Koran Memorandum Edisi 1 Februari 2023

SAKSIKAN TAYANGAN SAKSIKAN POLISI KITA, DUNIA KRIMINAL, DAN KOTA KITA DI

MEMORANDUMTV

Pengedar

Sabu Tanah

Merah Diringkus

Surabaya, Memorandum

Hanya karena tergiur keuntungan

Rp 500 ribu, PW (33), warga Jalan Tanah Merah, mengedarkan sabu.

Pria yang bekerja serabutan ini ditangkap di rumahnya dengan barang bukti 5,19 gram sabu yang dikemas dalam 5 plastik klip.

Dikatakan Kasatreskoba

Polrestabes Surabaya AKBP Daniel Marunduri, penggerebekan dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat yang menyebut bahwa di sekitar rumah terduga pelaku dijadikan lokasi untuk transaksi narkoba.

Terciduk

Dian Sastrowardoyo merupakan sosok pemeran cantik yang selalu menuai perhatian dari netizen. Sosoknya yang cantik dan tak pernah terlibat kontroversi memang membuatnya begitu dikagumi dan diidolakan sejak lama.

Setiap unggahannya di akun media sosial miliknya

 Bersambung ke halaman 2

BC PERAK DAN IMPORTIR MAIN MATA PENYELUNDUPAN HARLEY DAVIDSON

KPK HARUS TURUN

Surabaya, Memorandum Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI belum lama ini melaporkan bukti peti kemas yang memuat bagian-bagian dari motor gede (moge) Harley Davidson ilegal senilai Rp 2 miliar.

Motor berkapasitas mesin 1200cc tersebut saat ini telah diamankan di gudang kantor Bea Cukai (BC) Tanjung Perak.

Namun begitu, berdasarkan

informasi yang dihimpun

Memorandum, ada dugaan bahwa salah satu oknum

pegawai BC Perak main mata dengan importir untuk menyelundupkan moge tersebut.

Sebab, importir berinisial HD tersebut merupakan pemain baru. Sehingga membutuhkan

bantuan

salah satu oknum BC

Perak untuk meloloskan barang.

Menanggapi hal

itu, pakar kriminolog Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya M Sholehuddin

Viral Video Penculikan Anak di Ja m

Kapolda Jatim: Hoax

Surabaya, Memorandum Beberapa hari terakhir, banyak beredar di media sosial

(medsos), video penculikan anak kecil yang terjadi di luar dan daerah Jatim. Dalam video itu, pengunggah juga mencantumkan imbauan terhadap para orang tua agar berhati-hati terkait maraknya kasus penculikan anak-anak. Menanggapi hal itu, Kapolda Jatim Irjenpol Toni Harmanto memastikan jika video-video yang beredar khususnya di daerah Jatim adalah video hoax “Berita hoax. Sudah kita pastikan di beberapa tempat di Jatim. Yang jelas kita sikapi. Demikian dengan kemungkinan apakah ini bisa terjadi di Jatim,” kata Toni, Selasa (31/1)siang.

Selain langkah pencegahan,

- Meng, pakar hukum sebut penyelundupan moge merupakan kejahatan kerah putih. KPK harus turun tangan.

- Kalau KPK angkat tangan, panggil pendekar kera sakti Sun Go Kong.

Si Mameng (Penggemar film)

mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan besar penyelundupan itu dilakukan oleh pejabat atau orang kaya. Dan KPK bisa turun untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

“Karena syarat-syarat untuk mengimport barang ada

 Bersambung ke halaman 2

Sidang Kanjuruhan

Tembakkan Gas

Air Mata ke Tribun

Surabaya, Memorandum Tiga terdakwa kasus Kanjuruhan kembali dihadirkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (31/1). Kali ini, ketiga terdakwa dari kepolisian (Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi) mendengarkan 25 saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU)

 Bersambung ke halaman 2

Cinta Buta Menyatukan Wiwied dengan Lelaki Ambyar (3) Ambyar

Diembat setelah Ditelepon, Dikabari Ibunya Sakit

Kalau kangen kepada anak-anaknya Wiwied tidak bisa serta merta mengobati hatinya. Dia harus mencari waktu luang. Masalahnya, anak-anak sudah tidak ada yang mau menginjakkan kaki di rumah.

Andai terpaksa harus bertemu ibunya, anak-anak lebih suka datang ke rumah neneknya yang sudah pindah ke kawasan Kletek, Sidoarjo. Lebih baik menunggu di sana daripada harus bertemu ayah.

“Kejadian menyesakkan pernah kuhadapi saat anak kedua juga  Bersambung ke halaman 2

M Sholehuddin

Irjenpol Toni Harmanto

Ketiga terdakwa dari kepolisian mendengarkan keterangan saksi di PN Surabaya.

Pimpinan Dewan Gali Sejarah

Awal Terbentuknya DPRD Sumenep

Sumenep, Memorandum

Pimpinan DPRD Sumenep mulai menggali sejarah awal terbentuknya DPRD Sumenep. Karena di daerah lain sudah banyak yang memiliki data lengkap seputar lembaga legislatif dari masa ke masa.

Wakil Ketua DPRD Sumenep Indra Wahyudi menilai, keberadaan data atau sejarah berdirinya DPRD Sumenep sangat penting, karena generasi muda harus paham sejarah.

“Kita rutin kegiatan hari jadi Sumenep, hari jadi DPRD kapan?. Jadi penting mencari data berdirinya dan kajian sejarah berdirinya DPRD Sumenep,” ujar Indra.

Menurut dia, generasi anggota legislatif sekarang mendapatkan mandat dari masyarakat karena adanya mandat dari pendahulu. Sehingga Indra berupaya untuk merealisasikan ide tersebut.

“Dulu saya menginisiasi foto-foto sejarah, siapa pimpinan DPRD dari masa ke masa. Ini terkait data detail legislatif setiap periode lebih penting lagi.

Seluruh stakeholder perlu berpikir sejarah berdirinya DPRD Sumenep,” urai dia.

Politikus Partai Demokrat itu mengaku, selama ini belum ada kegiatan atau penelitian khusus untuk mencari informasi atau data pendukung terkait sejarah berdirinya DPRD Sumenep.

“Ini sangat menarik. Jadi nanti kita bisa berkolaborasi dengan semua pihak termasuk sejarawan atau mantan anggota DPRD, untuk mencari tahu sejarah berdirinya DPRD Sumenep dari tahun pertama sampai sekarang,” tandas Indra. (aan/mik)

Sumenep, Memorandum  Beredarnya isu penculikan yang tersebar di media sosial (medsos), Polres Sumenep meminta masyarakat tidak terprovokasi terhadap informasi terkait penculikan anak tersebut.

Kasi Humas Polres Sumenep

AKP Widiarti mengakui, saat sekarang isu penculikan anak banyak beredar di medsos. Kepolisian setempat tidak tinggal diam kemudian melakukan pengecekan ke Polsek jajaran mengenai isu tersebut. Hasilnya untuk wilayah Sumenep dipastikan aman terhadap isu yang berkembang itu.

“Kami mengimbau masyarakat agar jangan sampai terprovokasi apabila menerima

informasi penculikan anak.” kata AKP Widiarti, Selasa (31/1).  Selain itu jika masyarakat menerima vidoe maupun gambar melalui pesan Whatsapp untuk segera melapor kepada Polres Sumenep ke nomor 085230612200. Agar tidak menimbulkan kepanikan tidak disebarkan.

Sebagai antisipasi masyarakat utamanya yang mempunyai anak masih untuk memberikan pengawasan pemahaman agar tidak

mudah terpengaruh kepada orang atau orang tidak dikenal.  Selalu melakukan penga-

wasan kepada anak apabila berada di luar rumah dan tidak memakaikan barang me-

wah atau mencolok kepada anak-anaknya.

“Apabila melihat orang mencurigakan segera melapor kepada kepolisian nomor yang telah kami sebarkan.” tambahnya.

AKP Widiarti kembali menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang tidak panik dan, apabila ada hal mencurigakan untuk segera melapor kepada kepolisian jangan main hakim sendiri.  Dan untuk antisipasi itu semua Polres setempat mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi terhadap penculikan anak saat sekarang tengah viral di media sosial. (uri/mik)

Tim Gabungan Satfung Polres Gelar Patroli Cipta Kondisi Dini Hari

Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin menunjukkan buku di Mandhapa Aghung Ronggosukowati.

Wabup Launching Buku

Masa Iddah Karangan Nayla

Baddrut Tamam

Pamekasan, Memorandum

Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin, meluncurkan buku berjudul Masa Iddah, Nifas, Haid, Istihadah di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, kemarin. Launching buku karangan Ketua Tim Penggerak PKK Pamekasan, Nayla Baddrut Tamam tersebut, dihadiri perwakilan PKK Provinsi Jawa

Timur, Ibu Harsono, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan, camat, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

“Ibu Nalya Baddrut Tamam ini luar biasa, Pemkab merasa banyak dibantu oleh tim penggerak PKK Kabupaten Pamekasan dalam setiap program yang menjadi prioritas pak bupati yang tercantum dalam visi dan misi beliau,” ujar Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin dalam sambutannya.

Menurutnya, salah satu peran PKK dalam membantu Pemkab Pamekasan adalah turunnya angka stunting, termasuk pula peningkatan ekonomi masyarakat setelah dua tahun terpuruk akibat pandemi covid-19. PKK melakukan beberapa kegiatan untuk mendorong masyarakat kreatif, inovatif dalam mengembangkan potensi daerahnya. Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi masyarakat Pamekasan mencapai 3,5 perseb, lebih tinggi dari tiga kabupaten lainnya di Madura yang rata-rata hanya 1 persen saja. Komitmen meningkatkan ekonomi masyarakat telah tercantum dalam program prioritas Bupati Baddrut Tamam.

Tidak hanya itu, lanjut dia, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pamekasan jauh lebih sedikit dari tiga kabupaten di Madura, dimana tingkat kemiskinan tertinggi se Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang.

“Kami sampaikan terima kasih kepada semuanya, pak camat, kepala OPD atas kerja samanya yang luar biasa ini. Termasuk pula kepada tim penggerak PKK,” ungkapnya.

Dalam acara launching buku tersebut, Pemkab Pamekasan melaksanakan wisuda sekolah lansia tangguh (Selantang). Para wisudawan sebelumnya telah menempuh pembelajaran selama enam bulan atau 12 kali pertemuan di “kampus” kantor kelurahan masing-masing dan dinyatakan lulus dari program yang digagas BKKBN tersebut.

“Para lansia ini dengan gigih menyelesaikan pendidikannya, setelah diwisuda karya nyatanya kita tunggu untuk Kabupaten Pamekasan.

Dan  atas nama Pemerintah kabupaten Pamekasan saya sampaikan terima kasih yang sw besar besarnya.

Pihaknya  juga sampaikan selamat atas launching buku masa iddah, semoga bermanfaat kepada masyarakat,” harapnya.(sjk/mik)

Bangkalan, Memorandum Patroli cipta kondisi untuk mengawal stabilitas kamtibmas di wilayah Kecamatan Bangkalan Kota, rutin digelar tim gabungan satuan fungsi (satfung) Polres Bangkalan setiap akhir pekan.

Minggu (29/1) hingga Senin (30/1) dini hari, tim gabungan satfung polres kembali turun ke lapangan. Puluhan personel satsabharta, satreskrim dan satlantas, bergerak menyisir semua kawasan rawan di Kecamatan Bangkalan Kota mulai pukul 22.00 hingga 03.00 pagi.

Kasi Humas Polres Ipda Risna Wijayati mengatakan, misi mer-

eka khusus memantau, mengawasi, serta mencegah kemungkinan terjadinya aksi curat, curas, curanmor dan prilaku menyimpang lainnya.

”Termasuk mengantisipasi balap motor liar yang kaprah digelar para kawula muda,” tandas Ipda Risna, Selasa (31/1).

Ada beberapa kawasan rawan jadi fokus pantauan tim gabungan Satfung Polres. Diantaranya sepanjang ruas jalan kembar dari Desa Bilaporah, Kecamatan Socah menuju Pasarean KH Moh Kholil Bin Abdul Latif di Desa Mertajasah, Kecamatan Bangkalan.

Lokasi ini dikenal sebagai kawasan rawan begal motor, serta kerap dijadikan ajang balapan motor liar. Juga kaprah dijadikan jujukan bagi insan yang kemaruk pacaran, bahkan tak jarang disisipi prilaku asusila. ”Karenanya, jalan kembar populer disebut sebagai jalan asmara,” beber Ipda Risna. Jika malam, kawasan ini memang dikenal sepi.

Sepanjang ruas jalan raya

Ki Lemah Duwur dan jalan raya Skep di Kelurahan Bancaran juga manjadi titik pantau lainnya. Begitu pula Jalan Halim Perdana Kusuma atau ring road (jalan lingkar) Timur. Kawasan ini juga dikenal rawan begal dan lokasdi balap motor liar. Tak terkecuali, semua obyek vital diakawasan

kota juga disambangi. “Alhamdulillah, dalam sepekan terakhir ini, stabilitas kamtibmas masih terkawal dalam tatanan yang kondusif. Wrga bisa hidup nyaman, aman dan bebas dari gangguan tindak kriminal,” pungkas Ipda Risna. (ras/mik)

Kusuma.

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Indra Wahyudi

Pemberangkatan 3 Calon PMI Ilegal Digagalkan

Tulungagung, Memorandum Petugas gabungan dari Badan

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Surabaya dan Madiun bersama polisi menggerebek rumah penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Penggerebekan dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi soal upaya pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal yang dilakukan oleh salah satu perusahaan pemberangkatan PMI ke Malaysia.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung, Agus Santoso mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang didapatkan petugas gabungan tentang adanya upaya pemberangkatan CPMI ilegal ke Malaysia pada Jumat (27/1) lalu. “Jadi ada salah satu CPMI yang akan diberangkatkan ini yang lapor ke BP2MI, kemudian dari Surabaya dan Madiun koordinasi dengan petugas di daerah,” terangnya, Senin (31/1).

