatakan, peningkatan

skill SDM penting bagi para kepala desa. Menurutnya, kepala desa harus paham berbagai jenis peraturan yang turun ke desa.

“Sehingga dalam berlangsungnya proses pemerintahan kepala desa betul-betul paham regulasinya bagaimana.

Tidak asal apa, kata siapa. Harus baca, dan harus paham,” ujarnya.

Dicontohkan dalam hal perumusan APBDes, kepala desa harus paham dan mengerti mulai dari perumusan hingga pengelolaannya. Harus terintegrasi antara kepala desa, sekretaris,

dan BPD.

“Tidak bisa masing-masing juga. Jadi nanti untuk upgrading skill bisa melalui macam-macam caranya salah satunya Bimtek. Tentu kami harapkan ke depan, pemerintahan di tingkat desa bisa jauh lebih baik lagi,” tutupnya. (kri/jok/mik)

KEPALA

Jokosan. WARTAWAN: Slamet Wibowo, Kristion, H Darianto, Akhmad Junaidi, HM Shoumu. PEMASARAN/IKLAN: Suprianto, Afin Mauludin, Pitono.

Kegiatan sosialisasi

Posyandu Jiwa di Pendopo Delta Wibawa.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro menginterogasi salah satu terduga pelaku.

Bupati Ahmad Muhdlor foto bersama dengan jajaran Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sidoarjo usai dikukuhkan.

FOTO:

KOTA SURABAYA

Harus Melalui Seleksi Terbuka Terbuka

Jabatan Sekkota Definitif

Surabaya, Memorandum

MISI

lan. ke i

Proses usulan Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya masih berjalan. Sebelumnya, ada tiga nama yang diusulkan Wali Kota Eri Cahyadi ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Untuk mengisi kekosongan, posisi pelaksana harian (plh) Sekkota dijabat Erna Purnawati.

Eri Cahyadi sempat mengatakan bahwa, posisi plh Sekkota yang dijabat Erna Purnawati hanya sekitar seminggu. Selanjutnya, akan diisi dengan penjabat (Pj) yang sebelumnya diusulkan kepada Gubernur Khofifah. Setelah itu barulah dipilih Sekkota definitif.

Namun, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni mengatakan, jabatan Sekkota definitif harus dilaksanakan melalui mekanisme seleksi terbuka.

Indah Wahyuni menyampaikan, hingga kemarin, belum ada usulan Sekkota definitif dari Pemkot Surabaya. Sebab, pengangkatan Sekkota harus melalui seleksi terbuka dan atas persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

KOORDINASI

VISI

VISI

“Sesuai PP nomor 3, Plh itu hanya menjabat sampai 15 hari. Selanjutnya dimintakan persetu-

u ri. tu-

● Pengangkatan Sekkota harus melalui seleksi terbuka dan atas persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

● Plh Sekkota menjabat selama 15 hari.

● Setelah itu, dimintakan persetujuan gubernur untuk penjabat (PJ) Sekkota.

● Jabatan PJ berlaku tiga bulan dan dapat diperpanjang dua kali.

● Jika Erna Purnawati terpilih menjadi Pj, maka peluangnya untuk maju sebagai Sekkota definitif gugur.

● Setiap melaksanakan pergantian pejabat baik rotasi atau mutasi, harus dilakukan atas persetujuan KASN.

Fokus Tayangkan Penanganan Bencana

Imbauan KPID

Surabaya, Memorandum

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran bernomor 480/1014/115/X/2022 pada 19 Oktober 2022. Edaran ini merupakan upaya KPID Jatim dan lembaga penyiaran untuk mendukung kerja Pemprov Jatim serta institusi terkait dalam menangani dampak bencana banjir.

“KPID Jatim turut berduka cita atas bencana banjir di sejumlah wilayah Jawa Timur. Butuh kolaborasi antarpihak untuk menangani dampak bencana, termasuk insan penyiaran,” kata Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua Tjiptosoewarno, Kamis (20/10).

Ada delapan imbauan yang ditujukan kepada lembaga penyiaran. Salah satunya, kata Yosua, TV dan radio di Jatim harus tetap mengutamakan keselamatan jurnalis dan kru selama melakukan peliputan.

Imbauan lainnya, seperti yang disampaikan Koordinator Bidang Isi Siaran, Sundari, bahwa lembaga penyiaran harus tetap berpatokan pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS). Regulasi ini secara khusus membahas mengenai siaran kebencanaan. Yakni, pada pasal 25 P3 dan pasal 49-51 SPS.

Imbauan selanjutnya, TV dan radio patut memperhatikan kondisi masyarakat yang sedang mengalami trauma bencana. Mereka juga tidak diperbolehkan menyiarkan informasi yang tak jelas sumbernya dan harus memilih narasumber yang kompeten.

“Jangan menampilkan gambar atau suara korban yang kesakitan maupun korban dengan luka berat hingga meninggal. Jangan pula menjadikan anak korban bencana sebagai narasumber,” kata perempuan yang akrab disapa Ndari ini.

Ndari mengatakan, lembaga penyiaran sebaiknya fokus pada tayangan atau siaran evakuasi korban, penanganan dampak bencana, dan proses pemulihan.

KPID Jatim sangat menganjurkan TV dan radio memBersambung ke halaman 4

Plh Masih Dijabat Erna

“Sampai hari

SEMENTARA itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengungkapkan bahwa hingga kemarin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Erna Purnawati, masih ditunjuk sebagai pelaksana harian (plh) sampai kemudian ada Sekkota definitif.

Plh Sekkota masih

Erna,” kata Reni memastikan, Kamis (20/10).

Siapa pun yang dicalonkan, kita harap mampu menerjemahkan visi-misi wali kota serta menjadi jembatan komunikasi antardinas.

Jalan Menyempit Gara-Gara Kelurahan Tidak Dibongkar

Proyek Saluran Air di Sidotopo Wetan Surabaya, Memorandum

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belakangan gencar melakukan perbaikan saluran air dengan memasang box culvert di sejumlah titik. Tak terkecuali Jalan Sidotopo Wetan yang ikut direvitalisasi hingga pelebaran jalan.

Proyek pembangunan saluran air dan pelebaran jalan di lokasi tersebut, sejumlah bangunan seperti balai RW 1 dan RT 9 Kelurahan Sidotopo Wetan terpaksa harus dibongkar. Tidak hanya itu, ada bangunan milik sekolahan yang juga ikut diratakan. Namun yang menjadi persolan dan penyesalan warga kenapa bangunan kelurahan tersebut tidak ikut dibongkar sebagian.

“Harusnya dikepras juga lokasi depan kelurahan itu. Bagaimana pun ini untuk kepentingan umum. Supaya jalan bisa lebih lebar tidak macet. Setiap hari di lokasi ini sangat macet, apalagi kalau pagi dan sore hari,” kata Khoirul Anam warga setempat.

Pantuan Memorandum di lokasi, akses jalan penghubung sejumlah wilayah itu menyempit tepatnya di depan Kantor Kelurahan Sidotopo Wetan.

Abdul Malik, salah seorang warga di Kelurahan Sidotopo Wetan menyesalkan sikap pihak Kelurahan SidotopoWetan yang dinilai tidak memberikan contoh baik dalam proyek pembangunan saluran air.

“Saya sangat menyesalkan dilakukan oleh mantan lurah yang katanya bahwa pembangunan proyek itu tidak boleh diluruskan karena membongkar kantor kelurahan,” ujar Malik.

Sebelumnya, balai RW 1 dan bangunan luar sekolahan di samping kelurahan ter-

kena dampak dari proyek pelebaran jalan dan saluran air, namun tidak dengan kantor kelurahan itu sendiri. Karenanya warga merasakan adanya ketidakadilan.

Dari informasi yang didapat Malik dari RW setempat, jika kantor kelurahan SidotopoWetan tidak memiliki dana jika bangunan itu dibongkar

“Kelurahan tidak punya dana, tidak siap, ini enggak benar pembebasan jalan pun, pembebasan manapun kalau untuk kepentingan umum itu harus diutamakan,” tambahnya.

Malik sendiri mengaku siap membantu kelurahan jika memang ke depannya kantor kelurahan SidotopoWetan nasibnya dengan bangunan bangunan yang telah diratakan sebelumnya.

“Kalau menyangkut masalah biaya, InsyaAllah nanti saya bersama siap membantu. Enggak mungkin lah warga kita itu tidak akan membantu,” tuturnya.

“Saya sendiri siap membantu kalau kantor kelurahan terkena proyek. Saya siap membantu untuk pagar temboknya atau materialnya,” tegas Malik.

