Koran Memorandum Edisi 18 Oktober 2022

DAN ANGGOTA

TUNGGU HUKUMAN

Cek Perusahaan

Pinjol,

Mulai dari bersih-bersih narkoba, perjudian, dan masalah internal di kepolisian yang bisa memperburuk citra Polri. Salah satunya kasus tewasnya terduga pelaku yang gantung diri di ruang Bhayangkari Mapolsek Tam-

Kekerasan

Baru-baru ini, Andien menceritakan pengalamannya mendapat kekerasan dari mantan kekasihnya. Hal tersebut diungkap Andien melalui akun Twitter pribadinya.

pernah ngalamin abusive

tionship (nggak

Pembelaan (pledoi) tim kuasa hukum Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi dalam menanggapi tuntutan jaksa tidak main-main. Sebanyak 438 halaman yang diberi judul Ketika Pelakor Menjadi Pelapor itu dibacakan hampir empat jam oleh tim yang diketuai I Gede Pasek Suardika, Senin (17/10).

Namun, pledoi yang meminta kepada jaksa penuntut umum (JPU) bahwa apa yang dituntutkan itu

tidak terbukti dan dinyatakan bersalah ditanggapi salah satu tim jaksa gabungan Ahmad Jaya. Menurut Ahmad Jaya, dalam pledoi tersebut tidak ada bukti baru yang diajukan.

“Tidak ada bukti baru,” jawab Ahmad Jaya yang juga Kasi Pidum Kejari Jombang ini.

Tambah Ahmad Jaya, terkait pledoi tersebut pihaknya akan menanggapi minggu depan. “Kami hargai. Untuk tanggapan replik minggu depan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Kuasa Hukum Mas Bechi, Gede Pasek Suardika mengatakan, bahwa dalam pledoi 438 halaman pihaknya mengurai semua fakta persidangan. “Termasuk awal mula kasus ini masuk di persidangan. Sprindik yang ada tiga, P19 sampai 6 kali,” jelasnya usai sidang.

Gede Pasek Suardika menambahkan, bahwa dari fakta itu, kesimpulannya ini, ada chat, surat, semua kami

Penyidikan Kebakaran Pabrik Pengolahan Kayu di Gresik Jalan di Tempat

Kuasa Hukum: Diduga Ada Kejanggalan

Surabaya, Memorandum

Guna menambah penghasilan, penjual daging di Pasar Prabowo Sidotopo berinisial MB (26), nyambi mengedarkan sabu. Perbuatan pria asal Wonosari, Semampir, itu terbongkar setelah anggota Satreskoba Polrestabes Surabaya menyergapnya saat berjualan sabu di pasar.

Terbukti, ketika digeledah di tas kecil yang

Melayani Suami Hanya

Farida (bukan nama sebenarnya) bangga ketika dipinang pria keturunan. Suaminya, sebut saja Bambang, dari keluarga pedagang. Ia dikenal ulet, pendiam, dan gila kerja.

Surabaya, Memorandum

Bandit mengacak-acak wilayah hukum Polsek Dukuh Pakis, tepatnya di bengkel tempat pembuatan rangka mesin giling kelapa di Jalan Dukuh Kupang Barat Gang Musala.  Di aksinya itu, terduga pelaku

Hal itu sontak membuat Anandyo Susetyo, kuasa hukum Sumintro Budianto, selaku korban meradang.

Ia merasa, ada hal yang diduga mengarah ke kejanggalan

baksari beberapa waktu lalu yang saat

terhadap Polri yang

menurun,

Surabaya, Memorandum Kebakaran yang menimpa perusahaan PT Aneka Loka Nusa Utama serta PT Dadi Jaya Produksi di Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Gulomantung, Gresik, masih menyisakan tanda tanya. Sejak insiden Mei 2022, pihak kepolisian masih belum memberi kepastian kepada pelapor.

ke halaman

Surabaya, Memorandum

Terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi digiring petugas di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

halaman

Kombespol Dirmanto Kompol Mardjoko

Berkas sudah selesai dan dikirim ke polda, kini tinggal tunggu sarkum,”

Kompol Mardjoko Kasi Propam Polrestabes Surabaya

Yamaha

Dukuh Kupang Barat Diacak-Acak Maling

Kuasa Hukum Mas Bechi Bacakan

Halaman Pledoi

Pantang Menyerah, Ahli Waris Tanah Gebang Datangi Mapolresta Sidoarjo

Sidoarjo, Memorandum

Sengketa tanah di Gebang, Sidoarjo kota, terus menggelinding. Ahli waris yang merasa memiliki tanah itu, Senin (17/10), mendatangi Mapolresta Sidoarjo di Jalan Cemengkalang.

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kelanjutan aduannya ke polisi terkait tanah yang menurut mereka hak diserobot orang dengan dugaan berbekal dokumen palsu.

Tak lama setelah mendatangi mapolresta, ahli waris tanah Gebang itu juga memberi pernyataan pers melalui kuasa hukumnya, H Abdul Malik SH MH.

Kuasa hukum pelapor lantas membeberkan kronologi panjang lebar seputar kasus yang kini sedang

April 2017 di Polda Jatim dengan terlapor Rido Lelono Cs. Pelaporan ini sudah berlanjut di Kejaksaan Jatim dan sekarang ditangani Kejari Sidoarjo lagi proses sidang.

“Karena ada rumor terdakwa akan bebas, makanya kami membuat surat ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Jangan sampai perkara ini menjadi rusak gara-gara rumor. Kami mengambil langkah-langkah dengan mengadu kemana-mana,” ujar Ketua DPD KAI Jawa Timur ini.

Pelaporan polisi kedua,

“Klien kami mempertanyakan kelanjutan pengaduannya itu bagaimana,” jelas Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur ini.

Pengaduan ini, menurut Abdul Malik, mestinya harus naik ke penyidikan.

“Siapa-siapa yang bermain di balik sengketa tanah ini? Tugas aparat penegak hukum untuk mencari siapa mafia tanah yang bermain dalam sengketa tanah ini. Negara lagi memerangi mafia tanah dan sekarangnya Sidoarjo memberantas mafia tanah. Ketegasan aparat penegak hukum dipertaruhkan dalam sengketa tanah di Gebang ini,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan harian ini edisi kemarin,

awas mafia tanah disinyalir sedang beroperasi di Sidoarjo. Peringatan ini disampaikan praktisi hukum Jawa Timur, H Abdul Malik SH MH.

Malik bahkan tidak sekali dua kali memberi pernyataan seperti itu. Tetapi berkali-kali setelah ia berhadapan langsung dengan perkara yang diduga dimainkan (didalangi) mafia tanah.

Karena itulah, Abdul Malik mengingatkan aparat pemerintah dan penegak hukum di Sidoarjo agar  mewaspadai mafia tanah.

“Negara saat ini lagi memerangi mafia tanah. Jangan sampai Sidoarjo kecolongan dengan membantu mafia tanah,” ingat Abdul Malik.

Peringatan soal mafia tanah ini juga ditujukan Abdul Malik kepada Bupati Sidoarjo, BPN Sidoarjo, aparat kepolisian di Sidoarjo, kejaksaaan dan pengadilan di Sidoarjo.

“Hati-hati. Jangan sampai kita dimanfaatkan mafia tanah yang ujung-ujungnya bakal berimplikasi hukum,” jelas Abdul Malik.

Sebagai praktisi hukum, ketika kliennya dihadapkan dengan mafia tanah, ia akan berjuang sekuat tenaga untuk kliennya. Ia juga melapor kemana-mana seperti presiden, KPK, Kepala BPN pusat dan lain sebagainya agar mafia tanah yang gentayangan di Sidoarjo bisa diberantas.

“Kasihan warga Sidoarjo kalau mafia tanah dibiarkan

Pemdes Pilang Sosialisasi Penjaringan Perangkat Desa

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa baru, Pemerintah Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, melakukan sosialisasi di pendopo desa setempat.

Kegiatan yang digelar pada Jumat (14/10) malam itu, dihadiri BPD, LMPD, babinsa, bhabinkamtibmas, RT, RW, seluruh panitia, dan tokoh masyarakat desa setempat.  Kepala Desa Pilang H Alfadi dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi ini digelar untuk memberikan arahan berbagai peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, serta proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Kami pemerintah desa berharap dengan sosialisasi, maka semua pihak akan memahami dan tidak ada sa-

ling kecurigaan dalam proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa,” ujar Alfadi.

hal yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan segala kegiatan pemerintahan desa. Jika salah satu jabatan kosong tentunya akan menyebabkan ketimpangan sehingga akan mengganggu jalannya pemerintahan karena tidak maksimal dalam pelayanan.

Untuk menanggulangi hal tersebut maka pemerintah desa bersama panitia mengadakan sosialisasi sebelum diadakan penjaringan. Pelaksanaannya sesuai yang ditetapkan mulai pendaftaran tanggal 16 sampai 29 Oktober 2022, minimal usia 20 tahun sampai maksimal 42 tahun.

merajalela dan memakan korban terus. Karena itulah kita sering minta perlindungan ke Jakarta,” cerita Abdul Malik.

Abdul Malik menyontohkan perkara tanah di Gebang, Sidoarjo kota. Diduga berbekal dokumen palsu, seseorang bisa memenangkan perkara tanah warisan di desa itu. Padahal dia bukan ahli waris dan tidak paham batas-batas tanah yang dimenangkannya. Dan, ketika eksekusi dilakukan PN Sidoarjo

di sana, hal lucu terlihat.

Pemenang perkara ini yang notabene bukan ahli waris tidak bisa menunjukkan batas tanah yang dimenangkannya. Anehnya, dia justru dimenangkan oleh pengadilan dalam sengketa tanah ini.

