SAKSIKAN TAYANGAN SAKSIKAN POLISI KITA, DUNIA KRIMINAL, DAN KOTA KITA DI
MEMORANDUMTV










Surabaya, Memorandum
Vonis bebas dua terdakwa tragedi Kanjurahan serta satu terdakwa diganjar 1,5 tahun membuat keluarga korban yang datang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mempertanyakan hati nurani hakim.
Bahkan, Ricky, kakak kandung korban tewas Bregi Andre Kusuma menyayangkan putusan majelis hakim. Ia yang datang bersama tiga keluarga korban lainnya meminta keadilan dari sosok hakim tersebut.
Seperti diketahui mantan Kabagops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto dan mantan Kasatsamapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi divonis bebas. Sedangkan mantan Danki 2 Brimob AKP Hasdamarwan divonis 1,5 tahun penjara.
“Satu nyawa saja harusnya dihukum berat, lha ini 135 nyawa. Mengapa malah membebaskan dan menghukum ringan,” g g , kata Ricky ditemui usai mengetahui puu tusa s n siidang, Kamis (16/3)
Kabar kali ini datang dari member JKT48, Sisca Saras. Dalam Instagram miliknya, Sisca Saras mengumumkan lulus dari JKT48. Sisca Saras diketahui sudah sembilan tahun berkarier di JKT48.
“Hari ini, tepat 9 tahun generasi 3 terbentuk, aku mengumumkan akan lulus dari JKT48.
Bersambung ke halaman 2
TIM Advokasi Tragedi Kanjuruhan (TATAK), Imam Hidayat mengusulkan agar para terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan, untuk dibebaskan semua. Ucapan ini untuk menyentil aparat penegak hukum dalam menangani kasus sejak awal banyak ditemukan kejanggalan.
“Dari awal, kami tidak setuju dengan laporan model A. Harusnya pakai laporan model B, dengan pasal 338 KUHP, dan pasal
Bersambung ke halaman 2 Ketua Tim Tatak, Imam Hidayat memberikan keterangan.
Yusep Jabat Wakapolda Ja m
Surabaya, Memorandum Dipercaya menjadi orang nomor dua di Mapolda Jatim tak membuat Kombespol Akhmad Yusep Gunawan lupa dengan mako yang membesarkan namanya, yaitu Mapolrestabes Surabaya.
Sembari menyalami staf di jajaran Polrestabes Surabaya, Yusep sesekali berpesan agar tetap bekerja maksimal untuk masyarakat Surabaya. Sebelum berpisah, Yusep mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran di Polrestabes Surabaya karena telah bekerja maksimal selama 18 bulan ia menjabat.
“Seperti dari awal suatu kebanggaan, saya berada di tengah-tengah rekan-rekan sekalian. Tidak semua pejabat Polri khususnya, di level komisaris besar menjabat dan berdiri di Polrestabes Surabaya. Karena perintah dan amanah diberikan harus dilaksanakan semaksimal mungkin dengan etos kerja, dedikasi kerja, serta loyalitas tertinggi,” kata Yusep.
Yusep meyakini jika ditangan Kombespol Pasma Royce, ‘kapal besar’ Polrestabes Surabaya akan terus
Bersambung ke halaman 2
POLISI TETAPKAN KEPALA UNIT BANK BUMN TERSANGKA
Surabaya, Memorandum Kepala unit salah satu bank badan usaha milik negara (BUMN) daerah Trosobo, Sidoarjo, harus berurusan dengan pihak berwajib. AC, lelaki asal Tropodo, Waru, Sidoarjo, yang saat ini berdinas di kawasan Pabean Cantikan di bank yang sama itu ditetapkan tersangka penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim. Penetapan itu, setelah tersangka terbukti melakukan pelecehan terhadap seorang wanita berinisial LAR, yang teller satu bank yang sama. Tak sekadar
- Meng, pembebasan denda pajak, dewan minta masyarakat tidak lewatkan.
- Jadi, yang tidak lewat, tidak usah bayar pajak? Makasih!
Si Mameng (Objek palak eh pajak)
meraba saja, AC juga mengucapkan kalimat tak pantas yang mengarah ke hal berbau seksual. Meski berstatus tersangka, penyidik tak melakukan proses penahanan terhadap tersangka.
“Sudah ditetapkan tersangka baru-baru ini. Namun tidak ditahan,” kata Rayo Senggani Himawan kuasa hukum LAR ditemui di Mapolda Jatim, Kamis (16/3) siang. Rayo menjelaskan, kasus pelecehan yang menimpa kliennya itu bermula pada Juni 2022. Korban di bagian teller ini dikagetkan oleh
Bersambung ke halaman 2
Cahaya Langit yang Sinari LGBT di Dini Hari (8)
Andy mengaku tidak mengira Koko juga mau salat Tahajud. Dia malah mengajak salat berjemaah ketimbang salat sendiri-sendiri.
Koko tertegun dengan ajakan Andy.
Koko tidak sempat menjawab ya atau tidak, tapi Andy sudah sangat yakin bahwa Koko bangun karena hendak salat Tahajud. Padahal, jangankan salat Tahajud, salat lima waktu saja Koko jarang melakukannya dengan penuh. Selalu bolong-bolong.
Koko merasa tidak enak kalau mengecewakan Andy. Karena itu, meski tidak ada niat sebelumnya, akhirnya dia menyusulnya ke musala. Tentu saja setelah mandi dan menyucikan diri. “Monggo diimami, Mas
Bersambung ke halaman 2
Sumenep, Memorandum
Penghargaan Universal Health Converage (UHC) dari pemerintah pusat, menjadi bukti Pemkab Sumenep sudah memberikan akses kemudahan masyarakat dalam mendapatkan jaminan hak dasar kesehatan tanpa dipungut biaya.
Sebelum mendapatkan penghargaan tersebut, sebagai bentuk komitmen mendukung program jaminan kesehatan masyarakat, Pemkab Sumenep memberlakukan program UHC terhitung 7 November 2022.
UHC adalah sebagai salah satu sistem penjaminan kesehatan untuk memastikan semua penduduk mendapatkan layanan kesehatan dengan baik. Diraihnya penghargaan UHC sebagai bukti pemerintah Su-
menep bertekad memberikan akses dan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan jaminan hak dasar kesehatan, tanpa dipungut biaya.
"Yakni hanya menunjukkan identitas kependudukannya,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Kamis (16/3).
Penghargaan UHC dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, serahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian kepada
Bupati Achmad Fauzi pada Selasa (14/3), di Balai Sudirman Jakarta. Maka dari itu Bupati meminta seluruh tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan wajib merealisasikan program itu dengan memberikan pelayanan terbaik. Tujuannya, pemerintah daerah memberlakukan UHC benar-benar berdampak positif kepada masyarakat Kabupaten Sumenep.
Sebab UHC merupakan wujud kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kes-
ehatan, sehingga seluruh jajaran bidang kesehatan harus memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
Untuk itu tenaga kesehatan senantiasa melakukan inovasi dan prestasi, demi memberikan kontribusi positif bagi derajat kesehatan masyarakat.
"Tenaga kesehatan dalam melayani pasien tidak membeda-bedakan pelayanannya baik umum maupun UHC," pinta bupati. (adv/uri/mik)
Sumenep, Memorandum
Komisi II DPRD Sumenep dengan tegas meminta kepada pihak terkait untuk segera menutup pembangunan tambak garam di lahan kosong pesisir pantai Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Sumenep. Desakan itu muncul pasca sejumlah warga Desa Gersik Putih melakukan audiensi ke Komisi II DPRD Sumenep, Kamis (16/3).
Warga menyampaikan aspirasinya kepada legislatif bahwa pesisir pantai itu tidak hanya dialihfungsikan menjadi tambak garam, tapi juga ada proses reklamasi pantai.
Selain menghambat aktivitas masyarakat setempat yang rata-rata nelayan, pembangunan
tambak garam itu diduga tanpa dilengkapi izin. Karena lokasinya persis di pinggir pantai.
"Kami bersepakat masalah itu sudah mengancam keselamatan dan kehidupan masyarakat. Dari bukti-bukti yang disampaikan masyarakat, semakin menguatkan kami untuk menindaklanjuti. Butuh satu langkah lagi untuk investigasi," tegas Ketua Komisi II DPRD Sumenep, H Subaidi, kemarin.
Legislator yang akrab disapa—Haji Idi itu berjanji akan mengundang pihak terkait untuk menjelaskan seluruh tahapan pembangunan tambak garam di Gersik Putih yang diprotes masyarakat sekitar.
"Kami punya bukti sertifikat
lahan, dulu tidak ada yang memiliki, sekarang dimiliki kelompok tertentu. Sebelumnya pantai sudah disertifikasi. Sisi kepemilikan lahan itu merupakan keanehan. Karena sepanjang garis pantai tidak bisa dikuasai perorangan," urai Haji Idi.
Politikus Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) itu dalam waktu dekat akan memanggil
Pemdes Gersik Putih, OPD terkait, BPN, DLH, DPMPTSP, dan lainnya.
"Kami akan koordinasi dengan polisi terkait desakan menyetop operasi. Karena tidak ada kewenangan DPRD. Tapi kami mendesak proses pembangunan tambak garam harus ditutup," tandas Haji Idi. (adv/aan/mik)
Tulungagung, Memorandum Aksi pencurian terjadi di salah satu minimarket di Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman. Terduga pelaku dengan cara merusak plafon dan menguras rokok berbagai merek, susu dan minuman ringan dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah.
(16/3).
lakukan pemeriksaan, rupanya di sisi lain minimarket ini diketahui kondisi plafon yang rusak dan berlubang.
Petugas Polsek Sendang melakukan sidak petasan ke toko kelontong.
Tulungagung, Memorandum
Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Kapolsek Sendang AKP Agus Riyanto memimpin operasi petasan di toko - toko se wilayah Sendang, Kamis (16/3).
AKP Agus Riyanto mengatakan, operasi petasan yang dilakukan sebagai upaya menjaga kamtibmas memasuki bulan suci Ramadan.
“Giat lapangan operasi hari ini melibatkan anggota. Ada 8 toko kelontong yang sudah kami datangi untuk dilakukan pengecekan. Namun hasilnya nihil. Tidak menemukan satupun toko yang menjual petasan,” ungkapnya.
AKP Agus Riyanto menjelaskan, operasi petasan dilakukan supaya umat muslim bisa fokus dalam melaksanakan ibadah puasa, maupun kegiatan keagamaan lainnya.
“Kami berharap di bulan suci Ramadan nanti seluruh masyarakat di Kecamatan Sendang situasi keamanannya kondusif, tidak ada satupun toko yang menjual maupun menyulut petasan, sehingga masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa, hingga merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga nyaman,” paparnya.
Sementara Supri, pemilik toko kelontong warga Desa Sendang sebelah patung sapi, mengaku terkejut saat didatangi anggota polisi.
“Awalnya saya kaget tiba -tiba didatangi pak polisi. Namun setelah diberi penjelasan terkait sidak petasan saya merasa lega. Karena saya tidak pernah jualan petasan sekalipun. Dan dagangan saya hanya menjual sembako serta kebutuhan sehari hari,” terangnya. (kin/mad/day)
Kasi Humas Polres Tulungagung, Iptu Anshori mengatakan, sampai saat ini polisi melakukan pendalaman. Pihaknya belum bisa memberikan banyak keterangan terkait penyelidikan yang sedang berjalan.
Menurut Anshori, polisi sudah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. “Kami masih lakukan pendalaman, kemarin begitu ada informasi, anggota langsung olah TKP dan meminta keterangan saksi,” ujarnya, Kamis
Iptu Anshori mengungkapkan, aksi pencurian ini baru disadari saksi, saat datang pertama kali mengetahui kondisi etalase rokok berantakan. Banyak rokok bermerek hilang. Begitu juga dengan produk lain seperti susu dan minuman di rak makanan. “Selasa pagi itu saksi datang pukul 06.00. Kemudian saksi ini kaget melihat etalase rokok yang berantakan, kemudian banyak rokok yang hilang juga,” jelasnya. Kemudian saksi kembali me-
Anshori menduga pelaku masuk dan keluar melalui lubang plafon yang sama. “Ada kemungkinan pelaku masuk dan keluar lewat plafon, karena kondisi plafon rusak pecah,” ucapnya.
Anshori menjelaskan, untuk total kerugian diperkirakan sampai puluhan juta rupiah. “Kerugian ya barang yang hilang itu, informasi selanjutnya menunggu perkembangan,” pungkasnya. (fir/mad/day)
Rikkes Berkala
Tulungagung, Memorandum
Seksi Kesehatan Polres Tulungagung menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan (rikkes) secara berkala tahun 2023 di Gedung Presisi Polres Tulungagung.
Pemeriksaan kesehatan berkala ini dilaksanakan selama satu hari, diikuti oleh 190 peserta yang merupakan anggota Polri dan ASN Polri di jajaran Polres Tulungagung.
Rikkes berkala ini merupakan instruksi dari Mabes Polri, dan dilakukan secara bertahap termasuk oleh Polres Tulungagung.
Kapolres Tulungagung, AKBP Eko Hartanto melalui Kasidokes Aiptu Susiyah mengatakan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rikkes berkala. Seperti pemeriksaan darah, tensi darah, dan
LKPJ Bupati Tahun 2022
Gemuknya SILPA Tahun 2022
tersebut terkuak dalam rapat paripurna DPRD Magetan dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban Bupati Magetan Tahun Anggaran ( TA) 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Magetan, Kamis (16/3).