“Jadi kita minta sesuai dengan aturan tetap, kantor kelurahan Sidotopo Wetan itu dimundurkan agar jalanan tidak menyempit,” tutup Malik

Bahkan sebelumnya Malik sudah menyampaikan keluhannya kepada wali kota, sejumlah pejabat Pemkot, kelurahan, dan DPRD Kota Surbaya. Namun tidak mendapat respon positif, malah diabaikan.

“Jadi kami minta kepada pemkot, kepada komisi yang membidangi masalah pembangunan, DPRD kota untuk turun ke lapangan dan meluruskan fungsinya. Jangan dibelokkan karena itu tidak indah. Kami

selaku tokoh masyarakat di Sidotopo Wetan ya kami sangat menyayangkan seharusnya dirembuk kalau memang itu dari kelurahan itu tidak ada dana. Kami siap untuk berpartisipasi demi kelancaran jalan dan jalan menjadi indah lurus, tidak berbelok,” bebernya.

“Banyak kritikan-kritikan dari warga yang menyesalkan kenapa kantor lurah menjadi contoh yang enggak benar,” tegasnya.

Sementara itu, Suharti Ningsih selaku Kasi Kelurahan Sidotopo Wetan ketika ditemui Memorandum di kantornya menjelaskan bahwa pihak kelurahan sudah menyampaikan aspirasi warga ke Pemkot Surabaya.

“Lurah yang dulu sudah mengajukan ke pemkot terkait pemaprasan bangunan

Sementara ia menjelaskan secara rinci bahwa saluran air itu memang semula atau sebelum dibongkar petanya lurus hingga tembus ke pembuangan air sungai Pogot.

“Namun setelah ada pembebasan jalan, drainase itu digeser dan tampak jalan lebih lebar,” katanya.

Namun saluran air itu berbelok ketika ada bangunan kelurahan karena memang tidak ikut dampak dari pembebasan.

“Jadinya ya saluran airnya sekarang belok, dan jalan di depan kelurahan ini tetap sama tidak lebar,” imbuhnya. (alf/mg2/ono)

16 KK Direlokasi dan Dicarikan Pekerjaan yang Layak

dikenal sebagai Kampung 1001 Malam resmi ditutup secara permanen. Kini tidak ada lagi keluarga yang tinggal di sana. Seluruhnya direlokasi ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa) Sumur Welut.

Alif Bintang Timur H Ali, wartawan Memorandum

Kepala Dinas Sosial (Dinsos)

Kota Surabaya, Anna Fajriatin menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan pembersihan bawah kolong jembatan. Pembersihan itu dilakukan setelah 16 kepala keluarga (KK) yang tinggal di bawah kolong jembatan dipindahkan ke tempat yang lebih layak.

“Ada 16 KK yang dipindahkan

ke Rusunawa Sumur Welut. 14 KK sudah dipindahkan. Sedangkan 2 KK sisanya menyusul, karena sedang mengalami musibah,” kata dia, Kamis (20/10).

Adapun 2 KK yang belum menempati, dikarenakan satu KK ada lansia yang sedang sakit di RS. Dan satu lagi, anggota keluarganya meninggal dunia. Akan tetapi, dinsos

memastikan kedua KK tersebut sudah disediakan tempat di rusun.

“Karena mereka punya hak tinggal. Totalnya ada 16 KK,” jelas Anna.

Selain pemindahan, Anna melanjutkan, warga kolong bawah tol di kawasan Kampung 1001 Malam juga sudah didata oleh Dinsos bersama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (disnaker) untuk dicarikan pekerjaan yang cocok.

Anna menerangkan, saat ini Dinsos bersama BPBD juga melakukan suplai makanan untuk 16 KK tersebut selama tujuh hari ke depan.

“Kami diminta oleh Pak Wali (Eri Cahyadi) untuk segera mendata mereka (warga), karena Senin 24 Oktober 2022 sudah harus bekerja,” ujar Anna.

Agar kawasan Kampung 1001

Malam tidak lagi digunakan untuk hunian liar, Jasa Marga akan menutup lokasi ini secara permanen. Setelah itu, kawasan tersebut digunakan untuk sepadan sungai sebagaimana semestinya dan dibangun rumah pompa sebagaimana fungsinya.

“Kawasan itu nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk lahan padat karya yang bisa dikelola oleh warga. Yang penting, kita bersihkan dulu, setelah itu bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat untuk warga Surabaya,” pungkas Anna. (ono)

Petugas dinsos bersama DLH bersih-bersih di kolong jembatan tol Dupak.

Kolong Jembatan Kampung 1001 Malam Ditutup Permanen

Lebih lanjut Reni memaparkan bahwa,

Mekanisme Sekkota Definitif:

Bersambung ke halaman 4

Reni Astuti Wakil Ketua DPRD SurabayaBersambung ke halaman 4

FOTO-FOTO: ILUSTRASI

kelurahan demi pelebaran jalan. Namun hasilnya ya seperti ini. Kami kan hanya mengusulkan saja keinginan warga, dikehendaki atau tidak itu kewenangan Pemkot,” kata Ningsih.

Kondisi saluran air di Sidotopo Wetan yang berbelok karena bangunan kelurahan tidak dibongkar. Inset: Abdul Malik warga setempat.

FOTO: MEMORANDUM/ALFIN

KOTA SURABAYA

Hindari Penumpukan Bantuan di Lokasi Bencana

Pemkot Kirim Alat Berat dan SDM

Surabaya, Memorandum

Pemerintah Kota (pemkot) Surabaya menyatakan siap mengirimkan alat berat dan sumber daya manusia (SDM) apabila dibutuhkan untuk membantu korban bencana alam yang melanda wilayah Jawa Timur.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan kebutuhan yang urgent di lokasi bencana.

“Ini masih kita sampaikan apa yang dibutuhkan. Seperti kalau di Kota Batu dulu, kita kirimkan alat berat. Ini kita lagi menunggu ke mereka apa yang dibutuhkan,” kata Wali Kota Eri, Kamis (20/10).

Dari hasil koordinasi awal, Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa kebutuhan di lokasi bencana Jatim adalah berupa selimut dan makanan. Sedangkan kebutuhan terkait obat-obatan, sudah di-cover dari pemerintah pusat.

“Kemarin (yang dibutuhkan) masih seperti makanan dan selimut. Untuk obat-obatan sudah di- cover dari beberapa dan pemerintah pusat. Sehingga kita (kirim bantuan) yang belum saja,” kata dia.

Karena menurutnya, jangan sampai bantuan yang dikirim pemkot itu nantinya akan menumpuk di lokasi bencana. Sedangkan barang yang dibutuhkan untuk para korban justru tidak tersedia.

Oleh sebab itu, sebelum mengirim bantuan, pihaknya berkoordinasi dahulu untuk memastikan apa saja yang dibutuhkan di sana.

“Jadi jangan sampai kebutuhan A menumpuk, sedangkan kebutuhan B kurang. Harapan kami, sama saudara yang kurang itulah yang bisa kami support dari Pemkot Surabaya,” jelasnya. Selama ini, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan sering berkomunikasi langsung dengan para kepala daerah di Jatim. Demikian pula dengan kepala daerah Pacitan, Trenggalek, Blitar, dan Malang yang wilayahnya sekarang tertimpa musibah bencana alam.

“Sesama kepala daerah di Jatim

Plh Masih Dijabat Erna

itu kita biasa kontak-kontakan seperti teman. Ketika tahu ada kejadian (bencana alam) seperti itu, maka seperti biasanya kami membuka posko,” terangnya.

Adapun posko Bangga Surabaya Peduli telah didirikan di halaman Balai Kota Surabaya sejak Selasa (18/10). Posko tersebut dibuka mulai pukul 07.30 - 17.00. Masyarakat bisa langsung mengunjungi posko ini dengan membawa barang-barang yang dibutuhkan korban bencana alam.

Selain barang, masyarakat juga bisa mengirimkan bantuan berupa

uang tunai melalui rekening Bangga Surabaya Peduli pada nomor 0013444439 (Bank Jatim). Nantinya seluruh bantuan yang telah dihimpun tersebut akan disalurkan kepada daerah yang tengah tertimpa musibah bencana alam di Jatim.

“Kami harapkan ketika nanti ada masukan atau bantuan apapun yang diberikan oleh warga Surabaya akan kami sampaikan ke empat daerah itu,” kata Eri.

Sejak posko Bangga Surabaya Peduli dibuka pada Selasa, masyarakat sudah mulai mengirimkan bantuan. Rencananya, bantuan tahap pertama ini akan dikirimkan hari ini sembari menunggu informasi kebutuhan urgent di lokasi bencana.