Agus menyebut, salah satu CPMI itu melapor melalui handphonen-nya kepada petugas gabungan. Pelapor mengaku karena ingin pulang dan tidak ingin berangkat ke luar negeri sebagai CPMI ilegal. Kemudian CPMI yang satu ini membagikan lokasinya kepada petugas, untuk memudahkan pengungkapan kasus ini.

“Awalnya dari hasil sharelock ini, lokasi CPMI ada di Desa Banjarejo,

Rejotangan. Namun setelah dilakukan pencarian sejak pukul 23.00 WIB sampai dinihari, tidak ditemukan rumah

penampungan yang dimaksud. Saat itu petugas sudah yakin kalau CPMI ini sengaja dipindahkan,” ucapnya. Agus menjelaskan, petugas gabungan yang sampai ke lokasi juga melakukan pencarian door to door, tetapi hasilnya tidak ditemukan lokasi pemberangkatan CPMI tersebut. Kemudian pada Sabtu pagi sekitar pukul 05.30 WIB, petugas kembali mendapatkan lokasi bari CPMI tersebut. Rupanya CPMI sudah dipindahkan ke salah satu rumah yang ada di Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan. Petugas gabungan kemudian langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan mendapati 3 CPMI ilegal yang hendak diberangkatkan ke Malaysia. Ketiganya adalah PM (23) asal Sulawesi Tengah, PN (27) asal Papua, dan NL (43) asal Kabupaten Banyuwangi. “Petugas juga mengamankan satu terduga pelaku yang akan memberangkatkan mereka berinisial AG,” jelasnya. Kepada petugas, ketiganya mengaku bisa sampai di Tulungagung karena dijanjikan menjadi PMI legal di Malaysia untuk menjadi pembantu rumah tangga. Kemudian sebelum berangkat, mereka ditampung dulu di Tulungagung. Agus berharap, seluruh pihak bisa saling berkoordinasi untuk meminimalkan potensi terjadinya pemberangkatan CPMI ilegal ke luar negeri. (fir/mad/day)

Autopsi Pembunuhan Gadis Junjung

Polisi Temukan Sperma di Alat Vital Korban

Tulungagung, Memorandum Polisi akhirnya memastikan hasil autopsi alat vital AF (23), korban pembunuhan asal Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol. Dalam autopsi itu, ditemukan sisa sperma di alat vital milik korban.

Kasi Humas Polres Tulungagung, Iptu Anshori mengatakan, sisa sperma yang ditemukan di alat vital korban adalah milik MT (26), pelaku pembunuhan yang kini ditahan di Rutan Mapolres Tulungagung. “Ada sisa sperma di alat vital korban, itu hasil autopsi atas alat vital korban,” ujarnya, Selasa (31/1).

Polisi yang melakukan pendalaman memastikan, persetubuhan dilakukan

oleh MT usai membunuh korban dengan parang yang dibawanya. “Pelaku ini menyetubuhi korban, setelah korban dibunuh, itu pengakuannya,” jelasnya. Anshori mengungkapkan, dengan temuan ini pihaknya akan melengkapi berkas perkara berdasarkan bukti temuan di lapangan untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tulungagung, guna proses hukum lebih lanjut. “Kalau pa-

HUT ke-42 Satpam

sal yang ditetapkan ya pembunuhan berencana. Namun hasil visum ini akan menjadi bukti tambahan,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, setelah sebulan mengejar pelaku, akhirnya pada pertengahan Januari 2023, polisi bisa menangkap pelaku pembunuhan. MT tak lain adalah mantan kekasih korban, dan selama ini keduanya masih menjalin hubungan baik.

AF ditemukan meninggal dengan 10 luka tusuk di tubuhnya, di dalam kamar rumahnya pada Senin (19/12) lalu. Tusukan parang yang mengenai paru-paru menjadi penyebab meninggalnya korban. (fir/mad)

Kapolres Tulungagung Beri Penghargaan Pengguna Satpam

Tulungagung, Memorandum

Polres Tulungagung menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-42 Satuan Pengamanan (Satpam) di halaman Pabrik Gula Modjopanggung. Hadir dalam acara tersebut perwakilan Satpam di Kabupaten Tulungagung, perwakilan pengguna Satpam di Kabupaten Tulungagung, serta Pejabat Utama Polres Tulungagung. Kapolres Tulungagung, AKBP Eko Hartanto membacakan amanat dari Kapolri yang menyampaikan ucapan selamat dan berharap, kedepannya Satpam semakin profesional bersinergi dalam tugas. Mengingat peran Satpam sebagai pengemban tugas Harkamtibmas secara terbatas.

AKBP Eko mengatakan, sinergitas Satpam dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta kepedulian kepada sesama merupakan

hal yang sangat diperlukan. Baginya, Satpam adalah mitra strategis Polri dalam menjaga Kamtibmas agar tetap kondusif. “Satpam memiliki peran penting di mana dalam hal-hal tertentu membantu polisi mencegah kejahatan, khususnya di tingkat lingkungan kerja. Saat ini kehadiran Satpam tidak hanya sebatas aspek keamanan semata, tetapi memiliki ruang lingkup tugas yang lebih kompleks,’’ ujarnya. Masih menurut AKBP Eko, dalam implementasi pekerjaannya di lapangan, Satpam dituntut lebih profesional dan mampu mendeteksi setiap potensi kerawanan. Kemudian melakukan tindakan pertama

dan pencegahan dengan tepat, serta melaporkannya kepada pihak kepolisian untuk dilakukan langkah-langkah antisipasi.

“Tugas utama Satpam tak jauh berbeda dengan polisi, yakni terkait dengan keamanan dan ketertiban dengan lingkup yang terbatas pada kantor atau instansi di mana Satpam bertugas.” imbuhnya. Oleh sebab itu, lanjut Kapolres AKBP Eko Hartanto, sinergitas, soliditas dan kolaborasi antara Satpam dengan petugas kepolisian sangat penting untuk bersama-sama menjaga keamanan tetap kondusif. Salah satunya diawali dari lingkungan kerja di mana para Satpam bertugas.

“Satpam harus memperhatikan sikap tampang dan penampilan mengingat keberadaan Satpam yang berada di depan, sehingga berfungsi sebagai etalase. Apalagi Satpam kerap menjadi jujukan bagi warga yang membutuhkan informasi dan tempat bertanya,” jelasnya.

Usai memberikan arahan dalam kegiatan tersebut, Kapolres Eko Hartanto memimpin pemberian penghargaan kepa-

da sejumlah pihak. Mulai dari pengguna jasa Satpam hingga Satpam yang dianggap berprestasi dan memiliki dedikasi dengan pekerjaanya. Dan kali ini, Direktur RSUD dr Iskak, dr Supriyanto juga mendapatkan penghargaan dari Kapolres AKBP Eko Hartanto. Sebab, rumah sakit plat merah tersebut juga menggunakan jasa Satpam sebagai petugas keamanan. (fir/mad/day)

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kanwil 06, Remedial & Recovery Surabaya, dengan jasa pra lelang Balai

Lelang PT. SENTRAL JAVA MULTINDO, melalui perantara KPKNL SURABAYA akan

melakukan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis melalui internet dengan cara “closed bidding” tanpa kehadiran peserta lelang terhadap jaminan milik debitur / penjamin hutang atas nama

Titok Ariyanto Sebidang tanah dan bangunan (RUMAH TINGGAL), luas tanah 112 m², SHM No. 3683, atas nama TITOK ARIYANTO, terletak di Perumnas Kotabaru Driyorejo Blok 11 B No. AB-02, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik – Provinsi Jawa Timur

Harga Limit Rp 538.000.000,- Jaminan Rp 134.500.000,-

Waktu Pelaksanaan Lelang : Hari Rabu Tanggal 15 Februari 2023

Batas akhir penawaran : Pukul 09.40 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB)

Alamat Domain www.lelang.go.id Tempat Lelang : KPKNL Surabaya GKN I Surabaya Lantai 5 Jalan Indrapura No. 5 Surabaya Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas. Syarat-syarat Lelang : www.lelang.go.id.

2. Syarat ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.

3. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan sudah efektif diterima selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.

4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

5. Cara Penawaran Closed Bidding (dengan mengakses www.lelang.go.id)

6. Pelunasan Harga Lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

7. Bea Lelang Pembeli 2% (dua persen) dari harga lelang

8. Tempat dan Jangka waktu Pada alamat tersebut diatas, sejak pengumuman ini terbit sampai Melihat barang dengan sebelum pelaksanaan lelang.

9.

DICARI TUKANG LAS BIDANG ADVERTISING HUBUNGI : 081358275552.

AC...AC...Dingin!!! Berkwalitas, AC Split second=1Jt (05-3/4-1PK-2PK) 350 watt Hub: 085100995098/031-5012481

BA.9149.BB/AD.13PD2032/ JOKO SAMPURNO/JL.DUKUH KUPANG BARAT.DX/5.SBY. Hilang L.8756.UA/AF.011049682/ PT.KURNIA DARWAN SEJAHTERA/JL.NGAGEL JAYA TENGAH.55.SBY Hilang BD.8042.AV/BN.33638/ JOKO SAMPURNO/JL.DUKUH KUPANG BARAT.DX/5.SBY. Hilang L.8618.UUD/PT.KARUNIA SEJAHTERA TRANS JL.MARGOMULYO PERMAI.R-6.SBY. Hilang stnk spd motor honda beat L5181HV A/N: Suryaningsih D/A: Gubeng jaya 1/29 Hilang L.8781.UK/SB.146172.K/ PETER SAMARA TJAM/

Hilang L.8972.UV/SB.125954.K/ PT.MARGONO MEGAH JAYA/ JL.TELUK BAYUR.20.SBY.

Hilang L.9725.GC/SB.246260.K/ PT.ADI SARANA ARMADA/

Petugas gabungan menggerebek penampungan CTKI ilegal.

Terduga pelaku MT.

Kapolres AKBP Eko Hartanto memberikan penghargaan kepada Direktur RSUD dr Iskak, dr Supriyanto.

Pembeli Embat Handphone Karyawan Kedai Bosque

Terekam CCTV, Bermodus Minta Sendok

Kediri, Memorandum Pencurian handphone terjadi di Kedai Bosque yang berada di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan/Kecamatan Mojoroto, Selasa (31/1). Aksi pencurian itu bahkan terekam CCTV yang terpasang di kedai.

Dari rekaman itu, nampak seorang pria terduga pelaku terlebih dahulu membeli sejumlah makanan. Setelah membayar dan menerima pesanan, dia kemudian menuju kendaraannya dengan barang belanjaan.“Saat itu, kami tidak menaruh curiga apapun kepada

Tangkapan layar CCTV yang merekam detik-detik aksi pencurian handphone di Kedai Bosque.

es. “Jadi saat saya kembali orangnya sudah tidak ada. Dan setelah kami cek, ternyata handphone saya sudah hilang,” ungkapnya. Kapolsek Mojoroto Kompol Mukhlason saat dikonfirmasi, menjelaskan belum menerima laporan terkait peristiwa pencurian tersebut. (mon/epe)

pelaku. Karena setiap konsumen yang datang kami layani dengan baik,” kata Bagas, karyawan Kedai Bosque yang jadi korban. Bagas menjelaskan, setelah menaruh makanan di motornya, pria itu kembali dan berpura-pura meminta diambilkan sendok. Saat karyawan menuju belakang untuk mengambil sendok, pelaku ternyata langsung menggondol handphone Bagas yang diletakkan di atas tempat

Panen Padi Turun Sepanjang 2022, Petani Pilih Komoditas Jagung

Tabung Gas Bocor, Dapur Pabrik Roti Terbakar

Kediri, Memorandum

Dapur Pabrik Roti Elo Pia di Kecamatan Semen terbakar, pada Selasa (31/1) siang. Akibat kejadian itu, tiga orang mengalami luka bakar di kaki.Dua karyawan dan seorang bocah.

Kapolsek Semen AKP Siswandi membenarkan kejadian tersebut. “Untuk korban luka hanya terkena percikan saja. Semua sudah ditangani dan dibawa ke puskesmas perangkat desa setempat,” ungkapnya.

Kapolsek menyebutkan, kebakaran terjadi saat beberapa karyawan memasak untuk persiapan hajatan. Ketika mengganti tabung gas 3 kg yang habis, tiba-tiba bocor hingga tersulut api.

Dua karyawan yang jadi korban diketahui sedang membantu memasak. Sedangkan seorang anak kecil ikut jadi korban karena kebetulan berada di lokasi kejadian. (mon/epe)

Kediri, Memorandum Produktivitas padi di Kabupaten Kediri mengalami penurunan sepanjang 2022. Penyebabnya, sejumlah petani memilih menanam jagung yang dinilai berisiko gagal panen lebih rendah.

Kasi Usaha Tani dan Pasca Panen Dinas Pertanian dan Perkebunan (Dispertabun) Deni Manggiharto menjelaskan, selain itu ada sedikit penurunan luas lahan padi sekitar 1.000 hektare. “Namun penyebabnya lebih banyak karena petani beralih ke jagung karena padi lebih banyak gangguan,” katanya, Selasa (31/1).