Bupati Magetan Suprawoto menyampaikan, dari hasil penyerapan
APBD tahun lalu masih terdapat SILPA hampir seperempat triliun tersebut.
“Dari hasil pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 terdapat sisa lebih sebesar 233,458 miliar rupiah,“ jelasnya.
Di hadapan legislator, Bupati
Suprawoto memastikan jika angka tersebut masih bisa mengalami perubahan menunggu laporan dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Republik Indonesia (RI). “Data keuangan ini masih berupa perhitungan sementara, untuk angka akhir masih menunggu hasil laporan dari BPK RI, “ tambah Kang Woto sapaan Bupati Magetan.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Magetan Sujatno memastikan, akan membentuk Panitia Khusus (Pansus)untuk mempelajari LKPJ
Bupati Magetan tahun 2022 tersebut, termasuk faktor penyebab tingginya SILPA. “Banyak faktor, tidak terserap
atau bentuk efisiensi atau apa itu nanti akan kita lihat secara detail dimana, itukan otomatis dari dinas mana yang SILPA, Lalu dinas itu kegiatan-kegiatan apa yang belum terealisasi, jadi nanti juga kita lihat dipenjabaran LKPJ tersebut, “ujarnya.
Sujatno berharap, eksekutif bisa menyerap anggaran yang ada dengan maksimal tanpa menyisakan SILPA dengan senilai selangit . “Kami berharap SILPA ini nanti bisa menurun setiap tahunnya itu yang kita rekomendasikan,”pungkas Ketua DPRD Magetan.
Sebagai informasi, rapat paripurna ini dihadiri Bupati Magetan Suprawoto, Jajaran pimpinan dan anggota DPRD Magetan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Magetan. (rik/day)
lain - lain. “Kami melakukan pemeriksaan berkala meliputi pemeriksaan darah, pemeriksaan tensi nadi, pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, pemeriksaan mata, rekam jantung dan rontgen,” ucapnya, Kamis (16/3).
Pemeriksaan kesehatan berkala yang diadakan oleh Si Dokes Polres Tulungagung dilakukan bersama Laboratorium Klinik Bakti Analisa.
Tujuannya untuk memastikan kondisi kesehatan anggota dan ASN Polri agar dapat bertugas dengan baik dan sehat. “Semua kami laksanakan agar personel Polres Tulungagung selalu tetap sehat,” tuturnya.
Pihaknya berharap, dengan pemeriksaan berkala bisa memberikan peningkatan kualitas kesehatan anggota Polri maupun ASN Polri di lingkup Polres Tulungagung, sehingga bisa menunjang kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat. (fir/mad/day)
Sosialisasi Darkum Bagian Hukum Setdakab Magetan
Magetan, Memorandum
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Magetan blusukan ke desa untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan serta kesadaran hukum (Darkum) kepada masyarakat. Salah satu wilayah yang disambangi Bagian Hukum, yakni Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Kamis (16/3).
Bagian Hukum juga menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan serta Kepolisian Resor ( Polres) Magetan. Materi Kesadaran Hukum yang disampaikan Narasumber beragam mulai belanja Dana Desa (DD), Pencegahan penyalahgunaan narkoba, produk hukum untuk desa, serta Ketentraman dan Ketertiban umum. “Ini sangat penting, karena sebagai sarana untuk mentransformasi informasi terkait peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,
khususnya warga Magetan, “ kata Joko Rusdiyanto, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Magetan, Kamis (16/3).
Dijelaskan Joko Rusdiyanto, sosialisasi kesadaran hukum akan digelar di enam desa di Kabupaten Magetan. Namun kuota tersebut dapat ditambah jika diperlukan masyarakat. “Apabila memungkinkan nanti kita ajukan tambahan, jadi sembilan desa kalau memungkinkan,” tambahnya. Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Magetan, Hergunadi yang hadir dalam kegiatan tersebut mengharap, melalui kegiatan ini masyarakat dapat paham akan hukum. Apabila ada masyarakat yang terjerat masalah hukum dirinya mendorong untuk menyelesaikan masalah melalui Restorative Justice ( RJ) atau secara kekeluargaan tanpa harus ke Pengadilan.
“Kami berharap masyarakat dapat paham akan masalah hukum, dan tadi disampaikan oleh narasumber kami mendorong untuk
terjadinya Restorative Justice, jadi penyelesaian hukum yang kira-kira tidak berat misalnya diluar korupsi dan lainya bisa diselesaikan di Restorative Justice itu,” ungkap Hergunadi. Camat Kawedanan, Ari Budi Astuti menyambut baik sosialisasi Kesadaran Hukum untuk masyarakat tersebut. Menurut mantan Lurah Tinap tersebut, untuk menjaga keamanan dan ketertiban tidak semua wewenang dari Aparat Penegak Hukum (APH), melainkan dari seluruh masyarakat di dalamnya. “ Dengan ada pemahaman tersebut, kita bisa saling menjaga, tidak dari APH saja, melainkan dari semua warga juga harus saling menjaga, “ bebernya. Sebagai informasi, sosialisasi Kesadaran Hukum Di Kantor Balai Desa Karangrejo, Kecamatan Kawedanan tersebut dihadiri kurang lebih 60 peserta, yang berasal dari tokoh masyarakat, pemuda, perangkat desa diwilayah Kecamatan Kawedanan. (adv/rik/day)
Kediri, Memorandum
Terduga pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Venna
Melinda, Ferry Irawan tiba di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, Kamis (16/3). Dalam pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap II itu, kuasa hukum Ferry Irawan sempat mengajukan penangguhan penahanan. Akan tetapi ditolak kejaksaan.
Kepala Kejari Kota Kediri Novika
Muzairah Rauf mengatakan, Jeffry Simatupang kuasa hukum Ferry Irawan memang sempat mengajukan. Namun, tim jaksa penuntut umum (JPU) sudah memutuskan menolak dengan berbagai pertimbangan. “Saat ini tersangka sudah ditahan di Lapas Kelas IIA Kediri selama 20 hari mulai 16 Maret hingga 4 April
Upaya pemadaman sumber api ampas tebu di gudang pabrik gula merah.
Pabrik
Kediri, Memorandum
Kebakaran melanda pabrik gula merah di Dusun Karanglo, Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kamis (16/3).
Akibat musibah yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.00 itu, Sutrisno pemilik usaha, ditaksir mengalami kerugian material sekitar Rp 100 juta.
Kapolsek Ngadiluwih AKP Iwan Setyo Budhi menjelaskan, titik api awalnya diketahui kay=ryawan pabrik ketika hendak memproses gula cair. Ia melihat di sisi timur api berkobar cukup besar hingga membakar ampas tebu yang tersimpan di gudang penyimpanan.
“Saksi berteriak memberitahukan empat temannya untuk memadamkan dengan air dan alat seadanya,” ujarnya.
Satu karyawan lainnya segera menghubungi Sutrisno yang segera mendatangi lokasi dan melaporkan ke Mapolsek Ngadiluwih. “Dalam insiden ini pemilik mengaku mengalami kerugian material sekitar Rp 100 juta,” tambah AKP Iwan.
Laporan itu lantas diteruskan ke dinas pemadam kebakaran. “Setelah berjibaku beberapa waktu, api akhirnya padam. Mengenai penyebab kebakaran, ini masih dalam penyelidikan,” tutupnya. (mon/epe)
2023,” katanya. Novika menyebutkan, dalam kasus ini ada tujuh JPU gabungan. Terdiri dari
empat jaksa Kejati Jatim dan 3 jaksa
Kejari Kota Kediri. Pihaknya juga akan segera menyusun surat dakwaan untuk diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Kediri.
“Pada saat ini kami sudah menyusun surat dakwaan. Insya Allah sesegera mungkin akan kami limpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Kota Kediri,” ungkapnya. Jeffry Simatupang menegaskan, selama belum ada keputusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, kliennya harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, dia akan membuktikan di persidangan tentang fakta sebenarnya bahwa apa yang ada berita mengenai Ferry Irawan tidak sepenuhnya benar. “Pak Ferry akan membuka seluruh fakta dan akan ada kejutan di dalam persidangan yang akan kami siapkan,” tambahnya. (mon/epe)
Kediri, Memorandum Jalan Semeru di Kecamatan Mojoroto dalam beberapa hari terakhir, kerap dilintasi truk galian C. Pasir dan batu (sirtu) yang diangkut tak jarang melebihi kapasitas sehingga mengganggu pengguna jalan lain.
Tak hanya terganggu jika serpihan masuk ke mata, aktivitas truk galian C juga dikhawatirkan merusak jalan hingga berlubang. Aduan itu yang kini ditangani Satlantas Polres Kediri Kota dan dinas perhubungan (dishub).
Kepala Dishub Kota Kediri Didik Catur menjelaskan, aduan itu telah ditindaklanjuti dan dila-
kukan pemeriksaan surat-surat kelengkapan kendaraan. Dia pun membenarkan, bila tidak ada tindakan tegas akan berimbas pada kerusakan jalan umum. “Telah kami tindak lanjuti berupa pemeriksaan surat-surat di Jalan Semeru. Seharusnya dilakukan penindakan tilang dilakukan pihak kepolisian,” jelasnya, Kamis (16/3).
Kepala UPTD Parkir Dishub, Bayu Puji Atmajaya juga berencana akan menggelar operasi gabungan yang melibatkan aparat penegak hukum lainnya.
Sementara Kapolres Kediri Kota AKBP Teddy Candra, langsung memerintahkan Kasatlantas AKP
Kabiro: Sutopo, S. H. I Telepon: 082244621416
Prastya Yana untuk menindaklanjuti aduan ini. AKP Prastya menyampaikan, Unit Turjawali telah memeriksa dan mengambil sampel galian berupa tanah yang diangkut truk. “Diambil dari Tulungagung. Dikirim ke lokasi pembangunan di wilayah Tarokan,” bebernya. “Telah kami periksa, keterangan dari personel seluruh surat-suratnya lengkap. Untuk menindak kendaraan over dimension kewenangan pada dinas perhubungan, bukan pada kami dan akan sampaikan kepada pemilik usaha agar tidak membawa muatan melebihi batas telah ditentukan,” jelasnya. (mon/epe)
Bojonegoro, Memorandum
Rumah Purnomo (45), warga Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas ludes terbakar. Diduga, musibah itu terjadi karena kompor dalam kondisi menyala ketika ditinggal pergi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. Namun, pemilik harus mengungsi karena rumahnya nyaris menyisakan puin.
Kebakaran bermula ketika pemilik rumah menyalakan kompor untuk merebus air. Namun saat belum matang dan kompor masih dalam keadaan menyala, ditinggal pergi Purnomo dan keluarga yang kemungkinan kelupaan.
“Kejadiannya baru diketahui sekitar pukul 20.00. Api sudah menyala dari dalam rumah gara-gara ditinggal dolan (bertamu),” kata Darjan, ketua RT setempat kemarin. Api cepat menyebar karena di
dalam rumah terdapat beberapa benda yang mudah terbakar. Enam orang yang tinggal, terdiri dari suami istri dan tiga anak berikut satu mertua, tidak ada yang terluka dalam insiden itu.
Namun, satu motor, dua sepeda angin, dan beberapa perabot elektronik ludes. Termasuk kartu-kartu penting korban. Terkait musibah itu, Kabid Pemadam dan Penyelamatan Damkar Bojonegoro, Ahmad Adi Winarto, mengimbau warga untuk tetap
Acara konsolidasi diramaikan dengan pemberian bantuan kepada kader dan simpatisan.
Tuban, Memorandum
Konsolidasi akbar tingkat Daerah Pemilihan (Dapil) DPR RI di Jawa
Timur untuk menjemput kemenangan pada Pemilu 2024, terus digerakkan PDI Perjuangan. Seperti yang dilakukan di Dapil Jawa Timur IX di Pasar Bedrek, Desa Selogabus, Kecamatan Parengan Tuban.
Ribuan kader dari Tuban dan Bojonegoro menghadiri acara. Ketua
DPC PDI Perjuangan Tuban, Andhi Hartanto, menyampaikan keyakinannya meraih kemenangan dalam kontestasi 2024. Soliditas partai jadio modal penting.
“Hari ini juga kita buktikan dengan hadirnya 2.250 kader dari
Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Semua solid bergerak untuk menyambut 2024,” jelas Andhi Hartanto. (top/epe)
waspada kendati masih turun hujan.
“Kami mengimbau masyarakat harus tetap hati-hati, dan jangan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala karena sangat berbahaya,” katanya.
Data Damkar Bojonegoro, sejak Januari hingga Maret 2023, terjadi 21 kejadian kebakaran. Rata-rata dipicu korsleting dan kebocoran gas LPG. “Banyak penyebab kebakaran salah satunya karena korsleting dan kebocoran gas,” ungkap Ahmad Adi Winarto.