“Mulai Selasa kita buka (posko bantuan) dan bantuan dari warga sudah mulai masuk. Tapi memang ada bantuan nanti dari pemerintah kota. Secepatnya akan kita kirimkan,” pungkas wali kota. (bin/ono)

Musik Kencang, Pengunjung Sering Tawuran

Surabaya, Memorandum

Komisi B DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat atau hearing menindaklanjuti pengaduan warga Perumahan Wisma Mukti terkait keberadaan kafe dan rumah diskotik Chug Bar, Kamis (20/10).

Pasalnya, tempat usaha yang menjual minuman beralkohol dan nonalkohol di Jalan Arief Rahman Hakim, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo tersebut menimbulkan suara bising, sehingga menganggu ketenteraman warga sekitar.

“Selama ini, kafe Chug sangat menganggu kami (warga). Pertama, suara musiknya itu terlalu kencang sehingga bising. Kami jadi tidak bisa tidur nyenyak,” kata Winardi Ketua RT 1/RW 5 Klampis Ngasem dalam hearing.

Kemudian masalah sosial lain yakni, keamanan setempat. Pihaknya merasa resah lantaran seringkali terjadi tawuran yang dilakukan oleh pengunjung Chug.

“Kami amat merasa terganggu, bahkan kafe Chug ini buka sampai pukul 02.00 dinihari,” tandasnya.

calon Sekkota nantinya diharapkan mengantongi dua skill utama. Yakni, problem solving dan interpersonal yang baik. Tak kalah penting, juga harus berintegritas.

“Siapa pun yang dicalonkan, kita harap mampu menerjemahkan visi-misi wali kota serta menjadi jembatan komunikasi antardinas,” kata politisi PKS ini. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada wartawan membenarkan

bahwa ada tiga nama pejabat yang diusulkan menggantikan Sekkota Hendro Gunawan. Namun, Eri enggan menyebut siapa nama-nama tersebut. Cak Eri panggilan lekatnya menegaskan bahwa pengganti sekkota dipilih oleh Gubernur Jatim, Pemkot Surabaya hanya menyodorkan nama.

Kabar yang beredar, tiga nama calon Sekkota yang diusulkan antara lain, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Irvan

Widianto, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Lilik Arijanto, dan Kepala Inspektorat Ikhsan.

Nama terakhir dijagokan untuk menduduki jabatan Sekkota mengingat track record yang cukup mumpuni.

Sebelumnya, sumber Memorandum menyebut, Ikhsan lebih berpeluang untuk menduduki jabatan Sekkota definitif. Alasannya, Ikhsan sudah pernah menjabat tiga

tikan sementara dulu operasionalnya,” pintanya.

Merespons masalah ini, anggota Komisi B John Thamrun mengatakan, dalam dunia usaha semacam bar atau sejenisnya, maka hukumnya wajib tidak boleh menganggu warga sekitar.

“Itu harus kita sikapi dan dicermati dulu se-

belum memulai apa yang harus kita dilakukan,” ujar John.

Legislator PDIP ini menambahkan bahwa kafe Chug juga belum mengantongi izin yang lengkap. Termasuk yang paling vital izin mengedarkan mihol.

“Dari sisi mihol belum ada (izin). Yang ada itu hanya resto dan minuman cafe,” terangnya.

Karenanya, pihaknya mendesak pemilik kafe Chug agar segera mengurus perizinan. Dan itu memerlukan akselerasi yang berisiko menengah sampai berat.

“Itu yang mengeluarkan izin dari provinsi, sedangkan kita dari kota memerlukan sebuah sikap yang tegas untuk melakukan penertiban supaya tidak menganggu warga sekitarnya,” katanya.

Dalam rapat, John Thamrun menyayangkan bahwa pemilik kafe Chug mangkir. Hanya diwakilkan bagian administrasi. Komisi B lantas memastikan akan melakukan sidak ke lokasi dan kembali memanggil pemilik Chug ke rapat.

“Owner dari kafe Chug ini akan kita undang rapat lagi setelah sidak nanti ke lokasi,” tegasnya. (bin/ono)

kali sebagai Kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Pengalaman ini diyakini bakal membuat komunikasi Ikhsan internal dan eksternal berjalan dengan baik.

Info lainnya, Ikhsan beberapa waktu lalu juga mengikuti diklat pelatihan kepemimpinan nasional dari Badan Diklat Provinsi Jatim dan dinyatakan lulus.

Nah, sinyalemen ini yang

membuat nama Ikhsan makin menguat untuk menduduki salah satu jabatan strategis di Pemkot Surabaya itu. Meski pada akhirnya nanti Sekkota juga tergantung selera dari wali kota, namun tampaknya Ikhsan lebih memenuhi kreteria itu (bin/ono)

juan bu Gubernur untuk Pj,” tutur Yuyun sapaan akrab Indah Wahyuni.

Jabatan Pj, lanjut Yuyun, hanya berlaku tiga bulan dan dapat diperpanjang selama dua kali. Pada tiga bulan pertama, Pj dapat diangkat dari internal Pemkot Surabaya. Selanjutnya, jika dibutuhkan perpanjangan maka Pj Sekkota menjadi hak prerogatif Gubernur Jatim.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengusulkan tiga nama ke

bantu proses diseminasi terkait evakuasi korban, pengumpulan, dan penyalurannya dari pihak lembaga yang kompeten serta terpercaya.

Sebagai tindaklanjut, KPID Jatim akan

Gubernur Jatim untuk mengisi jabatan Sekkota. Informasinya, tiga nama tersebut adalah Kepala Inspektorat Ikhsan serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Erna Purnawati. Dengan terpilihnya Erna sebagai Pj Sekdaprov Jatim, secara otomatis peluang Erna gugur untuk maju sebagai Sekkota definitif. Sebab, Pj Sekkota tidak diperbolehkan seleksi terbuka.

Beredarnya usulan tiga nama itu di-

menggelar diskusi siaran kebencanaan bersama lembaga penyiaran se-Jatim yang akan dilangsungkan secara daring pada Rabu, (26/10).

Hasil akhirnya diharapkan berupa ko-

tepis Yuyun. Sebab, jika sudah ada tiga nama yang diusulkan, maka usulan tersebut seharusnya melalui seleksi terbuka untuk Sekkota definitif. “Kalau sudah ada tiga nama berarti kan sudah hasil seleksi terbuka. Jadi memang harus ada seleksi terbuka sama seperti di Pemprov,” ujar Yuyun. Yuyun menegaskan, setiap melaksanakan pergantian pejabat baik rotasi atau mutasi, harus dilakukan atas persetujuan

KASN. Begitu juga saat akan dilaksanakan pelantikan, juga harus atas persetujuan KASN.

“Sekkota definitif SK-nya dari wali kota. Gubernur hanya memberikan rekomendasi. Berbeda dengan Sekda provinsi yang SK-nya dari presiden. Sebab Sekdaprov itu jabatan pimpinan tertinggi (JPT) madya atau eselon I, sedangkan Sekkota JPT Pratama atau eselon II, jadi SK-nya dari wali kota,” ujar Yuyun. (day/ono)

PENGOBATAN

PIJAT KEBUGARAN

Hilang STNK. spd

NOPOL:

BANJARMASIN UTARA KALIMANTAN.

Hilang STNK. spd motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam.

NOPOL: L-6478-MF. an/ YUSTINA WUNDA. da/JAJAR TUNGGAL UTARA 6/15 BLOK I NO. 5 SBY.

laborasi antarmedia penyiaran dalam diseminasi informasi penanganan dampak dan mengatasi kabar hoaks seputar bencana.

“KPID Jatim selalu mendorong lembaga penyiaran terlibat dalam pembangunan di

wilayahnya dan penanganan masalah lokal lewat siaran yang cerdas dan mencerahkan. Proses pengawasan siaran ditujukan agar masyarakat mendapatkan konten yang berkualitas,” tuntas Ndari. (bin/ono)

STNK YAMAHA MIO 2010 W 6568 SX NANANG FAUZI 083842591992.

HILANG STNK SPD MOTOR YAMAHA NMAX L6215AAN A/N: AQSA ZILHAM WAJENDRA D/A: MANYAR SAMBONGAN 85-G

KEHILANGAN

KEHILANGAN

KEHILANGAN

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Fokus Tayangkan Penanganan Bencana

Sambungan dari halaman 3

Harus Melalui Seleksi Terbuka

Sambungan dari halaman 3

Sambungan dari halaman 3

Oleh karena itu, Winardi bersama warga lainnya berharap, kafe Chug dihentikan sementara operasionalnya sampai hal-hal tersebut dapat dibenahi. Terutama terkait suara musik dj yang terdengar sampai ke permukiman warga. “Kami minta kalau bisa cafe Chug ini dihen-

Ganggu Ketenteraman, Chug Bar Diprotes

Suasana hearing di Komisi B DPRD Surabaya.