Ia menyebutkan, masa kritis jagung hanya dua bulan pertama sejak masuk musim tanam. Sedangkan padi, hingga panen masih berisiko diganggu hama burung. “Hasilnya produktivitas turun. Sementara biaya operasional tinggi, baik itu biaya tanam, perawatan hingga panen,” tuturnya. Sepanjang 2022, para petani mengha-

silkan sekitar 7 ton per hektare gabah kering. Dengan luasan lahan di Kabupaten Kediri mencapai 42 ribu hektare dengan mencapai 294.000 ton dengan rata-rata penyusutan 50-55 persen.

Namun, dia memastikan bahwa jumlah ini masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan Kabupaten Kediri. Beberapa petani bahkan masih mampu mengirimkan hasil panen ke luar daerah.

Tahun ini, dispertabun mendorong peningkatan produksi dengan memperluas lahan pertanian padi dengan target mencapai 45 ribu hektare di 26 kecamatan. Sejumlah upaya dilakukan seperti memberikan bantuan benih, pelatihan pembuatan pupuk organik hingga mendorong perluasan padi sehat.

Termasuk juga dalam mengatasi beberapa masalah penting terkait pengairan di beberapa daerah kering. Pihaknya

PANTURA

juga terus mendekatkan teknologi ke petani untuk turut memangkas biaya operasional. Salah satunya drone pertanian. Untuk pembuatan pupuk organik ini juga menyiapkan demplot di seluruh kecamatan mulai tahun kemarin dengan tujuan supaya mereka bisa membuktikannya secara langsung. “Salah satunya untuk menyiasati ketergantungan pupuk subisidi. Pelatihan pupuk cair, pupuk padat, goal-nya gitu untuk menambah luas tanaman organik tapi kita perbaiki dulu tempat tumbuhnya,” tambahnya. Karena, menurut Deni, saat ini tanah yang ada di wilayah Kabupaten Kediri hanya menyisakan sekitar 1-1,5 persen bahan organik. Padahal tanaman bisa tumbuh subur tanpa bantuan pupuk pada tanah dengan kandungan 5 persen bahan organik. Ketika kandungan itu habis, otomatis kesuburan hanya bisa didapat dari bahan kimia. (mon/epe) Deni Manggiharto

Kasus PMK di Bojonegoro Mulai Meningkat

Bojonegoro, Memorandum Peternak sapi di Kabupaten Bojonegoro wajib waspada. Menyusul mulai meningkatnya kasus ternak terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK). Setidaknya, data instansi terkait ada 465 kasus yang terdeteksi.

“Sejak awal 2023 kasus

PMK meningkat di Bojonegoro. Padahal, menurun di pertengahan tahun hingga Desember 2022,” ujar drh

Hendri Susilo Nugroho dari

Aksi Perangkat Desa Menuai

Dukungan Fraksi Golkar

Perjuangkan Masa Jabatan Hingga Usia 60 Tahun

Bojonegoro, Memorandum Ketua Fraksi Golkar (FPG) DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto, mendukung langkah 716 perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dalam aksi damai di Silaturahmi Tingkat Nasional (Silatnas) PPDI Jilid III di Istana Negara, Jakarta.

Sigit Kushariyanto menyebutkan, wacana pembatasan 9 tahun jabatan perangkat desa sungguh tidak masuk akal. Karena mereka merupakan aparatur pelaksana administrasi pemerintah desa yang melalui tes atau seleksi sebagaimana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Jabatan perangkat desa bukan jabatan politis. Kalau ada wacana jabatan kepala desa minta 9 tahun atau 2 kali itu hak dan sah-sah saja sebagai aspirasinya,” ujar Sigit Kushariyanto kemarin.

Mantan Kades Ngraseh, Kecamatan Dander itu menyebutkan, perangkat desa juga mempunyai hak yang sama untuk tetap mempertahankan jabatan sampai usia 60 tahun. Termasuk tuntutan gaji ke 13 seperti ASN lainnya. “Kalau ada rencana revisi UU 6,FPG akan memberi masukan kepada DPR RI agar tetap masa jabatan perangkat desa 60 atau paling lama 58 tahun, menyesuaikan dinamika yang ada,” tambahnya. Sigit berharap, semua aspirasi baik kades maupun perangkat desa tetap didukung sepanjang tuntutan mereka normatif. Dijelaskan juga, bahwa yang terbaik apapun polemiknya yang ada semangat dan tanggung jawab tugas penyelengaraan pemdes harus mampu membuat kemandirian desa dengan segala potensi termasuk sumber daya manusianya. “Yang terpenting, jangan sampai menganggu pelayan kepada masyarakat,” pesan Sigit. (top/har/epe)

Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Bojonegoro kemarin. Dia mengatakan, penularan PMK secara langsung apabila hewan sakit berinteraksi dengan hewan sehat atau satu kandang. Terinfeksi melalui leleran air liur atau ingus sapi terjangkit. “Penularan tidak langsung juga dapat melalui media perantara. Misalnya, kendaraan pengangkut hewan sakit lalu mengangkut hewan sehat.

Serta, dapat melalui manusia atau antar peternak,” jelas Hendri. Disnakkan, menurut dia, melakukan pengobatan, disinfeksi kandang dan pasar hewan, koordinasi dengan tim satgas penyekatan lalu lintas meminimalisir ternak masuk, dan vaksinasi. “Disinfeksi di tiga pasar hewan, Balen, Padangan, dan Sumberejo. Penyekatan digiatkan saat hari pasaran hewan,” bebernya.

Hendri mengklaim, pengobatan memiliki tingkat kesembuhan bagus, apabila diobati cepat, tepat, serta alat bagus memadai. “Saat ini tim per kecamatan disiapkan vaksinasi melanjutkan tahun lalu. Minggu depan dropping dari provinsi,” bebernya. (top/har/epe)

Kandang sapi warga disemprot disinfektan untuk cegah penyebaran PMK.

Seleksi Calon Ketua Baznas Dibuka

Bojonegoro, Memorandum

Panitia Seleksi Calon Pimpinan

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bojonegoro membuka pendaftaran seleksi periode 2023-2028.

Pengumuman pendaftaran dimulai sejak

24 Januari hingga 20 Maret 2023

Kabag Kesra Bojonegoro Sahlan menyampaikan, persyaratan pendaftaran dapat dilihat dan diunduh melalui https://s.id/1xd30. “Dokumen pendaftaran beserta lampirannya dibuat dalam 4 rangkap dan dikirim ke Bagian Kesejah-

teraan Rakyat Gedung Pemkab Lantai 5,” ujarnya. Sahlan juga mengungkapkan terdapat sejumlah persyaratan bagi mereka yang ingin mendaftar. Persyaratan umum antara lain, WNI, beragama Islam, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia.

“Persyaratan berikutnya antara lain ; memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat, bersedia untuk bekerja penuh waktu, berusia minimal 40 tahun, sehat jasmani dan

rohani, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tidak menjadi anggota

partai politik atau terlibat politik praktis dan tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan atau pegawai pengelola zakat lain,” ungkapnya. (top/har/epe)

Sigit Kushariyanto

Brosur pembukaan pendaftaran pimpinan Baznas Bojonegoro.

GRESIK-PANTURA

Februari, Tilang Manual Kembali Diterapkan

Gresik, Memorandum

Satlantas Polres Gresik kembali menerapkan tilang manual mulai Februari 2023. Sasarannya jenis pelanggaran lalu lintas tertentu. Utamanya pelanggaran yang tidak bisa terdeteksi kamera electronic traffic law enforcement (E-TLE) atau tilang elektronik.

Satlantas Polres Gresik sebenarnya terus memaksimalkan sistem tilang elektronik. Namun, kesadaran berlalu lintas pengendara masih terbilang rendah. Guna menekan angka pelanggaran lalu lintas, tilang manual kembali diterapkan.

“Prioritasnya pelanggaran yang tidak bisa dideteksi oleh E-TLE,” ujar Kasatlantas AKP Agung Fitransyah, Selasa (31/1). Pelanggaran itu di antaranya, tidak menggunakan pelat

Eksekutif Mulai Susun 6 Prioritas 2024

Gresik, Memorandum

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Gresik mulai menyusun skala prioritas

pembangunan untuk 2024. Ada enam fokus utama yang bakal dieksekusi.

Mulai dari inflasi-kemiskinan, pengangguran, banjir, infrastruktur, mutu pendidikan, dan persoalan sampah

Pemkab bahkan telah menggelar

Forum Konsultasi Publik Rancangan

Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024, kemarin. Bupati Fandi Akhmad Yani memberikan arahan langsung jalannya pembahasan dalam forum tersebut.

“Pengendalian inflasi menjadi prioritas utama. Dan apabila kita bicara tentang inflasi, ini pasti ada hubungannya dengan angka kemiskinan,” ungkap Gus Yani, sapaan akrab bupati.

Berbagai upaya sudah dilakukan.

Tercatat sepanjang 2022, angka kemiskinan turun dari 12,42 persen menjadi 11,06 persen. Terendah dalam 10 tahun terakhir. Soal tingkat pengangguran terbuka (TPT), Gus Yani mengutarakan bahwa permasalahan ini menjadi prob-

lematika semua daerah. Karena itu, bersama DPRD Gus Yani mencetuskan perda dalam upaya untuk mengantarkan anak-anak Kabupaten Gresik mudah mendapatkan pekerjaan.

Berikutnya momok tahunan persoalan banjir. Mantan ketua DPRD itu mengaku saat ini pemkab sudah memiliki skema penanggulangan banjir Kali Kamong. Yang perlu dilakukan saat ini dengan terus menjaga dan melaksanakan skema itu. Mulai dari normalisasi hingga pengerukan sedimentasi. Pihaknya juga lanjutkan program di bidang infrastruktur. Perbaikan infrastruktur penghubung antarwilayah tetap menjadi perhatian pemkab. Menurutnya, permasalahan infrastruktur masih menjadi hal yang urgent.

Sedangkan dua fokus lainnya yang bisa dikatakan baru. Yakni masalah peningkatan mutu pendidikan dan persampahan. Dalam masalah pendidikan, bupati menyoroti masalah peremajaan bangunan sekolah yang sudah waktunya untuk segera digarap. (and/har/epe)

Pendaftaran PKD Diikuti 1.768 Warga

Bojonegoro, Memorandum

Tahapan seleksi panitia pengawas pemilu kelurahan/desa (PKD) memasuki tahap krusial, sebanyak 71 pendaftar terpaksa dicoret, karena tak memenuhi persyaratan administrasi. Mulai hari ini, calon PKD bakal mengikuti tes wawancara. “Tes itu berlangsung dua hari (1-2 Februari). Diikuti 1.768 peserta yang seleksi administrasi,”

kata Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Panwaslu Bojonegoro, Mochammad Alfianto kemarin.

Menurut Alfian, pengumuman lolos seleksi administrasi merupakan wewenang panwascam. “Untuk keterwakilan perempuan belum memenuhi 30 persen dari jumlah pendaftar. Meski telah dilakukan masa perpanjangan,” tuturnya. (top/har/epe)

atau memakai pelat palsu dan knalpot brong. Seiring diberlakukannya tilang elektronik, banyak masyarakat yang memanipulasi pelat nomor kendaraan. Padahal, Korps Bhayangkara telah memaksimalkan penggunaan E-TLE di sejumlah titik yang bisa merekam pelanggaran lalu lintas.

Sejauh ini, terdapat lima titik kamera E-TLE statis yang beroperasi. Serta dua E-TLE mobile. “E-TLE mobile dilengkapi kamera dan mampu bergerak

secara mobile,” sebutnya. Selain itu, Agung Fitransyah menyebutkan, mayoritas pelanggar merupakan pengguna motor. Antara lain tidak menggunakan helm, melanggar markah jalan hingga mengendarai motor tidak sesuai spesifikasi keselamatan. Selain itu, pelanggaran lain seperti melawan arus, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL).

Rendahnya kesadaran berlalulintas juga mendorong petugas meningkatkan teguran simpatik. Sekaligus memberikan sosialisasi tentang pentingnya ketertiban saat berlalulintas. “Agar lebih tertib dan tidak mengulangi kesalahan,” tandas mantan kasatlantas Polres Malang itu. (and/har/epe)

Melalui Perda, DPRD Gresik Jawab Problematika Nelayan

Gresik, Memorandum Keluhan masyarakat pesisir, khususnya nelayan terus menjadi atensi DPRD Gresik. Setelah menyusun hingga mengesahkan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, kini sosialisasi terus digeber.

Tujuannya, untuk menyampaikan penerapan regulasi baru di Kota Pudak. Seperti yang dilakukan anggota Komisi II DPRD Gresik Lilik Hidayati. Srikandi legislatif daerah itu telah bertemu dengan masyarakat pesisir di Kelurahan Kawisanyar, Kecamatan Kebomas.

Politisi PPP itu disambati biaya operasional nelayan untuk melaut yang kian melonjak. Hasil tersebut tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang tidak mencapai keuntungan. Kondisi ini mengakibatkan banyak nelayan terjerat utang dan menjadi korban bank titil.

Masyarakat pesisir pun mengeluh dan meminta bantuan disambungkan ke pemerintah daerah. Supaya kalangan nelayan mendapatkan bantuan dan tetap bisa melaut. Di sisi lain juga berharap adanya kestabilan harga ikan di pasaran. Ini penting untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan nelayan.

Lilik Hidayati menyampaikan, jawaban dan solusi atas persoalan nelayan di Kota Pudak diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Regulasi tersebut salah satunya mengatur tambahan modal usaha bagi nelayan.

Masyarakat bisa mengakses kredit lunak tanpa jaminan, namun

besarannya dibatasi. “Bisa meminjam ke Bank Gresik tapi memang tidak besar nominalnya. Ke depan, kami di legislatif dan pemerintah daerah akan selalu berusaha untuk membantu para nelayan,” ucapnya.  Selain itu, pihaknya juga telah mengesahkan Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Kedua perda inisiasi legislatif itu diperuntukkan bagi kesejahteraan para nelayan dan tenaga kerja. Harapannya bisa menjadi jawaban dari

persoalan yang selama ini muncul.