Untuk total kerugian, Adi menyebut tercatat mencapai Rp 200 jutaan. Belum termasuk kerugian di Sambiroto. (top/epe)
Bojonegoro, Memorandum Bahagia berwirausaha mungkin kalimat yang cocok disematkan pada Eka Vitria Nanda, Mahasiswi Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri (Unugiri) Bojonegoro yang kini menggeluti bisnis kuliner berupa donat susu atau Donatsu Javanes by Jeeff Eka sapaan karibnya, dara asal Kecamatan Bubulan itu mengungkapkan, donat yang diproduksi memiliki varian rasa beragam seperti stroberi, anggur, dan matcha. Selain itu juga dilengkapi dengan aneka topping marshmellow, coklat, kacang, serta keju. Supaya tampilan lebih menarik, ia tambah hiasan tulisan dan gambar khas sesuai pemesanan. Tentu dengan harga yang relatif terjangkau. Termahal hanya dibanderol Rp 35 ribu. “Kalau harga Rp 15 ribu isi 6. Kalau yang Rp 35 ribu isi 12 hingga 16 per kotaknya,” ujar Eka. Menurutnya, ide membu-
at donat muncul saat mengabdi di pondok dan sering dipasrahi membuat jajanan seperti kue tart, kue kering, dan donat. Baru setelah pulang, ia mencoba berjualan dari hasil masakan sendiri. Terlebih juga memiliki hobi berbisnis sejak di sekolah dasar.
“Dulu waktu SD juga sering jualan di sekolah. Dari ayam geprek, pisang coklat, nasi kuning, gorengan sampai es wawan. Saat nyantri di Ngasem sering diminta membuat jajanan, setelah boyong barulah muncul ide berjualan makanan hasil olahan sendiri,” ucapnya. Menekuni dunia wirausaha, hal tersebut tidak terlepas dari doa dan dukungan kedua orang tuanya yang juga memiliki sebuah usaha toko sembako dan kini merambah usaha jajanan desa. Agar terus merambah pelanggan, penjualan donat susu juga memanfaatkan me-
dia sosial seperti Instagram. Sistem penjualan dilakukan cash on delivery (COD). Itu pun dilayani saat hari libur.
“Kalau ada yang pesan untuk acara ulang tahun maupun pernikahan masih bisa terima. Tetapi produksi dilaku-
kan saat malam usai kuliah,” ujarnya.
Karena kegigihan dan semangatnya dalam berwirausaha, Eka sempat mendapatkan bantuan modal usaha melalui Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) dari Unugiri pada 2022. Dari hasil berjualan, Eka kini dapat memenuhi kebutuhan perkuliahan. Kelebihannya bahkan dibelanjakan alat usaha.
“Semester 7 sempat dapat pendanaan wirausaha. Alhamdulillah saya gunakan beli bahan untuk pemenuhan usaha, kebutuhan kuliah hingga peralatan masak,” ulasnya
Eka berharap, dari hasil usaha donat yang ia tekuni nantinya bisa memiliki outlet sendiri yang dekat dengan wilayah perkotaan. Serta ingin merekrut karyawan sebanyak-banyaknya. Karena, ia punya tujuan mulai, mengurangi pengangguran di daerahnya. (top/epe)
Gresik, Memorandum
Penyakit berbahaya leptospirosis yang dibawa tikus, sudah terdeteksi di Kota Pudak. Data dinas kesehatan (dinkes) setempat, hingga pekan kedua Maret 2023, ada tiga warga yang terjangkit.
Masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan banjir diimbau menjaga pola hidup bersih dan sehat. Lantaran lebih rentan penyebarannya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Gresik dr Puspitasari Whardani, membenarkan adanya warga yang terjangkit leptospirosis. “Penyakit leptospirosis hingga Maret ini, ada tiga pasien.
Alhamdulillah tidak ada kematian,” jelasnya kepada Memorandum Kamis (16/3). Tiga warga yang terjangkit itu tinggal di Kecamatan Dukun, Wringinanom, dan Balongpanggang. Mereka berusia di kisaran 40-60 tahun. Dinkes saat ini tengah mempersiapkan surveilans untuk pemetaan penyebaran leptospirosis. Untuk mendeteksi penyakit zoonosis itu,
dinkes menggunakan rapid diagnotic test (RDT).
“Leptospirosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri leptospira yang kebanyakan ada pada urine atau air kencing tikus. Bakteri ini dapat masuk melalui permukaan kulit yang terluka maupun mukosa. Daerah paling rentan penyebarannya di daerah yang sering banjir,” tandas dr Puspitasari. Penyakit ini ditandai beberapa gejala. Seperti panas tinggi, badan lemas, dan nyeri otot pada kaki. Bila berada di stadium lebih lanjut, muncul mata kuning, hingga kencing berkurang, kadang didiagnosa
Gresik, Memorandum
Bencana alam banjir dan longsor yang
melanda Kabupaten Gresik di awal 2023, menyedot perhatian Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB). Tim BNPB turun langsung melakukan mitigasi sekaligus menyalurkan bantuan dana siap pakai sebesar Rp 250 juta.
Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen TNI
Bambang Eko dan Kolonel Agus Marsanto, serta Kasubdit Dukungan Pengerahan
SDM BNPB Andria Yuve Rizal didampingi
Kepala BPBD Jatim Gatot Subroto datang
kemarin. Rombongan disambut Bupati
Fandi Akhmad Yani didampingi Sekdakab
Achmad Washil Miftahul Rachman dan
Kepala BPBD Gresik Darmawan.
Kedatangan rombongan BNPB yang sekaligus membawa bantuan dana itu disambut positif bupati. Dana dukungan operasional BNPB itu untuk penanganan banjir dan longsor. Harapannya dapat membantu pemerintah daerah dalam penanganan.
“Cuaca ekstrem beberapa hari ke belakang benar-benar membawa dampak bagi masyarakat di Kabupaten Gresik.
Di wilayah Gresik Selatan, Kali Lamong meluap dan di Pulau Bawean selain banjir
juga terjadi tanah longsor. Oleh karenanya, kami sangat berterima kasih atas dukungan dana yang diberikan BNPB,” ungkap bupati. Dalam pertemuan, bupati milenial itu sempat memaparkan upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi banjir Kali Lamong. Dirinya mengungkapkan sejak awal dilantik sebagai bupati, upaya penanganan dilakukan melalui APBD. Dengan membebaskan lahan di bantaran sungai. Selain itu, menjalin komunikasi dengan perusahaan sekitar, agar mengucurkan CSR-nya untuk menormalisasi anak Kali Lamong. Pihaknya mengakui, upaya itu belum cukup menanggulangi banjir yang menjadi momok tahunan tersebut.
“Oleh karenya langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah membangun kolam retensi di titik-titik yang menjadi langganan banjir. Kita juga terbuka kepada semua pihak untuk bersama-sama kami dalam menuntaskan permasalahan banjir di Kabupaten Gresik. Baik itu dari pusat, dan tentunya harapan juga kepada BPBD Jatim dan Pemprov untuk ikut serta membantu kami menanggulangi bencana,” terangnya. (and/har/epe)
sebagai hepatitis. Fatalitas kematian akibat leptospirosis mayoritas akibat gagal ginjal. Sebagian besar ditandai dengan gejala ringan dan dapat disembuhkan bila mendapat penanganan cepat. Penyakit ini sempat menggemparkan warga Jawa Timur di awal 2023. Sebab ada penderita yang sampai meninggal dunia. Kendati demikian, penyebaran penyakit sebenarnya dapat diantisipasi. “Pencegahannya adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah selesai membersihkan lingkungan,” tutupnya. (and/har/epe)
Warga menembus genangan di Jalan Raya di Morowudi imbas luapan Kali Lamong.
Gresik, Memorandum
d dki i ki1030 dkii ilh KCJl ilhKCJlR
Banjir akibat luapan Kali Lamong di di wilayah selatan Gresik berangsur surut. Hasil monitoring Tim Badan Penangglangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, Kamis (16/3) siang, banjir yang melanda Kecamatan Balongpanggang dan Benjeng sejak Rabu sudah Benjeng kering. Kendati demikian Kali Lamong masih siaga merah.
Kepala BPBD Gresik Darmawan mengatakan, banjir yang menggenangi belasan desa di Balongpanggang telah surut. Sementara di wilayah Benjeng, genangan air juga sudah bersih kecuali di Desa Deliksumber. Banjir masih menggenangi jalan lingkungan menggenangi
dengan ketinggian genangan sekitar 10-30 centimeter.
Wilayah Balongpanggang yang sudah yang surut meliputi Desa Sekarputih, Wotansari, Karangsemanding, Dapet, Pucung, dan Banjaragung. Sementara di Kecamatan Benjeng, wilayah yang sudah surut yaitu Desa Sedapurklagen, Lundo, Kedungrukem, Munggugianti, Bulurejo, Bulangkulon, Bengkelolor, dan dan Sirnoboyo.
“Fasilitas umum yang sebelumnya tergenang cukup dalam, siang hari ini sudah siang surut, di antaranya Jalan Raya Jalan Benjeng dan Pasar Benjeng. Namun saat ini air bergerak menuju
Gresik, Memorandum
Satreskoba Polres Gresik kembali membongkar peredaran narkoba di wilayah utara. Dua tersangka diamankan dari lokasi yang berbeda. Beserta barang bukti berupa satu paket sabu dan uang tunai diduga sisa hasil penjualan serbuk setan itu.
Dua terduga pelaku yang diamankan yakni Alif Satrianata (30), warga Desa Sidomukti, Kecamatan Bungah dan Muhammad Wahyudin (34), warga Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas. Petugas terlebih dahulu mengamankan Wahyudin saat berada di dekat rumahnya.
“Pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap tersangka didapati menguasai barang bukti berupa satu bungkus bekas rokok yang di dalamnya berisi satu plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu
dengan berat kotor 0,17 gram,” ungkap KBO Satreskoba Polres Gresik Iptu Suhari, Kamis (16/3).
Pengakuan Wahyudin di depan penyidik, sabu itu didapat dari Alif Satrianata. Rencananya, untuk dijual lagi. Mendapati informasi itu, satreskoba menggerebek Alif Satrianata di kediamannya. Dari tangan Alif, polisi mengamankan barang bukti satu handphone, uang tunai sebesar Rp 950 juta diduga hasil penjualan narkoba, serta seperangkat alat isap. “Dalih tersangka Alif, bisnis haram itu dilakukan untuk menambah pendapatan,” tambah Iptu Suhari.
“Muhammad Wahyudin dan Alif Satrianata sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Mapolres Gresik. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” tutup Iptu Suhari. (and/har/epe)
Aluf Satrianata dan Muhammad Wahyudin bersama barang bukti diamankan di Mapolres Gresik.
wilayah Kecamatan Cerme. Jalan Raya Morowudi siang ini tergenang banjir dengan ini banjir ketinggian 10-25 centimeter, sepanjang 150 meter,” bebernya. Menurut mantan sekretaris DPRD DPRD Gresik itu, hasil monitoring tinggi muka air (TMA) Kali Lamong melalui (TMA) website BBWS Bengawan Solo, pada Kamis siang siang TMA di Bengkelolor dan Boboh mengalami penurunan. TMA Kali Lamong di Bengkelolor berstatus normal, sedangkan di Boboh masih siaga merah. (and/har/epe)
Gresik, Memorandum Komisi II DPRD Gresik mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pemberdayaan masyarakat kelurahan. Merespons banyaknya keluhan dari masyarakat terkait kurangnya pemberdayaan dan minimnya pembangunan di wilayah kelurahan. Kemarin, daf raperda tersebut masih dibahas untuk penyusunan naskah akademik (NA) dengan tim ahli dari Universitas Jember (Unej). Sebelum nantinya dibahas dan disahkan bersama eksekutif. Harapannya bisa mengakomodir aspirasi masyarakat kelurahan. Anggota Komisi II M Syahrul
Munir mengatakan, ketika ada alas hukumnya diharapkan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna. Syahrul pun menyoal terkait anggaran sangat minim yang diterima kelurahan. Hanya dialokasikan sekitar Rp 200 juta per tahun. Jauh dari alokasi anggaran untuk desa. Ke depan, pihaknya mendorong peningkatan anggaran agar pembangunan lebih maksimal dan merata. “Maka, draf raperda ini mengamanatkan alokasi anggaran kelurahan sebagaimana
besaran dana desa (DD) yang paling minimal. Misalkan, ada desa yang menerima DD dari pemerintah pusat sebesar Rp 400 juta, maka dana kelurahan harus minimal sama,” paparnya, Kamis (16/3). Ada beberapa poin penting dalam raperda ini. Antara lain, regulasi ini mengamanatkan alokasi anggaran sebagaimana besaran dana desa. Selama ini kelurahan mendapatkan alokasi dana berupa dana Kelurahan, namun posisi DAU akhir-akhir ini tidak bisa diharapkan karena ada instruksi khusus penggunaan DAU tersebut. Kemudian, untuk menggairahkan semangat pember-
dayaan, melalui raperda ini legislatif mengusulkan diterapkan pola swakelola tipe 3 dan 4 sehingga kelompok masyarakat di kelurahan bisa terlibat dan mengawasi pembangunan secara langsung “Dengan adanya raperda ini, tentu menjadi ruang koreksi agar jumlah dan kualitas SDM di kelurahan bisa terpenuhi dengan baik, karena SDM di kelurahan jumlahnya sangat sedikit,” pungkasnya. (adv/and/har/epe)
Surabaya, Memorandum Sampah di tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Kembang meluber. Efeknya, aroma tak sedap mengganggu aktivitas warga. Menumpuknya sampah juga membuat warga rentan terkena penyakit, apalagi di musim hujan seperti saat ini. Lalat beterbangan dan juga terlihat tikus diantara tumpukan sampah.