“Ini hanya salah satu contoh saja. Aparat di Sidoarjo harus mewaspadai mafia tanah. Kasihan warga kalau mafia tanah dibiarkan merajalela,” pungkas Abdul Malik. (kri/jok/mik)

Arif Masjidin, Sekretaris Desa Pilang mengatakan, keberadaan staf atau perangkat desa di kantor desa merupakan

“Kami selaku pemerintah desa Pilang berharap kepada seluruh panitia dalam pelaksanaan penjaringan perangkat desa harus jujur sesuai dengan peraturan yang ada,” ujarnya. (zam/jok/mik)

Sidoarjo, Memorandum

Kegiatan sosialisasi penjaringan perangkat di Pendopo Desa Pilang.

Ahli waris tanah Gebang, Sidoarjo kota mendatangi Mapolresta Sidoarjo untuk menanyakan perkembangan

Ahli

tanah Gebang menunjukkan bukti laporan yang belum ditindaklanjuti.

Pengacara

Abdul Malik

Bangunan Roboh Digaruk Ekskavator

Proyek Saluran Air Banjarsugihan Rugikan Warga

Surabaya, Memorandum

Proyek saluran air di Jalan Banjarsugihan, Tandes membuat bangunan warga roboh. Sebelum roboh, bangunan milik Kardi itu sempat retak-retak. Tadi malam, Senin (17/10) bangunan dengan luas sekitar 2 meter x 3 meter itu akhirnya roboh terkena ekskavator.

Robohnya bangunan yang hendak disewakan itu menurut Ketua RW 4 Hadi Suwandi disebabkan

cerobohnya operator ekskavator. “Tiba-tiba bangunan kena bego (ekskavator) jadi langsung roboh,”

ungkap Hadi Suwandi. Setelah roboh, warga menurut Hadi Suwandi sempat menanyakan ganti rugi. “Kata penanggung jawab proyek nantinya akan diganti rugi. Tapi kan hanya sebatas omongan

“

saja tidak ada hitam di atas putih. Jadi istilahnya warga ragu,” urainya. Sebelumnya, warga RW 4 Banjarsugihan mengeluhkan proyek saluran air di Jalan Banjarsugihan II - Jalan Raya Tengger, Kelurahan

Pengawasan lemah. Contoh nyata teledornya operator ekskavator yang membuat bangunan warga roboh.

Dr Muhammad Jacky SSos MSi Pakar Sosiologi Perkotaan

Komisi A Desak Penyelesaian Masalah Fasum secara Musyawarah

Surabaya, Memorandum

Komisi A DPRD Kota Surabaya meminta masyarakat yang mempunyai permasalahan dengan fasilitas umum (fasum), fasilitas sosial (fasos), maupun Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), agar bisa menyelesaikannya dengan jalan musyawarah. Mengingat jika masalah-masalah tersebut sampai berujung ke ranah hukum, tak menutup kemungkinan sejumlah pihak yang akan dirugikan.

Seperti yang saat ini tengah dibahas dalam dengar pendapat di komisi yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan tersebut, yakni soal fasum, fasos, dan IPL di wilayah Darmo Hill dan menemui jalan buntu. Ketua Komisi A Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, seharusnya persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan damai antar dua belah pihak.

“Hingga kini kami menyayangkan tindakan pihak pengembang yang melaporkan warga karena dugaan penggelapan uang IPL,” ungkap Pertiwi Ayu Krishna saat hearing di ruang Komisi A DPRD Surabaya. Menurut Ayu, seharusnya warga punya wewenang pengelolaan IPL. Mengingat di permukiman tersebut sudah terbentuk RT/RW.

Dalam hearing tersebut terungkap, jika warga membeli tanah kaveling bukan membeli rumah. Sehingga pihak developer tidak punya wewenang mengelola fasum dan fasos termasuk IPL. “Semoga pihak pengembang juga menyadari akan hal itu. Pihak pengembang itu salah paham. Dalam artian memaknai bah-

wa pengelolaan iuran RT itu harusnya melalui mereka,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i meminta pihak Polrestabes Surabaya untuk mengedepankan restorative justice Sebab, masih banyak kasus yang lebih penting, untuk menggunakan pro justisia. “Karena warga ingin mengelola IPL-nya sendiri, mereka sudah 20 tahun disana. Jadi, sudah selayaknya menjadi milik warga. Justru kita minta pihak ke developer, untuk IPL yang di-collect selama 20 tahun, untuk diaudit,” tegasnya.

Lanjut politisi Partai NasDem ini, developer Darmo Hill diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang tertera di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang perumahan. Di dalam UU tersebut menyebutkan, bahwa developer perumahan dilarang menjual tanah kaveling. “Di dalam UU tersebut, menyebutkan pihak developer bisa dihukum sanksi pidana 2 tahun,” tegasnya.

Sementara Farhan staf DPRKPP Surabaya mengatakan pihak developer pada tahun 2000 telah menyerahkan fasum seluas 1.600 meter persegi. Sedangkan di tahun 2002 menyerahkan 95 titik PJU. “Sedangkan sisanya terkendala karena sertifikat induk hilang. Persoalan ini masih dalam proses untuk didata ulang. Dalam rapat terakhir tanggal 23 September 2022 kita minta ke pengembang supaya segera memasukkan berkas,” jelasnya. Sedangkan pihak developer

Darmo Hill bersikukuh tetap melanjutkan proses hukum terkait tuduhan penggelapan IPL oleh pihak RT. “Kami masih berproses di pengadilan, masih berproses hukum. Kami siap bermusyawarah dengan pihak manapun, tapi tidak dengan mencabut gugatan. Kita ini developer bukan pihak penjual tanah kaveling,” ujar Dedi Prasetyo legal corporate PT Dharma Bhakti Adijaya sebagai developer Darmo Hill.

Ketua RT 04/RW 05 Darmo Hill, Toni Sutikno mengatakan, pihaknya merasa terbantu dengan digelarnya RDP oleh Komisi A. “Sebelumnya kita merasa sendirian, atau berjuang sendirian selama ini. Kita dibantu oleh Komisi A untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Darmo Hill,” jelasnya.

Lebih lanjut Toni mengatakan baru mengetahui dalam RDP di Komisi A, kalau pihak developer tidak boleh menjual tanah kaveling. Tapi kenyataannya pihak developer menjual tanah kaveling. “Kita ini beli tanah kaveling dan kita bangun rumah sendiri. 100 persen warga disini seperti itu. Padahal UU menyebutkan kalau developer jual kaveling itu gak boleh, kenyataannya Darmo Hill ini malah jual kaveling, bukan jual rumah,” terangnya.

Warga berharap supaya pihak developer segera mencabut laporan ke pihak kepolisian. “Jadi mudah-mudahan warga Darmo Hill berharap banyak dari rapat hearing yang digelar Komisi A, bisa menyelesaikan masalah,” ungkapnya. (*/yok/ono)

Banjarsugihan, Kecamatan Tandes, yang digarap asal-asalan.

Proyek pengerjaan box culvert yang sudah berlangsung sekitar dua bulan itu tak kunjung rampung. Selain itu, juga menyebabkan rumah

milik warga retak hingga ambles dan akhirnya tadi malam membuat bangunan roboh.

“Proyek ini kan diharapkan

Bersambung ke halaman 4

Pengawasan Lemah di Pinggiran

UPAYA Pemkot Surabaya membangun kota masih dinilai setengah hati. Karena pola pembangunan selalu dimulai dari tengah kota. Sementara wilayah pinggiran, terkesan diabaikan. Sehingga rakyat hanya ditunjukkan wajah kota, namun lupa dengan deretan

pinggiran sebagai wajah asli Kota Surabaya. Pakar Sosiologi Perkotaan, Dr Muhammad Jacky SSos MSi. menyampaikan, dari dulu hingga saat ini, pembangunan di Surabaya

PLN Siap Pimpin Transisi Energi Indonesia

Nusa Dua, Memorandum

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir membuka State Owned Enterprise (SOE) International Conference 2022 di Nusa Dua Bali, Senin (17/10).

SOE International Conference atau Konferensi BUMN Negara G20 ini, merupakan rangkaian kegiatan untuk menyambut KTT G20. Gelaran ini menjadi salah satu sarana pemerintah mengabarkan kepada komunitas internasional tentang dampak transformasi BUMN bagi masyarakat Indonesia, termasuk transisi energi.

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi langkah BUMN selama ini yang menjadi garda depan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga pemulihan saat pandemi Covid-19 melanda.

“BUMN juga berperan besar dalam penanganan pandemi. Keberhasilan BUMN ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) kami bisa kembali seperti sebelum Covid-19,” ujar Luhut.

Untuk itu, Ia yakin bahwa meski berada dalam ancaman resesi global, Indonesia mampu mempertahankan posisinya dengan kekuatan bersama.

“Transformasi membuat lebih efisien. Jumlah BUMN berkurang dari 108 jadi 92 BUMN dan ditargetkan bisa turun dari itu. Transformasi membuat BUMN lebih tangguh. Membuat BUMN lebih banyak kontribusinya pada perekonomian kita. Ini bisa mendorong perekonomian lebih baik. Naik 115 persen dari target pemerintah,” ujar Luhut.

Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers menjelaskan bahwa BUMN siap menjalankan transisi energi demi mencapai Net Zero Emission (NZE).

“Kita harus mendorong renewable energy, masing-masing perusahaan BUMN tidak jalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan untuk memastikan NZE tahun 2060 terjadi. Catatannya, transisi

Untuk

dengan EBT.