FOTO-FOTO:

MEMORANDUM/BINTANG

Bencana di sejumlah wilayah Jawa Timur perlu penanganan secara tepat.

MADURA

Asyik Ngopi, Terduga Pelaku Curanmor Diringkus

Sumenep, Memorandum

Terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berinisial H (36), asal Dusun Bulu, Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Sumenep, diringkus polisi saat asyik ngopi di sebuah warung di daerah Jember.

Awalnya, pengungkapan ini bermula dari banyaknya laporan masyarakat yang resah karena kehilangan kendaraan roda dua sepanjang tahun ini. Laporan itu pun segera ditindaklanjuti aparat kepolisian. Berbekal keterangan dari terduga pelaku sebelumnya ZR dan AZ yang

tertangkap lebih dulu, Satreskrim Polres Sumenep bergerak melakukan lidik.

“Anggota kami langsung melakukan pengembangan kasus keberadaan tersangka H.” kata Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti, Kamis (20/10).

Menurut keterangan ZR dan AZ, keduanya melakukan aksi pencurian tidak berdua melainkan bersama H. Saat ditangkap, H sedang berada di luar Sumenep yakni di Kabupaten Jember.

Setelah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian setempat, Rabu (19/10) sekitar pukul 00.30, H ditangkap di sebuah milik warga di Dusun Jalinan. Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.  H kemudian dibawa ke Mapolres Sumenep dilanjutkan pemeriksaan. Dari penangkapan tersebut berhasil

mengamankan barang bukti empat unit motor antaranya, motor Yamaha Mio GT, Yamaha R15 warna putih biru, Honda Beat, Scoopy warna hitam.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. (uri/mik/mik)

Terduga pelaku H dan barang bukti diamankan di Mapolres Sumenep.

Curi Motor Mahasiswi, Aksi Warga Pandemawu Terekam CCTV

Pamekasan, Memorandum

Sandi Armanda (23), warga Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, ditangkap anggota Polsek Tlanakan, Pamekasan. Penyebabnya, terduga pelaku ini baru menggasak motor milik mahasiswi.

Kapolsek Tlanakan AKP Achmad Supriyadi menyampaikan, terduga pelaku ditangkap polisi di rumahnya pada Minggu (16/10).

Aksi pencurian motor milik Anis Nur Laili (20) di parkiran Cafe Kongkow,

Jalan Panglegur pada Sabtu (15/10) lalu terekam kamera CCTV.

“Yang dicuri pelaku motor metik warna biru putih dengan Nomor Polisi M 4033 CQ,” kata AKP Achmad Supriyadi saat melakukan konferensi pers di Kantor Polsek Tlanakan, Kamis (20/10).

AKP Achmad Supriyadi menjelaskan, dari pengakuan pelaku mencuri motor milik mahasiwi tersebut menggunakan kunci duplikat.

“Nanti akan kami dalami dimana dia dapat kunci tersebut. Namun dari

pengakuan tersangka uang hasil jual motor itu hendak dipakai buat mencari hiburan di Surabaya dan berpesta,” tambahnya.

Barang buti yang diamankan, satu unit sepeda motor metic dan jaket warna hitam serta celana panjang warna hitam.

“Tersangka ini di kenakan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dengan ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara,” pungkasnya. (*/brt/mik)

Curah Hujan Mulai Tinggi, BPBD Petakan Kecamatan Rawan Bencana

Bangkalan, Memorandum

Pelakana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangkalan Rizal Morris mengingatkan warga di beberapa kecamatan rawan waspada ancaman bencana hidrometeoreologi. Sebab, memasuki pekan kedua Oktober 2022 saat ini, cuaca ekstrem berupa curah hujan tinggi disertai tiupan angin kencang sudah menggejala di mana-mana.

“ Masa transisi alih musim dari musim hujan ke musim kemarau atau masa pancaroba dengan potensi bencana alamnya itu biasa terjadi setiap menjelang akhir tahun,” kata Rizal Morris, Kamis (20/10) Ketika siklus alih musim terjadi, potensi ancaman bencana alam akibat cuaca ekstrem, seperti runinitas hujan lebat berkepanjangan disertai petir, angin puting beliung, banjir bandang dan tanah longsor, harus disikapi dengan kewaspadaan dan kesiap siagaan yang optimal.

“Termasuk oleh komunitas Rakyat Kabupaten Bangkalan tentunya ” tandas Rizal, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan.

Parameter alasannya, sebagian besar dari 18 kecamatan di kabupaten ujung Barat Pulau Madura itu, tergolong rentan bagi kemungkinan terjadinya bencana spesifik hidrometereologi. Terutama badai puting beliung, banjir bandang, serta longsoran bukit kapur di kawasan areal penambangan.

Jika merujuk pda tahun-tahun sebelumnya, Rizal wantiwanti agar komunitas warga di beberap kecamatan rawan bencana , agar mulai awas dan waspada guna menyikapi kemungkinan terjadinya varian bencana pada awal musim hujan jelang tutup tahun 2022 nanti.

Menyikapi tingkah polah alam itu, Rizal mengisyaratkan BPBD telah menetapkan beberapa kecamatan rawan rawan bagi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi Diantaranya Kecamatan Blega, Sepulu, Tanjung Bumi, Aros-

baya, Socah dan Kecamatan Bangkalan Kota, masuk peta wilayah rawan musibah banjir bandang. Itu terjadi, karena selain disekat oleh aliran sungai cukup besar, beberapa kecamatan itu, secara

geografis posisinya berada di bawah kawasan bukit.

Selain itu ada pula beberapa kecamatan masuk dalam peta rawan gedoran angin puting beliung. Diantaranya Kecaman Burneh, Galis, Blega dan Kecamatan Bangkalan Kota. Tidak hanya itu. Sejumlah kecamatan juga tergolong rentan bagi kemungkinan terjadinya bencana tanah longsor, lantaran banyak areal penambangan bukit kapur yang dilakukan secar serampangan

Peta kawasan rawan longsor itu antara lain ada di areal penambangan bukit Bukit Buduran, Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Bukit Gigir di Desa Paterongan, Kecamatan Galis, Bukit Pendabah di Desa Pendabah Kecamatan Kamal, Bukit Kampek di Desa Pangolangan, Kecamatan Burneh, Bukit Jaddih di Desa Jaddih, Kecamatan Socah, Bukit Morombuh di Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, serta Bukit Kampak dan Bukit Geger di Kecamatan Geger (ras/mik)

BIRO

RAYA MELIPUTI: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Sunaryo.

Banjir menggenangi Pasar Tradisional Kecamatan Arosbaya November 2021 lalu.

Kepala BPBD Rizal Morris AP MSi

Kapolsek

Tlanakan

AKP

Achmad Supriyadi

menggelar rilis pencurian.

FOTO:

FOTO:

FOTO:

Pegawai Bapas Jember Teken Pakta Integritas Netral Pemilu

Jember, Memorandum

Pegawai Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Jember melakukan pembacaan ikrar dan penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai di Aula Bapas Jalan Jawa 34 Kelurahan/Kecamatan Sumbersari, Kamis (20/10).

Kepala Bapas Kelas II Jember Niken Kartika Wismarini diwakili pembina apel Slamet Riyadi, Kepala Urusan Tata Usaha dalam apel pagi dengan Komandan Apel Hendro Suwignyo dan Edy Rohman Kasubsi BKA mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang netral, objektif, dan akuntabel serta untuk membangun sinergi.

“Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penanganan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap pelanggaran asas netralitas pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),” kata Slamet Riyadi.

Hal ini juga sesuai dengan keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 30 Tahun 2022 dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Pembacaan ikrar menjaga netralitas ASN yang berisi empat poin yakni pegawai Bapas Kelas II Jember lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyatakan sebagai berikut:

Pertama menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai dalam melaksanakan pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu 2024. Kedua menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai dan seluruh elemen masyarakat serta tiak memihak kepada pasangan calon tertentu.

Ketiga menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepetingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Keempat menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian pakta integritas ini dibuat dan apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (edy/lis)

Terjaring Razia Balap Liar, Polisi Bina Puluhan Siswa

Tulungagung, Memorandum

Puluhan siswa SMP dan SMA di Kabupaten Tulungagung yang terjaring razia balap liar pada Sabtu (15/10) malam lalu di Jalan Raya Ngantru, akhirnya pada Kamis (20/10), mendapatkan pembinaan dari Polres Tulungagung.

Puluhan siswa ini dihadirkan ke kantor polisi bersama wali muridnya, perwakilan sekolahnya, dan juga dihadiri pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispendikpora) Kabupaten Tulungagung.

