Cegah Potensi Pelanggaran Izin Orang

Surabaya, Memorandum Sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum keimigrasian, terus diwujudkan oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Melalui rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang

Asing (Tim Pora) Kabupaten Sidoarjo, imigrasi mengajak seluruh stakeholder ikut mengawasi keberadaan orang asing khususnya di wilayah Sidoarjo.

Sejumlah topik menjadi bahasan dalam kegiatan rakor yang dipandu Ivan Ramos di Aula Kantor Imigrasi Kelas ungkap Sulastri.

Kabid Inteldakim Rizky Yudha Ikawira (tengah) menjadi narasumber rakor bersama Dedy Zein (kiri) dipandu moderator Ivan Ramos.

Sampah tidak terangkut membuat Sulastri curhat di grup Forkom Tegalsari. Di grup itu ada Wali Kota Surabaya, tapi belum ada tanggapan.

“Namun akhirnya direspons siang dan sampahnya diangkut sama truk,” tuturnya.

Menurut Eddy, tokoh masyarakat Wonorejo, kondisi seperti ini sudah berlangsung setahun lamannya. “Sudah setahun seperti ini. Kalau alasan truknya rusak itu alasan klasik,” jelas Eddy.

Sementara itu, Sodik, pekerja di TPS Pasar Kembang, mengungkapkan, sampah menunpuk sudah dua hari dan tidak diangkut karena truknya rusak dan harus perbaiki di bengkel di daerah Asemrowo. “Iya truk sampahnya rusak jadi tidak bisa angkut. Setelah diperbaiki lalu sampah diangkut,” jelas Sodik.

Menurut Sodik, truk pengangkut sampah ada satu di tiap TPS. Jika ada truk yang rusak ada tenaga bantuan truk sampah yang biasa mengangkut sampah di TPS lain. “Tapi karena bukan wilayah TPS-nya, ya akhirnya tidak semua diangkut sampahnya,” bebernya.

Sodik mengungkapkan, setiap harinya truk mengangkut sampah di TPS Pasar Kembang sebanyak tiga kali,

I Khusus TPI Surabaya, Kamis (16/3) kemarin. Hadir sebagai narasumber rakor Timpora, Rizky Yudha Ikawira selaku Kabid Inteldakim dan Dedy Zein selaku JFT Madya. Agenda diskusi yang dibahas kemarin adalah tentang keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di pabrik-pabrik di wilayah Kabupaten an Akhir (TPA) Benowo. yakni pukul 06 00, 09.00, dan 13.00.

Sementara itu, Lurah Wonorejo

Noercholis Yasin saat dikonfirmasi mengatakan, keluhan warga terkait sampah yang menumpuk di TPS

Pasar Kembang sudah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup (KLH)

Surabaya dan jajaran terkait lainnya.

“Kami hanya menyampaikan keluhan warga ke dinas terkait karena tidak punya armada,” katanya.

Noercholis mengungkapkan, rencana besok (hari ini) akan disurvei oleh dinas terkait masalah TPS Pasar Kembang. “Nanti bisa diketahui solusinya apakah faktor dari warganya atau tidak ada truk untuk mengangkut sampah,” tandas Noercholis.

Ketercukupan di Tiap Kelurahan

Harus Diperhatikan

Di bagian lain, Komisi C DPRD

Kota Surabaya mendesak Pemkot

Surabaya supaya menambah jumlah

TPS. Karena idealnya setiap kelurahan ada satu TPS untuk karena jumlah penduduk semakin padat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono menginginkan lingkungan bersih dan nyaman dengan pengelolaan sampah yang baik. Sehingga, kata dia, alur sampah bisa lancar dan tidak menumpuk di TPS hingga sampai di Tempat Pembuang-

Sidoarjo.Termasuk juga terkait pengungsi di Puspo Agro yang belakangan meresahkan dalam penyalahgunaan izin tinggal. Diskusi dan tanya jawab antara peserta dan pemberi narsum berlangsung gayeng.

“Kegiatan ini sangat bagus dan perlu di-follow up dengan kegiatan konkret seperti operasi gabungan agar mempunyai efek jera kepada orang asing pelanggar peraturan keimigrasian di wilayah Kabupaten Sidoarjo,” harap Agus Semara dari BNN Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Chicco A Muttaqin mengatakan, pihaknya menekankan fungsi imigrasi dalam hal pengamanan negara dan penegakan hukum. Yakni pengawasan orang asing melalui kebijakan selective policy. Di mana, orang asing yang masuk harus

“Untuk TPS, belakangan ini saya melihat memang volumenya sampahnya bertambah. Kurang lebih empat hari terakhir ini luar biasa fenomena sampah ini. Dari sampah rumah tangga sampai ke TPS, sampai juga gerobak-gerobak sampah ini penuh sampah karena belum sempat masuk ke tong sampah,” kata Baktiono, kepada Memorandum, Kamis (16/3)

Ia menjelaskan sampah dari seluruh warga kampung tidak terhambat dibawa ke tempat TPS di kelurahan tersebut. Dari TPS ini bisa segera dibawa ke TPA. Namun kelancaran pengangkutan sampah di TPS ke TPA tersebut muncul masalah. Bahkan persoalan ini sudah cukup lama.