Pada peta jalan PLN, percepatan retirement PLTU sebesar 3,5 GW dapat dilakukan sebelum 2040, untuk PLTU dengan teknologi subcritical. Percepatan retirement tersebut dapat dilakukan ketika kapasitas EBT pengganti sudah operasional, aspek just transition terpenuhi, tidak menyebabkan peningkatan beban keuangan yang memberatkan pemerintah, dan

bantuan

Selain

akan

mengoperasikan

sebesar

eksisting, PLN juga tidak akan melakukan pembangunan PLTU, kecuali penyelesaian pembangunan yang saat ini sudah dalam tahap konstruksi,” papar Darmawan.

Untuk bisa mempensiunkan PLTU, PLN tentu butuh dana yang tidak sedikit. Pemerintah telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) sebagai salah satu strategi pembiayaan

Pelaksanaan program co-firing di PLTU milik PLN yang dimulai dari tahun 2020 telah berhasil dilakukan pada 32 lokasi PLTU. Melalui substitusi sebagian batu bara dengan biomassa sehingga berdampak terhadap peningkatan bauran EBT dan penurunan emisi karbon.

“Ini adalah ekosistem energi berbasis kerakyatan karena pasokan biomassa akan dipenuhi dari kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Tak hanya menekan emisi lewat pengurangan batu bara di pembangkit, PLN juga melakukan program dedieselisasi 5.200 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) eksisting di seluruh Indonesia. PLN menggantinya dengan pembangkit EBT yang berbasis pada potensi alam setempat. “Ini adalah perubahan besar karena mengubah energi berbasis impor menjadi energi berbasis domestik yang lebih murah,” katanya. Sebagai gantinya, PLN juga mengembangkan pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 20,9 GW pada 2030.

“Kami menjadi garda depan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi karbon dan transisi energi. Kami percaya upaya ini butuh kolaborasi dan kerja sama semua pihak. Kami, PLN membuka peluang kerja sama untuk bisa menyukseskan agenda ini,” pungkas Darmawan. (adv/ day/ono)

untuk mempensiunkan PLTU ini. Darmawan menjelaskan meski mempensiunkan PLTU dilakukan secara bertahap, namun PLN tidak tinggal diam dalam upaya mengurangi emisi di PLTU yang telah beroperasi. PLN berinovasi dengan melaksanakan program co-firing biomassa untuk PLTU.

Paparkan Upaya Pengurangan Emisi di Konferensi BUMN Negara G20

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir membuka State Owned Enterprise (SOE) International Conference 2022 di Nusa Dua Bali.

Bersambung ke halaman 4

Bangunan milik Kardi warga Banjarsugihan awalnya retak (kiri). Tadi malam, bangunan akhirnya roboh digaruk ekskavator proyek saluran air Banjarsugihan (kanan).

Forum G20 Wadahi Pengembangan UMKM

Surabaya, Memorandum

Salah satu forum dari penyelenggaraan G20, yakni forum B20 terus berupaya untuk bisa mewadahi dan mendorong agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu berperan sebagai penggerak perekonomian. Setidaknya dalam penyelenggaraan B20 tersebut ada beberapa rekomendasi kebijakan yang kemudian nantinya akan dilanjutkan dan diangkat kembali dalam KTT G20.

Chair Trade & Investment Task Force B20, Arif Rachmat menjelaskan, bahwa keempat rekomendasi kebijakan tersebut antara lain: free trade, digital economy, inclusivity, dan green economy.

Lebih lanjut, Arif juga menyampaikan bahwa untuk bisa terus mendorong agar UMKM berhasil menjadi penggerak ekonomi memang diperlukan dukungan dari berbagai pihak.

“Salah satu legacy program yang digagas adalah kemitraan dengan UMKM melalui skema Inclusive Closed Loop dengan menjadikan UMKM sebagai

fokus utama dalam menggerakkan ekonomi, bukan hanya di Indonesia tapi juga secara global, yang akan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari komunitas bisnis, institusi keuangan, hingga akademisi,” katanya.

Sementara itu, Co-Chair Trade & Investment Task Force B20, Dr Juan Jose Daboub turut menambahkan bahwa menurutnya harus ada juga kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta.

Bahkan, baginya sangat penting adanya pembentukan gugus tugas agar

lebih banyak diprioritasnya di tengah kota. “Ini membuat wajah pinggiran kota kurang tersentuh,” kata Muhammad Jacky.

Ia mengambil contoh kasus yang menimpa warga Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes. Diduga dikejar waktu tenggat akhir tahun, pembangunan box culvert yang ada di lokasi membuat rumah-rumah warga retak dan ambles hingga bangunan roboh.

Dosen Sosiologi Unesa in menyebutkan, pengawasan pembangunan di kawasan pinggiran lemah. “ Pengawasan lemah. Contoh nyata teledornya operator ekskavator yang membuat bangunan warga roboh,”

jelasnya.

Dia menambahkan, jika masyarakat pinggiran banyak menuntut itu adalah hal yang wajar.

“Jika masyarakat pinggiran banyak meminta itu menjadi hal yang wajar. Mengingat, ketika ada pemilihan wali kota, banyak dari mereka yang mengumbar janji-janji kepada warga. Jadi wajar jika warga menagih janji. Sayangnya, janji itu terkadang diwujudkan agak terlambat,” tegas dia.

Kenapa justru warga pinggiran jarang mendapatkan perhatian, mungkin pemkot melihat, wajah kota adalah simbol. Sehingga kebutuhan pembangunan lebih diutamakan.

Bangunan Roboh Digaruk Ekskavator

bisa mengatasi banjir, tetapi sangat disayangkan dari segi pelaksanaan pekerjaannya sudah tidak sesuai prosedur. Akibatnya rumah warga banyak yang retak-retak, pondasinya juga ada yang sudah runtuh, tapi tidak dibetulkan oleh kontraktor,” urainya, Senin (17/10).

Pihaknya lantas berharap agar Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya melakukan peninjauan ke lokasi. Sebab menurut Hadi, proyek tersebut tak hanya dikerjakan asal-asalan namun juga lamban.

“Ini saja kalau saya lihat belum ada 50 persen. Yang di sini belum selesai, yang di sana sudah digali lagi. Jadi kaya mangkrak,” tandasnya.

“Harapannya, Pemkot Surabaya bisa terjun dan lihat langsung kondisi proyek yang ada di sini. Kita tidak mengarang fakta. Masyarakat di sini ingin ayolah pekerjaan ini segera diselesaikan dan semua kondisinya bisa normal kembali,” sambung Hadi.

Sementara itu, Kepala DSDABM Surabaya Lilik Arijanto menegaskan, pihaknya telah menindaklanjuti permasalahan warga tersebut. Hasil dari outreach di lapangan, DSDABM bersama kelurahan akan memfasilitasi dengan menggelar mediasi.

“Kita akan koordinasi dengan kelurahan untuk mediasi. Saat ini, di lapangan sudah dikoordinasikan untuk penanganannya,” kata Lilik.

Sementara ini, untuk lokasi saluran yang menyebabkan rumah milik warga ambles, tengah dihentikan pengerjaannya. Namun begitu, Lilik memastikan pengerjaan box culvert akan selesai tepat waktu. Yakni, akhir November.

“Ngapunten untuk bangunan tersebut (rumah ambles), pondasi numpang di plengsengan eksisting yang sudah ambrol. Jadi untuk spot tersebut belum berani

suara dari pihak swasta bisa benar-benar diakomodasi untuk terciptanya kebijakan yang semakin membaik.

Dr Daboub menyatakan bahwa forum B20 yang diselenggarakan tersebut

“Melihat priorotas tengah kota, karena simbol dan perhatian,” urai Muhammad Jacky.

Apalagi warga pinggiran cenderung kritis. Mereka juga lebih banyak permintaan. Karena kebutuhan bukan saja pembangunan fisik. Namun juga pembangunan untuk mendongkrak potensi ekonomi. “Di tengah kota tidak banyak masyarakatnya. Jauh berbeda dengan di pinggiran kota,” tegas dia.

Karena bukan hanya kebutuhan pembangunan fisik saja. Namun juga tuntutan kejelasan ekonomi. Sehingga masyarakat di pinggiran lebih kritis. Ia menyebutkan wajah kota di sisi

Surabaya Utara ke Surabaya Barat, ke Surabaya Timur, ke Surabaya Selatan.

Terkesan pembangunan menganaktirikan warga pinggiran.

“Solusinya adalah pembangunan digeser dari pinggiran. Bukan wajah kota yang diprioritaskan. Karena dipinggirkan masih banyak kampung kumuh. Wilayah pinggiran itu adalah populasi asli warga Surabaya. “Solusinya prioritaskan pembanggunan pinggiran diperhatian,” tutup Jacky.

densi G20 Indonesia terkait peran nyata pelaku bisnis untuk mendorong transformasi digital, serta memperluas akses UMKM agar dapat bersaing dan menjadi bagian dari rantai pasok global melalui skema Inclusive Closed Loop,” ujarnya.

Selanjutnya, pria yang juga menjabat sebagai anggota direksi Phillip Morris Internasional (PMI) tersebut kembali menegaskan bahwa harus ada sinergitas dari semua pihak secara bersama-sama, mulai dari pelaku usaha, UMKM hingga pemerintah secara inklusif.

“Melalui forum B20, kami turut berkontribusi, baik dalam memberi saran maupun berbagi pengalaman mengenai upaya nyata dalam mendukung UMKM agar lebih berdaya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi antara pelaku usaha dan UMKM juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, yaitu berupa

kebijakan dan program yang inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tanpa terkecuali,” ucap Dr Daboub.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meyakini bahwa KTT G20 akan menumbuhkan perekonomian masyarakat.