“Banyak terjadi nelayan di Gresik dalam melakukan aktivitas mencari ikan sampai keluar perairan Gresik. Dan ini menimbulkan masalah. Dengan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan para nelayan akan mendapatkan perlindungan sesuai dengana aturan yang berlaku,” tutupnya. (adv/and/har/epe)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996. PT. BPR Mentari Terang akan Melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, terhadap barang jaminan debitur : No Nama Debitur Obyek Lelang Harga Limit Jaminan

1. DARSONO

Satu bidang tanah sesuai SHM No 00150/ KAYEN, Luas tanah 657 M² an; DARSONOI terletak di Desa Kayen Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Provinsi JawaTimur.

Rp. 300.000.000,- Rp.60.000.000,-

KETERANGAN: Nominal uang jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) masing-masing peserta dan jumlahnya harus sama dengan nominal uang jaminan yang dipersyaratkan, nomor VA akan dikirimkan secara otomatis kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid; Uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Surabaya selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang; Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta Lelang.

Cara Penawaran lelang :

Lelang secara tertulisTanpa kehadiran peserta Lelang (Closed Bidding) dengan mengakses url http://www.lelang.go.id, tata cara mengikuti lelang E Auction dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut

Batas akhir penawaran lelang : Rabu, 15 Februari 2023, pukul 10 30 waktu server aplikasi lelang sesuai WIB

Penetapan pemenang lelang : Setelah batas akhir penawaran

Pelunasan Harga Lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang

Tempat Pelaksanaan

Personel Satlantas

Anggota DPRD Gresik Lilik Hidayati saat menggelar sosialisasi perda.

Bupati Fandi Akhmad Yani dalam pembahasan rancangan awal RKPD 2024.

Anggota DPRD Gresik Lilik Hidayati

KOTA SURABAYA

Jadi Akses Penting Aktivitas Warga

Jembatan Kayu di Tambak

Pring Barat Butuh Perhatian

Surabaya, Memorandum

Meski membahayakan dan mengancam keselamatan pengguna, jembatan rapuh ini tetap dilintasi warga tiap harinya. Lantaran jembatan dengan panjang sekitar 6 meter dan lebar hanya 2 meter itu menjadi akses penting masyarakat beraktifitas.

Asemrowo Widodo mengatakan, jembatan ini dibangun secara swadaya oleh warga setempat. Dengan adanya jembatan ini warga tak perlu lagi berputar dan menempuh rute yang lebih jauh. “Keberadaan jembatan ini sudah lama ada. Disamping

Sebuah jembatan kayu di Tambak Pring Barat Blok B kondisinya sangat memprihatinkan. Seiring berjalannya waktu, jembatan hasil swadaya masyarakat itu kini tak layak lagi digunakan karena sebagian papan kayu sudah lapuk. Ketua LPMK pg digunakan warga setempat, jembatan itu juga banyak dilalui warga luar yang bekerja di wilayah Margomulyo Permai. Sebab, Jembatan ini menjadi akses utama yang sebelumnya melalui pengguna jalan harus

BPS Jatim: Angka Kematian Ibu Masih Tinggi

Surabaya, Memorandum

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Jawa Timur melaporkan angka kematian ibu (AKI) relatif masih tinggi. Yakni, terdapat sekitar 184 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup di Jatim.

Hal itu diungkapkan pejabat fungsional statistisi ahli madya BPS Jatim, Sunaryo, dalam rilis resmi hasil Long Form Sensus Penduduk (LF SP) tahun 2020 pada Selasa (31/1). Sunaryo menjelaskan, tingginya AKI pada hasil LF SP 2020 tidak terlepas dari pengaruh pandemi

Covid-19 yang berdampak pada kualitas maupun kuantitas antenatal care (ANC) atas pemeriksaan kesehatan ibu hamil, baik dari sisi layanan terkait persalinan di fasilitas kesehatan maupun dari sisi ibu hamil keluarga.

“AKI atau angka kematian ibu di Provinsi Jawa Timur menurut hasil LF SP 2020 ini lebih rendah dari AKI nasional. Ini merupakan capaian yang sangat baik namun masih perlu upaya yang lebih keras lagi dari semua stakeholder agar target RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu, AKI yang sebesar 94,42 per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2024 bisa tercapai sesuai harapan,” jelas Sunaryo.

Sunaryo juga memaparkan terkait perbandingan disparitas antara angka kelahiran total atau  Total Fertility Rate (TFR) dengan angka fertilitas remaja atau Age Specific Fertility Rate ASFR antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Yakni, TFR tertinggi berada di Kabupaten Sampang sebesar 2,36 dan terendah berada di Kota Surabaya sebesar 1,70.

“Sedangkan pada grafik ASFR, angka kelahiran khusus pada Kabupaten Bondowoso memiliki angka kelahiran remaja tertinggi yaitu sekitar 63 hingga 64 kelahiran per setiap 1000 perempuan usia remaja 15 sampai 19 tahun,” paparnya. (bin/ono)

Dari pihak kelurahan sudah menyampaikan informasi dan memohon ke dinas terkait untuk dibangunkan jembatan yang permanen dan kokoh.

Ilham Sampurno Lurah Asemrowo

Sudah tiga kali masuk usulan Musrenbang. Jadi harapan kami, dari dinas terkait ada perhatian khusus dan responsif. Karena lebih cepat lebih baik. Kami ingin jembatan ini diperlebar dan sesuai usulan di musrenbang. Karena saya kira jembatan ini terlalu sempit kalau buat persimpangan.

Widodo Ketua LPMK Asemrowo

JEMBATAN KAYU

TAMBAK

PRING BARAT

 DIPERBAIKI SETAHUN DUA KALI DENGAN DANA SWADAYA WARGA SETEMPAT.

PANJANG SEKITAR 6 METER DAN LEBAR 2 METER.

MENJADI AKSES UTAMA WARGA SEHINGGA TIDAK MEMUTAR.

MENJADI AKSES UTAMA PEKERJA PERGUDANGAN MARGOMULYO.

DIUSULKAN TIGA KALI MELALUI MUSRENBANG.

WARGA MENGINGINKAN DIBANGUN PERMANEN.

Cegah

Surabaya, Memorandum Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau kepada seluruh jajarannya di kantor dinas, kecamatan hingga kelurahan, mempercepat dan permudah pelayanan perizinan. Oleh karena itu, ia ingin jajaranya mengubah syarat dan peraturan pelayanan dalam mengurus perizinan sekaligus sebar nomor telepon kepada warga.

Terkait hal itu, ia ingin syarat pelayanan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot). Setelah disesuaikan dengan perwali, kemudian standar peraturan itu ditempel di masing-masing kantor pelayanan publik. Mulai dari kantor dinas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan, hingga Mal Pelayanan Publik Siola.

“Contohnya, terkait dengan pengurusan KTP. Berarti,  ketika ada orang datang mengurus, masuk ke tempat pelayanan, berapa menit dia estimasinya. Misal 10 menit, ya harus sudah selesai dalam 10 menit,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.  Wali Kota Eri menekankan, jika petugas melebihi waktu pelayanan yang ditentukan, maka harus ada sanksi sebagai konsekuensinya. Menurut dia, jika pelayanan itu mudah dan cepat, maka akan semakin mempersempit praktik

pungutan liar (pungli) di lingkup pemkot.  “Kalau pelayanan di RS Soewandhie, RS BDH dan Puskesmas saja bisa, maka pelayanan di kecamatan dan kelurahan atau Mal Pelayanan Publik Siola, juga harus bisa,” ujarnya.  Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menegaskan, jangan sampai ada jajarannya di lingkup pemkot yang menerima atau meminta uang, ketika

ada warga sedang mengurus perizinan. Bila itu terjadi, maka ia tak segan memberhentikan oknum yang terlibat.

Cak Eri juga meminta kepada warga untuk tak segan melapor, jika ada oknum ASN yang meminta dan menerima uang. “Seumpama kalau ada yang minta (uang), langsung lapor ke saya. Atau ada orang yang memberi uang, karena tidak ada waktu mengurus perizinan, yo podo

Komisi B Beri Perhatian Perajin Batik Pitutur Luhur Cerme

ae (ya sama saja). Makanya harus mau diubah caranya agar tidak terjadi seperti itu,” jelasnya.

Cak Eri menambahkan, setiap nomor telepon kepala dinas, kepala bidang (kabid) hingga kepala seksi (kasi), wajib disebarkan luaskan kepada warga. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan menampung keluhan warga, ketika kesulitan dalam mengurus perizinan.

“Pak Fikser, tolong itu nomor telepon kadis dan kabid disebar di sosial media. Nomor telepon wali kota ae tak bagi (nomor telepon wali kota saja saya bagi) kepada warga, mosok (masa) nomor telepon kadis dan kabid nggak dibagi,” tambahnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M Fikser mengatakan, nomor telepon kepala dinas, kabid, kabag, camat, dan lurah segera dipublikasikan. Diharapkan, setelah nomor telepon tersebut dipublikasi, diharapkan tidak ada lagi laporan terkait pungli atau penipuan yang mengatasnamakan pejabat pemkot.

“Kalau ada laporan terkait pungli, lapor ke nomor telepon yang sudah kami sediakan. Untuk nomor telepon kepala dinas, kabid, kabag, dan sebagainya, kita siapkan publikasinya segera,” pungkas Fikser. (rio/ono)

Terkendala Regenerasi, Corak Batik Kurung Jadi Andalan

Surabaya, Memorandum

Batik menjadi warisan budaya bangsa Indonesia. Karena itu, sangat penting menjaga regenerasi pembatik agar tidak hilang ditelan jaman.

Komisi B DPRD Jatim memberi perhatian lebih terhadap keberlangsungan generasi pembatik dan menjaga nasib kesejahteraan pengrajin batik.

Komisi yang membidangi ekonomi ini melakukan kunjungan ke kampung pengrajin batik Pitutur Luhur di Desa Cerme Lor, RT002/ RW007, Keca-

matan Cerme, Gresik, kemarin. Wakil Ketua Komisi B, Amar Syarifudin bersama anggota Komisi B lainnya melakukan dialog dengan Ilham, pengrajin batik Pitutur Luhur. Amar menyebutkan, DPRD Jatim mendorong para pengrajin batik untuk kembali memperkuat basis ekonomi mereka, pasca pandemi Covid-19 dengan meningkatkan karya dan memperluas pasar. “Apakah ada standar pembatik dan perlu bantuan apa untuk mengembangkan usaha batik,” urai Amar Syarifudin. Amar yang juga politisi PAN meminta perhatian apa yang diperlukan, agar keberlangsungan UMKM di Jawa Timur tetap

eksis dan semakin berkembang. Sementara itu, Subianto asal Fraksi Demokrat mendorong agar pengrajin menjalankan batik melalui informasi teknologi (IT).

Melalui media online , diharapkan mampu menembus batas pasar yang lebih jauh. “Upaya itu harus dilakukan agar semangat pengrajin batik bisa tembus pasar dunia. Bagaimana batik bisa meningkat dan lebih dikenal dunia,” tegas Subianto.

Sayang pengrajin masih terhalau beban memenuhi kebutuhan pasar. Pengrajin khawatir tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar. Anggota DPRD Jatim yang

hadir tertarik dengan hasil karya para pengrajin batik Pitutur Luhur. Goresan corak keindahan yang dihasilkan oleh para pengrajin batik sangat terkenal dan khas Gresik. Seperti corak batik kurung.

“Coraknya, goresan dari para pengrajin sangat khas, indah sekali,” terang Agatha anggota dewan dari Fraksi PDI-P Jatim.

Sementara itu, Ilham mengatakan, saat ini, pengrajin batik asal Cerme berusaha keras agar bisa bertahan. Menurut Ilham, mereka terkendala regenerasi pembatik. Dalam kunjungan itu, turut hadir dari Disperindag Jatim dan Perekonomian Jatim. (day/ono)

Bersambung ke halaman 10

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pelayanan publik harus cepat.

Sunaryo

Agatha Retnosari bersama perajin batik Pitutur Luhur, Cerme, Gresik.

Lurah Asemrowo Ilham Sampurno bersama Ketua LPMK Asemrowo Widodo membantu menyeberangkan anak sekolah melintasi jembatan kayu hasil swadaya warga Tambak Pring Blok B.

Ketua DPRD Pupuk Sinergi dengan Pemkab untuk Masyarakat Sidoarjo

Sidoarjo, Memorandum

Sempat berhembus kabar soal ketidakcocokan antara Ketua DPRD Sidoarjo H Usman dan Bupati Sidoarjo Gus Muhdor, ternyata itu hanya isu belaka.

Malah sebaliknya, untuk menciptakan

keharmonisan di DPRD Kabupaten  Sidoarjo

dalam bermitra, Ketua DPRD Kabupaten

Sidoarjo H  Usman terus bersinergi dengan berbagai pihak. Terlebih dengan Pemerintah

Daerah (Pemkab) Sidoarjo.

Ketua DPRD H Usman mengatakan, pola sinergi ini penting untuk menumbuhkan

produk kerja yang semakin berkualitas.

Sinergi dengan warga Kabupaten Sidoarjo  sangat perlu dilakukan. Karena dengan sinergi pembangunan di Kabupaten

Sidoarjo menjadi berarti.

Karenanya perlu dilakukan lebih mendalam dan serius dalam memajukan Kabupaten

Sidoarjo.

“Yang utama kita tetap mendukung langkah Gus Muhdlor dalam berbagai sisi pembangunan.Kebijakan-kebijakan Pemkab Sidoarjo harus bisa memihak kepada masyarakat. Sementara DPRD Kabupaten Sidoarjo merupakan wakil dari suara rakyat untuk mendengarkan keluhannya,” jelasnya.