Wakapolres Tulungagung Kompol Dodik Tri Setyawan mengatakan, keberadaan pelaku balap liar tidak hanya mengganggu pengguna jalan. Namun juga mengganggu warga masyarakat sekitar.

“Kita sering mendapatkan laporan warga. Saya juga sudah memerintahkan anggota Polsek Ngantru untuk memantau kondisi di wilayahnya. Bahkan saya turun sendiri dengan mobil preman untuk mengawasi. Kita sengaja tidak melakukan pengejaran karena kita tidak ingin anak-anak kita ini lari atau kabur melarikan diri. Takutnya malah celaka dan menimbulkan korban jiwa,” terangnya.

Dodik menjelaskan, dalam razia ter-

sebut 10 motor diamankan karena tidak sesuai spesifikasi teknis. Bahkan salah satunya sudah dimodifikasi, sehingga dicurigai akan digunakan balap liar. “Kendaraan R2 (roda dua) yang ditilang

baru bisa diambil setelah selesai proses hukumnya, dan harus dikembalikan sesuai spek teknisnya,” tuturnya.

Di kantor polisi, para wali murid, perwakilan sekolah, dan perwakilan dispen-

dikpora bergantian memberikan edukasi kepada para siswa yang terjaring razia.

“Kami ajak semua yang hadir hari ini untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita ini. Tidak hanya cuma ditilang, tapi juga diberi wawasan, edukasi bahayanya balap liar dan ancaman hukuman pidananya,” papar Dodik.

Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Rahandy Gusti mengatakan, pembinaan ini sebagai salah satu upaya polisi untuk memutus mata rantai balap liar, yang banyak didominasi oleh pemuda dan pelajar di Kota Marmer.

“Kalau selama ini ditindak, selesai mereka bisa mengulangi lagi, ini yang tidak kita inginkan. Harapan kita, mereka ini mengerti dan memahami bahaya dan imbas balap liar yang mereka lakukan itu,” ucapnya.

Rahandy mengungkapkan, pihaknya memilih memberikan pembinaan sebab, diharapkan tumbuh kesadaran yang muncul dari dalam diri pelaku balap liar, agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

“Melihat data, sepanjang Oktober ini saja sudah ada 50 kasus kecelakaan. 5 orang meninggal dunia, belum kerugian material dan lain-lain. Kita minta orang tua juga memperhatikan anak-anaknya. Kalau sampai jam 10 malam belum pulang, silahkan ditelpon, dicari keberadaanya,” jelas Rahandy. (fir/mad)

Gandeng RSD dr Soebandi, Liponsos Rawat 37 ODGJ Lansia

Jember, Memorandum

Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen dalam penanganan penyandang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan depresi dengan menggandeng RSD dr Soebandi.

Terbukti dengan berbagai upaya Unit Pelayanan Terpadu (UPT) menangani berbagai masalah sosial. Sebanyak 37 klien depresi, lansia, dan ODGJ mendapatkan perhatian di Liponsos Jalan Tawes 306, Kelurahan/Kecamatan Kaliwates.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Ir Ilmi Lukman melalui Kepala UPT Liponsos Roni Efendi mengatakan, pihaknya memiliki 37 pasien ODGJ dan depresi. Dengan rutinitas kesehariannya merawat klien memandikan hingga memberikan makanan. Selain itu mengaji serta setiap Kamis memeriksa kesehatan klien.

“Untuk mengingatkan pada sang pencipta untuk melakukan doa dan ngaji bersama, agar ingat pada sang pencipta. Melakukan distraksi dan relaksasi untuk mengu-

sir stres, mengajak para klien lansia keliling menggunakan kursi roda, “ beber Roni Kamis (20/10).

Mayoritas penghuni (klien) masuk usia lanjut (lansia), sehingga dalam penanganan dibutuhkan kesabaran petugas. Petugas yang benar bisa bekerja dengan hati

Pemkab Tulungagung Sosialisasikan BLT Penanganan Dampak Inflasi

Tulungagung, Memorandum

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui dinas sosial menyelenggarakan sosialisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) program penanganan dampak inflasi akibat kenaikan BBM di Auditorium Universitas Bhineka Tulungagung, Kamis (20/10).

Sosialisasi diikuti oleh 324 orang peserta. Terdiri dari OPD terkait, seluruh camat, kepala kelurahan, kepala desa, dan tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Tulungagung. Sedangkan

narasumbernya dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tulungagung.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Suyanto mengatakan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan antisipasi dampak inflasi di daerah, akibat kenaikan BBM beberapa waktu lalu.

“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melaksanakan berbagai langkah dan strategi melalui berbagai regulasi, mulai dari peraturan menteri,

peraturan gubernur, maupun peraturan bupati/walikota,” ungkap Suyanto.

Dengan demikian, lanjut Suyanto, maka dampak inflasi di daerah dapat diantisipasi.

“Di antaranya adalah untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dengan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu kami dari Dinsos Kabupaten

Tulungagung melakukan sosialisasi, akan dilaksanakannya penyaluran BLT kepada 4.000 KPM bagi warga terdampak inflasi.

Dengan sasarannya pedagang kaki lima, pracangan, ojek online, nelayan, tukang ojek, maupun pekerja yang lain dengan nominal Rp 150 ribu per bulan. Itu terhitung mulai bulan Oktober, Nopember dan Desember,” papar Suyanto.

Pihaknya berharap, melalui penyaluran BLT ini bagi mereka yang terdampak inflasi paling tidak, nantinya bisa membantu mengurangi beban kebutuhan dasar sehari-hari. (adv/kin/mad/lis)

seperti kita merawat orang tua sendiri dan merawat anak di rumah.

“Dari 12 petugas yang menangani 37 klien dan dibantu oleh tim medis dari RSD dr Soebandi dan PKM Kaliwates melakukan kontroling setiap Kamis dan Selasa untuk cek kesehatan,” jlentreh Roni.

Roni mengaku, beberapa penghuni yang sembuh dikembalikan kepada keluarga jika keluarga dapat diidentifikasi. Namun, beberapa penghuni Liponsos yang dikembalikan tidak jarang mendapat penolakan dari keluarga.

Sementara dokter muda Hana Atiyah Rahmi bersama lima rekan kerjanya di sela-sela melakukan pengecekan terhadap penghuni Liponsos terlihat senang dan antusias bagaikan merawat orang tua sendiri.

“Apa yang dikeluhkan, tapi kebanyakan tidak mudah untuk berkomunikasi, (tidak mau berbicara). Meski demikian mereka butuh sentuhan karena tidak bisa menjalani hidup secara mandiri, sehingga mandi maupun makan petugas yang membantu,” urai Hana. (edy/lis)

Kadinsos Suyanto (kiri berdiri) memberikan sambutan.

Kepala Urusan Tata Usaha Slamet Riyadi dalam apel pagi dengan Komandan Apel Hendro Suwignyo dan Edy Rohman Kasubsi BKA.

Tim Kesehatan RSD dr Soebandi memeriksa kesehatan penghuni Liponsos Jember.

AKP Rahandy Gusti tunjukkan unit sepeda motor yang diamankan.

BPNT Terus Bergulir

Dinsos Pelototi Penyaluran KKS untuk 943 Penerima

Kediri, Memorandum

Sebanyak 943 warga Kota Kediri tercatat sebagai penerima susulan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Memastikan penyalurannya berjalan lancar, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kediri melakukan monitoring penyaluran KKS yang dilaksanakan serentak di dua lokasi berbeda, yakni Aula Kecamatan Mojoroto dan Aula Dinas Sosial, Kamis (20/10).

KKS merupakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial yang sudah berjalan sejak 2017 lalu. Paulus Luhur Budi, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri menuturkan, penyaluran KKS langsung diberikan ke

keluarga penerima manfaat (KPM). KKS yang diterimakan nantinya akan digunakan sebagai alat transaksi non tunai dalam mengambil bantuan sosial setiap bulan.

“Ini program BPNT bagi penerima baru. Pagi ini kita hanya bagikan kartu

saja dan kartu belum ter top up saldo. Untuk selanjutnya kita akan tunggu informasi lanjut dari pusat,” ujarnya.

Seperti biasa, setiap KPM akan menerima bantuan senilai Rp 200.000 yang masuk ke rekening masing-masing penerima. Untuk selanjutnya, para penerima bisa menukarkan bantuan dalam bentuk bahan pokok di E-Warung terdekat yang telah ditunjuk.

“Secara teknis untuk kemanfaatan bantuan akan disalurkan lewat Bank Mandiri. Ketika bantuan sudah ter-top up ke rekening penerima, nanti akan kita infokan melalui pendamping dan

kelurahan. Setelahnya penerima bisa membelanjakannya melalui E-Warung terdekat dan harus dibelanjakan berupa sembako,” terang Paulus.