“Acara G20 ini tentunya sangat patut kita syukuri bahwa sektor-sektor kuliner, fesyen, dan kriya ini tumbuh dan berkembang. Alhamdulillah, ini sudah membuka 33 ribu lapangan kerja baru, peningkatan konsumsi domestik sudah sampai Rp1,7 triliun dan meningkatkan citra positif kita,” terang Sandi.

Penyelenggaraan KTT G20 yang menjadi puncak Presidensi G20 Indonesia akan terselenggara di Bali pada 15-16 November 2022. Puncak acara tersebut akan dihadiri oleh seluruh Kepala Pemerintahan/Negara anggota G20. (day/ono)

Seperti diketahui, Kota Surabaya saat ini terus mengebut pembangunan box culvert di sejumlah titik. Termasuk di tengah kota Surabaya. Pembangunan yang belum usai ini, meresahkan masyarakat.

Karena Kota Surabaya sudah memasuki musim hujan.

Seperti proyek saluran air di Banjarsugihan II yang diresahkan warga.

Karena pembangunan itu, menjadi penyebab rumah warga retak dan

roboh. Penuturan warga RW 4 Banjarsugihan mengeluhkan proyek saluran air di Jalan Banjarsugihan II - Jalan Raya Tengger, Kelurahan Banjarsugihan, Kecamatan Tandes, yang digarap asal-asalan.

Ketua RW 4 Hadi Suwandi menuturkan, proyek pengerjaan box culvert yang sudah berlangsung sekitar dua bulan itu tak kunjung rampung. Selain itu, juga menyebabkan rumah milik warga retak bahkan roboh. (day/ono)

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

digali karena kondisi seperti itu. Namun akan kita monitoring dan tindaklanjuti,” tandasnya (bin/mg3/ono)

Sambungan dari halaman 3

Pengawasan Lemah di Pinggiran

Sambungan dari halaman 3

sangatlah mendukung target Presidensi G20 untuk melakukan transformasi digital hingga mendorong perluasan daya saing UMKM.

“Forum ini mendukung target Presi-

UMKM berperan sebagai penggerak perekonomian suatu negara.

Ajak Masyarakat Sukseskan Regsosek

Sumenep, Memorandum

Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (regsosek) tahun ini guna menyiapkan satu data Indonesia.

"Sebab, program mewujudkan satu data membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memudahkan pelaksanaan berbagai program pembangunan," kata Bupati Sumenep Ahmad Fauzi, Senin (17/10).

Menurutnya, pedataan awal regsosek merupakan langkah sangat strategis dalam melakukan pendataan terintegrasi, akurat karena prosesnya terdiri profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan masing-masing masyarakat Sumenep.

“Dengan demikian, pemkab setempat melalui bupati mengajak seluruh masyarakat mensukseskannya dengan cara menerima kedatangan petugas regsosek dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep,” sambungnya.

Yang tidak kalah penting, lanjut bupati, dalam proses pendataan memberikan jawaban yang jujur dan benar tujuannya untuk mendapatkan hasil pendataan Regsosek benar-benar menghasilkan data keluarga yang akurat.

Pelaksanaan program tersebut telah dimulai oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep 15 Oktober hingga 14 November 2022 dengan jumlah 1.935 orang petugas Regsosek untuk mendata seluruh penduduk di Kabupaten setempat.

Untuk petugas yang turun ke desa kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Ribut Hadi Chandra jumlah tidak sama karena disesuaikan dengan jumlah penduduknya atau KK.

Melihat letak geografis Sumenep terdiri daratan dan kepulauan pendataan regsosek selesai hingga batas waktu pada 15 November 2022, karena petugas BPS telah melakukan persiapan mulai koordinasi dan konsepnya dengan maksimal.

"Untuk mencapai target hasil pendataan setiap minggu dilakukan rapat evaluasi guna memantau dan mengetahui sejauhmana hasil pendataan serta kendala apa saja kalau ada hambatan di lapangan," katanya. (uri/mik)

Pasangan Sapi Kerap Bandar Jawa Sabet Piala Bergilir Presiden

Bangkalan, Memorandum

Pasagan sapi kerap asal Bandar Jawa dari Pamekasan, memboyong piala bergilir presiden dalam even akbar karapan sapi di Stadion Kerap RP Moh Noer, Bangkalan, Minggu (16/10).

Seperti diprediksi sebelumnya, even karapan memperebutkan piala presiden di Kabupaten Bangkalan ini, menjadi magnet luar biasa bagi komunitas rakyat Pulau Madura.

Ribuan penoton karapan dari Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Bangkalan sebagai tuan rumah, tumplek blek memadati stadion. Tidak hanya komunitas warga Madura, wisatawan domestik dari kawasan kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk wisatawan manca negara dari beberapa negara di kawasan Asia, Eropa dan Amerika, ikut berdesak-dekasan menonton even budaya warisan leluhur Madura yang sudah mendunia sejak tahun 1970 an.

Sekdaprov Adhy Karyono dalam sambutannya memaparkan, even karapan sapi piala presiden ini sekaligus HUT ke-77 Provinsi Jatim.

“Even ini untuk mengobati kerinduan lomba karapan sapi setelah vacum akibat pandemi covid 19. Ke depan, kami berharap rutinitas karapan sapi memperebutkan piala presiden ini, menjadi magnat daya tarik bagi perkembangan tatanan seni dan budaya Madura yang sangat unik dan spesifik, serta obyek sisata lainnya Pulau Madura,” harap Adhy Karyono.

Ungkapan senada juga diunggah Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron. Dia menegaskan, even karapan sapi merupakan kado manis bagi Kabupaten Bangkalan yang pada hari Senin 24 Oktober nanti berulang tahun ke-491.

Sedangkan Wakil Bupati Bangkalan dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi karena kabupaten Bangkalan telah ditunjuk sebagai tuan rumah.

Terpisah, Kepala Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangkalan, H Hasan Faisol, STTP,MM, menjelaskan, seperti tahuntahun sebelumnya, diikuti 24 pasang sapi tercepat di Madura.

“Atau, 4 kabupaten di Pulau Madura, yakni Sumenep, Pamekasan,

DKPP Fasilitasi Petani Hortikultura

Pamekasan, Memorandum

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Pamekasan, berkomitmen memberi bantuan sarana dan prasarana.

Terutama bagi desa yang ingin mengembangkan tanaman hortikultura sebagai wujud desa tematik yang sedang digenjot pemerintah setempat.

Kepala Bidang Produksi Pertanian Achmad Suaidi mengatakan, salah satu desa yang mengembangkan tanaman hortikultura berupa melon adalah Desa Pasanggar, Kecamatan

Pegantenan.

“Saya lihat langsung, kalau melihatsemangatdarikelompoktanidan dukungandaripemerintahdesauntuk pengembangkan hortikultura di desainimemangperlukitasupport,” ujarnya, Senin (17/10).

Setelah melihat di lapangan, dia mengapresiasi adanya dukungan penuh pemerintah desa setempat. Sebagai dukungan kongkret, DKPP siap fasilitasi sarana dan prasarana bagi desa yang mantap mengembangan tanaman tersebut.

Sarana prasarana yang kami maksud misalnya mesin, benih

atau bibit yang diperlukan oleh teman-teman kelompok tani dalam rangka pengembangan hortikultura,” urainya.

Dan, sejumlah desa di Pamekasan yang pernah mengembangkan tanaman melon diantaranya Desa Artodung, Kecamatan Galis, di Kecamatan Pakong, dan di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan.

Bupati Pamekasan H.Baddrut Tamam SPsi mengungkapkan, pembentukan desa tematik dilakukan sejak kepemimpinan Bupati Baddrut Tamam dengan beberapa langkah strategis agar

Sampang dan Bangkalan sebagai tuan rumah, masingmasing mengirim 6 utusan pasangan sapi kerap tercepat mereka,” tutur Faisol.

Selain sapi kerap Bandar Jawa dari Pamekasan yang memboyong pialaBergilirPresiden. JuaraII diraih Prabu Sakti dari Sampang dan

Satpol PP Fokus

Sumenep, Memorandum

Kegiatan tim gabungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dikomando Satpol PP guna memberantas peredaran rokok ilegal menuai hasil maksimal.

Buktinya, dalam kegiatan operasi bersama dengan seluruh pihak terkait pada 21-29 September 2022, terdapat 2.551 bungkus atau 50.680 batang rokok ilegal yang berhasil disita. Padahal, targetnya hanya 4.800 batang.

Kepala Satpol PP Kabupaten Sumenep, Achmad Laili Maulidy mengatakan, kegiatan pemberantasan rokok ilegal melaksanakan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215 Tahun 2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Dalam amanat PMK tersebut, penegakan hukum terkait rokok ilegal ada beberapa kegiatan. Di antaranya; sosialisasi, operasi bersama dan pengumpulan informasi.

Menurut Laili, pengumpulan informasi terkait titik-titik peredaran rokok ilegal sudah dilakukan oleh tim dan hasilnya telah dilaporkan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Madura.

“Operasi bersama sudah kami lakukan. Sosialisasi tatap muka dan daring akan

digencarkan. Termasuk akan melakukan sosialisasi terhadap KIM se-Kabupaten Sumenep. Nanti akan kami jadwalkan,” urai mantan Kabag Perekonomian Setkab Sumenep tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sumenep Nurus Dahri mengatakan, rokok tanpa pita cukai berhasil disita di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Pragaan, Ganding, Lenteng, Bluto, Kota Sumenep dan kecamatan lainnya.