H Usman  menambahkan, kebijakan yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo juga berasal dari suara warga.Selanjutnya dibahas untuk kepentingan masyarakat juga. Keharmonisan sinergi harus tetap dikedepankan untuk membawa arah pembangunan di Kabupaten Sidoarjo semakin baik.

“Tentunya kami mengajak rekan-rekan di DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk bekerja lebih maksimal. Kritik dan saran adalah hal yang perlu didengarkan dan patut diapresiasi. Kritik, saran ataupun evaluasi  ini dirasa perlu dilakukan untuk mengawal proses pembangunan di Kabupaten Sidoarjo,”

katanya.

H Usman menegaskan,  pembangunan di Kabupaten Sidoarjo harus dipacu dengan cepat. Tentunya dengan anggaran yang sudah ada harus sesuai peruntukannya

dan semaksimal mungkin bisa menekan Silpa agar tidak terlalu besar seperti tahun tahun lalu.

“Makanya di hari jadi Sidoarjo  yang ke 164 mari kita dukung program Gus Muhdlor membangun Sidoarjo untuk kesejahteraan masyarakat Sidoarjo, mari kita bergerak serentak maju bersama,” pungkasnya. (yud/jok/mik)

H Usman

MOJOKERTO-JOMBANG

Ditinggal di Bahu Jalan Bypass Gunung Gedangan

Polisi Amankan Pikap Diduga Hasil Curian

Mojokerto, Memorandum

Pikap warna biru bernopol S 9298 NB masih terparkir di Pos Polisi Jalan Bypass Gunung Gedangan. Polisi masih mengusut pemilik asli kendaraan niaga yang diduga hasil curian itu.

Kasatlantas Polres Mojokerto Kota AKP Heru Sudjio Budi Santoso mengatakan, pikap itu diamankan sejak 30 Januari 2023. “Posisinya sebelum diamankan parkir memakan bahu jalan di depan Hotel Asri. Tepatnya di

sisi jalur barat mengarah ke Surabaya. Diduga hasil curian dan kini masih dalam penyelidikan,” katanya kemarin. Ia menuturkan, pengamanan pikap bermula setelah apel dan hendak Giat Kring Pagi Turja-

Sosialisasi program Kandani oleh Polsek Sumobito.

Ajak Masyarakat Jaga

Kamtibmas Melalui Kandani

Jombang, Memorandum

Mengajak masyarakat turut berperan dalam menjaga kamtibmas, polisi sosialisasikan program Komunikasi Anda untuk Polri (Kandani) di sejumlah lokasi cangkrukan warga, Selasa (31/1). Seperti yang dilakukan Polsek Sumobito. Kapolsek Sumobito AKP Sulaiman mengatakan, program Kandani merupakan gagasan Polres Jombang dalam menghimpun informasi langsung dari masyarakat. Caranya, cukup dengan mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor 081323332022 yang aktif 24 jam. “Untuk menjawab tantangan seiring era milenial. Melalui program ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi atau aduan permasalahan di sekitarnya kepada polisi,” paparnya.

Seiring kemudahan tadi, kapolsek memastikan jika kondusivitas kamtibmas tidak datang sendiri. Namun harus melalui serangkaian upaya serta peran serta masyarakat. “Untuk memastikan peran tadi, kami terus melakukan sosialisasi kepada semua elemen masyarakat. Lokasi yang kami sasar yakni tempat berkumpulnya warga, salah satunya tempat cangkrukan seperti di warkop,” lanjutnya. (wan/war/epe)

Sindikat Curanmor

Sooko Terungkap, Satu DPO Diburu

Mojokerto, Memorandum Sindikat curanmor dibongkar Polsek Prajuritkulon. Satu anggotanya, UA (31) diamankan saat berusaha membawa kabur Honda Beat nopol S 2576 FW pada Sabtu (28/1).

Kapolsek Prajuritkulon Kompol M Sulkan mengatakan, aksi curanmor itu dilakukan di Pekayon I/21, Kecamatan Kranggan sekitar pukul 02.10 setelah tepergok pemilik rumah. “Ibu korban membangunkan Rahmat Hadi Wicaksono (23) setelah mendengar suara mencurigakan di depan rumah. Setelah dicek, motor milik korban M Zulfikar Haris (28) sudah tidak ada,” katanya kemarin.

Rahmat kemudian mencari tahu ternyata motor kakaknya tengah didorong orang tak dikenal. Spontan, Rahmat langsung mengejar dan berteriak yang direspons warga hingga UA panik dan berniat kabur. Namun, upaya itu gagal setelah terpeleset dan jatuh saat belok di depan gang rumah korban.

Kesaksian warga, di depan gang ada dua orang yang menunggu pelaku. Mengetahui rekannya diamankan warga, dua orang itu langsung kabur.

“UA merupakan warga Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Pengakuannya, baru beraksi satu kali di wilayah Kota Mojokerto,” terang kapolsek. Pengembangan Unit Reskrim Polsek Prajurit Kulon, Minggu dini hari kembali diamankan jaringan UA. Yakni RFA (27), di tempat domisilinya di Desa Karangkedawang, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. “Ia sebenarnya warga Desa Japan, Kecamatan Sooko. RFA ini merupakan petunjuk sasaran di Mojokerto. UA dan RFA dijerat Pasal 363 dengan ancaman tujuh tahun penjara. Sedangkan satu lagi masuk DPO,” pungkasnya. (no/war/epe)

wali. “Saat itu, personel Turjawali Bripka Adhe dalam perjalanan ke Pos 12.01 Gunung Gedangan untuk mengambil kendaraan unit patwal,” tambahnya.

Namun, di tengah perjalanan Bripka Adhe melihat pikap warna biru yang terparkir agak serong sehingga memakan sebagian bahu jalan raya. Karena berpotensi mengganggu arus lalu lintas, Bripka Adhe berinisiatif meminggirkan dengan cara didorong.

Setelah itu, dia baru menca-

Mojokerto, Memorandum Sembilan warga dari Desa Canggu dan Desa Penompo, Kecamatan Jetis menerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Bantuan berupa uang tunai itu diperuntukkan bagi warga terdampak bencana angin kencang.

Penyerahan bansos dilakukan bupati yang didampingi kepala pelaksana (kalaksa) BPBD di Balai Desa Canggu kemarin. “Saat ini memasuki musim waspada terhadap bencana hidrometeorologi, termasuk angin puting beliung. Saya harap semua warga waspada. Kalau angin puting beliung memang sulit untuk diantisipasi, karena memang tidak tentu titiknya,” katanya.

Ikfina menjelaskan, dalam penanganan bencana, pemerintah diizinkan untuk menggunakan anggaran dalam rangka penanganan kebencanaan. Maka dari itu ada sejumlah proses yang memang harus dilalui. “Di cek lapangan, kemudian datanya diserahkan ke saya, melewati pengecekan ke inspektorat, itu harus dilalui semua,” jelasnya.

Ikfina pun meminta maaf terkait penyerahan bantuan yang sedikit agak lama. Ia memaparkan, terkait mekanisme tersebut

ri pengemudi pikap. Anehnya, warga di sekitar lokasi tidak ada yang mengetahui. Karena itu, Bripka Adhe lantas melanjutkan perjalanan untuk bertugas. Kecurigaan muncul ketika dia pulang melewati jalur yang sama sekitar pukul 18.25, pikap terlihat masih di posisi semula setelah didorong. Karena khawatir terjadi sesuatu, bersama personel patroli lainnya pikap itu didorong ke Pos Gunung Gedangan untuk diamankan. Selasa pagi,

datang pria mengaku pemilik pikap yang mengetahui kendaraannya berada di Pos Gunung Gedangan.

“Orang yang mengaku sebagai pemilik itu juga menceritakan bahwa pikap itu dicuri dan sudah dilaporkan ke Polsek Puri dengan Nomor Laporan Polisi LP-B/08/I/2023/SPKT/ Polsek Puri/Polres Mojokerto tertanggal 30 Januari 2023, pukul 08.30,” tambah Bripka Adhe yang kebetulan turut menemui pria tersebut. (no/war/epe)

Pikap diduga hasil curian diamankan di Pos Polisi Gunung Gedangan

Bupati Ikfina Fahmawati didampingi Kalaksa BPBD menyerahkan bantuan untuk korban terdampak angin kencang.

memang telah ditetapkan sesuai aturan negara, yang bertujuan untuk mencegah adanya korupsi anggar-

an. “Agar tidak ada korupsi di sini. Ini yang tidak diinginkan oleh negara. Proses ini harus bertahap.

Ini benar-benar real, tidak mengada-ada, karena ini sudah melalui perhitungan,” paparnya.

Mojokerto, Memorandum Polsek Pungging memasifkan sosialisasi untuk menangkal isu penculikan anak yang santer tersiar di Dusun Patung. Hoax penculikan itu tersiar sejak Senin (31/1) pagi, melalui pesan berantai yang me-

ngabarkan jika ada pelajar TK hampir diculik orang tak dikenal. Setelah ditelusuri, dipastikan tidak ada upaya penculikan. “Sudah saya cek di lapangan bersama camat, kades, dan kepala sekolah TK di Dusun

Mojokerto, Memorandum

Wali Kota Ika Puspitasari mendorong setiap OPD Pemkot Mojokerto untuk meningkatkan serapan APBD. Khususnya terkait pengadaan barang dan jasa. Mengingat dalam setiap rapat evaluasi nasional, beberapa kali dipimpin langsung presiden, pesan tersebut selalu tidak luput disampaikan

“Kami seluruh kepala deerah se-Indonesia ini selalu diminta untuk terus meningkatkan serapan anggaran

melalui percepatan pengadaan barang dan jasa,” ujar wali kota dalam Sosialisasi dan Rakor Monev Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa di Trawas (30/1).

Ia mengakui jika penyerapan belanja daerah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa belum maksimal. Sebab, pada 2022, dari total 80 paket tender fisik dan non fisik yang dicanangkan, baru 74 paket yang selesai 100 persen. Namun, wali kota tetap

mengapresiasi kinerja OPD. Terutama operator SiRUP (sistem informasi rencana umum pengadaan) yang berperan langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.

“Ada progres positif terkait persentase maupun kuantitas dari paket-paket pengadaan barang dan jasa yang ada di Kota Mojokerto, dan ini juga

MemorandumTV & Memorandum Online memorandum memorandumonline & memorandumredaksi

berkat para operator SiRUP,” sebutnya.

Kalaksa BPBD Kabupaten Mojokerto, Yo’i Afrida menerangkan, bencana angin kencang itu terjadi

pada 30 November 2022. Namun, bantuan sesuai regulasi baru diserahkan kemarin. (war/epe)

Patung. Itu berita hoax,” tegas Kapolsek Pungging AKP Margo Sukwandi kepada Memorandum kemarin.

Menurutnya, kabar penculikan itu berasal dari orang tak dikenal. D isayangkan karena tersebar

OPD Kota Mojokerto Didorong Percepat Serapan Anggaran Wali Kota Ika

jokerto. Kita melaksanakan program dan kegiatan, muaranya untuk rakyat,” tegas Ning Ita. (war/epe) memorandum.co.id memorandumredaksi@gmail.com memorandum

dengan cepat dan memicu kegaduhan. Karena itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah termakan kabar bohong dengan mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait. Termasuk dengan membaca media massa yang kredibel. (no/war/epe)

an

bersama

9 Warga Terima Bantuan Pemkab Mojokerto

FOTO: MEMORANDUM/WAN FOTO: MEMORANDUM/NO FOTO: MEMORANDUM/WAR FOTO: MEMORANDUM/NO FOTO: MEMORANDUM/WAR FOTO: MEMORANDUM/NO

Setop Sambutan, Bupati Madiun Tegur Perangkat

Asyik Ngobrol

Madiun, Memorandum Bupati Madiun Ahmad Dawami terpaksa menegur salah satu peserta yang mengikuti pembekalan teknis perangkat desa di Pendopo Muda Graha, Selasa (31/1). Seorang perangkat desa itu ditegur lantaran asyik ngobrol ketika Bupati Ahmad Dawami tengah menyampaikan sambutan.

Volume Sampah Dibuang ke TPA

Selopuro Berkurang hingga 2 Ton

Ngawi, Memorandum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi menyebutkan, volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Selopuro saat ini berkurang hingga 2 ton per hari.

“Biasanya volume sampah mencapai 40 ton per hari, sekarang turun menjadi 38 ton sehingga

ada penurunan 2 ton per hari yang masuk di TPA Selopuro,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Supraptik, Selasa (31/1).

Menurut Supraptik, berkurangnya volume sampah di TPA karena sebelumnya telah dilakukan pemilahan sampah organik dan anorganik oleh

petugas kebersihan maupun masyarakat. Selain itu, juga adanya dukungan bank sampah yang jumlahnya semakin meningkat mencapai 55 titik. “Program ini lebih efektif untuk menurunkan timbunan volume sampah. Ke depan selain tambah bank sampah, juga pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu,” pungkasnya. (aa/lis)

Disdag Klaim Harga Beras di Kota Madiun Tak Naik

Madiun, Memorandum

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Madiun Ansar Rasidi menyatakan, hingga saat ini belum ada kenaikan harga beras. Padahal harga beras secara nasional mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan.

Di Kota Madiun sendiri, beras medium di harga Rp 10.500 – Rp 11.000 per kilogram (kg), sementara untuk beras premium Rp 12.000 per kg. Pihaknya mengaku akan menggelontor beras subsidi dari Perum Bulog untuk dilakukan operasi pasar (OP) di tiga titik warung tekan inflasi (wartek).