Untuk data penerima, Paulus menyebut adanya update data dari hasil verval yang dilakukan Dinas Sosial setiap bulan. Tak lupa Paulus mengingatkan masyarakat yang menerima KKS harus memanfaatkan bantuan sebagaimana mestinya.

“Bagi masyarakat yang memenuhi kriteria dan belum mendapatkan bantuan, akan kita usulkan ke pusat dan ini merupakan hasil verval yang kita

lakukan,” tambahnya. Di temui usai mengambil KKS, Yatno salah satu penerima asal Kelurahan Ngampel mengatakan bersyukur. Ditambahkannya, bantuan yang diterimanya nanti akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

“Dengan pekerjaan saya yang sehari-hari sebagai kuli dan penghasilan kadang tidak menentu, adanya bantuan ini tentu sangat membantu dan bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena tadi disampaikan petugasnya bantuan yang didapat nanti berupa sembako,” jelasnya. (*/mon/lis)

Aksi Solidaritas Pecut Samandiman Selamatkan Duta Seni

Kediri, Memorandum

Paguyuban Pecut Samandiman Kota Kediri menggelar aksi damai solidaritas di halaman Pengadilan Agama Kota Kediri, Kamis (20/10). Mereka menuntut agar pihak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Timur, mengembalikan hak asuh Aulia kepada bapak kandungnya.

Diwarnai aksi pertunjukan pecut dalam pengamanan Polres Kediri Kota, satpol PP dan TNI. Aksi dikoordinir Gatut ini, sebagai wujud solidaritas menginggat Aulia ini merupakan salah satu anggota Pecut Samandiman dan merupakan duta seni Kota Kediri.

Adapun empat tuntutan disampaikan sebagai berikut, kami keluarga besar Seniman Pecut Kediri tidak puas dengan putusan karena Majelis Hakim tidak obyektif dan tidak hak anak Aulia baik segi memperhatikan kebutuhan dan hak pendidikan

formal, sosial budaya, moral dan mental untuk perkembangan masa depan anak.

Mengingatkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk tidak mengulang kembali tentang putusan hak asuh anak dengan sembarangan yang pada akhirnya anak jadi korban dan hidupnya menjadi sengsara. Karena putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan yang menjadi kebutuhan masa depan anak.

Memberi putusan harus mendahulukan kebutuhan. Jangan memberikan hak asuh anak kepada orang tua yang secara moral tidak memberikan contoh perilaku yang baik. Memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur untuk mengoreksi putusan di Pengadilan Agama Kota Kediri yang telah diputuskan.

Usai dilakukan mediasi antara pihak peserta aksi dan pimpinan

pengadilan agama, Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri A Rukip menyampaikan bahwa apa dilakukan pihak penggugat telah benar.

“Terkait hak asuh anak dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak penggugat dalam ini ayah kandungnya melalui pengacara telah mengajukan banding. Saya selaku pimpinan tidak bisa memberikan intervensi atas putusan hakim,” jelasnya.

Bahwa berdasarkan putusan tingkat 1, status Aulia menjadi hak asuh ibunya. Merasa tidak puas atas keputusan ini, kemudian Hafid melalui kuasa hukumnya pada 10 Oktober kemarin mengajukan banding.

“Berkas telah kami terima dan tidak sampai satu bulan akan kami kirim ke PTA. Semoga majelis hakim pengadilan tinggi mengabulkan permohonan ini,” imbuh Ketua PA Kota Kediri. (*/mon/lis)

DPRD Kabupaten Kediri Reses Temui Konstituen

Kediri Memorandum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanah kepada setiap pimpinan dan anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan reses pada setiap masa persidangan.

Dalam rangka menjalankan amanah undang-undang tersebut, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022/2023, yaitu tepatnya pada 3 hingga 8 Oktober 2022 melaksanakan kegiatan reses guna menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) asal masing-masing anggota DPRD.

Dengan mempertimbangkan semakin rendahnya tingkat penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Kediri, maka seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri sepakat pada kesempatan reses masa persidangan ini, selain mengadakan kunjungan lapangan mengunjungi dapil, juga mulai melaksanakan reses dalam bentuk pertemuan dengan konstituen, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Adapun pada pelaksanaan kegiatan reses masa persidangan ini, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kediri mayoritas melaksanakan reses dengan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah kantor desa yang

berada di dapil asal masing-masing.

Di sejumlah kantor Desa sesuai Daerah Pemilihan masing-masing tersebut, para Anggota Dewan menemui langsung para kepala desa dan perangkat desa setempat untuk berdiskusi dan berdialog mendengarkan dan menyerap aspirasi terkait permasalahan yang sedang dialami pemerintah desa setempat dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan reses ini juga dimaksimalkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri untuk memastikan pelayanan pemerintah desa kepada warga masyarakat tetap berjalan baik. Sedangkan reses dalam bentuk pertemuan dengan konstituen, masing-masing anggota

DPRD dapat melaksanakan tiga kali kegiatan reses pertemuan dengan konstituen yang digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu setiap peserta undangan reses wajib hadir dengan memakai masker sebagai langkah antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri sangat bersyukur, akhirnya pimpinan dan anggota dewan tetap dapat mulai melaksanakan kegiatan reses pertemuan dengan konstituen guna bertemu langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan asal masing-masing. Melalui kegiatan reses ini, seluruh pimpinan dan anggota DPRD Ka-

bupaten Kediri sudah dapat turun langsung ke lapangan untuk bertemu langsung dengan masyarakat serta mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat,” terang Ketua DPRD kabupaten Kediri Dodi Purwanto.

Senada dengan ketua DPRD, tiga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri lainnya yaitu Drs H Sentot Djamaluddin, Drs Sigit Sosiawan SE, dan Muhaimin menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses ini, baik itu berupa saran, masukan maupun pengadu-

an masyarakat akan dirangkum dalam laporan kegiatan reses dan selanjutnya akan disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mendapatkan perhatian serta tindak lanjut dari pemerintah daerah Kabupaten Kediri.

“Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Anggota Dewan pada kegiatan reses ini akan disampaikan

kepada Pemerintah Kabupaten Kediri melalui rapat paripurna DPRD, untuk mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” terang Sentot, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri. (adv/mon/lis)

SERAP ASPIRASI MASYARAKAT

Dodi Purwanto Ketua DPRD gelar pertemuan konstituen di Dapil VI.

Drs H Sentot Djamaludin Wakil Ketua DPRD reses pertemuan di Dapil II.

Drs Sigit Sosiawan SE Wakil Ketua DPRD reses pertemuan di Dapil II.

Muhaimin Wakil Ketua DPRD reses kunjungan lapangan di Dapil V.

Salah satu penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Aksi solidaritas anggota Paguyuban Pecut Samandiman.

Polisi Amankan Pikap Muat Miras Ilegal

Mojokerto, Memorandum

Polres Mojokerto Kota mengamankan pikap bermuatan ratusan botol minuman keras (miras) ilegal di Jalan Raya Lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan.

Kasi Humas Polresta Mojokerto Iptu MK Umam mengatakan, penangkapan itu bermula dari patroli kamtibmas. “Diamankan Rabu (19/10) sekitar pukul 08.00. Sebelumnya, kami telah mendapat informasi akan ada transaksi minuman keras di Kota Mojokerto,” terangnya kemarin.

Setidaknya, 210 botol miras jenis arak bali yang hendak diedarkan di Mojokerto dan sekitarnya berhasil diamankan. Berikut tiga orang asal Kecamatan Ledokombo, Jember yang diduga sebagai kurir. Masing-masing HP (35), HA (23), dan DI (22). “Saat ini ratusan botol miras dan tiga penumpang pikap diperiksa di Mapolres Mojokerto Kota,” sebut Umam.

Miras ilegal itu terdiri dari dua kemasan. Masing-masing ukuran 600 ml sebanyak 120 botol dan sisanya kemasan 1,5 liter. “Untuk upaya penyelidikan, ketiga pelaku disangkakan Pasal 25 Ayat 2 Perda Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol,” pungkasnya. (war/epe)

si ditemukan adanya penyalahgunaan prosedur tahapan pembangunan pasar wisata di lahan tanah kas desa (TKD). Padahal statusnya masuk lahan

Dewan Gelar Paripurna Hari Jadi Kabupaten Jombang

Jombang menggelar sidang paripurna istimewa, Kamis (20/10). Dikatakan istimewa, selain baru pertama kali digelar, rapat khusus itu membahas peringatan hari jadi ke-112 Kabupaten Jombang (HJJ).