“Total yang disita ada 50.680 batang yang ditemukan dalam 2.551 bungkus rokok. Semuanya ada 47 merek rokok. Tapi kami tidak memiliki kewenangan terhadap rokok yang disita itu. Kami hanya sekadar memberikan informasi dan pendampingan,” ujar Dahri.

Menurutnya, kewenangan terkait barang sitaan tersebut adalah Bea dan Cukai Madura. Tapi intinya, rokok yang berhasil disita itu nanti akan dimusnahkan untuk memberikan efek jera kepada para produsen dan distributornya.

Pihaknya menjelaskan, hasil sitaan rokok ilegal yang melebihi dari target 4.800 batang, tidak lepas dari kerja sama semua pihak. Ia berharap peredaran rokok ilegal dapat berkurang di Kabupaten Sumenep. (adv/aan/mik)

juara III Wiratama Bhayangkara Sampang.

Sedangkan untuk golongan kalah, juara I disabet pasangan sapi kerap Jet Matic dari Sampang, juara II Cumi Asam Manis dari Sampang dan juara III pasangan sapi kerap Door To Door Pamekasan. (ras/mik)

Wabup Bangkalan H Mohni menyerahkan bendera start kepada Sekdaprov Jatim Adhy Karyono jelang pelepasan laga perdana karapan sapi.

desa bisa menggali potensinya. "Desa tematik itu bisa di-support oleh semua leading sektor

yang mendukung pengembangan desa tematik yang dimaksud," ujarnya. (sjk/mik)

Petani holtikultura menunjukkan hasil panen.

Polisi Ajak Komunitas Pencak Silat dan Warga Kerja Bakti

Tulungagung, Memorandum

Anggota Polsek Tanggunggunung bersama paguyuban pencak silat dan masyarakat melaksanakan kerja bakti memperbaiki jalan raya rusak. Banyaknya warga masyarakat yang turun bersama polisi, menunjukkan besarnya antusias mereka dalam bergotong royong.

Kapolsek Tanggunggunung AKP Kasianto melalui Kasihumas Polres Tulungagung Iptu Anshori menerangkan, kerja bakti dilakukan berkat adanya kerja sama antara pihak ketiga. Yakni PT Waskita Karya, paguyuban pencak silat Tanggunggunung, serta masyarakat sekitar Mapolsek Tanggunggunung.

“Alhamdulillah dengan dilaku-

kan pengecoran jalan ini, mudah-mudahan masyarakat yang akan menuju ke Mapolsek Tanggunggunung tidak mengalami hambatan,” ujar Anshori, Senin (17/10).

Anshori menjelaskan, sinergi yang terwujud dalam kegiatan itu merupakan salah satu perintah pimpinan, yang terus diimplementasikan di tingkat polsek jajaran di

Tulungagung. “Ini wujud sinergi polisi dengan masyarakat dan komunitas masyarakat,” lanjutnya.

Masih menurut Anshori, dengan sinergi seperti ini, diharapkan kondusifitas masyarakat bisa terus terjaga. Apalagi peran masyarakat dalam menjaga kondusifitas di wilayah sangat diperlukan.

“Semoga sinergi ini bisa terus terjalin dan terus mendorong terciptanya kondusifitas yang sudah ada,” ungkapnya.

Anshori juga berharap, sinergi yang telah terjalin bisa terus dipertahankan dan dipupuk dari waktu ke waktu. (fir/mad/lis)

Satlantas Polres Jember Tekan Angka Laka Lantas

Jember, Memorandum

Hasil capaian empat belas hari Operasi Semeru 2022 yang melibatkan 102 personel Satlantas Polres Jember, berhasil menekan terjadinya angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) dibandingkan dengan Operasi Semeru tahun sebelumnya.

Kasatlantas Polres Jember AKP Enggarani Laufria melalui Kaposko Operasi Semeru 2022 Ipda Kukun Waluwi Hasanudin menerangkan, Operasi Zebra Semeru 2022 dimulai pada 3 Oktober 2022 dan berakhir 16 Oktober 2022, menurunkan angka kejadian laka lantas dan korban meninggal dunia.

“Satlantas berhasil menekan angka kejadian laka lantas di wilayah operasi kewilayahan hukum Polres Jember. Telah memaksimalkan di lapangkan dengan menurunkan 102 personel, baik dalam penjagaan, pengaturan, pengawalan ataupun patroli,” kata Kaposko Operasi Zebra Semeru 2022 Ipda Kukun Waluwi Hasanudin, Senin (17/10).

Dalam pelaksanaannya, kata Kukun Waluwi Hasanudin, petugas mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif dengan tindakan teguran, baik tertulis maupun lisan kecuali pelanggaran yang potensi laka lantas ataupun terjadinya fatalitas laka lantas.

“Fungsi Operasi Semeru terus dan rutin digelar merupakan sebuah bentuk kecintaan negara dan kecintaan kepolisian terhadap masyarakat. Lantaran masih tingginya angka kejadian dan korban meninggal akibat kecelakaan,” jlentreh Kukun Waluwi Hasanudin yang juga menjabat Kepala Urusan administrasi Satlantas Polres Jember.

Keberhasilan Operasi Zebra Semeru 2022 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka kejadian kecelakaan menurun dari 25 turun ke angka 11 kasus dan korban meninggal 1 orang, sekarang nihil. Sedangkan luka berat tetap sama yakni 2 korban. Sementara luka ringan 29 orang menurun 13 orang (korban).

“Keberhasilan kegiatan pe-

laksanaan Operasi Semeru 2022 telah menekan jumlah angka kejadian laka lantas dan fatalitas laka lantas mengalami peningkatan bila dibandingkan dari jumlah pelaksanaan Operasi Semeru di 2021,” beber Kukun Waluwi Hasanudin.

Pelanggaran yang masih mendominasi adalah pelanggaran rambu-rambu, dan tidak menggunakan helm, sebagai pemicu tingginya angka kejadian dan kematian korban laka lantas.

“Ingat kejadian kecelakaan dan fatalitas laka lantas terjadi diawali lebih dulu pelanggaran, melanggar dilarang membelok, dan melewati marka jalan serta tidak menggunakan helm. Itu sebagai pemicu tingginya angka kejadian dan tingginya korban meninggal,” tegas Kukun panggilan akrabnya. Kukun, mengimbau kepada pengguna jalan umum baik kendaraan roda empat dan roda dua bermesin maupun sepeda onthel (pancal), lebih berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu serta jangan tergesa-gesa. (adv/edy/lis)

PENGUMUMAN

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Kasatlantas Polres Jember AKP Enggarani Laufria membagikan cokelat kepada pengendara motor.

Operasi

Perahu Penyeberangan Dihentikan Sementara

Kediri, Memorandum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri bersama sejumlah instansi terkait mendatangi lokasi perahu penyeberangan yang beroperasi di Kota Kediri, Senin (17/10). Ini untuk menutup sementara jasa penyeberangan Sungai Brantas akibat volume air yang meningkat.

Seperti diketahui, jasa penyeberangan Sungai Brantas yang menghubungkan Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, semakin diminati masyarakat. Ini setelah adanya penutupan Jembatan Bandar Ngalim karena sedang dibangun untuk pelebaran jembatan.

Pantauan di lokasi, aliran air Sungai Brantas diperkirakan berkecepatan 40-50 kilometer per jam. Air juga sudah meluap hingga ke bantaran sungai, bahkan jalan yang digunakan untuk kendaraan naik ke perahu juga sudah terendam.

Peningkatan volume air ini disebabkan oleh cuaca ekstrem yang melanda sejumlah daerah di Jawa Timur menjadi penyebab volume air meningkat. Akibatnya, Bendungan Lodoyo Blitar terpaksa membuka pintu airnya untuk mengurangi volume air yang ditampung, sehingga risiko kerusakan jembatan juga bisa berkurang.

“Aliran air tersebut yang akhirnya menambah volume di Sungai Brantas,” ujar Muhammad Aspan, Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Kediri.

Berdasarkan informasi yang dia dapat, puncak aliran air saat melewati wilayah Kota Kediri adalah sekitar pukul 12.00. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pengelola Bendungan Waru Turi terkait penanganan ini. Di mana berdasarkan keterangan dari pengelola Bendungan Waru Turi pintu air sudah dibuka pada ketinggian 2 meter.”Untuk itu kami menghentikan operasional penyeberangan perahu dengan alasan keselamatan,” ujarnya.

Pihaknya juga telah memberikan peringatan kepada pengunjung Taman Brantas dan pengelola kafe yang berada dekat Sungai Brantas. Dia mengimbau warga agar tidak beraktivitas di sungai atau dekat sungai untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. (*/mon/lis)

Kejari Cek Proyek Saluran Jalan Patimura

Kediri, Memorandum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri tengah memperbaiki drainase dan jalan di beberapa titik sejak beberapa bulan lalu. Targetnya, pada akhir tahun nanti selesai.

Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Endang Kartika Sari mengatakan, ada 10 titik saluran utama yang diperbaiki. Itu di luar saluran lingkungan RW yang diperbaiki melalui Prodamas. “Perbaikan ini untuk meningkatkan efektivitas drainase di Kota Kediri,” terangnya saat dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (17/10).

Pasalnya, selama ini drainase yang berfungsi baik masih sekitar 50 persen.

Menurut Endang, lama proses pengerjaan setiap titik berbeda. Rata-rata 60 hingga 75 hari. Tergantung tingkat kesulitannya. “Ke depan perbaikan drainase ini terus dilakukan bertahap,” imbuhnya.