Rini, pemilik warung di samping TPS Pasar Kembang menyebut, menumpuknya sampah membuat warungnya sepi pembeli. Sebab, bau busuk karena sampah tidak diangkut dalam dua hari membuat pembeli enggan mampir ke warungnya. Menurut Rini, langganan warungnya juga banyak yang protes. “Dulu TPS-nya di dalam, tapi seka-
rang dipindah ke depan di jalan raya. Ya, saya tidak bisa apa-apa. Sudah resiko juga buka warung samping TPS. Tapi kalau ada pembeli yang benar-benar lapar ya makan juga. Namanya juga lapar,” kata Rini Hal yang sama juga dikatakan Yanto, warga setempat. Yanto mendengar ada truk pengangkut sampah yang rusak. Rusaknya truk terdampak ke 6
TPS lain di wilayah kelurahan Tegalsari. “Buang sampahnya ke TPS Pasar Kembang semua dan akhirnya jadi meluber ke jalan,” jelas Yanto. Sementara itu, Ketua RW 05 Kelurahan Wonorejo, Sulastri membenarkan jika sudah dua hari sampah di TPS Pasar Kembang belum diangkut. Dampaknya sampai ke RT 01 Wonorejo. “Ketua RTnya tadi menghubungi kami dan memberitahu bila TPS Pasar Kembang penuh dan warganya akhirnya membuangnya di kali kecil. Akibatnya timbul bau sampah menyengat dan aliran air kali tidak jalan,”
Bersambung ke halaman 10
Surabaya, Memorandum
Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperkuat sinergitas dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kali ini PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN UIP JBTB) kembali melakukan rapat koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Giat yang dilaksanakan pada Rabu, (15/3/20230 ini dilaksanakan sebagai salah satu proses terkait pengamanan aset negara dari tanah yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV New Kediri/Banaran-New Tulungagung-New Wlingi. Hadir dalam giat ini, General Manager PLN UIP JBTB, Muhammad Ramadhansyah. Ia mengapresiasi kerjasama dan dukungan BPN secara keseluruhan dalam usaha sertifikasi aset negara yang dipergunakan dalam proses pembangunan infrastruktur kelistrikan guna peningkatan keandalan kelistrikan untuk kebutuhan masyarakat.
“Giat ini sebagai bukti nyata dukungan BPN terhadap PLN. Hari ini diadakan rapat koordinasi percepatan penerbitan sertifikasi serta membahas langkah strategis yang akan ditempuh dalam upaya sinergitas penerbitan sertifi kat. Sampai saat ini
proses sertifikasi pada jalur SUTT 150 kV New Kediri/Banaran-New Tulungagung-New Wlingi sudah 60%. Tentunya PLN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri masih akan terus bersinergi mewujudkan 100% pengamanan aset negara untuk jalur ini. Kami optimis dengan sinergitas yang tercipta, kita akan mampu kebut hingga tercapai 100 %.”, ucapnya.
Sejalan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Eko Priyanggodo menyampaikan, BPN selalu siap mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional yang merupakan amanah dari Pemerintah termasuk dari sisi pengamanan aset negara. Eko juga menyampaikan apresiasi kepada PLN yang giat berkoordinasi dan proaktif dalam pelaksanaan proses pensertifikasian. Eko berharap, sinergi yang telah terbina dapat terus terlaksana untuk ke depannya sehingga target bersama 100 persen dapat tercapai.
“Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, mari kita tuntaskan bersama pengamanan aset negara untuk Kabupaten Kediri di jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV New Kediri/Banaran-New Tulungagung-New Wlingi,” ungkapnya. (*/day/ono)
SEJAK beberapa bulan
terakhir ini, Pemerintah Kota (Pemkot)
Surabaya bersama
jajaran Kementerian
PUPR all out membenahi berbagai fasilitas dan infrastruktur di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya. Pasalnya, stadion kebanggaan arek-arek Suroboyo ini akan menjadi
venue gelaran Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia ini.
Federation Internationale de Football Association (FIFA) juga sudah beberapa berkunjung ke Surabaya
untuk mengecek langsung Stadion
GBT beserta lapangan latihan lainnya, seperti Stadion Gelora 10 November, Lapangan Thor, dan lapangan latihan
A dan C. Mereka mengecek secara
keseluruhan berbagai fasilitas dan infrastruktur di semua lapangan itu.
Hasil pengecekan itu, FIFA memberikan penilaian tertinggi kepada Stadion
GBT dibanding dengan seluruh stadion di Indonesia, termasuk lima stadion yang akan menjadi venue perhelatan
Piala Dunia U-20 2023, yaitu Stadion
Utama Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Gelora Sriwijaya (Palembang), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion Kapten I Wayan Dipta (Bali).
“Setelah dicek oleh FIFA, kita (Stadion GBT) mendapatkan nilai yang paling tinggi dibanding stadion lainnya di Indonesia,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Meski mendapatkan nilai tertinggi dari FIFA, namun Wali Kota Eri enggan jemawa. Sebab, Pemkot Surabaya terus berupaya membenahi berbagai fasilitas dan infrastruktur di semua lapangan itu. Bahkan, Kementerian PUPR juga ikut ambil bagian dalam pembenahan itu, sehingga ke depan Stadion GBT sudah standar FIFA, apalagi yang dibenahi selama ini berbagai catatan perbaikan fasilitas dan infrastruktur yang diminta oleh FIFA.
“Jadi, apapun keputusannya ke depan, yang paling penting kita sudah membuat GBT sesuai standar FIFA, karena memang standar FIFA itu sangat tinggi, makanya kita berusaha maksimal untuk mewujudkan standart FIFA itu,” tegasnya. Di samping itu, Ketua Umum (Ke-
tum) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
Erick Thohir juga menilai Stadion GBT Surabaya merupakan salah satu stadion yang terbaik di Indonesia.
Penilaian itu disampaikannya setelah dia bersama jajaran PSSI lainnya mengecek langsung stadion megah itu. Kala itu, ia melihat langsung satu per satu fasilitas yang ada di Stadion GBT itu, mulai dari ruang VVIP, tribun penonton, kesiapan ruang ganti ofisial, ruang pers, hingga ke bagian lapangan utama Stadion GBT.
Setelah melihat langsung berbagai fasilitas di Stadion GBT, Erick Thohir merasa puas dan bahkan mengapresiasi sinergitas yang luar biasa antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan pemerintah pusat atau Kementerian PUPR.
“Hari ini saya terus terang terharu, karena dilaporkan Pemerintah Daerah dan Pusat, dua bulan terakhir melakukan misi yang tidak mudah. Mempersiapkan secara serius Piala Dunia U-20. Dengan kondisi yang ada saat ini bisa dibilang GBT salah satu yang terbaik di Indonesia. Renovasi lapangan sepak bolanya maksimal, begitupula infrastruktur pendukungnya. Fasilitasnya ini bentuk keseriusan luar biasa. Terima kasih PakWali Kota (Wali Kota Eri Cahyadi),” kata Erick Thohir seusai melihat Stadion GBT secara keseluruhan.
Ia juga takjub dengan Stadion GBT yang saat ini sudah memiliki fasilitas pendukung yang maksimal. Dengan adanya Stadion GBT ini, Erick yakin, sepak bola ke depannya tidak hanya terpusat di Jakarta, akan tetapi juga di Jawa Timur.
“Tentu harus kita maksimalkan lagi fasilitas pendukungnya. Tapi ini salah satu yang terbaik ya, dan kalau saya lihat, lapangan sepak bolanya ini benar-benar sangat maksimal,” ujar Erick.
Ketua Panitia Lokal (LOC) Piala Dunia U-20 2023 itu juga mengapresiasi kerja keras Wali Kota Eri bersama seluruh stakeholder yang terus berupaya menjadikan Stadion GBT ini sebagai salah satu venue Piala Dunia U-20 2023.
Artinya, lanjut dia, kalau Jawa Timur atau Surabaya bisa menjadikan Stadion GBT sebagai venue Piala Dunia U-20, maka stadion di tempat lain juga harus bisa.
“Sebagai tuan rumah, harus bisa memberikan yang terbaik dan perba-
ikannya harus dikerjakan secara serius. Saya melihat fasilitas di GBT ini sangat luar biasa dan kita lihat ada keseriusan yang luar biasa dari pemerintah daerahnya. Sekali lagi terimakasih Pak Wali Kota, luar biasa,” tegas Erick Thohir. Stadion GBT Surabaya menjadi kebanggaan masyarakat Kota Pahlawan dan juga Jawa Timur. Stadion ini memiliki kapasitas 45 ribu penonton, terbesar di Provinsi Jawa Timur. Stadion megah ini didirikan mulai 1 Januari 2008 dan dibuka pada 6 Agustus 2010. Selain rutin menghelat laga-laga kompetisi domestik yang melibatkan Persebaya Surabaya, stadion ini juga kerap dipakai pertandingan Timnas Indonesia dari berbagai level, terutama saat bertanding di luar Jakarta. Terakhir, Timnas Indonesia U-20 menjalani Kualifikasi Piala Asia U-20 2023 di stadion ini. (adv/fer/ono)
Surabaya, Memorandum
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan bersama warga Jalan Tambak Pring Barat Tengah 2, RT 09/RW 08, Kelurahan
Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Rabu (15/3) malam. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi menerima banyak masukan dari warga di wilayah tersebut.
Keluhan yang disampaikan yaitu soal saluran, pavingisasi, penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sampah, dan sebagainya. Setelah menjawab semua keluhan itu, Wali Kota Eri meminta RT membuat skala prioritas, apa saja yang dibutuhkan oleh warga dalam jangka waktu 5 tahun.
“Saya ingin musbangkel (musyawarah pembangunan kelurahan) itu ada skala prioritas, jadi nanti antar RT atau antar RW tidak rebutan. Seperti tadi yang saya lihat, saya mendapat laporan dari warga ada PJU di Asemrowo ini nggak terealisasi,” kata Wali Kota Eri.
Wali Kota Eri menjelaskan, dengan skala prioritas RT itu, maka
Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD tahu apa yang dibutuhkan oleh warga. Tak hanya itu, dengan skala prioritas, pemkot dan DPRD akan lebih mudah dalam menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Dengan begitu kami di pemkot dan DPRD itu tahu prioritas warga itu apa, sehingga itu lah yang akan dimasukkan ke dalam anggaran,” jelas Wali Kota Eri. Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menyampaikan, dengan skala prioritas itu maka juga
bisa dijadikan bahan untuk evaluasi. “Makanya saya itu nanti ingin tahu, apa saja sih perubahan-perubahannya,” ungkapnya.
Cak Eri menegaskan, skala prioritas ini juga untuk mengedukasi warga Surabaya agar saling bergotong-royong dan saling menjaga satu sama lain. Seperti halnya dalam membangun saluran untuk mengatasi banjir, Cak Eri tak ingin, ketika memberi bantuan ternyata masih ada rumah yang tidak memiliki saluran.
“Maka dari itu tadi saya bilang ke warga, ada salurannya apa enggak, tapi ternyata tadi warga juga ikut mengerjakan salurannya, kalau seperti itu saya pasti bantu. Karena mengatasi saluran itu tetap harus ada kontribusi warga, dengan seperti itu maka akan muncul rasa saling memiliki dan menjaga salurannya,” paparnya.
Cak Eri menambahkan, skala prioritas itu juga bisa untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. Dirinya tak ingin, warga miskin di Surabaya hanya berharap pada bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. “Kan harus mengubah diri kita, jangan berharap terus pada peme-
rintah, yo malah gak tak keki (malah nggak saya kasih) bantuan. Maka dari itu kita beri bantuan berupa pekerjaan, agar warga ini mengubah kehidupannya menjadi lebih baik,” pungkasnya. (rio/ono)
Surabaya, Memorandum Sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum keimigrasian, terus diwujudkan oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Melalui rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang
Asing (Tim Pora) Kabupaten Sidoarjo, imigrasi mengajak seluruh stakeholder ikut mengawasi keberadaan orang asing khususnya di wilayah Sidoarjo.
Sejumlah topik menjadi bahasan dalam kegiatan rakor yang dipandu Ivan Ramos di Aula Kantor Imigrasi Kelas
Kabid Inteldakim Rizky Yudha Ikawira (tengah) menjadi narasumber rakor bersama Dedy Zein (kiri) dipandu moderator Ivan Ramos.
ungkap Sulastri.
Sampah tidak terangkut membuat Sulastri curhat di grup Forkom Tegalsari. Di grup itu ada Wali Kota Surabaya, tapi belum ada tanggapan.
“Namun akhirnya direspons siang dan sampahnya diangkut sama truk,” tuturnya.
Menurut Eddy, tokoh masyarakat Wonorejo, kondisi seperti ini sudah berlangsung setahun lamannya. “Sudah setahun seperti ini. Kalau alasan truknya rusak itu alasan klasik,” jelas Eddy.
Sementara itu, Sodik, pekerja di TPS Pasar Kembang, mengungkapkan, sampah menunpuk sudah dua hari dan tidak diangkut karena truknya rusak dan harus perbaiki di bengkel di daerah Asemrowo. “Iya truk sampahnya rusak jadi tidak bisa angkut. Setelah diperbaiki lalu sampah diangkut,” jelas Sodik.
Menurut Sodik, truk pengangkut sampah ada satu di tiap TPS. Jika ada truk yang rusak ada tenaga bantuan truk sampah yang biasa mengangkut sampah di TPS lain. “Tapi karena bukan wilayah TPS-nya, ya akhirnya tidak semua diangkut sampahnya,” bebernya.