Kalau TPS tidak cukup menampung buangan sampah rumah tangga beberapa kelurahan tidak usah dipaksakan. Ketercukupan TPS di setiap kelurahan harus dipikirkan. Apalagi jumlah penduduk akan semakin bertambah dalam satu kelurahan.

“Kalau jumlah TPS itu memang masih perlu ditambah dengan banyaknya pertambahan pemukiman,” jelasnya.

Paling ideal menurut Baktiono, satu kelurahan satu TPS. Kalau terpaksa untuk beberapa kelurahan, sirkulasi sampah untuk diangkut ke TPA bisa disegerakan dengan kapasitas angkut maksimal. Sambil memikirkan aset Pemkot di kelurahan untuk TPS.

“Tapi memang tidak mudah untuk menambah TPS ini, kecuali di lahan lahan yang masih daerahnya kosong, seperti di wilayah Surabaya barat. Kalau misalnya didaerah penduduknya padat, seperti Tambaksari, Sawahan, Surabaya Utara, itu hampir semuanya padat,” jelasnya.

Ia memberian contoh seperti di TPS Rangkah, yang lokasinya di sebelah Makam Pahlawan WR Supratman. Kata Baktiono, di lokasi, sebenarnya merupakan TPS untuk Kelurahan Rangkah. Namun sampah rumah tangga dari warga Kapas Madya Baru juga dibuang di TPS Rangkah.

“Padahal di situ penduduknya padat. Karena tidak mudah menempatkan TPS. Kalau di area penduduk padat. Apalagi kalau aset pemerintah kota di lokasi tersebut tidak ada. Seperti di Kapas Madya Baru yang paling padat di Surabaya hampir tidak ada asetnya pemerintah kota yang kosong untuk di tempati TPS. Sehingga pembuangannya digabung,” ungkapnya. Baktiono memberikan solusi agar dipasang tong untuk mengatasi luberan atau banyaknya sampah.

“Karena TPS membludak sampaknya, tong penambahan itu sementara bisa

Asing

diseleksi dengan baik guna mencegah adanya potensi pelanggaran.

“Kebijakan ini tentu juga memperhatikan fungsi fasilitator pembangunan negara yang juga diemban oleh Imigrasi Indonesia. Diharapkan dengan adanya pengawasan keimigrasian orang asing yang masuk adalah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” beber mantan Atase Imigrasi pada KBRI di Hongkong ini. Masih kata Chicco Ahmad Muttaqin, keberadaan mereka tentunya memerlukan pengawasan agar tidak menyalahi aturan keimigrasian yang berlaku. Selain itu, edukasi kepada para pemberi kerja atau perusahaan juga perlu untuk digiatkan guna memberikan pemahaman tentang tertib aturan keimigrasian.

Yang tak kalah penting adalah tentang keberadaan pengungsi yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Pengungsi yang ditempatkan lahan kosong dengan beroordinasi dengan RT RW setempat supaya mencarikan tempatnya,” bebernya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah jauh lebih mendesak. Terutama sirkulasi dan kelancaran pengangkutan sampah dari rumah-rumah ke TPS dan dari TPS ke TPA.

“Satu satunya yaitu dipasang tong bin tong bin tempat sampah dari palstik dan nanti diangkut oleh kendraan kedraan kecil yang saat ini sudah disediakan dan nanti dibawa ke TPS,” cakapnya. Pihaknya juga mendesak pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan untuk melakukan penyemprotan disinfektan rutin di area TPS. Sebab beberapa TPS lokasinya berdekatan dengan perkampungan. Sehingga faktor kesehat- rata-rata berasal dari negara-negara Timur Tengah itu memerlukan pengawasan ekstra ketat dari semua instansi di Sidoarjo.

“Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban sosial yang muncul sebagai akibat dari keberadaan pengungsi tersebut,” pungkas alumni Akademi Keimigrasian (AIM) angkatan ke-4 ini.

Dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, menurutnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang.

“Tim Pora ini terdiri dari imigrasi dan instansi-instansi terkait yang berwenang dan diharapkan untuk melakukan koodinasi guna dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan maksimal namun tetap dengan pendekatan yang humanis,” pungkas Chicco. (mik/ono) an juga perlu dipikirkan. “Yang kami inginkan selain tidak membludak sampah ini baunya bisa diminimalisirkan dan tidak menimbulkan penyakit. Maka dinas lingkungan hidup harus berkerjasama dengan dinkes untuk menyemprot disinfektan yang mengandung atau bisa mematikan bakteri, harus disemprot itu untuk menguragi bau dan bisa mematikan bakteri-bakteri dari hewan seprti tikus, lalat, kecoak dan lain-lain,” pungkasnya. (rio/alf/ono)