Dari Bulog beras per kg diangka Rp 8.300, agar harga tidak lebih tinggi dari harga gudang, Disdag mendistribusikan secara langsung ke wartek. “Kita tetap upayakan harga yang sama, jadi kita ngalahi ambil ke Bulog, kemudian kita angkut ke wartek,” ujar Ansar saat dikonfirmasi, Selasa (31/1).

Polres Ngawi Gencar Program Pentul Melikan

Dirinya juga menyebut, jika beras terus mengalami kenaikan bakal menjadi pemicu inflasi secara nasi-

Percepat Penanganan Stunting

Ngawi, Memorandum Kepolisian Resor Ngawi siap

membantu mempercepat penanganan kekerdilan (stunting) pada balita atau anak melalui program

Pentul Melikan atau Penitipan Anak

Asuh Stunting Melalui Anggota Polisi

Turunkan Prevalensi.

Wakapolres Ngawi Kompol Haryanto mengatakan, percepatan penanganan stunting melalui program

Pentul Melikan dengan terjun langsung ke masyarakat. Hal tersebut sesuai petunjuk Kapolres Ngawi AKBP Dwiasi Wiyatputera.

“Guna mendukung dan menyukseskan program ini Polres Ngawi telah menyiapkan personil, tenaga medis, bantuan serta sarana dan prasarananya,” katanya saat kegiatan program Pentul Melikan di Dusun Be-

saran, Desa Karangasri, Selasa (31/1). Kompol Haryanto menuturkan, dalam pelaksanaan di lapangan Polres Ngawi bersama Dinas Kesehatan yakni Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saling berkoordinasi, berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik, sehingga mampu untuk mewujudkan tujuan utama yaitu pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Di samping itu, Polres Ngawi dan Dinas Kesehatan bersama-sama melakukan penanganan stunting on the spot, terhadap wilayah prevalensi tinggi kejadian stunting. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi penanganan stunting kepada masyarakat secara langsung. Untuk itu, langkah yang dilakukan dalam menjalankan program tersebut

dengan cara mengadakan penyediaan makanan bergizi, pembagian sembako, pemeriksaan ibu hamil, edukasi stunting dan penyediaan atau perbaikan sanitasi.

“Kami juga sepakat untuk bekerjasama melalui program ‘Pentul Melikan’ demi menyukseskan program pemerintah dalam peningkatkan gizi masyarakat guna mencegah stunting,” pungkasnya.

Dalam kunjungannya Wakapolres Ngawi Kompol Haryanto juga memberikan bantuan berupa paket sembako dan makanan bergizi, didampingi Kapolsek Ngawi AKP Suyadi, S.H., Bhabinkamtibmas Desa Karangasri Polsek Ngawi Aipda Hartoyo, Bidan Desa Dhiah Aryana, Amd.Keb dan Kader Posyandu Kenari Dusun Besaran. (aa/lis)

onal. Maka dari itu, pihaknya juga mempersiapkan produksi beras dari lahan pertanian dalam kota.

Diharapkan, hasil panen bisa langsung diambil oleh Perumda Aneka Usaha, sehingga tidak lari ke luar Kota. “Tekniknya seperti itu, untuk mengantisipasi stok beras dan mengendalikan harga,” ujar dia.

Dia juga mewanti-wanti hasil panen di musim ini. Sebab, curah hujan di bulan Februari hingga April diprediksikan lumayan tinggi. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi gagal panen. “Kalau sampai gagal panen karena curah hujan tinggi itu yang perlu diwaspadai. Khawatirnya belum waktunya panen kena banjir merata, nah itu yang berbahaya,” ungkap Ansar. (rap/adi/lis)

Setelah ditegur, Bupati meminta orang tersebut duduk di kursi barisan depan. “Itu yang pakai kacamata di belakang maju ke depan, duduk depan sini. Perlu diperhatikan, Bupati ngomong saja tidak diperhatikan apalagi kalau masyarakat yang ngomong,” tegur Ahmad Dawami.

Tak berselang lama, Kaji Mbing, sapaan akrab Ahmad Dawami melanjutkan memberikan sambutan dan materi pembekalan teknis mengenai tupoksi perangkat desa, tanggung jawab dan andil terhadap pembangunan. Mulai

dari cara bersikap sampai cara berfikir. Ditekankan kepada 349 perangkat desa yang terdiri dari 79 orang pengisian tahun 2019-2020 dan 270 orang pengisian tahun 2023 tersebut untuk sadar dan segera menyesuaikan diri dengan tupoksi masing-masing dalam memberikan pelayan yang prima kepada masyarakat.

“Tidak boleh merasa paling dibutuhkan, justru masyarakat yang akan membuat lebih mulia, lebih baik, dan derajat semakin diangkat. Itu terkait dengan servis komitmen,” tandasnya. (dry/lis)

2022, Realisasi Investasi di Kabupaten Madiun Capai Rp 1,8 T

Madiun, Memorandum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun mencatat, realisasi investasi dari para investor mencapai Rp 1,8 triliun pada 2022. Ini melebihi target yang dipatok senilai Rp 1 triliun.

“Realisasi investasi sebesar Rp 1,8 triliun terdiri atas Usaha Mikro Kecil (UMK) Rp 1.071.981.923.311 dan kategori Non UMK Rp 751.106.145.834,” kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto, Selasa (31/1).

Dikatakan, untuk target investasi tahun 2023 ini naik Rp 100 miliar dibandingkan tahun 2022 lalu sehingga menjadi Rp 1,1 triliun Sesuai yang tercantum dalam rencana strategis (renstra) tahun 2028-2023.

“Tahun 2023 ini walaupun masih dibayang-bayangi inflasi kita berharap ada sektor skala besar bisa masuk. Ada Ibukota Caruban untuk mendukung dan melirik untuk berinvestasi di Caruban,” ungkap Arik Krisdiananto.

Pihaknya memproyeksikan di 2023 ini akan ada investor sektor-sektor skala besar masuk wilayah Caruban sebagai ibu kota kabupaten, baik dari sektor perhotelan, mal maupun pabrik. Sedangkan wilayah yang dibidik adalah Kecamatan Pilangkenceng

dan Balerejo.

“Harapannya di Pilangkenceng dan Balerejo, tahun kemarin sektor perumahan banyak ada beberapa pengembang masuk bahkan dari luar kota, ada yang melanjutkan,” ujarnya. Arik menambahkan, untuk menggenjot realisasi investasi di Kabupaten Madiun pihaknya menempuh beberapa langkah diantaranya mengintensifkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pasalnya, hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum mampu melaporkan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

“Kita mendorong bidang penanaman modal untuk terjun ke lapangan melakukan pendamping pelaku usaha untuk melaporkan LKPM-nya,” pungkasnya. (dry/lis)

Wakapolres Ngawi Kompol Haryanto ketika bertemu dan berdialog langsung dengan masyarakat di sela kegiatan program Pentul Melikan di Dusun Besaran, Desa Karangasri.

Bupati Madiun Ahmad Dawami ketika memberikan sambutan dalam pembekalan teknis perangkat desa di Pendopo Muda Graha.

Ansar Rasidi

Dinas Perhubungan Raih

Penghargaan Akreditasi A

dari Kemenhub

Blitar, Memorandum

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Blitar mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Adapun penghargaan tersebut diperoleh terkait

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor memperoleh

Akreditasi A. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Blitar Toha Mashuri.

Adapun penghargaan bertajuk ‘Apresiasi Pemerintah

Kabupaten/Kota Program Strategis Nasional Pemberantasan

Korupsi’ ini diserahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan

Darat Hendro Sugiatno di Millennium Hotel Jakarta.

Plh Bupati Blitar Rahmat Santoso mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di berbagai sektor. Salah satunya dengan memberantas celah

pungli maupun korupsi melalui pemanfaatan teknologi.

“Terima kasih atas penghargaan dari Kementerian Perhubungan ini. Kita terus berupaya meningkatkan pelayanan masyarakat. Celah-celah pungli dan korupsi akan kita berantas dengan inovasi kebijakan, memanfaatkan teknologi, dan pembinaan mental pegawai,” tegas Rahmat, Senin (30/1).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menyampaikan, melalui program ini pihaknya melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui perbaikan pelayanan publik, khususnya pengujian kendaraan bermotor.

“Sehingga kabupaten atau kota yang meraih akreditasi tersebut dapat dinyatakan bahwa telah memenuhi standar pencegahan korupsi. Di mana yang menjadi fokus perhatian adalah telah menjalankan sistem pembayaran nontunai khususnya dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor,” papar Hendro. (nus/lis)

BLITAR RAYA

Kuota CJH Kabupaten Blitar Terpenuhi

Blitar, Memorandum Kuota calon jemaah haji

(CJH) akan diberangkatkan

oleh Kementerian Agama

(Kemenag) Kabupaten

Blitar pada 2023 ini sudah terpenuhi. Jumlah kuota

CJH itu juga termasuk yang belum sempat berangkat karena pandemi Covid-19.

Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kabupaten Blitar Hamim Thohari menyampaikan, pada 2023 ini Indonesia mendapatkan kuota penuh 100 persen dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

“Total jumlah yang kita berangkatkan pada tahun ini adalah 778 orang calon jemaah haji, jumlah itu terdiri dari calon jemaah tahun 2023 dan calon jemaah haji tahun 2020,” katanya, kemarin.

Ia menyebut, pada 2020 lalu sebanyak 431 orang calon jemaah haji gagal berangkat ke tanah suci dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 yang melanda hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

Sehingga, meski mendapatkan kuota penuh dari pemerintah kerajaan arab saudi, ia menjelaskan bahwa pihaknya masih memiliki PR untuk memberangkatkan calon jemaah haji pada tahun 2020 tersebut.

“Sementara untuk total calon jemaah haji yang di tahun 2023 ini adalah 337 orang, sehingga jika ditotal dengan data yang ditahun 2020 itu jumlahnya 778 orang,” tutur dia.

Hamim Thohari menambahkan, menyinggung soal pembatasan usia calon jemaah haji pada tahun 2023, ia menyebut ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya yang notabene masih berada di kondisi Pandemi.

Yakni, tidak ada pembatasan usia calon jemaah haji. Namun kendati demikian, pihaknya masih menunggu lebih lanjut bagaimana terkait dengan petunjuk tekhnis pemberangkatan dari Kemenag Pusat.

Kemudian saat disingung tentang antrian pemberangkatan calon jemaah haji, ia menjelaskan bahwa masyarakat yang hendak berangkat haji dan mulai mendaftar pada tahun ini akan mendapatkan jadwal pemberangkatan di tahun 2055 mendatang.

“Ada rentang waktu sekitar 32 tahun dari waktu masyarakat mendaftarkan diri, itupun ter- hitung jika Indonesia mendapa- tkan kuota penuh 100 persen,” pungkasnya. (nus/lis)

JEMBER-LUMAJANG

Putra Kalisat Mantan Paspampres Jabat Dandim 0824/Jember

Jember, Memorandum

Letkol Inf Rahmat Cahyo Dinarso, putra kelahiran Kalisat resmi menjabat Komandan Distrik Militer (Dandim) 0824/Jember menggantikan

Letkol Inf Batara C Pangaribuan yang pindah tugas sebagai Wakajasdam I Bukit Barisan.

Serah terima jabatan Dandim 0824/Jember digelar di Lapangan Makorem 083/Baladhika Jaya (Makorem 083/Bdj) bersamaan dengan serah terima jabatan Kepala Staf Korem 083/Bdj, Dandim 0820/Probolinggo yang dipimpin oleh Danrem 083/ Bdj Kolonel Inf MI Gogor AA, Selasa (31/1). Dalam sambutannya Danrem 083/Bdj Kolonel Inf MI Gogor AA menyampaikan, penyerahan tugas dan tradisi penerimaan ini hendaknya dipahami sebagai upaya untuk menumbuhkan semangat dan jiwa korsa, serta kebanggaan kepada Sat-

uan Korem 083/Bdj, di mana saudara pernah bertugas dan yang baru melaksanakan tugasnya. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kasrem 083/Bdj Letkol Inf Ahmad Juni Toa, Dandim 0824/Jember

Letkol Inf Batara C Pangaribuan serta

Letkol Arh Arif Budi Cahyono Atas dedikasi dan kerja kerasnya sebagai bagian dalam mendukung tugas Pokok Korem 083/Bdj selama ini.

“Selanjutnya selamat atas promosi jabatan masing-masing, tingkatkan kualitas dan kinerja saudara, sehingga mampu menciptakan pembaharuan dan inovasi melalui kreatifitas saudara dengan berbekal pengalaman tugas dilingkungan Korem 083/Bdj ini, untuk memberikan yang terbaik bagi tugas barunya, selalu sukses dalam jabatan barunya,” ujarnya. Kemudian diucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung

menjadi keluarga besar Korem 083/ Bdj kepada Mayor Czi Sultoni yang selanjutnya Pasiren Progjagar Korem 083/Bdj, Letkol Inf Rahmat Cahyo Dinarso yang selanjutnya menjabat sebagai Dandim 0824/Jember dan Letkol Arm Budiasto yang menjabat sebagai Dandim 0820 /Probolinggo.

Doa Bersama Forkopimda dan Legislator PKB

Sementara itu, Letkol Inf Batara C Pangaribuan menyampaikan terima kasih kepada Danrem 083/Bdj yang telah memimpin laporan korps serah terima jabatan dan atas bimbingan dan petunjuknya selama ini.

“Kesan mendalam selama menjabat sebagai Ko-

Warga Sumbermujur Banjiri Bumi Semeru Damai

Lumajang, Memorandum

Kawasan relokasi Bumi Semeru

Damai serentak menjadi lautan manusia.