Sodik mengungkapkan, setiap harinya truk mengangkut sampah di TPS Pasar Kembang sebanyak tiga kali,
I Khusus TPI Surabaya, Kamis (16/3) kemarin. Hadir sebagai narasumber rakor Timpora, Rizky Yudha Ikawira selaku Kabid Inteldakim dan Dedy Zein selaku JFT Madya. Agenda diskusi yang dibahas kemarin adalah tentang keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di pabrik-pabrik di wilayah Kabupaten
an Akhir (TPA) Benowo.
yakni pukul 06 00, 09.00, dan 13.00.
Sementara itu, Lurah Wonorejo
Noercholis Yasin saat dikonfirmasi
mengatakan, keluhan warga terkait sampah yang menumpuk di TPS
Pasar Kembang sudah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup (KLH)
Surabaya dan jajaran terkait lainnya.
“Kami hanya menyampaikan keluhan warga ke dinas terkait karena tidak punya armada,” katanya.
Noercholis mengungkapkan, rencana besok (hari ini) akan disurvei oleh dinas terkait masalah TPS Pasar Kembang. “Nanti bisa diketahui solusinya apakah faktor dari warganya atau tidak ada truk untuk mengangkut sampah,” tandas Noercholis.
Ketercukupan di Tiap Kelurahan
Harus Diperhatikan
Di bagian lain, Komisi C DPRD
Kota Surabaya mendesak Pemkot
Surabaya supaya menambah jumlah
TPS. Karena idealnya setiap kelurahan ada satu TPS untuk karena jumlah penduduk semakin padat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Baktiono menginginkan lingkungan bersih dan nyaman dengan pengelolaan sampah yang baik. Sehingga, kata dia, alur sampah bisa lancar dan tidak menumpuk di TPS hingga sampai di Tempat Pembuang-
Sidoarjo.Termasuk juga terkait pengungsi di Puspo Agro yang belakangan meresahkan dalam penyalahgunaan izin tinggal. Diskusi dan tanya jawab antara peserta dan pemberi narsum berlangsung gayeng.
“Kegiatan ini sangat bagus dan perlu di-follow up dengan kegiatan konkret seperti operasi gabungan agar mempunyai efek jera kepada orang asing pelanggar peraturan keimigrasian di wilayah Kabupaten Sidoarjo,” harap Agus Semara dari BNN Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Chicco A Muttaqin mengatakan, pihaknya menekankan fungsi imigrasi dalam hal pengamanan negara dan penegakan hukum. Yakni pengawasan orang asing melalui kebijakan selective policy. Di mana, orang asing yang masuk harus
“Untuk TPS, belakangan ini saya melihat memang volumenya sampahnya bertambah. Kurang lebih empat hari terakhir ini luar biasa fenomena sampah ini. Dari sampah rumah tangga sampai ke TPS, sampai juga gerobak-gerobak sampah ini penuh sampah karena belum sempat masuk ke tong sampah,” kata Baktiono, kepada Memorandum, Kamis (16/3)
Ia menjelaskan sampah dari seluruh warga kampung tidak terhambat dibawa ke tempat TPS di kelurahan tersebut. Dari TPS ini bisa segera dibawa ke TPA. Namun kelancaran pengangkutan sampah di TPS ke TPA tersebut muncul masalah. Bahkan persoalan ini sudah cukup lama.
Kalau TPS tidak cukup menampung buangan sampah rumah tangga beberapa kelurahan tidak usah dipaksakan. Ketercukupan TPS di setiap kelurahan harus dipikirkan. Apalagi jumlah penduduk akan semakin bertambah dalam satu kelurahan.
“Kalau jumlah TPS itu memang masih perlu ditambah dengan banyaknya pertambahan pemukiman,” jelasnya.
Paling ideal menurut Baktiono, satu kelurahan satu TPS. Kalau terpaksa untuk beberapa kelurahan, sirkulasi sampah untuk diangkut ke TPA bisa
disegerakan dengan kapasitas angkut maksimal. Sambil memikirkan aset Pemkot di kelurahan untuk TPS.
“Tapi memang tidak mudah untuk menambah TPS ini, kecuali di lahan lahan yang masih daerahnya kosong, seperti di wilayah Surabaya barat. Kalau misalnya didaerah penduduknya padat, seperti Tambaksari, Sawahan, Surabaya Utara, itu hampir semuanya padat,” jelasnya.
Ia memberian contoh seperti di TPS Rangkah, yang lokasinya di sebelah Makam Pahlawan WR Supratman. Kata Baktiono, di lokasi, sebenarnya merupakan TPS untuk Kelurahan Rangkah. Namun sampah rumah tangga dari warga Kapas Madya Baru juga dibuang di TPS Rangkah.
“Padahal di situ penduduknya padat. Karena tidak mudah menempatkan TPS. Kalau di area penduduk padat. Apalagi kalau aset pemerintah kota di lokasi tersebut tidak ada. Seperti di Kapas Madya Baru yang paling padat di Surabaya hampir tidak ada asetnya pemerintah kota yang kosong untuk di tempati TPS. Sehingga pembuangannya digabung,” ungkapnya. Baktiono memberikan solusi agar dipasang tong untuk mengatasi luberan atau banyaknya sampah.
“Karena TPS membludak sampaknya, tong penambahan itu sementara bisa
diseleksi dengan baik guna mencegah adanya potensi pelanggaran.
“Kebijakan ini tentu juga memperhatikan fungsi fasilitator pembangunan negara yang juga diemban oleh Imigrasi Indonesia. Diharapkan dengan adanya pengawasan keimigrasian orang asing yang masuk adalah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” beber mantan Atase Imigrasi pada KBRI di Hongkong ini. Masih kata Chicco Ahmad Muttaqin, keberadaan mereka tentunya memerlukan pengawasan agar tidak menyalahi aturan keimigrasian yang berlaku. Selain itu, edukasi kepada para pemberi kerja atau perusahaan juga perlu untuk digiatkan guna memberikan pemahaman tentang tertib aturan keimigrasian.
Yang tak kalah penting adalah tentang keberadaan pengungsi yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Pengungsi yang
ditempatkan lahan kosong dengan beroordinasi dengan RT RW setempat supaya mencarikan tempatnya,” bebernya.
Pihaknya juga menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah jauh lebih mendesak. Terutama sirkulasi dan kelancaran pengangkutan sampah dari rumah-rumah ke TPS dan dari TPS ke TPA.
“Satu satunya yaitu dipasang tong bin tong bin tempat sampah dari palstik dan nanti diangkut oleh kendraan kedraan kecil yang saat ini sudah disediakan dan nanti dibawa ke TPS,” cakapnya. Pihaknya juga mendesak pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan untuk melakukan penyemprotan disinfektan rutin di area TPS. Sebab beberapa TPS lokasinya berdekatan dengan perkampungan. Sehingga faktor kesehat-
rata-rata berasal dari negara-negara Timur Tengah itu memerlukan pengawasan ekstra ketat dari semua instansi di Sidoarjo.
“Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban sosial yang muncul sebagai akibat dari keberadaan pengungsi tersebut,” pungkas alumni Akademi Keimigrasian (AIM) angkatan ke-4 ini.
Dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, menurutnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang.
“Tim Pora ini terdiri dari imigrasi dan instansi-instansi terkait yang berwenang dan diharapkan untuk melakukan koodinasi guna dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan maksimal namun tetap dengan pendekatan yang humanis,” pungkas Chicco. (mik/ono)
an juga perlu dipikirkan. “Yang kami inginkan selain tidak membludak sampah ini baunya bisa diminimalisirkan dan tidak menimbulkan penyakit. Maka dinas lingkungan hidup harus berkerjasama dengan dinkes untuk menyemprot disinfektan yang mengandung atau bisa mematikan bakteri, harus disemprot itu untuk menguragi bau dan bisa mematikan bakteri-bakteri dari hewan seprti tikus, lalat, kecoak dan lain-lain,” pungkasnya. (rio/alf/ono)
Sidoarjo, Memorandum
Kapolresta Sidoarjo
Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro, meresmikan
Gereja Oikumene yang bersanding dengan Pura
Kertha Bumi Bhayangkara di lingkungan Mapolresta Sidoarjo, Kamis (16/3).
“Selain ada Masjid Al Ikhlas, Pura Kertha Bumi Bhayangkara, kini satu lagi tempat ibadah bagi umat Kristen di Mapolresta Sidoarjo Gereja Oikumene. Ini merupakan cerminan dari menjaga kerukunan antar umat beragama di wilayah kita,” ujar Kapolresta Sidoarjo Kombespol Kusumo Wahyu Bintoro, kemarin. Lanjut Kusumo, nantinya tidak hanya anggota Polri maupun ASN yang dapat beribadah, masyarakat umum juga dipersilahkan menggunakan tempat ibadah tersebut.
Kapolresta berharap, keberadaan tempat-tempat ibadah tersebut, dapat
menjadi landasan bagi diri anggota untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sehingga dalam melaksanakan tugas maupun tanggung jawab, dengan lbdasan nilai-nilai agama dapat mencegah terjadinya pelanggaran.
“Peningkatan nilai-nilai iman dan takwa bagi anggota sangat penting. Karena hal ini modal dasar pelaksanaan tugas kita untuk menjaga stabilitas kamtibmas tetap aman dan kondusif,” lanjutnya. Dengan diresmikann-
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI (KEDUA)
Nomor : 15/Eks.SHT/2020/PN.SDA
ya Gereja Oikumene, Polresta Sidoarjo mendapatkan apresiasi dari salah satu tokoh agama. Seperti diutarakan Pendeta Samuel, segala macam tugas
dan tanggungjawab tidak mudah terlaksana dengan baik bila tanpa dilandasi keimanan dan ketakwaan pada Tuhan. “Keberadaan Gereja Oi-
kumene di Polresta Sidoarjo, semoga menjadi semangat beribadah bagi anggota untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya. (kri/jok/mik)
PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI
Nomor : 48/Eks/2021/PN.Sda, Jo, Nomor : 69/Pdt.G/2021/PN.Sda.
tertanggal 14 Maret 2023, dengan amar Putusan sebagai berikut: MENGADILI:
1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dari Pemohon PKPU tersebut;
2. Menetapkan: - Termohon I PKPU PT HAKADIKON BETON PRATAMA, terakhir beralamat di Jalan Alam Galaxy A6-9 RT 014, RW 004, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; - Termohon II PKPU HERMAN SUDARTA beralamat di Jalan Kutisari Indah Utara 3/53
RT 005/RW006 Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; Dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menunjuk Saudara Taufan Mandala S.H.,M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Saudara:
1) LEONARD PITARA GURU SIMANJUNTAK, S.H., beralamat kantor di Leonard Prihantoro & Associate Graha Mampang Jl. Mampang Prapatan Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-392 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022;
2) PETRIC NICO MARULITUA, S.H., beralamat kantor di Nico Simanjuntak & Partners Jl. Plafon 1 No. 17 Kelurahan Kayuputih, Jakarta Timur, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-
412 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022; dan
3) JOE RICARDO, S.H., beralamat kantor di Joe Ricardo & Partners, Jl. Palem Asri No.
96 Cibubur Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-
382 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022; Sebagai Pengurus/ Tim Pengurus dalam Perkara PKPU diatas;
5. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai; Selanjutnya dengan merujuk kepada Penetapan Hakim Pengawas Nomor 21/Pdt.Sus/ PKPU/2023/PN.Niaga.Sby, tanggal 16 Maret 2023, maka dengan ini telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
Untuk itu Kami mengundang Debitur, Para Kreditur, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk menghadiri rapat-rapat tersebut termasuk Rapat Pemusyawaratan Majelis pada 28 April 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Arjuno No. 16-18, Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, bagi Para Kreditur yang hendak mengajukan tagihan dapat membawa tagihan, memperlihatkan bukti asli, dan menyerahkan Salinan bukti yang cukup mendukung tagihan tersebut ke kantor sektretariat Tim Pengurus PT Hakadikon Beton Pratama (DALAM PKPU) Sementara dan Herman Sudarta (DALAM PKPU) Sementara yang beralamat di Kantor Sekretariat Tim Pengurus PT Hakadikon Beton Pratama (Dalam PKPU) Sementara dan Herman Sudarta (Dalam PKPU) Sementara d.a. Leonard Prihantoro & Associate Graha Mampang, lantai 2, Suite LPA, Jalan Mampang Prapatan Raya Kav 100, RT 002, RW 001, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia, 12760 Nomor Telepon: (021) – 7975947/ 081213426180, Email: pengurus.hakadikon.hermansudarta@gmail.com
Demikian pengumuman ini diberitahukan, sekaligus berlaku pula sebagai undangan resmi bagi Debitur, Para Kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri rapat-rapat tersebut.
Mojokerto, Memorandum
Sejumlah mahasiswa University Southern California melakukan riset pengembangan UMKM di Kota
Mojokerto. Kedatangan mereka disambut Sekretaris
Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo didampingi Kepala Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Ani Wijaya serta sejumlah pelaku UMKM di Pendopo Sabha Krida Tama, Kamis (16/3).
