Dinas Koperasi Beri Pelatihan Warga Binaan Pemasyarakatan

Jombang, Memorandum produk yang akan dipajang di etalase online maka juga diberikan pelatihan agar produk nampak menarik.

“Saat ini para pelaku UMKM juga bisa mendaftarkan produknya di e-katalog LKPP agar dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa dari pemerintah,” bebernya.

Ketua Umum OK OCE INA Makmur Joko Dwitanto mengatakan, dalam riset terapan tersebut para mahasiswa USC ingin mengetahui perkembangan serta kendala pelaku UMKM di sejumlah daerah di Indonesia tak terkecuali di Kota Mojokerto. Dari hasil penelitiaan tersebut nantinya akan dianalisa dan ditemukan solusi.” Kami mengajak para mahasiswa manca negara untuk melakukan riset di Kota Mojokerto, karena di sini jumlah UMKM mengalami petkembangan pesat hingga mencapai ribuan,” terang Joko. (adv/war/epe)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melalui dinas koperasi dan usaha mikro bersinergi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Jombang. Berupa pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), Selasa (14/3).

Bupati Hj Mundjidah Wahab yang hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Agus Purnomo, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, mengapresiasi positif sinergitas itu. Seiring bekal yang diberikan, setelah WBP keluar dapat berwirausaha melalui keterampilan yang telah dimiliki dari pelatihan. “Saya harap kepada warga binaan yang mengikuti pelatihan ini, dapat benar-benar mengikuti pelatihan dengan baik. Ke depan, bekal keterampilan yang dimiliki dapat dikembangkan secara mandiri atau berkelompok, sinergi dengan Asosiasi Pengusaha Jombang,” tuturnya. Bupati juga meminta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jombang untuk memberikan pembinaan secara berkelanjutan. Selain bekal keterampilan juga bagaimana cara promosi dan pemasarannya. “Di era digital, promosi, pemasaran tidak harus punya showroom atau galeri. Tapi bisa dilakukan melalui handphone, secara online,” tambah bupati perempuan pertama di Jombang tersebut. Kepala Lapas Kelas IIB Jombang Margono, menyampaikan terima kasih atas perhatian luar biasa bupati. Apalagi, ada sebanyak 841 WBP yang diharapkan melalui temu usaha dan pelatihan menjadikan mereka tidak lagi terjerumus pada tindak kejahatan. “Semoga dengan sinergitas ini kita bersama-sama saling bahu membahu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang,” sebutnya. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Fahrudin Widodo, menambahkan kegiatan ini diikuti 24 asosiasi pengusaha yang ada di Jombang. “Alhamdulillah, semuanya antusias mengikuti temu usaha di lapas ini. Harapannya, warga binaan setelah habis masa tahanannya dan kembali ke masyarakat dapat langsung memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk berwirausaha, atau nantinya melanjutkan usaha yang sebelumnya telah dirintisnya, bersinergi dengan asosiasi,” ujarnya. (adv/wan/war/epe)

Ngawi, Memorandum Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga

Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi melalui UPTD

Metrologi Legal melakukan kegiatan tera ulang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) setempat untuk memberikan rasa aman kepada konsumen sesuai aturan yang berlaku.

Salah satu sasaran terakhir ulang di SPBU kawasan

Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. “Kegiatan tera ulang ini dilakukan secara rutin,” kata Anggara Pradika, Kepala UPT Metrologi Legal Ngawi, Kamis, (16/3).

Anggara menjelaskan, tera ulang ini merupakan kewajiban bagi pemilik usaha pompa BBM untuk menera alat ukurnya. Tera ulang alat ukur pada kegiatan ini dilakukan untuk memastikan apakah alat ukur berfungsi dengan baik dan juga memastikan alat ukur yang digunakan oleh pengusaha ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tera ulang untuk melindungi konsumen dalam hal alat ukur, sehingga tidak merugikan masyarakat,” jelasnya.

Pelaksanaan tera ulang ini, jelas Anggara, metode pengujian ada ambang batas yakni 0,5 persen atau 5 permili dari volume yang diuji. Untuk alat yang digunakan ini menggunakan alat ukur dengan standar 20 liter.

Mengenai besaran tarif restribusi berdasarkan

Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang restribusi jasa umum untuk pompa ukur BBM untuk setiap badan ukur dikenai tarif Rp 100.000. Berdasarkan data untuk jumlah SPBU di Ngawi ada 23, Indomobil ada 15, dan Pertashop ada 40.