Mereka dengan khidmat mengikuti Doa Bersama dan Tabligh Akbar yang dihadiri Gus Miftah dan KH

Marzuqi Mustamar di Bumi Semeru

Damai, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Senin (30/1).

Bupati Lumajang Thoriqul Haq hadir bersama Ketua TP PKK Musfarina Thoriq, Wakil Bupati Indah

Amperawati, Ketua DPRD Anang

Akhmad Syaifuddin, dan jajaran forkopimda turut hadir.

Dalam kesempatan itu, Cak Thoriq, sapaan akrab Bupati Lumajang mengaku bersyukur penanganan bencana erupsi Gunung Semeru dapat berjalan lancar dan cepat.

Mulai dari tanggap bencana hingga proses rehabilitasi warga pasca bencana termasuk pembangunan hunian relokasi.

Percepatan tersebut ternyata dilirik oleh sejumlah pejabat dan petinggi daerah, sehingga banyak

daerah yang menjadikan hunian relokasi sebagai tempat studi banding.

“Banyak bupati yang study banding penanganan bencana kesini, banyak yang tanya percepatan penanganan kok berjalan lancar, syukur Alhamdulillah percepatan ini,” ungkapnya. Sementata dalam tausiyahnya, KH Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab dikenal Gus Miftah

menerangkan tentang keberkahan di balik sebuah musibah. Diterangkan bahwa musibah akan membawa sebuah keberkahan lain yang mungkin segera dirasakan, juga sebagai ladang kebaikan bagi orang-orang yang terkena musibah. “Jika ada orang yang mengalami musibah, jadikanlah kehadiranmu membawakan sebuah harapan untuk memulai kehidupan,” ung-

kapnya. Tidak hanya itu, Gus Miftah juga mengajak seluruh warga yang hadir dalam kesempatan itu untuk berdoa bersama agar tetap dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa sekaligus mendapatkan keberkahan hidup setelah mendapatkan musibah berupa bencana. Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Anang Akhmad Syaifuddin juga hadir secara langsung mengatakan, dirinya merasa terpanggil di saat terpuruk dengan bencana, ternyata Yang Maha Kuasa memberikan terbaik sehingga warga terdampak bisa memiliki hunian yang luar biasa. Anang yang pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Lumajang berharap segala fasilitas yang ada bagi warga terdampak bisa dimanfaatkan secara maksimal. “Kalian semua sudah menjadi warga Desa Sumbermujur. Terus semangat untuk beraktifitas kembali untuk menyongsong masa depan yang lebih baik,” ujarnya. (ags/lis)

mandan Kodim 0824/Jember adalah keakraban, kebersamaan dan kekompakan Forkopimda, para Kepala Dinas, Instansi pemerintah maupun swasta, sangat luar biasa, untuk itu saya sangat berterima kasih sekali,

selama ini menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Jember,” katanya. Sedangkan Letkol Rahmat Cahyo Dinarso, Pamen Mabes TNI AD (Mantan Danden-1 Grup B Paspampres) menyampaikan, prosesi serah terima jabatan tadi dengan baik dan lancar, sehingga dirinya resmi menjabat sebagai Komandan Kodim 0824/Jember menggantikan Letkol Inf Batara C Pangaribuan.

“Belum banyak yang dapat saya ucapkan selain kulo nuwun atau permisi dan mohon dukungannya kepada semua pihak di Kabupaten Jember. Tentunya saya akan meneruskan program Dandim 0824/Jember sebelumnya dan lebih meningkatkan, dengan inovasi dan kreatifitas yang dapat dan mampu saya lakukan nantinya,” tandas Letkol Inf Rahmat Cahyo Dinarso. (edy/lis)

Doa bersama di Bumi Semeru Damai juga dihadiri Gus Miftah.

Serah terima jabatan Letkol Inf Rahmat Cahyo Dinarso resmi menjabat Dandim 0824/Jember.

Letkol Inf Rahmat Cahyo Dinarso mencium bendera.

Plh Bupati Blitar Rahmat Santoso (kanan) menerima penghargaan dari Kemenhub.

KEPALA BIRO: M YUNUS

Para calon jemaah haji mendapatkan pengarahan dari Kementerian Agama Kabupaten Blitar.

Para CJH berdoa bersama sebelum keberangkatan pada tahun lalu.

Santri Senior Dituntut

5 Tahun Penjara

Pasuruan, Memorandum

Sidang diversi lanjutan dengan terdakwa santri ponpes di Pandaan, Selasa (31/1) sore memasuki agenda tuntutan. Pembacaan tuntutan dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan

Negeri Kabupaten Pasuruan. MHM (16), terdakwa yang diduga membakar santri yuniornya dituntut JPU bersalah. Hal ini setelah dengan beberapa bukti pendukung, MHM dianggap secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum. Yakni melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia pada malam pergantian tahun lalu, Sabtu (31/12).

Jaksa penuntut umum (JPU) Yusuf Akbar dalam membacakan tuntutannya terhadap terdakwa MHM, menyatakan terdakwa merupakan pelaku tunggal. Ia pun dituntut dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama 5 tahun, dipotong masa tahanan. Oleh JPU, MHM juga dihukum dengan 3 bulan menjalani pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Yusuf Akbar juga mengatakan pasal yang dikenakan kepada terdakwa MHM adalah pasal 80 ayat 3 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Setelah menjalani masa pembinaan selama 3 bulan di balai pelatihan kerja Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, terdakwa, MHM akan menjalani tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Blitar. “Kita sudah bacakan tadi terkait pasal yang dikenakan kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” jelas Yusuf Akbar usai sidang di PN Bangil, Selasa (31/1).

Yusuf juga mengatakan bahwa dalam fakta persidangan alasan pemberatan kepada terdakwa terdapat tiga point. Yaitu, pertama sebagai seorang anak tidak mendukung program perlindungan anak. Kedua, perbuatan dilakukan secara sadis. Dan ketiga mengakibatkan anak (korban) meninggal dunia. Sedangkan yang meringankan terdakwa diantaranya, selama persidangan terdakwa berperilaku sopan, kooperatif, serta sudah meminta maaf kepada keluarga korban. Hal tersebut menjadi salah satu point yang meringankan bagi terdakwa.

Sidang diversi kemarin tertutup untuk umun. Sidang dipimpin oleh hakim ketua, Fitri Handayani Ginting. Untuk agenda sidang diversi pembacaan pledoi sendiri diagendakan pada Rabu (1/2). (kd/mh/day)

PASURUAN RAYA

Perbaiki Panel Listrik Bos Penggilingan Biji Plastik Tewas Tersetrum

Pasuruan, Memorandum Tempat usaha penggilingan biji plastik di Dusun Rodowo, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, geger. Setelah Mochamad Taufik Sukur (55), warga Perum Puri Indah, Blok S-04, Desa Soko, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, dilaporkan meninggal karena tersetrum aliran listrik saat memperbaiki panel pabrik. Korban merupakan pemilik usaha penggilingan biji plastik di Desa Beji.

Keterangan di lokasi kejadian, Mochamad Taufik Sukur saat itu bersama seorang pekerjanya, Abdul Hamid (36), memperbaiki panel listrik pabrik. Posisi panel berada pada tiang yang berdekatan dengan mesin penggiling plastik. Pada petugas, Abdul Hamid menyampaikan, jika aliran listrik yang menuju ke mesin tersebut mengalami kendala. Kemudian

korban mengajak dirinya segera memperbaikinya.

“Panel listrik yang diperbaiki oleh korban tersebut berada di dalam box khusus panel,” terang dia. Sementara dalam panel listrik, juga ada beberapa panel listrik lainnya selain yang menuju ke mesin penggilingan biji plastik. “Ada beberapa panel di dalam box itu. Dan salah satu yang diperbaiki adalah jurusan ke mesin,” ujar Abdul Hamid.

Jarak antara saksi Abdul Hamid dengan korban sendiri tidak begitu jauh. Saat korban memperbaiki panel aliran dari listrik utama, ternyata lupa tidak dimatikan. Saksi pun kaget, ketika korban teriak dan seketika badannya terbanting ke lantai. Saksi panik dan seketika itu menyelamatkan korban yang sudah tersengat listrik. Saat itu juga saksi lari untuk mematikan aliran listrik dari panel utama yang berada di luar. Ketika saksi mendekati korban yang terkapar di lantai, ia mendapati korban sudah meninggal dunia. Ia pun bergegas minta tolong ke warga. Beberapa saat kemudian petugas dari Polsek Beji Polres Pasuruan mendatangiTKP untuk mengidentifikasi korban. Petugas meminta keterangan saksi, serta mengamankan lokasi

kejadian. Setelah mengidentifikasi korban dan meminta keterangan saksi, korban dievakuasi ke RSUD Bangil untuk dilakukan visum et repertum Kapolsek Beji, Kompol Yokbeth Wally menjelaskan

kejadian tersebut merupakan kecelakaan kerja. Pihak korban kurang konsentrasi serta mengabaikan keselamatannya dengan tidak mematikan aliran listrik dari panel utamanya. “Korban mungkin lupa

tidak mematikan aliran listrik dari panel utama. Sehingga ketika korban memperbaiki panel yang di dalam box masih terdapat aliran listrik dan tak sengaja menyenggolnya,” jelas kapolsek. (kd/mh/day)

Rebut Pisau, Perempuan Ngemplakrejo Bikin Kabur Maling

Pasuruan, Memorandum

Nurul Alfiya (27), warga

Jl Hang Tuah XIII, Kelurahan Ngemplakrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, menunjukkan keberaniannya melawan maling yang memasuki kamar rumahnya. Bahkan Nurul Alfiya berhasil menghalau pelaku kejahatan saat masuk rumahnya di Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Senin (30/1) dini hari. Akibat kejadian itu korban mengalami luka pada telapak tangan. Penuturan korban, pada Minggu (29/1) malam sekira pukul 21.30, dirinya pulang

Kerja Sama dengan DPMPTSP Magetan

Mahasiswa Unmer

Madiun Bantu UMKM

Dapatkan Izin Gratis

Magetan, Memorandum

Mahasiswa Universitas Merdeka (Unmer) Madiun memfasilitasi puluhan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Jajar, Kecamatan Kartoharjo, mendapatkan izin usaha, Selasa (31/1).

Fasilitas ini mereka berikan di kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan, untuk menerbitkan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha didesa Jajar.

Kepala Desa (Kades) Jajar, Eko Suprayitno menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa Unmer Madiun, yang telah membantu warga mendapatkan perizinan usaha. “Kita semua harus berterima kasih kepada adik - adik mahasiswa dari Unmer Madiun. Karena telah membantu mendapatkan izin usaha,” kata Kades Jajar, Selasa (31/1).

Dijelaskan Eko, pelaku usaha didesanya masih awam dengan perizinan usaha. Bahkan banyak warga masih takut mengurus izin usaha. Karena ada pemahaman harus melapor ke Kantor Pemkab Magetan setiap tahun. “Warga kami yang memiliki usaha kecil itu takut mengurus izin.

Karena yang mereka pahami, setiap tahun harus lapor ke pemerintah dengan usahanya tersebut,” beber Kades yang telah menjabat dua periode tersebut.

Para pelaku usaha didominasi ibu-ibu tersebut mengaku bahagia telah dibantu mendapatkan izin usaha gratis dari

DPMPTSP Magetan bersama Mahasiswa Unmer Madiun. “

Terima kasih, warga sangat terbantu. Sekali lagi terima kasih kepada DPMPTSP Kabupaten Magetan dan mahasiswa Unmer Madiun,” ungkap Sulastri (45) warga Desa Jajar. Pemohon izin usaha tidak hanya dilakukan warga desa Jajar, sejumlah pelaku usaha dari luar desa juga ikut hadir ke kantor Balai Desa Jajar mengurus izin usaha. “Tadi ada pemohon dari Desa Kartoharjo juga, artinya pemohon tidak hanya warga setempat,” beber Zaenanda Gerkedua

Dewa, Koordinator Desa (Kordes) KKN Unmer Madiun Desa Jajar. Sebagai informasi, syarat bagi pemohon IUMK dan NIB hanya memiliki e- KTP, email dan Nomor Telephone aktif. Pemohon tidak ditarik biaya oleh DPMPTSP Magetan. (rik/day)

ke salah satu rumahnya di Kelurahan Sekargadung. Sekitar pukul 22.00, korban masuk ke dalam kamar utamanya untuk beristirahat. Disampaikan Nurul Alfiya, sekitar pukul 01.00, dirinya dikagetkan mendengar suara berisik dari dalam kamarnya. Kejadian itu, membangun dirinya, dan ia kaget mendapati sesosok laki-laki masuk kamarnya dengan membawa pisau. “Saya kaget. Kok bisa ada orang lain masuk ke dalam kamar. Saya tidak mengenalnya,” ungkap Nurul Alfiya. Saat itu, korban yang sempat terbangun diancam pelaku dengan pisau.

Bukannya keder, namun korban memilih melawan dan menunjukkan keberaniannya. Tidak menunggu lama, korban merebut belati

MAGETAN

yang dibawa oleh pelaku. Pelaku kemudian didorong untuk mempersempit geraknya oleh korban. Namun korban kalah tenaga. Pisau

yang dibawa pelaku sempat melukai telapak kanan korban.