Kegiatan ini merupakan
studi banding Global Applied Research University of Southern California (USC), bekerja sama dengan OK
OCE Indonesia dan OK OCE
INA Makmur. Sekdakot Gaguk Tri Prasetyo mewakili Wali Kota Ika
Puspitasari menyampaikan, letak geografis serta sejumlah potensi yang dimiliki Kota
Mojokerto. Menurutnya, meski menjadi kota terkecil ketiga di Indonesia, namun
Kota Mojokerto memiliki semangat yang cukup besar
dalam memajukan perekonomian daerah. “Pasca dilanda badai pandemi Covid-19, Pemkot Mojokerto bersama masyarakat berjuang maju untuk memperbaiki keterpurukan ekonomi,” terang Gaguk. Lebih lanjut dikatakannya, pemkot memilki komitmem memajukan ekonomi dengan prioritas 4P (pelatihan, pendampingan, pemberian modal, pembuatan koperasi). Dengan 4P, pelatihan wirausaha gencar dilakukan. Termasuk memberi bantuan
modal dan perangkat usaha serta mempermudah izin usaha bagi pelaku UMKM. Sedikitnya ada 26 bidang inkubasi wirausaha yang menyasar 3.300 masyarakat hingga menumbuhkan
29.993 UMKM. Bahkan dari hasil inkubasi usaha tersebut maka terbukti mampu membangkitan perekonomian di atas 5,56 persen. “Dari hasil pelatihan dan inkubasi
UMKM maka telah muncul ribuan UMKM yang mampu mendongkrak perekonomian daerah,” paparnya.
Kepala Diskopukmperindag Ani Wijaya menambahkan, sejumlah inovasi dan aplikasi dalam mendukung UMKM diciptakan. Sesuai petunjuk wali kota, untuk penguatan sektor UMKM, pemkot mendukung transformasi digital UMKM. Pelaku UMKM dibekali dengan ilmu tata cara berjualan lewat daring. Bahkan dalam membuat foto
Jombang, Memorandum
produk yang akan dipajang di etalase online maka juga diberikan pelatihan agar produk nampak menarik.
“Saat ini para pelaku UMKM juga bisa mendaftarkan produknya di e-katalog LKPP agar dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa dari pemerintah,” bebernya.
Ketua Umum OK OCE INA Makmur Joko Dwitanto mengatakan, dalam riset terapan tersebut para mahasiswa USC ingin mengetahui perkembangan serta kendala pelaku UMKM di sejumlah daerah di Indonesia tak terkecuali di Kota Mojokerto. Dari hasil penelitiaan tersebut nantinya akan dianalisa dan ditemukan solusi.” Kami mengajak para mahasiswa manca negara untuk melakukan riset di Kota Mojokerto, karena di sini jumlah UMKM mengalami petkembangan pesat hingga mencapai ribuan,” terang Joko. (adv/war/epe)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melalui dinas koperasi dan usaha mikro bersinergi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Jombang. Berupa pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), Selasa (14/3).
Bupati Hj Mundjidah Wahab yang hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Agus Purnomo, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, mengapresiasi positif sinergitas itu. Seiring bekal yang diberikan, setelah WBP keluar dapat berwirausaha melalui keterampilan yang telah dimiliki dari pelatihan. “Saya harap kepada warga binaan yang mengikuti pelatihan ini, dapat benar-benar mengikuti pelatihan dengan baik. Ke depan, bekal keterampilan yang dimiliki dapat dikembangkan secara mandiri atau berkelompok, sinergi
dengan Asosiasi Pengusaha Jombang,” tuturnya. Bupati juga meminta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jombang untuk memberikan pembinaan secara berkelanjutan. Selain bekal keterampilan juga bagaimana cara promosi dan pemasarannya. “Di era
digital, promosi, pemasaran tidak harus punya showroom atau galeri. Tapi bisa dilakukan melalui handphone, secara online,” tambah bupati perempuan pertama di Jombang tersebut. Kepala Lapas Kelas IIB Jombang Margono, menyampaikan terima kasih
atas perhatian luar biasa bupati. Apalagi, ada sebanyak 841 WBP yang diharapkan melalui temu usaha dan pelatihan menjadikan mereka tidak lagi terjerumus pada tindak kejahatan. “Semoga dengan sinergitas ini kita bersama-sama saling bahu membahu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang,” sebutnya. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Fahrudin Widodo, menambahkan kegiatan ini diikuti 24 asosiasi pengusaha yang ada di Jombang. “Alhamdulillah, semuanya antusias mengikuti temu usaha di lapas ini. Harapannya, warga binaan setelah habis masa tahanannya dan kembali ke masyarakat dapat langsung memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk berwirausaha, atau nantinya melanjutkan usaha yang sebelumnya telah dirintisnya, bersinergi dengan asosiasi,” ujarnya. (adv/wan/war/epe)
Ngawi, Memorandum Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga
Kerja (DPPTK) Kabupaten Ngawi melalui UPTD
Metrologi Legal melakukan kegiatan tera ulang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)
setempat untuk memberikan rasa aman kepada konsumen sesuai aturan yang berlaku.
Salah satu sasaran terakhir ulang di SPBU kawasan
Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. “Kegiatan tera ulang ini dilakukan secara rutin,” kata Anggara Pradika, Kepala UPT Metrologi Legal Ngawi, Kamis, (16/3).
Anggara menjelaskan, tera ulang ini merupakan kewajiban bagi pemilik usaha pompa BBM untuk menera alat ukurnya. Tera ulang alat ukur pada kegiatan ini dilakukan untuk memastikan apakah alat ukur berfungsi dengan baik dan juga memastikan alat ukur yang digunakan oleh pengusaha ini sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Tera ulang untuk melindungi konsumen dalam hal alat ukur, sehingga tidak merugikan masyarakat,” jelasnya.
Pelaksanaan tera ulang ini, jelas Anggara, metode pengujian ada ambang batas yakni 0,5 persen atau 5 permili dari volume yang diuji. Untuk alat yang digunakan ini menggunakan alat ukur dengan standar 20 liter.
Mengenai besaran tarif restribusi berdasarkan
Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang restribusi jasa umum untuk pompa ukur BBM untuk setiap badan ukur dikenai tarif Rp 100.000. Berdasarkan data untuk jumlah SPBU di Ngawi ada 23, Indomobil ada 15, dan Pertashop ada 40.
“Hasil tera ulang ini akan diberikan segel dan ditempeli tanda tera ulang yang berlaku satu tahun ke depan oleh petugas,” pungkasnya. (adv/lis)
Madiun, Memorandum
Tim gabungan operasi penyakit masyarakat (pekat) dan cipta kondisi Kabupaten Madiun merazia warung remang-remang kawasan Pasar Muneng, Desa Muneng, Kecamatan Pilangkenceng, Rabu (15/3) malam.
Hasilnya, petugas gabungan terdiri dari satpol PP dan kepolisian serta TNI menjaring 16 wanita diduga pekerja seks komersial (PSK). Mereka langsung digelandang ke kantor Satpol PP Pemkab Madiun untuk dilakukan pendataan dan pembinaan.
“Ada 16 orang diamankan dan
operasi ini dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadhan dan cipta kondisi,” kata Kabid PPHD Satpol PP Kabupaten Madiun, Danny Yudi Satriawan.
Hasil pendataan, 15 orang di antaranya merupakan warga luar Kabupaten Madiun. Dalam beroperasi, mereka sering kucing-kucingan dengan petugas. “Kucing-kucingan, petugas sering mengadakan patroli.
Tapi pada saat tidak ada patroli mereka beraksi,” bebernya.
Selanjutnya, satpol PP bakal berkoordinasi dengan dinas perdagangan setempat untuk kembali melakukan penertiban lapak liar di sekitar Pasar Muneng. (dry/lis)
Madiun, Memorandum
Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Caruban terus meningkat dan pelayanannya maksimal. Hasil akreditasi di 2023, RSUD Caruban mendapatkan peringkat rumah sakit Type C Paripurna.
“Tahun 2023 sudah terakreditasi paripurna, artinya mutu dan tata kelola dinilai bagus oleh lembaga akreditasi. Nilainya bagus di atas rata rata,” ungkap Direktur RSUD Caruban, drg Farid Amirudin.
Predikat itu tak lepas dari terobosan inovasi dalam memaksimalkan layanan kepada masyarakat. Inovasi menonjol di antaranya pelayanan BAKSO (Bisa Ambil engko SOre). Merupakan salah satu layanan pengambilan obat yang memperbolehkan masyarakat ambil sore hari.
Setelah pagi hari menjalani pemeriksaan, tidak perlu mengantre lama untuk mendapatkan obat. Cukup dengan menyetorkan resep dan mengambil nomor antrean, bisa ditinggal dan dapat diambil pada sore harinya. Pengambilan bisa dila-
kukan mulai pukul 14.30 sampai 21.00 WIB di Depo Farmasi UGD Terpadu. “Inovasi BAKSO atau boleh ambil engko sore, tujuannya agar pasien tidak banyak yang menunggu jadi sore obat
sudah jadi tinggal ambil tidak perlu menunggu lama. Bisa juga diambil malam,” katanya. Jika enggan kembali ke rumah sakit, pasien bisa menggunakan layanan antar
obat MasTerno. MasTerno merupakan layanan antar obat yang diinisiasi pihak rumah sakit bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.
Merupakan salah satu upaya mengurai waktu tunggu pasien di rumah sakit. Dengan biaya Rp10.000 saja obat dapat diantarkan ke pasien di dalam maupun di luar Kabupaten Madiun, baik Magetan, Ngawi, Ponorogo, maupun Bojonegoro. Selain, pasien yang akan berobat ke RSUD Caruban dapat mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi JKN mobile. “Menggunakan MasTerno pengantaran obat. Jadi setelah dilayani di poli bisa segera pulang,” ujarnya.
Di samping itu, upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja RSUD Caruban agar lebih baik ke depannya. “Kami terus lakukan, kemudian menambah layanan dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD Caruban. Bulan depan bisa segera buka praktik,” pungkasnya. (adv/lis)
Madiun, Memorandum
ditangani.
Madiun, Memorandum Dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2022, Komisi C DPRD Kabupaten melakukan kunjungan kerja ke BLUD RSUD Caruban, Kamis (16/3).
Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Mujono, didampingi Wakil Ketua Komisi C Muhammad Sayuti. Disambut Direktur RSUD Caruban drg Farid Amirudin bersama jajaran direksi menggelar paparan dan audiensi di ruang rapat rumah sakit.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun Muhammad Sayuti mengatakan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan lantaran tugas, fungsi rumah sakit yang melayani dan bersentuhan langsung dengan masyarakat demi kesehatan. “Untuk itu, kinerja rumah sakit tergolong bagus dan akreditasi juga,” katanya.
Menurutnya, penilaian menjadi tolak ukur agar RSUD Caruban menjadi mantap ke depannya serta keyakinan manajemen semakin meningkat. Dalam evaluasi, legislatif menekankan dua hal yakni pelayanan masyarakat harus adil dan segera mungkin
Kendati, proses rujukan menjadi sistem BPJS, namun pelayanan harus dipercepat. Dengan harapan kemajuan rumah sakit harus dipacu menjadi kepentingan bersama agar ke depannya pasien jadi nyaman dan aman, sehingga dapat menunjang kesembuhan pasien.
“Jadi ketika pasien yang masuk di sini itu indikator pasien apakah harus dirujuk atau dirawat jalan segera diputuskan, itu yang terpenting,” ujarnya.
Kedua, perlu adanya peningkatan sarana prasarana untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan dengan penambahan ruang paviliun. Lingkungan kesehatan di rumah sakit harus terjaga, terutama kebutuhan oksigen tercukupi dengan menambah dan memperbaiki taman rumah sakit baik depan maupun belakang. Pun terhadap sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan. Pihaknya pun siap mendorong dari sisi anggaran.
“Sehingga nanti tidak ada orang yang merasa takut ketika di rumah sakit jadi terasa segar. Kalau dari anggaran sudah dianggarkan, rumah sakit sudah mengajukan,” bebernya. (adv/dprd/lis)
Derasnya transformasi digital di era sekarang ini tak dapat dibendung. Ini seiring perkembangan teknologi, semua dirancang serba instan dan praktis. Tak tekecuali data identitas kependudukan.
Tak hanya untuk mempercepat layanan, digitalisasi juga bertujuan untuk semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai pelayanan publik di Kota Pendekar.
Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, perkembangan IT di daerah yang dipimpinnya melesat cepat, sehingga data kependudukan dalam bentuk digital dikatakan penting. Ia meminta peran perempuan, khususnya Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk menyukseskan program Go Identitas Kependudukan Digital.
“IT kita sudah cukup bagus, tolong ibu-ibu PKK bantu Dispendukcapil untuk menyukseskan program ini,” kata dia.
Kegiatan tersebut terpusat di setiap kecamatan dan berlangsung sejak Selasa (15/3) hingga kemarin. Selasa lalu, sosialisasi tersebut digelar di Lapak Palereman, Kelurahan Kelun untuk Kecamatan Kartoharjo. Kemudian, Rabu (16/3) di Lapak Simander, Kelurahan Pandean untuk Kecamatan Taman dan Kamis (17/3)
untuk Kecamatan Manguharjo bertempat di Lapak Pesona, Kelurahan Madiun Lor.
Kepala Dispendukcapil Kota Madiun, Agus Triono mengatakan, kegiatan tersebut sengaja digelar untuk menyukseskan Kota Madiun Go Identitas Kependudukan Digital (IKD). Serta untuk mencapai target 25 persen kepemilikan data IKD bagi warga Kota. Ia sengaja menggandeng PKK untuk menyosialisasikan kepada warga masyarakat lini terbawah.
Acara tersebut berlangsung di Lapak Pesona, Kelurahan Madiun Lor, Kamis (16/3). Turut hadir Ketua TP PKK Kota Madiun, Yuni Setyawati Maidi.