Selain unsur pimpinan dan anggota, agenda

itu juga dihadiri Bupati Hj Mundjidah Wahab dan pimpinan OPD. Tak hanya HJJ, paripurna kemarin juga membahas peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta Hari Santri Nasional (HSN) 2022.

Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi menyebutkan, sidang paripurna kali ini merupakan pertama

kalinya digelar sejak penetapan hari jadi Kabupaten Jombang pada 2019. “Sebagaimana kita ketahui bersama, setelah tahun itu badai Covid-19 melanda membuat peringatan tertunda,” paparnya.

Tahun ini, peringatan HJJ harus dilakukan dengan tujuan masyarakat mengetahui sejarah ber-

dirinya Kabupaten Jombang pada 20 Oktober 1910, atau bersamaan dengan masa pemerintahan bupati pertama. Namun, Mas’ud berharap peringatan HJJ menitikberatkan pada kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi tahun ini dijadikan satu dengan maulid nabi dan HSN. Bupati mengatakan, kon-

Mojokerto, Memorandum Farhan Dwi Yulianto (20), seorang mahasiswa warga Kenongo, Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, terpaksa berurusan dengan hukum. Ia dilaporkan menggelapkan motor milik Rahmatullah Pamungkas (23), warga Jalan Empunala, Kelurahan Kedundung, Ke-

camatan Magersari. Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota AKP Rizki Santoso menjelaskan, Farhan ditangkap pada 18 Oktober 2022, setelah lima bulan menghilang. Rizki menceritakan, itu terjadi pada 28 April 2022. Farhan mendatangi rumah korban yang tak jauh dari

Jombang, Memorandum

Dinas Pendidikan dan Kabudayaan (Disdikbud)

Kabupaten Jombang mengebut distribusi kain seragam gratis. Hal ini dilakukan untuk mengejar target pengiriman.

“Target akhir Oktober, semua pengiriman sudah selesai,” papar Kepala Disdikbud Senen, Kamis (20/10).

Diakui olehnya, keberlangsungan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini memang ditunggu. Faktor itulah yang membuat jajarannya terus berupaya agar pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam kontrak. “Dengan mempertimbangkan hal itu, kami selalu berupaya agar pelaksanaannya sesuai jadwal,” tambahnya. Ia mengakui, realisasi

program kain seragam gratis sebelumnya sedikit terkendala. Penyebabnya tak lain, proses lelang yang membutuhkan waktu lama.“Kemarin memang tahapan sedikit molor akibat proses lelang yang membutuhkan waktu hingga tiga bulan. Tepatnya, di bulan Juni, Juli, sampai Agustus,” tutur mantan kepala BKD Kabupaten Jombang itu.

Konsekuensinya, siswa penerima program tidak bisa mengenakan seragam baru dalam tahun ajaran baru. Guna mengejar ketertinggalan itu distribusi berjenjang telah dilakukan. Untuk wilayah yang sudah dikirim diantaranya Kecamatan Jombang, Diwek, Bareng, serta Jogoroto. “Sesuai kotrak, batas akhir pada tanggal 14 November mendatang. Namun kami

menetapkan target sendiri, yakni di akhir Oktober ini semua tahapan sudah rampung,” lanjutnya.

Dibeber olehnya, setelah melalui tahapan lelang tercatat ada dua penyedia yang dinyatakan sebagai pemenang. Masing-masing yakni CV Intan Jaya Sakti untuk kain seragam SD/MI. serta CV Menara Mas Kita untuk kain seragam SMP/ MTs. “Untuk SD/MI, nilai penawaran sesuai kontrak sebesar Rp 3.544.185.600.

Sedangkan SMP/MTs senilai Rp 4.127.439.540,” bebernya.

Senen juga memastikan, nantinya kain seragam gratis bukan hanya diperuntukkan bagi peserta didik di kelas 1 serta kelas 7. Namun, juga bagi kelas 2 serta kelas 8 yang

“Kita tetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan BUMDes di atas tanah kas desa di Dusun Pekingan tahun 2018/20019 dengan kerugian negara Rp 797.774.000,” ungkap Gaos kemarin.

Ia menjelaskan, perbuatan tersangka dalam pembangunan pasar desa wisata di atas TKDtidak sesuai dengan APBDes dan tidak ditemukan data surat pertanggungjawaban (SPj). Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian mencapai ratusan juta. Kasi Pidsus Rizki Raditya Eka Putra menjelaskan, dari hasil

pemeriksaan, modus tersangka dalam kasus korupsi ini yakni memasukkan anggaran sekitar Rp 400 juta di APBDes 2018. Kemudian oleh tersangka dana itu kembali dimasukkan sebagai Silpa dan ditambah anggaran Rp 400 juta di tahun 2019 sehingga totalnya menjadi Rp 800 juta. “Anggaran itu diperuntukkan untuk pemeliharaan BUMDes. Bukan pembangunan BUMDes dan juga tanah kas desa itu merupakan lahan hijau,” beber Rizky. Lanjut dia, proses pengubahan status TKD lahan hijau menjadi

lahan kuning harusnya atas persetujuan bupati. Namun, tersangka menabrak semua mekanisme itu dan langsung melakukan pembangunan pasar desa wisata pada 2019. “Sehingga bangunan yang sudah ada di atasnya menyalahi aturan,” ucapnya.

menjerat Trisno Hariyanto dengan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Ancamannya hukuman penjara di atas lima tahun. Tersangka ditahan

disi serupa juga dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ketika memperingati hari jadi. “Maka hal yang sama juga diadopsi Pemkab Jombang. Dalam artian peringatan hari jadi dijadikan satu dengan momen-momen yang berdekatan. Agar manfaat juga dirasakan langsung masyarakat,” tandasnya. (adv/wan/war/epe)

warnet tempatnya bermain seharian di Jalan Empunala.

Dia meminjam Honda Vario nopol S 5675 SH milik korban dengan dalih menjemput ibunya. Karena sudah saling kenal, korban pun menyerahkan. Beberapa jam kemudian, tersangka menghubungi korban.

mengaku tidak bisa segera mengembalikan motornya dengan alasan sedang terjebak hujan. Namun, semua itu ternyata hanya dalih untuk menghilang. Apalagi, nomor selulernya juga tidak dapat dihubungi lagi.

Dia

tahun ajaran kemarin tidak menerima.

Program kain seragam gratis tahun ini, disdikbud mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar. Setelah melalui mekanisme lelang di

’’Korban juga sempat datang ke warnet tempat

tersangka biasanya main tidak ada. Dicari di rumah tersangka di Dusun Kenongo juga kosong. Hingga pada 17 Mei dilaporkan ke polisi,” beber Rizki. keberadaan tersangka diidentifikasi tim Unit III Satreskrim Polres Mojokerto Kota saat hendak transaksi

beli handphone di Jalan Semeru (18/10). Farhan bersama barang bukti dua unit IPhone 7 dan uang tunai Rp 869 ribu langsung diringkus. Dalam pemeriksaan, Farhan mengakui telah menjual motor korban. “Uangnya

SMP/MTS

(adv/wan/war/epe)

Kepala Disdikbud Jombang Senen.

Gelapkan

Farhan Dwi Yulianto menjalani pemeriksaan.

Paripurna

Hari Jadi Jombang

Polisi amankan pikap yang memuat miras ilegal.

Mantan Kades Sumbersono Trisno Hariyanto digelandang menuju mobil tahanan.

GRESIK-PANTURA

Maling Bobol Rumah Kos Semambung

Beraksi di Siang Bolong, Embat Laptop dan HP

Gresik, Memorandum

Rumah kos di Dusun Semambung RT 2/RW 5, Desa/Kecamatan Driyorejo disatroni pencuri. Lima kamar berhasil dibobol saat siang bolong. Enam barang elektronik berupa laptop, tab, dan handphone (HP) raib digondol.

Informasi yang dihimpun, aksi pencurian terjadi sekira pukul 12.00. Saat para penghuni kos sedang bekerja. Pencuriam itu kali pertama diketahui salah satu penghuni kos, Supriyono yang pulang saat jam istirahat kantor.

Supriyono dibuat kaget ketika akan membuka pintu kamar kosnya yang berada di lantai 2. Kondisi pintu sudah terbuka serta gembok dalam keadaan

rusak. Sejumlah barang berharga miliknya juga hilang. Korban lantas melapor ke pemilik rumah kos, Sugiarto.

Setelah dicek, ternyata tidak hanya Supriyono yang menjadi korban pencurian. Total ada lima kamar di lantai dua yang diobok-obok. Pelaku beraksi dengan cara mencongkel gembok pintu kamar. Korban lain yakni Antok, Venti Anggraini, dan Rida Aprilia Arifin. Satu

kamar tidak berpenghuni.