Karena tergores pisau, membuat telapan tangan korban berdarah. Mengetahui korban melawan, membuat pelakupun panik. Apalagi ketika korban berteriak minta tolong. Di saat panik itu, korban kembali mengembail kesempatan mendorong kembali pelaku. Dengan berani korban sempat berteriak, apa yang dimau pelaku. Disampaikan Nurul Alfiya, bahwa pelaku mengatakan hanya minta uang Rp 100 ribu saja. Karena teriakan korban, warga bergerombol di de-

pan pintu rumah korban. Sayangnya pelaku berhasil kabur melarikan diri lewat jendela samping rumah. “Pelaku pun berhasil meloloskan diri. Karena melihat warga bergerombol di depan rumah korban,” urai dia. Mendapati rumahnya disatroni maling, membuat Nurul Alfiya melaporkan ke Mapolres Pasuruan Kota. Polisi juga melakukan penyelidikan lebih lanjut. “Kita sudah dapat laporan dari warga terkait kasus 363 dan 365 KUHP. Kita masih melakukan penyelidikan,” tutup Iptu Merdhania Pravita Shanty, Selasa (1/2). (kd/mh/day)

Tidak Efektif, Kejari Putus MoU dengan OPD

Magetan, Memorandum

Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan mengancam memutus Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan. Alasanya, sejumlah MoU yang terjalin tahun 2022 lalu dinilai tidak efektif atau vakum, karena tidak ada tindak lanjut kegiatan.

”Kalau tidak ada tindak lanjut, kita putuskan MoU nya,” kata Kepala

Kejaksaan Negeri (Kajari) Magetan

Atik Rusmiaty Ambarsari melalui

Kasi Datun Kejari Magetan Gabriel

Ubleuw.

Dibeberkan Gabriel, tahun lalu

(2022) ada 9 kerjasama dengan OPD.

Ironisnya hanya 6 MoU yang ditindak lanjuti dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) sedangkan 3 Mou tidak aktif. ”

Ada 9 MOU yang yang ditindaklanjuti

dengan SKK 6 Mou, 3 tidak ada SKK

artinya tidak efektif,” jelas Kasi Per-

data dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Magetan. Data di Kejari Magetan, sejumlah kerjasama dengan OPD dilingkup Magetan akan berakhir November mendatang. ” Berakhir November 2023,” pungkas Gabriel Ubleuw. Pantauan Memorandum, sejumlah OPD dilingkup Pemkab Magetan menjalin MoU dengan Kejari Magetan Tahun 2022 lalu. Selain Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD, juga ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik PemKab Magetan. (rik/day)

Kepuasan Masyarakat Bupati Pasang Aplikasi SuKMa-e di Kantor Layanan Publik

Magetan, Memorandum Bupati Magetan Suprawoto memasang aplikasi elektronik, Survey Kepuasan Masyarakat-elektronik (SuKMa-e) di sejumlah instansi layanan masyarakat lingkup Pemerintah kabupaten (Pemkab) Magetan. Aplikasi ini akan memberi ruang masyarakat terkait kepuasan layanan instansi pemerintah

kepada masyarakat secara transparan. “Ini khan survei elektronik, dulu khan biasanya kita pakai lembaga survei terus kita edarkan, lalu kita pakai e-skm kemudian propinsi pakai suKMa-e. Nanti kabupaten tidak berjalan sendiri-sendiri, setiap instansi layanan pemerintah ada barcodenya,” kata Suprawoto, Selasa (31/1).

Pantau

Bupati Suprawoto menyebutkan, bahwa masyarakat akan dapat melihat tingkat kepuasan publik pada instansi dilingkungan Pemkab Magetan. “Kita akan bisa melihat secara realtime mana saja hari ini yang lemah kepuasan layananya. Kita lihat apa di puskesmas, sekolah apa di kecamatan itu akan langsung bisa terlihat,”

beber Suprawoto. Bupati yang akrab disapa Kang Woto ini menyebutkan, hasil survei sebelumnya masih tertutup untuk publik. Namun melalui SukMa-e data tersebut akan dapat diakses siapapun. “Penerapan e-SKM sudah namun masih tertutup belum open, nanti masyarakat bisa lihat, semua layanan publik akan diterap-

kan seperti mal pelayanan publik, puskemas, kecamatan, kelurahan,” tegasnya.

Kepala Biro Organisasi

Sekretariat Daerah (Setda)

Provinsi Jawa Timur, Ramliyanto yang hadir langsung dalam penandatanganan komitmen replikasi dan pe-

nerapan inovasi di Kabupaten Magetan menuturkan, jika separuh kota/kabupaten di Jatim sudah menerapkan SuKMa-e. “Sudah ada separuh kabupaten dan kota di Jawa Timur sudah mereplikasi SuKMa-e Jatim, “ tuturnya. (rik/day)

Suasana kampung di Kelurahan Sekargadung.

Jasad korban di lokasi kejadian.

Jemmy Sandra

Kantor Kejari Magetan.

Dugaan Percobaan Penculikan Siswa SD

Kadisdik Kabupaten Malang Imbau

Kasek Tingkatkan Pengamanan

Malang, Memorandum Terkait terjadinya dugaan percobaan penculikan yang dialami siswa SDN Baturetno 2, Desa Baturetno, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang Suwadji menginstruksikan untuk dilakukan pengetatan pengamanan pada lembaga pendidikan.

“Kami mengimbau melalui Korwil untuk dilanjutkan pada para kepala sekolah untuk meningkatkan pengawasan pada siswanya,” terang Suwadji, Senin (30/1).

Suwadji mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima pada Senin (30/1) sekitar pukul 10.00, terjadi upaya penculikan yang dialami siswa kelas 1 SDN Baturetno 2. Namun, anak yang menjadi target tidak tertarik meski diiming-imingi diberi uang. “informasinya penculik itu mengiming-imingi uang sebesar Rp 50 ribu,” katanya.

Perusakan Kantor Arema FC

Polisi Tetapkan 7 Tersangka

Hal itu disampaikan Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto saat ungkap kasus di Mapolresta Malang Kota, Rabu (31/1).

“Dalam peristiwa di kantor Arema FC, kami menetapkan 7 orang tersangka. Pasalnya berbeda. Pasal 170

ayat 2 untuk tersangka AR (24) Mg (24) NM (21) MA (29) dan MF (37). Semua warga asal Dampit, Kabupaten Malang,” terangnya, Selasa (31/1).

Sedangkan dua orang tersangka lainnya, lanjut Budi Hermanto, dikenakan pasal 160 KUHP dan atau Pasal 14

UU RI No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 15 UU RI No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Keduanya, CA (22) asal Pakis Kabupaten Malang dan FH (34) asal Pujon, Kabupaten Malang Selain mengamankan para tersangka, sejumlah barang bukti yang diamankan, mulai 1 kain seperti bendara hitam ukuran 65 X 45 Cm, dengan tongkat besi warna biru, 1 buah bendera gambar plus yang identik dengan kelompok Anarko.

“Barang bukti lain, tongkat kayu,

13 bom smoke. Bentuknya, seperti yang rekan-rekan dapat lihat (barang bukti di atas meja konferensi pers)” lanjut Budi Hermanto. Dalam konferensi pers, Budi Hermanto menekankan bahwa penetapan tujuh orang tersangka kasus pengrusakan dan pengeroyokan di Kantor Arema FC, tidak ada kaitannya dengan insiden Kanjuruhan.

“Ini murni kasus pidana terhadap pengerusakan kantor Arema dan tidak ada kaitannya dengan insiden Kanjuruan,” pungkasnya. (edr/lis)

Launching SPPT PBB 2023

Mengantisipasi hal ini, Suwadji mengimbau tidak hanya lembaga yang meningkatkan kewaspadaan, namun para wali murid untuk menjaga anaknya. Waktu paling rawan saat pulang sekolah, sehingga sebaiknya orang tidak membiarkan anaknya berangkat atau pulang sendiri. Setidaknya, orang tua dapat melakukan antar jemput anaknya atau saat berangkat dan pulang sekolah bergerombol sehingga dapat mencegah terjadinya penculikan. “Juga ketika anaknya berada di rumah agar selalu diawasi, jika rumahnya ada pagar lebih baik digembok,” ujar Suwadji.

Kapolsek Dampit AKP Agung Hartawan membenarkan adanya upaya penculikan terhadap siswa kelas 1 SDN Baturetno 2, Kecamatan Dampit, yang dilakukan seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor, namun upaya tersebut gagal karena

anaknya lari ketakutan.

“Target sempat diikuti sampai 50 meter dari sekolahan, dia ditawari untuk mau diantar pulang dengan diberi uang Rp 50 ribu,” terang Agung Hartawan. Setelah mendapatkan laporan dari Kordinator Wilayah (Korwil) Dampit, jajaran Polsek Dampit langsung mendatang sekolah dan rumah siswa tersebut.

Dengan adanya kejadian ini dihimbau pada seluruh masyarakat agar selalu mengawasi anaknya dan melakukan antar jemput untuk keamanan anak.

“Kami langsung melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi pada seluruh masyarakat untuk mneingkatkan keamanan,” kata Agung Hartawan.

Diketahui, upaya penculikan yang dialami siswa kelas 1 SDN Baturetno 2 ini terjadi saat pulang sekolah sekitar pukul 10.00 WIB. Korban ditawari akan diantar pulang dan juga diberi uang Rp 50 ribu, namun siswa ini lari dan berteriak-teriak. (kid/ari/lis)

Wali Kota Malang Ajak Masyarakat Sadar Pajak

Malang, Memorandum

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji resmi meluncurkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 2023 di Halaman Balai Kota Malang, Senin (30/1).

Dengan adanya peluncuran ini diharapkan SPPT PBB dapat segera terdistribusi kepada wajib pajak. Harapannya, Pemkot Malang dapat mengoptimalkan pencapaian pajak secara sitematis, terpadu dan berkesinambungan untuk menopang pencapaian seluruh program pembangunan di Kota Malang.

Wali Kota Sutiaji mengimbau wajib pajak untuk segera membayarkan kewajibannya, karena pajak yang dibayarkan wajib pajak merupakan bentuk kepercayaan dan amanat dari masyarakat yang akan dikelola pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Malang.

“Kami sampaikan kepada masyarakat Kota Malang segera melakukan pembayaran PBB karena dengan panjenengan bayar, secara otomatis ini juga ibadah. Karena uangnya itu nanti untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, membantu orang yang tidak mampu, dan seterusnya, serta untuk pembangunan Kota Malang,” katanya.

Bersamaan, Wali Kota Sutiaji juga menandatangi perjanjian kerjasama dengan kepala BPKP Provinsi Jawa Timur terkait Pendampingan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Diketahui,

pada 2022, PAD Kota Malang berhasil meningkat menjadi Rp1,70 triliun.

“Kami menggandeng dengan BPKP Jawa Timur untuk optimalisasi pendapatan. Kalau masyarakat sadar, lebih dari itu, potensi pendapatan Kota Malang bisa lebih meningkat. Asal satu tidak ada kebocoran dan kedua kesadaran masyarakat semakin tinggi. Jadi peningkatan pendapatan itu adalah nanti goalnya untuk kesejahteraan masyarakat dan itu tidak memberatkan masyarakat,” urainya.

Menyukseskan pendapatan dari pajak, Wali Kota mengajak para ASN Pemkot Malang menjadi contoh menjadi wajib pajak yang patuh.

“Untuk para ASN, sekarang sudah waktunya panjenengan menjadi contoh untuk patuh membayar pajak, dan upayakan memakai pembayaran digital. Karena ini akan memudahkan tracing, dan mengantisipasi kebocoran pendapatan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota

Malang Dr Handi Priyanto AP MSi menyebut bahwa pada 2022 lalu, total SPPT PBB yang terdistribusikan mencapai 98 persen.

Mendukung pelayanan prima, Handi menyebutkan pemerintah telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya melalui aplikasi E-SPPT PBB.

“Apabila wajib pajak belum memperoleh SPPT PBB. Bisa membuka sendiri dan mencetak sendiri dimanapun,” terangnya. Dalam aplikasi ini cukup memasukkan nomor wajib pajak pada situs pajak.malangkota.go.id/sppt.

SPPT PBB yang akan didistribusikan tahun ini atau yang baru juga telah dilengkapi dengan aplikasi QRIS. Bapenda Kota Malang, kata Handi, juga telah bekerja sama dengan toko moderen, e-commerce, dan

platform pembayaran online. “Seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, Gopay, Tokopedia, dan OVO serta melalui agen Laku Pandai Bank Jatim. Ini semua dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB,” terangnya. Pada kegiatan ini Wali Kota

Sutiaji bersama Ketua TP PKK Widayati Sutiaji dan Wawali Sofyan Edi Jarwoko bersama Ketua I TP PKK Ely Sofyan Edi melakukan pembayaran SPPT PBB pada mobil layanan yang tersedia saat kegiatan berlangsung. Hadir dalam kegiatan ini, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, Wakil Walikota

Malang Ir H Sofyan Edi Jarwoko, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso, Ketua TP PKK Kota Malang, Widayati Sutiaji, Ketua I TP PKK Kota Malang, Elly Sofyan Edi, Ketua Dharma Wanita Kota Malang Yuni Erik, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur Abul Chair. (*/adv/ari/lis)

KEPALA BIRO: M Ariful Huda. WARTAWAN: Edi Riawan, Mistiani, Ahmad Tauhid. PEMASARAN: Arif Suherman. TELP: 081334176539.

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji didampingi Kepala Bapenda Kota Malang Dr Handi Priyanto AP MSi dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim Abul Chair melakukan penandatanganan dokumen saat launching SPPT PBB 2023.

Wali Kota Malang Drs H Sutiaji bersama istri menunjukkan bukti pembayaran pajak.

Wawali Kota Malang Ir H Sofyan Edi Jarwoko bersama istri melakukan pembayaran pajak.

Dr Suwadji

Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto menyampaikan hasil ungkap kasus.

Malang, Memorandum

Polresta Malang Kota menetapkan tujuh orang tersangka dalam dugaan pengeroyokan dan pengrusakan di Kantor Arema FC Jalan Mayjen Panjaitan Kecamatan Klojen, Kota Malang, Ahad (29/1) kemarin.