“Kita mengejar target 25 persen kepemilikan KTP digital ini ke seluruh masyarakat Kota Madiun,” kata Agus. Agus juga menyebut, sampai dengan saat ini sudah tercapai 9.800 penduduk yang telah melakukan perekaman, dari 158.563 jiwa itu wajib KTP tahun 2023. Untuk memenuhi target IKD yang dipatok, pihaknya membuka pelayanan Senin-Jumat di Kantor Dispendukcapil, kemudian Sabtu-Minggu dengan layanan keliling. “Pelayanan keliling itu di lapak, fasilitas umum, dan kantor kelurahan sesuai dengan jadwal. Selain itu juga melibatkan peran PKK,” ungkapnya. (adv/lis)
Puluhan anggota Satlinmas Desa Pakisaji berlatih baris berbaris.
Kelurahan Kauman Gelar Bazar dan Lomba Rakyat
Blitar, Memorandum Guna meriahkan kegiatan bersih desa, beberapa kelurahan di Kecamatan Kepanjenkidul menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya Kelurahan Kauman yang menyelenggarakan bazar dan berbagai jenis lomba rakyat di halaman kantor kelurahan mulai 12 Maret hingga 16 Maret 2023.
Lurah Kauman Dwi Novery Santosa menjelaskan dalam bazar menyemarakkan bersih desa ini pihaknya mengangkat tema “Bazar Ekonomi Mandiri Kauman Bersatu”. Setiap RW di wilayah tersebut diwajibkan untuk menghadirkan satu produk unggulan. Selain itu, pihaknya juga menghadirkan beberapa jenis perlombaan. Mulai dari lomba tartil untuk anak-anak hingga remaja, lomba catur, karaoke, menghias tumpeng, hingga ziarah ke makam leluhur dan pengajian akbar yang akan menghadirkan Ustaz DR KH Muntahibun Nafis.
Blitar, Memorandum
Babinsa Koramil 0808/10 Kademangan Kodim 0808/Blitar
Serka Kanapi bersama Bhabinkamtibmas melatih peraturan baris berbaris (PBB) kepada 25 anggota Satlinmas Desa Pakisaji, di Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Kamis (16/3).
Satuan perlindungan masyarakat atau sering kita sebut dengan Satlinmas atau yang lebih kita kenal dengan nama Linmas/Hansip merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana
dan lain-lain.
Serka Kanapi di sela-sela kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari pembinaan pertahanan wilayah Babinsa, yang memiliki tugas untuk menjalin kemitraan dengan Satlinmas yang ada di wilayah.
Danramil 0808/10 Kademangan Kapten Czi Kasdi saat dikonfirmasi mengungkapkan, selain tugasnya membantu warga masyarakat, Babinsa juga mempunyai peran penting yakni melatih anggota Satlinmas dalam rangka memberikan pembinaan dan wawasan. “Sekaligus untuk meningkatkan sumber daya manusia,” ungkapnya.
Pelatihan peraturan baris berbaris dan pemberian materi wawasan kebangsaan ini, diselenggarakan untuk memberikan pembekalan dan melatih
disiplin kepada anggota Satlinmas yang ada di wilayah. Lebih lanjut Kapten Czi Kasdi menambahkan Satlinmas sebagai bagian dari masyarakat diharapkan dapat menjadi contoh bagi warga masyarakat yang lainnya, terkait masalah kedisiplinan dan semangat bela negara. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk pembinaan jiwa korsa terhadap sesama anggota Satlinmas. “Serta dituntut untuk memiliki loyalitas dan tanggung jawab yang tinggi,” tambahnya. (nus/ma/lis)
Jember, Memorandum
Penasihat hukum terdakwa Sutono (42), disabilitas asal Desa Sukoreno, Kecamatan Kalisat, Jember, Deden Yudiansyahwanto, dan kawan-kawan mengajukan penangguhan penahanan kepada majelis hakim.
Sidang perdana nomor: 110/Pid.B/2023/PN Jember yang dipimpin oleh Aryo Widiatmoko atas kasus dugaan pencurian berdasar LP-B/38/VIII/Res. 1.8/2022/ Reskrim/Polres Jember/ SPKT Polsek Kalisat, Tanggal 13 Agustus 2022 digelar.
Tim penasihat hukum terdakwa Sutono yang terancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP, dengan ancaman maksimal 7 tahun, Rully Octavia Saputri, Andrian Febrianto, dan Deden Yudiansyahwanto, serta Nia Puspita Anggraeni, memohon majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa.
“Kami berharap ketua Pengadilan Negeri Jember mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa Sutono menjadi tahanan rumah, sambil proses hukum berjalan sebelum ada keputusan penetapan hukum tetap (inkracht) terhadap terdakwa Sutono,” harap Deden, Kamis (16/3).
Lantaran terdakwa menjalani penahanan di Lapas Jember sejak pelimpahan P21 dari Kejaksaan Negeri pada 22 Februari yang lalu. (edy/lis)
“Ustaz yang kami undang merupakan dosen dari Universitas Islam Negeri (UIN) Tulungagung,” kata Dwi.
Sementara itu, Camat Kepanjenkidul Indra Purwanto menambahkan, selama ini pihaknya selalu mendorong kelurahan untuk terus menggalakkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Sekaligus menggalang swadaya masyarakat, sehingga dengan adanya kegiatan tersebut akan meningkatkan geliat ekonomi masyarakat khususnya para pelaku UMKM.
“Makanya kita dorong, mengingat kelurahan ini terbuka untuk masyarakat dan akhirnya masyarakat tidak sungkan untuk beraktifitas disitu,” tutur Indra.
Lebih lanjut, Indra mengapresiasi antusias warga Kauman dalam menyemarakkan kegiatan Bersih Desa 2023. Hal itu terbukti dari semangat LPMK, Karang Taruna, KIM, dan Tokoh Pemuda yang mengkoordinir berbagai kegiatan. (nus/pra/lis)
Sepak Bola Amputasi Bupati Jember Cup Kurang Anggaran
Jember, Memorandum Panitia Turnamen Sepak
Bola Amputasi Bupati Jember Cup 2023 yang berlangsung 1519 Maret di Lapangan Notohadinegoro (Kreongan) kebingungan cari dana tambahan karena kekurangan pembiayaan.
Lantaran, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jember tidak memberikan anggaran untuk turnamen ini sesuai dengan kebutuhan. Sehingga sekarang panitia kebingungan mencari dana tambahan.
“Kami sudah ajukan proposal, namun sampai saat ini tidak ada support apapun dari pemerintah,” ujar Ketua Panitia Sepakbola Amputasi Bupati Jember Cup 2023, Sugianto, Kamis (16/3).
Menurutnya, kegiatan ini sebenarnya sudah diobrolkan jauh-jauh hari bersama Bupati Jember Hendy Siswanto. Bahkan, sebelum lima atlet Jember berangkat ke Bangladesh untuk ikut kualifikasi piala dunia sepak bola amputasi di Turki.
“Setelah kami pulang dari tanding piala dunia di Turki, kami pulang pada bulan November 2022. Kami juga audi-
Ratusan Warga Getem Tolak Tambak Modern Desak Pemkab Jember untuk Menertibkan
Jember, Memorandum Ratusan warga Desa Getem, Kecamatan Puger, berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Jember. Aksi unjuk rasa tersebut menuntut penertiban tambak modern di wilayah pesisir Getem.
Adapun empat tuntutan yang mereka bawa adalah pertama, menghentikan aktivitas produksi dan mencabut izin semua industri tambak sempadan Pantai Getem.
Kemudian, menghentikan rencana penambangan pasir di wilayah Pantai Getem. Ketiga, mengembalikan fungsi pantai menjadi fungsi lindung dan terakhir segera merevisi Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jember yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan sosial dan ekologi masyarakat Jember selatan. Massa unjuk rasa melakukan long march dari PKM (Pusat
Kegiatan Mahasiswa) Universitas Jember, DPRD Jember, dan terakhir di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember. Warga menuntut Bupati dan DPRD Jember untuk segera menutup tambak di sempadan pantai karena merugikan masyarakat. Pasalnya tambak itu menimbulkan polusi udara dan kerusakan lingkungan. Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menemui langsung para pengunjuk rasa.
ensi ke pak Bupati kami disambut, dan kami sampaikan akan gelar turnamen piala Bupati,” imbuh Sugianto. Sebulan sebelum turnamen ini digelar, Sugianto mengaku meminta kepada Dispora Jember agar bisa ketemu dengan bupati untuk membicarakan soal kesiapan kejuaraan sepak bola difabel.
“Karena bapak Bupati tidak bisa, akhirnya kami audiensi dengan dispora. Jawaban dari dispora, kami diminta untuk buat proposal tembusan dari dispora dan bupati untuk diajukan di OPD-OPD lain, karena di dispora tidak ada anggaran, katanya seperti itu,” paparnya.
Sugianto mengatakan pemerintah Kabupaten Jember hanya memberikan saran transportasi, penginapan bagi atlet luar daerah, lapangan dan nasik kotak 50 bungkus sehari.
“Padahal kebutuhan atlet ada 120 orang dan 80 official serta panitia. Sehingga sisanya kami cari sendiri. Total anggaran yang dibutuhkan lima hari acara sekitar Rp 160 juta,” katanya. Sugianto mengaku bingung
Kemudian mereka berjalan sejauh sekitar satu kilometer menuju kantor Pemkab Jember bersama Halim dan beberapa anggota DPRD. Setelah melakukan aksi orasi selama 15 menit, Bupati Hendy Siswanto keluar dari kantor Pemkab Jember untuk menemui massa. “Apa yang Anda sampaikan hari ini insyaAllah akan kami bahas bersama teman-teman pemkab. Di Getem, tambak itu sudah ada dari dulu. Bapak, ibu sekalian, adik-adik sekalian, tambak itu juga milik masyarakat Jember, Pemkab Jember tentunya harus bersikap adil sesuai regulasi,” kata Bupati
mencari kekurangan anggaran, karena proposal ke pihak swasta pun juga tidak ditanggapi hingga saat ini. Bahkan donasi lain pun juga belum ada yang masuk.
“Karena ini tajuknya Bupati Cup, mereka beranggapan sudah ditanggung pemerintah sepenuhnya. Jadi dengan adanya seperti ini, kami berharap pemerintah jangan memberikan harapan jika tidak mau membiayai,” gerutunya.
Sementara Rixhi Saputra pelatih Persaid Jember, dengan kekurangan keuangan (dana)
Hendy Siswanto saat menemui massa, Rabu (15/3). Tak lupa, Hendy mengajak mahasiswa dan warga turut aktif untuk menertibkan tambak-tambak yang tak mengantongi izin. “Kita kan punya kegiatan, nanti kita atur sama-sama dengan dinas perikanan. Tolong kami dibantu untuk menertibkan bareng-bareng. Itu paling sip. Tapi jangan sampai kita melanggar regulasi. Kami tidak mau mengorbankan diri melanggar hukum,” tambahnya. Hendy menyepakati tuntutan poin 2-4, namun pada poin pertama ia mengaku keberatan. “Poin nomor 1 harus
pemain asal Jember (tuan rumah tidak ada penginapan hotel) bahkan untuk trofi juara belum terbeli.
“Kami sangat prihatin dengan minimnya anggaran yang turun tidak sesuai dengan kebutuhan, namun kami rela tidak tidur di hotel bahkan trophy juara masih belum beli, meski pertandingan sudah berlangsung, ” tandas Rixhi.
Menanggapi hal ini, Asisten III Bupati Jember Widodo Julianto mengakui adanya keterbatasan biaya di turnamen Piala Bupati Cup ini. Karena
melibatkan semuanya. Perlu didiskusikan melibatkan APH (aparat penegak hukum)
memang terjadi perubahan penganggaran penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023. “Di APBD kami dan sekarang sedang proses itu. Di satu sisi turnamen ini harus dilaksanakan, di sisi lain akomodasi pemda sangat terbatas untuk event ini,” tanggapnya.
Memang, kata dia, awalnya memang penganggaran kegiatan sesuai janji Bupati Jember. Namun di tengah perjalanan ada surat edaran dari pusat supaya pemerintah daerah memprioritaskan anggaran untuk pemilihan umum (pemilu). “Sebenarnya anggaran ini sudah di back-up oleh Dispora, tetapi karena ada rasionalisasi anggaran akhirnya kami lakukan efisiensi, sehingga kami mengurangi semua anggaran yang ada di OPD,” tuturnya. Sekadar informasi, turnamen ini diikuti oleh enam daerah di Jawa Timur. Di antaranya Persas Surabaya, Persaid Jember, Persama Malang, Persam Madura, Persawangi Banyuwangi, dan Pasuruan Amputee FC. (edy/lis)
teman-teman dari kepolisian dan kejaksaan. Yang nomor 2, 3, 4 oke,” sebutnya.(edy/lis)
Malang, Memorandum Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke Lapas, Kamis (16/3). Sebelumnya, narkoba jenis sabu ditemukan dalam plastik klip. Kemudian, enam bungkus dimasukkan ke kue roti wafer. Selanjutnya dikirim ke dalam lapas melalui kunjungan makanan.
“Petugas pemeriksaan barang dan makanan sesuai SOP melakukan pemeriksaan. Berawal dari kecurigaan, saat pengantar barang tanya apa boleh ditinggal,” terang Kalapas Heri Azhari, ditemui di Lapas Malang, Kamis (16/3).
Ia menambahkan, sesuai SOP pengantar barang makanan harus menunggu sampai selesai barang dilakukan memeriksaan.
Selain itu, pengantar barang juga bilang, kalau barang tersebut adalah titipan dan suruhan orang untuk mengantar, dengan imbalan Rp 100 ribu. “Dari gerak gerik
pengantar barang, adalah telah membuat penjaga curiga. Dan akhirnya, ditemukan barang terlarang itu,” lanjut Heri.