Atas kejadian tersebut sejumlah barang berharga para korban raib. Supriyono kehilangan dua laptop merek Dell dan satu tab merek Asus. Sementara Venti Anggraini kehilangan laptop Asus, HP Xiomi, dan dompet berisi ATM, KTP, SIM C. Karena situasi sepi, pelaku dengan mudah melancarkan aksinya. Maling juga menggasak satu buah laptop warna hitam silver merek Asus milik Rida Aprilia Arifin. Kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta. Kejadian itu lantas dilaporkan Sugiarto ke Mapolsek Driyorejo. Kapolsek Driyorejo AKP Herry Moeriyanto Tampake

membenarkan aksi pencurian di rumah kos tersebut. Pihaknya sudah mendatangi rumah kos tersebut untuk mengolah TKP. “Pelaku masuk ke dalam kamar korban dengan cara merusak gembok pintu kamar,” ujarnya, Kamis (20/10).

Pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi. “Saat ini masih penyelidikan, rumah kosnya tidak ada CCTV. Rekan-rekan masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi di lapangan. Sembari mencari tahu CCTV di sekitar lokasi,” tandasnya.

Kanitreskrim Polsek Driyorejo Ipda Eriq Panca menye-

but pihaknya terus melakukan upaya untuk menguak identitas dan keberadaan pelaku. Ia tidak bisa memastikan pelaku beraksi seorang diri atau kawanan. Termasuk spekulasi orang sekitar karena beraksi ketika rumah kos dalam kondisi sepi penghuni.

“Itu belum bisa kami pastikan, karena tidak ada CCTV. Namun, meski tidak ada CCTV di TKP, kami tetap berupaya dengan mengumpulkan keterangan saksi di lapangan dan mencari CCTV di sekitar lokasi yang bisa menjadi petunjuk. Perkembangannya akan kami informasikan, mohon waktu,” tandasnya. (and/har/epe)

Bupati Gresik Raih Anugerah Peduli Ketahanan Pangan

Gresik, Memorandum

Gresik, Memorandum

Iklim investasi di Kabupaten Gresik pada 2022 tergolong menggembirakan. Hingga akhir triwulan III, Dinas Penanaman Modal -Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Gresik mencatat investasi yang masuk sebesar Rp 17 triliun. Tertinggi di Jawa Timur.

Capaian ini tidak lepas dari moncernya sistem layanan penanaman

Layanan Investasi Terbaik Nasional Tahun 2022.

Kepala DPM-PTSP Gresik Reza Pahlevi menegaskan, pihaknya optimis bisa mencapai target investasi yang canangkan pusat tahun ini. Yakni sebesar Rp 18 triliun. “Akhir September atau triwulan 3, investasi yang masuk sudah Rp 17 triliun. Kami optimis target terlampaui,” katanya, Kamis (20/10).

Kabupaten Gresik bertengger di urutan pertama daerah dengan capaian investasi tertinggi di Jawa Timur. Bahkan lebih tinggi dari Kota Surabaya. Reza Pahlevi berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang baik. Salah satunya dari

Menurutnya, masih ada tiga bulan untuk mengejar kekurangan Rp 1 triliun. Bahkan ia yakin bisa melebihi target tersebut. “Hitung-hitungan sampai akhir tahun bisa sekitar Rp 20 triliun,”tandasnya. (and/har/epe)

Kinerja jajaran Pemkab Gresik kembali mendulang penghargaan. Terbaru, yakni penghargaan Anugerah Peduli Ketahanan Pangan Tingkat Jawa Timur 2022. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Fandi Akhmad Yani.

Penyerahan penghargaan digelar bersamaan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia. Gus Yani sapaan akrab bupati, menerima penghargaan didampingi Ketua TP PKK Gresik Nurul Haromaini Ali Akhmad Yani dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Gresik Eko Anindito Putro, Rabu (19/10).

Bupati mengungkapkan kegembiraanya dan rasa bangga atas award yang kembali diterima pemkab. Tak lupa, ia mengapresiasi jajarannya atas capaian di bidang penguatan ketahanan pangan ini.

Apalagi, sebagai kota industri namun lahan pertanian di Kabupaten Gresik masih potensial dalam menjaga ketahanan pangan. Pihaknya optimis bisa memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk mendorong produktivitas pertanian.

“Melalui perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (PLP2B) 7/2015, kami berupaya menjaga produksi pangan dengan melindungi fungsi lahan pertanian. Apalagi saat ini lahan berubah menjadi lahan sawah dilindungi

Tepat pada Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-345, pemerintah kabupaten (pemkab) menggelar upacara di alun-alun, Kamis (20/10). Diikuti seluruh OPD, camat, kepala desa, mahasiswa, hingga siswa, Bupati Anna Mu’awanah selaku pemimpin upacara membeberkan kemajuan wilayahnya dalam beberapa tahun terakhir.

“Khususnya dalam waktu 4 tahun terakhir, dari waktu ke waktu telah mencapai kemajuan. Berbagai penghargaan yang diraih telah membentuk capaian yang diukir oleh sejarah,” ungkap Bupati Anna.

Pembangunan yang terbaik, lanjut bupati adalah pembangunan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selama 345 tahun proses pembangunan harus lebih gemilang dan lebih baik lagi. Untuk mencapai kondisi tersebut Bojonegoro memiliki daya saing lebih baik dibandingkan daerah lain.

“Daya saing ini di semua bidang, terutama bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi rakyat, layanan publik, digitalisasi, hingga tata kelola pemerintahan. Mari kita lancarkan semua bidang untuk rakyat Bojonegoro agar lebih baik dan lebih baik lagi,” tandasnya.

Pembangunan di Kabupaten Bojonegoro memang sudah baik, namun Bupati Anna berpesan agar jangan cepat puas. Karena saat ini berada di zaman

kompetisi. “Kita bekerja bukan sekedar untuk maju, namun untuk melampaui kemajuan. Maju saja tidak cukup, kita harus melampaui daerah lain,” tegas Ibu Pembangunan Bojonegoro tersebut.

Peningkatan saja tidak cukup. Bupati menegaskan Bojonegoro harus menang dari daerah-daerah yang lain. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas pemkab bersama stakeholder. Sebagai pemangku kepentingan, dituntut untuk menjaga kebersamaan, bekerja keras, berikhtiar cerdas, bersungguh-sungguh, dan merawat sifat konsisten dalam pencapaian target.

Cara kerjanya pun harus cepat dan lincah. Tidak bisa lagi bekerja secara biasa-biasa, namun harus lebih kreatif, lebih inovatif agar lebih produktif.

“Selama 4 tahun ini, jalan rigid beton yang telah dibangun pemkab hingga 2022 mencapai 513,443 Km. Ini setara dengan Bojonegoro sampai ke Tabanan, Bali. Jalan desa sudah banyak dibangun melalui mekanisme bantuan keuangan desa dengan total 341,77 Km dan akan terus kita lanjutkan hingga tuntas

(LSD),”

ungkap Gus Yani. Bupati mengajak jajarannya terus bergerak dan berupaya menjaga lumbung ketahanan pangan di Provinsi Jawa Timur. “Mudah-mudahan hasil ko-

kemiskinan ekstrem, Bojonegoro dapat membanggakan kinerjanya. Karena lebih cepat dibandingkan provinsi bahkan nasional. Jika tingkat nasional sebesar 0,10 persen, Provinsi Jatim sebesar 0,43 persen, maka Bojonegoro mencapai 1,10 persen. Pemkab ke depan bahkan akan terus menggenjot pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul.

“Ke depan, saya ingin anak-anak muda Bojonegoro yang ambil peranan dalam pembangunan. Ke depan akan terus digenjot ekosistem digital, jumlah mereka makin besar dan peranan mereka makin penting. Dengan SDM yang berkualitas tentunya akan menciptakan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi,” tandanya. (top/har/epe)

moditas pertanian di Kabupaten Gresik akan berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional,” harapnya.

Ia juga mengapresiasi peran serta para petani. “Harapannya,

semua inovasi dan terobosan bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani khususnya dan semua masyarakat di Kabupaten Gresik,” tutupnya. (and/har/epe)

KEPALA BIRO: Supardi (Hardy). GRESIK: Andika Pratama, Hardy. BOJONEGORO: Sutopo Iklan: Memet HK. ALAMAT: Perum Graha Bunder Asri

Jalan Emerald

Bojonegoro, Memorandum

1.500 Km,” jelasnya. Khusus dalam pengentasan angka

Polisi memeriksa rumah kos yang dibobol maling.

Anna Mu’awanah

Pimpin

Hari Jadi ke-345 Tahun

Bupati Fandi Akhmad Yani menerima penghargaan dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Reza Pahlevi

FOTO:

P