Perbaikan yang dilakukan, imbuh Endang, adalah mengganti komponen dengan yang lebih kuat. Selain itu, juga pembesaran dimensi. Beberapa titik sudah selesai dikerjakan. Yakni di Jalan Kyai Mojo, Jalan Gunungsa-

ri, Jalan Balekambang, drainase di RW 05 Kelurahan Burengan, dan Jalan Adi Sucipto. “Yang lain masih proses. Ada yang baru 18 hingga 50 persen,” ujarnya.

Endang mengatakan, anggaran perbaikan saluran drainase ini Rp 7 miliar. Dari total anggaran tersebut, tiap titik berbeda. Seperti Jalan Pattimura, dinas PUPR mengalokasikan Rp 1,7 miliar. Sementara di Jalan Pemuda sekitar Rp 200 juta.

“Kalau yang di Jalan Pattimura kami lakukan perbaikan sepanjang 260 meter,” tuturnya.

Selain drainase, dinas PUPR

juga memperbaiki jalan di beberapa titik. Ada 8 titik yang diperbaiki. Yakni di Gang 3 Jalan Dandangan, Gang 2 Jalan Balowerti, Jalan Campurejo, Jalan Lirboyo, Jalan KH Agus Salim, Jalan Mojoroto, Jalan Banaran-Pesantren, Jalan TPS Mrican. “Secara keseluruhan masih 50 persen,” kata Endang.

Sementara itu, ditanya terkait monitoring pekerjaan di Jalan Patimura, Endang mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev-red) pekerjaan telah dilaksanakan beberapa pekan kemarin.

Hal ini dibenarkan Hari, Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, bahwa kegiatan monev pekerjaan saluran di Jalan Patimura telah dilaksanakan beberapa pekan lalu dengan melibatkan tim PPS Kejari Kota Kediri, PPK, pelaksana dan konsultan pengawas. “Yang ada saat itu pembangunan masih progress lebih kurang 10 persen, U-ditch sudah datang dan penggalian sudah berjalan juga,” katanya saat dihubungi melalui telepon seluler, Senin (17/10).

Pada pokoknya, kata Hari, pekerjaan sudah sesuai RAB.

Waktu itu pekerjaan masih dilakukan malam sampai pagi, agar tidak mengganggu lalu lintas.

Wahyu, pihak pelaksana proyek melalui voice note menuturkan terkait proses lelang tender pekerjaan tersebut dimulai dari tahapan pengumuman tender 17 hingga 23 Mei 2022.

“Kami melaksanakan upload tanggal 19 s/d 23 Mei 2022. Lalu muncul urutan dan evaluasi teknik administrasi dan harga dari POKJA. Kemudian kami dirasa memenuhi syarat tersebut, maka kami dipanggil,” katanya. (mon/lis)

Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan Anggota DPR Nurhadi Gandeng Mahasiswa IAIN

Kediri, Memorandum

Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Nurhadi menyosialisasikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di Auditorium Perpustakaan IAIN Kediri. Kedatangan Nurhadi disambut dosen Muhammad Qomarul Huda dan Alfi Sihab, Presiden Mahasiswa IAIN Kediri.

Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang bertemakan Revitalisasi Ideologi Peradaban Indonesia Emas tersebut, Nurhadi menyampaikan pentingnya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bernegara di tengah kemajemukan bangsa.

“Di negara kita, di Indonesia ini terdapat banyak suku bangsa, beraneka ragam aliran dan kepercayaan. Bahasa yang ber-

beda-beda antardaerah, yang tentunya menjadikan watak dan karakteristik yang berbeda juga. Tapi kita tetap bersatu, itu karena pemahaman dan pengamalan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” papar Nurhadi.

“Disini, di Indonesia, kita hidup dengan nyaman, kita sudah tidak pernah mendengar

lagi perang antarsuku, perang antaragama. Nah, peran kita, peran mahasiswa adalah menjaga kehidupan dan kerukunan bangsa kita yang majemuk ini,” tambahnya.

Nurhadi juga bercerita bahwa dia senang mendengarkan tausyiah yang mencerahkan, yang mencerdaskan yang di

dalamnya memberikan pemahaman yang dalam tentang kebangsaan. Sebaliknya, dia tidak suka melihat ceramah yang isinya mengklaim kebenaran dengan mendiskreditkan kelompok lain.

Dalam konteks mewujudkan Indonesia emas, Nurhadi menjelaskan tentang peringkat IQ Indonesia di dunia dan di Asia Tenggara. Indonesia berada di peringkat ke-130 di dunia dan menjadi urutan ke-10 di Asia Tenggara. Indonesia memiliki skor IQ 78,49.

IQ yang tinggi menentukan maju atau sejahteranya bangsa dan negara. Kalau Indonesia masih tertinggal secara IQ itu, maka tentu sulit kita mewujudkan cita-cita menjadi Indonesia Emas. Cara mewujudkan Indonesia Emas di antara menghilangkan budaya malas yang ada

pada sebagian dari kita.

“Kalau kita bisa disiplin, bisa memiliki semangat kerja keras, budaya membaca yang tinggi, kita yakin dan sangat optimis bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, maju, dan diridhoi Allah SWT,” imbuh Nurhadi.

Sementara itu, Alfi, Presiden Mahasiswa IAIN Kediri menyampaikan terima kasih kepada Nurhadi atas kehadiran, kerja sama dan kepercayaan yang diberikan kepada Dewan Mahasiswa IAIN Kediri.

“Kami atas nama pengurus Dewan Mahasiswa IAIN Kediri mengungkapkan rasa terima kasih kepada Bapak Nurhadi karena telah hadir berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bekerja sama, dan memberikan kepercayaan. Mudah-mudah ikhtiyar dan silaturahmi ini terus terjaga,” ucapnya. (*/mon/lis)

NKRI Desak Kejaksaan Panggil Mantan Direktur BPR Kota Kediri

Kediri,

Massa

dengan

Kejaksaan Negeri (Kejari)

BPR Kota Kediri, Senin (17/10). Mereka menunut terkait kredit macet

debitur. Selain itu, mendesak mantan Direktur BPR Kota untuk diperiksa Korps Adhyaksa.

Dalam orasinya, Ketua LPKM NKRI Revi Pandega menyatakan akibat kredit macet, menyebabkan kerugian negara. “Tuntutan kami segera tahan debitur dan mantan Direktur Utama BPR Kota Kediri,” ungkapnya.

Sementara Kasi Intel Kejaksaan Kota Kediri Harry Rahmad mengatakan, bahwa data 53 debitur ini berbeda dengan 2 debitur yang telah ditetapkan tersangka oleh kejaksaan. Mereka (53 debitur) ini dalan konteks kredit macet. Sementara 2 debitur jadi tersangka karena ada perbuatan melawan hukum.

“Ada permintaan terkait pemeriksaan terhadap direkturnya yang jelas mantan direktur BPR Kota Kediri. Sebenarnya sudah masuk dalam radar kejaksaan,” ujar Harry Rahmad.

Sebelumnya, mantan Direktur BPR Kota Kediri juga sudah dipanggil oleh kejaksaan sebagai saksi. Sedangkan 2 debitur dan 2 AO yang telah ditetapkan tersangka, sekarang tahap menunggu perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP.

Dalam kasus kredit macet oleh 53 debitur ini, pihak BPR memberikan surat kuasa khusus kepada kejaksaan untuk melakukan penagihan. Dalam hal ini jaksa pengacara negara atau dari bidang Datun.

Setelah dari kejaksaan, massa melanjutkan ke BPR Kota Kediri. Pendemo hanya ditemui Herman, Kepala Bidang Bisnis BPR. Sementara Direktur Utama BPR Kota Kediri dikatakannya sedang dinas luar. Usai menemui perwakilan aksi, Herman tidak berkenan dikonfirmasi. “Jangan terlalu beropini terkait BPR. Nanti kalau seandainya Bu Direktur sudah ada dipersilahkan untuk konfirmasi,” ucapnya.

Namun saat ditanya kapan direktur datang, dia menjawab belum bisa memastikan dan dipersilahkan besok datang ke kantor. Saat dimintai nomor kontak, Herman juga enggan memberikan kepada wartawan. (*/mon/lis )

Petugas BPBD mendatangi tambangan di Desa Bulu, Semen, Kediri.

Suasana demo di depan kantor BPR Kota Kediri.

Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Nurhadi menyampaikan paparan di hadapan mahasiswa IAIN Kediri.

Pemantauan pelaksanaan proyek pembangunan saluran di Jalan Patimura.

Mojokerto, Memorandum

DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan bupati atas R-APBD 2023, Senin (17/10).

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Ayni Zuhro yang dihadiri Sekdakab Teguh Gunarko, ketua TAPD dan jajaran, forkopimda, tokoh masyarakat, ormas, dan LSM.

Bupati Ikfina Fahmawati menyampaikan, penyusunan rancangan APBD 2023 mengacu pada tema RKPD

Kurir Sabu Talok Diborgol Hasil Pengembangan, Gagal Edarkan 12 Paket Hemat

Mojokerto, Memorandum

Kasatreskoba Polres

Mojokerto AKP Bambang Tri Sutrisno mengatakan, penggerebekan pengedar sabu itu dilakukan di sebuah rumah di Dusun Talok pada Kamis (16/10) pagi. Setelah dilakukan pengintaian dan penyelidikan. “Dia sudah

menjadi target operasi petugas lumayan lama dan baru berhasil kita amankan pada Kamis kemarin,” terangnya, Senin (17/10).

Penangkapan terduga pelaku merupakan hasil pengembangan dalam rentetan peredaran sabu di Mojo-

kerto. Alhasil, polisi sukses menggagalkan peredaran belasan paket sabu kemasan hemat itu. Selain itu, petugas juga turut mengamankan barang bukti lain. Di antaranya, handphone yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi. “Barang bukti itu

kami amankan setelah pelaku melakukan transaksi,” bebernya.