Mendapati hal tersebut, petugas pemeriksaan barang makanan mengamankan barang bukti beserta orang yang mengirim barang tersebut. Kini pengantar barang F (21) dan barang bukti dilimpahkan ke Satreskoba Polresta Malang Kota untuk proses lebih lanjut.
“Upaya penggagalan penyelundupan barang terlarang apapun, tak lepas dari ketelitian dan kecermatan petugas pemeriksaan barang, sesuai SOP,” pungkasnya. (edr/lis)
39.842 Pendaftar SNBP Pilih UB
Malang, Memorandum Sebanyak 39.842 pendaftar memilih Universitas Brawijaya (UB) pada jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP). Mereka bersaing memperebutkan 5.497 kursi yang disediakan.
Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof Dr Ir Imam Santoso MP menyampaikan dari jumlah 39.842, sebanyak 26.814 (67.3 persen) menempatkan UB di pilihan pertama dan sebanyak 13.028 (32.7 persen) memilih UB pada pilihan kedua.
“Di UB, sudah sekitar 60-70 prodi terakreditasi internasional. Sehingga, menjadi modal kuat dari sisi kinerja. Selain itu, lokasi UB sangat strategis. Didukung harga kebutuhan pokok yang terjangkau untuk kalangan mahasiswa,” terang Wakil Rektor I Bidang Akademik UB. Ia menambahkan, untuk lima prodi saintek yang paling diminati pendidikan dokter, teknik informatika, ilmu keperawatan, farmasi, dan ilmu gizi. Sedangkan lima prodi sosial humaniora peminat terbanyak psikologi, akuntansi, manajemen, ilmu hukum, dan komunikasi.
Mantan Dekan Fakuktas Teknologi Pertanian (FTP) ini menjelaskan, peminat UB dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya, karena semakin banyaknya prodi yang terakreditasi internasional.
Sementara itu, untuk kuota masing-masing jalur yang ditentukan UB, SNBP 30 persen, SNBT 30 persen, dan Mandiri 40 persen. Sesuai peraturan, apabila kuota jalur prestasi tidak terpenuhi akan ditam-
bahkan di SNBT. “Jika kuota SNBT tidak terpenuhi, akan ditambahkan jalur mandiri. Meskipun kuota jalur Mandiri tidak boleh lebih dari 50 persen,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Departemen Psikologi Ali Mashuri SPsi MSc PhD menjelaskan, ada dua faktor yang mempengaruhi yakni segi keilmuan dan prospek kerja.
“Dari segi ilmu, psikologi mempelajari perilaku manusia yang merupakan aktor utama dalami peradana. Bisa mempelajari emosi dan perilaku manusia. Dari prospek kerja, psikologi sangat relevan dengan berbagai bidang pekerjaan. Mulai dari industri hingga pemerintah,” katanya. (edr/lis)
Malang, Memorandum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia ( ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Kabupaten Malang, resmi dilantik oleh ICMI wilayah Jawa Timur, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (16/3).
Selama ini, Kabupaten Malang belum ada ICMI sehingga pelantikan ini menjadi sejarah baru di Kabupaten Malang. Sedangkan, untuk wilayah Kota Malang sudah terbentuk sejak 1990.
Pelantikan juga dilakukan pada dewan penasehat, dewan pakar dan majelis pengurus. Ketua Dewan Penasehat adalah Dr KH Achmad Fahrur Rozi MPdI dan Ketua Dewan Pakar dipercayakan
pada Prof Dr Ir Hariyadi MP. Sedangkan, Majelis Pengurus Orda Kabupaten Malang diamanahkan pada Dr KH Abdurrahman SHi MPd. Bersamaan dilantik sembilan divisi kepengurusan ICMI Orda Kabupaten Malang. Ketua ICMI Orda Kabupaten Malang KH Abdurrahman menyampaikan ICMI sangat dikenal di era sebelumnya. “ICMI pada era pembangunan cukup dikenal, namun pada era reformasi saat ini banyak yang tidak tahu apa itu ICMI,” ujarnya. Harapannya, ICMI dapat berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Malang. ”Dengan keberadaan ICMI di wilayah Ka-
Malang, Memorandum Ternyata tidak semua warga Kabupaten Malang mendapatkan layanan berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP. Karena masih ada tiga persen dari warga Kabupaten Malang yang belum menjadi kepesertaan dalam BPJS.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang drg Wiyanto Wijoyo menyampaikan data mengenai kepesertaan BPJS. “Sebetulnya tidak semua warga bisa melakukan itu (berobat gratis dengan menunjukkan KTP, red), karena masih ada yang belum menjadi anggota BPJS,” terangnya, Kamis (16/3).
Jumlah penduduk Kabupaten Malang sekitar 3 juta jiwa, sebanyak 97 persen sudah terdaftar sebagai peserta BPJS dan yang belum tercover BPJS Kesehatan sebesar tiga persen.
Dengan begitu jelas bahwa pidato Bupati Malang HM Sanusi yang mengatakan semua warga Kabupaten Malang dapat berobat gratis hanya dengan membawa KTP, belum dapat dilaksanakan. “Masih ada masyarakat Kabupaten Malang yang belum bisa berobat gratis, sekitar 3 persen,” jelasnya.
Yang dapat berobat gratis, lanjut Wiyanto, adalah 97 persen penduduk yang sudah ter-
bupaten Malang, diharapkan akan banyak membantu pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah,” terang KH Abdurrahman. Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, dengan dilantiknya ICMI Orda Kabupaten Malang dapat memberikan masukan pada Pemkab Malang untuk kemajuan pembangunan. “Semoga kedepannya menjadi motor penggerak demi kemajuan Pemkab Malang dalam segala bidang,” harap Sanusi.
Sementara itu, Ketua Pengurus ICMI wilayah Jatim Ulul Albab menyebutkan ICMI pada tahun politik seperti saat ini harus mampu menghadapi masalah demokrasi yang kurang sehat. Karena masih
banyak suara yang tergadaikan, padahal di dalamnya sebagian merupakan orang-orang pandai.
“suara tergadaikan itu antara 70-80 persen dan 30 persen di dalamnya itu merupakan orang-orang yang memiliki gelar,” tutur Albab.
Untuk itu, ICMI harus mampu mencegah hal itu, sehingga nantinya pada 2024 suara mereka tidak lagi tergadaikan dan akan memilih orang yang pantas. Ini merupakan demokrasi yang tidak sehat, ICMI harus bisa menyelesaikannya.
“Semua harus memahami bahwa ICMI bukan organisasi radikal, meski didalamnya semuanya merupakan orang muslim,” tegas Albab. (kid/ari/lis)
daftar BPJS termasuk 60 ribu warga miskin di Kabupaten Malang yang sudah tercover BPJS. Selain itu juga ada BPJS mandiri, BPJS ASN, TNI-Polri serta BPJS Ketenagakerjaan.
Terkait peserta yang menunggak premi, menurutnya juga tidak bisa dilayani oleh pihak rumah sakit. Mereka harus melunasi lebih dulu premi yang belum terbayarkan. “Mereka harus terlebih melunasi dulu tunggakan BPJS-nya
baru bisa dilayani,” imbuh Wiyanto. Demikian juga pada tiga persen penduduk yang belum terdaftar BPJS, memang tidak bisa berobat gratis di rumah sakit. Namun mereka bisa mendapat biaya pengobatan gratis, tapi ada syaratnya. Mereka harus mendaftar sebagai peserta BPJS dengan membayar biaya awal Rp 35 ribu. Setelah terdaftar, mereka akan langsung mendapatkan biaya pengobatan gratis. “Masih tetap bisa gratis, asalkan saat itu langsung mendaftar sebagai peserta BPJS. Dulu sebelum ada UHC (Universal Health Coverage), memang harus menunggu dua minggu baru bisa digunakan kartu BPJS. Namun sekarang setelah ada UHC, langsung bisa digunakan,” jelas Wiyanto.
Dikatakan, rumah sakit di Kabupaten Malang tidak boleh menolak pasien yang berobat. Semuanya harus diterima dan dilayani, kalaupun mereka belum memiliki BPJS diarahkan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Memang setelah terdaftar dalam UHC mereka cukup bawa KTP saat akan berobat, tidak seperti dulu harus ada kelengkapan lain, namun ini tidak berlaku bagi yang tidak terdaftar BPJS. (kid/ari/lis)
Malang, Memorandum Pada 2023 ini, Museum Musik Indonesia (MMI) melanjutkan program prioritas yang sudah dilakukan tahun sebelumnya. Yaitu, digitalisasi dokumen sekitar 45 ribu yang kini terkoleksi di markas MMI di Gedung Kesenian Gajayana Jalan Nusakambangan 19, Kota Malang.
Koleksi MMI ini meliputi album rekaman kaset, piringan hitam, cd, laser disc, instrumen musik, kostum, memorabilia, majalah musik, buku, foto, dan beberapa benda-benda lain yang terkait dengan musik. Sebagian besar koleksi museum berasal dari sumbangan masyarakat. Melanjutkan program mulia tersebut, bertepatan dengan Hari Musik Nasional 2023, Pembina MMI Pongki Pamungkas mengumumkan formasi pengurus baru MMI. Ratna Sakti Wulandari menjadi Ketua MMI menggantikan Hengki Herwanto yang selama hampir 14 tahun menjadi nakhoda MMI. Nana, sapaan akrab Ratna Sakti Wulandari menyampaikan, di era-nya akan menguatkan visi museum yang
merupakan ruh dan tujuan dari MMI.
“Visi Museum Musik Indonesia adalah menjadi museum musik yang mampu menjadi daya ungkit perkembangan musik di Indonesia yang sehat secara manajemen dan keuangan, kredibel dan terkemuka,” katanya. MMI menurutnya akan membangun kolaborasi kreatif dengan berbagai pihak secara profesional, melibatkan pemerintah, media massa, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan instansi pendukung lain. “Kami membuka diri kerjasama dengan pihak manapun membangkitkan dunia seni, khususnya yang berkaitan dengan seni musik dan memiliki nilai manfaat untuk masyarakat,” ujarnya. Disebutkan, digitalisasi dokumen merupakan salah satu kerja kreatif yang perlu dituntaskan dalam waktu cepat.
“Dari sekitar 45 ribu koleksi tersebut, saat ini baru sekitar 1 persen yang sudah terdigitalisasi, sehingga masih ada sekian puluh ribu yang perlu tertangani,” terangnya. Digitalisasi dokumen ini untuk merupakan tuntutan agar koleksi ter-
sebut terjaga dengan baik. Proses alih media menjadi bentuk digital ini upaya mengarsipkan koleksi agar lebih efisien dan optimal dalam penyimpanan serta menjaga keamanan sehingga gambar, suara, resolusi dan hal lain pada dokumen tersebut tetap stabil. Koleksi MMI yang di antaranya tergolong langka tersebut tidak menutup
kemungkinan dapat menjadi referensi untuk kegiatan penelitian seni budaya maupun cabang ilmu lain yang memberi nilai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kurun waktu tujuh tahun terakhir, dikatakan bahwa MMI telah melayani masyarakat dan wisatawan, khususnya mahasiswa yang memerlukan data dan
informasi untuk tugas-tugas akademisnya, termasuk peneliti-peneliti dari luar negeri. Nana mengatakan, tahun ini MMI akan menggelar lomba lagu-lagu daerah bertema ‘Nusantara Bernyanyi’. Kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, event ini diikuti siswa setingkat SD dan SMP se-Kota Malang pada Agustus 2023, bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI.
“Event Nusantara Bernyanyi ini harapannya memunculkan bibit penyanyi baru, dan yang tak kalah pentingnya adalah membumikan lagu daerah di negeri ini, karena (khawatir, red) kalah dengan K-Pop dan sejenisnya. Ini bentuk kepedulian pada generasi muda agar tidak lupa akarnya (budaya adiluhung bangsa Indonesia, red),” urainya. Program ini menurutnya merupakan kelanjutan dari program dokumentasi Tradisional and Ethnic Music in Indonesia yang didukung UNESCO melalui proyek MOWCAP (Memory of The World Asia Pacific) tahun 2021. Sejumlah 20 judul lagu daerah telah lolos kurasi dan akan menjadi lagu wajib dan
lagu pilihan bagi peserta. Disampaikan, rintisan MMI bermula dari pendirian Galeri Malang Bernyanyi (GMB) pada 2009 yang diinisiasi Komunitas Pencinta Kajoetangan dan diresmikan Wali Kota Malang Peni Suparto. Kemudian pada 2016, GMB bertransformasi menjadi Museum Musik Indonesia yang berbadan hukum yayasan. Peresmiannya oleh Badan Ekonomi Kreatif dan Pemkot Malang. Beberapa kegiatan strategis MMI antara lain turut mendukung Ambon sebagai Kota Musik Dunia, mendapatkan sertifikat standarisasi museum kategori B dari Kemendikbud, serta mendapatkan dukungan UNESCO untuk mendokumentasikan musik nusantara yang meliputi 100 album lagu-lagu daerah dari Sumatera sampai Papua. MMI juga melakukan penerbitan berbagai buku dan katalog bertema musik sebagai upaya pelestarian warisan budaya dan bermanfaat sebagai sumber data penelitian. Perpustakaan Nasionalpun memberikan anugerah kepada MMI sebaga Mitra Perpustakaan Nasional. (*/ari/lis)