Menumpuk Silpa Hingga Rp 200 Miliar

Gemuknya SILPA Tahun 2022 tersebut terkuak dalam rapat paripurna DPRD Magetan dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban Bupati Magetan Tahun Anggaran ( TA) 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Magetan, Kamis (16/3).

Bupati Magetan Suprawoto menyampaikan, dari hasil penyerapan

APBD tahun lalu masih terdapat SILPA hampir seperempat triliun tersebut.

“Dari hasil pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 terdapat sisa lebih sebesar 233,458 miliar rupiah,“ jelasnya.

Di hadapan legislator, Bupati

Suprawoto memastikan jika angka tersebut masih bisa mengalami perubahan menunggu laporan dari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Republik Indonesia (RI). “Data keuangan ini masih berupa perhitungan sementara, untuk angka akhir masih menunggu hasil laporan dari BPK RI, “ tambah Kang Woto sapaan Bupati Magetan.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Magetan Sujatno memastikan, akan membentuk Panitia Khusus (Pansus)untuk mempelajari LKPJ

Bupati Magetan tahun 2022 tersebut, termasuk faktor penyebab tingginya SILPA. “Banyak faktor, tidak terserap atau bentuk efisiensi atau apa itu nanti akan kita lihat secara detail dimana, itukan otomatis dari dinas mana yang SILPA, Lalu dinas itu kegiatan-kegiatan apa yang belum terealisasi, jadi nanti juga kita lihat dipenjabaran LKPJ tersebut, “ujarnya.

Sujatno berharap, eksekutif bisa menyerap anggaran yang ada dengan maksimal tanpa menyisakan SILPA dengan senilai selangit . “Kami berharap SILPA ini nanti bisa menurun setiap tahunnya itu yang kita rekomendasikan,”pungkas Ketua DPRD Magetan.

Sebagai informasi, rapat paripurna ini dihadiri Bupati Magetan Suprawoto, Jajaran pimpinan dan anggota DPRD Magetan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Magetan. (rik/day) lain - lain. “Kami melakukan pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan darah, pemeriksaan tensi nadi, pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, pemeriksaan mata, rekam jantung dan rontgen,” ucapnya, Kamis (16/3).

Pemeriksaan kesehatan berkala yang diadakan oleh Si Dokes Polres Tulungagung dilakukan bersama Laboratorium Klinik Bakti Analisa.

Tujuannya untuk memastikan kondisi kesehatan anggota dan ASN Polri agar dapat bertugas dengan baik dan sehat. “Semua kami laksanakan agar personel Polres Tulungagung selalu tetap sehat,” tuturnya.

Pihaknya berharap, dengan pemeriksaan berkala bisa memberikan peningkatan kualitas kesehatan anggota Polri maupun ASN Polri di lingkup Polres Tulungagung, sehingga bisa menunjang kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. (fir/mad/day)

Sosialisasi Darkum Bagian Hukum Setdakab Magetan

Gandeng APH Blusukan ke Desa

Magetan, Memorandum

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Magetan blusukan ke desa untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan serta kesadaran hukum (Darkum) kepada masyarakat. Salah satu wilayah yang disambangi Bagian Hukum, yakni Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Kamis (16/3).

Bagian Hukum juga menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan serta Kepolisian Resor ( Polres) Magetan. Materi Kesadaran Hukum yang disampaikan Narasumber beragam mulai belanja Dana Desa (DD), Pencegahan penyalahgunaan narkoba, produk hukum untuk desa, serta Ketentraman dan Ketertiban umum. “Ini sangat penting, karena sebagai sarana untuk mentransformasi informasi terkait peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya warga Magetan, “ kata Joko Rusdiyanto, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Magetan, Kamis (16/3).

Dijelaskan Joko Rusdiyanto, sosialisasi kesadaran hukum akan digelar di enam desa di Kabupaten Magetan. Namun kuota tersebut dapat ditambah jika diperlukan masyarakat. “Apabila memungkinkan nanti kita ajukan tambahan, jadi sembilan desa kalau memungkinkan,” tambahnya. Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Magetan, Hergunadi yang hadir dalam kegiatan tersebut mengharap, melalui kegiatan ini masyarakat dapat paham akan hukum. Apabila ada masyarakat yang terjerat masalah hukum dirinya mendorong untuk menyelesaikan masalah melalui Restorative Justice ( RJ) atau secara kekeluargaan tanpa harus ke Pengadilan.

“Kami berharap masyarakat dapat paham akan masalah hukum, dan tadi disampaikan oleh narasumber kami mendorong untuk terjadinya Restorative Justice, jadi penyelesaian hukum yang kira-kira tidak berat misalnya diluar korupsi dan lainya bisa diselesaikan di Restorative Justice itu,” ungkap Hergunadi. Camat Kawedanan, Ari Budi Astuti menyambut baik sosialisasi Kesadaran Hukum untuk masyarakat tersebut. Menurut mantan Lurah Tinap tersebut, untuk menjaga keamanan dan ketertiban tidak semua wewenang dari Aparat Penegak Hukum (APH), melainkan dari seluruh masyarakat di dalamnya. “ Dengan ada pemahaman tersebut, kita bisa saling menjaga, tidak dari APH saja, melainkan dari semua warga juga harus saling menjaga, “ bebernya. Sebagai informasi, sosialisasi Kesadaran Hukum Di Kantor Balai Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan tersebut dihadiri kurang lebih 60 peserta, yang berasal dari tokoh masyarakat, pemuda, perangkat desa diwilayah Kecamatan Kawedanan. (adv/rik/day)