Saat ini, Budi bersama barang bukti diamankan ke Polrea Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan per-

buatannya, dia bakal dijerat dengan Pasal 114 dan 113 KUHP tentang Peredaran Narkoba. “Ancamannya di atas tiga tahun penjara. Ini masih kita kembangkan dari mana mendapatkan barang haram ini,” tandasnya. (no/war/epe)

Hujan Disertai Angin, Pohon Tumbang Timpa Truk Boks

Mojokerto, Memorandum

Hujan deras disertai angin yang melanda Mojokerto, Senin (17/10), mengakibatkan sebuah pohon sengon tumbang di Bypass yang masuk wilayah Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari. Dahan pohon yang seukuran pelukan orang dewasa itu menimpa truk boks yang sedang.parkir hingga ringsek. Beruntung saat kejadian, sopir truk boks bernopol W 8488 PC sedang makan di warung dekat lokasi.

Tumbangnya sengon itu mengakibatkan kemacetan akses Jalan Raya Surabaya-Mojokerto. KBO Satlantas Polres Mojokerto Kota Iptu Sukaren mengatakan, sopir

DPRD Kabupaten Mojokerto Gelar Paripurna

Kabupaten Mojokerto tahun 2023. Yaitu ‘Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas SDM’ Untuk itu, dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan daerah, maka anggaran infrastruktur, sarana, dan prasarana dasar masyarakat mendapatkan perhatian yang besar. Harapannya, pertumbuhan ekonomi dan PAD secara simultan dapat meningkat.

“Peningkatan PAD pada masa yang akan datang diharapkan dapat membiayai kebutuhan pembangunan yang lebih besar. Upaya dimaksud akan menjadikan masyarakat Mojokerto makmur dan bermartabat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan,” ujarnya.

Dari sisi penerimaan, Ikfina mengatakan, harus mampu melakukan identifikasi sumber-sumber PAD yang potensial dan mengembangkan

sumber-sumber pendapatan tersebut secara maksimal melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga akan memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang pada akhirnya akan memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Mojokerto.

“Dengan kata lain bahwa setiap besaran nilai uang yang dibelanjakan harus kita gunakan untuk kegiatan dan program yang benar-benar efektif dan mampu memberikan nilai tambah sebesar-

truk Dedi Setiawan (30), warga Karanglangit, Kecamatan/Kabupaten Lamongan memang memarkirkan kendaraannya di TKP. “Kemacetan jalur nasional Surabaya-Mojokerto terurai setelah satu jam,” terangnya.

Sedangkan proses evakuasi pohon tumbang, polisi dibantu satpol PP dan relawan menggunakan gergaji mesin.

Dedi Setiawan mengaku bersyukur jiwanya selamat kendati truk rusak. Ia menyampaikan, truk itu bermuatan biji plastik yang hendak dikirim ke Mojosari. “Barang dari Jakarta mau dikirim ke Mojosari. Ini tadi mampir warung mau istirahat sebentar,” ujarnya. (no/war/epe)

patan daerah direncanakan mencapai sebesar Rp 2.310.416.449.048. Mengalami penurunan sebesar Rp 40.571.175.242 dibandingkan R-APBD 2022. Penurunan lantaran dana yang bersifat ermark belum teranggarkan. Di antaranya, dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fi sik, serta dana insentif daerah. Sedangkan PAD justru mengalami kenaikan sebesar Rp 74.189.450.557, jika dibandingkan dengan periode yang sama. Kenaikan tersebut, lanjut Ikfina, diperoleh dari seluruh jenis PAD. (adv/war/epe)

Pengesahan R-APBD 2023 Tunggu Perpres

Jombang, Memorandum

Sidang paripurna DPRD kabupaten Jombang dengan agenda pembahasan R-APBD 2023, sudah memasuki tahap jawaban bupati terhadap pemandangan umum (PU) fraksi, Senin (17/10). Namun, R-APBD masih belum dapat dipastikan kapan disahkan. Karena menunggu peraturan presi-

den (perpres).

”Untuk rapat paripurna terakhir atau disahkannya masih belum tahu kapannya. Perpres itu terkait dengan penjabaran APBN 2023. Karena itu, sampai sekarang masih belum tahu kapannya. Kami juga menunggu sidang paripurnanya,” ujar Ketua DPRD Mas’ud Zuremi. Biasanya, paling lambat

perpres tersebut diturunkan akhir November. ”Kalau perpres nanti sudah turun, langsung kami banmus-kan untuk paripurna terakhir atau pandangan akhir fraksi-fraksi,” tegasnya. Dalam jawaban bupati yang disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Sumrambah, di antaranya menanggapi Fraksi PKS-Perindo, Golkar, dan Arsy

Identitas Mayat di Sungai Brantas Terkuak

Mojokerto, Memorandum

Identitas jasad Mr X yang ditemukan di sekitar tanggul sisi selatan Sungai Brantas. Tepatnya di Desa Ngrame, Kecamatan Pungging akhirnya terungkap. Mayat yang ditemukan sudah dalam kondisi membusuk tersebut ternyata M Achwani (54), warga Margorejo Sawah, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.

Identitas itu terungkap menyusul pihak keluarga korban datang ke Mapolsek Pungging, Minggu (16/10) malam, dengan membawa sejumlah bukti yang menguatkan jasad Mr X tersebut merupakan keluarganya.

“Sekitar pukul 22.00 ada tiga orang yang merasa kehilangan keluarganya. Setelah kita cocokkan ciri-ciri korban,

ternyata sesuai,” ungkap Kapolsek Pungging AKP Margo Sukwandi kemarin.

Keterangan pihak keluarga, Achwani yang sehari-harinya bekerja sebagai sopir

PT Xenodia Surabaya, keluar rumah sejak 28 September 2022. Hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal pada 16 Oktober 2022. “Pihak keluarga me-

ngatakan korban selama ini tidak pernah memiliki permasalahan dan juga tidak memiliki riwayat penyakit,” beber kapolsek.

Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka lantaran keluarga tidak berkenan dilakukan autopsi. “Keluarga korban juga membuat surat pernyataan sehingga bisa kami serahkan untuk segera dimakamkan,” tandasnya.

Sebelumnya, warga digegerkan penemuan jasad membusuk di bawah pohon jambu sekitar pukul 15.00.

Jasad itu ditemukan pencari burung di sekitar tanggul sisi selatan dengan masih mengenakan kemeja motif kotak warna merah dan celana. Temuan itu langsung dilaporkan ke perangkat

terkait dengan strategi pemerintah daerah dalam optimalisasi pengelolaan yang dapat meningkatkan BUMD.

Sumrambah menjelaskan, meningkatkan daya saing dengan suntikan permodalan agar tidak sekedar normatif. Sesuai dengan Perda Nomor 1 dan 2 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Perumda Perkebun-

an Panglungan dan Aneka Usaha Seger.

-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto,” terang Ikfina. Bupati juga menyampaikan, dalam penyusunan R-APBD 2023, penda-

Proses pemulasaraan jasad yang ditemukan membusuk di tanggul selatan Sungai Brantas.

”Pemkab Jombang juga akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong BUMD agar terus meningkatkan kinerja dengan memunculkan terobosan-terobosan dan menciptakan berbagai inovasi produk layanan masyarakat,” katanya. (adv/wan/war/epe)

Rapat

Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto menyampaikan nota penjelasan bupati atas

Petugas memangkas dan memotong dahan pohon tumbang yang sempat memacetkan arus lalu lintas Bypass Magersari.

Edukasi, Libatkan Nelayan Ikut Bakar 4 Trawl

Gresik, Memorandum

Penggunaan alat penangkap ikan (API) terlarang masih kerap ditemui di perairan Gresik. Aparat kepolisian berulang kali meringkus nelayan yang kedapatan memakai trawl jaring yang dilarang undang-undang lantaran merusak ekosistem laut.

Dari sejumlah ungkap kasus, Satpolairud Polres Gresik bersama dinas perikanan melakukan pemusnahan trawl hasil operasi dengan cara dibakar di Balai Budidaya Ikan (BBI) Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Senin (17/10).

“Bersama Dinas Perikanan dan Komisi II DPRD Gresik, serta nelayan Campurejo, kami melakukan pemusnahan barang bukti jaring pukat hela atau trawl sebanyak empat jaring,” kata Kasatpolairud AKP Poerlaksono.

Satpolairud sengaja mengajak masyarakat nelayan dalam pemusnahan trawl. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan trawl yang dapat merusak eksosistem laut yang bisa berdampak buruk kepada kehidupan nelayan. Salah satunya, berkurangnya hasil tangkapan di masa mendatang lantaran jaring jenis itu membuat ikan-ikan kecil turut tertangkap.

“Selain merusak ekosistem

biota laut, penggunaan trawl untuk menangkap ikan bisa menimbulkan konflik antarnelayan. Pemakaiannya juga secara tegas dilarang oleh undang-undang,” tegas perwira Polri dengan tiga balok di pundak tersebut.

Trawl dilarang pemerintah sebagaimana Pasal 85 Juncto Pasal 9 dan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Karena itu, selama operasi masyarakat nelayan juga diajak menangkap ikan dengan API yang diperbolehkan. Agar ekosistem laut tetap terjaga dan tetap menjadi ladang hidup di tengah perairan.