“Hasil tera ulang ini akan diberikan segel dan ditempeli tanda tera ulang yang berlaku satu tahun ke depan oleh petugas,” pungkasnya. (adv/lis)

Madiun, Memorandum

Tim gabungan operasi penyakit masyarakat (pekat) dan cipta kondisi Kabupaten Madiun merazia warung remang-remang kawasan Pasar Muneng, Desa Muneng, Kecamatan Pilangkenceng, Rabu (15/3) malam.

Hasilnya, petugas gabungan terdiri dari satpol PP dan kepolisian serta TNI menjaring 16 wanita diduga pekerja seks komersial (PSK). Mereka langsung digelandang ke kantor Satpol PP Pemkab Madiun untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.

“Ada 16 orang diamankan dan operasi ini dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadhan dan cipta kondisi,” kata Kabid PPHD Satpol PP Kabupaten Madiun, Danny Yudi Satriawan.

Hasil pendataan, 15 orang di antaranya merupakan warga luar Kabupaten Madiun. Dalam beroperasi, mereka sering kucing-kucingan dengan petugas. “Kucing-kucingan, petugas sering mengadakan patroli.

Tapi pada saat tidak ada patroli mereka beraksi,” bebernya.

Selanjutnya, satpol PP bakal berkoordinasi dengan dinas perdagangan setempat untuk kembali melakukan penertiban lapak liar di sekitar Pasar Muneng. (dry/lis)

2023, RSUD Caruban Raih Predikat Rumah Sakit Tipe C Paripurna

Madiun, Memorandum

Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban terus meningkat dan pelayanannya maksimal. Hasil akreditasi di 2023, RSUD Caruban mendapatkan peringkat rumah sakit Type C Paripurna.

“Tahun 2023 sudah terakreditasi paripurna, artinya mutu dan tata kelola dinilai bagus oleh lembaga akreditasi. Nilainya bagus di atas rata rata,” ungkap Direktur RSUD Caruban, drg Farid Amirudin.

Predikat itu tak lepas dari terobosan inovasi dalam memaksimalkan layanan kepada masyarakat. Inovasi menonjol di antaranya pelayanan BAKSO (Bisa Ambil engko SOre). Merupakan salah satu layanan pengambilan obat yang memperbolehkan masyarakat ambil sore hari.

Setelah pagi hari menjalani pemeriksaan, tidak perlu mengantre lama untuk mendapatkan obat. Cukup dengan menyetorkan resep dan mengambil nomor antrean, bisa ditinggal dan dapat diambil pada sore harinya. Pengambilan bisa dila- kukan mulai pukul 14.30 sampai 21.00 WIB di Depo Farmasi UGD Terpadu. “Inovasi BAKSO atau boleh ambil engko sore, tujuannya agar pasien tidak banyak yang menunggu jadi sore obat sudah jadi tinggal ambil tidak perlu menunggu lama. Bisa juga diambil malam,” katanya. Jika enggan kembali ke rumah sakit, pasien bisa menggunakan layanan antar obat MasTerno. MasTerno merupakan layanan antar obat yang diinisiasi pihak rumah sakit bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Merupakan salah satu upaya mengurai waktu tunggu pasien di rumah sakit. Dengan biaya Rp10.000 saja obat dapat diantarkan ke pasien di dalam maupun di luar Kabupaten Madiun, baik Magetan, Ngawi, Ponorogo, maupun Bojonegoro. Selain, pasien yang akan berobat ke RSUD Caruban dapat mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi JKN mobile. “Menggunakan MasTerno pengantaran obat. Jadi setelah dilayani di poli bisa segera pulang,” ujarnya.

Di samping itu, upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja RSUD Caruban agar lebih baik ke depannya. “Kami terus lakukan, kemudian menambah layanan dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD Caruban. Bulan depan bisa segera buka praktik,” pungkasnya. (adv/lis)

Wali Kota Maidi Ajak TP PKK Sukseskan

Madiun, Memorandum ditangani.

Madiun, Memorandum Dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022, Komisi C DPRD Kabupaten melakukan kunjungan kerja ke BLUD RSUD Caruban, Kamis (16/3).

Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono, didampingi Wakil Ketua Komisi C Muhammad Sayuti. Disambut Direktur RSUD Caruban drg Farid Amirudin bersama jajaran direksi menggelar paparan dan audiensi di ruang rapat rumah sakit.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun Muhammad Sayuti mengatakan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan lantaran tugas, fungsi rumah sakit yang melayani dan bersentuhan langsung dengan masyarakat demi kesehatan. “Untuk itu, kinerja rumah sakit tergolong bagus dan akreditasi juga,” katanya.

Menurutnya, penilaian menjadi tolak ukur agar RSUD Caruban menjadi mantap ke depannya serta keyakinan manajemen semakin meningkat. Dalam evaluasi, legislatif menekankan dua hal yakni pelayanan masyarakat harus adil dan segera mungkin

Kendati, proses rujukan menjadi sistem BPJS, namun pelayanan harus dipercepat. Dengan harapan kemajuan rumah sakit harus dipacu menjadi kepentingan bersama agar ke depannya pasien jadi nyaman dan aman, sehingga dapat menunjang kesembuhan pasien.

“Jadi ketika pasien yang masuk di sini itu indikator pasien apakah harus dirujuk atau dirawat jalan segera diputuskan, itu yang terpenting,” ujarnya.

Kedua, perlu adanya peningkatan sarana prasarana untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan dengan penambahan ruang paviliun. Lingkungan kesehatan di rumah sakit harus terjaga, terutama kebutuhan oksigen tercukupi dengan menambah dan memperbaiki taman rumah sakit baik depan maupun belakang. Pun terhadap sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan. Pihaknya pun siap mendorong dari sisi anggaran.

“Sehingga nanti tidak ada orang yang merasa takut ketika di rumah sakit jadi terasa segar. Kalau dari anggaran sudah dianggarkan, rumah sakit sudah mengajukan,” bebernya. (adv/dprd/lis)

Derasnya transformasi digital di era sekarang ini tak dapat dibendung. Ini seiring perkembangan teknologi, semua dirancang serba instan dan praktis. Tak tekecuali data identitas kependudukan.

Tak hanya untuk mempercepat layanan, digitalisasi juga bertujuan untuk semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan publik di Kota Pendekar.

Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, perkembangan IT di daerah yang dipimpinnya melesat cepat, sehingga data kependudukan dalam bentuk digital dikatakan penting. Ia meminta peran perempuan, khususnya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk menyukseskan program Go Identitas Kependudukan Digital.

“IT kita sudah cukup bagus, tolong ibu-ibu PKK bantu Dispendukcapil untuk menyukseskan program ini,” kata dia.

Kegiatan tersebut terpusat di setiap kecamatan dan berlangsung sejak Selasa (15/3) hingga kemarin. Selasa lalu, sosialisasi tersebut digelar di Lapak Palereman, Kelurahan Kelun untuk Kecamatan Kartoharjo. Kemudian, Rabu (16/3) di Lapak Simander, Kelurahan Pandean untuk Kecamatan Taman dan Kamis (17/3) untuk Kecamatan Manguharjo bertempat di Lapak Pesona, Kelurahan Madiun Lor.

Kepala Dispendukcapil Kota Madiun, Agus Triono mengatakan, kegiatan tersebut sengaja digelar untuk menyukseskan Kota Madiun Go Identitas Kependudukan Digital (IKD). Serta untuk mencapai target 25 persen kepemilikan data IKD bagi warga Kota. Ia sengaja menggandeng PKK untuk menyosialisasikan kepada warga masyarakat lini terbawah.

Acara tersebut berlangsung di Lapak Pesona, Kelurahan Madiun Lor, Kamis (16/3). Turut hadir Ketua TP PKK Kota Madiun, Yuni Setyawati Maidi.

“Kita mengejar target 25 persen kepemilikan KTP digital ini ke seluruh masyarakat Kota Madiun,” kata Agus. Agus juga menyebut, sampai dengan saat ini sudah tercapai 9.800 penduduk yang telah melakukan perekaman, dari 158.563 jiwa itu wajib KTP tahun 2023. Untuk memenuhi target IKD yang dipatok, pihaknya membuka pelayanan Senin-Jumat di Kantor Dispendukcapil, kemudian Sabtu-Minggu dengan layanan keliling. “Pelayanan keliling itu di lapak, fasilitas umum, dan kantor kelurahan sesuai dengan jadwal. Selain itu juga melibatkan peran PKK,” ungkapnya. (adv/lis)

Puluhan anggota Satlinmas Desa Pakisaji berlatih baris berbaris.