Akhir September 2022, Satpolairud Polres Gresik juga menangkap empat nelayan beserta empat perahunya yang kedapatan menggunakan trawl saat melaut. Tiga nelayan dari Kecamatan Panceng, Gresik dan satu nelayan dari Kecamatan Paciran, Lamongan. Mereka harus berurusan dengan hukum. (and/har/epe)

Bikin Macet, Seminggu Polisi Cegat 40 Bus Ngeblong

Gresik, Memorandum

Aksi pengemudi bus ngeblong meresahkan masyarakat dan pengguna jalan. Satlantas Polres Gresik menindak sejumlah pengemudi bus ugal-ugalan di Jalan Raya Duduksampeyan, Senin (17/10). Mereka kedapatan melawan arus yang berpotensi memicu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Aksi ugal-ugalan bak raja jalanan itu sudah lama dikeluhkan masyarakat dan pengguna jalan. Tidak satu dua kali saja, aksi meresahkan para sopir bus kerap terjadi dengan maksud untuk mendahului kendaraan lain dan terbebas dari kemacetan.

“Pelanggaran lalu lintas seperti bus ugal-ugalan sangat membahayakan keselamatan. Terutama bagi penumpang maupun pengendara lainnya. Bisa memicu kecelakaan lalu lintas,” ujar Kasatlantas AKP Agung Fitransyah kemarin.

Sejauh ini, kelalaian pengemudi menjadi faktor penyebab kecelakaan paling tinggi. Baik karena melanggar aturan lalu lintas, maupun tata cara mengemudi. Aksi ugal-ugalan sopir bus ini selain membahayakan keselamatan juga memicu kemacetan yang kian parah.

Merespon hal tersebut, pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan penindakan. Sopir ugal-ugalan dicegat ketika melawan arus di Jalan Raya Duduksampeyan yang padat kendaraan. “Pelanggar langsung dikenakan sanksi tilang sebab melanggar peraturan lalu lintas,” tegasnya.

Seminggu terakhir, setidaknya ada 40 sopir bus bandel yang terjaring penindakan. Mereka tidak bisa berkutik saat petugas menghentikan bus yang nyelonong di jalur melawan arus. Bahkan ada yang diminta berjalan mundur hingga 100 meter.

AKP Agung menjelaskan, pihaknya

terus menggencarkan upaya penertiban lalu lintas. Seperti halnya dalam Operasi Zebra Semeru 2022. Satlantas Polres Gresik mengeluarkan ribuan surat tilang. Yang berarti kesadaran tertib berlalu lintas masih sangat rendah.

Ada 1.225 surat tilang yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Gresik. Me-

liputi, 955 kendaraan roda dua, dan 270 kendaraan roda empat atau lebih. “Pelanggaran yang paling sering ditemui yakni tidak menggunakan helm SNI. Serta melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas, seperti melawan arus hingga berkendara di bawah umur,” ungkapnya. (and/har/epe)

Bojonegoro, Memorandum

Warga Dusun Pilang, Desa Pilangsari, Kecamatan Kalitidu digemparkan mayat  perempuan mengapung di Bengawan Solo kemarin. Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Bojonegoro Agus Purnomo mengatakan, setelah menerima laporan dari warga segera menerjunkan tim untuk mengevakuasi.

“Selanjutnya, kami bersama tim SAR gabungan langsung mengevakuasi mayat yang diketahui berjenis kelamin perempuan itu dan dilarikan ke

RSUD Sosodoro Djatikoesoemo untuk diautopsi,” katanya.

Menurutnya, warga menemukan mayat tersebut sekitar pukul 06.30, kemudian BPBD melakukan evakuasi sekitar pukul 08.00. Mengenai penyebab dan identitas, Agus masih menunggu hasil pemeriksaan medis.

“Kami berharap warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya menghubungi pihak rumah sakit agar identitas korban cepat terungkap,” pungkasnya. (top/har/epe)

Gresik, Memorandum

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi Pasar Baru Gresik kemarin. Kedatangannya untuk melakukan operasi pasar dalam rangka antisipasi inflasi harga komoditas pasar serta menjaga daya beli masyarakat.

Agenda operasi pasar itu didampingi Wabup Gresik Aminatun Habibah dan rombongan. Gubernur bertemu dan berdialog langsung bersama sejumlah pedagang terkait kondisi pasar. Baik itu ketersediaan stok hingga harga komoditas di lapangan.

Hasilnya, ditemukan kenaikan harga sejumlah komod-

itas. Di antaranyanya, harga telur dan beras. Telur kemarin mencapai Rp 27 ribu per kg. Naik dari pekan sebelumnya yang hanya Rp 20 ribu. Sedangkan beras kemasan 2,5 kg dari sebelumnya Rp 25 ribu kini menjadi Rp 30 ribu.

Kendati demikian, sejumlah komoditas lain seperti daging ayam, daging sapi, cabai rawit, bawang merah dan putih, hingga minyak goreng curah masih relatif stabil. “Stok aman. Semuanya di bawah HET (harga eceran tertinggi). Minyak goreng curah tadi di Pasar Baru Gresik 1,5 liter Rp 18 ribu, padahal satu liternya Rp 14 ribu. Artinya di bawah HET,” ujarnya.

Kenaikan harga bahan pokok tersebut dipengaruhi dampak dari penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Gubernur berharap, kestabilan harga bahan pokok tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak merasa khawatir adanya lonjakan kenaikan bahan pokok.

“Operasi pasar ini kami lakukan setiap minggu untuk memastikan harga komoditas pasar stabil. Langkah ini untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Untuk pengendalian inflasi dan dampak kenaikan BBM, Pemprov Jatim menganggarkan Rp 257 miliar,” harapnya. (and/har/epe)

Bojonegoro, Memorandum

Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBIMAPR) Bojonegoro terus meningkatkan kualitas jembatan setiap tahunnya. Selama 2022, telah membangun 58 jembatan di wilayah timur.

Pejabat Fungsional Teknik

Jalan dan Jembatan Ahli Muda

BM 1 Dinas PUBIMAPR, Arik

Nur Cahyo menjelaskan, data per Oktober 2022, pihaknya telah melakukan peningkatan kondisi jembatan yang tersebar di 14 kecamatan wilayah timur.  Terbagi menjadi dua wilayah. Untuk wilayah I meliputi Kecamatan Bojonegoro, Kapas, Sukosewu, Trucuk, Malo, Dander, dan Temayang. Sementara wilayah II meliputi Balen, Sumberrejo, Kanor, Baureno,

Kepohbaru, Kedungadem, dan Sugihwaras.

“Setiap tahun terus berupaya meningkatkan konektivitas antar kawasan. Ini untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat, mempermudah dan memperlancar transaksi antara produsen dan konsumen, serta meningkatkan pelayanan publik,” jelasnya kemarin.

Berdasarkan data 2021, terdapat 610 jembatan kondisi baik, 482 kondisi sedang ada, 249 rusak ringan. Total untuk jembatan dengan kondisi baik, sedang dan rusak ringan pada 2021 sebanyak 1.341 atau 95,51 persen. Sedangkan yang perlu perbaikan segera sebanyak 63 atau 4,49 persen. (top/har/epe)

Gresik, Memorandum

Kabupaten Gresik mencatatkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) cukup tinggi. Bahkan masuk deretan 3 besar daerah dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang tinggi di Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Aminatun Habibah ketika mendampingi Gubernur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Kantor Bersama Samsat Gresik di Jalan dr Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Kebomas kemarin. Dijelaskan, penerimaan PKB dan BBNKB

mencapai Rp

persen dari target Rp 373 miliar. Pencapaian ini menjadikan Kabupaten Gresik masuk 3 besar sebagai daerah dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak yang tinggi di Provinsi Jawa Timur,” jelas Bu Min sapaan akrab wabup.

Tingginya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini, lanjut wabup, menjadi catatan positif di sektor penerimaan pajak daerah. Untuk itu, pihaknya menyambut baik atas diresmikannya Kantor Bersama Samsat Gresik yang baru. “Kantor Bersama Samsat ini kalau dilihat sudah sangat nyaman. Harapannya memudahkan masyarakat Gresik dalam membayar pajak kendaraan bermotornya,” tandasnya.

Wabup menambahkan, dengan keberadaan Kantor Bersama Samsat yang baru ini, akan bisa membantu meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik. Keberadaan fasilitas yang lebih baik harapannya seiring dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi. Ke depan diperlukan kolaborasi.

Selain meresmikan Kantor Bersama Samsat Gresik, Gubernur Khofifah dalam kesempatan ini juga menyerahkan berbagai bantuan kepada masyarakat Gresik. Bantuan tersebut diantaranya zakat produktif untuk pelaku usaha ultra mikro, bantuan untuk anak stunting, bantuan bebas pajak untuk driver mikrolet dan ojek online, serta bantuan untuk ASPD.

Khofifah menjelaskan bahwa Kantor Bersama Samsat ini dibangun dalam rangka mempermudah masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan bermotornya. Dengan fasilitas yang ada, ke depan tidak lagi orang yang bergerak, melainkan berkasnya yang bergerak. “Sehingga pembayar pajak tinggal tunggu jadi. Berkasnya yang bergerak,” tuturnya.

Kendati Kantor Bersama Samsat Gresik telah diresmikan, namun fasilitas anyar tersebut tidak langsung beroperasi. Operasional baru akan dimulai bulan depan, awal November 2022. Pihaknya berharap bisa mempermudah masyarakat untuk mengurus pajak kendaraan bermotor sehingga meningkatkan penerimaan pajak daerah.(and/har/epe)

Personel Satlantas Polres Gresik menilang sopir bus yang melanggar aturan di Jalan Raya Duduksampeyan.

Pemusnahan jaring trawl di UPT Balai Budidaya Ikan (BBI) Dalegan.